ALL CATEGORY
Wamenlu Sebut Konflik Rusia-Ukraina Berpotensi Picu Deglobalisasi
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyebut konflik Rusia dan Ukraina dalam jangka menengah-panjang berpotensi memicu deglobalisasi dimana negara-negara di dunia tidak lagi mengandalkan rantai pasok dunia yang sebelumnya dianggap efisien.Hal tersebut dikarenakan sanksi yang dikenakan pada Rusia saat ini membuat negara-negara di dunia berpikir tentang potensi mereka terkena sanksi serupa di masa depan yang berdampak terhadap ketersediaan pangan dan energi.\"Dalam konteks itu, tentu masing-asing negara akan melihat kepada kemampuan secara nasional untuk melakukan proses produksi pangan itu sendiri, baik di dalam negeri maupun di kawasan,\" kata Mahendra dalam diskusi daring \"Konflik Rusia-Ukraina: Sanksi Ekonomi dan Implikasi Global, Regional, dan Lokal\", Kamis.Sementara itu, untuk memitigasi dan meminimalisir risiko dari pemblokiran Rusia dalam sistem pembayaran SWIFT, ia memperkirakan akan muncul sistem-sistem pembayaran internasional untuk mata uang di luar dolar dan euro.\"Ini akan melengkapi sistem pembayaran internasional berbasis dolar dan euro sehingga ada kemungkinan ke depan muncul langkah-langkah dedolarisasi,\" imbuhnya.Selain konflik Rusia-Ukraina, menurutnya saat ini juga muncul perang ekonomi dingin atau economic cold war antara Amerika Serikat dan China yang perlu diantisipasi ke depan karena bisa merugikan Indonesia dengan politik internasional bebas aktif yang harus memilih berpihak pada salah satu negara.Namun demikian, perang dingin ekonomi tersebut juga bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia.\"Di samping bisa bantu meredakan ketegangan dari ekonomic cold war itu, dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan juga kecepatan reformasi untuk iklim investasi, kita sebenarnya memiliki kesempatan cukup besar untuk melaverage kondisi politik kita bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,\" ucapnya. (mth/Antara)
Survei Prediksi Delapan Partai Lolos Ambang Batas ke Senayan
Jakarta, FNN - Lembaga Survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research memprediksi delapan partai politik di Tanah Air bakal lolos ke Senayan atau memperoleh elektabilitas di atas empat persen sebagai syarat ambang batas.\"Delapan partai politik diprediksi lolos ambang batas (parliamentary threshold), sedangkan beberapa partai terancam terpental dari Senayan,\" kata peneliti indEX Research Reza Reinald melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Hasil survei yang dilakukan lembaga tersebut menunjukkan sejumlah partai politik masih memiliki elektabilitas di bawah empat persen. Partai itu di antaranya PPP hanya meraih elektabilitas 2,1 persen dan PAN 1,5 persen.Sisanya adalah partai baru, yaitu Partai Ummat 1,2 persen dan Gelora 1,1 persen. Berikutnya ada Perindo 0,9 persen, Hanura 0,7 persen, PBB 0,4 persen, PKPI 0,3 persen, dan Berkarya 0,1 persen.Ia mengatakan partai yang mendukung pemilu ditunda elektabilitasnya naik 1,5 persen tetapi masih berjuang untuk menembus ambang batas agar bertahan di Senayan.Selain itu, indEX Research memaparkan partai-partai yang memuncaki elektabilitas. Posisi pertama ditempati PDIP dengan elektabilitas 17,5 persen, disusul Gerindra sebesar 13,0 persen dan Golkar 8,3 persen.\"PDIP, Gerindra, dan Golkar kembali menguasai tiga besar elektabilitas, sedangkan PSI menembus angka 6,1 persen,\" kata Reza.Menurut Reza, kenaikan elektabilitas Partai Golkar membuat posisinya kembali pada tahun lalu. Golkar sempat terancam oleh Demokrat yang mendulang lonjakan elektabilitas selama gonjang-ganjing KLB yang akhirnya gagal digulirkan.Tidak hanya itu, ditambah lagi dengan manuver Golkar yang mendorong perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Hal itu mendulang dukungan dari pemilih Jokowi, jelas dia.\"Selain Golkar dan PSI, kenaikan elektabilitas dialami oleh PKB 6,4 persen,\" ujarnya.Di antara partai-partai oposisi, hanya Demokrat yang mengalami kenaikan elektabilitas, yakni 5,4 persen, sedangkan PKS turun 4,8 persen.Survei dilakukan pada 21 hingga 30 Maret 2022 terhadap 1.200 orang yang mewakili semua provinsi dan dipilih secara acak bertingkat. Wawancara secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Untuk margin of error sekitar 2,9 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen. (mth/Antara)
Tren Kenaikan Minyak Goreng, Cabai, dan Telur Ayam Terus Berlanjut
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan terdapat tren kenaikan komoditas minyak goreng, cabai merah, serta daging, dan telur ayam ras segar, masih berlanjut pada April.“Ini tinjauan menggunakan dengan Big Data, sampai dengan kondisi 5 April kemarin, ada kecenderungan kenaikan untuk tiga komoditas ini,” kata Margo Yuwono dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.BPS mencatat harga minyak goreng pada awal April kembali melejit, meskipun rata-rata harga minyak goreng mengalami penurunan pada Maret 2022, bahkan menjadi lebih tinggi dari kondisi rata-rata pada Januari 2022.Kemudian untuk harga cabai merah, sejak Maret rata-rata harga cabai telah naik di pasaran dan masih bertahan hingga awal April dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan harga. Sedangkan harga daging dan telur ayam ras cenderung stabil dan tidak terlalu berubah signifikan.Margo menyampaikan minyak goreng menjadi penyumbang utama inflasi selama tiga bulan terakhir karena harga yang bergejolak akibat kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO). Secara rinci, inflasi minyak goreng pada Januari adalah 0,31 persen (yoy), Februari 0,20 persen (yoy) dan Maret 0,24 persen (yoy).Ia memprediksi ada potensi kenaikan inflasi pada April 2022 sebagai efek dari kenaikan komponen administered prices, yakni penyesuaian harga LPG non-subsidi per 27 Februari, lalu penyesuaian BBM jenis Pertamax per 1 April 2022, serta penyesuaian PPN menjadi 11 persen per 1 April 2022.“Ini tentu saja mempunyai potensi besar kepada kenaikan inflasi di April. Jadi ada demand yang polanya meningkat di puasa dan Lebaran serta ada kebijakan pemerintah yang berpotensi untuk terjadinya inflasi,” jelasnya.Lebih lanjut Margo juga menuturkan kenaikan inflasi akan berdampak terhadap penurunan daya beli dan menekan konsumsi masyarakat yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan beban pengeluaran masyarakat menengah ke bawah juga bertambah akibat kenaikan harga bahan pangan.“Pola konsumsi masyarakat sebagian besar porsi belanjanya itu ke makanan. Jadi kalau inflasi pangan tidak bisa dikendalikan bisa dipastikan golongan bawah akan tertekan kesejahteraannya,” ucap dia.Jika inflasi pangan berlangsung lama akibat berdampak ke kenaikan garis kemiskinan. Hal tersebut, kata dia, dikarenakan garis kemiskinan ditentukan oleh 74,05 persen makanan dan sisanya 25,95 persen non makanan. Sehingga jika inflasi pangan tinggi maka otomatis jumlah penduduk miskin bertambah. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Mengajukan 362 DIM Dalam Revisi UU PPP
Jakarta, FNN - Pemerintah mengajukan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) sekaligus berharap segara ada pembahasan bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.\"Berdasarkan substansi revisi UU PPP, Pemerintah sudah menyusun 362 DIM, dan kami berharap untuk segera dibahas,\" kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.Airlangga menyebutkan 362 DIM tersebut terdiri atas 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM diusulkan untuk dihapus.Diharapkan pula bahwa 210 DIM tetap yang diajukan pemerintah itu dapat disetujui DPR dan untuk DIM lain dapat dibahas bersama agar revisi UU PPP dapat segera selesai.\"Revisi UU PPP ini untuk perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga diharapkan prosesnya tidak lama karena ada kebutuhan pemulihan ekonomi akibat perkembangan geopolitik global,\" ujarnya.Ia menjelaskan bahwa Pemerintah dapat menerima penyempurnaan penjelasan asas keterbukaan untuk mengakomodasi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) yang dimuat dalam Pasal 5 ayat g.Selain itu, kata dia, Pemerintah setuju adanya batasan pengertian definisi metode omnibus yang dimuat dalam Pasal 1 (2a).\"Namun, kami mengusulkan agar dipindahkan menjadi di Pasal 64 ayat (1b) dengan pertimbangan metode omnibus tidak perlu didefinisikan dalam ketentuan umum untuk menampung kebutuhan hukum ke depan yang lebih lentur,\" katanya.Menurut dia, Pemerintah setuju adanya pelibatan analis hukum dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.Raker tersebut dipimpin Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Ida/ANTARA)
Pengesahan RUU TPKS untuk Kaum Perempuan di Hari Kartini
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini pada 21 April 2022.\"Secara khusus, pengesahan RUU TPKS akan menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini, mengingat banyak korban kekerasan seksual berasal dari kalangan perempuan,\" kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Dikatakan pula bahwa RUU TPKS akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI usai Badan Legislasi (Baleg) dan Pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tersebut pada pembahasan tingkat pertama pada hari Rabu (6/4).\"RUU TPKS akan dibawa ke pembicaraan tingkat kedua untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR terdekat. Selangkah lagi, buah dari perjuangan panjang ini akan terealisasi,\" kata Puan.Ia pun mengatakan bahwa RUU TPKS merupakan hasil kerja semua pihak dan menjadi bukti nyata negara hadir melindungi seluruh rakyat dari kejahatan seksual.\"Ini adalah hasil kerja keras semua elemen bangsa yang pantang menyerah memperjuangkan RUU TPKS. Teman-teman aktivis dari berbagai kalangan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pastinya seluruh lapisan masyarakat Indonesia,\" ucap Puan.Puan juga mengatakan bahwa pengesahan RUU TPKS merupakan bentuk komitmen bersama di antara DPR dan Pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak korban-korban kekerasan seksual yang selama ini terabaikan.Puan mengakui ikut mengawal RUU TPKS sejak masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).Ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang senantiasa berpartisipasi memperjuangkan RUU TPKS hingga titik akhir.\"Saya sadari pembahasan RUU TPKS diwarnai banyak dinamika sejak awal diusulkan pada tahun 2016. Pencapaian ini adalah keberhasilan seluruh bangsa Indonesia,\" ujarnya.Puan menyebutkan kehadiran UU TPKS nantinya menjadi wujud keberpihakan negara dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual.Selain itu, UU TPKS juga menjadi instrumen bagi negara dalam menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual serta melaksanakan penegakan hukum.\"UU TPKS pun akan menjadi payung hukum untuk merehabilitasi pelaku serta sebagai jaminan agar kekerasan seksual tidak kembali berulang dan yang pasti, sebagai pegangan dalam mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual,\" kata Puan. (Ida/ANTARA)
Kesejahteraan Nelayan Harus Menjadi Perhatian Bersama
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi berharap agar kesejahteraan dan keselamatan nelayan dapat menjadi perhatian bersama khususnya pemerintah, terutama dalam momentum Hari Nelayan Nasional.\"Nelayan sangat berjasa bagi kita semua, mereka berjuang melawan ombak di tengah lautan demi menghidupi keluarga dan mencukupi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, nelayan layak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah,\" kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan, pemerintah saat ini telah memberikan perhatian khusus kepada para nelayan Indonesia dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai.Namun hal itu menurut dia harus diikuti dengan pembekalan bimbingan teknis dan sosialisasi masalah aturan hukum yang berlaku di perairan domestik maupun internasional.\"Nelayan harus diberikan penyuluhan aturan hukum agar mereka dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nelayan Indonesia harus memiliki rasa cinta tanah air yang melekat di hati,\" katanya.Hal itu menurut dia agar para nelayan Indonesia tidak mudah tergoda dan dimanfaatkan para pihak asing yang sering mencuri ikan di Indonesia dengan mengelabui petugas keamanan dengan berbendera Indonesia.Politisi Partai Golkar itu juga meminta agar nelayan dapat bekerja secara legal dan tidak melakukan pelanggaran di laut internasional dengan melakukan illegal fishing (mencari ikan secara ilegal).Selain itu dia berharap para nelayan tidak mencuri ikan di negerinya sendiri untuk kepentingan pihak asing yang mengiming-iming kesejahteraan lebih tinggi. \"Kita harapkan tidak ada lagi nelayan Indonesia yang tertangkap di laut lepas karena melakukan illegal fishing,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Komisi PDP Tidak Akan Maksimal di Bawah BSSN
Jakarta, FNN - Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Doktor Pratama Persadha menilai penempatan Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDP) di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak akan maksimal.Pakar keamanan siber ini mengemukakan hal itu ketika merespons wacana penempatan Komisi PDP di bawah BSSN dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Komisi I DPR RI.\"Usulan tersebut muncul setelah adanya perbedaan pendapat antara Komisi I DPR RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan posisi Komisi PDP kelak,\" kata Pratama Persadha melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Kamis.Diungkapkan pula bahwa semangat kelahiran RUU PDP harus dibuat sangat powerful dan tidak ambigu sehingga berfungsi secara maksimal. Misalnya, untuk mengatur kewajiban bagi korporasi dan lembaga negara dalam mengamankan dan mengatur data pribadi masyarakat yang mereka kelola.\"Jadi Komisi PDP harus berada di posisi yang kuat dalam hierarki kenegaraan,\" kata Pratama yang juga dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).Pratama menegaskan bahwa Komisi PDP adalah ujung tombak UU PDP itu sendiri sehingga penempatannya harus di posisi setinggi mungkin agar bisa menjalankan amanah undang-undang dengan maksimal.Menurut dia, wacana menempatkan Komisi PDP di Kominfo saja sudah tidak proporsional, lalu muncul wacana dengan alasan jalan tengah untuk Komisi PDP di bawah BSSN, ini tidak lebih baik. Apalagi, BSSN baru terbentuk, kewenangannya juga belum maksimal.Ia memandang perlu memberi penguatan wewenang terhadap BSSN dalam mengamankan wilayah siber, bukan malah menambah tugas lembaga ini untuk mengurusi sengketa yang nantinya ada di Komisi PDP. Hal ini jelas melenceng jauh dari cita-cita perlindungan data pribadi.Dia mengatakan Komisi PDP adalah organisasi yang dibentuk atas dasar undang-undang, sedangkan pembentukan BSSN sendiri berdasarkan peraturan presiden (perpres). Dikhawatirkan ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari.BSSN, lanjut dia, perlu diperkuat kewenangannya untuk terus kawal keamanan wilayah siber Indonesia. Hal ini mengingat sepanjang pandemi COVID-19 silih berganti peretasan dan kebocoran data di lembaga negara, bahkan termasuk BSSN sendiri, kemudian di Kemenkes, Polri, dan lembaga negara lainnya.Oleh karena itu, kata Pratama, tidak bijak memberikan BSSN beban kerja yang bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yaitu persoalan data pribadi lewat Komisi PDP.\"Biarlah BSSN fokus pada hal teknis pengamanan siber, kewenangan koordinasi dan teknis yang perlu ditambah, bukan dengan menempatkan Komisi PDP di bawahnya,\" kata pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini. (Ida/ANTARA)
Pandemi Berpotensi Membunuh Negara
Maka pada 2024 mendatang, penting sekali untuk memilih Pemimpin yang kriterianya 3I. Imannya tinggi. Ilmunya tinggi. Imunnya tinggi. Orang yang sudah selesai dengan dirinya. Oleh: Dr. Tifauzia Tyassuma, Akademisi dan Pakar Epidemiologi DENGAN penemuan Metode Genetic Engineering, salah satu yang disebut oleh Gain-of Function di tahun 2007, kurang lebih penjelasannya: Penelitian gain-of function melibatkan suatu metode yang disebut reverse genetic, sebuah metode genetika molekuler, yang memungkinkan virus chimeric (virus buatan manusia, yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih fragmen virus), yang telah mengalami modifikasi urutan asam nukleat tertentu dalam gen melakukan evolusinya tak ubah seperti virus alami yang berkembang di alam (Tyassuma & Pasiak, Pandemi Pembelah Peradaban, 2022). Seperti saya sampaikan sejak Maret 2020: Pandemi ini tidak hanya berpotensi membunuh manusia. Pandemi ini juga berpotensi membunuh negara. Dan saat ini sudah mulai terjadi, dengan adanya Dampak multidimensional, yang saya sebut sebagai 5C: Coronavirus - Comorbidity - Catastrophy - Calamity - Chaos. Kerusakan Multidimensional dari aspek Kesehatan: peningkatan penyakit klinis (Comorbiditas) dan kehancuran Public Health Service; Kerusakan dalam berbagai aspek penting bagaikan puting beliung menghasilkan Catasstrophy: ekonomi, sosial, politik, tatanan kehidupan masyarakat; Calamity: bencana alam dan pangan yang tidak diantisipasi karena defisit keuangan negara dan ketidaksiapan rakyat; Chaos: kekacauan dan huru-hara yang memicu tindakan Barbarisme, Penjarahan, Kriminalitas, KDRT dan Kekerasan Sosial (KS). Pandemi sejalan dengan data sejarah yang termuat dalam Kitab Suci, terjadi berkali-kali dalam ribuan tahun. Contoh paling penting menjelang Kelahiran Rasulullah SAW pada 570 M, Mekkah hampir diserang pasukan gajah Raja Abraha, yang ditahan dan dibunuh oleh Pandemi akibat bakti Yersinia Pestis dan Virus Variola, yang dibawa melalui tanah kering oleh burung ababil. Selama 63 tahun Rasul SAW hidup pun, Pandemi masih melanda tanah Arab, yang dibawa Pasukan perang dan pedagang dari Eropa, Afrika, dan Cina, yang saat itu sedang berkecamuk berbagai pandemi. Dunia saat ini sedang diambang Perang Dunia III, menurut pendapat saya, sudah terjadi yang dimulai dengan senjata biologi dalam bentuk Pandemi COVI-19 yang menjadi pemicu dari PD III, yang ditandai dengan agresi Rusia ke Ukraine pada 24 Februari 2022, PD III adalah suatu keniscayaan. Bila melihat sejarah, selama abad 20, terjadi dua kali Perang Dunia, PD I pada 1914 dan PD II pada 1931. Sebelum terjadi PD II, Dunia dilanda Pandemi yang Hebat, yaitu Spanish Flu atau Flu Burung H1N1 pada 1918-1921, yang sudah menginfeksi 500 juta orang dan menewaskan 100 juta orang. Sepuluh tahun kemudian terjadilah PD II. Pada Abad 21 sudah berjalan 22 tahun, melihat pola Perang Dunia pada abad 21, maka Perang Dunia III tinggal tunggu waktu. Kali ini senjatanya berbeda: 1) Senjata Biologi dalam bentuk Virus; 2) Nuklir. Dampak dari Pandemi berupa krisis Multidimensional yang memicu Perang Dunia III, akan berlangsung kurang lebih 10 tahun. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mengalami double burden. Pemerintah yang lemah, dan Rakyat yang Lemah. Keduanya: Lemah secara Iman, Lemah secara Ilmu, dan Lemah secara Imun. Apa yang harus disiapkan: Mode Bertahan, dengan memperkuat 3I : Iman - Ilmu - Imun. Imunitas di sini bukan hanya imunitas kesehatan tapi juga Imunitas Ekonomi, Mental, Sosial, dan Spiritual. Ketiganya sangat penting untuk diperkuatkan, karena itu adalah kekuatan terakhir yang dimiliki suatu bangsa. Ketika Negara tidak punya Pemimpin yang kuat, negara harus punya Rakyat yang kuat. Perkuat Rakyat dengan 3I tadi. Maka pada 2024 mendatang, penting sekali untuk memilih Pemimpin yang kriterianya 3I. Imannya tinggi. Ilmunya tinggi. Imunnya tinggi. Orang yang sudah selesai dengan dirinya. Selama 10 tahun ke depan nanti, Rakyat Bertahan dengan Total Football. Catenaccio. Bertahan habis-habisan, dengan modal 3I. Masa itu gunakan untuk melakukan penguatan 5K: Kendali diri, Konsolidasi, Kolaborasi, Kohesi, dan Kerjasama. Indonesia harus Joint the Club. Indonesia sudah tidak bisa lagi jadi Non Blok. Memilih kekuatan mana yang akan dijadikan tempat merapat atau berlindung: Aliansi Australia, United Kingdom, United States (AUKUS), yaitu sebuah pakta keamanan trilateral antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat (AS). Atau dengan Aliansi Sosialis-Komunis Rusia-China-Korut. (*) Catatan: Tulisan berupa ringkasan materi yang disampaikan Dr. Tifauzia Tyassuma dalam GELORA Talks pada Rabu, 5 April 2022.
Anis Matta: Krisis Menuntut Lahirnya Kepemimpinan Baru
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menegaskan, krisis berlarut saat ini menyebabkan seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia mengalami kebingungan dan tidak berdaya, karena seolah tidak tahu bagaimana bersikap. Hal ini akan menyebabkan terjadinya krisis sosial yang besar dan menyebabkan terjadinya revolusi sosial di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. \"Disinilah kita mengingatkan pentingnya agama menjadi inspirasi untuk menyelesaikan persoalan di tengah krisis yang melanda dunia, dan karenanya krisis ini juga menuntut lahirnya kepemimpinan baru kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \"Ramadhan Tahun Ke-3 Dalam Suasana Krisis Berlarut, Apa Makna dan Pesan Islam\", Rabu (6/4/2022) petang. Diskusi ini digelar secara daring dan disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV ini, dihadiri narasumber Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas, Muballigh Nasional Haikal Hasan Baras dan Pakar Epidemiologi Klinis (Ahli Ilmu Penyebaran Penyakit) Ahlina Institute dr. Tifauzia Tyassuma Dunia saat ini, kata Anis Matta, dilanda berbagai krisis di antaranya pandemi, krisis ekonomi, hingga munculnya ancaman krisis pangan akibat dampak perang Rusia dan Ukraina. Dalam situasi kebingungan ini, negara-negara di dunia akan mengambil jalan pintas melakukan langkah-langkah represif untuk mempertahankan dirinya di tengah gelombang protes massa yang terus menerus datang. Situasi tersebut, tentu saja bisa menyebabkan disintegrasi sosial, dan khususnya pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. \"Dan saya kira juga termasuk Indonesia, termasuk ancaman disintegrasi teritorial,\" kata Anis. Menurut Anis Matta, agama tidak hanya bisa menjadi sumber inspirasi untuk menyelesaikan persoalan di level individu, melainkan juga pada level sistemik. Sebab, agama telah memberikan petunjuk jalan yang lurus dan terkoneksi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. \"Kita perlu melihat agama ini sebagai satu sumber inspirasi yang bisa menyelesaikan masalah ini bukan hanya pada level individu seperti Nabi Yusuf AS ketika sengaja berlapar-lapar supaya tetap bisa mengingat orang yang lapar. Tetapi juga melahirkan satu gerakan yang bisa menawarkan agama sebagai solusi bagi penyelesaian sistemik terhadap masalah yang sekarang kita sedang alami,\" kata ujarnya. Bagi Indonesia saat ini, lanjut Anis Matta, diperlukan seorang pemimpin baru yang kuat dan visioner, mampu mengelola krisis menjadi peluang. Karena krisis pada dasarnya adalah peluang dan tanda akan munculnya pemimpin baru. \"Jadi bukan dijawab dengan gerakan presiden 3 periode, karena itu kita ada persoalan visi kepemimpinan, Pemilu 2024 harus ada pemimpin baru. Dan kenapa saya memulainya dengan cerita Nabi Yusuf, karena beliau bisa menyelesaikan krisis ekonomi secara sistemik pada zamannya dan membuka jalan munculnya Islam sebagai pemimpin peradaban,\" tegas Anis Matta. Sedangkan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas berpendapat berbagai persoalan bangsa saat ini bisa diselesaikan dengan kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, akhir-akhir ini Pancasila kerap digunakan untuk memukul lawan dengan mengatakan lawannya sebagai tidak Pancasilais. Padahal yang menggunakan Pancasila untuk memukul lawan tersebut justru tidak Pancasilais. Mereka, kata Anwar, justru tidak mengamalkan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang seharusnya mendarah daging dan menjadi penentu dalam menentukan gerak dan ritme kehidupan. \"Negeri ini tidak dalam keadaan aman-aman saja. Oleh karena itu bagi saya timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan. Kembalilah kepada Pancasila dan hukum dasar yang ada di negeri ini secara murni dan konsekuen. Jadi jangan Pancasila itu hanya di bibir saja,\" kata Anwar. Ia mengajak semua pihak berkaca dan bersama-sama mengendalikan diri untuk tidak memperburuk situasi krisis saat ini. \"Dan acuan kita dalam mengendalikan diri kita adalah nilai-nilai dan semangat, serta jiwa yang ada di dalam Pancasila serta hukum dasar yang ada di negeri ini yaitu UUD 1945,\" kata Anwar. Sementara Mubaligh Nasional Haekal Hassan Baras berharap agar buku karya Ketua Umum Partai Anis Matta berjudul \'Pesan Islam Menghadapi Krisis’ bisa menjadi bahan diskusi di mana pun untuk mengatasi krisis berlarut saat ini. Buku tersebut memberikan berbagai solusi soal krisis dan kemimpinan, serta menganjurkan manusia untuk kembali kepada agama. Sehingga ia berpendapat buku ini perlu disebarluaskan di media sosial dan diviralkan agar bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat secara utuh. \"Apa yang disampaikan Pak Anis Matta dalam bukunya sangat signifikan sekali, saya sampai baca dua kali. Saya ingin buku ini dijadikan bahan bahan diskusi di mana pun. Ini solusi dari salah seorang anak bangsa yang sangat potensial, bisa menjadi solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan bangsa saat ini,\" kata Haekal Hassan. Pakar Epidemiologi Klinis dr. Tifauzia Tyassuma mengingatkan, bahwa pandemi Covid-19 ini masih akan berlangsung 7 tahun lagi, dan masih akan terus bermunculan varian-varian baru, bahkan virus baru. Namun, karakter dari virus Covid-19 tersebut, semakin lama akan melemah. \"Kondisi sekarang persis dengan kondisi 100 tahun lalu, ketika ada Flu Spanyol yang disebabkan virus H1N1. Kita akan menghadapi kondisi pandemi selama 10 tahun,\" kata dr. Tifauzia. Namun dia mengingatkan, dalam kurun 10 tahun ini, dunia akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya, yakni kemungkinan terjadinya Perang Dunia III, meskipun pandemi sendiri akan berakhir dan karakter virus Covid-19 cenderung melemah. \"Perang Dunia I dan II itu terjadi setelah ada kasus Flu H1N1. Dan sama-sama kita tahui, bahwa Coronavirus ini berasal dari Laboratorium di Wuhan, China. Kita juga dikejutkan ditemukannya Laboratorium Biologi di Ukraina yang dikatakan juga memproduksi Covid-19. Artinya apa, dalam 10 tahun ke depan ini akan banyak virus dan kuman patogen yang dilepaskan,\" ujarnya. Ahli Ilmu Penyebaran Penyakit Ahlina Institute ini menegaskan, hampir semua negara di dunia memiliki Laboratorium Biologi. Tidak hanya China atau Ukraina saja, tetapi Indonesia juga seperti Laboratorium Namru milik Angkatan Laut Amerika Serikat, yang akhirnya ditutup oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. \"Jadi untuk 10 tahun ini, kita tidak hanya menghadapi Coronavirus dan mutasi-mutasinya, tetapi juga kemungkinan virus baru atau kuman patogen lain yang mungkin akan dikeluarkan untuk meramaikan situasi,\" katanya. Virus baru atau kuman patogen tersebut, ungkap dr Tifauzia, akan menjadi senjata baru abad 21 yang dilepaskan oleh negara-negara yang memiliki keunggulan dalam bidang biologi. Tujuannya, untuk merusak tatanan dunia yang ada melalui Perang Dunia III agar terbentuk tatatan dunia baru. \"Jadi segenap komponen bangsa harus paham dengan persoalan yang fundamental ini. Sehingga perlu mengambil suatu tindakan multidemensi, sebab perang senjata virus dan kuman patogen akan menyebabkan kelaparan dimana-mana. Ini sangat berbahaya, apalagi Indonesia memiliki kepadatan penduduk,\" pungkasnya. (sws)
Tamasya Kota Inten
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Foto di atas adalah kota Inten sebelah utara dimana terdapat jembatan gantung yang aslinya disebut Engelse Brug, anno 1828. Indah. Belok kanan arah timur jalan ke SKA Beos. Lurus ke selatan arah ke Roa Malaka. Belok kiri ke arah barat jalan kaki 20 meter Warung Borong. Di sini dijual barang import dan lokal juga ikan-ikan segar. Dari sini ke utara jalan ke Pasar Ikan. Kota Inten disebut juga boom baru, karena boom lama yaitu Pelabuhan Sunda Kalapa Kali Adem diterjang rob. Sejak 1540 pindah ke Kota Inten dan Pasar Ikan yang ada Menara Miring. Namanya menara Syahbandar, karena makin lama makin miring disebut Menara Miring. ini dibangun 1530-an, tentu belum ada konstruksi beton. Di ujung selatan-timur Kota Inten disebut Kampung Daleman. Orang-orang Betawi elit seperti Ki Alang tinggal di sini. Ia yang menghadapi Jayakarta pada debat tahun 1610. Jayakarta yang minta pada Ki Alang mengajar monyetnya membaca kitab, Ki Alang.minta waktu tiga bulan. Dalam tenggat waktu tersebut Ki Alang melatih monyat gaya dan gerak gerik orang membaca. Pas jato tempo Ki Alang pertontonkan kebolehan monyet itu depan Jayakarta dan penonton. Penonton bertepuk, Jayakarta marah, baca kitab suaranya mana? Dulu Tuan tidak minta suara, kalau mau suara kasih saya waktu 30 tahun, kata.Ki Alang. Jayakarta seraya menghunus parang, usir Ki Alang dari pondoknya. Demikian petikan Hikayat Tumenggung Al Wazir. Hikayat ini diserahkan oleh ahli waris bernama Gebar Naman pada tahun 1920 kepada Volkslectuur. Besar kemungkinan penulis Al Wazir itu Ki Alang sendiri. Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa kaum Betawi tak minat dengan \"pangeran\" Jayakarta. Mesjid dibangun di kompleks Daleman, Kota Inten. Saya tak tau kenapa boom baru dinamakan Kota Inten. Mungkin maksudnya ini permata Jakarta. Kesan itu masih \"dapet\" kalau kita lagi di Kota Inten. Setelah melintas jembatan di selatan Kota Inten memasuki Roa Malaka. Roa artinya penanda. Ini hunian luas orang2 Melayu yang mulai migrasi ke Andunisi diperkirakan XIV M. Pada masa2 inilah ke-Melayu-an orang2 Betawi mengkristal. Sunda Kalapa sejak di Kali Adem sampai pindah ie Pasar Ikan dan Kota Inten tak pernah dikuasai orang luar, bahkan tidak VOC. Pengamanan Sunda Kalapa kuat, bahkan pada akhir abad XVI mereka sudah pakai senpi, senapan. Lu mau lawan? (*)
POPULER
