ALL CATEGORY
Erick Thohir: TelkomGroup Siap Jadi Tulang Punggung Ekonomi Digital RI
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan TelkomGroup siap berkolaborasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi digital Indonesia.\"TelkomGroup siap berkolaborasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi digital Indonesia,\" ujar Erick Thohir seperti dikutip dari akun resmi Instagram-nya @erickthohir di Jakarta, Kamis.Menteri BUMN itu menambahkan TelkomGroup juga siap membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi generasi milennial serta menjadi agen perubahan bagi BUMN dan Indonesia.\"Kita sebagai bangsa bisa membuktikan kepada bangsa-bangsa besar di dunia lainnya bahwa kita punya ekosistem sendiri, bukan ekosistem negara lain, tetapi ekosistem Indonesia,\" kata Erick Thohir.Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir optimis Leap dari TelkomGroup dapat menjadi nakhoda dalam pembentukan ekosistem digital.Erick Thohir mengapresiasi TelkomGroup dalam melakukan transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital terbaik di Indonesia serta membuka peluang dan kesempatan dalam mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Air.Menteri BUMN mengatakan dunia baru akan dihadapi, tantangan baru harus dihadapi, oleh karenanya Indonesia harus memiliki ekosistem dan peta jalan sendiri. Indonesia harus memastikan ekosistemnya yang menang. (mth/Antara)
Presiden Harap BLT Minyak Goreng Meringankan Beban Pedagang Kecil
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp300 ribu dapat meringankan beban pedagang, utamanya skala kecil seperti pedagang kaki lima (PKL).“Pagi hari ini saya datang ke Pasar Angso Duo di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka memberikan BLT Minyak Goreng sebesar Rp300 ribu yang kita harapkan ini bisa meringankan, menyubsidi masyarakat utamanya para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan,\" ujar Presiden Jokowi usai peninjauan Pasar Rakyat Angso Duo Baru, Jambi, Kamis, sebagaimana keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.Presiden mengatakan bantuan serupa nantinya tidak hanya diberikan di Provinsi Jambi, namun juga di seluruh provinsi di Indonesia.Presiden juga mengatakan kepada jajarannya untuk memastikan BLT minyak goreng dapat tersalurkan seluruhnya sepekan sebelum lebaran.\"Tadi sudah kita berikan dan kita harapkan tidak hanya di sini saja, nanti di seluruh provinsi di Tanah Air, BLT Minyak Goreng bisa segera disalurkan. Saya sudah minta sebelum Lebaran harus bisa diselesaikan, seminggu sebelum Lebaran,\" kata Presiden Jokowi.Bersamaan dengan pemberian BLT Minyak Goreng, Presiden Jokowi juga memberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) sebesar Rp1,2 juta. Kepada penerima BMK, Presiden menyampaikan agar bantuan tersebut bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha.\"Yang Rp1,2 juta silakan dipakai buat modal usaha, modal kerja, yang Rp300 ribu buat beli apa?\" tanya Presiden kepada para pedagang.\"Beli minyak goreng, Pak,\" ujar para pedagang menjawab pertanyaan Presiden Jokowi.Dalam kesempatan tersebut, selain memberikan BLT Minyak Goreng dan BMK untuk penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi juga membagikan Bantuan Langsung Tunai kepada para pedagang yang berjualan di pasar tersebut.Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan di pasar tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jambi Al Haris, dan Wali Kota Jambi Syarif Fasha. (mth/Antara)
Pemerintah Ajukan 362 DIM dalam Revisi UU PPP
Jakarta, FNN - Pemerintah mengajukan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) sekaligus berharap segara ada pembahasan bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.\"Berdasarkan substansi revisi UU PPP, Pemerintah sudah menyusun 362 DIM, dan kami berharap untuk segera dibahas,\" kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.Airlangga menyebutkan 362 DIM tersebut terdiri atas 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM diusulkan untuk dihapus.Diharapkan pula bahwa 210 DIM tetap yang diajukan pemerintah itu dapat disetujui DPR dan untuk DIM lain dapat dibahas bersama agar revisi UU PPP dapat segera selesai.\"Revisi UU PPP ini untuk perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga diharapkan prosesnya tidak lama karena ada kebutuhan pemulihan ekonomi akibat perkembangan geopolitik global,\" ujarnya.Ia menjelaskan bahwa Pemerintah dapat menerima penyempurnaan penjelasan asas keterbukaan untuk mengakomodasi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) yang dimuat dalam Pasal 5 ayat g.Selain itu, kata dia, Pemerintah setuju adanya batasan pengertian definisi metode omnibus yang dimuat dalam Pasal 1 (2a).\"Namun, kami mengusulkan agar dipindahkan menjadi di Pasal 64 ayat (1b) dengan pertimbangan metode omnibus tidak perlu didefinisikan dalam ketentuan umum untuk menampung kebutuhan hukum ke depan yang lebih lentur,\" katanya.Menurut dia, Pemerintah setuju adanya pelibatan analis hukum dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.Raker tersebut dipimpin Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (mth/Antara)
Wamenlu Sebut Konflik Rusia-Ukraina Berpotensi Picu Deglobalisasi
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyebut konflik Rusia dan Ukraina dalam jangka menengah-panjang berpotensi memicu deglobalisasi dimana negara-negara di dunia tidak lagi mengandalkan rantai pasok dunia yang sebelumnya dianggap efisien.Hal tersebut dikarenakan sanksi yang dikenakan pada Rusia saat ini membuat negara-negara di dunia berpikir tentang potensi mereka terkena sanksi serupa di masa depan yang berdampak terhadap ketersediaan pangan dan energi.\"Dalam konteks itu, tentu masing-asing negara akan melihat kepada kemampuan secara nasional untuk melakukan proses produksi pangan itu sendiri, baik di dalam negeri maupun di kawasan,\" kata Mahendra dalam diskusi daring \"Konflik Rusia-Ukraina: Sanksi Ekonomi dan Implikasi Global, Regional, dan Lokal\", Kamis.Sementara itu, untuk memitigasi dan meminimalisir risiko dari pemblokiran Rusia dalam sistem pembayaran SWIFT, ia memperkirakan akan muncul sistem-sistem pembayaran internasional untuk mata uang di luar dolar dan euro.\"Ini akan melengkapi sistem pembayaran internasional berbasis dolar dan euro sehingga ada kemungkinan ke depan muncul langkah-langkah dedolarisasi,\" imbuhnya.Selain konflik Rusia-Ukraina, menurutnya saat ini juga muncul perang ekonomi dingin atau economic cold war antara Amerika Serikat dan China yang perlu diantisipasi ke depan karena bisa merugikan Indonesia dengan politik internasional bebas aktif yang harus memilih berpihak pada salah satu negara.Namun demikian, perang dingin ekonomi tersebut juga bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia.\"Di samping bisa bantu meredakan ketegangan dari ekonomic cold war itu, dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan juga kecepatan reformasi untuk iklim investasi, kita sebenarnya memiliki kesempatan cukup besar untuk melaverage kondisi politik kita bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,\" ucapnya. (mth/Antara)
Survei Prediksi Delapan Partai Lolos Ambang Batas ke Senayan
Jakarta, FNN - Lembaga Survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research memprediksi delapan partai politik di Tanah Air bakal lolos ke Senayan atau memperoleh elektabilitas di atas empat persen sebagai syarat ambang batas.\"Delapan partai politik diprediksi lolos ambang batas (parliamentary threshold), sedangkan beberapa partai terancam terpental dari Senayan,\" kata peneliti indEX Research Reza Reinald melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Hasil survei yang dilakukan lembaga tersebut menunjukkan sejumlah partai politik masih memiliki elektabilitas di bawah empat persen. Partai itu di antaranya PPP hanya meraih elektabilitas 2,1 persen dan PAN 1,5 persen.Sisanya adalah partai baru, yaitu Partai Ummat 1,2 persen dan Gelora 1,1 persen. Berikutnya ada Perindo 0,9 persen, Hanura 0,7 persen, PBB 0,4 persen, PKPI 0,3 persen, dan Berkarya 0,1 persen.Ia mengatakan partai yang mendukung pemilu ditunda elektabilitasnya naik 1,5 persen tetapi masih berjuang untuk menembus ambang batas agar bertahan di Senayan.Selain itu, indEX Research memaparkan partai-partai yang memuncaki elektabilitas. Posisi pertama ditempati PDIP dengan elektabilitas 17,5 persen, disusul Gerindra sebesar 13,0 persen dan Golkar 8,3 persen.\"PDIP, Gerindra, dan Golkar kembali menguasai tiga besar elektabilitas, sedangkan PSI menembus angka 6,1 persen,\" kata Reza.Menurut Reza, kenaikan elektabilitas Partai Golkar membuat posisinya kembali pada tahun lalu. Golkar sempat terancam oleh Demokrat yang mendulang lonjakan elektabilitas selama gonjang-ganjing KLB yang akhirnya gagal digulirkan.Tidak hanya itu, ditambah lagi dengan manuver Golkar yang mendorong perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Hal itu mendulang dukungan dari pemilih Jokowi, jelas dia.\"Selain Golkar dan PSI, kenaikan elektabilitas dialami oleh PKB 6,4 persen,\" ujarnya.Di antara partai-partai oposisi, hanya Demokrat yang mengalami kenaikan elektabilitas, yakni 5,4 persen, sedangkan PKS turun 4,8 persen.Survei dilakukan pada 21 hingga 30 Maret 2022 terhadap 1.200 orang yang mewakili semua provinsi dan dipilih secara acak bertingkat. Wawancara secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Untuk margin of error sekitar 2,9 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen. (mth/Antara)
Tren Kenaikan Minyak Goreng, Cabai, dan Telur Ayam Terus Berlanjut
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan terdapat tren kenaikan komoditas minyak goreng, cabai merah, serta daging, dan telur ayam ras segar, masih berlanjut pada April.“Ini tinjauan menggunakan dengan Big Data, sampai dengan kondisi 5 April kemarin, ada kecenderungan kenaikan untuk tiga komoditas ini,” kata Margo Yuwono dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.BPS mencatat harga minyak goreng pada awal April kembali melejit, meskipun rata-rata harga minyak goreng mengalami penurunan pada Maret 2022, bahkan menjadi lebih tinggi dari kondisi rata-rata pada Januari 2022.Kemudian untuk harga cabai merah, sejak Maret rata-rata harga cabai telah naik di pasaran dan masih bertahan hingga awal April dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan harga. Sedangkan harga daging dan telur ayam ras cenderung stabil dan tidak terlalu berubah signifikan.Margo menyampaikan minyak goreng menjadi penyumbang utama inflasi selama tiga bulan terakhir karena harga yang bergejolak akibat kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO). Secara rinci, inflasi minyak goreng pada Januari adalah 0,31 persen (yoy), Februari 0,20 persen (yoy) dan Maret 0,24 persen (yoy).Ia memprediksi ada potensi kenaikan inflasi pada April 2022 sebagai efek dari kenaikan komponen administered prices, yakni penyesuaian harga LPG non-subsidi per 27 Februari, lalu penyesuaian BBM jenis Pertamax per 1 April 2022, serta penyesuaian PPN menjadi 11 persen per 1 April 2022.“Ini tentu saja mempunyai potensi besar kepada kenaikan inflasi di April. Jadi ada demand yang polanya meningkat di puasa dan Lebaran serta ada kebijakan pemerintah yang berpotensi untuk terjadinya inflasi,” jelasnya.Lebih lanjut Margo juga menuturkan kenaikan inflasi akan berdampak terhadap penurunan daya beli dan menekan konsumsi masyarakat yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan beban pengeluaran masyarakat menengah ke bawah juga bertambah akibat kenaikan harga bahan pangan.“Pola konsumsi masyarakat sebagian besar porsi belanjanya itu ke makanan. Jadi kalau inflasi pangan tidak bisa dikendalikan bisa dipastikan golongan bawah akan tertekan kesejahteraannya,” ucap dia.Jika inflasi pangan berlangsung lama akibat berdampak ke kenaikan garis kemiskinan. Hal tersebut, kata dia, dikarenakan garis kemiskinan ditentukan oleh 74,05 persen makanan dan sisanya 25,95 persen non makanan. Sehingga jika inflasi pangan tinggi maka otomatis jumlah penduduk miskin bertambah. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Mengajukan 362 DIM Dalam Revisi UU PPP
Jakarta, FNN - Pemerintah mengajukan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) sekaligus berharap segara ada pembahasan bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.\"Berdasarkan substansi revisi UU PPP, Pemerintah sudah menyusun 362 DIM, dan kami berharap untuk segera dibahas,\" kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.Airlangga menyebutkan 362 DIM tersebut terdiri atas 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM diusulkan untuk dihapus.Diharapkan pula bahwa 210 DIM tetap yang diajukan pemerintah itu dapat disetujui DPR dan untuk DIM lain dapat dibahas bersama agar revisi UU PPP dapat segera selesai.\"Revisi UU PPP ini untuk perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga diharapkan prosesnya tidak lama karena ada kebutuhan pemulihan ekonomi akibat perkembangan geopolitik global,\" ujarnya.Ia menjelaskan bahwa Pemerintah dapat menerima penyempurnaan penjelasan asas keterbukaan untuk mengakomodasi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) yang dimuat dalam Pasal 5 ayat g.Selain itu, kata dia, Pemerintah setuju adanya batasan pengertian definisi metode omnibus yang dimuat dalam Pasal 1 (2a).\"Namun, kami mengusulkan agar dipindahkan menjadi di Pasal 64 ayat (1b) dengan pertimbangan metode omnibus tidak perlu didefinisikan dalam ketentuan umum untuk menampung kebutuhan hukum ke depan yang lebih lentur,\" katanya.Menurut dia, Pemerintah setuju adanya pelibatan analis hukum dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.Raker tersebut dipimpin Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Ida/ANTARA)
Pengesahan RUU TPKS untuk Kaum Perempuan di Hari Kartini
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini pada 21 April 2022.\"Secara khusus, pengesahan RUU TPKS akan menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini, mengingat banyak korban kekerasan seksual berasal dari kalangan perempuan,\" kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Dikatakan pula bahwa RUU TPKS akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI usai Badan Legislasi (Baleg) dan Pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tersebut pada pembahasan tingkat pertama pada hari Rabu (6/4).\"RUU TPKS akan dibawa ke pembicaraan tingkat kedua untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR terdekat. Selangkah lagi, buah dari perjuangan panjang ini akan terealisasi,\" kata Puan.Ia pun mengatakan bahwa RUU TPKS merupakan hasil kerja semua pihak dan menjadi bukti nyata negara hadir melindungi seluruh rakyat dari kejahatan seksual.\"Ini adalah hasil kerja keras semua elemen bangsa yang pantang menyerah memperjuangkan RUU TPKS. Teman-teman aktivis dari berbagai kalangan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pastinya seluruh lapisan masyarakat Indonesia,\" ucap Puan.Puan juga mengatakan bahwa pengesahan RUU TPKS merupakan bentuk komitmen bersama di antara DPR dan Pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak korban-korban kekerasan seksual yang selama ini terabaikan.Puan mengakui ikut mengawal RUU TPKS sejak masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).Ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang senantiasa berpartisipasi memperjuangkan RUU TPKS hingga titik akhir.\"Saya sadari pembahasan RUU TPKS diwarnai banyak dinamika sejak awal diusulkan pada tahun 2016. Pencapaian ini adalah keberhasilan seluruh bangsa Indonesia,\" ujarnya.Puan menyebutkan kehadiran UU TPKS nantinya menjadi wujud keberpihakan negara dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual.Selain itu, UU TPKS juga menjadi instrumen bagi negara dalam menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual serta melaksanakan penegakan hukum.\"UU TPKS pun akan menjadi payung hukum untuk merehabilitasi pelaku serta sebagai jaminan agar kekerasan seksual tidak kembali berulang dan yang pasti, sebagai pegangan dalam mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual,\" kata Puan. (Ida/ANTARA)
Kesejahteraan Nelayan Harus Menjadi Perhatian Bersama
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi berharap agar kesejahteraan dan keselamatan nelayan dapat menjadi perhatian bersama khususnya pemerintah, terutama dalam momentum Hari Nelayan Nasional.\"Nelayan sangat berjasa bagi kita semua, mereka berjuang melawan ombak di tengah lautan demi menghidupi keluarga dan mencukupi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, nelayan layak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah,\" kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan, pemerintah saat ini telah memberikan perhatian khusus kepada para nelayan Indonesia dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai.Namun hal itu menurut dia harus diikuti dengan pembekalan bimbingan teknis dan sosialisasi masalah aturan hukum yang berlaku di perairan domestik maupun internasional.\"Nelayan harus diberikan penyuluhan aturan hukum agar mereka dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nelayan Indonesia harus memiliki rasa cinta tanah air yang melekat di hati,\" katanya.Hal itu menurut dia agar para nelayan Indonesia tidak mudah tergoda dan dimanfaatkan para pihak asing yang sering mencuri ikan di Indonesia dengan mengelabui petugas keamanan dengan berbendera Indonesia.Politisi Partai Golkar itu juga meminta agar nelayan dapat bekerja secara legal dan tidak melakukan pelanggaran di laut internasional dengan melakukan illegal fishing (mencari ikan secara ilegal).Selain itu dia berharap para nelayan tidak mencuri ikan di negerinya sendiri untuk kepentingan pihak asing yang mengiming-iming kesejahteraan lebih tinggi. \"Kita harapkan tidak ada lagi nelayan Indonesia yang tertangkap di laut lepas karena melakukan illegal fishing,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Komisi PDP Tidak Akan Maksimal di Bawah BSSN
Jakarta, FNN - Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Doktor Pratama Persadha menilai penempatan Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDP) di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak akan maksimal.Pakar keamanan siber ini mengemukakan hal itu ketika merespons wacana penempatan Komisi PDP di bawah BSSN dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Komisi I DPR RI.\"Usulan tersebut muncul setelah adanya perbedaan pendapat antara Komisi I DPR RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan posisi Komisi PDP kelak,\" kata Pratama Persadha melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Kamis.Diungkapkan pula bahwa semangat kelahiran RUU PDP harus dibuat sangat powerful dan tidak ambigu sehingga berfungsi secara maksimal. Misalnya, untuk mengatur kewajiban bagi korporasi dan lembaga negara dalam mengamankan dan mengatur data pribadi masyarakat yang mereka kelola.\"Jadi Komisi PDP harus berada di posisi yang kuat dalam hierarki kenegaraan,\" kata Pratama yang juga dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).Pratama menegaskan bahwa Komisi PDP adalah ujung tombak UU PDP itu sendiri sehingga penempatannya harus di posisi setinggi mungkin agar bisa menjalankan amanah undang-undang dengan maksimal.Menurut dia, wacana menempatkan Komisi PDP di Kominfo saja sudah tidak proporsional, lalu muncul wacana dengan alasan jalan tengah untuk Komisi PDP di bawah BSSN, ini tidak lebih baik. Apalagi, BSSN baru terbentuk, kewenangannya juga belum maksimal.Ia memandang perlu memberi penguatan wewenang terhadap BSSN dalam mengamankan wilayah siber, bukan malah menambah tugas lembaga ini untuk mengurusi sengketa yang nantinya ada di Komisi PDP. Hal ini jelas melenceng jauh dari cita-cita perlindungan data pribadi.Dia mengatakan Komisi PDP adalah organisasi yang dibentuk atas dasar undang-undang, sedangkan pembentukan BSSN sendiri berdasarkan peraturan presiden (perpres). Dikhawatirkan ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari.BSSN, lanjut dia, perlu diperkuat kewenangannya untuk terus kawal keamanan wilayah siber Indonesia. Hal ini mengingat sepanjang pandemi COVID-19 silih berganti peretasan dan kebocoran data di lembaga negara, bahkan termasuk BSSN sendiri, kemudian di Kemenkes, Polri, dan lembaga negara lainnya.Oleh karena itu, kata Pratama, tidak bijak memberikan BSSN beban kerja yang bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yaitu persoalan data pribadi lewat Komisi PDP.\"Biarlah BSSN fokus pada hal teknis pengamanan siber, kewenangan koordinasi dan teknis yang perlu ditambah, bukan dengan menempatkan Komisi PDP di bawahnya,\" kata pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini. (Ida/ANTARA)
POPULER
