ALL CATEGORY
.jpeg)
Indonesia Terbelah Tiga?
Oleh Raden Baskoro Hutagalung - Forum Diaspora Indonesia BULAN Ramadhan yang seharusnya menjadi bulan yang tenang bagi ummat Islam Indonesia, sepertinya ibarat air sungai Mahakam yang tenang di atas, tetapi menyimpan arus kuat di bawahnya yang setiap saat bahkan bisa menggelamkan kapal tanker sekalipun. Kenapa demikian? Karena kesulitan ekonomi serta akrobatik para politisi bangsa inilah yang membuat suasana seakan tak bisa tenang. Belum reda kelangkaan minyak goreng yang bikin pusing emak-emak ibu rumah tangga, tiba-tiba BBM pertamax dan kelangkaan solar melanda. Tidak hanya itu, kisruh upaya suatu kelompok yang ingin “memaksakan” perpanjangan periode pemerintahan juga semakin masif. Tolak ukurnya adalah mobilisasi para perangkat desa dan juga stateman dari para pejabat aktif negara yang arahnya semakin jelas menuju ke sana. Kondisi pro dan kontra ini, puncaknya akan membelah bangsa ini setidaknya menjadi tiga kelompok besar. Di antaranya adalah : Pertama, kelompok yang ingin berupaya “memaksakan kehendaknya” untuk memperpanjang masa jabatan Presiden atau menjadikan jabatan Presiden menjadi tiga periode atau bahkan mungkin bisa tanpa batas. Kenapa ada kata-kata “memaksakan kehendak” di sini? Karena prosesi perpanjangan atau menambah periode jabatan Presiden secara aturan hukum harus melalui amandemen konstitusi UUD 1945. Padahal secara prinsip hukum tata negara, melakukan amandemen konstitusi itu sama saja dengan “upaya merubah bentuk negara” (Prof Sri Soemantri :2001). Sedangkan kita semua tahu, salah satu amanat reformasi 1998 yang juga meng amandemen UUD 1945 secara radikal itu adalah membatasi masa kekuasaan Presiden dimasa Orde Baru. Lalu saat ini, demi ambisi kekuasaannya, ada sekelompok manusia di Indonesia mau kembali balik ke belakang ? Lalu apa gunanya reformasi 1998? Kelompok manusia pertama ini adalah terdiri dari para kaki tangan oligharki yang tentu adalah kelompok yang paling menikmati syurga kekuasaan hari ini. Para loyalis Presiden dan “Lord Opung” sebagai komandannya. Jadi tak usah heran, banyak ucapan para menteri, tokoh politik (ketua partai), pengamat opportunis, dan media massa berpacu padu menyuarakan upaya pemaksaan kehendak perpanjangan masa jabatan dan menambah periodesisasi jabatan Presiden. Karena mereka semua pasti akan ketakutan, tidak siap, masa jabatan dan kekuasaan yang mereka pegang dan nikmati hari ini akan berakhir. Kenapa tidak siap dan takut? Berarti sudah begitu banyak dosa dan kesalahan yang mereka lakukan selama menjabat. Apakah itu dosa korupsi, dosa kriminalisasi, dosa mengintimidasi, dosa merampok kekayaan negara, serta dosa menjadi pengkhianat bangsa demi menjilat oligharki di belakangnya. Kalau mereka tak melakukan dosa dan kejahatan, tentu kelompok ini akan legowo dan menerima apa adanya amanat konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita ini. Meskipun juga ada beberapa oknum yang “terpaksa” ikut mendukung karena sedang mengalami “rawat jalan” kasus dengan penegak hukum. Tersandera oleh dosanya sendiri. Kedua, adalah kelompok yang ingin Pemilu dan Pilpres tetap dijalankan sampai 2024. Kelompok kedua ini terdiri dari dua versi juga. Versi pertama adalah mereka yang sebelumnya adalah bahagian dari kekuasaan oligharki saat ini, tetapi juga bernafsu, berambisi untuk menjadi pemegang utama tampuk kekuasaan. Versi mereka ini adalah seperti dari kelompok PDIP yang ingin memajukan Puan Maharani jadi Capres, kelompok Gerindra yang ingin memajukan Prabowo sebagai Capres 2024, dan beberapa nama yang muncul aktif membranding dirinya menjadi Capres 2024 seperti Erick Thohir, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Sedangkan versi kedua adalah, mereka yang berpikiran linear, kaca mata kuda, main aman, bagaimana ikut lurus sesuai amanat konstitusi semata alias netral pasif. Kelompok ini biasanya berasal dari kalangan ASN, birokrat, kelompok middle trap, wiraswasta, dan akademisi. Kelompok kedua ini, tidak mau terlibat kisruh perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode masa jabatan Presiden, karena mereka juga sudah punya orientasi sasaran sendiri, dan juga tak mau melakukan akrobatik politik yang “radikal” melalui upaya pemaksaan kehendak mengamandemen UUD 1945. Namun tetap, kelompok kedua ini cenderung adalah kelompok opportunis semata yang hidup normatif saja (silent majority). Ketiga, adalah kelompok yang sudah tak sabar dan berharap justru Pemilu dan Pilpres dipercepat. Bagaimana proses percepatannya, apakah itu dengan cara konstitusional atau semi konstitusional seperti 1965 dan 1998. Ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, dari Soeharto ke BJ Habibie menjadi fase awal era reformasi. Kenapa kelompok ketiga ini begitu ingin percepatan Pemilu atau Pilpres. Karena kelompok ketika ini adalah kelompok yang tertindas, termarginalkan, dan menjadi korban dari tangan besi penguasa hari ini. Kelompok ketiga ini juga berasal dari kelompok masyarakat yang rasional, kritis, dan agresif, kecewa melihat kerusakan yang terjadi sejak rezim hari ini berkuasa. Intinya adalah : Kelompok ketiga ini adalah gabungan dari banyak kelompok masyarakat yang rasional, patriotik, religius, intelektual, akademisi, keluarga besar purnawirawan TNI, masyarakat adat, serikat buruh-pekerja, PA 212, kelompok Islam, mahasiswa, kalangan grass root dan tengah, hingga emak-emak militan. Meskipun kelompok ketiga ini identik dengan pendukung 02 masa Pilpres 2019 yang lalu, namun sekarang ini mereka sudah berkolaborasi dengan berbagai macam elemen kekuatan masyarakat yang semakin hari, semakin besar tak terbendung. Kelompok ketiga ini adalah mereka yang selama rezim berkuasa saat ini merasakan ketidak adilan di berbagai bidang. Baik dalam hal ketidakadilan hukum, ekonomi, sosial budaya hingga hak/hak dalam menjalankan ibadahnya saja juga dikebiri rezim saat ini. Situasi bangsa Indonesia saat ini juga bagaikan kombinasi masa 1965 dan 1998. Keterbelahan yang bisa terjadi karena dendam dan sejarah ideologi seperti kelompok Islam-TNI Versus PKI. Maupun karena alasan opportunitis pragmatis semata dan ketidakadilan. Kalau dalam teori konflik Herman Fisher itu mengatakan bahwa, konflik di tengah masyarakat itu terjadi oleh dua hal yaitu ; karena “identity conflict” berupan konflik identitas, hak, ego, ideologis, dan SARA serta karena “distribution conflict” yaitu konflik distribusi ekonomi, distribusi keadilan, dan distribusi kesejahteraan. Ketiga kelompok ini mempunyai massa, arus, power, dan kelebihannya masing-masing. Dan mesti dicatat, keterlibatan kekuatan global dan elit oligharki juga sangat kuat di sini. Jadi, pertarungan tiga kelompok ini akan terus bergulat untuk saling mempengaruhi dan menaklukkan satu sama lain. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Namun sebagai rakyat, kita hanya bisa berharap, agar peralihan kekuasaan apapun itu, tetap seminimal mungkin dapat dihindarkan. Karena apapun itu namanya sebuah konflik, pasti yang akan jadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Dan semoga Ramadhan ini memberikan inspirasi, motivasi kepada kita semua untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kita. InsyaAllah. (05 Maret-2022. Penulisl menetap di Perth Australia).
Menlu Sebut 133 WNI Telah Keluar dari Ukraina
Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan dari total 165 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Ukraina, sebanyak 133 orang telah keluar dari negara tersebut.\"Kita bersyukur bahwa per-hari ini semua WNI yang ingin dievakuasi (dari Ukraina) sudah ada di Indonesia dengan selamat. Dari total 165 WNI, telah keluar dari Ukraina sebanyak 133 orang,\" kata Retno dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan, 133 orang WNI terdiri dari 80 orang dievakuasi menggunakan pesawat evakuasi, lima orang dievakuasi ke Bucharest namun memilih pulang ke negara residensi seperti Rusia, Turki, Denmark, dan Qatar.Selain itu menurut dia, 34 WNI dievakuasi melalui gelombang evakuasi lanjutan, 12 orang melakukan evakuasi mandiri ke berbagai negara, dan dua orang tidak lapor namun telah berada di Indonesia.\"Sementara itu 32 WNI memilih tetap tinggal di Ukraina, terdiri dari 23 orang karena alasan pribadi dan sisanya merupakan staf KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia),\" ujarnya.Retno mengatakan, medan perang di Ukraina sangat berat untuk dilakukan evakuasi dari negara tersebut. Dia mencontohkan untuk mengevakuasi sembilan WNI dari Chernihiv membutuhkan waktu 22 hari namun berjalan baik karena kerja sama dengan kementerian/lembaga dan dukungan WNI.Raker Komisi I DPR RI tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Raker tersebut akan membahas tiga poin yaitu pertama, realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021; kedua, pelindungan WNI dan BHI di Ukraina.Ketiga, diplomasi Indonesia terkait konflik Rusia dan Ukraina; dan keempat, penjelasan Kemlu terkait Special Procedures Mandate Holders (SPMH) mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat. (mth/Antara)
Indonesia Konsisten Minta Perang di Ukraina Dihentikan
Jakarta - FNN. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia konsisten menyatakan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina harus segera dihentikan karena akan menyebabkan kondisi kemanusiaan makin memburuk.\"Jika perang tidak dihentikan, kondisi kemanusiaan di Ukraina makin memburuk. Saat ini ada 4,2 juta orang mengungsi ke luar Ukraina dan 6,5 juta pengungsi internal, serta jumlah korban jiwa makin besar,\" kata Menlu Retno dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.Ia mengatakan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Emine Dzhaparova menyampaikan kepada dirinya bahwa bahan pangan di Ukraina makin menipis akibat perang.Oleh karena itu, menurut dia, Ukraina dalam beberapa kali kesempatan pertemuan dengan negara-negara lain meminta bantuan pangan, termasuk kepada Indonesia.\"Demi kemanusiaan, Indonesia mempertimbangkan memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina,\" ujarnya.Dikatakan pula bahwa Indonesia berharap perundingan antara Rusia dan Ukraina perlu diintensifkan untuk mencari penyelesaian damai, gencatan senjata, dan perlu diberikan bantuan kemanusiaan.Selain itu, dia juga menyampaikan langkah aktif Indonesia dalam menjalin komunikasi dengan berbagai negara, termasuk Ukraina dan Rusia terkait kondisi perang di Ukraina.\"Saya bertemu dengan Wamenlu Ukraina di Doha pada tanggal 27 Maret 2022, bicara melalui telepon dengan Menlu Ukraina pada bulan Februari 2022. Saya bertemu empat mata dengan Menteri Lavrov (Menlu Rusia Sergei Lavrov) di Tunxi pada tanggal 20 Maret,\" katanya.Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan pokok-pokok pesan yaitu Indonesia konsisten untuk memegang prinsip penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah.Hal itu, menurut dia, ditunjukkan saat pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Indonesia memilih \"yes\" untuk resolusi aggression against Ukraine pada tanggal 2 Maret 2022 dan resolusi humanitarian consequences of the aggression against Ukraine pada tanggal 24 Maret 2022. (Ida/ANTARA)
Erick Thohir: Generasi Muda Harus Siap Jadi Penggerak Ekonomi
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mendorong generasi muda untuk siap menjadi elemen penggerak ekonomi Indonesia .\"Generasi muda Indonesia harus siap menjadi elemen penggerak ekonomi Indonesia, sehingga harus membekali diri dengan pendidikan dan skill yang dibutuhkan di era disrupsi digital,\" ujar Erick Thohir seperti dikutip dari akun resmi Instagram-nya @erickthohir di Jakarta, Rabu.Menteri BUMN juga menambahkan bahwa tidak cukup menjadi generasi digital native. Generasi muda harus memiliki etos kerja yang baik, berkomitmen, dan memiliki jaringan luas.\"Saya juga menantang generasi muda untuk menciptakan lapangan kerja. Salah satunya lewat kewirausahaan digital,\" katanya.Untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, khususnya di sektor digital, perusahaan-perusahaan BUMN bahu membahu mendukung dan memfasilitasi tiga hal yaitu infrastruktur, pendanaan, dan akses pasar.Erick Thohir juga berharap agar generasi muda terus meningkatkan kemampuan mereka, mengingat edukasi saat ini sangatlah muda didapatkan secara daring.\"Saya sangat berharap generasi muda kita di mana pun berada, kalian harus tingkatkan capability kalian di era yang berubah sangat cepat ini. Dan kalian adalah champion-champion-nya,\" kata Erick Thohir. (mth/Antara)
Jika Kemaruk Kuasa, Mari Ramai-ramai Tampar Muka Jokowi
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis 77-78 SEKITAR Juni 2021. Hampir setahun yang lalu. Ketika Presiden Jokowi diisukan ingin memperpanjang masa jabatan hingga tiga periode, seketika ia membantah dan menolaknya bahkan dengan raut wajah serius Jokowi menyatakan bahwa ada tiga kemungkinan orang yang mendorong agar menjabat tiga periode yaitu pertama, ingin “menampar muka saya” kedua, “mencari muka” dan ketiga, “ingin menjerumuskan saya”. Setelah itu wacana tiga periode padam. Awal tahun 2022, Kembali wacana itu menyala. Diawali oleh menterinya Jokowi. Bahlil, Menteri Investasi. Sang Menteri berada dibawah Koordinasi, Menko Maritim dan Investasi. Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian bergema oleh petinggi Partai yang secara berturut-turut Ketum Golkar, PAN, PKB melontarkan kata serempak ingin menunda Pemilu ke 2027. Alasan mirip hampir seragam. Hanya beda momen. Benang merahnya diakui sendiri. Sebelumnya mereka ketemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan. Bantah?. Tidak, LBP juga akhirnya “mengakui” karena ada big data, milik pribadi 110 jutaan katanya. Wow. Pengakuan Big Data akhirnya heboh dan koit sendiri, setelah dibantah para ahli IT. Bukan jutaan, cuma 10,000 an. Kemudian beberapa Lembaga survei muncul dengan hasil 70 persen an rakyat tidak setuju penundaan Pemilu ataupun 3 periode. Kandas?. Ternyata tidak. Muncul APDESI (konon ormas “bodong” alias tidak berbadan hukum). Nah Ketua Dewan Pembina Apdesi “bodong” itu baru enam bulan. Masih anyar. Ternyata Luhut Binsar Panjaitan sendiri. Hah. Konon lagi katanya masing- masing kepdes dapat 10 juta. Kalau ribuan hadir, heh di kali sendiri. Total nya banyak juga ya. Di berbagai daerah muncul baliho dukungan, termasuk biaya operasi bawah tanah untuk makar konstitusi. Biayanya jelas sangat besar. Dana dari mana?. Sponsornya berduit...dugaan netizen, di negara Wakanda. Dana berasal dari Konglo/ Mafia Migor atau dari memeras atau nyolong atau hasil untung PCR. Ini mah dugaan yang berseliweran. Kecuali KPK punya nyali untuk menyelidiki dan menyidik kebenarannya. Seperti kata Jokowi sendiri bahwa dukungan tiga periode itu “menampar muka saya” karenanya ketika banyak dukungan, maka yang terjadi adalah mereka itu Menteri Bahlil, petinggi partai Golkar, PAN dan PKB serta Luhut Binsar Panjaitan beramai-ramai mencari muka, menjerumuskan Jokowi dan sedang menampar-nampar muka Jokowi. Termasuk para Kepdes Apdesi “direkayasa” untuk ikut menampar muka Jokowi. Lalu. Jokowi ditahun ini tidak selugas di tahun 2021. Jokowi mengeluarkan kata bersayap. Patuh Konstitusi. Karena demokrasi tidak bisa menghentikan wacana tersebut katanya. Heboh!. Sang Menko dan menteri Bahlil dan Ketum PKB semakin lantang, berani “menampar-nampar” Jokowi berkali-kali. Masalahnya apa Jokowi menikmati si “pencari muka” alias si penjilat. Penjilat pantat sampai licin heh basah. Bah… apa Jokowi juga menikmati “muka nya ditampar-tampar” beramai-ramai?. Bisa bonyok hingga terjerumus. Kata orang bijak; orang biasa takkan khawatir kehilangan. Si Pembesar khawatir kehilangan kedudukannya, Si Peng-peng (menurut Rizal Ramli Peng-Peng, Penguasa yang sekaligus Pengusaha) khawatir kehilangan hartanya, Selebriti khawatir kehilangan kesohorannya, dan kalau sampai kemudian terjadi kehilangan, itu akan menimbulkan duka. Nah bagi si Pembesar akan menggunakan kekuasannya untuk tetap bertahan di “singgasana” empuk. Jika hanya jika, ternyata Jokowi “kemaruk kuasa”, untuk bertahan di singasana. Jokowi perlu ditampar mukanya tidak saja oleh yang mendukung dan menjilat, tapi ditampar oleh rakyat banyak yang tidak setuju penundaan Pemilu atau tambah periode. Menurut beberapa survei diatas 70 %. Waduh betapa hancurnya “muka” Jokowi. Bukan lagi bonyok, bisa nyungsep ditampar 70 persen lebih. Wow 200 juta an penduduk. Pasti dia mengakhiri kekuasaan dengan tidak husnul khotimah. Eling!. Bandung, 6 April 2022
Puasa untuk Membangun Empati dan Kesetaraan
Jakarta - FNN. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa puasa adalah untuk membangun empati dan kesetaraan. \"Berpuasa itu membangun empati dan kesetaraan, empati itu apa? Ikut merasakan kesedihan orang. Kalau orang lapar itu rasanya seperti ini, kalau orang kedudukannya lebih rendah rasanya seperti ini,\" ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, semua manusia punya harga diri, punya harkat dan martabat yang sama. Oleh sebab itu, siapa pun tidak dibenarkan jika seseorang memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya. Bagi Mahfud, menganggap orang lain lebih rendah adalah tindakan jahiliah. Saat mengisi ceramah sebelum Salat Tarawih di Masjid Istiqlal Jakarta, Selasa (5/4), Mahfud mengurai kisah seorang sahabat nabi bernama Abu Dzar al-Ghifari yang pernah ditegur oleh Nabi Muhammad karena memaki budak atau pembantunya secara berlebihan. \"Abu Dzar al-Ghifari suatu hari tampak di depan para sahabat yang lain memakai baju yang sama kualitasnya, memakai sandal atau sepatu yang sama kualitasnya dengan para pembantunya. Para sahabat lantas bertanya, \'Kenapa Abu Dzar memakai baju yang sama dengan para pembantunya?\' Abu Dzar bercerita: \"Saya pernah ditegur oleh nabi karena saya memarahi budak dengan kata-kata: kamu ini bodoh, pemalas sama dengan ibumu, dasar budak!\',\" kisah Mahfud, menirukan kata-kata Abu Dzar. Mahfud lantas menirukan kata-kata Nabi kepada Abu Dzar, \"Kalau kamu punya pembantu, punya karyawan, perlakukan dia dengan baik, berilah pakaian seperti yang kamu pakai, berilah makanan seperti yang kamu makan, bantulah dia kalau bekerja, karena sebenarnya dia itu membantumu, pekerjaan pokoknya itu ada padamu.\" Mahfud pun mengajak jemaah memperkuat semangat menghargai orang lain, sebagai bagian dari semangat kemerdekaan yang ingin membangun kesetaraan dan keadilan, bukan kesewenang-wenangan. \"Pada bulan puasa ini, mari kita bangun ketakwaan kita itu dengan membangun empati dan kita jaga negara kesatuan republik Indonesia ini sebagai negara yang merdeka karena ingin membangun kesetaraan dan keadilan, bukan membangun kesewenang-wenangan. Ini cara kita mengisi kemerdekaan,\" ujar Mahfud yang juga alumnus Pondok Pesantren Al-Mardiyah, Pamekasan ini. (Ida/ANTARA)
Situasi Kacau: Hanya Bergulat Dengan Teori!
Ada pendapat, situasi kondisi saat ini Joko Widodo harus diturunkan - pintu masuk tinggal People Power atau Revolusi. Alam telah memutuskan bahwa apa yang tidak sanggup membela diri takkan dibela. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih. MENARIK ketika kita sedang dialog ringan bagaimana mengatasi kekacauan dan kezaliman negara ini tiba-tiba muncul tulisan Prof. Suteki bahwa Islam tidak mengajarkan kudeta. Islam tidak mengajarkan kudeta, jawabnya Ya. Tapi mewajibkan Jihad Qital manusia selalu beralasan hanya karena takut dengan kematiannya. Justru kewajiban Jihad Qital dan kalau mati itu pintumu untuk kembali kepada pemilik nyawa dengan aman. Walaupun sudah mengetahui kita pasti akan meninggal kelak di kemudian hari, kita menganggap semua orang lain akan meninggal lebih dulu sedang kita yang terakhir. Kematian nampaknya masih lama. Bukanlah itu cara berpikir yang dangkal. Cara berpikir seperti itu sungguh sia-sia, hanya lelucon dalam sebuah mimpi. Berhubung kematian selalu mengendap di balik pintu, hendaknya kita melakukan upaya yang memadai, bertindak dan berbuat kebaikan dengan cepat. Tidak ada ahli tasawuf berdoa minta panjang umur, mereka selalu meminta matikan saya sekiranya saat itu sudah layak untuk kembali kehadapan-MU. Jangan panjangkan umur kalau hanya membuat celaka dalam hidup ini dan ketika saat mati dalam keadaan durhaka kepada-MU. Penyakit Wahn (takut mati dan cinta dunia) inilah yang membuat Umat Islam kocar-kacir mengahadapi kezaliman. Pancasila dan UUD 45 sudah dibuang esensinya itu adalah Jihad Qital untuk Indonesia. Para pendiri bangsa itu adalah ahli tasawuf terpikir oleh mereka adalah kebaikan negara untuk semua, dalam kebhinekaan. TTidak ada sama sekali berjuang untuk kepentingan perut dan kelaminnya”. Jihad Qital adalah mengembalikan negara sesuai tujuan Pembukaan UUD 45. Kembali ke UUD 45 asli adalah misi suci. Untuk Indonesia bisa kembali hidup normal dalam kebhinekaan. Sejarah sudah membuktikan kalau menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 Indonesia negara berantakan. Mengubah Pancasila dan UUD 45 asli itu bukan kitab suci, maka tidak tabu untuk diubah atau di amandemem, dugaan kuat itu pikiran PKI. Situasi negara sedang kacau, untuk kembali normal, saat ini butuh aksi dan perlawanan. Jenderal yang bijaksana tidak membakukan segalanya secara kaku, selalu mempertahankan kemampuan untuk mengorganisasikan pasukannya menurut waktu dan kebutuhan yang berubah-ubah. Teori teori dari para cendekiawan/ilmuwan dibutuhkan saat merencanakan tetapi harus cepat dalam melaksanakan tindakan. Kehidupan adalah perang melawan itikad buruk manusia. Qui desiderat pacem, praeparet bellum. Artinya: barang siapa menginginkan perdamaian ia harus siap perang. Saya tidak pernah membaca tulisan strategi ...ketika kita bertempur kita tidak membawa serta buku apapun (Mao Tse-Tung). Membatasi strategi yang itu-itu saja tidak selalu perlu. “Kalau mampu beradaptasi terhadap keadaan, kita lebih dapat melepaskan diri dari bahaya”. Prinsip Jenderal Besar Sudirman saat perang sangat luwes mengikuti keadaan yang ada dan terjadi - berjuang jiwa raga dan nyawa hanya untuk negara. Ada pendapat, situasi kondisi saat ini Joko Widodo harus diturunkan - pintu masuk tinggal People Power atau Revolusi. Alam telah memutuskan bahwa apa yang tidak sanggup membela diri takkan dibela. Satu pahlawan di depan lebih mulia daripada seribu cendekiawan yang selalu bergulat teori yang sulit mendarat dan hanya tetap di tempat. Ingatlah, kaum intelektual memiliki sifat altruistik yang senantiasa memburu kebenaran demi kemaslahatan bersama, dan menjadi pencipta bahasa dalam menyampaikan yang benar kepada penguasa, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. (Edward Said, 1996). Prediksi politik kalau tahun 2022 keadaan Indonesia belum bisa dinormalkan - para bandit negara dan oligarki akan semakin kuat dan negara akan makin cepat menuju kehancurannya bahkan bukan mustahil akan hilang dari peta dunia. (*)
Deca Park Gambir, Gedung Serba Komplit
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Kompleks gedung Deca Park lokasinya persis depan Istana Merdeka. Di sini ada Ring Tinju (ada ring tinju lain di Princen Park, Mangga Besar, tanding tinju di kedua Park ini disebut tinju Pasar Malam, non champion), Balai Pertemuan, Ruang Pameran, tempat pertunjukan musik, restaurant, dan ada stadion sepak bola yang namanya Deca Park juga. Posisi di belakang gedung. Club Hercules memakai stadion ini sebagai tempat latihan rutin. Stadion juga dipakai untuk kompetisi Persija. Kesebelasan Hercules pemainnya banyak Belanda. Kompleks Deca Park kemungkinan besar dibangun setelah PD I. Deca Park jaman Belanda tetap ramai walaupun kalau malam bersaing dengan Pasar Gambir yang terkenal dengan konkoers (lomba) keroncong. Balai Pertemuan Deca Park sering dipakai untuk rupa-rupa pertemuan juga untuk dakwah Islam. Ustadz Ahmad Hassan sering memakai Balai Pertemuan untuk tanya jawab agama pada tahun 1950-an. Kalau musik yang sering tampil Orkes Hawaiian di tahun 1950-an itu. Penggemarnya banyak. Ruang pameran dipakai untuk pameran lukisan dan pameran buku. Penyelenggara pameran buku sering Gunung Agung yang sebelumnya bernana Lie Tay San. Hingga sekarang saya belum ketemu lagi di sini kompleks gedung seperti Deca Park. Kita sekarang lagi buru-buru ingin jadi New York. Yang penting itu gedung/stadion mengkilap. Deca Park digusur jaman Gubernur Sumarno. Sebelumnya sudah berdiri di depan Balai Kota Gedung Olah Raga yang juga berfungsi sebagai tempat pertunjukan dan pertemuan termasuk untuk perhitungan suara pemilu 1955. Jakarta memerlukan stadion yang tersebar di semua wilayah kota. Jakarta Barat harusnya ada Tegal Alur, malah sudah selesai dibangun, lalu tiada kabar. Mau bersepeda jalurnya sudah dibongkar. Apa ngantri minyak tergolong sport? (*)
.jpeg)
Warga Uighur Dilarang Puasa Ramadan
Oleh Asyari Usman - Jurnalis, Pemerhati Sosial Politik SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, rejim komunis di China melarang warga muslim Uigur melaksanakan puasa Ramadan tahun ini. Hanya segelintir saja yang dibolehkan. Itu pun diawasi dengan ketat, dengan aturan yang sangat represif. Pemerintah China komunis semakin kejam, semakin bengis, terhadap umat Islam Uigur. Berita yang sangat terbatas dari Urumqi (ibukota Xinjiang) menyebutkan bahwa hanya 10-50 orang saja yang dibolehkan berpuasa Ramadan tahun 2022 ini. Dan orang yang berpuasa itu harus mendaftarkan diri. Pengaturan jumlah yang berpuasa hanya boleh 10-50 orang itu berlangsung di tiga kabupaten di Xinjing. Yaitu di Urumqi, Kashgar dan Hotan. Pemberitahuan tertulis itu disampaikan kepada para pejabat kelurahan setempat. Yang dibolehkan puasa adalah keluarga-keluarga yang tidak punya anak usia sekolah. Bisa ditebak mengapa keluarga yang punya anak remaja dilarang puasa. Yaitu, agar syariat puasa Ramadan itu tidak dikenal lagi di kalangan orang Uigur generasi mendatang. Seorang wartawan dari salah satu negara Arab yang masuk ke Xinjiang beberapa tahun lalu bertanya tentang puasa Ramadan kepada seorang pemuda yang bekerja di salah satu restoran. Pemuda itu tidak mengerti kata “ramadan”. Setelah diterjemahkan barulah dia mulai paham. Tapi, dia langsung menunjukkan bahwa di tidak puasa. Dia memakan sesuatu di depan wartawan Arab tsb. Target pemerintah China untuk menghapsukan Islam dari Provinsi Xinjiang yang dihuni sekitar 21 juta umat Islam Uigur, kelihatannya akan tercapai. Laporan-laporan menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak lagi dikenal oleh generasi muda. Tragis dan sangat menyedihkan. Negara-negara Islam rata-rata tidak mengangkat masalah ini. Penindasan orang Uigur dan program China untuk menghapuskan Islam, tidak pernah diprotes. Para pakar ekonomi berpendapat ini terjadi karena banyak negara Islam yang memerlukan bantuan ekonomi dan teknologi dari China. Padahal, yang dilakukan Beijing adalah jebakan utang yang membuat negara-negara Islam itu tersandera. Beberapa tahun tahun lalu, pemerintah China menghancurkan banyak masjid di Xinjiang. Setelah itu, penguasa komunis menutup masjid-masjid yang tidak diratakan dengan tanah. Masjid-masjid ini tidak boleh digunakan untuk sholat. Hanya boleh untuk kunjungan wisata. Berikut ini dua kekejaman pemerintah komunis China. Pertama, seorang wanita Uigur dihukum 20 tahun penjara hanya karena dia berbincang-bincang dengan PM Turki Recep Tayyip Erdogan ketika berkunjung ke Xinjiang pada 2012. Lima tahun kemudian, pada 2017, wanita yang bernama Meryem Emet itu ditangkap polisi China. Dia kemudian dihukum 20 tahun. Meryem diajak ngobrol oleh Erdogan yang didampingi isteri dan anak perempuan PM (pada 2012, jabatan Erdogan masih perdana menteri, belum pindah ke jabatan presiden). Erdogan dan keluarganya bercaka-cakap dalam bahasa Turki dengan Meryem selama satu jam. Seorang aktivis Uigur waktu itu mengingatkan Meryem agar keluar dari ruangan Erdogan. Tapi PM mengatakan jangan ikut campur. Kedua, seorang muslimah Uigur yang dihukum penjara karena menghindari aborsi paksa oleh pemerinah China, akhirnya meninggal dunia di sel tahanan. Zeynebhan Memtimin, pada 2014, dipaksa ke rumah sakit di Keriye, Kabupaten Hotan, Xinjiang, untuk menjalani pengguguran kandungan. Zeynebhan lari dari RS untuk menyelamatkan bayi yang dikandungnya. Zeynabhan akhirnya melahirkan. Tapi, ketika bayinya berusia tiga tahun pada 2017, penguasa menahan Zeynabhan di kam tahanan khusus bersama suaminya, Metqurban Abdulla. Kedunya dihukum 10 tahun penjara dengan dakwaan “mengganggu ketertiban sosial” dan “ekstremisme agama”. Para aktvis Uigur di pengasingan mendapatkan informasi bahwa Zeynabhan meninggal pada 2020. Dia dikebumikan dengan penjagaan ketat polisi China. Pihak yang berkuasa sama sekali tidak menjelaskan kondisi suaminya di penjara. Juga tak diketahui nasib keempat anak mereka. Hampir pasti, keempat anak Zeynabhan itu “dididik” di panti asuhan dengan kurikulum komunisme. Doa Anda semuanya sangat diperlukan agar Allah Subhanahu wa Ta’ala menolong kaum muslimin Uigur.[]
.jpeg)
Mengapa Andika Begitu, Ya?
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Ini bukan Andika artis tetapi Panglima TNI yang tengah membuat kejutan politik menghapus persyaratan mendaftar menjadi anggota TNI untuk keturunan PKI. Dengan tegas dan demonstratif ia menegaskan bahwa tidak ada larangan keturunan PKI dapat menjadi anggota TNI. Berdalih konsisten dengan hukum, maka penegasan itu dianggap perlu. Benarkah perlu? Pernyataan dan penyiaran itu bukan sekedar keputusan administratif internal TNI tetapi lebih pada spektrum politik. Video yang terkesan sengaja diviralkan merupakan sebuah bentuk dari deklarasi. Mengapa Jenderal Andika begitu ya? Ada tiga disain yang mungkin terjadi dengan perubahan warna Andika. Pertama, Latihan Bersama (Latma) TNI AD dengan AD Amerika Serikat telah membuat marah China. Jenderal Andika sebagai KSAD saat itu menjadi penanggung jawab. Jokowi yang terkena semprot mau tidak mau harus menekan Andika. PKI dan keturunan adalah proposal strategis. Dulu PKI didukung penuh oleh China. Kedua, menjelang pensiun Andika harus mulai mencari lahan bagi karier politiknya. Dengan citra \"clean\" sebagai perwira maka wajar jika Andika menjadi bidikan. Pilpres 2024 sangat mendesak untuk mendapatkan figur kepanjangan tangan istana dan partai berkuasa. Andika masuk dalam bursa usungan. PDIP adalah partai yang menampung simpatisan dan keturunan PKI. Disinilah benang merahnya. Ketiga, Andika itu menantu AM Hendropriyono, guru besar intelijen. Sulit memisahkan antara keduanya. Hendro adalah \"king maker\" Jokowi untuk menjadi Presiden dua periode. Ia pula yang bersahabat erat dengan Megawati PDIP. Pada tahun 2017 AM Hendropriyono pernah menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir akan bangkitnya PKI dan minta untuk tidak mengungkit lagi tragedi G 30 S PKI. Apapun itu, masyarakat masih sangat khawatir akan kebangkitan PKI yang dapat menyusup ke berbagai elemen masyarakat maupun pemerintahan. Memusuhi, menebar fitnah, mengadu domba, serta menuduh radikal umat beragama. Demikian juga dengan memiskinkan rakyat dan menggantung leher di tali hutang luar negeri. Pemerintah ini aneh kepada FPI dan HTI yang tidak pernah memberontak bertindak keras bahkan brutal. Kepada PKI dan keturunannya dengan berdalih HAM justru begitu lembek dan membuka pintu. Diarahkan untuk melupakan peristiwa G 30 S PKI. Pemerintahan Jokowi adalah rezim diskrimintatif dan pelanggar HAM. Memusuhi umat Islam. Lucunya dalam urusan Papua wajahnya pucat pasi seperti cecurut ketakutan. Andika menanggapi paparan seorang perwira soal syarat penerimaan anggota TNI. Serta merta ia meminta hapus persyaratan mengenai keturunan PKI dengan dalih hukum. Andika lupa bahwa persoalan PKI dan pengembangan faham Komunisme, Marxisme, dan Leninisme bukan semata persoalan hukum tetapi ekonomi, politik, bahkan agama. Semestinya Panglima TNI melihat PKI, kader dan keturunannya itu secara utuh dan menyeluruh. TNI seharusnya menjadi institusi yang paling waspada. Ada kekhawatiran sebentar lagi ia akan bicara tentang umat Islam radikal, teroris, intoleransi dan narasi kaum islamophobist lainnya. TNI dibawa ke arah posisi sebagai pengawal pemerintah bukan pengawal negara apalagi pengawal rakyat. Akankah TNI membiarkan umat Islam dan rakyat Indonesia berhadapan sendiri melawan neo PKI, kader-kader dan keturunannya ? TNI yang tidak jelas posisi dan sudah tidak lagi menjadi penegak kebenaran dan keadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945 ? Jenderal Andika kembalilah ke jalan yang benar, negara membutuhkan pemimpin yang adil dan jujur. Masa depan cerah jika Jenderal mengabdi untuk kepentingan masyarakat bukan untuk penguasa yang selalu membuat susah rakyat. Kasihan rakyat Indonesia yang sudah hidup dengan sangat berat. Tergilas oleh keserakahan oligarki yang semakin tidak berperasaan. TNI ditunggu pemihakan dan pembelaannya. Tetap untuk menjadi tentara rakyat dan tentara pejuang. Bukan tentara pecundang yang seketika berubah menjadi anak bawang. Andika dan perkasalah TNI. Jaga kehormatan tertinggi dan tetap gagah berani. (Bandung, 6 April 2022)
POPULER
