ALL CATEGORY
Mahasiswa Dipersilakan Gelar Aksi Demonstrasi
Jakarta - FNN. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mempersilakan mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai masa jabatan Presiden Joko Widodo.\"Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes (protokol kesehatan) dan ketertiban. Mau aksi sebesar apa pun, ya silakan saja; tidak mungkin dilarang-dilarang. Ini negara demokrasi,\" kata Faldo di Jakarta, Selasa.Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI), Jumat (1/4), menggelar aksi demonstrasi yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Kelompok mahasiswa tersebut bahkan mengancam akan mengadakan demonstrasi lebih besar jika terjadi penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.AMI memberikan tenggat waktu maksimal dua hari setelah aksi tersebut, agar Presiden Jokowi menyampaikan sikap resmi terkait penolakan wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan.\"Ini isu sudah berkali-kali dijawab. Presiden pun sudah tanggapi, tunduk pada konstitusi, setia pada sumpah jabatan. Jadi, isunya tidak perlu dikembang-kembangin, negara ini sudah ada sistemnya,\" tambah Faldo.Dia juga meminta agar mahasiswa tidak selalu menuntut langsung kepada Jokowi.\"Saya harap tidak harus dikit-dikit perintah Presiden, maunya Presiden. Kita punya sistem. Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat,\" katanya.Dia menambahkan Pemerintah kini masih fokus untuk penanganan pandemi COVID-19, arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah, dan kenaikan harga komoditas. \"Di luar itu, kembang-kembang api saja buat kami,\" tukasnya.Sementara itu, Presiden Jokowi pada telah mengatakan semua pihak harus menaati konstitusi UUD 1945, khususnya terkait masa jabatan presiden.\"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu, kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,\" kata Presiden Jokowi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3).Wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat, seperti di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Selasa (29/3).Dalam Silatnas Apdesi yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut, Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyampaikan usai Lebaran pihaknya akan melakukan deklarasi dukungan kepada Jokowi agar menjabat sebagai presiden selama tiga periode. (Ida/ANTARA)
Kuota Beasiswa LPDP Diharapkan Bisa Diberikan pada Lulusan IPDN
Jakarta - FNN. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dapat diberikan kuota beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sekitar 200 orang per tahun demi mendukung reformasi bidang pemerintahan.Jika rencana itu terwujud, diprediksi oleh Tito dalam 10 tahun ke depan ada 2.000 lulusan IPDN yang melanjutkan pendidikan tingkat magister (S-2) di luar negeri. Begitu mereka kembali, para purnapraja itu dapat menjadi agen perubahan (agent of change) di tempatnya bertugas.\"Saya meminta IPDN bekerja sama dengan LPDP. Kita ingin betul-betul ASN (aparatur sipil negara) ini ada revolusi mental, perbaikan budaya kerja, dan peran IPDN sangat penting karena lulusan IPDN jadi tulang punggung ASN,\" kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa.Oleh karena itu, Tito meminta dukungan dari DPR RI agar dapat membantu Kementerian Dalam Negeri dan IPDN dalam mewujudkan rencana tersebut.\"Mohon dukungan Bapak, Ibu sekalian agar setelah selesai di IPDN mereka bisa S-2 di luar negeri di negara yang tingkat korupsinya rendah, misalnya Inggris, Australia, Jepang, dan Singapura, sehingga kalau kita bisa kirim 200 orang setahun, dalam 10 tahun ke depan kita memiliki 2.000 orang yang memiliki mindset (pola pikir) masyarakat di tempat yang korupsinya rendah,\" Tito menjelaskan.Dengan demikian, kuota beasiswa LPDP yang diberikan ke lulusan IPDN tidak dapat hanya untuk satu atau dua orang per tahun.\"Kalau gelombangnya kecil satu sampai dua orang, tidak banyak manfaatnya. Gelombangnya harus besar. Kami harapkan (jika terwujud) gelombang ini jadi gelombang perubahan pada masa mendatang,” kata Tito.Terkait dengan rencana itu, Mendagri telah memerintahkan Rektor IPDN segera mewujudkan kerja sama alokasi kuota khusus beasiswa LPDP untuk para purnapraja (sebutan untuk lulusan IPDN).IPDN pada tahun 2021 telah menerima 1.120 siswa baru, atau yang disebut dengan istilah muda praja setelah menyeleksi lebih dari 42.000 pelamar.IPDN merupakan sekolah kedinasan binaan Kemendagri yang lulusannya langsung menjadi pegawai negeri sipil (PNS) golongan 3A di kantor pemerintah daerah.Dalam rapat kerja yang sama, Tito meminta Rektor IPDN agar mengundang lebih banyak praktisi dalam kegiatan perkuliahan.Pengetahuan dari praktisi, menurut Tito, penting untuk didengar langsung oleh praja IPDN agar mereka mendapatkan wawasan mengenai pengalaman kerja yang riil setelah lulus nanti.\"Kami meminta Rektor IPDN mengundang para praktisi seperti menteri, gubernur, bupati, dan wali kota yang dianggap sukses menata kotanya jadi pembicara sehingga mereka mendapat pengetahuan yang riil,\" kata Tito Karnavian. (Ida/ANTARA)
Mendagri: Pembangunan di Gugusan Karang Singa Paling Lambat 2023
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menargetkan pembangunan infrastruktur di Karang Singa, gugusan karang Indonesia yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia di Selat Malaka, dapat dimulai paling lambat 2023.Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, Tito menyampaikan gugusan karang Indonesia di wilayah perbatasan itu merupakan area yang strategis dan rentan dikuasai pihak asing sehingga pemerintah perlu membangun infrastruktur demi memperkuat kedaulatan NKRI di tempat tersebut.Oleh karena itu, Mendagri pun meminta dukungan dari Komisi II DPR RI terkait rencana pembangunan infrastruktur di Gugusan Karang Singa.\"Mohon dukungan Bapak, Ibu sekalian supaya ini terbangun tahun ini, paling lambat tahun depan, sebelum nanti ada yang ngerjain (mengusik, red.) kita,\" kata Tito saat menyampaikan rencana kerja Kemendagri di Komisi II DPR RI.Gugusan Karang Singa, yang berlokasi di 6,85 kilometer dari utara Pulau Bintan, merupakan titik strategis (choke point) di Selat Malaka, ujar Tito.Ia menegaskan pemerintah perlu memperkuat kedaulatan Indonesia di gugusan karang itu demi mengantisipasi ancaman pihak asing dan mencegah insiden Sipadan dan Ligitan kembali berulang.\"Saya sudah rapat dengan Wakil Menteri Pertahanan, Kepala Badan Keamanan Laut, dan Menteri Perhubungan agar dibangun paling tidak mercusuar. Jangan sampai nanti kasus Sipadan Ligitan (berulang), karena (gugusan karang) itu merupakan choke point paling utama (Selat Malaka) dari Aceh sampai bawah di Bintan,\" tutur Mendagri.Choke point merupakan istilah transportasi merujuk pada perairan sempit yang strategis dan menentukan lalu lintas transportasi dan perdagangan dunia.Tito saat rapat menjelaskan ada enam choke point dunia, yaitu Terusan Panama, Terusan Suez, Selat Gibraltar, Selat Hormuz, Laut Merah, dan Selat Malaka.\"Selat Malaka itu jalur penting untuk Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Vietnam, Thailand. Jika kita lihat choke point Selat Malaka titik-nya di perbatasan antara karang Malaysia, karang Singapura, dan karang Indonesia,\" papar Tito Karnavian.Tito, yang telah datang langsung ke lokasi pada Januari 2022 bersama Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menyampaikan Malaysia dan Singapura telah membangun infrastruktur di gugusan karangnya masing-masing, sementara di gugusan karang Indonesia sejauh ini hanya ada buoy (pelampung).\"Karang Malaysia sudah dibangun infrastruktur berupa helipad, sementara di Singapura ada struktur yang masif,\" sebut Tito. (mth/Antara)
AP I Proyeksikan Penumpang di Bandara YIA Capai 12 Ribu per Hari
Kulon Progo, FNN - Angkasa Pura I Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memproyeksikan jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui bandara tersebut saat arus mudik Lebaran 2022 bisa mencapai 12 ribu penumpang per hari.\"Kami optimis arus mudik lebaran akan tembus 12 ribu penumpang per hari, asalkan pemerintah terus memberi kelonggaran persyaratan berpergian melalui udara, seiring dengan besarnya angka warga yang telah divaksin,\" kata Pelaksana tugas sementara General Manager Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) Agus Pandu Purnama di Kulon Progo, Selasa.Ia mengatakan jumlah penumpang pesawat yang melalui Bandara Internasional Yogyakarta sejak Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19 mengalami peningkatan pada kisaran 32 persen per hari.Sebelum ada SE tersebut, jumlah penumpang Bandara YIA di bawah 5.000 penumpang per hari. Saat ini, jumlah penumpang yang melalui Bandara YIA berkisar pada 6.000 sampai 7.000 penumpang per hari.\"Jumlah penumpang pada akhir pekan bisa mencapai 8.600 penumpang per hari,\" katanya.Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengatakan tingginya jumlah penumpang pesawat yang melalui Bandara YIA menjadi peluang bagi pelaku UMKM. Di teras Malioboro Bandara YIA, pelaku UMKM yang sudah bekerja sama dengan pihak pengelola bandara bisa menjual produk lokal Kulon Progo.\"Kami berharap pelaku UMKM juga menyiapkan diri produk mereka dititipkan di gerai-gerai yang menjual oleh-oleh, sehingga kenaikan jumlah penumpang ini untuk membangkitkan ekonomi yang terpuruk akibat COVID-19,\" katanya. (mth/Antara)
Cianjur Prioritaskan Pembangunan Jalan ke Tempat Wisata
Cianjur, FNN - Pemkab Cianjur, Jawa Barat, memprioritaskan pembangunan jalan menuju tempat wisata di wilayah selatan Cianjur dengan anggaran Rp 87 miliar, termasuk pembangunan jalan penghubung antar desa di beberapa kecamatan di wilayah selatan yang kondisinya rusak berat.Bupati Cianjur Herman Suherman di Cianjur Selasa, mengatakan akan memprioritaskan pembangunan jalan kabupaten yang kondisinya rusak penghubung antar desa, kecamatan dan menuju tempat wisata seperti di Kecamatan Pagelaran yang merupakan akses menuju Curug Ngebul.\"Kita prioritaskan penghubung antar desa dan kecamatan yang terkoneksi ke obyek wisata yang ada, sehingga dapat meningkatkan roda ekonomi warga sekitar. Pertumbuhan ekonomi tentunya dapat berjalan kalau infrastruktur sudah baik di masing-masing kecamatan,\" katanya.Sehingga prioritas perbaikan dan pembangunan jalan penghubung milik kabupaten dapat tuntas hingga tahun 2023, sehingga program 1.000 kilometer jalan baik di Cianjur, dapat tercapai dan akan dimulai dari Kecamatan Cidaun sepanjang 38 kilometer penghubung enam desa.Herman berharap ketika jalan kabupaten sudah diperbaiki harus didukung dengan perbaikan jalan provinsi menuju Cianjur selatan yang juga rusak, agar dapat terhubung dengan mulus ketika warga atau wisatawan yang hendak melintas dari jalan provinsi ke jalan kabupaten.\"Kalau bisa berjalan bersamaan, ketika jalan kabupaten diperbaiki, diikuti dengan jalan provinsi yang juga diperbaiki, sehingga target 1.000 kilometer jalan mulus di Cianjur dapat tercapai dan angka kunjungan wisatawan dapat meningkat,\" katanya. Sementara warga di sejumlah kecamatan di wilayah selatan Cianjur, berharap pemerintah segera melakukan perbaikan jalan agar warga tidak kesulitan untuk melakukan aktifitas terutama perekonomian yang mahal di ongkos karena rusak-nya jalan penghubung antar desa di Kecamatan Pagelaran.\"Kami berharap pemerataan pembangunan sampai ke pelosok Cianjur, sejak jalan rusak biaya transportasi dari Pagelaran ke Cianjur atau sebaliknya menjadi mahal. Kami berharap perbaikan jalan kabupaten di Pagelaran menjadi prioritas karena termasuk jalur utama menuju tempat wisata,\" kata tokoh pemuda Pagelaran Gofur. (mth/Antara)
Republik Tidak Akan Gaduh Kalau Presiden Paham Keadaan
Jakarta, FNN – Kegaduhan tak hanya terjadi di masyarakat akibat melambungnya semua harga kebutuhan pokok yang tidak terkira. Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan dan Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga terlibat kegaduhan berkaitan dengan kenaikan pertalite harga LPG 3 kg. Sebelumnya Luhut, memberi sinyal akan adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite menyusul kenaikan harga pertamax. Bukan saja pertalite, kenaikan pada gas LPG 3 kilogram juga akan menyusul. “Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, Premium belum, gas yang 3 kilo itu (ada kenaikan) bertahap,” ujar Luhut di Bekasi, Jumat 1 April 2022. Sementara Ahok membantah Luhut Binsar Pandjaitan. Ahok menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk menaikkan bahan bakar minyak jenis pertalite dan LPG 3 kilogram. “Belum ada (wacana menaikan pertalite dan LPG 3 Kg),” tegasnya, Minggu, 4 April 2022. Menanggapi bantah-membantah dua tokoh pujaan Jokowi, pengamat politik Rocky Gerung menyebut bahwa hal itu terjadi karena Presiden tidak memahami keadaan. “Memang itu bahayanya kalau presiden enggak ngerti keadaan. Jadi ini terjadi karena presiden nggak ngerti keadaan. Dia mau pilih siapa, mau pro Ahok yang sahabat dekatnya yang tahu rahasia Ahok dan Ahok tahu rahasia Jokowi. Demikian juga Luhut yang tahu rahasia Jokowi, dan Jokowi juga tahu rahasia Luhut,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 05 April 2022. Begitu juga Sri Mulyani, membuat Jokowi bingung. Ia tidak bisa menentukan siapa yang mau didengar, apakah keterangan Ahok yang minta supaya disubsidi diam-diam dan harga naik atau Pak Luhut yang meminta harga eceran tertingginya dihilangkan supaya berlaku sistem pasar. Menurut Rocky, semua ini bisa diterangkan dan tidak akan berisik, kalau presiden punya otak yang cukup untuk memahami keadaan. “Presidennya bukan Jokowi sebagai persona, tapi presiden kan harus punya otak yang kita sebut sebagai kemampuan berpikir konseptual,” tegasnya. Hari Selasa ini menurut Rocky memang hari yang betul-betul berisik. Berisik kalau enggak ada konsekuensi sebetulnya biasa saja karena politik memang begitu. “Tapi semua hiruk-pikuk ini membuat kita cemas karena operasi-operasi bawah tanah untuk memperpanjang jabatan masih jalan,” katanya. Sebetulnya, apapun konflik politik, kalau dilembagakan, maka tidak akan menjadi soal. Apalagi kalau ada oposisi mengambil alih isu ini. “Tetapi yang kita lihat sekarang, tidak ada pelembagaan politik sehingga seluruh isu bisa melebar ke mana-mana, kita berupaya untuk memahami bahwa memang lihat dunia sedang berubah juga tuh,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa kegaduhan pada masalah yang sangat mendasar yakni kebutuhan pokok terus terjadi, itu artinya negara atau ritus-ritus Jokowi tidak paham tentang kebutuhan rakyat. “Sri Mulyani selalu bilang APBN cukup, kenapa cukup karena kita masih dapat kelimpahan banyak uang akibat kenaikan harga komoditas. Harusnya kalau otaknya bagus, APBN yang disebut cukup itu, harus dipakai untuk bail out kebutuhan pokok dengan kata lain subsidi,” tegasnya. Tapi oleh rezim ini justru semua subsidi dicabut. Masyarakat mempertanyakan kenapa subsidi dicabut. Padahal sebetulnya APBN itu hanya trade off, bagian ini dipakai sini kantong kiri, satu kantong kanan. “Jadi kalau subsidi dicabut artinya memang ada uang yang dijaminkan untuk IKN. Itu saja intinya. Kita gak lihat alasan apa-apa kenapa ya karena dibuka kepada pasar. Oke dibuka pada pasar dan itu artinya harga akan naik tetapi subsidi harus jalan, karena ini negara kesejahteraan bukan negara kapitalis,” tegasnya. Jadi sampai saat ini orang selalu bertanya kenapa sih subsidinya dicabut segala macam. “Ya karena dia mau menghemat, menghemat buat apa, memang maksudnya Sri Mulyani itu yang ideologinya disebut austerity, penghematan di sini, penghematan di situ. Tapi austerity artinya penghematan untuk memungkinkan ada uang saku bagi rakyat kecil, yang kita sebut subsidi. Gampang itu,” jelasnya. Yang jadi masalah kata Rocky, subsidinya untuk IKN karena semua orang tahu IKN memang sudah tidak ada investor. “Jadi kita bisa periksa keadaan itu dan para ekonom dan menteri-menteri mengerti. Tapi menteri-menteri pada cekcok. Itu artinya sebetulnya bisa menyeselesaikan sendiri di depan presiden. Tapi Presiden kan membiarkan. Jadi seolah-olah Ahok itu benar,” tegasnya. Bagaimana logikanya, harganya dibuka keekonomiannya ikuti pasar dunia pasti naik, kecuali Ahok bilang, bahwa oke dia enggak akan naik, karena dia udah ngomong dengan Menteri Keuangan, itu baru masuk akal. Kalau baru Ahok yang ngomongnya, gak ada artinya. “Ini kapasitas yang membuat begitu kacau, karena kekacauan itu akan mempercepat perubahan,” pungkasnya. (ida, sws)
Apa Yang Akan Terjadi Setelah Jokowi Tidak Lagi Presiden?
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN SESUAI UUD 1945, masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Tidak bisa dipilih lagi untuk periode ketiga. Tidak bisa pula diperpanjang melalui penundaan pemilu. Pada hari itu, presiden baru akan dilantik. Jokowi kembali menjadi rakyat biasa. Dia akan meninggalkan sejumlah proyek mercusuar yang mangkrak. Ambisis pribadinya kandas. Nah, apa yang akan terjadi setelah Jokowi turun? Tulisan ini hanya prediksi. Hanya perkiraan tentang hal-hal yang mungkin berlangsung ketika Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi duduk sebagai presiden. Melihat begitu banyak konstroversi semasa menjalankan kekuasaan, tampkanya akhir masa jabatan Jokowi setelah pilpres 2024 akan sangat menarik. Lebih tepatnya: sangat mendebarkan. Banyak sekali pertanyaan yang terkait keberhentian Jokowi sekitar 2.5 tahun lagi itu. Isu ini menjadi lebih panas jika penerus Jokowi bukan orang yang dia inginkan. Bisa jadi, presiden baru nanti adalah figur yang independen dari Jokowi dan bebas dari oligarki. Yaitu, presiden yang tidak akan melindungi Jokowi, keluarganya dan para jokowernya. Termasuk pada buzzer yang selama ini merasa tak tersentuh hukum. Apa yang akan terjadi? Bagaimana kira-kira nasib mereka yang selama ini menjilat Jokowi? Seperti apa kelanjutan karir politik Gibran dan Bobby? Bagaimana pula kelanjutan proyek-proyek yang berbasis ambisi pribadi Jokowi? Sebagai contoh, apa yang akan terjadi terhadap pembangunan IKN baru? Jawaban umumnya adalah: situasi bisa sangat eksplosif. Sebab, pemerintahan Jokowi bakal mewariskan kekacauan ekonomi-sosial-politik. Sangat mungkin rakyat akan turun ke jalan-jalan berdemonstrasi. Rakyat akan menuntut pengusutan terhadap dugaan keterlibatan Jokowi dalam perbuatan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan pilpres, pelanggaran HAM berat, dlsb. Sangat mungkin pula rakyat akan menuntut agar para menteri atau pejabat tinggi semasa Jokowi ditangkapi dan diadili. Ini bisa dipahami. Sebab, ada sejumlah pejabat dengan kekuasaan besar yang bertindak sesuka hati mereka. Presiden baru yang memiliki komitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan, tak mungkin akan menutupi kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik. Yaitu, kasus-kasus yang memakan korban manusia, lingkungan hidup, keuangan (termasuk korupsi), dlsb. Setelah tidak lagi duduk sebagai presiden, proyek-proyek ambisi pribadi Jokowi besar kemungkinan akan dibatalkan oleh presiden yang baru, termasuk proyek IKN di Kalimantan. Kemudian, karir Gibran (anak Jokowi) sebagai walikota Solo dan Bobby (menantu Jokowi) sebagai walikota Medan hampir pasti akan sirna. Mereka ini bisa menjadi walikota karena Jokowi presiden. Saya menduga, kedua anggota keluarga Jokowi ini kemungkinan akan didesak mundur sekiranya mereka masih punya sisa masa jabatan setelah Jokowi turun pada 20 Oktober 2024. Masa jabatan Gibran dan Bobby resminya berakhir pada awal 2026. Besar pula kemungkinan rakyat akan menuntut agar KPK memeriksa dugaan KKN Gibran dan Kaesang. Ada dugaan pula mereka terlibat pencucian uang (money laundry). Seterusnya, tentulah kemarahan rakyat akan diarahkan ke para pejabat (pemerintahan maupun BUMN) dan juga para buzzer. Mereka ini akan ikut terancam jika Jokowi gagal mendapatkan perpanjangan masa jabatan atau periode ketiga. Bisa dibayangkan entah apa yang akan terjadi terhadap orang seperti Denny Siregar, Abu Janda, Ade Armando, Muchtar Ngabalin, dll. Mungkinkah mereka akan dikejar-kejar oleh massa rakyat? Wallahu a’lam. Tapi, ada satu hal yang perlu dicermati. Bahwa turunnya Jokowi dari jabatan presiden pada Oktober 2024 bisa memicu pergolakan sosial skala besar. Mengapa? Karena tidak semua pendukung setia Jokowi rela melihat idola mereka mengalami proses hukum. Ini bisa berbahaya. Bakal ada potensi konflik horizontal. Sangat mungkin kelompok yang menuntut proses penyelidikan terhadap Jokowi berhadapan dengan kelompok pembela beliau. Namun, bisa juga ini tak terjadi. Jika para pendukung Jokowi adalah orang-orang yang taat hukum. Singkatnya, memang cukup mendebarkan kalau Jokowi akhirnya turun sesuai masa jabatan normal.[]
Agar Millenial Miliki Hunian Berkualitas Terjangkau, PUPR Dorong Konsep Pembangunan Ini
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pembangunan hunian vertikal berkonsep Transit Oriented Development (TOD) agar generasi millenial dapat memiliki hunian pertama berkualitas dengan harga yang terjangkau.Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Selasa, mengatakan pihaknya mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai bagian dari konsep TOD yakni kawasan yang terintegrasi dengan simpul transportasi umum. Pembangunan hunian vertikal dilakukan secara terintegrasi dengan stasiun kereta. Untuk selanjutnya pembangunan hunian berkonsep TOD juga akan dilakukan pada kawasan terminal bus.\"Rusun berkonsep TOD ini juga banyak menjadi pilihan kalangan milenial yang diperkirakan jumlahnya mencapai 60 persen dari total populasi di Indonesia karena mendukung kemudahan dalam memenuhi pola hidup digital life,\" ujar Fatah.TOD menuntut adanya keterpaduan antara pola dan struktur ruang wilayah, seperti perumahan, fasilitas komersial, ruang rekreasi dengan sarana transportasi umum yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki.Fatah juga mengatakan rusun menjadi salah satu solusi penyediaan perumahan di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan lahan terutama di wilayah perkotaan.“Dalam kesempatan ini, kami mendorong skema pembiayaan baru khususnya untuk satuan rumah susun, seperti Skema KPR Sewa Beli atau Rent-to-own bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta skema KPR Milenial yang terjangkau bagi milenial dengan penghasilan antara Rp8 juta sampai Rp12 juta,” katanya.Di samping skema pembiayaan rusun, untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari 56,75 persen menjadi 70 persen pada 2020-2024, Kementerian PUPR memberikan sejumlah bantuan pembiayaan perumahan. Pada TA 2022, Kementerian PUPR menyediakan tiga program bantuan pembiayaan perumahan.Pertama, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah. Kedua, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah dan ketiga fasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar Rp9,81 triliun untuk 109.000 unit rumah. (mth/Antara)
Kemenperin: Inovasi dan Kolaborasi Kunci Dongkrak Daya Saing Industri
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan inovasi dan kolaborasi menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kualitas serta daya saing industri di era modern, dengan semakin meningkatnya tuntutan ndustri yang mampu menjawab kebutuhan Industri 4.0.\"Hadirnya Industri 4.0 semakin mendukung terjadinya kolaborasi yang menjadi syarat utama dalam upaya mengoptimalkan daya saing industri,\" kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita diterima di Jakarta, Senin.Dengan semangat serta kesadaran untuk berkolaborasi, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik atau dikenal sebagai Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan dan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menyelenggarakan Tepang Taun B4T (Temu Pelanggan Tahunan B4T) dengan tema “Peran Penting Jasa Industri Dalam Meningkatkan Daya Saing Industri”.Kegiatan itu diikuti oleh perwakilan 65 pelanggan B4T dari berbagai sektor di antaranya industri elektronika, semen, petrokimia, dan pelaku usaha lainnya yang mewakili sekitar 2.000 pelanggan yang telah dilayani selama 2021.Menperin mengatakan B4T telah genap melayani dunia industri selama 113 tahun. “Pelaksanaan agendaTepang Taun, tidak hanya sebagai wadah diskusi pelanggan B4T semata. Tetapi menjadi momentum penting untuk menguatkan sinergi antara B4T dan pelaku dunia industri dalam upaya nyata meningkatkan daya saing industri secara nasional maupun global,” ujarnya. Pelaksanaan temu pelanggan ini diharapkan akan melecut semangat dan komitmen B4T untuk mengoptimalkan seluruh layanan jasa industri, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan industri nasional.“Pembangunan industri nasional yang berdaya saing menuntut sinergi dan kolaborasi yang kuat diantara kita sekalian para pemangku kepentingan,” ungkap Menperin.Pada kesempatan yang sama, Kepala BSKJI Kemenperin Doddy Rahadi menyampaikan Tepung Taun B4T merupakan momentum untuk terus meningkatkan pelayanan jasa industri yang selama ini telah dilaksanakan serta memperkenalkan layanan baru yang yang siap untuk meningkatkan daya saing industri nasional.“Ke depannya diharapkan seluruh layanan jasa industri yang dilaksanakan seluruh UPT di lingkungan BSKJI dapat terus bertransformasi secara dinamis sehingga dapat menjawab tantangan global untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” ungkapnya.Saat ini B4T memiliki tujuh layanan baru, antara lain perhitungan Inspection Reability, Remaining Life Time Assesment for Boiler, Pengujian Radio Frequency dan EMC (Electro Magnetic Compatibility pada produk elektronika, Underwater Welding and Inspection, Pengujian Lampu Luminer, Penyedia Bahan Acuan Pengujian, dan Sertifikai ISO 27001 Office.“Layanan untuk industri terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan industri nasional, seperti pada layanan pelatihan pengelasan dalam air guna memenuhi kebutuhan akan tenaga pengelasan yang andal, terampil, dan tersertifikasi dengan pengakuan internasional sesuai dengan tuntutan pasar tenaga pengelasan global,” papar Doddy. Pengembangan lingkup ini pun menambah kualifikasi B4T sebagai Authorized Training Body (ATB-B4T) yang terakreditasi secara internasional dalam sertifikasi tenaga pengelasannya. Kepala B4T Wibowo Dwi Hartoto mengemukakan pihaknya secara nyata telah berkontribusi dan memberikan pelayanan kepada pelanggan industri sejak tahun 1909.Di usia yang telah menginjak 113 tahun, B4T terus bergerak dinamis, berkembang dan secara berkelanjutan memperluas lingkup layanannya seiring dengan perkembangan industri, teknologi, standar dan harapan dari pelanggan.“Di tengah tantangan daya saing pada era globalisasi saat ini, B4T sebagai salah satu satker BLU memiliki komitmen memberikan layanan dengan semangat SPEED (Sinergi, Profesional, Efektif, Efisien, dan Digitalisasi). Dengan begitu, B4T diharapkan dapat bergerak cepat dalam beradaptasi, bertransformasi, berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau industri yang sangat dinamis,” ujar Wibowo. (mth/Antara)
Menteri Arifin: Implementasi Transisi Energi Mampu Dorong Ekonomi
Jakarta, FNN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan implementasi transisi energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan mampu mendorong geliat perekonomian di masyarakat.Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri forum The 8th Berlin Energy Transitions Dialogue (BETD) di Jerman pada 31 Maret 2022.\"Kita tahu Indonesia diberkahi banyak sumber energi baik minyak maupun batu bara, kita suplai sumber energi kita ke negara mitra. Tapi kita sadar, kita butuh energi bersih di masa mendatang untuk kehidupan yang lebih baik. Makanya, energi baru terbarukan menjadi sangat penting bagi negara kami. Aktivitas dari program yang kita jalankan akan menciptakan aktivitas perekonomian di Indonesia,\" jelas Arifin dalam keterangan di Jakarta, Senin.Dalam forum itu, Menteri Arifin memaparkan beberapa aksi nyata yang dilakukan Indonesia untuk mewujudkan target netralitas karbon pada 2060, di antaranya optimalisasi penggunaan energi surya, pemakaian kendaraan listrik, program konversi motor BBM ke listrik hingga memberhentikan pengoperasian pembangkit batu bara secara bertahap.\"Salah satu strategi yang diterapkan Indonesia adalah target capaian bauran energi sebesar 25 persen pada 2025. Sekarang sudah mencapai 11,7 persen persen,\" katanya.Indonesia kini memiliki kapasitas pembangkit listrik sebesar 72 gigawatt di mana sebanyak 38 gigawatt berbasis batu bara. Untuk itu, pemerintah terus menunjukkan keseriusannya melakukan pengurangan sebesar 5,5 gigawatt dalam kurun waktu lima tahun dari penggunaan pembangkit listrik berbasis batu bara dan disubstitusikan dengan energi terbarukan.Pemanfaatan batu bara menjadi tantangan terbesar dalam proses transisi energi di Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam COP-26 di 2021 dan pemilihan isu utama dalam presidensi G20 menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam mengeksekusi tantangan tersebut.Indonesia sebagai salah satu negara eksportir batu bara terbesar di dunia telah menandatangani Clean Power Transitions Statement untuk berkomitmen dalam pengurangan batu bara atau phase down unabated coal.\"Penting adanya common goals dari setiap negara dalam proses memensiunkan batu bara, tentu terdapat beberapa tantangan terutama dari sisi pekerja dalam sektor tersebut yang cukup besar , sehingga perlu dipersiapkan program bagaimana para pekerja dapat survive setelah sektor energi tersebut berkurang. Bagaimanapun, transisi energi juga perlu ditinjau dari aspek sosial,\" kata Arifin.Forum BETD merupakan konferensi tahunan yang prestisius dengan mempertemukan pejabat tingkat tinggi dari berbagai negara, akademisi, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional di sektor energi. Konferensi internasional transisi energi global itu diselenggarakan oleh Federal Foreign Office dan Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Change sejak 2015.Dialog itu didasari oleh dorongan global untuk transisi emisi karbon netral yang merupakan inti dari mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai perubahan haluan menuju netralitas karbon, negara-negara perlu mengambil tindakan yang jauh lebih ambisius dari sebelumnya, salah satu upaya tindakan utama ialah transisi sektor energi dari bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan, sekaligus mengurangi konsumsi energi secara drastis.Signifikansi G20 untuk transisi energi global menuju energi yang bersih, terjangkau, dan berkelanjutan jelas secara bersama-sama, negara-negara G20 menyumbang 80 persen dari konsumsi energi primer global. Dengan potensi keuangan dan ekonomi yang terakumulasi, negara-negara itu memiliki kapasitas untuk membentuk sistem energi global.Beberapa topik yang dibahas dalam pertemuan itu adalah reach the climate goal and retiring coal dengan memperdalam beberapa pendekatan baru terhadap infrastruktur dan industri, meningkatkan kerja sama untuk mendorong dekarbonisasi sistem energi global dalam rangka pemenuhan batas 1,5 derajat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang substansial dan berkelanjutan melalui inovasi.Menteri Arifin dipercaya menjadi salah satu pembicara dari sesi bertajuk The Way forward: Turning Words into Action.Selama agendanya di Berlin, ia juga menghadiri Global Solutions Summit 2022 sebagai langkah kolaboratif antara perusahaan global yang terdiri dari lembaga think-tank yang akan membahas mengenai kebijakan terhadap masalah utama dunia yang ditangani oleh G20, G7, dan forum pemerintahan dunia lainnya sebagai inisiatif dalam menyediakan intellectual backbone untuk proses T20 dan G20 demi penyatuan kembali kemakmuran ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. (mth/Antara)
POPULER
