ALL CATEGORY
Ketika IKN Menjadi Olok-olok Dunia
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan AMBISI ingin pindah Ibukota Negara ke Penajam Kaltim bukan saja menjadi gonjang-ganjing di dalam negeri tetapi juga menjadi olok-olok tajam di luar negeri. Di dalam negeri memang mendapat penentangan keras. Dari kritik aspek historis, studi kelayakan, keamanan, hingga keuangan dan bahkan mistisisme. Terakhir dilakukan uji maretiel UU IKN kepada Mahkamah Konstitusi. Hengkangnya investor potensial Jepang yang menarik kembali komitmennya dipastikan membuat dampak psiko-ekonomik besar terhadap investor asing lainnya. Saudi maupun China masih dalam tahap janji dan membingkai harapan. Opsi \"edarkan kencleng\" dilempar Kepala Otorita yang tentu saja menjadi bahan tertawaan. Di media luar negeri juga olok-olok dan skeptisme ditulis secara tajam sebagai efek dari batalnya investasi SoftBank Jepang sebesar US 32,5 Billion. Tulisan Abhioday Sidodia di TFI Global menarik dengan judul \"Indonesia wants to build a new capital city. Problem is, it doesn\'t have money\". John Mc Beth dalam Asia Times menyatakan \"Indonesia\'s new capital on shaky financial ground\". Aljazeera mengangkat tulisan Aisyah Llowellyn \"Crowdfunding a capital : Indonesia is unusual pitch raises eyebrows\". Ambisi ingin pindah Ibukota negara ternyata dimodali \"teu boga duit\" atau \"doesn\'t have money\". Bak orang miskin yang banyak keinginan. Ketika mengalami kegoyahan finansial \"shaky financial ground\" sudah pasti kegagalan di depan mata. Apalagi dengan cara tidak lazim, urunan masyarakat \"unusual pitch\" maka dunia pun ikut tersenyum melihat kebodohan ini dengan mengangkat alis \"raises eyebrows\". Hadeuh. Luhut dan Jokowi mulai bingung atas kemungkinan mangkrak bahkan gagal proyek yang tidak pakai fikiran cerdas ini. Atau program ini memang sekedar nasehat dukun? Untuk menghibur diri nampaknya perlu mengupload foto \"mesra\" dengan Pangeran Salman atau Xi Jinping seolah-olah dana akan membanjir dari Saudi atau China. Padahal Luhut dan Jokowi lupa bahwa itu masih janji dan kalau kebanjiran pun artinya dapat menenggelamkan. Masalahnya Jokowi, Luhut dan konco-konco lainnya itu masa jabatannya tinggal dua tahun. Sementara investor saat ini \"kagak punye\" atau \"belom ade\". Tahapan kini mungkin baru komat kamit dan jampe-jampe. Diprediksi 2024 belum apa-apa baru urug-urug atau menyelesaikan permasalahan lahan. Suku Dayak saja masih minta referendum. Jokowi selesai masa jabatan, maka ambisi IKN juga selesai. Nanti prioritas bukan masalah pindah Ibu Kota Negara lagi tetapi membenahi hutang jor-joran Pemerintah dan menstabilkan kehidupan ekonomi, hukum, dan politik. Mungkin saja sibuk juga untuk membongkar kolusi dan korupsi rezim Jokowi. Mengubah dari moto \"negara adalah aku\" menjadi \"negara harus memenjarakan kamu\". Al Jazeera mengutip pandangan Sri Murlianti, dosen Universitas Mulawarman mengenai program urunan \"crowdfunding\". Menurutnya \"It\'s hard enough for people to buy cooking oil and other basic necessities, and now they are going to be asked to pay for the new capital too? It\'s a mess\". Ya berantakan! Memalukan agenda pindah IKN nyatanya tanpa perhitungan yang matang dan terlebih tanpa persetujuan rakyat secara keseluruhan. Pindah IKN lebih pada kemauan dan kepentingan oligarki semata. Untuk proyek besar tanpa melibatkan partisipasi rakyat dijamin bakal mengalami kegagalan. Rakyat akan masa bodoh atau tidak mau tahu. Rakyat yang masih mengalami berbagai kesulitan belum merasa perlu akan pindahnya IKN. Undang-Udang diketuk buru buru dan sembunyi sembunyi. Jokowi \"ngebet\" ingin punya istana baru seperti anak kecil yang perlu \"ngebela-belain\" dengan bikin kemah-kemahan segala. Badut. Sementara itu dunia ikut geli dalam mengikuti. Ada yang senyum dan adapula yang ketawa-ketiwi. Ah, Jokowi..Jokowi. You really can\'t manage your country, sir. Bandung, 7 April 2022
Jika Jokowi Turun, Pemerintah Dikendalikan Triumvirat
Jakarta, FNN - Hari ini sesungguhnya seluruh teori dan kapasitas negara sudah selesai. Dalam situasi seperti ini Mahkamah Konstitusi bisa berinisiatif mengeluarkan yudisial eksibisme. “Inti kita saat ini bahwa seluruh teori dan kapasitas negara sudah selesai dan kita mesti bersiap-siap mencari tokoh-tokoh yang bisa menuntun dalam waktu sementara sebelum Sidang Istimewa MPR untuk mengganti dan memilih Presiden baru,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 06 April 2022. Rocky menegaskan hal itu tujuannya agar situasi tidak berantakan dan lebih parah. “Jadi siapa kira-kira yang bisa memastikan bahwa dua minggu ke depan nggak ada kerusuhan-kerusuhan sosial. Itu artinya, kita musti melihat apa hukumnya kalau Presiden Jokowi dipaksa turun oleh ekonomi, bukan dipaksa turun oleh rakyat,” paparnya. Oleh karena itu kata Rocky harus disiapkan teori: pertama, pergi pada konstitusi yang mengatur triumvirat yang akan menguasai sementara pemerintah sementara. “Triumvirat, misalnya ada Pak Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Dari tiga profil itu, Prabowo yang paling punya profil memerintah. Kan dua menteri yang lain rendah legitimasinya,” tegasnya. Rocky menyarankan untuk selanjutnya diperlukan tokoh publik seperti: Pak Amin Rais, Pak SBY, Yusuf Kala datang lagi. Sebaiknya istana berpikir seperti itu, tidak usah miikir rumit-rumit lagi buat ngumpulin big data baru. “Jadi ini mengandalkan big data, sementara big problem enggak ngerti. Kita senang-senang aja. Kekacauan itu memang diperlukan oleh sejarah untuk pembaharuan,” paparnya. Rocky menegaskan, sebetulnya dalam keadaan semacam ini Mahkamah Konstitusi bisa mengambil inisiatif yang biasa disebut yudisial eksibisme, memberikan interpretasi. Sebab kekacauan ini terjadi pada eranya Pak Anwar Usman - yang bakal menjadi iparnya Pak Jokowi - itu. “Justru dia bisa berperan kasih tahu pada calon iparnya bahwa konstitusi kita bilang bahwa dalam keadaan semacam ini, harus dihentikan isu perpanjangan kekuasaan,” tegasnya. Dalam keadaan semacam ini Rocky menyarankan pemerintah agar mengambil langkah strategis yaitu mengubah kabinet dengan memasukkan tokoh-tokoh lain yang lebih baik. “Kalau Mahkamah Konstitusi otaknya bagus, bisa kasih itu, semacam assessment konstitusional. Karena keadaannya darurat. Bahkan MK bisa bilang, ini pradarurat, maka MK bisa kasih nasehat. Tetapi kita enggak tahu apakah calon ipar bisa kasih nasihat,” paparnya. (ida, sws)
Hakim Vonis Munarman 3 Tahun Penjara dalam Perkara Terorisme
Jakarta, FNN - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dalam perkara tindak pidana terorisme yang menjeratnya.\"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 tahun,\" kata majelis hakim PN Jakarta Timur saat membacakan vonis terhadap terdakwa Munarman di Jakarta, Rabu.Pada sidang tersebut, majelis menyatakan terdakwa Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme.Vonis tersebut jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang sebelumnya, yakni 8 tahun penjara.Pada sidang sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Munarman 8 tahun kurungan penjara. JPU menilai Munarman terbukti telah melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan aksi terorisme.Munarman telah melanggar Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Atas vonis tersebut, Munarman maupun JPU sama-sama mengajukan upaya banding. Mereka menyampaikan langsung kepada majelis hakim PN Jakarta Timur.Pada awalnya, sidang dengan agenda pembacaan vonis direncanakan pada pukul 09.00 WIB. Namun, baru dapat dimulai sekitar pukul 10.50 WIB karena adanya beberapa persiapan.Terkait dengan pengamanan, aparat kepolisian memasang kawat atau pagar berduri yang dipasang di sekitar pintu masuk PN Jakarta Timur. Hal tersebut guna mengantisipasi adanya gangguan yang bisa menghambat jalannya proses persidangan. (mth/Antara)
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Langkat Rp 572 Juta
Jakarta, FNN - Direktur CV Nizhami Muara Perangin angin didakwa menyuap Bupati Langkah sejumlah Rp572 juta terkait pekerjaan paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021.\"Terdakwa Muara Parangin angin selaku wiraswasta dan Direktur CV Nizhami memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp572 juta kepada Terbit Rencana Perangin angin selaku Bupati Langkat 2019-2024 karena Terbit Rencana Perangin angin selaku Bupati Langkat telah memberikan paekt pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021 kepada perusahaam milik terdakwa yaitu CV Nizhami, CV Sasaki dan perusahaan lain yang digunakan terdakwa,\" kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Zainal Abidin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu. Muara Perangin angin diketahui adalah kontraktor di wilayah kabupaten Langkat yang menggunakan tiga perusahaan miliknya, yaitu CV Nizhami, CV Balyan Teknik dan CV Sasaki.Sedangkan Terbit Rencana Perangin angin adalah anak ke-3 dari 6 bersaudara dan punya kakak kandung bernama Iskandar Perangin angin yang menjabat sebagai Kepala Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dan kerap dipanggil sebagai \"Pak Kades\".Terbit selaku Bupati Langkat memiliki orang-orang kepercayaan, yaitu Iskandar Perangin angin, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra dan Isfi Syahfitra yang biasa disebut \"Group Kuala\" untuk mengatur tender pengadaan barang dan jasa di kabupaten Langkat.Pada 2021, Muara Perangin angin mendapatkan paket pekerjaan penunjukan langsung di Dinas PUPR yaitu paket pekerjaan hotmix senilai Rp2,867 miliar; paket pekerjaan penunjukan langsung yaitu rehabilitasi tanggul, pembangunan pagar dan pos jaga, pembangunan jalan lingkar senilai Rp971 juta; serta paket pekerjaan penunjukan langsung yaitu pembangunan SMPN 5 Stabat dan SMP Hangtuah Stabat senilai Rp940,558 juta.Pada 17 Januari 2022, Muara menemui Marcos dan Isfi untuk meminta pengurangan \"commitment fee\" menjadi 15,5 persen dan disetujui oleh Iskandar sehingga total yang harus diserahkan oleh Muara adalah sejumlah Rp572.221.414 dan dibulatkan menjadi Rp572 juta.Muara menyerahkan uang sebesar Rp572 juta pada 18 Januari 2022 yang dibungkus plastik hitam kepada Ifi Syahfitra. Muara juga meneyrahkan uang sebesar Rp13 juta kepada Isfi dan menitipkan uang untuk disampaikan kepada M Azhar selaku pemilik CV Dharma Lestari sebesar Rp100 juta dan untuk Wanda Ginting selaku pemilik CV Kalimasodo sebesar Rp50 juta.Pada hari yang sama, Isfi dan Shuanda menyerahkan Rp572 juta kepada Marcos untuk diberikan kepada Terbit Rencana melalui Iskandar dan mereka diamankan petugas KPK beserta barang bukti uang.Atas perbuatannya, Muara diancam pidana dengan pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda minimal Rp50 juta maksimal Rp250 juta.Terhadap dakwaan tersebut, Muara tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). JPU KPK mengatakan akan mengajukan 30 orang sebagai saksi.Terbit Rencana Perangin angin diketahui juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia. Komnas HAM dan LPSK menduga ada praktik penyiksaan hingga perbudakan yang dilakukan Terbit. (mth/Antara)
Ketua DPR Minta Pemerintah Pastikan Penyaluran BSU Tepat Sasaran
Jakarta, FNN - Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja dan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tepat sasaran.\"Kami memberi apresiasi atas komitmen Pemerintah melanjutkan subsidi upah yang diberikan sebagai bantuan saat pandemi COVID-19. Pemerintah harus memastikan agar BSU diterima bagi mereka yang berhak menerimanya, sehingga alokasi anggaran pun bisa tepat guna,\" kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Dia juga meminta Pemerintah agar menyalurkan kedua program bantuan dana tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.Pemerintah memberikan BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan, yang akan disalurkan mulai April senilai Rp1 juta.Puan menilai subsidi upah itu dapat membantu para pekerja yang kesulitan secara ekonomi, khususnya akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah melakukan validasi terhadap data penerima.\"Hindari kesalahan saat verifikasi data. Jangan sampai ada pekerja, yang seharusnya menerima bantuan, jadi tidak masuk, karena kesalahan teknis dalam memasukkan data,\" tambahnya.Jumlah pekerja yang akan menerima subsidi upah tersebut direncanakan sebanyak 8,8 juta orang, dengan total anggaran sebesar Rp8,8 triliun. Program BSU juga akan diteruskan dengan skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).Puan meminta Pemerintah menjelaskan lebih lanjut tentang realisasi penyaluran subsidi upah dengan skema JKP tersebut.\"Apakah ini artinya penerima mendapat BSU melalui program yang ada di JKP atau tetap mendapat bantuan tunai seperti sebelumnya? Kami minta Pemerintah dapat memberikan penjelasan secara mendetail,\" katanya.Selain bantuan subsidi upah, Pemerintah juga menggelontorkan bantuan untuk pelaku UMKM senilai Rp600.000 per penerima. Bantuan itu diharapkan semakin menunjang pemulihan ekonomi nasional, kata Puan.\"Tentunya, teman-teman pelaku UMKM akan bisa memanfaatkan bantuan tersebut sebagai tambahan modal; dan kami berharap UMKM Indonesia bisa semakin bangkit kembali,\" ujarnya. (mth/Antara)
Norwegia Mengusir Tiga Diplomat Rusia
Jakarta - FNN. Norwegia memutuskan untuk menyuruh pulang tiga diplomat di Kedutaan Besar Rusia di Oslo yang telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan status diplomatik mereka, kata Kementerian Luar Negeri Norwegia pada Rabu.\"Bukan kebetulan pengusiran ini terjadi,\" kata Menteri Urusan Luar Negeri Norwegia Anniken Huitfeldt lewat pernyataan.\"Pengusiran tersebut terjadi ketika dunia dikejutkan dengan sejumlah laporan kejahatan pasukan Rusia terhadap warga sipil, terutama di Kota Bucha di luar Kiev. Dalam situasi ini kami memberikan perhatian khusus terhadap aktivitas Rusia yang tak dikehendaki di Norwegia,\" katanya.Otoritas Yunani juga meminta 12 diplomat Rusia untuk angkat kaki dari negara mereka sebagai tanggapan atas perang di Ukraina, seraya menyatakan mereka \"persona non grata\", kata kementerian luar negeri pada Rabu.Sejumlah negara seperti Italia, Swedia, Spanyol dan Denmark turut mengumumkan langkah serupa pekan (Sof/ANTARA/Reuters)
Jepang Mendorong Upaya Mewujudkan Emisi Nol Bersih di Indonesia
Jakarta - FNN. Pemerintah Jepang melalui Jakarta Japan Club (JJC) membentuk satuan tugas (Satgas) Karbon Netral untuk mendorong upaya mewujudkan emisi nol bersih di Indonesia.Dalam rangka mendukung pemerintah Indonesia mewujudkan target emisi nol bersih pada 2060, JJC membentuk Carbon Neutral Task Force (Satgas Karbon Netral) pada 11 April 2022 sebagai bentuk kontribusi dari perusahaan Jepang di Indonesia, menurut keterangan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Rabu.Di tengah maraknya tren global akan dekarbonisasi, minat terhadap dekarbonisasi juga meningkat di Indonesia. Pada 2021, pemerintah Indonesia menetapkan target emisi nol bersih 2060. Namun, saat ini pasokan energi di Indonesia masih bergantung pada bahan bakar fosil seperti batubara.Selain itu, pencapaian pertumbuhan ekonomi dan netralitas karbon di masa depan telah menjadi isu global, tak terkecuali di Indonesia, di mana setiap perusahaan Jepang ikut berupaya memberikan kontribusi dengan memanfaatkan teknologi dan pengalamannya.Untuk itu, dalam rangka berpartisipasi dalam percepatan transformasi energi di Indonesia, JJC sebagai wakil perusahaan Jepang membentuk satuan tugas netral karbon yang akan diketuai oleh Ketua JJC Corporate Department.Di dalam satgas itu, Badan Kerja sama Internasional Jepang (JICA), Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang (JETRO) dan lembaga pemerintah Jepang lainnya akan bertindak sebagai sekretariat, dan dengan dukungan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, JJC akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait upaya menuju emisi nol karbon di Indonesia.\"Pada masa yang akan datang, melalui berbagi informasi dengan sesama perusahaan anggota JJC, kami ingin mendorong perusahaan Jepang untuk ikut andil dalam program dekarbonisasi dan transformasi energi, serta akan berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia dalam rangka berkontribusi pada realisasi dekarbonisasi di Indonesia,\" kata Kedubes Jepang dalam keterangannya. (Sof/ANTARA)
Dari PPN hingga Pertamax Naik, CORE Prediksi Inflasi April 1 Persen
Jakarta - FNN. Pengamat ekonomi dari lembaga kajian CORE Indonesia memprediksi inflasi April meningkat menjadi 1 persen akibat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), harga Pertamax hingga kenaikan permintaan barang dan jasa selama Ramadhan.“Kalau saya melihatnya ada peluang inflasi itu akan berada di kisaran 1 persen secara month to month dan ini bahkan bisa lebih tinggi,”’kata ekonom Center of Reforn on Economics (CORE) Yusuf Rendy saat dihubungi di Jakarta, Rabu.Menurut Yusuf, selain kenaikan PPN menjadi 11 persen dan harga Pertamax menjadi Rp12.500 per liter yang berlaku mulai 1 April serta permintaan barang selama Ramadhan, masih ada peluang kebijakan lain yang akan diterapkan pemerintah yakni kenaikan harga Pertalite. Hal tersebut tentu menjadi salah satu penyebab adanya kenaikan inflasi di April dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.“Kenaikan di bulan April dibanding bulan sebelumnya akan cukup signifikan karena kalau kita lihat faktor-faktor pendorong itu relatif, banyak gitu ya,” ujarnya.Di saat yang bersamaan, lanjutnya, beberapa komoditas pangan seperti minyak goreng masih belum turun yang disebabkan oleh beragam faktor yang salah satunya gangguan pada alur distribusi.Terkait dampak kenaikan inflasi April, menurutnya, tidak akan berpengaruh kepada pendapatan masyarakat kelas menengah ke atas karena perekonomiannya yang lebih tangguh.“Yang menjadi catatan penting yang kelas menengah ke bawah, tentu Pemerintah perlu menyalurkan kompensasi bantuan dari kenaikan inflasi dan harga-harga pangan di bulan April,” tuturnya.Meski pemerintah telah memberikan bantuan berupa subsidi harga minyak goreng dan bantuan subsidi upah, menurutnya, masih ada jenis bantuan lain yang bisa diberikan Pemerintah seperti bantuan sosial tunai yang cukup potensial dalam mendorong daya beli terutama kelompok menengah ke bawah.“Apabila itu dilakukan maka tekanan inflasi terhadap daya beli itu bisa diminimalisir. Jadi apakah kemudian itu akan berdampak, sekali lagi akan tergantung dari kompensasi bantuan yang diberikan oleh pemerintah,” tutur dia. (Sof/ANTARA)
Minyak Goreng di Magelang Lebih Murah dari Semarang?
Jakarta - FNN. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sidak di Pasar Muntilan, Kabupaten Magelang, Rabu, menemukan harga minyak goreng curah lebih murah dibanding harga di Semarang.Ganjar awalnya tidak percaya bahwa harga minyak goreng curah di Magelang lebih murah dibanding di Semarang. Namun ketika seorang pedagang menunjukkan nota pembelian minyaknya dari agen, Ganjar baru percaya.Sebelumnya Ganjar melakukan sidak minyak goreng di Pasar Bulu Semarang. Di sana dia menemukan harga minyak goreng curah Rp20.000-Rp22.000 per liter.Saat ngobrol dengan sejumlah pedagang, Ganjar menemukan harga minyak goreng curah di Pasar Muntilan dipatok Rp15.500 per liter. Para pedagang mengaku membeli dari agen besar yakni Toko 15 dengan harga Rp12-13 ribu per liter.Seorang pedagang Titin mengatakan dirinya kulakan minyak goreng curah dari Toko 15. Ia juga bisa menunjukkan nota pembelian ke Ganjar bahwa harganya murah. \"Memang harganya segitu, kami jual Rp15.500 per liter. Tetapi memang stoknya tidak banyak,\" kata Titin.Ganjar mengatakan ada praktik bagus penjualan minyak goreng curah di Pasar Muntilan Magelang.Beberapa pedagang yang dia tanya, semuanya bisa mendapat bahwa harga minyak goreng curah sesuai aturan.\"Mereka ada tempat kulakan yang bagus sehingga harganya murah. Mereka ini bisa jualan Rp15.500. Jadi kalau nemu yang begini, ini contoh yang lumayan baik karena rata-rata sebagian warga dapat harga Rp20-22 ribu,\" katanya.Menurut dia praktik baik di Pasar Muntilan ini, akan dijadikan contoh bagaimana distribusi minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah ini. (Sof/ANTARA)
Transisi Energi Menjadi Penggerak Dalam Menciptakan Lapangan Pekerjaan
Jakarta - FNN. Program transisi energi yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk beralih dari energi fosil ke energi baru terbarukan dapat menjadi penggerak dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan sumber daya manusia merupakan hal mendasar dalam proses transisi energi. \"Mereka harus dipersiapkan dengan menggunakan pelatihan agar dapat berpindah dari energi fosil ke energi baru terbarukan,\" ujarnya dalam forum G20 bertajuk \'Ensuring People-Centred Transitions for All\' yang dipantau di Jakarta, Rabu. Saat ini, Kementerian ESDM telah memberikan pelatihan kepada para pekerja daerah dalam mengelola infrastruktur energi baru terbarukan dan konservasi energi. Dadan menuturkan bahwa transisi energi juga harus menciptakan lapangan pekerjaan dengan memastikan akses energi yang terjangkau kepada masyarakat. Dalam hal pengembangan komunitas, lanjutnya, Kementerian ESDM memiliki program pemberdayaan sumber daya manusia untuk generasi muda, di antaranya program Patriot Energi dan Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya (Gerilya). Kementerian ESDM telah mengirimkan sekitar 100 lulusan dari program pemberdayaan generasi muda ke desa-desa di Indonesia. Mereka kini telah mampu membuat perencanaan terkait pengembangan ekonomi desa melalui pemasangan pembangkit maupun pengembangan energi baru terbarukan. \"Program Gerilya ditargetkan mempromosikan pengembangan PLTS atap. Startup energi baru terbarukan untuk generasi muda juga sedang dikembangkan untuk meningkatkan investasi dan juga pengembangan energi baru terbarukan,\" jelas Dadan.Dalam peta jalan transisi energi, pemerintah berkomitmen untuk mencapai 23 persen energi baru dan terbarukan pada bauran energi di tahun 2025. Di akhir tahun 2021, bauran energi dari energi baru terbarukan telah mencapai sekitar 11,7 persen. Setelah tahun 2030, tambahan pembangkit listrik hanya dari pembangkit energi baru terbarukan. Mulai 2035, pembangkit listrik akan didominasi oleh energi terbarukan variabel dalam bentuk tenaga surya, diikuti tenaga angin dan arus laut pada tahun berikutnya. Hidrogen juga akan dimanfaatkan secara gradual mulai 2031 dan secara masif pada 2051. Kemudian tenaga nuklir akan masuk dalam sistem pembangkitan mulai tahun 2049. Dalam upaya mencapai target bauran energi baru terbarukan, Kementerian ESDM telah mengesahkan regulasi terkait PLTS atap dan menargetkan ada tambahan 3,6 gigawatt PLTS atap yang terpasang pada 2025. Pemerintah memastikan ekonomi akan tetap tumbuh meski Indonesia dihadapkan pada tantangan transisi energi yang menuntut penggunaan energi bersih dan teknologi modern dalam sektor industri, transportasi, hingga pembangkit listrik. (Sof/ANTARA)
POPULER
