ALL CATEGORY
Ketersediaan Minyak Curah Tercukupi Jelang Ramadhan Dipastikan Kapolri
Jakarta, FNN. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melakukan pengecekan ke Pasar Sehat Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam rangka memastikan ketersediaan minyak goreng curah tercukupi jelang Ramadhan.Dalam pengecekan tersebut, jenderal bintang empat itu melakukan tanya jawab dengan sejumlah pedagang di pasar dan memperoleh informasi terkait ketersediaan minyak goreng curah termasuk harga jualnya.“Hari ini Pasar Soreang mendapat 5 ton dan dibagikan kepada 61 pedagang,” kata Sigit dikutip dari keterangan tertulis Divisi Humas Polri, di Jakarta, Kamis.Menurut dia, sejumlah pedagang mengaku belum mendapatkan minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET) karena pasokan terbatas.Setelah mendapatkan 5 ton minyak goreng curah, pedagang menjual seharga Rp15.500 per kilogram, sesuai dengan kebijakan HET dari pemerintah.Selain pedagang, Kapolri juga menelusuri ketersediaan pasokan minyak goreng curah ke tingkat distributor. Ia juga menanyakan harga jual distributor ke pedagang di pasar.Berdasarkan informasi distributor, kata Sigit, para pedagang melepas minyak goreng curah dengan harga selisih Rp1.000 dari distributor, sehingga harga jual ke konsumen Rp15.500 per kg.\"Saya harap dan minta tolong ini terus dikontrol sehingga keberadaan minyak curah betul-betul bisa tersedia dan harganya sesuai dengan HET,\" ujarnya.Dalam kegiatan tersebut, mantan Kabareskrim Polri itu berharap ketersediaan dan harga minyak goreng termasuk sembako benar-benar terjaga hingga bulan Ramadan nanti dan seterusnya.Dengan begitu, lanjut dia, segala kebutuhan sembako dan komoditas lainnya yang dibutuhkan masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga selalu tersedia. \"Tentunya fluktuasi harga saya harapkan terus diikuti sehingga betul-betul bisa terjaga dan terkendali,\" tutup Sigit.Sebelumnya, saat meninjau kegiatan vaksinasi massal di Pusdik Intelkam, Soreang, Jawa Barat, Sigit berpesan kepada media ikut membantu menginformasikan ketersediaan serta harga jual minyak goreng khususnya jenis curah guna menghindari terjadinya kelangkaan dan permainan harga.“Kami titip ke rekan-rekan media, terus memantau perkembangan fluktuasi keberadaan minyak khususnya minyak curah dan karena itu distribusi yang tersumbat kemudian hal lain yang mengganggu terhadap ketersediaan minyak ini tolong diinformasikan kepada kami. Sehingga kami bisa lakukan langkah-langkah,\" papar Sigit. (Sof/ANTARA)
Sebanyak 63 Bundel Dokumen Bos Robot "Trading" Fahrenheit Disita Penyidik
Jakarta, FNN. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita barang bukti berupa 63 bundel dokumen terkait tindak pidana penipuan penjualan paket robot trading Fahrenheit.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Kamis, menyebutkan 63 bundel dokumen tersebut disita dari tersangka Hendry Susanto (HS), direktur PT FSP Akademi Pro, perusahaan yang mengelola robot trading bodong Fahrenheit.\"Selain tangkap dan tahan, penyidik juga menyita barang bukti berupa 63 bundel atau print out dokumen-dokumen terkait tindak pidana di atas,\" kata Ramadhan di Mabes Polri Jakarta, KamisHendry Susanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di Rutan Bareskrim Polri, terhitung sejak 22 Maret sampai dengan 10 April mendatang.Ditipideksus Bareskrim Polri menangani perkara tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/115/III/2022/SPKT BARESKRIM POLRI tertanggal 9 Maret 2022.Kasus itu dilaporkan terkait perkara dugaan tindak pidana menawarkan produk tidak sesuai janji, iktikad iklan maupun promosi dan/atau pelaku usaha distribusi, yang menerapkan sistem skema Piramida (ponzi) dan/atau pelaku usaha yang melakukan distribusi penjualan tanpa memiliki izin dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penjualan paket robot trading Fahrenheit.Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perdagangan dan pelanggaran TPPU di wilayah Jakarta, Surabaya, dan sejumlah wilayah lain di Indonesia.Dalam perkara itu, tambah Ramadhan, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi, yakni EM, WP, TR, PN, DIW, RT, DI, IKW, THT, dan MR.\"Juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka HS selaku Direktur PT FSP Akademi Pro,\" tukasnya.Dia menjelaskan duduk perkara kasus tersebut adalah Fahrenhet selaku robot trading crypto merupakan sistem trading yang tidak selalu memperhatikan market dan berita, karena menggunakan teknologi robot yang selalu diawasi oleh trader berpengalaman.Dalam operasionalnya, robot trading itu menghasilkan keuntungan secara konsisten dengan pengelolaan keuangan yang baik, berdasarkan ekuitas yang ada; dan secara otomatis membuka dan menutup pesanan setiap hari.Namun faktanya, PT FSP Akademi Pro tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan untuk menawarkan robot trading Fahrenheit.\"PT FSP Akademi Pro telah melakukan skema piramida dalam melakukan penjualan robot trading Fahrenheit,\" katanya.Kemudian, PT FSP Akademi Pro juga bekerja sama dengan PT Lotus Global Buana, dimana perusahaan tersebut bertindak sebagai broker tanpa izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti).\"Jumlah kerugian diperkirakan ratusan miliar, ini masih terus ditelusuri dan di-tracing oleh penyidik. Nanti ahli yang akan menghitung kerugian total dari para korban,\" ujar Ramadhan. (Sof/ANTARA)
Deklarasi Nusa Dua dari Sidang Majelis ke-144 IPU
Jakarta, FNN. Sidang Majelis ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Kamis, menghasilkan Deklarasi Nusa Dua sebagai wujud komitmen parlemen dunia terhadap aksi iklim.Ketua DPR Puan Maharani, saat menjadi Pimpinan Sidang Majelis Ke-144 IPU, mengatakan Deklarasi Nusa Dua bukan hanya komitmen, tetapi juga sebagai awal bagi parlemen dunia melakukan aksi nyata.\"Dukungan terhadap pembiayaan iklim bagi negara berkembang sebesar 100 miliar dolar AS harus segera dipenuhi,\" kata Puan dalam pidato penutupan Sidang Majelis ke-144 IPU di Bali, Kamis.Di hadapan 1.000 delegasi dari 115 negara, dia mencontohkan salah satu saksi nyata itu adalah merealisasikan dukungan dana iklim dari negara maju untuk negara berkembang, sebesar 100 miliar dolar AS atau Rp1.434 triliun per tahun.Tidak hanya terkait dana iklim, Deklarasi Nusa Dua juga menjadi komitmen negara-negara anggota IPU untuk memenuhi Perjanjian Paris, yang salah satu tujuannya ialah menurunkan atau paling tidak mempertahankan suhu bumi tidak naik 1,5 sampai 2 derajat Celsius.Demi mencapai tujuan itu, transisi menuju energi bersih menjadi kebijakan yang perlu segera diwujudkan parlemen-parlemen di dunia. Dengan demikian, dana iklim yang disampaikan Puan dapat mendukung investasi dan teknologi transisi menuju energi bersih.Delegasi DPR RI juga turut berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam menghasilkan Deklarasi Nusa Dua itu, tambahnya. \"Delegasi RI telah berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan sidang IPU ini; dan saya sendiri selama persidangan bertindak sebagai president assembly (pimpinan sidang majelis) yang merupakan organ tertinggi IPU,\" jelasnya.Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden IPU Duarte Pacheco dan Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong, yang mendukung pelaksanaan Sidang ke-144 tersebut, sehingga Deklarasi Nusa Dua dapat disepakati bersama. DPR akan menindaklanjuti deklarasi tersebut menjadi kebijakan yang konkret di Indonesia.Dalam deklarasi itu, para delegasi yang mewakili parlemen dari 115 negara sepakat bahwa perubahan iklim merupakan ancaman nyata terhadap keberlangsungan manusia, sehingga perlu ada aksi cepat untuk mengendalikan laju pemanasan global dan mengurangi dampak perubahan iklim. (Sof/ANTARA)
"E-voting" Pemilu Sangat Memungkinkan
Jakarta, FNN. Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha mengatakan pemungutan suara secara elektronik (e-voting) pada Pemilu Serentak 2024 sangat memungkinkan terjadi, apalagi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sudah memanfaatkan data kependudukan secara digital.\"Namun, memang praktik e-voting ini memerlukan proses, misalnya pada tahap awal pelaksanaannya hanya di kota besar yang infrastrukturnya sudah mapan,\" kata Pratama Persadha kepada ANTARA, Kamis malam, ketika merespons keinginan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menggelar pemilihan umum (pemilu) secara elektronik.Dengan demikian, kata Pratama, akan berbahaya dan berisiko besar bila penerapan e-voting langsung secara nasional pada Pemilu Serentak 2024. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus secara bertahap terlebih dahulu.Selain itu, lanjut dia, perlu memikirkan teknis e-voting mau model seperti apa, apakah langsung dari smartphone atau harus lewat tempat pemungutan suara (TPS) khusus.Di Amerika Serikat, misalnya, masih menyediakan tempat khusus untuk e-voting. Sementara itu, di Estonia, pemilu elektronik di negara tersebut terdiri atas voting lewat mesin elektronik khusus, yang disiapkan oleh pemerintah setempat, dan voting secara remote lewat internet dengan personal computer (PC) serta smarphone.Pada masa pandemi ini, kata Pratama, kebutuhan e-voting telah bergeser ke voting secara remote lewat internet, bisa dengan PC maupun smartphone pemilih. Hal itu lebih rumit dan membutuhkan pengamanan sistem yang lebih advance, tambahnya.\"Kapan e-voting bisa dilaksanakan di Indonesia?\" Pratama menjawab, \"Semua itu tergantung pada bangsa ini mau menyiapkan model e-voting seperti apa dan sejauh mana kota yang akan melakukan uji coba siap secara infrastruktur.\"Akan tetapi, menurut dia, pada prinsipnya bisa, hanya secara regulasi di DPR akan memakan waktu lama meski terkait dengan teknis teknologinya sebenarnya tidak menghabiskan banyak waktu.Pratama lantas menyebut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki teknologi e-voting. Bahkan, pada tahun 2019 sudah diimplementasikan di 981 pemilihan kepala desa (pilkades) di Tanah Air.Namun, kata dia, sistem yang dikembangkan BPPT adalah e-voting di lokasi TPS, yang secara fungsi menghilangkan surat suara dan mempercepat hitungan karena tidak ada hitung manual. Model itu nantinya bisa dilengkapi dengan teknologi voting via internet.Menurut Pratama, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk e-voting, antara lain, regulasi terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).\"Jangan sampai nanti ini menjadi celah digugat dan hasil e-voting malah dibatalkan. Jadi, dari sisi UU harus clear lebih dahulu,\" kata Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC itu. (Sof/ANTARA)
Masyarakat Jangan Gentar Lawan Mafia Minyak Goreng
Jakarta, FNN. Ketua DPP Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (Pandawa Nusantara) Hendi Saryanto mengatakan masyarakat jangan gentar menghadapi mafia minyak goreng di Indonesia.\"Untuk mengatasi mafia itu, kita harus bangun kemandirian dan produktivitas masyarakat. Sebelum kelapa sawit datang, nenek moyang kita sudah membuat minyak kelapa,\" kata Hendi dalam diskusi yang digelar Jakarta Journalist Center (JJC) secara daring di Jakarta, Kamis.Diskusi itu bertajuk Kupas Tuntas Amannya Minyak Goreng untuk Rakyat. Diskusi ini mengangkat fenomena minyak goreng curah di pasaran masih langka usai Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Diduga ada mafia yang bermain, sehingga keberadaan minyak goreng di pasaran semakin langka.\"Minyak goreng bukan bahan pangan, langkanya minyak goreng ini bukan suatu kesulitan, tapi tantangan yang dapat dijadikan peluang,\" katanya.Minyak kelapa, ujar Hendi, menurut penelitian juga lebih sehat dibandingkan minyak sawit. Dengan memanfaatkan kelapa sebagai bahan baku minyak goreng, secara tidak langsung juga berdampak pada kemakmuran petani.\"Kenapa kelapa, karena stok kelapa di seluruh tumpah darah Indonesia ini melimpah. Kita bikin petani kelapa untung, karena selama ini harga kelapa terlalu rendah,\" ujarnya lagi.Hendi meminta keterlibatan milenial juga dapat berperan penting dalam melawan mafia minyak goreng. Karena milenial memiliki cara yang kreatif dalam menghadapi setiap masalah.\"Salah satu cara mengejek mafia minyak goreng, kita suruh milenial videokan saja dengan angle yang menarik. Di video, mereka dapat mengatakan \'Nih emak gue bisa bikin minyak goreng sendiri\', semacam itu,\" katanya pula.Pada sisi lain, Dosen Fakultas Teknik Uhamka ini juga menyebutkan, Kementerian Perdagangan harus berbenah dalam menghadapi persoalan minyak goreng ini. Jangan sampai kebutuhan di dalam negeri belum terpenuhi, tapi justru mengekspor minyak goreng ke luar negeri. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Harus Kuatkan Komitmen Atasi Pelanggaran HAM Berat, Desak ELSAM
Jakarta, FNN. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mendesak Pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.“Tepat di Hari Internasional atas Kebenaran dan Martabat Korban ini, Indonesia perlu memperkuat kembali komitmen politiknya untuk benar-benar serius menuntaskan keseluruhan agenda transisional,” kata Wahyudi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ia memandang pengungkapan kebenaran sebagai hal yang sangat esensial untuk memenuhi hak-hak korban lainnya, seperti hak untuk tahu, hak keadilan, hak atas pemulihan, jaminan kepuasan, dan ketidakberulangan.“Pengungkapan kebenaran telah dimandatkan TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional,” ujar dia.TAP MPR ini memberi mandat untuk membentuk Komisi Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ketetapan ini meletakkan pengungkapan kebenaran sebagai salah satu agenda reformasi.Setelah agenda yang coba dibangun melalui UU KKR dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006, agenda-agenda hukum dan kebijakan lain yang mengarah pada pengungkapan kebenaran dewasa ini belum nampak serius, kata Wahyudi.“MK sebenarnya telah memberikan sejumlah alternatif, selain membentuk kembali UU KKR, disarankan pula pembentukan kebijakan politik di tingkat kepresidenan tentang pengungkapan kebenaran,” katanya pula.Menimbang situasi tersebut, Wahyudi mendorong Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat.“Pemerintah dapat memulai langkah tersebut dengan menginisiasi pembentukan tim kepresidenan yang diberikan mandat dan wewenang untuk melakukan proses pengungkapan kebenaran,” kata dia.Lebih lanjut, pengungkapan kebenaran ini kemudian menjadi pijakan untuk pengakuan nasional dan permintaan maaf kepada korban dan keluarganya, termasuk untuk ditindaklanjuti dengan pemenuhan hak atas pemulihan.“Presiden Jokowi juga harus memastikan Jaksa Agung segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat,” kata dia lagi.Kemudian, Wahyudi juga meminta kepada Pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah pemulihan yang menyeluruh, baik secara material maupun immaterial, ekonomi, fisik, maupun psikis bagi korban dan keluarganya. “Mengacu pada proses pengungkapan kebenaran dan mekanisme penyelesaian lainnya yang dilakukan,” ujar Wahyudi pula. (Sof/ANTARA)
Tak Kuasa Tangkap Mafia Minyak Goreng, Jokowi Malah Temui Petani Sawit
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti aksi Presiden Jokowi yang menemui petani sawit di tengah isu gejolak harga minyak goreng usai stok kembali melimpah di pasaran. Rocky Presiden Jokowi memilih menemui petani sawit karena tak mampu menghadapi kekuatan mafia minyak goreng. “Poin kita adalah kekacauan koordinasi dan ketidakmampuan konseptual dari presiden, membuat seluruh reaksi istana seperti itu. Jadi, hal yang tidak pada tempatnya, seolah-olah presiden mau kasih sinyal peduli pada petani sawit. Masalahnya bukan di situ, masalahnya ada pada pemain-pemain besar,” katanya kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis, 24 Maret 2022. Ada lagi kata Rocky, polisi bilang tidak ada mafia penimbunan, tetapi menterinya sendiri mengatakan tak mampu hadapi mafia. “Kacau sekali. Kekacauan ini diintai oleh oligarki peluang-peluang untuk membantarkan segala macam dukungan. Dan ini menakutkan presiden. Jadi kalau dukungan oligarki dicabut dalan 2 hari ini, kekuasaan langsung runtuh, karena semua rahasia bisa dibuka. Perseteruan politik sebentar lagi akan terjadi,” katanya. Rocky Gerung mengatakan, Mendag Lutfi tampak telah menyerah dalam menghadapi mafia minyak goreng sehingga akhirnya \'lempar handuk\' atas persoalan tersebut kepada Presiden Jokowi. \"Bayangkan misalnya, Saudara Menteri dia sebetulnya udah lempar handuk dan minta Jokowi sebagai bosnya itu atasi persoalan, kalau nggak dia dipermalukan terus,\" kata Rocky. Rocky Gerung juga menungkapkan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tak mampu mengundurkan diri dari jabatannya karena telah menjadi \'proxy\' dari para mafia minyak goreng di Indonesia. \"Kalau dia minta mundur, dia mesti ditekan lagi supaya \'Jangan mundur, karena Anda adalah proxy kami di kabinet\', kira-kira begitu jalan pikiran pemain-pemain utama sawit ini kan?,\" ujarnya. Mantan pengajar filsafat Universitas Indonesia (UI) itu juga mengatakan, Mendag Lutfi saat ini sedang masuk dalam jebakan mafia minyak goreng, sehingga apapun keputusannya akan menjadi masalah tersendiri. \"Jadi sebetulnya, saudara Lutfi itu akhirnya masuk dalam jebakan oligarki tuh. Kalau dia mundur itu berarti akan banyak komplikasi, dan kalau dia tetap bertahan juga dia akan ditekan oleh publik,\" katanya. Di sisi lain, Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi seolah tidak peduli dengan kondisi Mendag Lutfi yang terkena perangkap oligarki, dalam hal ini mafia minyak goreng. Filsuf asal Manado itu berpendapat, seharusnya Presiden Jokowi meminta Mendag Lutfi mundur atau mempersilahkannya mengundurkan diri. \"Sementara Pak Jokowi nggak peduli soal itu tuh. Kan sebetulnya kalau ada kewarasan dalam politik Istana, ya panggil aja Saudara Lutfi itu supaya minta dia mundur atau dia mundur sendiri,\" ujar dia. Meski demikian, dia juga menilai bahwa jika Mendag Lutfi mengundurkan diri, seolah-olah kesalahan hanya ada di pihak yang bersangkutan, walaupun dia menilai bahwa Mendag Lutfi nantinya akan membongkar kesalahan Presiden Jokowi jika mengundurkan diri. \"Mungkin dia merasa kalau dia mundur sendiri, seolah-olah dia yang bersalah kan? Padahal sebetulnya, dia mau kasih sinyal bahwa Pak Jokowi lebih paham masalah ini, dia serahkan problemnya pada presidennya untuk selesaiin mafia ini,\" ucapnya. Mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang menganggap mafia minyak goreng sulit dikendalikan, Rocky Gerung menegaskan bahwa banyak dokumen yang membuktikan bahwa Jokowi itu diasuh oleh oligarki berdasarkan persepsi publik. \"Tetapi kemudian presiden menganggap mafia itu susah (dikendalikan), karena banyak dokumen yang bisa menunjukkan bahwa Jokowi diasuh oleh mafia ini, kira-kira begitu jalan pikiran publik, bukan kita menuduh,\" kata dia. Terakhir, Rocky Gerung juga berpendapat bahwa Presiden Jokowi menemui petani sawit hanya sebagai bentuk \'pencitraan\' bahwa seolah-olah mampu menguasai isu minyak goreng yang meresahkan publik dalam beberapa waktu terakhir. “Ini seperti kata Cicero, otempora omores juga yakni, kedaaan jadi memburuk semua,” paparnya. Atas dasar tersebut, dia menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi sudah tak lagi mampu menghadapi mafia minyak goreng karena mereka adalah penguasa pemerintahan yang sesungguhnya. \"Kenapa Pak Jokowi tidak mampu untuk menghadapi mafia? Ya satu-satunya keterangan, mafia itu justru di atas Jokowi yang disebut dengan teori oligarki. Supaya terkesan bahwa Pak Jokowi menguasai masalah, dia pergi menemui petani sawit,\" tuturnya. (ida, sws)
Mahasiswa Temui Presiden Jokowi di Istana, Rocky Gerung: Mahasiswa Sekarang bukan Leader tapi Dealer
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pertemuan sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa eksternal yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/3). “Seluruh pemberitaan yang terjadi hari-hari ini merupakan akumulasi pembusukan. Kalau kita bayangkan abad pertama di Romawi, ada seorang lawyer dan negarawan, waktu itu dia mengamati keadaan Roma yang makin memburuk melihat kebejatan kemanusiaan dan kedunguan anak muda semacam itu, dia bilang begini dengan satu kalimat yang sering kita kutip o tempora o mores artinya “waktu mengalir dan kelakuan memburuk,” katanya dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis, 24 Maret 2022. Apa yang terjadi di Roma 2000 tahun yang lalu, sekaramg terjadi pada negara kita. “Hari ini kita mengalami itu, karena tidak ada moralitas dan tidak ada patokan politik. Jadi kalau ada anak muda bertemu presiden dan memuji muji presiden, itu namanya o tempora o mores,” katanya. Sementara di sisi lain, anak mudah seperti Haris dan fatia sedang bekelahi dengan kekuasaan. “Ini terlihat yang disebut dengan Cipayung Plus, plusnya apa? Kalau integritas jelas tidak ada plus, karena tidak ada tradisi mahasiswa berkunjung kepada kekuasaan, lalu pulang dengan muka ceria. Mungkin lagi pesta-pesta mereka,” paparnya. Rocky layak curiga terhadap mahasiswa yang berkunjung pada presiden saat kodisi genting. “Mahasiswa itu seharusnya ambil jarak dengan kekuasaan, kalau tidak, orang akan curiga. Plusnya pasti plus sesuatu. Bisa proyek, bisa apa saja. Pembususkan politik tidak bisa dicegah. Jadi yang tadinya kita harapkan jadi leader malah jadi dealer. Jadi Cipayung Plus itu betul-betul dealer, ya nyalo sebetulnya. Mahasiswa seharusnya melihat kekuasaan dengan kacamata etis dan kritis,” tegasnya. Menurut Rocky, kunjungan sekelompok mahasiswa ke istana, tampaknya memang diinginkan oleh para mahasiswa itu. “Seluruh poin sesungguhnhya mereka memang ingin ketemu pejabat. Mahasiswa pakai jaket supaya terlihat sparta, bukan mental mengensur-endus. Itu bukan tradisi mahasiswa,” tegasnya. Diakui Rocky, dalam teori ilmu politik, memah ada kelompok semacam ini. “Kekonyolan itu memang ada. Bisa jadi besok akan ada berita ternyata kelopmok Cipayung Plus akan berkemah juga d IKN. Lalu ada pernyataan pers. Aka ada sejumlah liter air dan tanah yang akan dibawa sebagai simbul,” paparnya. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama menyampaikan, ada 12 organisasi kemahasiswaan yang menjadi anggota Kelompok Cipayung Plus, dan hadir menemui Jokowi. \"Kami kelompok Cipayung Plus terdiri dari 12 organisasi, saya dari HMI, PMII, GMKI, PMKRI, GMNI, Hikmahbudhi, KMHDI, Hima Persis, PII, IMM, LMND, dan KAMMI. Hari ini kami melakukan audiensi dengan Pak Presiden (Jokowi),\" ujar Raihan dalam keterangan pers usai audiensi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/3). Hal pertama yang disampaikan Raihan dkk adalah terkait program Cipayung Plus yang diberi nama Rumah Kebangsaan. Raihan menerangkan, program ini merupakan suatu program andalannya di periodesasi kali ini untuk tetap menjaga, merawat, persatuan dan kesatuan Indonesia. \"Karena Indonesia sangat beragam, berbagai macam latar belakang agama, ideologi, suku bangsa akan tetap kita rajut dalam satu kesatuan. Dan rumah kebangsaan merupakan satu bentuk upaya kami untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas anak-anak muda terutama di bidang ekonomi kreatif maupun hilirisasi,\" kata Raihan. \"Dan harapannya muncul bibit-bibit, tunas-tunas muda nanti ke depan yang siap menopang pembangunan perjalanan bangsa kita ke depannya,\" sambungnya. Hal kedua yang dibicarakan Kelompok Cipayung Plus bersama Jokowi, disebutkan Raihan adalah dukungan pihaknya terhadap pembangunan ibukota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. \"Tadi telah kami sampaikan, dan kelompok Cipayung Plus berkomitmen untuk membersamai program ini agar pemindahan ibukota baru bisa berjalan baik dan tidak membuat malu, dan bisa menjadi prestasi, legacy presiden hari ini di mata dunia,\" tuturnya.Hal lainnya yang disampaikan Kelompok Cipayung Plus kepada Jokowi yakni terkait stabilitas harga bahan pokok hari ini, yang menjadi kegelisahan masyarakat. \"Alhamdulillah presiden menyambut baik. Dan kami berkomitmen untuk tetap memberikan kontribusi, sumbangsih pemikiran agar stabilitas harga bahan pokok tetap berjalan sebagaimana mestinya ke depan,\" harapnya. Lebih lanjut, Raihan mengaku sangat bangga dan terhormat bisa bertemu langsung dengan Jokowi, karena biasanya dia melihat pemimpin pemerintahan ini dari jauh seperti melalui media televisi atau media sosial. Tercatat, mereka yang hadir di istana adalah para ketua ketua umum dari 12 organisasi mahasiswa tersebut. (ida, sws)
Perlawanan Seniman Bandung
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan \"Saya tak peduli tanah milik siapa, tetapi saya tergerak hati bahwa yang dihancurkan adalah masjid\" demikian salah seorang seniman lukis Herru Prayogo menyatakan. Sebagai budayawan ia tidak bisa menerima hilangnya masjid yang kini berubah menjadi mini mart Indomaret. \"Saya ekspresikan sikap ini dengan lukisan\". Herru menjadi salah satu pelukis dalam aksi performance art di Jalan Cihampelas depan Indomaret tersebut. Sejumlah seniman menggoreskan aspirasi atau kegundahan hatinya dalam lukisan. Nuansa kelam kesedihan terasa dari berbagai coretan dalam kanvas. Herru Prayogo meski baru mengalami musibah kecelakaan di jalan namun memaksakan datang untuk melukis Masjid Nurul Ikhlas dalam mendung atau kegelapan judulnya \"Cagar Budaya yang hilang\". Herru Prayogo dikenal sebagai pelukis tercepat di Asia Tenggara. Untuk sebuah lukisan kompleks ia mampu melukis 5 atau 6 menit saja. Lain lagi dengan Asep Berlian, alumnus Seni Rupa dan Design ITB dan pernah mengikuti program Magister di Melbourne, dengan kostum hitam bertopeng dan berantai besi, ia melukis \"perlawanan\" atas penghancuran masjid Nurul Ikhlas Cihampelas. Di tengah lukisan Masjid Nurul Ikhlas, tergambar kumpulan orang dengan berbagai tulisan \"kembalikan masjid ummat\", \"kapitalis Bandung\", \"tangkap.. adili yang jual cagar budaya heritage Sunda\", \"ummat Islam marah\", \"merdekakan tanah pribumi\" dan lainnya. Asep Berlian yang pernah menjadi pelukis utama saat peringatan Asia Afrika dan memiliki pengalaman pameran di berbagai belahan dunia, merasa perlu meneriakkan suara keadilan melalui kanvas yang selalu menjadi sahabatnya. Mungkin baginya pemilik Indomaret adalah bagian dari \"kapitalis Bandung\" yang ia tulis. Entahlah. Yang pasti ia siap membela masjid cagar budaya yang secara brutal telah dihancurkan itu. Asep yang lain adalah Asep Kandang Wesi yang lebih dikenal dengan Asep KW. Lukisannya sangat bermutu, tidak \"kw\". Goresan pertamanya di kanvas performance art adalah tangan besar berkuku tajam, ada tetesan darah. Mengacak-acak masjid. Lalu ada jalan yang menggambarkan 7 Indomaret di Jalan Cihampelas . Berjarak pendek. Mungkin tangan besar berkuku dan berdarah adalah simbol dari keserakahan perusahaan ritel Indomaret. Seorang pemulung ikut dilukiskan. Menurut Asep, pemulung itu adalah sahabatnya yang senantiasa berbincang soal masjid Nurul Ikhlas dan Indomaret. Ada pelukis lain Bambang Harsito yang menuangkan dengan nuansa relijius. Kaligrafi yang menempatkan Allah di atas. Bahwa semua rencana manusia yang materialistis akan berhadapan dengan kehendak Ilahi Yang Maha Kuasa. Masjid yang dikaburkan ataupun dikuburkan dalam gambar, bukanlah akhir. Ada masa bahwa kebenaran akan terkuak dan tegak. Hadir dan menggoreskan Kang Bahar Malaka, seniman yang sering berada di Saudi. Seniman \"dadakan\" pun diberi ruang untuk berekspresi. Kolaborasi yang menghasilkan konklusi bahwa masjid dalam keadaan terkepung oleh tuduhan dan fitnah dari si penghancur. Termasuk pura-pura bodoh soal cagar budaya. Perda dan Undang-Undang yang dicoba untuk dilawan. Masyarakat Bandung dipastikan tidak akan tinggal diam. Seniman telah melakukan perlawanan. Painting is sharper than words--Lukisan lebih tajam daripada perkataan. (*)
Kapolri: Pengungkapan 1,19 Ton Sabu Pangandaran Selamatkan 5 Juta Jiwa
Bandung, FNN - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan penangkapan upaya penyelundupan sabu seberat 1,196 di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menyelamatkan 5 juta jiwa lebih dari penyalahgunaan narkotika. Kapolri menjelaskan bahwa jutaan orang yang terselamatkan itu jika diasumsikan satu gram sabu dapat dikonsumsi oleh lima orang. \"Kita saat ini telah menyelamatkan kurang lebih 5.950.000 orang dari bahaya penyalahgunaan narkotika,\" kata Listyo di Pusat Pendidikan Intelejen Polri, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis. Selain itu, lanjutnya, sabu seberat 1 ton lebih itu memiliki nilai Rp1,43 triliun apabila berhasil diedarkan. Dengan asumsi, kata dia, satu gramnya dijual dengan harga Rp1,2 juta. \"Saya minta ini terus diberantas dari mulai hulu sampai hilir. Saya juga minta seluruh kapolda, kapolres kalau ada anggota yang terlibat, pecat dan pidanakan dan berikan hukuman maksimal,\" kata Listyo. Dari pengungkapan itu, ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima orang tersangka itu, kata dia, berinisial SA (33), HM (41), HH (39), AH (38), dan M (20) yang merupakan warga negara Afganistan. Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat menggagalkan upaya peredaran sabu di pantai yang berada di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (16/3) pukul 14.00 WIB. Sabu itu ditemukan terbungkus dalam karung dengan kondisi disembunyikan di sebuah perahu nelayan. Sabu itu diduga dikirim melalui jalur perairan pantai selatan Jawa Barat. (mth/Antara)
POPULER
