ALL CATEGORY
Sidak ke SPBU, Menteri ESDM Temukan Mobil Mewah Konsumsi BBM Subsidi
Jakarta, FNN - Menteri ESDM Arifin Tasrif menemukan adanya kendaraan mewah dan truk industri atau pengangkut hasil pertanian mengonsumsi BBM jenis bersubsidi saat melakukan inspeksi mendadak ke empat SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu.Dalam sidak tersebut,Menteri Arifin didampingi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial, Dirjen Migas Tutuka Ariadji, dan Kepala BPH Migas Erika Retnowati.\"Pemerintah mengalokasikan solar subsidi untuk masyarakat yang perlu dibantu dan bukan untuk industri-industri yang melakukan bisnis yang komersial. Kita mengimbau, industri yang masih menggunakan solar subsidi, untuk mengganti pakai BBM yang tidak bersubsidi, supaya tidak mengurangi jatah masyarakat yang berhak mendapatkan alokasi BBM subsidi,\" tegas Arifin dalam keterangannya, yang dikutip di Jakarta, Sabtu.Ia mengharapkan setiap SPBU melakukan kegiatan promosi BBM nonsubsidi dengan baik, agar masyarakat menggunakan BBM nonsubsidi.Namun, menurut Arifin, dalam sidak tersebut, secara umum BBM terpantau aman dan tidak ditemui adanya antrean panjang kendaraan di SPBU. Stok mencukupi dan jika ada kekurangan, segera diambil langkah-langkah pemenuhan kembali, katanya.\"Sejak saya mendarat sampai saat ini suplainya aman, tidak ada antrean dan semuanya berjalan lancar,\" jelas Arifin.Di SPBU 11209108 Rest Area KM 65A, Kabupaten Serdang Bedagai, contohnya, Arifin mengingatkan keluarga yang sedang menggunakan mobil sewa agar jangan menggunakan solar subsidi.Demikian juga saat berbincang dengan Daf, supir truk yang membawa air mineral dari Binjai ke Kota Padang, Arifin memberikan pemahaman bahwa BBM subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak.\"Bilang sama bosnya, jangan pakai Biosolar, tapi pakai Pertadex,\" ucap Arifin.Menanggapi hal tersebut, Daf pun mengungkapkan bahwa dirinya hanya dibekali uang BBM untuk jenis Biosolar.Ia mengaku sedikitnya tiga kali mengisi solar dengan jumlah masing-masing 100 liter, yaitu di Serdang Bedagai, Balige, dan Padangsidempuan, sebelum akhirnya kembali diisi setibanya di Padang.Menurut dia, antrean kendaraan yang mengisi BBM kerap terjadi di wilayah Balige hingga dua jam lamanya. Tidak jarang setelah antre, dirinya tidak mendapatkan BBM, sehingga harus membeli di pengecer dengan harga mencapai Rp7.500 per liter.\"Biasanya di SPBU Rp5.150, kalau di pengecer Rp7.500, tapi masih bisa dapat barangnya (solar),\" ujarnya.Selanjutnya, di SPBU 14201127, Jalan Sisingamangaraja XII, Kota Medan, kepada awak media, Arifin menjelaskan perlunya pembatasan penggunaan solar subsidi. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga minyak dunia dan suplai yang sulit.\"Kalau tidak bisa kita disiplinkan akan menyebabkan jumlah subsidi dan kompensasi pemerintah akan besar. Setiap kenaikan satu dolar AS per barel harga minyak bumi, memberikan dampak tambahan beban sebanyak Rp5,7 triliun. Harga minyak sekarang sudah di atas 100 dolar per barel, sedangkan patokan dalam APBN sekitar 60 dolar per barel, jadi kurang lebih (selisihnya) 40 dolar, dikalikan saja. Kita minta pengertian dari seluruh pihak, yang bukan haknya mengambil BBM subsidi, untuk beli BBM tidak bersubsidi. Kita ingin anggaran subsidi bisa dipakai untuk menumbuhkan perekonomian,\" tambah Menteri Arifin.Sementara itu, Nicke Widyawati mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada kelangkaan di Medan, karena pasokan BBM terus ditambah. Dari empat SPBU yang didatangi, kondisi stok aman dan tidak ada antrean panjang.\"Kondisi sudah stabil, tidak ada masalah. Seluruh daerah kita lakukan pemantauan, kita cek,\" jelasnya.Untuk 2022, kuota BBM jenis minyak solar di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,077 juta kiloliter (kl), sedangkan Pertalite sebesar 680.293 kl yang tersebar di 33 kabupaten/kota.Penyaluran Biosolar pada 2022 untuk Sumut sudah melebihi 11 persen dari kuota. Adapun Region Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), total penyaluran sampai 6 April 2022 sudah melebihi kuota delapan persen.Sementara, penyaluran Pertalite pada 2022 di Sumut sudah 227 persen dari kuota. Adapun total di Region Sumbagut sampai 6 April 2022 sudah melebih kuota sebesar 32 persen. (mth/Antara)
Kodim 1402 Salurkan Bantuan Rp 4,2 Miliar Kepada 7.000 Pelaku Usaha
Mamuju, FNN - Kodim 1402 Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menyalurkan bantuan senilai Rp4,2 miliar kepada para pelaku usaha dan nelayan di daerah itu.Komandan Kodim 1402 Polewali Mandar Letkol Czi Masni Etha Yanurianedhi, di Polewali Mandar, Sabtu, mengatakan bantuan senilai Rp4,2 miliar kepada pedagang kaki lima dan warung serta nelayan itu merupakan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN) di Kabupaten Polewali Mandar.\"Bantuan kepada para pedagang kaki lima dan warung serta para nelayan ini merupakan kerja sama antara TNI dengan Kemenko Perekonomian,\" kata Masni Etha Yanurianedhi.Menurut dia, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku usaha mikro dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19.Para penerima bantuan itu, lanjut Dandim, sebelumnya sudah didata oleh Babinsa dan diverifikasi secara daring sehingga memudahkan penyaluran dan menghindari adanya penerima dobel.\"Jadi, kami pastikan penyaluran bantuan ini tepat sasaran, karena para penerima bantuan itu terlebih dahulu didata oleh Babinsa selanjutnya diverifikasi secara daring,\" tutur Masni Etha.Ia mengatakan setiap pelaku usaha, baik pedagang kaki lima (PKL), pemilik warung maupun nelayan masing-masing mendapatkan Rp600 ribu per orang.Dandim mengatakan bantuan senilai Rp4,2 miliar kepada 7.000 para pelaku usaha dan nelayan tersebut akan dilakukan secara bertahap,\"Pada tahap pertama hari ini, kami bagikan kepada 500 orang yang sudah terverifikasi oleh Babinsa masing-masing,\" ucap Masni Etha.Dandim menegaskan, pada penyaluran bantuan tersebut pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan.\"Protokol kesehatan tetap diterapkan karena situasi saat ini masih dalam pandemi COVID-19,\" ujar Masni Etha. (mth/Antara)
Mahfud MD Ingatkan Aparat Tak Ada Kekerasan Saat Jaga Aksi Mahasiswa
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan aparat penegak hukum tidak boleh ada kekerasan saat menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa.Mahfud menyampaikan pesan itu salah satunya kepada Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Merdisyam yang mewakili Kapolri saat Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu.“Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing provokasi,” kata Mahfud saat rapat.Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demonstrasi di depan Istana Negara pada 11 April 2022. Kegiatan itu rencananya diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.Mahfud MD menyampaikan pemerintah memperhatikan rencana unjuk rasa itu dengan seksama.“Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian, Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum,” kata Mahfud.Oleh karena itu, Menkopolhukam mengimbau para demonstran untuk menjaga ketertiban selama berunjuk rasa dan tidak melanggar hukum.“Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” kata Mahfud MD.Dalam aksinya nanti, ada enam tuntutan yang akan disuarakan para mahasiswa.Tuntutan pertama, mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo memberi pernyataan secara terbuka kepada publik bahwa dia tegas menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Dua wacana itu, menurut mahasiswa, merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi.Tuntutan kedua, mahasiswa mendesak dan menuntut Presiden menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah, karena itu diyakini berdampak pada lingkungan, ekologi, kebencanaan, dan kesejahteraan warga.Tuntutan ketiga, mahasiswa menuntut Presiden menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran, serta menyelesaikan masalah ketahanan pangan lainnya.Tuntutan keempat, mahasiswa mendesak Presiden mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.Tuntutan kelima, mahasiswa meminta Presiden menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.Tuntutan keenam, mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. (mth/Antara)
.jpeg)
Teori Jarum Suntik Anies, Ganjar, dan Ridwan
Jakarta, FNN - Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting mengungkapkan, tiga gubernur yang akan mengakhiri tugasnya pada 2022 dan 2023 ini, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Mochamad Ridwan Kamil, dalam kajian komunikasi politik, sedang berupaya memengaruhi khalayak pemilih. Mereka sedang berlomba mencuri perhatian publik melalui media sosial (medsos) dan media massa. Tidak bisa diabaikan, termasuk dalam kegiatan ceramah tarawih ketiganya di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dalam beberapa hari terakhir ini. Jangan lupa, mereka termasuk yang memiliki peluang untuk pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. “Dalam acara di UGM, Anies dan Ganjar lebih diuntungkan daripada Ridwan, karena UGM adalah almamater Anies dan Ganjar. Anies lulusan sarjana ekonomi dari UGM. Sedangkan Ganjar lulusan sarjana hukum UGM. Sementara Ridwan lulusan sarjana teknik arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB),” kata Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (9/4/2022). Seperti diketahui, Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta. Sementara, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Ketiga gubernur tersebut lebih menonjol daripada gubernur lainnya. Dibandingkan misalnya dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Maupun Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi. Setiadaknya dari ulasan-ulasan di media sosial, media massa maupun hasil sejumlah survey, ketiga gubernur tersebut senantiasa dikaitkan dengan kompetisi pilpres. “Jangan heran kalau dalam beberapa acara, publik meneriakkan jargon-jargon presiden untuk ketiganya. Anies presiden, Ganjar presiden, Ridwan presiden. Inilah perang komunikasi politik di ruang publik,” ungkap Selamat Ginting. Aktivis mahasiswa Selain itu, lanjut Selamat Ginting, Ganjar adalah ketua umum keluarga alumni UGM (Kagama) periode 2014-2019. Selama kuliah di UGM, Ganjar adalah aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan dikenal sebagai demonstran. Sementara Anies juga dikenal sebagai aktivis mahasiswa UGM. Ia pernah mejadi ketua umum senat mahasiswa UGM, serta aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Anies pun pernah menjadi peneliti di almamaternya. “Fakta-fakta itu membuat Anies dan Ganjar lebih diuntungkan jika mengadakan acara di UGM. Baik Anies maupun Ganjar memiliki usia yang hampir sama, sekitar 53 tahun. Sedangkan Ridwan lebih muda, sekitar 51 tahun. Ridwan juga mengakui sebagai anak biologis HMI, karena dahulunya kedua orangtuanya adalah aktiis HMI di Jawa Barat,” ujar Selamat Ginting. Simbol politik Direktur Politik Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik (Pustera Kompol) Unas itu mengaku tidak terkejut dengan isi ceramah Anies yang jauh lebih banyak yang melihat di channel youtube ketimbang ceramah Ganjar maupun Ridwan. Dalam catatan ada sekitar 57 ribu orang yang melihat Anies. Jauh melampaui Ganjar yang ditonton sekitar 11 ribu dan Ridwan sekitar 10 ribu orang. “Simbol Islam nasionalis atau nasionalis religius lebih melekat dalam diri Anies daripada Ganjar yang lebih dikenal sebagai simbol nasionalis. Begitu juga dengan Ridwan lebih dikenal sebagai simbol nasionalis,” kata kandidat doktor ilmu politik ini. Selamat Ginting mengungkapkan, target politik ketiganya, tentu saja diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) jika kelak mereka maju dalam kompetisi pemilihan presiden (pilpres). Sehingga efek komunikasi politiknya dalam acara ceramah terawih di UGM adalah terciptanya pemahaman publik yang akan bermuara pada pemberian suara (vote), kelak dalam pilpres maupun pemilu. “Jadi, ketiga gubernur itu sedang melakukan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, memiliki akibat politik, dan berpengaruh terhadap perilaku politik pemilih atau khalayak pemilih,” ujar Selamat Ginting, mantan wartawan bidang politik. Terbius Upaya memengaruhi khalayak pemilih tersebut, menurut Selamat Ginting, antara lain dilakukan melalui media massa, seperti dengan agenda setting politik, analisis retorika politik, serta wacana politik. Sehingga ceramah mereka secara verbal maupun non verbal, tersembunyi atau terang-terangan, disadari maupun tidak disadari, isinya mengandung bobot politik. Mereka sebagai komunikator politik, lanjut Selamat Ginting, tentu saja menginginkan masyarakat seperti terbius obat dari jarum suntik, sehingga terbius untuk menentukan pilihannya kepada mereka. Dalam ilmu komunikasi dikenal dengan istilah teori jarum suntik maupun teori peluru. (sws)
Aktor Utama Kegaduhan Hari Ini adalah Pemerintah Itu Sendiri
Oleh Raden Baskoro Hutagalung - Forum Diaspora Indonesia. DEMO mahasiswa di bulan Puasa saat ini agak sedikit berbeda dari pada yang sebelumnya. Karena lebih tersistem, kontennya jelas, rapi, dan militan. Padahal, saat ini para adik mahasiswa ini masih dalam kondisi libur kuliah belum tatap muka 100 persen. Meskipun ada isu, terbentuk beberapa faksi di tubuh gerakan mahasiswa baik yang pro dan kontra terhadap pemerintah. Tanggal 11 April 2022, Senin yang akan datang, akan menjadi momentum dan tolak ukur penting bagi keberlangsungan pemerintahan ini ke depan. Karena gerakan demo serentak ini ibarat gelombang akumulasi dari berbagai muara persoalan yang diciptakan justru oleh pemerintah itu sendiri, misalnya; Pertama, tema utama tuntutan mahasiswa hari ini adalah jelas dan tegas, stop perpanjangan masa jabatan Presiden yang itu jelas melanggar konstitusi. Meskipun pemerintah “berakrobatik” membuat standar ganda bahwa yang mengungkapkan itu adalah para menteri dan ketua Parpol, namun publik sudah jenuh dan bosan dengan gerakan akrobatik pemerintah itu. Alasannya, toh para menteri dan ketua parpol itu adalah bahagian dari kelompok penguasa hari ini. Dan sangat tidak mungkin berani berbicara tanpa restu Presiden. Apalagi ada istilah tegas “Yang ada Visi Presiden tidak ada visi menteri”. Upaya kudeta konstitusi ini oleh pemerintah adalah sebuah kejahatan besar dalam negara demokrasi. Sangat wajar para mahasiswa, intelektual dan kelompok “civil society” bangkit, marah, dan melakukan perlawanan. Adapun kemudian tiba-tiba muncul Wiranto selaku Wantimpres menyatakan itu baru wacana, sudah sangat terlambat dan dianggap ucapan itu keluar karena pemerintah “shock” tak menduga penolakan rakyat begitu besar. Kedua, terjadinya krisis dan resesi ekonomi berupa kelangkaan minyak goreng, BBM pertamax naik dan pertalite mulai langka. Kenaikan harga sembako yang diam-diam, ditambah lagi berbagai macam pajak dinaikkan dan dibebankan kepada banyak sektor, mulai dari sembako,kendaraan bekas, hingga banguna dan renovasi rumah sendiri pun dipajak. Semua kebijakan itu sangat memukul jantung ekonomi masyarakat bawah. Yang membuat emak-emak frustasi, sedangkan peluang kerja semakin hilang dan harga-harga sudah melambung tinggi. Dan yang buat kebijakan adalah pemerintah. Mahasiswa, yang dua tahun ini banyak di rumah tentu juga jadi merasakan beban orang tuanya. Dan melihat semua ini adalah akibat dari kebijakan pemerintah yang “memakan” rakyatnya sendiri. Tak becus mengelola negeri. Ketiga. Mati dan lumpuhnya trias politika negara ini sebagai negara demokrasi. Pihak legislatif maupun yudikatif cenderung saat ini menjadi alat kekuasaan semata. Tak ada lagi proses “check and balance”. Penyebabnya bisa beragam, bisa berupa sudah terjadi permufakatan jahat bersama, atau juga politik sandera dan politik KKN. Mati dan lumpuhnya trias politika di negeri ini, dimana secara kasat mata arah kebijakan pemerintahan hari ini banyak menguntungkan “perut pejabat” dan kelompok oligharki, maka rakyat juga melakukan perlawanan. Karena dampak kebijakan pemerintah hari ini banyak merugikan rakyat. Hutang yang ugal-ugalan demi sebuah pembangunan yang tidak jelas. Pencabutan subsidi dan naiknya pajak, yang harusnya dinikmati masyarakat sekarang, justru jadi beban yang mencekik kehidupan rakyat. Karena trias politika ini dianggap sudah mati, makanya mahasiswa turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi dan kemarahan ini. Tapi kalau legislatif dan yudikatifnya berfungsi baik, tak mungkin mahasiswa sampai turun gelar demonstrasi. Keempat. Matinya hukum dan semakin maraknya terjadi ketidakadilan terhadap masyarakat atas kuasa pemerintah. Hal ini juga sangat menyakitkan hati masyarakat. Ketika dengan menggunakan kekuatan tangan aparat yang menjelma menjadi alat kekuasaan, merampok, menindas, mengintimidasi dan mengkriminalisasi masyarakat bawah. Seperti kejadian di Wadas, penggusuran-penggusuran tanpa ganti rugi yang layak, perampasan tanah adat untuk tambang para cukong, hingga penangkapan terhadap para aktifis dan kelompok yang menyuarakan kebenaran. Sudah tak terhitung rakyat yang mencoba melawan kezaliman pemerintah yang mendapatkan perlakuan kejam dan sadis. Mulai dari pemenjaraan secara sepihak para aktifis KAMI, FPI, HTI, buruh, Ulama, Ustad, dan Mahasiswa. Kasus pembunuhan seperti KM50, penangkapan dan pembantaian oleh Densus 88 terhadap umat Islam dengan alasan terorisme, persekusi terhadap para da’i yang melakukan dakwah, semua terjadi sangat masif oleh pemerintah hari ini. Namun di satu sisi lain, kita bagaimana melihat para koruptor trilyunan rupiah divonis ringan bahkan ada yang bebas. Para penista agama, para buzzer seperti Abu Janda, Ade Armando, Deny Siregar, Dewi Tanjung, Sukmawati hingga koruptor Harun Masiku sampai hari ini bebas melenggang belum ditangkap. Padahal semua sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Artinya dari kesimpulan singkat yang kita dapat bahwa : Yang menjadi otak dan penyebab utama dari semua kegaduhan di negeri ini adalah akibat prilaku dan kebijakan pemerintah itu sendiri yang dengan sewenang-wenang, tanpa mempedulikan hukum dan konstitusi. Tanpa mempedulikan jeritan hati dan suara rakyat. Menghalalkan segala cara demi kepentingan kelompok oligharki. Lalu dengan seenaknya melalui rekayasa inteligent, membangun opini, pemerintah berupaya mengalihkan semua kegaduhan ini seolah-olah dilakukan oleh kelompok oposisi dan radikal? Sungguh semua rekayasa itu sudah usang dan tak laku lagi saat ini. Masyarakat sudah cerdas dan bisa membedakan. Justru upaya fitnah ini akan semakin meningkatkan gelombang perlawanan rakyat yang semakin “jijik” melihat permainan politik kotor penguasa untuk melindungi dirinya. Gelombang perlawanan rakyat ini semua, juga bentuk akumulasi sudah tidak ada lagi kepercayaan masyarakat terhadap rezim hari ini. Kewibawaan pemerintah sudah jatuh hancur lebur. Kebohongan demi kebohongan serta trik dan intrik manipulasi berita media menggunakan tangan-tangan buzzer sudah tidak mempan lagi saat ini. Para generasi milenial dan mahasiswa lebih cerdas dari pada buzzer bayaran itu. Kita semua tidak tahu bagaimana kelanjutan dari aksi demo mahasiswa 11 April nantinya. Apakah cukup sampai di situ dan berhasil kembali dipadamkan penguasa ? Atau akan terus menggelinding ibarat bola salju sampai pemerintah hari ini jatuh ? Kita tidak tahu dan juga bisa anggap sepele. Karena apapun bisa terjadi saat ini. Karena konstalasi politik global juga mulai berkonstraksi melihat Indonesia. Seperti kebijakan terbaru resolusi PBB tentang “Hari Anti Islamphobia” yang dimotori Amerika. Hal ini adalah sinyal positif konsolidasi dunia Islam dan Barat dalam menghadapi cengkraman komunisme khususnya di Indonesia. Ditambah, konflik kedatangan Rusia dan penolakan Amerika Cs dalam KTT G20 nanti di Bali juga semakin panas. Belum lagi perpecahan di tubuh istana antara yang pro perpanjangan dengan yang Pilpres tetap sampai 2024. Semua ini adalah, tanda-tanda bahwa rezim ini sudah goyah dan akan sulit bertahan. Apalagi kalau ditambah dengan kondisi keuangan yang boleh dikatakan negara ini sudah “bangkrut”. Menambah tanda-tanda kejatuhan rezim saat ini sudah semakin dekat dan nyata. Satu kata yang kita bisa ucapkan saat ini hanyalah, semoga apapun yang terjadi ke depan, semua tetap adalah proses terbaik untuk masa depan negeri ini. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, adalah lambang kekuatan civil society dalam melawan pemerintah yang tidak amanah dan berpihak pada oligharki. Semoga perjuangan para mahasiswa kita hari ini bersih dari segala upaya infiltrasi dan pembusukan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mahasiswa, aktivis, tokoh masyarakat yang murni berjuang untuk masyarakat tidak dijadikan tumbal dan korban fitnah kegaduhan yang diciptakan oleh penguasa itu sendiri. InsyaAllah. Perth-Australia. 08 April 2022
Mati Rasa dan Mati Gaya Ala Jokowi
Menarik mengupas tulisan lempar batu sembunyi tangan dari Adian Napitupulu, aktifis 98 yang kini berada dalam lingkar kekuasaan. Dalam paparannya pemilik panggilan kakek ini, seolah-olah menegaskan wacana penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden bukan berasal dari Jokowi. Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI ADIAN secara tersurat mengatakan bergulirnya isu penundaan pemilu 2024 yang menjadi bola panas dan menimbulkan resistensi secara nasional, lebih disebabkan oleh empat unsur. Pertama, dari orang-orang yang ingin mencari muka sebagaimana yang pernah dilansir Jokowi sendiri. Kedua, dari release beberapa lembaga survey yang dianggap mewakili aspirasi dan keinginan rakyat. Ketiga, dari para petinggi partai yakni Zulkifli Hasan-PAN, Airlanggga Hartarto-Golkar dan Muhaimin Iskandar-PPP. Keempat dari pelbagai pernyataan para menteri yang notabene menjadi pembantu presiden. Pemaparan pentolan organ gerakan Forkot saat menjelang bergulirnya gerakan reformasi, seperti menjadi penguatan alibi atau setidaknya menjadi bagian dari parade dukungan terhadap Jokowi yang berusaha menolak terseret-seret usulan presiden 3 periode dan segala macam modusnya. Pernyataan Adian menjadi semacam iringan paduan suara dari yang pernah dilontarkan Luhut Binsar Panjaitan beserta orang-orang di seputar Istana, organisasi APDESI dan banyak lagi penganut dan penjilat kepentingan kekuasaan lainnya. Menjadi layak ditelisik, bisa dibilang ahistoris dan cenderung mengalami amnesia politik. Analisa anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini secara tersirat mengatakan Jokowi tidak berinisiasi, tidak bersalah dan tidak bertanggungjawab terhadap bergulirnya rencana politik yang kental dengan premis kejahatan konstitusi. Secara tidak langsung Adian juga ingin memberi kesan ke publik bahwasanya Jokowi begitu polos, tidak terlibat dan jujur mengatakan apa adanya tentang polemik dan kotroversi itu yang begitu penuh distorsi. Aldian sepertinya ingin menegakkan kembali citra diri Jokowi yang identik sederhana, merakyat dan pro wong cilik, yang semakin hari semakin terus tergerus dan runtuh akibat ulah kebijakan politiknya sendiri. Lebih dari itu dan menjadi penting juga, aktifis yang mendirikan komunitas Bendera dan Pospera ini. Mengusik sikap PDIP yang direpresentasikan oleh Ketua umum, sekjend dan bahkan kadernya yang menjadi ketua DPR RI. Baik Megawati Soekarno Putri, Hasto Kristianto dan Puan Maharani, berulangkali menyampaikan penolakan terhadap apapun keinginan dan anasir politik yang menginginkan penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan jabatan presiden dan segala retorika dan jastifikasi didalamnya. Apakah ini bisa dinilai sebagai pembangkangan kepada Megawati dari Adian sebagai kader sekaligus petugas partainya yang lain?. Atau bisa jadi ungkapan Adian sebagai sinyal telah terjadi pergeseran sikap PDIP dari Menentang menjadi akomodatif terhadap konten penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden yang sudah semakin terlihat konspiratif. Mungkin saja itu bisa dimaklumi dan dibenarkan, karena politik itu juga berarti peluang dan kesepakatan. Rakyat hanya bisa menunggu akhir skenario sikap politik PDIP yang sesungguhnya. Modifikasi Disfungsi Sayangnya, ikhtiar aktifis yang dinilai lincah dan gesit bermanuver memainkan entitas politik sebagian besar eksponen 98 ini, tak cukup berwibawa dan bermakna mengatrol politik bunglon Jokowi. Narasi tendensius Adian yang justru mengarah pada kelompok kepentingan yang ada dalam lingkungan kekuasaan maupun yang memiliki agenda ingin merebut kekuasaan. Tak mampu menyelamatkan muka presiden yang telah hilang dan sebelumnya sering ditampar berkali-berkali. Betapapun sejak awal, Jokowi mengatakan tak kepikiran dan tak ada niat menjadi presiden untuk perode ketiga. Meskipun telah berkepanjangan dan menuai respon keras dari rakyat, Jokowi memberikan statemen agar semua menteri mengentikan wacana penundaan pemilu. Rakyat belum lupa dan tak akan pernah lupa, saat dalam kampanye pilpres 2014 dan 2019, Jokowi menghembuskan topan angin surga. Propaganda mengadakan mobil Esemka, membuka jutaan lapangan kerja, membatasi utang negara, menolak impor, menciptakan kesejahteraan buruh tani nelayan, kartu sehat, kartu cerdas, kartu sejahtera, dan segunung janji yang terlontar tanpa beban dan dosa. Semuanya alhamdulillah tak ada yang terealisasi, lain janjinya lain pula kenyataannya. Tanpa malu dan harga diri, malah bangga seolah-olah penuh prestasi. Jokowi sebagai presiden sudah dianggap sebagai pemimpin yang terbiasa melanggar janji. Mulai dari janji kampanye hingga janji upaya-upaya kongkrit mengatasi pandemi, krisis dan kompleksitas permasalahan bangsa. Selain tak terbukti menunaikan janji, Jokowi oleh mahasiswa, buruh tani nelayan, akademisi dan dunia usaha berbasis ekonomi kerakyatan serta hampir seluruh rakyat Indonesia, dijuluki *\"King Of Lip Service\"*. Ambisi dan orientasi kepentingan politiknya tak bisa lagi ditutupi kamuflase dan manipulasi. Ditambah lagi tabiat Jokowi yang sering menggunakan tangan dan meminjam mulut orang lain, sering menjadikannya ahli membuat tameng dalam melindungi citra dan kepentingan politik tersembunyi. Apapun wacana dan kebijakan yang dianggap kontroversi dan mengancam eksistensi kekuasaan baik dalan tatanan usulan maupun yang sudah menjadi regulasi. Selalu saja ada upaya mencari kambing hitam dan para pencuci piring kotor. Jokowi harus sesuai dengan identifikasi dan klasifikasi sebagai orang bersih meskipun dipenuhi kotoran dan dibentuk dari pencitraan semu. Tak bisa dicegah, Jokowi akhirnya dikenal publik lihai dan piawai menjadikan setiap orang atau kelompok tertentu menjadi korban ambisi kepentingan politiknya. Mirisnya lagi, tidak hanya membersihkan tangan kotornya, Jokowi juga cekatan membangun kesan pahlawan dalam dirinya dari konflik yang merugikan kepentingan rakyat, keberadaan dan eksistensi NKRI, oleh perilaku kekuasaannya. Episode dari drama penundaan pemilu, memperpanjang jabatan presiden dan berujung amandemen UUD 1945 terkait presiden 3 periode. Semakin membuktikan Jokowi menjadi sosok yang sudah tak pantas lagi menjadi pemimpin dan tak ada lagi yang bisa dipercaya dari mulut maupun tindakannya. Jokowi tak ubahnya barang rongsokan yang betapapun dimodifikasi tetap tak berfungsi, apalagi sampai bisa bermanfaat. Kalaupun ada pemaksaan dan rekayasa apapun yang dilakukan, presiden boneka itu hanya akan menjadi kelinci percobaan yang mengalami eksperimen modifikasi disfungsi. Jokowi yang meskipun telah didandani dengan kosmetik paling canggih dan berbiaya tinggi sekalipun. Tak akan pernah menjadi keindahan yang hakiki dan sejati. Pikirannya tak disertai batin, bahasanya terpisah dari jiwa dan tindakannya tanpa spiritual. Meminjam istilah Rocky Gerung, kedunguan tidak akan berubah hanya oleh karena harta dan jabatan. Begitupun kepintarannya tak akan bermakna dengan menjadi penghianat dan pelacur politik kekuasaan. Di tengah deru bising mesin kebohongan kekuasan dan produk-produk politik kemunafikan. Jokowi menjadi contoh kasus, sirkus dan akrobat politik tak selamanya menghibur dan pasti ada batas masanya. Begitupun pesona pencitraan akan memudar seiring kesadaran tak lagi melulu membutuhkan kecantikan dan keelokan. Bius sihir massal dalam diri jokowi, perlahan mulai menipis. Jokowi tak mampu lagi menyembunyikan Watak asli yang semakin menyeruak. Setelah hampir 8 tahun berkuasa, Jokowi kini telah mati rasa dan mati gaya di hadapan rakyat, negara dan bangsa. Mati rasa dan mati gaya yang pada akhirnya menjadi korban dan kebusukan dari sebuah citra. (*)
Buzzer Pusing, Mahasiswa Kadrun atau Terpapar Radikalisme?
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN, Pemerhati Sosial Politik. SAAT ini tampaknya sedang berlangsung diskusi berat di kalangan gerombolan buzzer (Rombuz) penguasa. Ada satu hal yang sangat merepotkan mereka. Yaitu, demo mahasiswa yang berlangsung di banyak kota: Makassar, Jakarta, Bogor, Semarang, Cirebon, sampai Tasikmalaya. Sangat menegangkan. Sebab, demo masif mahasiswa itu bisa saja menjalar ke seluruh pelosok Indonesia. Bila ini terjadi, para penguasa dipastikan akan ambil posisi siaga satu. Sampai hari ini masih terkendali. Tapi, situasi bisa berkembang sangat cepat. Yang tak terduga dan yang tak diinginkan, bisa saja terjadi. Rombuz adalah salah satu sayap penguasa yang ditugaskan untuk menyerang lawan dengan berbagai stigma. Biasanya, stigma yang selalu manjur itu adalah “radikalisme”, “terorisme”, “kadrun”, dll. Nah, mau disebut apa para mahasiswa yang turun ke jalan sekarang ini? Terpapar radikalisme? Tak masuk akal publik. Apalagi harus dikaitkan dengan rencana aksi terorisme, semakin ngawur. Bagaimana kalau mereka disebut “kadrun”? Sebutan ini kalau disematkan ke mahasiswa mungkin sebagian mereka akan merasa terpojok. Persoalannya kapan pula mahasiswa kemasukan “kadrun”? Tak pernah terdengar selama ini. Bisa saja dilabeli “kadrun”. Tapi “kadrun” untuk singkatan “Kesatuan Aksi Desak Dia Turun”. Senjata makan tuan. Mau ejek mahasiswa dengan “kadal gurun”, malah menjadi keren. Rombuz harus berpikir keras. Mereka sudah dibayar untuk segera mencap mahasiswa senegatif mungkin agar tidak lagi turun ke jalan. Sekarang ini Rombuz sedang buka-buka arsip untuk mencari kalau ada seorang mahasiswa yang pernah bertemu dengan Munarman. Atau kalau ada yang pernah mampir ke Petamburan. Kalau mereka tak punya ‘file’ seorang mahasiswa yang pernah jumpa Munarman atau mampir di Petamburan, minimal mahasiswa yang pernah pergi umrah. Yang pernah menginjakkan kaki di gurun Arab Saudi. Supaya bisa disebut “kadrun”. Ketua Rombuz, Denny Siregar, mungkin akan memutuskan bahwa mahasiswa yang pernah ikut pegajian kampus, bisa dilabeli “terpapar radikalisme”. Lumayan! Yang penting, ada satu-dua yang bisa disebut “kadrun” dan “terpapar radikalisme”. Sehingga, bisa dicap seluruh mahasiswa yang ikut demo di berbagai kota itu sebagai mahasiswa radikal dan kadrun. Bagaimana, bung Denny? Bisa dicoba ini kayaknya. Siapa tahu, para mahasiswa menjadi malu tampil demo setelah dicap kadrun dan terpapar radikalisme.[] 09 April 2022
Rusia Usir 45 Diplomat Polandia sebagai Langkah Balasan
Jakarta, FNN - Kementerian Luar Negeri Rusia pada Jumat (8/4) mengatakan bahwa pihaknya mengusir 45 diplomat Polandia sebagai respons atas pengusiran diplomat Rusia dalam jumlah yang sama dari Polandia bulan lalu.Kementerian tersebut mengatakan telah memanggil duta besar Polandia dan mengumumkan 45 staf Kedutaan Besar Polandia di Moskow dan konsulat Polandia di Irkutsk, Kaliningrad, dan St. Petersburg sebagai \"persona non grata\" yang harus meninggalkan Rusia pada 13 April.Pada 23 Maret, Kementerian Luar Negeri Polandia memerintahkan 45 diplomat Rusia untuk angkat kaki dalam waktu lima hari sebagai bagian dari tindakan terkoordinasi oleh negara-negara Barat untuk mengusir ratusan diplomat Rusia sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina.Pada Jumat yang sama, Rusia mengumumkan pengusiran dua diplomat Bulgaria sebagai respons atas langkah Sofia bulan lalu. (Ida/ANTARA)
Rusia Kesal Kepada Turki Karena Menjual "Drone" ke Ukraina
Jakarta, FNN - Rusia telah mengeluh kepada Turki atas penjualan pesawat nirawak (drone) bersenjata Bayraktar TB2 ke Ukraina, kata seorang pejabat tinggi Turki pada Jumat (8/4).\"Rusia kesal dan dari waktu ke waktu mereka mengeluh tentang penjualan drone. Mereka dulu pernah mengeluh (tentang hal serupa) dan sekarang mengeluh lagi,\" kata birokrat Turki itu pada pertemuan dengan media asing.Pejabat Turki itu menambahkan bahwa penjualan drone bersenjata itu dilakukan oleh perusahaan swasta Turki dan bukan kesepakatan antar negara.\"Tetapi kami telah memberikan jawabannya ... bahwa ini adalah (penjualan) perusahaan swasta dan pembelian drone ini juga telah dilakukan sebelum perang,\" katanya.Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pasukannya ke Ukraina pada 24 Februari untuk melakukan aksi yang disebutnya sebagai \"operasi militer khusus\" untuk mendemiliterisasi dan \"denazifikasi\" Ukraina.Sementara Ukraina dan negara-negara Barat mengatakan bahwa Putin melancarkan perang agresi yang tidak beralasan.Turki telah menjalin hubungan dekat dengan Rusia dalam kerja sama di bidang energi, pertahanan dan perdagangan, dan sangat bergantung pada turis Rusia.Perusahaan pertahanan Turki Baykar telah menjual drone ke Kiev meskipun ada keberatan dari Rusia dan menandatangani kesepakatan untuk memproduksi lebih banyak drone sebelum invasi, dan langkah itu membuat marah Moskow.Turki, yang merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), berbagi perbatasan laut dengan Ukraina dan dengan Rusia di Laut Hitam. Turki memiliki hubungan baik dengan keduanya dan telah mengambil peran mediasi dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Turki juga telah menjadi tuan rumah untuk perundingan damai dan berupaya untuk menyatukan presiden kedua negara.Walaupun Turki mendukung Ukraina dan mengkritik invasi Rusia, Turki juga menentang sanksi Barat yang meluas terhadap Moskow.Turki mengatakan saluran komunikasi harus tetap terbuka dan menyatakan keraguan atas efektivitas tindakan sanksi terhadap Rusia.Ankara juga menentang kebijakan Rusia di Suriah dan Libya, serta aneksasi Krimea pada 2014.Setelah pembicaraan damai antara para perunding di Istanbul pekan lalu, Ukraina mendaftarkan beberapa negara, termasuk Turki dan sejumlah anggota Dewan Keamanan PBB, sebagai penjamin potensial bagi keamanan Kiev.Birokrat Turki mengatakan beberapa negara yang terdaftar sebagai penjamin keamanan itu mungkin akan menghadapi \"masalah hukum\", namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut.Turki telah mengatakan pada prinsipnya siap untuk menjadi penjamin Ukraina, tetapi rincian format untuk peran itu perlu diselesaikan. (Ida/ANTARA/Reuters)
Dukungan Internasional Dibutuhkan Indonesia Guna Percepat Penurunan Emisi
Jakarta, FNN - Indonesia membutuhkan dukungan dana internasional dalam rangka mewujudkan komitmen, baik untuk target penurunan emisi maupun net zero emission/NZE (netralitas karbon) pada 2060 sesuai hasil COP-26 Glasgow.\"Dukungan global akan mempercepat pencapaian target penurunan emisi,\" kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, dalam rilis di Jakarta, Sabtu.Dadan Kusdiana melanjutkan, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk menuju NZE.Ia memaparkan, langkah pertama adalah mengembangkan energi terbarukan secara masif dengan sumber tersebar, bervariasi, dan dalam jumlah besar. Dalam catatan Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.700 Gigawatt (GW).Kebijakan selanjutnya, ujar dia, adalah berupa pengurangan penggunaan energi fosil secara bertahap, serta mendorong penggunaan elektrifikasi baik untuk kendaraan bermotor maupun peralatan rumah tangga, serta penerapan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.Pemerintah, menurut Dadan, telah menyampaikan komitmen pada 2060 nanti seluruh kebutuhan listrik akan dipenuhi dari energi terbarukan.Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, seluruh operasi pembangkit PLTU akan berakhir pada 2056 dan kebutuhan kapasitas pembangkit EBT pada 2060 sebesar 587 GW.Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi sangat besar, sekitar 1.042 miliar dolar AS hingga 2060 sehingga dibutuhkan peran global untuk mendukung penurunan emisi di Indonesia.Dadan memaparkan, dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU tersebut akan menerapkan pajak karbon pada PLTU Batubara mulai 1 Juli 2022 dengan mekanisme cap tax, serta pajak karbon akan dikenakan kepada PLTU yang melampaui ambang batas emisi yang ditetapkan.Menurut Dadan, bila pajak karbon sudah diterapkan, maka penerimaan dari pajak karbon diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberi dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial.\"Kebijakan pajak karbon ini merupakan paket kebijakan komprehensif untuk pengurangan emisi dan sebagai stimulus untuk transisi menuju ekonomi hijau atau yang berkelanjutan,\" jelasnya.Senior Associate, Lead Energy Taxation, International Institute for Sustainable Development (IISD), Tara Laan, mengatakan penerapan pajak karbon akan memberikan sinyal kepada para investor soal komitmen kebijakan iklim Pemerintah.Selain itu, ujar Tara, penerapan pajak karbon juga akan mendorong perusahaan untuk beralih ke teknologi energi yang lebih bersih. Bagi perusahaan pembiayaan, pengenaan pajak karbon terhadap penggunaan energi fosil akan menjadikan pemberian kredit di sektor ini menjadi lebih berisiko dan kurang menguntungkan di masa depan.Ia memaparkan, ada berbagai skema penyaluran \'subsidi\' untuk membuat harga energi tetap terjangkau, terutama bagi kelompok ekonomi rentan atau miskin, misalnya melalui bantuan tunai atau pengurangan pajak penghasilan. Pendapatan dari pajak karbon juga bisa dimanfaatkan untuk investasi infrastruktur energi bersih. (Ida/ANTARA)
POPULER
