ALL CATEGORY
Jokowi dan Luhut, Dua Sejoli Maut
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Wakil presidennya jarang muncul, sekalinya tampil ngomong yang kaga karuan. Harusnya presiden dan wakil presiden bisa berbagi tugas dalam menangani banyak pekerjaan. Untuk itu menteri-menteri diangkat agar bisa membantu dan meringankan tuntutan pengabdian. Bukan mengambil alih tanggungjawab, baik soal peraturan maupun semua urusan kebijakan. Jangankan simpati, empati dan kepekaan terhadap krisis, sebagian besar pejabat tak punya kreasi, inovasi serta terobosan karena enggan dan rasa takut. Meskipun ada Jokowi selaku pucuk pimpinan, namun kendali kekuasan negara dan pemerintahan tetap di pegang Luhut. Penghuni istana dan sekelilingnya hanya cari aman menjadi penurut sembari nyambi penjilat, juga berpikir bagaimana harta termasuk jabatan bisa dipertahankan dan direbut. Tak peduli negara terpapar penyakit akut dan rakyat semakin semaput, aparatur negara baik sipil dan militer sibuk saling sikut. Saking banyaknya omongan, gaya dan tanpa kinerja, semua proyek strategis nasional jadi berantakan. Seorang menteri arogan terlalu jauh ke depan dan kelebihan beban. Peran dan fungsi presiden jadi ikut tersingkirkan, mengelola negara tanpa kemanusiaan dan keberadaban. Konsep dan kegiatan pembangunan pun jadi ugal-ugalan kalau tidak mau disebut mengalami kegagalan atau kehancuran. Sebagai pasangan presiden, bukan wapres yang sering terlihat dan mendampingi, namun Menkomarives yang selalu muncul dan paling sering disebut. Dalam pergaulan dan tugas, menteri luar biasa dan segala urusan itu cenderung lebih mengatur dan memerintah presiden, sehingga publik melihat itu sesuatu yang tak layak dan tak patut. Selain dinilai rakyat menjadi boneka oligarki, bagi rakyat Indonesia Jokowi dan Luhut bagaikan dua sejoli maut, dua sejoli yang bikin negara bangkrut.
JKW dan LBP Segera Tumbang
Mendung semakin gelap, di atas awan masih ada bersinar terang, badai pasti berlalu.. Prediksi saya, tak lama lagi JKW LBP akan tergulung badai yang diciptakan olehnya sendiri. Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD TAHUN tahun belakangan, banyak permainan JKW LBP semakin berani dan vulgar melanggar Pancasila dan UUD\' 45, yang berpotensi merugikan negara, membahayakan persatuan bangsa dan keutuhan kedaulatan NKRI. Kemenangan demi kemenangan rezim ini hanya kemenangan yang bersifat taktis yang dipaksakan dan dibemperi oleh TNI POLRI yang diketiaki dan dijerumuskan, disisi lain secara strategis terkikis habis diambang kehancuran NKRI. Kepemimpinan TNI POLRI begitu lemah tak berdaya, dimanfaatkan dan dijerumuskan oleh JKW LBP yang hanya mampu membebek dan menuruti nafsu serakah penguasa yang mengangkatnya, buta melihat rakyat yang tertindas dan terdzolimi oleh penguasanya sendiri. Diam diam para jendral aktif TNI POLRI mulai peka dan peduli atas suara dan pergerakan rakyat yang tertindas dan terdzolimi. Kini kesolidan dan kevalidan struktural TNI POLRI mulai diragukan, terutama pada tataran jendral jendral karbitan dengan para kolonel kebawah yang diterlantarkan. KKN di TNI POLRI semakin vulgar ini yang membuat kecemburuan internal, yang dekat dengan penguasa semakin melejit karirnya yang tidak dekat semakin tersisih dan teraniaya batinnya. Pembinaan karir bak pembinasaan masa depan manusia, hanya karena secuil martabak dan seonggok harta benda mampu membuat butanya hati para pemimpin bangsa. Membara panasnya situasi ini diperparah dengan ambrudalnya penegakan hukum , terpuruknya keuangan negara, semakin menggunduknya hutang negara dan bunganya. Kebijakan Men Keu Srimulyani hanya memberikan suntikan vaksin, hutang lagi, hutang lagi, sebagai upaya kekebalan bertahanya rupiah terhadap dolar dan agar lancarnya gaji pegawai serta tetap berjalanya roda pemerintahan. Kini vaksin hutang itu semakin tidak mempan mempertahankan kekebalan tubuh ekonomi rakyat yang ditandai semakin naiknya segala macam perpajakan dan naiknya segala macam kebutuhan pokok rakyat, baik disektor pengelolaan sumber daya manusia, sumberdaya alam, perburuhan, pendidikan, kesehatan, jasa dan perusahaan perusahaan. Banyak orang tidak mengerti, semakin dekat habisnya masa jabatan JKW LBP semakin membuat napas sesak dan kembang kempisnya JKW LBP dan antek anteknya, karena dosa dosanya selama ini akan menimbun dan menggulung keangkuhan dan keserakahanya selama ini. Keberanian melanggar hukum dan membuat kebijakan kontroversial bak membuka tabir kebuntuan dan kekosongan harapan untuk terlepas dari jeratan dosa dosanya. Kecurigaan rakyat atas perselingkuhan pemenangan suara pemilu 2019, gentayanganya 700 nyawa petugas pemilu dan 6 orang laskar FPI di KM 50, bau busuknya RUU / UU BPIP/ HIP, Omnibus Law /Cipta kerja, kebijakan mendatangkan TKA Cina dan UU IKN baru, akan menyeret penderitaan rakyat, terancamnya kerugian dan tercabik cabiknya kedaulatan negara serta keutuhan persatuan bangsa. Kebohongan mengelak dari dugaan harapan memperpanjang masa jabatan dengan menunda pemilu 2024 dan kebodohan mengumpulkan kepala desa se Indonesia abal abal semakin menunjukkan kepanikan dan kenekadanya dalam menyongsong kehancuran masa jayanya. Endingnya, bersiap siaplah JKW LBP dan antek anteknya untuk tergulung oleh keserakahan dan kesalahan vatalnya sendiri. Manusia hanya berencana, Tuhanlah yang berkuasa menghabisi kejayaanmu melalui kepeka pedulian dan kepanjangan tangan para mahasiswa dan rakyat yang berakal sehat, habislah riwayat para pengkianat bangsa, para pecundang, para buzzer buzzer bangsat keparat, dengan datangnya masa kejujuran, kebenaran dan keadilan. Selamat jalan, selamat tinggal para pembawa nestapa negeri ini, selamat menempati jeruji besi dan hotel prodeo didunia serta api neraka diakhirat kelak, penyesalan tak pernah terjadi di depan. Terimakasih kepada para pejuang penegak kejujuran, kebenaran dan keadilan, yakinlah tiada perjuangan dan pengorbaban yang sia-sia. Merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Berdebar jantungku, bergetar nyaliku, untuk menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan, tanpa mengabaikan nyawa sendiri, hingga tetes darah terakhir, untuk menyatukan niat, membulatkan tekad, yang hanya bersandar kepada kebesaran dan kemulyaan Allah swt, TYME guna menumbangkan segala keangkara murkaan dan keserakahan penguasa demi kesejahteraan, keadilan sosial dan kemajuan NKRI. Bagaimana Ma\'ruf Amin? Maaf, kurang diperhitungkan, adanya tidak menggenapkan, tiadanya tidak mengganjilkan, karena situasi. Bagaimana dengan TAIPAN? Mereka semakin ngakak dan ongkang ongkang kaki, namun para TKA semakin ketar ketir dan ciut nyalinya. Hanya ada yang perlu diantisipasi dan diperhitungkan, Cina mempunyai doktrin untuk membela dan melindungi semua warganya yang dipengasingan, dimananapun didunia ini berada. Namun tidak perlu was was, karena bangsa Indonesia sudah merasakan dan berpengalaman dijajah dan menderita, yang membuat cinta damai tapi lebih cinta merdeka, dengan terus memupuk dan membina kemanunggalan, persatuan dan kesatuan TNI POLRI dengan rakyat, baik dalam masa damai maupun masa perang. Wait and see... (Bandung, 5 April 2022, Sugeng Waras, Kol Purn TNI AD, Ketua Presidium FPPI ( Forum Purnawirawan TNI POLRI Pejuang Indonesia ) , Ketua DPD APIB ( Aliansi Profesional Indonesia Bangkit ) Jabar, Panglima TRITURA, Pemerhati HANKAM RI)
Tarif Listrik RI Dibanding Negara ASEAN Lain
Jakarta - FNN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan besaran tarif listrik di Indonesia lebih murah dibandingkan negara-negara lain di kawasan regional ASEAN.Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan pemerintah memastikan akan tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas energi akibat konflik geopolitik global.Kepastian ini, lanjutnya, bisa dibuktikan dari besaran tarif tenaga listrik di Indonesia saat ini.Berdasarkan data PT PLN (Persero) pada Maret 2022, tarif listrik Indonesia lebih murah dan bisa bersaing dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN.\"Kami pastikan tarif listrik di Indonesia masih tergolong murah dibandingkan negara-negara lain di regional ASEAN,\" ujar Agung.Besaran tarif listrik rata-rata di Indonesia saat ini untuk pelanggan rumah tangga nonsubsidi (tariff adjustment) adalah sebesar Rp1.445 per kWh.Tarif tersebut lebih murah dibandingkan pelanggan rumah tangga di Thailand yang mencapai Rp1.597 per kWh, Vietnam Rp1.532 per kWh, Singapura Rp2.863 per kWh, dan Filipina Rp2.421 per kWh.Sementara, untuk golongan bisnis menengah pada tegangan rendah, tarif listrik di Indonesia ditetapkan Rp1.445 per kWh, juga lebih murah dibandingkan di Thailand Rp1.413/kWh, Filipina Rp1.636/kWh, Malaysia Rp1.735/kWh, Vietnam Rp1.943/kWh, dan Singapura Rp2.110/kWh.Demikian pula, tarif golongan bisnis besar pada tegangan menengah, tarif listrik di Indonesia merupakan yang termurah se-ASEAN, yakni Rp1.115/kWh. Sementara, di Singapura mencapai Rp2.063/kWh, Vietnam Rp1.787/kWh, Filipina Rp1.603/kWh, Thailand Rp1.370/kWh, dan Malaysia Rp1.227/kWh.\"(Besaran tarif) ini sebagai langkah stimulus pemerintah guna menggaet investor untuk memperbaiki iklim bisnis di Indonesia di tengah pandemi,\" jelas Agung.Di samping itu, tarif listrik untuk jenis pengguna industri menengah pada tegangan menengah di Indonesia sebesar Rp1.115/kWh, yang lebih murah daripada tarif di Singapura Rp1.922/kWh, Filipina Rp1.567/kWh dan Vietnam Rp1.117/kWh. Tarif di Indonesia itu sedikit di atas Malaysia yang Rp1.060/kWh dan Thailand Rp991/kWh.Adapun tarif industri besar di Indonesia yang sebesar Rp997/kWh, hanya sedikit lebih tinggi dibanding Thailand Rp990/kWh dan Malaysia Rp991/kWh. Namun, untuk kelas ini, Singapura mematok tarif lebih tinggi dari Indonesia yakni Rp1.863/kWh, demikian pula Filipina yang Rp1.559/kWh dan Vietnam Rp1.060/kWh. (Sof/ANTARA)
Penerbangan Khusus untuk Membawa 20 Pengungsi Ukraina
Jakarta - FNN. Pemerintah Jepang menerbangkan 20 pengungsi Ukraina ke Tokyo pada Selasa, satu bukti yang mendukung upaya internasional untuk membantu Ukraina dari sebuah negara yang sudah lama enggan menerima warga asing. Rombongan pengungsi itu terdiri atas 15 perempuan dan mulai berusia dari 6 sampai 66 tahun.Mereka bukanlah pengungsi Ukraina pertama yang tiba di Jepang sejak operasi militer pada 24 Februari. Namun, mereka menjadi yang pertama yang diterbangkan melalui penerbangan khusus oleh menteri luar negeri Jepang.\"Pemerintah Jepang berkomitmen untuk menyediakan dukungan maksimal kepada 20 warga Ukraina ini untuk membantu mereka hidup damai di Jepang, meski mereka jauh dari negara asalnya,\" kata Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi kepada awak media di Polandia tak lama sebelum ia dan para pengungsi bertolak ke Jepang.Hayashi, yang memantau situasi pengungsi di Polandia, terbang dengan pesawat yang berbeda sebelum para pengungsi tiba.Penyiaran nasional NHK menayangkan langsung kedatangan para pengungsi. Pesawat mereka terlihat di landasan selagi para pengungsi itu menjalani tes COVID-19 di atas pesawat, katanya.Jepang yang secara etnis homogen, sudah lama waspada terhadap migran asing meski penduduk mereka mayoritas lansia dan kekurangan tenaga kerja kronis. Namun, jajak pendapat memperlihatkan bahwa sebagian besar warga Jepang mendukung perlindungan bagi warga Ukraina.Ke-20 pengungsi itu bergabung dengan hampir 400 warga Ukraina yang sudah tiba sejak invasi Rusia. Pada 2020, ekonomi terbesar ketiga dunia itu hanya menerima 47 pengungsi dan 44 pengungsi tambahan \"atas alasan kemanusiaan\" - sekitar 1 persen dari total permohonan.Sekutu setia AS, Jepang, mengecam invasi Rusia ke Ukraina dan menjatuhkan berbagai sanksi. Mayoritas pengungsi Ukraina yang tiba di Jepang menggunakan visa 90 hari. Nantinya visa mereka dapat diganti menjadi visa khusus satu tahun yang memungkinkan mereka untuk bekerja.Pejabat pemerintah tidak menyebutkan mengapa 20 pengungsi itu diterbangkan dengan penerbangan khusus. Pemerintah belum mengumumkan apakah pihaknya akan melanjutkan penerbangan seperti demikian. (Ida/ANTARA/Reuters)
Giliran Denmark yang Mengusir 15 Diplomat Rusia
Jakarta - FNN. Denmark pada Selasa mengatakan akan mengusir 15 diplomat Rusia, seperti yang dilakukan negara-negara Uni Eropa, setelah adanya laporan temuan kuburan masal dan pembunuhan warga sipil di Kota Bucha, Ukraina.\"Ini adalah contoh lain dari kebrutalan, kekejaman dan kejahatan perang, yang tampaknya terjadi di Bucha,\" kata Menteri Luar Negeri Denmark Jeppe Kofod saat konferensi pers.Langkah itu dilakukan usai sederet negara Uni Eropa seperti Prancis dan Jerman pada Senin mengatakan akan menyuruh pulang diplomat Rusia.Moskow, yang mengeklaim gambar-gambar eksekusi warga sipil di Bucha sebagai produk palsu Ukraina dan propaganda Barat yang bertujuan untuk menurunkan wibawa Rusia, menegaskan akan membalas pengusiran tersebut, RIA Novosti melaporkan.Kementerian Luar Negeri Denmark menyebutkan bahwa mereka tidak ingin memutuskan hubungan diplomatik dengan Moskow dan bahwa duta besar Rusia dan seluruh kedutaan bukan bagian dari pengusiran.Badan Intelijen dan Keamanan Denmark lewat sebuah laporan awal tahun ini menyebutkan bahwa kedubes Rusia mempekerjakan segelintir agen intelijen yang terlibat dalam spionase.\"Kami ingin mengirim sebuah sinyal yang gamblang kepada Rusia bahwa spionase di tanah Denmark tidak dapat diterima,\" kata Kofod. (Ida/ANTARA/Reuters)
Sebelum Perang Rusia-Ukraina, Harga Pupuk SudahNaik Tiga Kali Lipat
Jakarta - FNN. Guru besar IPB University Prof Dwi Andreas Santosa menyebutkan bahwa kenaikan harga pupuk sudah naik hingga tiga kali lipat sebelum terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina pada Oktober 2021.\"Pupuk urea sebelum konflik Rusia-Ukraina, sampai bulan Oktober tahun lalu untuk urea sudah naik tiga kali lipat,\" kata Dwi dalam keterangannya saat dihubungi di Jakarta, Selasa.Andreas mengatakan bahwa seluruh pupuk yang berbasis nitrogen juga sudah mengalami kenaikan antara dua sampai dua setengah kali lipat.Pupuk yang mengandung nitrogen seperti NPK, sementara di pasar internasional dikenal dengan pupuk amonium fosfat naik cukup tinggi.Kenaikan harga pupuk tersebut, kata Andreas, disebabkan oleh melonjaknya harga gas alam dunia sejak akhir tahun lalu dikarenakan permintaan yang juga meningkat di seluruh dunia.Selain itu, lanjut Andreas, harga pupuk kembali meningkat disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina. Kenaikan harga pupuk dikarenakan pasokan pupuk dari Rusia terganggu akibat negara tersebut masih dalam status perang dengan Ukraina.\"Rusia ini adalah eksportir terbesar pupuk di dunia. Yang diekspor Rusia itu ada amonium, ada urea, ada potasium yang terbesar. Jadi, sudah barang tentu ini terganggu juga akibat perang Rusia-Ukraina, sehingga ada potensi harga pupuk akan terus naik,\" kata Andreas.Bahkan, Andreas memprediksi kenaikan harga pupuk masih akan terus berlanjut selama Rusia masih berperang dengan Ukraina.Dia menjelaskan bahwa kenaikan harga pupuk ini sangat menekan kondisi petani yang semakin terpuruk. Hal tersebut dikarenakan petani membutuhkan pupuk komersial atau nonsubsidi untuk memenuhi pemupukan di luar pupuk subsidi.Andreas juga berpendapat bahwa pengurangan jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah hanya menjadi Urea dan NPK saja akan berdampak pada petani di beberapa wilayah.Dia menerangkan bahwa di beberapa wilayah geografis Indonesia membutuhkan unsur hara lain seperti ZA atau amonium sulfat, fosfat, dan sebagainya.Dia menilai bahwa kebijakan pemerintah yang akan mengurangi jenis pupuk subsidi menjadi hanya urea dan NPK saja terlalu berisiko karena bisa menyebabkan penurunan produksi pangan, khususnya padi. (ISof/ANTARA)
Inklusi Keuangan Digital Berbasis Bank Syariah Mendapat Dukungan
Jakarta - FNN. Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mendukung akselerasi inklusi keuangan digital berbasis bank syariah melalui pengembangan LinkAja Syariah yang merupakan salah satu produk PT Fintek Karya Nusantara (Finarya).“Saya mendorong dan setuju rencana spin off Layanan Syariah LinkAja menjadi LinkAja Syariah. Saya juga mendorong berbagai unit, termasuk BPD, agar bank-bank daerah dapat menjadi bank umum,” ujar Wapres saat menerima jajaran pengurus PT Finarya melalui konferensi video, Selasa.Sebagaimana diketahui sejak diresmikan pada tahun 2020 layanan syariah LinkAja telah berkembang pesat sebagai satu-satunya dompet digital berbasis syariah di Indonesia.Wapres mengapresiasi PT Finarya yang terus bertumbuh dan berinovasi, serta mendukung rencana spin off Layanan Syariah LinkAja menjadi LinkAja Syariah yang akan berdiri sendiri sebagai bank syariah digital pertama di Indonesia.Wapres menekankan pentingnya penerapan aspek kehati-hatian dan kesesuaian syariah oleh LinkAja, juga persiapannya dalam memenuhi segala persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).“Tentu eksekusi keberhasilannya bergantung pada kesiapan LinkAja di dalam memenuhi persyaratan dari OJK. Harus tetap mengutamakan aspek prudensial dan kehati-hatian, serta aspek kesesuaian syariahnya. Itu penting,” tegas Wapres.Menurut Wapres, saat ini transaksi keuangan dapat dilakukan lebih mudah dan mobilitas masyarakat dapat terkendali melalui keberadaan fintech.“Transaksi keuangan menjadi lebih cepat, mudah, sekaligus juga selama pandemi ini mampu mengurangi mobilitas masyarakat,” ujarnya.Adapun Wapres mengakui perubahan gaya hidup masyarakat dalam melakukan transaksi cukup dipengaruhi dengan adanya penggunaan fintech yang meningkat semenjak pandemi COVID-19 melanda.“Fenomena meningkatnya penggunaan fintech ini memang didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat dalam bertransaksi ekonomi yang diakselerasi dengan adanya pandemi,” terang Wapres.“Saya harapkan LinkAja Syariah bisa melengkapi dan mendukung sistem digital ekonomi dan keuangan syariah,” imbuh Wapres.Pada kesempatan itu, Plt. Direktur Utama PT. Fintek Karya Nusantara Wibawa Prasetyawan menyampaikan akan mendukung segala upaya pemerintah di dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam mengakselerasi keuangan digital.“Kami senantiasa berkomitmen untuk terus berinovasi guna mendukung upaya pemerintah dalam mengakselerasi inklusi keuangan digital berbasis bank syariah di Indonesia,” ungkap Wibawa.Sebagai informasi, PT Fintek Karya Nusantara adalah perusahaan pembayaran digital yang telah memiliki produk layanan syariah bernama Layanan Syariah LinkAja.Layanan Syariah LinkAja merupakan perluasan layanan dari aplikasi LinkAja yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menginginkan transaksi dengan prinsip syariah. Layanan Syariah LinkAja direncanakan akan bertransformasi menjadi LinkAja Syariah yang akan berdiri sendiri dan mandiri dalam pengelolaannya. (Ida/ANTARA)
Layanan Eazy Passpor untuk Calon Haji atau Umroh
Jakarta - FNN. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengajak masyarakat yang akan berhaji maupun berumrah menggunakan layanan eazy passport untuk memudahkan urusan keimigrasian.\"Calon anggota jemaah haji dan umrah yang belum memiliki paspor dapat mengajukannya secara bersama-sama dengan memanfaatkan layanan eazy passport,\" kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Nur Saleh melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Ia mengemukakan hal itu menyusul pencabutan aturan karantina oleh pemerintah Arab Saudi melalui General Authority of Civil Aviation (GACA). Hal tersebut menjadi kabar baik bagi mereka yang akan berumrah dan berhaji di seluruh dunia.Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Agama RI, langkah yang diterapkan Arab Saudi menjadi pertanda adanya kemungkinan haji dan umrah akan dibuka untuk jemaah di luar Arab Saudi pada tahun 2022.Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi yang salah satu fungsinya menyangkut keimigrasian menyarankan masyarakat untuk memanfaatkan layanan eazy passport.\"Layanan ini disediakan oleh semua kantor imigrasi di seluruh Indonesia,\" kata Achmad.Travel haji dan umrah, kata dia, bisa membuat janji dengan kantor imigrasi terdekat. Petugas imigrasi akan mendatangi lokasi atau titik kumpul calon anggota jemaah guna melayani pengurusan paspor.Perlu dicatat, kata dia, pemohon layanan eazy passport dapat terlebih dahulu mengumpulkan 30 hingga 50 orang untuk bisa mendapatkan layanan itu.Akan tetapi, pihaknya menyarankan masyarakat untuk melakukan konfirmasi guna memastikan jumlah minimum pemohon.\"Setiap kantor imigrasi menyesuaikan kuantitas pelayanan dengan sumber daya masing-masing,\" kata dia.Terkait dengan syarat pembuatan paspor baru, yakni KTP-el, kartu keluarga, akta kelahiran/ijazah atau buku nikah, dan surat rekomendasi dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.Apabila sebelumnya pemohon sudah memiliki paspor dan ingin mengganti yang baru, lanjut dia, cukup menyiapkan paspor lama, KTP-el, dan surat rekomendasi dari kepala kantor kemenag kabupaten/kota. (Ida/ANTARA)
Kemenkumham Memperluas Pemberlakuan Visa Kunjungan bagi 43 Negara
Jakarta - FNN. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI memperluas cakupan pemberlakuan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival (VoA) khusus wisata bagi wisatawan dari 43 negara.\"Selain itu, Pemerintah juga memperluas kebijakan pemberian bebas visa kunjungan bagi sembilan negara ASEAN,\" kata Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Amran Aris melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0549.GR.01.01 tanggal 5 April 2022 mengenai kemudahan keimigrasian dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan pada masa pandemi COVID-19.Kebijakan baru ini mulai berlaku pada hari Rabu (6/4). Dengan demikian, Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0532.GR.01.01 Tahun 2022 tentang visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali pada masa pandemi COVID-19, dan SE Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0533.GR.01.01 Tahun 2022 sudah tidak berlaku lagi atau dicabut.\"Orang asing sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut bisa masuk ke Indonesia hanya melalui 19 tempat pemeriksaan imigrasi yang ditunjuk,\" kata dia.Ia menyebutkan saat ini terdapat tujuh bandara, delapan pelabuhan, dan empat pos lintas batas yang ditunjuk sebagai pintu masuk untuk subjek VoA dan bebas visa kunjungan. Wisatawan asing tidak bisa masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi lain jika ingin menggunakan fasilitas tersebut.\"Akan tetapi, wisatawan asing diizinkan keluar lewat tempat pemeriksaan imigrasi mana saja,\" ujarnya.Untuk memperoleh bebas visa kunjungan atau VoA, setiap orang asing harus menunjukkan paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 bulan. Selanjutnya, tiket kembali atau tiket terusan, bukti pembayaran, dan bukti kepemilikan asuransi sesuai dengan ketetapan Satuan Tugas COVID-19.Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, tarif VoA sebesar Rp500 ribu. Untuk biaya perpanjangan, juga dikenai tarif yang sama.\"Izin tinggal yang berasal dari VoA bisa diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 30 hari, dan dilakukan di kantor imigrasi sesuai wilayah tempat tinggal WNA saat di Indonesia,\" kata Amran. (Ida/ANTARA)
Mendagri Membantah Acara Apdesi Sebagai Deklarasi Masa Jabatan Presiden
Jakarta - FNN. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah isu yang berkembang bahwa acara Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) beberapa waktu lalu di Istora Senayan sebagai deklarasi dukungan masa jabatan presiden tiga periode.\"Saya melihat itu (pernyataan Apdesi mendukung masa jabatan presiden tiga periode) sebagai aspirasi. Terkait dengan Pemilu 2024, patokan kami adalah rapat di Komisi II DPR yang memutuskan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada pada tanggal 27 November 2024,\" kata Tito usai Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.Menurut dia, aspirasi tersebut memiliki kedudukan yang sama karena adanya jaminan penyampaian pendapat di muka umum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.Oleh karena itu, kata dia, ketika ada orang yang menyampaikan aspirasi, boleh diterima atau tidak, dan harus disampaikan tidak mengganggu hak asasi orang lain serta mematuhi norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.\"Saya ada saat acara Apdesi itu, tidak ada deklarasi tiga periode masa jabatan presiden. Saat di luar, kepala desa sudah ramai, ada yang teriak-teriak \'Pak tiga periode, ya, Pak, tiga periode\', lalu Pak Jokowi hanya senyum saja dan masuk ke dalam mobil,\" ujarnya.Mendagri menjelaskan bahwa acara Silatnas Apdesi di Istora Senayan ada dua sesi, yakni: pertama, tentang pembangunan desa, yang menjadi pembicara adalah Mendes PDTT dan moderator dari DPD RI; kedua, acara perkenalan Presiden Jokowi dan aspirasi Apdesi yang disampaikan Surta Wijaya.Ia mengatakan bahwa Presiden hanya bisa memenuhi anggaran operasional kepala desa dari DAU sebesar 3 persen, sedangkan Apdesi meminta 5 persen.\"Terkait dengan gaji yang dibayarkan kepada kepala desa tiap 3 bulan, Presiden baru tahu. Beliau memerintahkan kepada saya dan Menteri Keuangan agar mereka diberikan gaji tiap bulan,\" katanya.Aspirasi Apdesi yang ditolak, lanjut dia, adalah penambahan anggaran desa karena saat ini kondisi finansial Indonesia masih tertekan pascapandemi COVID-19.Tito menilai Silatnas Apdesi tersebut bukan acara politik dan tidak ada deklarasi tiga periode masa jabatan presiden. (Ida/ANTARA)
POPULER
