ALL CATEGORY
Segelintir Menteri Yang Waras Bisa Memelopori Undur Diri, Ketimbang Dimundurkan
Jakarta, FNN – Pasca kelangkaan minyak goreng yang diikuti dengan membebaskan harga jual, membuat masyarakat menjerit lantaran harganya di luar nalar. Rakyat semakin menderita setelah harga BBM jenis pertamax dinaikkan dan kelak harga pertalite, gas, listrik akan menyusul. Anehnya, tak ada satu pun pejabat di negeri ini yang memiliki rasa empati teradap kesulitan hidup masyarakat yang disebabkan oleh ulah pejabat itu sendiri. “Kalau di Eropa kondisi seperti itu pemerintah sudah jatuh. Begitu harga-harga naik, pemerintah mengundurkan diri. Itu etikanya. Di sini justru harga jatuh dan ekonomi memburuk, pemerintah malah bingung memperpanjang jabatan,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 06 April 2022. Mengapa masih berpikir soal perpanjangan jabatan, karena memang otaknya tidak mampu untuk melihat hukum sosiologi ini. “Saya kira kalau itu diketahui oleh orang-orang yang lumayan ada otaknya, misalnya, ya paling separuh otaknya masih jalan, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, dan Muhamad Lutfi, itu kan orang-orang yang ngerti tentang hubungan antara keresahan sosial dan kenaikan harga. Mereka itu harusnya mundur saja kabinetnya,” paparnya. Dengan beberapa menteri, setidaknya ada mindset yang berubah walaupun sebagian orang merasa masih oke. “Tapi dengan mundurnya kabinet ada moral publik yang dibangkitkan pula, bahwa ada harapan masyarakat tentang akan adanya perubahan,” katanya. Namun, dengan mundurnya kabinet artinya presiden juga harus menghentikan aktivitas politiknya. “Dengan kata lain presiden bilang saja saya enggak mampu lagi,” tegasnya. Beratnya beban hidup yang dirasakan masyarakat saat ini sudah merata hingga ke pelosok daerah. Rocky mengaku dalam perjalanan ke Jawa tengah dan Nusa Tenggara Barat sempat mewawancari beberapa orang untuk mendapatkan masukan yang nyata tentang keadaan masyarakat. “Saya dapat keterangan dari teman-teman yang habis mendaki di sekitar Gunung Sindoro, Magelang, Jawa Tengah juga begitu. Rakyat sudah gak bisa lagi beli elpiji. Jadi mulai lagi ibu-ibu, emak-emak sendiri, bukan lagi bapaknya, datang ke naik sampai puncak gunung untuk cari kayu bakar kering,” katanya. Para emak, lanjut Rocky berjalan hingga lima sampai enam jam setiap hari. Nanti pasti akan terjadi perusakan hutan akibat dari soal-soal dapur seperti itu, di mana sesungguhnya persoalan seperti ini gampang diselesaikan. “Jadi mundurnya presiden justru menyelesaikan masalah, jangan sampai dimundurkan di jalan dan itu buruk sekali citra presiden. Presiden kita berkali-kali dimundurkan di tengah jalan karena keburukan ekonomi,” paparnya. Jika sampai hari ini presiden belum juga turun, menurut Rocky, Jokowi mungkin mengerahkan segala macam dukun. Namun dukunnya juga sudah pasti menyerahkan kembali ke Jokowi. Dukun juga akan melihat fakta di lapangan. “Dukun kalau tidak ada pertalite laju motornya juga nggak bisa jalan. Demikian juga akibat-akibat kiri kananya. Jadi, sekali lagi, kita rumuskan saja bahwa gerakan mahasiswa dan gerakan buruh sudah tiba pada momentum yang sama dengan mendirikan monumen. Itu yang sejak dari satu semester lalu dianalisis oleh FNN, dan itu yang terjadi sebetulnya,” tegasnya. Menurut Rocky, memburuknya ekonomi, tak hanya bisa dilihat di lapangan, tetapi hasil analisis-analisis pakar ekonomi telah menjelaskan itu semua. “Apalagi ditambah dengan keterangan-keterangan ekonomi makro yang ditulis oleh Anthony Budiawan, Faisal Basri, Rizal Ramli, semua itu kerjaan otak yang dihasilkan oleh kesayangan kita pada bangsa ini,” paparnya. Namun aneh, peran dan masukan tokoh ekonomi yang tidak sekolam dengan rezim justru dituduh sebagai pihak yang menggerogoti kebijakan pemerintah. Padahal yang terjadi, pemerintah menggerogoti kebijakannya sendiri karena dia tidak mampu ambil jarak dari oligarki. “Itu diputar-putar saja, padahal ya cuma itu intinya. Masa presiden tidak bisa mengendalikan harga minyak goreng, yang bener aja. Ngapain jadi presiden, mending menjadi petani sawit saja,” paparnya. Rocky menegaskan, sesungguhnya ketidakpahaman itu menguntungkan oposisi, karena dengan cara itu dimungkinkan untuk percepatan lagi. Dalam dua minggu ke depan menurut Rocky gerakan buruh dan gerakan mahasiswa eskalasinya akan naik. “Tapi setelah Lebaran biasanya kantong udah kosong, ini mau disuplai dengan BLT segala macam, tapi tetap basis pengetahuan rakyat sekarang bukan lagi pada soal ke pentingnya dia dapat subsidi, tapi dia tahu bahwa kekuasaan sudah sedang berakhir,” pungkasnya. (ida, sws)
KKP: Potensi Ikan Tangkap Indonesia Capai 12,01 Juta Ton
Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan potensi ikan tangkap di Indonesia mencapai 12,01 juta ton berdasarkan kajian estimasi potensi Sumber Daya Ikan (SDI).Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.\"Secara total mencakup 12,01 juta ton setahun. Secara teori kalau menangkap ikan tidak melebihi batas itu, maka tahun berikutnya akan lestari dengan sejumlah itu,\" kata Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP Rida Mulyana dalam Bincang Bahari: Sosialisasi Kepmen 19/2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.Estimasi itu, kata dia, dihitung di total 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) terhadap sembilan kelompok ikan mulai dari ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, udang, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi.\"Dari situ, dengan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dan sudah melalui Kepmen, ditetapkan juga jumlah tangkapan yang diperbolehkan,\" katanya.Rida mengatakan Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022 itu memperbarui dengan Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2017 dimana Kepmen lama memukul rata jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 20 persen untuk semua jenis ikan.\"Kita bersyukur, kita melihat ke arah lebih cermat, ke arah kesehatan laut, dan kondisi SDI. Apakah statusnya cukup mengkhawatirkan, cukup bahaya atau tidak kalau dilakukan eksploitasi secara berlebihan sehingga tidak dipukul rata 20 persen,\" katanya.Dalam Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022 itu, jumlah tangkapan yang diperbolehkan disesuaikan dengan tingkat eksploitasi jenis ikan dan wilayahnya terhadap potensinya yang ada. Ada pun jenis ikan yang dihitung estimasi potensinya, lanjut Rida, kemungkinan akan terus ditambah jumlahnya.\"Amanat di Kepmen ini bisa ditelaah paling tidak satu kali dalam tiga tahun, jadi tentu dengan analisis dan sumber data,\" kata Rida.Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komnas Kajiskan Indra Jaya mengatakan total estimasi terbaru tersebut memang turun dibandingkan estimasi dalam Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2017 sebesar 12,5 juta ton per tahun.Namun Indra menilai angka yang keluar berdasarkan data yang diterima. Kendati ia tak menampik ada faktor lain yang mempengaruhi turunnya angka tersebut.\"Bisa jadi ada miss-reporting dibanding sebelumnya. Kedua, memang ada perbaikan metodologi permodelan/perhitungan di mana kami melihat model tersebut harus beri ketidakpastian yang lebih rendah. Tapi kami tidak melihat bahwa stok (ikan) kita menurun,\" katanya.Di sisi lain, sebaran pemanfaatan di 11 WPPNRI dan sembilan komoditas jenis ikan dinilai Indra semakin baik.\"Jadi walaupun secara agregat nilainya lebih rendah, tetapi tekanan terhadap penangkapan lebih kecil dibanding sebelumnya. Saya optimis dibanding situasi lima tahun lalu, sekarang lebih baik. Tugas kami menjamin bagaimana stok kita tahun depan dan tahun depannya lagi tetap ada dan bisa ditangkap,\" ujar Indra. (mth/Antara)
Gelombang Mahasiswa dan Buruh Ibarat Batu Menggelinding dari Gunung, Tak Bisa Ditahan
Jakarta, FNN - Aliansi mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu pada Jumat, 1 April 2022. Massa mahasiswa memberi tenggat waktu selama dua hari agar Jokowi memberikan sikap soal wacana tersebut. Namun, setelah lewat dari tenggat yang ditentukan, Jokowi tak kunjung memberikan pernyataan sikap. Perwakilan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) Bayu Satria Utomo, mengatakan pihaknya bakal menggelar aksi demo yang lebih besar dalam waktu dekat ini. Selain mahasiswa, kelompok buruh dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga akan mengerahkan massa yang lebih banyak. Salah satu isu yang akan disuarakan adalah soal kenaikan harga BBM yang diikuti harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Menanggapi ancaman serius dari mahasiswa dan buruh, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa main-main menghadapi gelombang protes masyarakat yang makin kuat. “Situasi kita hari ini, selalu kita rumuskan berkali-kali, kita sebut begining of death dan memang itu yang sedang terjadi. Kalau dikatakan akan ada eskalasi, pasti akan ada eskalasi. Karena momentum yang sudah tersedia, dia nggak mungkin lagi dihentikan,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 06 April 2022. Rocky mengibaratkan kekuatan massa sebagai bongkahan batu yang menggelinding dari atas gunung. “Jadi batu yang udah bergulir dari puncak gunung itu enggak bisa dihentikan kecuali ada raksasa yang lebih lebih gede dari gunung menghalangi itu,” paparnya. Rocky mefhum jika saat ini mahasiswa mulai fokus dalam menggalang aksi karena menurutnya seluruh fasilitas ekonomi yang diperlihatkan oleh kebijakan Presiden Jokowi tak menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. “Betul, dia enggak mampu untuk mengendalikan yang kita sering sebut ambisi akumulasi dari kalangan kapitalis atau yang dalam bahasa politik oligarki,” tegasnya. Menurut Rocky, kacaunya perekenomian nasional yang berujung pada ketidakadilan sosial sudah terbaca sejak awal bagaimana APBN yang harusnya didesain untuk mendistribusikan keadilan, tapi tidak bisa dilakukan Presiden karena kapasitas yang tidak cukup. “Jadi seorang presiden yang memang diremote oleh oligarki, tidak mungkin memanfaatkan APBN untuk mendistribusikan keadilan. Padahal tugas negara adalah mendistribusikan keadilan. Tugas korporasi dan tugas oligarki adalah mengakumulasikan keadilan. Tapi kalau akumulasi tidak bisa diselesaikan, maka efeknya adalah gerakan rakyat yang nggak mungkin bisa dicegah,” tegasnya. Saat ini lanjut Rocky, gerakan itu sudah bergulir. “Kita tinggal tunggu gimana licinnya minyak goreng, berbahayanya solar, potensi terbakarnya pertalite, itu akan tiba sama-sama di jalan yang disediakan oleh sejarah,” tegasnya. Kenyataan sejarah ini, kata Rocky menjadi alasan bagi mahasiswa dan buruh untuk memutuskan demo besar-besaran, mengapa guru akhirnya memutuskan untuk menolak BLT karena itu dianggap sebagai upaya untuk mengelabui saja. “Apalagi kalau kita bandingkan dengan kelakuan Presiden Jokowi yang dari awal memusuhi kebijakan BLT SBY. Sekarang dia kena batunya. Padahal, sebetulnya menterinya sama, yaitu Sri Mulyani, yang mendesain BLT di zaman Jokowi. Jadi terlihat sebetulnya bahwa Sri Mulyani, kalau dia kuat dalam argumen, bilang saja saya pada menteri SBY dulu saya lakukan itu dan bangsa ini selamat. Tapi karena Sri Mulyani sudah kehilangan rasa etisnya, jadi akhirnya Menteri Keuangan jadi petugasnya petugas juga,” tegasnya. Sri Mulyani kata Rocky sudah tidak punya lagi pikiran konseptual sebagai orang yang di-train dalam macro economics dan public policy. “Keadaan sekarang sudah berantakan dan sudah tercium oleh investor internasional bahwa kabinet Jokowi sebetulnya sudah selesai. Semua kabinetnya sudah rapuh. Kita tinggal tunggu satu sentilan kecil, sudah pasti runtuh,” katanya. Menurut Rocky, yel yel dan nyanyian “2024 Ganti Presiden” sudah tidak populer lagi. “Kalau kita bilang orang masih mau bikin lagu 2024 ganti presiden atau tagline ganti presiden 2004, sudah nggak bisa lagi. Mahasiswa sudah nggak mau bicara itu. Mahasiswa masih ingin setelah dua minggu ke depan, habis Lebaran, ya udah ganti aja Presiden. Itu intinya,” paparnya. Semua analisa, kata Rocky sudah melakukan itu, bukan karena ingin mengganti presiden mendahului sistem elektoral 2024. “Tetapi rumus sosiologi mengarahkan kita ke situ. Rumusnya siapa yang bikin, yang bikin istana sendiri. Istana sendiri yang bikin kekonyolan-kekonyolan,” paparnya. Rocky berpesan, jangan lagi dianggap nanti mahasiswa ditunggangi, buruh ditunggangi. Sementara justru istana sendiri yang dungu. Karena itu, penting untuk diinformasikan bahwa sesuatu yang sudah digerakkan oleh sejarah tidak mungkin lagi dihalangi oleh kekuasaan apa pun. Itu yang sering disebut sebagai hukum-hukum sosiologi. “Dalam sosiologi Islam disebut sunnatullah. Itu prinsip yang harus terjadi. Jadi, sekali lagi, kita bersiap-siap aja, tanggal 11 April 2022, pasti ada gerakan mahasiswa, gerakan buruh, dan itu ujian saja sebetulnya untuk hal yang lebih besar nanti,” katanya. Menurut Rocky mengapa saat ini masih tenang, karena ini bulan Ramadan, masih ada sopan santun, dan menjaga kebersihan bulan Ramadan supaya tidak ada kekerasan. “Tapi kekerasan itu tidak mungkin dihindari di ujung nanti, kalau kekuasaan masih ngotot dengan sistem politik yang ingin diperpanjang, demokrasi yang dia kangkangi, dan ekonomi yang tidak mungkin dia kendalikan lagi, karena seluruh sistem sudah diserahkan ke pasaran. Pasar adalah peralatan utama oligarki untuk memeras rakyat,” pungkasnya. (ida, sws)
Ustadz Bachtiar Nasir Akan Gelar Puncak Khatam Qur'an
Jakarta, FNN -- Bulan Ramadhan merupakan bulan diturunkannya Al Qur\'an. Untuk mengisi bulan suci ini, Ustadz Bachtiar Nasir, Pimpiman Ar-Rahman Qur\'anic Learning (AQL), mengadakan Program Khatam Qur\'an. Puncak acara Khatam Quran ini akan diselenggarakan pada 17 Ramadhan atau bertepatan dengan hari Senin, 18 April 2022 di Jakarta Utara. \"Di sana kita akan bersama-sama melakukan seremoni, khataman Quran di bulan diturunkannya Alquran,\" kata UBN, panggilan akrab Ustaz Bachtiar Nasir. Dalam rangka pemanasan menuju puncak acara khatam Qur\'an, UBN mengundang para jurnalis untuk bermain bekerjasama dalam program khataman Qur\'an ini. Puluhan jurnalis muslim dari berbagai media massa mengikuti program Khatam Quran dibimbing Ustadz Bachtiar Nasir di AQL Islamic Center Jakarta, Selasa (5/4/2022) sore. Menurut UBN, untuk mensukseskan acara ini perlu kolaborasi dengan insan media untuk mensyiarkan. Termasuk memberikan edukasi kepada umat Islam bahwa Ramadhan adalah bulan Quran. Dikatakan UBN, selama ini predikat Ramadhan sebagai bulan puasa begitu melekat di kalangan umat Islam. Padahal Ramadhan itu bulan Quran. Sementara Ramadhan sebagai bulan puasa adalah predikat kedua. \"Kemulian bulan Ramadhan sebagai bulan suci bukan karena puasa sebetulnya. Tetapi karena unzila fīhil-qur\'an (diturunkan Alquran). Puasa fungsinya sebetulnya sebagai pelengkap demi menyambut datangnya Quran yang mulia ini,\" ujar UBN. Oleh karena itu program Khatam Quran ini merupakan salah satu upaya mempopulerkan Ramadhan sebagai bulan Quran. Shodiq Ramadhan, jurnalis Suara Islam menyambut baik program Khatam Quran. Menurut dia, khataman Quran sejatinya merupakan tradisi lama di kalangan umat Islam Indonesia. Namun juga masih banyak diantara Umat Islam di Indonesia yang belum bisa membaca Al-Qur\'an. \"Perlu ada gerakan dakwah untuk proses pembelajaran dan tadabur Al Qur\'an,\" saran Shodiq Ramadhan. \"Kegiatan ini merupakan tradisi baik. Jika bulan ini UBN melalui AQL dan berbagai lembaganya akan menggelar Khatam Quran di malam 17 Ramadhan, patut didukung, diapresiasi, dan diikuti,\" kata Shodiq. Untuk diketahui, sejak progam Khatam Quran diluncurkan awal Ramadhan lalu, tercatat sekitar 3.000 orang telah mendaftar sebagai peserta. Mereka mendaftar baik secara individu maupun kelompok. (TG)
Presiden Minta Menteri Berikan Pernyataan yang Berempati Kepada Rakyat
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri dan kepala lembaga untuk merumuskan kebijakan yang tepat, bergerak cepat di lapangan, dan memberikan pernyataan yang berempati kepada rakyat terkait dengan permasalahan ketersediaan bahan pokok.\"Sekali lagi merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan dan memberikan pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat,\" kata Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.Presiden menjelaskan bahwa gejolak ekonomi global telah berdampak pada laju inflasi dan ketersediaan bahan-bahan pokok di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Hal itu mengakibatkan permasalahan pada ketersediaan bahan pokok, seperti minyak goreng dan juga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertamax.Presiden meminta jajaran menteri selalu hadir, kemudian memberikan solusi di tengah permasalahan yang membebani rakyat, seperti halnya saat harga pertamax terpaksa dinaikkan pada 1 April 2022.“Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini, hati-hati. Kenapa Pertamax, diceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu, loh,\" ujar Presiden.Begitu juga dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Menurut Presiden, selama 4 bulan, tidak ada penjelasan apa pun mengenai sulitnya mendapatkan minyak goreng.\"Tidak ada statement (pernyataan), tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi?\" tanya Presiden.Presiden meminta kepada jajarannya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketersediaan dan harga bahan pokok, terutama saat ini sudah memasuki Ramadan dan menjelang Lebaran 2022.\"Tidak hanya urusan minyak goreng, dilihat satu per satu, urusan beras seperti apa, urusan kedelai seperti apa, gandum seperti apa, kalau kerja enggak detail, enggak betul-betul dilihat betul, dan kita ini diam semuanya, hati-hati dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain, enggak kerja,\" ujar Presiden.Ditegaskan pula bahwa kebijakan itu harus disampaikan kepada masyarakat dengan jelas dan dengan empati.Presiden mengingatkan jajaran pemerintah harus memiliki sense of crisis dalam memberikan pernyataan publik.\"Pernyataannya harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan rakyat, jangan sampai tidak dianggap oleh masyarakat, tidak melakukan apa-apa,\" kata Presiden Jokowi. (mth/Antara)
Kasal Ajak Korsel Perkuat Kerja Sama Militer
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono mengajak Chief of Naval Operations of the Republic of Korea Navy/Kasal Korea Selatan Laksamana Kim Jung Soo untuk memperkuat hubungan kerja sama yang erat melalui hubungan diplomasi militer Laksamana Yudo mengatakan hal itu saat mengunjungi Laksamana Kim Jung Soo di Akademi Angkatan Laut Korea Selatan, Jinhae, Korea Selatan (Korsel), Sabtu (2/4), seperti dikutip dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu. Indonesia dan Korea Selatan akan memperingati ulang tahun hubungan diplomatik ke-50 pada tahun depan. Kasal disambut dengan upacara kebesaran militer dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Dalam kunjungan tersebut Kasal didampingi Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksda TNI Dadi Hartanto, Asisten Intelijen (Asintel) Kasal Laksda TNI Angkasa Dipua, dan Ketua Umum Jalasenastri Ny. Vero Yudo Margono. Dalam pertemuan itu, Yudo dan Kim membicarakan tentang kerja sama di berbagai bidang, termasuk masalah stabilitas keamanan laut, pendidikan, pertukaran perwira, dan kerja sama pertahanan angkatan laut antar kedua negara, termasuk rencana pelaksanaan Navy To Navy Talk (NTNT) yang sebelumnya dilaksanakan dua tahun sekali untuk ditingkatkan menjadi setahun sekali. Laksamana Yudo juga berkesempatan mengunjungi kapal selam Korsel yang berbobot 1.800 ton dan sarana pelatihan taktis bagi pengawak kapal selam di Komando Kapal Selam Angkatan Laut Korea Selatan. Kasal juga berkesempatan berkunjung ke kapal selam nuklir yang berbobot 1.000 ton serta beberapa persenjataan di Pelabuhan Pangkalan Kapal Selam Jinhae. Yudo kemudian menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Laksamana Kim di tempat pelatihan Marinir di Batalion Yeon di Haesa dan berbicara secara mendalam mengenai agenda kerja sama, seperti pertukaran perwira dan kerja sama pertahanan. (mth/Antara)
Polisi Tangkap Dua Jambret Telepon di Duren Sawit
Jakarta, FNN - Personel Polres Metro Jakarta Timur menangkap dua pria yang diduga melakukan upaya penjambretan telepon milik Tea Dora Siregar dengan modus pura-pura bertanya alamat di Duren Sawit pada Senin (4/4).Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Metro Jakarta Timur AKBP Ahsanul Muqaffi mengatakan, dua pria yang diamankan itu berinisial J dan A. Penjambretan itu bermula ketika korban sedang duduk bersama rekannya di depan warung.\"Saat korban dan saksi sedang ngobrol didatangi oleh dua pelaku tidak dikenal berpura-pura menanyakan alamat kemudian menarik HP milik korban,\" kata Ahsanul Muqaffi di Jakarta, Rabu.Ahsanul menambahkan, sempat terjadi aksi tarik-menarik antara korban dan pelaku yang berusaha merampas telepon seluler tersebut.\"Korban dan saksi secara reflek merebut kembali \'handphone\' itu, terjadi tarik-menarik hingga topi milik pelaku terjatuh dan \'handphone\' yang sudah berhasil dikuasai pelaku dapat diambil kembali oleh korban,\" ujar Ahsanul.Dia menjelaskan, penangkapan kedua pelaku itu berdasarkan hasil identifikasi nomor polisi sepeda motor yang dikendarai pelaku dan berdasarkan rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian.Berbekal hal itu, polisi kemudian mendatangi alamat rumah dari nomor polisi sepeda motor yang dikemudikan pelaku.\"Sesampainya di alamat itu, kami bertemu dengan saksi atas nama Agung dan mendapat penjelasan bahwa pelaku J dulu ngontrak di rumahnya lalu pinjam KTP untuk kredit motor,\" tutur Ahsanul.Pelaku J ditangkap tak jauh dari rumah Agung pada Selasa (5/4) sekitar pukul 23.50 WIB. Sedangkan pelaku A ditangkap pada Rabu dini hari sekitar pukul 00.40 WIB.Polisi juga mengamankan bukti berupa topi milik A yang terjatuh di lokasi kejadian, sweater dan celana yang dikenakan A dan J saat menjambret serta kendaraan roda dua yang digunakan saat beraksi. (mth/Antara)
Ridwan Kamil Ajak Mahasiswa Jadi Pemuda Optimistis Raih Indonesia Emas
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengajak mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menjadi pemuda optimistis dan damai demi Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang diprediksi empat terkuat dunia.\"Pertama jangan ada generasi stunting yang tidak produktif dan kompetitif. Ini syarat untuk mencapai empat besar ekonomi dunia,\" kata Ridwan Kamil dalam siaran persnya, Rabu.Ajakan tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat menjadi pemateri dalam acara talkshow Safari Iman Ramadhan (Safir) 1443 H bertajuk Para Pemuda Intelektual Muslim Membangun Negeri yang Berprestasi Masjid Kampus UII, Yogyakarta.Ekonomi Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan diperkirakan pada tahun 2045 Indonesia akan menduduki posisi empat di dunia.Saat itu, Indonesia diperkirakan hanya akan di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India namun untuk mencapai hal itu tentu tidak mudah karena banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia.Oleh karena itu, Ridwan Kamil mengajak para generasi muda untuk percaya diri mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level global.Dia menyebut ada tiga syarat yang harus dicapai Indonesia untuk bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia. Syarat pertama adalah anak-anak Indonesia harus sehat, tidak stunting ini dilakukan agar kelak ketika tumbuh dewasa mereka bisa menjadi orang-orang yang kompetitif dan produktif.Syarat yang kedua menurut Ridwan Kamil adalah pertumbuhan ekonomi harus stabil. Paling tidak ada di atas lima persen setiap tahunnya.\"Tapi harus kuasai juga tiga bidang ekonomi, yakni ekonomi hijau, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif,\" kata dia.Satu lagi syarat yang harus dipenuhi adalah kondisi sosial politik yang kondusif.Ridwan Kamil kemudian memberikan contoh apa yang sekarang terjadi antara Ukraina dan Rusia.Kedua negara itu ia sebut sedang dicabut nikmat kebebasan bernegara oleh Allah SWT agar yang terjadi adalah kehancuran di sana sini.Sehingga Ridwan Kamil mengajak agar hal serupa tidak harus terjadi di Indonesia. Mantan Wali Kota Bandung itu menilai para pemuda punya peran penting dalam hal itu.Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil salat tarawih berjemaah dan memberikan tausiah di Masjid Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa (5/4) malam.Dalam tausiahnya, ia mendoakan jemaah, yang mayoritas merupakan mahasiswa, dapat menjadi pemimpin masa depan yang baik dan meniatkannya sebagai ibadah. (mth/Antara)
Presiden Jokowi Jelaskan Penyebab Naiknya Harga Pertamax
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menjelaskan gejolak ekonomi global telah berdampak pada aspek moneter dan fiskal negara sehingga perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pertamax pada 1 April 2022 menjadi Rp12.500,00 per liter.\"Saya kira situasinya memang tidak memungkinkan, enggak mungkin kita tak menaikkan yang namanya BBM, enggak mungkin. Oleh sebab itu, kemarin naik (harga) pertamax,\" kata Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan Sekretariat Presiden, Rabu.Presiden menyampaikan situasi ekonomi global saat ini merupakan situasi yang tak mudah. Gejolak ekonomi global telah memicu inflasi hampir di seluruh negara.Kenaikan inflasi global tersebut, kata Presiden, mulai dirasakan oleh masyarakat. Ia mencontohkan inflasi global juga melanda negara ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat, dengan indeks harga konsumen yang mencapai 7,9 persen dari tren semula di bawah 1 persen.\"Di Uni Eropa (UE) juga sudah masuk ke (inflasi) 7,5 persen yang biasanya kira-kira hanya di angka 1 persen, Turki di angka 54 persen,\" ujarnya.Dampak dari kenaikan inflasi global tersebut juga melanda Indonesia. Presiden mengatakan bahwa Pemerintah sudah berupaya agar tidak ada kenaikan harga, tetapi situasinya memang tidak memungkinkan.Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga nonkementerian terkait untuk terus mengkalkulasi agar harga gas dan harga pangan tidak memberatkan masyarakat.\"Kewaspadaan yang tinggi ini harus setiap hari, setiap minggu harus dihitung terus, bagaimana harga gas, dan terutama memang selain memang harga energi dan harga pangan,\" kata Presiden Jokowi.Sebelumnya, BUMN pertambangan, PT Pertamina Persero menaikkan harga BBM jenis pertamax menjadi Rp12.500,00 per liter atau naik dari harga sebelumnya yang sebesar Rp9.000,00 per liter. Kenaikan harga pertamax itu, menurut Pertamina, masih jauh di bawah nilai keekonomian yang berkisar Rp16 ribu per liter. (mth/Antara)
Sebanyak 133 WNI Telah Keluar dari Ukraina
Jakarta - FNN. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan dari total 165 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Ukraina, sebanyak 133 orang telah keluar dari negara tersebut.\"Kita bersyukur bahwa per-hari ini semua WNI yang ingin dievakuasi (dari Ukraina) sudah ada di Indonesia dengan selamat. Dari total 165 WNI, telah keluar dari Ukraina sebanyak 133 orang,\" kata Retno dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan, 133 orang WNI terdiri dari 80 orang dievakuasi menggunakan pesawat evakuasi, lima orang dievakuasi ke Bucharest namun memilih pulang ke negara residensi seperti Rusia, Turki, Denmark, dan Qatar.Selain itu menurut dia, 34 WNI dievakuasi melalui gelombang evakuasi lanjutan, 12 orang melakukan evakuasi mandiri ke berbagai negara, dan dua orang tidak lapor namun telah berada di Indonesia.\"Sementara itu 32 WNI memilih tetap tinggal di Ukraina, terdiri dari 23 orang karena alasan pribadi dan sisanya merupakan staf KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia),\" ujarnya.Retno mengatakan, medan perang di Ukraina sangat berat untuk dilakukan evakuasi dari negara tersebut. Dia mencontohkan untuk mengevakuasi sembilan WNI dari Chernihiv membutuhkan waktu 22 hari namun berjalan baik karena kerja sama dengan kementerian/lembaga dan dukungan WNI.Raker Komisi I DPR RI tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Raker tersebut akan membahas tiga poin yaitu pertama, realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021; kedua, pelindungan WNI dan BHI di Ukraina.Ketiga, diplomasi Indonesia terkait konflik Rusia dan Ukraina; dan keempat, penjelasan Kemlu terkait Special Procedures Mandate Holders (SPMH) mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat. (Ida/ANTARA)
POPULER
