ALL CATEGORY
Menpan RB Ingatkan ASN Waspadai Area Rawan Korupsi
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo terus mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mewaspadai area rawan korupsi. Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Tjahjo mengingatkan sejumlah area rawan korupsi di lingkup instansi pemerintahan antara lain di sektor perencanaan anggaran, hibah, bantuan sosial, pajak, retribusi, pengadaan barang dan jasa serta praktik jual dan beli jabatan. "Kemenpan RB tentunya selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, dengan segala kewenangan yang kami miliki. Tentu saja pencapaian saat ini harus terus ditingkatkan," kata Tjahjo. Dengan adanya momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia, pada 9 Desember mendatang, Tjahjo meminta seluruh pejabat publik dan ASN dapat mengambil peran untuk memperkuat upaya Pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. "Seluruh elemen bangsa harus ikut bergerak dengan fungsi dan tugasnya masing-masing; karena tanggung jawab melawan korupsi tidak hanya ada di pundak aparat penegak hukum," jelasnya. Upaya mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia didukung dengan terbitnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Regulasi ini adalah salah satu instrumen untuk memerangi korupsi, dimana KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang ada di garda depannya," katanya. Tjahjo juga mengapresiasi kinerja KPK dalam menindak tegas perbuatan pidana korupsi dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada siapa saja terduga koruptor. "OTT KPK jadi bukti bahwa lembaga ini (KPK) tidak tebang pilih. Sebagai bukti, OTT KPK dilakukan terhadap menteri, pihak swasta, para kepala daerah dan para pejabat atau ASN. Tentunya sebagai salah satu instrumen penindakan OTT harus ditingkatkan terus," ujar Tjahjo. (sws)
KM Subur Indah Hilang Kontak di Perairan Pantai Amal Kaltara
Tarakan, FNN - Kapal Motor (KM) Subur Indah rute Tarakan - Pulau Sebatik, Nunukan, hilang kontak di sekitar perairan Pantai Amal, Tarakan, Kalimantan Utara. "Telah terjadi kecelakaan KM Subur Indah 'lost contact' di sekitar perairan Pantai Amal Kalimantan Utara pada hari Minggu (28/11)," kata Kasi Ops Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Tarakan Dede Hariana di Tarakan, Senin. Kantor SAR Tarakan menerima laporan pada hari Senin dari pemilik kapal yakni Panguriseng. Pemilik kapal menginfokan bahwa pada Minggu (28/11) pukul 01.00 WITA kapal KM Subur Indah mengalami hilang kontak diperkirakan di perairan Pantai Amal. "Diketahui rute kapal KM Subur Indah memiliki rute dari Jembatan Besi, Tarakan ke Pulau Sebatik, Nunukan dengan muatan bahan bangunan dan jumlah penumpang sebanyak lima orang," kata Dede. Saat ini lima korban dalam pencarian yakni Tahir (30) merupakan nahkoda yang beralamat di Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur, Nunukan. Selain itu, empat anak buah kapal (ABK) yakni Erwin (35) beralamat Desa Sungai Bajo Kecamatan Sebatik Timur, Nunukan. Putra (25) dengan alamat Desa Sei Pancang Kecamatan, Sebatik Utara, Nunukan. Iksan (25) yang beralamat di Jembatan Besi, Tarakan dan Sudi (40) yang alamat di Kampung Sinjai, Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara, Nunukan. "Saat ini sudah memberangkatkan satu tim pencarian dan pertolongan dengan enam personel serta berkoordinasi dengan potensi di lapangan," kata Dede. (sws)
KPK Panggil Dua Anggota DPRD Lampung Utara Terkait Kasus Gratifikasi
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggil dua Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Arnold Alam dan Nurdin Habim dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Akbar Tandaniria Mangkunegara (ATMN) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga adik mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. "Senin, bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka ATMN," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Selain dua anggota DPRD tersebut, KPK juga memanggil seorang saksi lainnya untuk tersangka Akbar, yaitu Hanizar Habim selaku wiraswasta/Direktur CV Abung Timur Perkasa. Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut tersangka Akbar sebagai representasi (perwakilan) dari Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019, berperan aktif untuk ikut serta dan terlibat dalam menentukan pengusaha yang mendapatkan bagian alokasi proyek yang ada di Dinas PUPR Lampung Utara untuk kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Agung diketahui telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam perkara suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Dalam setiap proyek tersebut, tersangka Akbar dengan dibantu oleh Syahbudin, Taufik Hidayat, Desyadi, dan Gunaidho Utama sebagaimana perintah dari Agung dilakukan pemungutan sejumlah uang (fee) atas proyek-proyek di Lampung Utara. Realisasi penerimaan "fee" tersebut diberikan secara langsung maupun melalui perantaraan Syahbudin, Raden Syahril, Taufik Hidayat, dan pihak terkait lainnya kepada tersangka Akbar untuk diteruskan ke Agung. Diketahui, Syahbudin merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. Sementara Raden Syahril adalah orang kepercayaan Agung. Selama kurun waktu 2015-2019, tersangka Akbar bersama-sama dengan Agung, Raden Syahril, Syahbudin, dan Taufik Hidayat diduga menerima uang seluruhnya berjumlah Rp100,2 miliar dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. Selain mengelola, mengatur, dan menyetor penerimaan sejumlah uang dari paket pekerjaan pada Dinas PUPR untuk kepentingan Agung, tersangka Akbar diduga juga turut menikmati sekitar Rp2,3 miliar untuk kepentingan pribadinya. Atas perbuatannya, Akbar disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP. (sws)
BNN Jambi Tangkap Dua Pelaku Jaringan Narkoba Antarprovinsi
Jambi, FNN - Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi menangkap dua pelaku narkoba jaringan antar-lintas provinsi dengan barang bukti dua kilogram sabu dan ratusan pil ekstasi. Penangkapan bandar dan kurir sabu dan ekstasi di jalan Lintas Timur Sumatera tepatnya di kawasan Merlung, petugas sempat menutup jalan dengan menggunakan kendaraan mobil truk dan mengeluarkan belasan tembakan peringatan kepada pelaku karena mencoba melarikan diri putar balik ke arah Pekanbaru, Riau, kata Kabid Berantas BNN Provinsi Jambi, Guntur Ario Tejo, melalui keterangan resminya yang diterima di Jambi, Senin. Aksi penangkapan kurir dan bandar besar sabu-sabu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi, di Jalan Lintas Timur Sumatera, perbatasan Jambi-Riau, Suban, Tungkal Ulu, Minggu (28/11). Kedua tersangka yang berhasil ditangkap tersebut adalah Beni Haryanto (kurir) dan bosnya bernama Jon Kuswadi alias Wadi (bandar/pemilik sabu dan ekstasi). Kedua pelaku berhasil dibekuk petugas BNN di dua lokasi berbeda setelah berjibaku melakukan pemantauan sejak Sabtu dan akhirnya pada Minggu malam berhasil menangkap kedua pelaku dengan barang bukti 2 kg narkotika jenis sabu-sabu dan 100 pil ekstasi. Di lokasi awal, tidak jauh dari Pos PJR Unit VI Ditlantas Polda Jambi, petugas terlebih dahulu menangkap tersangka Beni pada pukul 01.37 WIB. Saat itu, Beni bersama satu orang rekannya melaju dari arah Pekanbaru menuju Jambi dengan mengendarai mobil Pajero Sport. Mendapat informasi, tim bergerak cepat, laju kendaraan keduanya dihentikan dengan truk yang langsung diparkir melintang di badan jalan, tepat di depan Pos PJR, dan dibantu oleh satu Personel PJR Polda Jambi. Melihat kondisi tersebut, Beni yang saat itu mengendarai mobil langsung memutar arah, dengan kecepatan tinggi, kendaraan nya langsung masuk ke kawasan perumahan warga, namun, petugas yang saat itu sedang melakukan pengejaran langsung menghalangi laju kendaraan Beni. Beni berhasil dibekuk tanpa perlawanan berarti dan dilokasi, petugas langsung melakukan pengembangan dan diketahui pemilik dua kg sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut sedang menunggu dan berada di sebuah 'base camp', di wilayah Merlung. Tim kembali bergerak sekira 30 menit dari TKP dan berhasil menangkap Jon Kuswadi alias Wadi bersama empat orang lainnya, yang diduga sebagai anak buah dari Wadi. Di lokasi petugas turut amankan sejumlah timbangan digital dan timbangan manual. Usai memeriksa seluruh isi Base Camp, petugas langsung membakar 'Base Camp' tersebut, yang diakui Wadi merupakan 'Base Camp' pribadinya. "Ya jadi kita amankan kurir dan bandar dua kg sabu-sabu dan ribuan pil ekstasi, yang dimana diketahui barang tersebut dijemput dari wilayah Pekanbaru," kata Guntur Aryo Tejo yang memimpin langsung operasi penangkapan itu. (sws)
Kanwilkumham Jatim Pindahkan 34 Narapidana Risiko Tinggi
Surabaya, FNN - Kanwil Kemenkumham Jatim memindahkan 34 warga binaan pemasyarakatan atau narapidana risiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan. "Ada 34 orang dan semuanya kategori risiko tinggi atau high risk. Proses pemindahan dilakukan sejak Sabtu (27/11)," ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono dalam siaran pers yang diterima di Surabaya, Senin. Krismono menjelaskan bahwa pemindahan ini menjadi langkah strategis yang dilakukan jajarannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lapas atau rutan. Sebelum ke Nusa Kambangan, kata dia, para narapidana dikumpulkan di Lapas I Madiun sebagai tempat transit. Para narapidana kemudian dikawal Tim Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim. "Yakni lima petugas Lapas I Madiun dan 1 peleton pasukan Batalyon C Sat Brimob Polda Jatim Pelopor Madiun," ujarnya. Ia mengatakan, tim dipimpin langsung Kepala Lapas I Madiun Asep Sutandar dan dipindahkan dengan menggunakan armada bus pariwisata 60 tempat duduk. "Narapidana sekitar pukul 22.00 WIB diberangkatkan dari Lapas I Madiun ke Nusa Kambangan," lanjut Krismono. Para narapidana tersebut berasal dari berbagai lapas atau rutan di Jatim di antaranya Lapas I Malang, Lapas IIA Pamekasan, Lapas Narkotika IIA Pamekasan, Lapas IIA Jember, Lapas Lumajang, dan Rutan I Surabaya. "Sebanyak 26 di antaranya merupakan narapidana kasus narkotika dan sisanya adalah pelaku kriminal umum," ujarnya. Pemindahannya, lanjut Krismono berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.05.08 - 1516 Tanggal 11 November 2021 dan Nomor PAS -PK.01.05.08 - 1590 Tanggal 22 November 2021. "Kantor Wilayah sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari Ditjen Pemasyarakatan," ujarnya. (sws)
Keributan TNI-Polri di Timika Karena Salah Paham Berakhir Damai
Jakarta, FNN - Kapolda Papua Irjen Pol Marthinus D Fakhiri mengatakan insiden perkelahian antara anggota Polri dan TNI di Tembagapura, Timika, telah diselesaikan secara damai. Ia menyebutkan, insiden tersebut hanya kesalahpahaman saja, bukan bentrok atau keributan besar. "Tidak ada bentrok, salah paham saja itu. Sudah diselesaikan, sudah berdamai," ujar Marthinus saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Video diduga keributan antar anggota TNI tergabung dalam Satgas Nanggala Kopassus dan anggota Polri dari Satgas Amole di Kabupaten Mimika beredar di media sosial. Menurut Mathinus, Satgas Nanggala dan Satgas Amole, sama-sama berada di bawah Operasi Satgas Nemangkawi. "Nanggala juga kan itu di bawah Kapolda, karena di bawah Operasi Nemangkawi. Amole juga sama di bawah Kapolda, sudah diselesaikan langsung," kata Marthinus. Marthinus tidak merinci soal adanya korban dalam perkelahian tersebut, namun dia memastikan permasalahan sudah diselesaikan. "Korban luka-luka biasa saja. sudah diselesaikan. Tidak masalah ya. Insyaallah aman-aman saja," katanya menerangkan. Berdasarkan siaran pers Humas Polda Papua, peristiwa kesalahpahaman tersebut terjadi Sabtu (27/11) bertempat di Ridge Camp Pos RCTU Mile 72 tepat di depan Mess Hall, Timika, Papua. Kesalahpahaman tersebut berawal dari enam personel Satgas Amole Kompi 3 yang berada di Pos RCTU Ridge Camp Mile 72 yang sedang berjualan rokok. Selanjutnya tiba Personel Nanggala Kopassus sebanyak 20 orang membeli rokok dan komplain mengenai harga rokok yang dijual personel Amole Kompi 3 Penugasan. Selanjutnya dan pengeroyokan dengan menggunakan benda tumpul dan tajam terhadap enam Personel Amole Kompi 3 Penugasan. Dalam keterangan pers tersebut, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan kasus tersebut merupakan kesalahpahaman antara personil Satgas Nanggala Kopassus dengan Satgas Amole. Pimpinan masing-masing setelah menerima laporan, langsung berkoordinasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai. "Selanjutnya, tindakan disiplin terhadap mereka yang terlibat perkelahian akan tetap dilakukan," kata Kamal. Pasca kejadian tersebut situasi di Kabupaten Mimika khususnya di Ridge Camp Pos RCTU Mile 72 tepat di depan Mess Hall, Timika, Papua aman dan kondusif. (sws)
Polisi Kejar Otak Pertikaian Mahasiswa Bone-Luwu di Makassar
Makassar, FNN - Pihak kepolisian tengah mengejar pelaku serta otak dari pertikaian antarmahasiswa asal Bone dan Luwu Raya yang berujung pada perbuatan kriminal, penyerangan disertai pembakaran hingga penganiayaan di asrama masing-masing pada Minggu (28/11) di Makassar, Sulawesi Selatan. "Segera menindak tegas oknum pelaku saat kejadian kemarin malam maupun yang sebelumnya (di kampus UIN Alauddin Samata) ," tegas Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol. Witnu Urip Laksana di Makassar, Senin. Guna mengantisipasi kejadian tersebut tidak berulang, kata dia, diperintahkan tim berpatroli termasuk mengungkap dan menangkap otak dibalik penyerangan asrama itu dilakukan orang tidak dikenal sesegera mungkin. Kapolrestabes juga menyampaikan turut prihatin dan menyesalkan kejadian saling serang antara oknum mahasiswa yang mengatasnamakan dari Palopo (Luwu) dan Bone, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. "Kami mengimbau kepada mahasiswa yang merasa ketakutan, agar tetap tetap tenang. Jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu tidak benar, " ujarnya. "Saya minta kepada para tokoh dari kedua belah pihak, hentikan pertikaian ini. Apabila masih terjadi, saya akan mengambil tindakan tegas dan terukur," kata Witnu kembali menegaskan. Penegasan itu disampaikan menyusul kejadian penyerangan orang tak dikenal pada Minggu (28/11) dini hari ke Asrama Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) Palopo di Jalan Sungai Limboto, diduga buntut dari kejadian penganiayaan seorang mahasiswa Bone di kampus UIN Alauddin Samata Gowa. Imbasnya, seorang mahasiswa taruna pelayaran yang tidak bersalah saat itu berada di dalam asrama mengalami luka berat, pergelangan tangan kirinya terputus terkena sabetan parang. Selang beberapa jam kemudian, Asrama Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (KEPMI) Bone di Jl Gunung Salahutu Makassar, pun menjadi sasaran OTK. Pelaku melempari asrama itu dengan batu disertai bom molotov hingga membakar ruangan. Beruntung tidak ada korban saat kejadian tersebut sekitar Minggu (28/11) subuh. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pada pertemuan dengan tokoh dari Luwu dan Bone beserta unsur Forkopimda memerintahkan, semua camat , lurah segera mengantisipasi eskalasi perkelahian antarkedua mahasiswa organisasi itu. Semua asrama dan tempat kos mereka dijaga ketat dan dipantau 24 jam. "Camat, lurah terus menjaring informasi serta tetap melaporkan perkembangan ke Kesbangpol dan pihak kepolisian. Diharapkan camat, lurah berperan menenangkan kelompok yang bertikai. Dan tidak provokatif apalagi menyebarkan berita hoaks," papar Danny Pomanto. Sebelumnya, sejumlah tokoh asal Luwu, Palopo dan Bone beserta pihak TNI-Polri termasuk Wali Kota Makassar mengelar pertemuan untuk mencari solusi atas pertikaian kedua mahasiswa itu agar tidak meluas dan berlarut-larut. Aparat Kepolisian bersama TNI pun memastikan kondisi Makassar sangat kondusif. (sws)
Muzani: Terbuka Kerja Sama Gerindra-PDIP di Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya terbuka untuk menjalin kerja sama dengan PDI Perjuangan di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Dia mengatakan, kerja sama tersebut untuk mewujudkan cita-cita Partai Gerindra yaitu menjadikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai presiden. "Kita sama-sama bercita-cita membangun Indonesia dan membela kepentingan rakyat, kenapa kita tidak bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. Untuk apa kita 'pengkerengan' yang membuat kegaduhan, padahal bisa bekerja sama," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Hal itu disampaikan Muzani saat meresmikan kantor DPC Gerindra Kota Semarang, Minggu (28/11). Dia mengatakan kerja sama yang dijalin Gerindra dan PDIP pernah mengalami fase pasang-surut, misalnya di tahun 2009 kedua partai tersebut menjalin kerja sama. Namun menurut dia, di tahun 2014 Gerindra memilih menjadi oposisi dan saat ini kembali bersama dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Dan ke depan kita ingin bekerja sama lagi untuk membesarkan dan membangun Indonesia," ujarnya. Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, Indonesia secara geografis adalah negara besar dengan jumlah penduduk sebesar 270 juta dan sekitar 17 ribu pulau, sehingga tidak mungkin satu kekuatan bisa menjangkau seluruhnya. Karena itu menurut Muzani, yang menyebabkan semua kekuatan politik harus bekerja sama membangun masa depan Indonesia dan menyatukan diri dalam satu kekuatan karena PDIP dan Gerindra adalah kekuatan besar. "Kita harus terus merawat kebhinekaan dan keberagaman bangsa sebagai kekuatan kita. Maka, kita harus menjadi kekuatan perekat bersama dengan kekuatan politik lainnya," ujarnya. Selain itu dia mengatakan, Jawa Tengah adalah provinsi yang memiliki geopolitik yang khas karena sejak Pemilu 1999 sampai 2019, PDIP selalu mendominasi Jateng sebagai pemenang pemilu. Hal itu menurut dia berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa yaitu antar Gerindra dan PDIP selalu bergantian sebagai pemenang dalam setiap pemilu. "Gerindra Jateng harus belajar bagaimana PDIP Jateng mengelola kepercayaan rakyat sehingga selalu menang dalam setiap pemilu," katanya. Muzani berharap Kantor DPC Gerindra Kota Semarang yang baru diresmikan diharapkan menjadi tempat memikirkan nasib rakyat dan kemajuan Kota Semarang. Menurut dia, kepentingan rakyat harus dilindungi dan diperjuangkan para wakilnya, jika hal itu sungguh-sungguh dikerjakan partai, maka akan menyebabkan rakyat kepercayaan rakyat tidak luntur pada suatu partai. (sws)
Melihat "Hallyu" Sebagai Diplomasi Budaya Korea Selatan
Jakarta, FNN - Grup K-Pop BTS (Bangtan Boys) dinobatkan sebagai "Artist of the Year" dalam ajang American Music Awards (AMAs) 2021 yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu (21/11). AMAs adalah salah satu acara penghargaan berdasarkan pemilihan suara penggemar terbesar di dunia. Selain mengalahkan nama-nama besar seperti Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, dan The Weeknd untuk menjadi "Artist of the Year", BTS juga mendapat dua penghargaan lain yaitu Favorite Pop Duo or Group dan Favorite Pop Song dengan lagu "Butter". Kelompok beranggotakan tujuh pemuda asal Korea Selatan itu juga menjadi satu-satunya "perwakilan" Asia yang memenangi gelaran penghargaan musik di benua Amerika. "Kami tujuh anak laki-laki dari Korea disatukan oleh kecintaan pada musik, bertemu cinta dan dukungan dari ARMY di seluruh dunia. Semua ini adalah keajaiban. Serius, kami tidak akan pernah menganggap sepele (kemenangan) ini," kata pemimpin BTS, Kim Nam Joon alias Rap Monster (RM) saat menerima penghargaan. "ARMY" yang dimaksud oleh RM adalah kelompok penggemar BTS yang menurut majalah Time pada 2020 mencapai sekitar 40 juta orang yang tersebar di berbagai negar. Penghargaan AMAs tersebut menambah panjang rentetan penghargaan yang diterima oleh grup yang memulai debut pada 2013 tersebut. BTS di industri musik AS makin bersinar setelah merilis lagu "Dynamite" (2020). Lagu tersebut menduduki peringkat satu Billboard Hot 100, menjadikan mereka menjadi grup Korea Selatan pertama yang mencapai rekor tersebut. BTS selanjutnya terus merilis beberapa lagu hits, antara lain "Butter" dan "Permission to Dance". "Butter" dari BTS juga menjadi Song of the Summer pada 2021 di Billboard Hot 100 dan berhasil berada di posisi pertama Billboard Hot 100 selama 10 minggu. Sebelumnya, ketujuh personel BTS yaitu RM, J-Hope, Jin, Suga, Jimin, V dan Jungkook juga berpidato bersama selama 7 menit di ruang sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York pada 20 September 2021. BTS menjadi Utusan Khusus Presiden Korea Selatan untuk Urusan Generasi Masa Depan dan Budaya. Presiden Korsel Moon Jae In mengakui kekuatan BTS bersama Adorable Representative MC for Youth (ARMY) yang berjumlah puluhan juta di berbagai negara dapat dimanfaatkan untuk kampanye Social Development Goals (SDGs). "Generasi Corona bukan 'generasi yang hilang' tapi 'generasi penyambutan', itu lebih tepat istilahnya karena bukannya takut akan perubahan, generasi ini mengatakan 'selamat datang' dan terus maju," kata Kim Seok Jin atau Jin, personel BTS dalam bahasa Korea saat sidang Majelis Umum PBB. BTS mengajak dunia, khususnya generasi muda memikirkan kondisi dunia saat ini terutama dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan lebih dari 4,5 juta jiwa meninggal sehingga muncul ancaman generasi hilang. Menghadapi hal tersebut, RM berpesan agar generasi muda terus mempercayai harapan. "Jika kita percaya pada kemungkinan dan harapan bahkan ketika hal yang tak terduga terjadi, kita tidak akan kehilangan arah, tapi menemukan (arah) yang baru," kata RM atau Kim Nam Joon. Setelah mereka berpidato, dalam sidang tersebut ditayangkan video lagu BTS berjudul "Permission to Dance". Video tersebut menampilkan RM dan kawan-kawannya menyanyi sambil menari, menyusuri Assembly Hall dan kompleks gedung PBB hingga halaman luar dengan pemandangan ke arah East River yang tentu mengajak para pendengar dan penonton untuk berjingkrak mengikuti irama cepat lagu "Permission to Dance". Pengakuan pasar internasional terhadap BTS membuktikan dampak "Hallyu" (Korean wave) yang masih berlangsung saat ini. Perjalanan "Hallyu" Perjalanan "Hallyu" menurut dosen International Studies di Korea University Andrew Eungi Kim bukanlah kesuksesan yang diraih dalam semalam. "Hallyu dimulai setidaknya sudah sejak tiga dekade lalu yaitu saat pemerintahan Presiden Kim Dae Jung (1998-2003). Presiden Kim mendapat laporan bahwa nilai penjualan film Jurasic Park sama seperti penjualan ekspor mobil Hyundai pada tahun yang sama, lalu Presiden Kim berpikir bahwa kami (Korea) harus melakukan sesuatu mengenai 'popular culture' ini karena bisa menghasilkan uang yang setara dengan ekspor mobil," kata Kim dalam diskusi bertajuk "Hallyu and Its Impacts on Korea's Cultural Diplomacy" melalui sambungan konferensi video di Jakarta, Jumat. Andrew Eungi Kim menyampaikan hal tersebut dalam program "The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea" yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation Jakarta. "Jadi itulah momen saat pemerintahan Korea berganti fokus dari manufaktur ke bidang lain," tambah Kim. "Hallyu" sendiri menurut Kim merujuk pada penyebaran popularitas budaya Korea ke berbagai penjuru dunia mulai awal abad ke-21. Awalnya dimulai dari popularitas drama Korea di negara-negara Asia lalu ke belahan dunia lain dan bahkan menjadi fenomena global saat ini. "Korea Selatan saat ini menjadi salah satu pengekspor budaya utama setelah Amerika Serikat, Inggris dan Jepang," ungkap Kim. Pakar Hubungan Internasional Universitas Harvard Joseph Nye mengatakan "Hallyu" adalah sebagai gelombang popularitas atas segala hal terkait Korea mulai dari fesyen, film, musik hingga makanan. "Beberapa makanan mendunia karena lezat atau ada banyak kaum diaspora di negara tertentu, tapi ada juga makanan menjadi populer di negara lain karena budaya negara asal makanan tersebut tampak keren di mata masyarakat negara lain. Contohnya makanan Jepang populer di AS karena budaya Jepang tampak 'fancy', masyarakat AS suka budaya film soal samurai, ninja dan lainnya, itulah yang terjadi dengan makanan Korea saat ini," jelas Kim. Kim lalu membagi perjalanan "Hallyu" ke tiga babak yaitu "Hallyu 1.0" periode 1995-pertengahan 2000-an, "Hallyu 2.0" periode pertengahan 2000-an - akhir 2010 dan "Hallyu 3.0" pada saat ini hingga selanjutnya. Korea Selatan menjadi negara pengekspor drama (sinetron) kelima terbesar di dunia bersama-sama Amerika Serikat, Inggris, Spanyol dan Argentina. Fokus "Hallyu 1.0" menurut Kim lebih pada drama Korea (K-drama) seperti Winter Sonata (2002), Jewel in the Palace/Daejanggeum (2003-2004), My Sassy Girl (2001) yang tersebar di China, Taiwan, Jepang. Selanjutnya "Hallyu 2.0" menunjukkan popularitas dari grup K-pop seperti H.O.T, Rain, Super Junior, Big Bang, Wonder Girls, 2PM, TVXQ, Psy, EXO, Black Pink, SuperM hingga BTS. Lagu-lagu dan penampilan grup K-Pop tersebut menyebar ke negara-negara lain di Asia hingga Amerika Utara dan Eropa. Kim menyebut, berdasarkan data Statista (2018), Produk Domestik Bruto Korea Selatan adalah sebesar 1.619 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, Samsung menyumbang 211,94 miliar dolar AS (13,1 persen), Hyundai sebesar 85,26 miliar dolar AS (5,3 persen), LG Electronics sebesar 54,31 miliar dolar AS (3,4 persen), KIA senilai 47,36 miliar dolar AS (2,9 persen), Korean Air senilai 11,65 miliar dolar AS (0,7 persen) dan BTS 4,56 miliar dolar AS (0,3 persen). "Jumlah uang yang dihasilkan BTS pada 2018 tersebut bahkan lebih besar dibanding total PDB 40 negara termiskin di dunia termasuk Somalia, Burundi, Liberia, Bhutan dan Sudan Selatan. Bayangkan besarnya pendapatan BTS tersebut," ungkap Kim. Kim juga menyebut BTS sebagai "The Beatles in 21st century" atau artis penampil terbesar saat ini. Sedangkan Hallyu 3.0 adalah terkait gaya hidup Korea (K-lifestyle) seperti "game online", kosmetik, makanan, fesyen, animasi. Gim daring contohnya Battlegrounds sedangkan Kosmetik seperti Lineage, IOPE, Amorepacific, Nature Republic yang menyebar ke berbagai dunia melalui media sosial dan Youtube. Dampak "Hallyu" Kim pun menyebutkan sejumlah dampak lanjutan dari "Hallyu" yaitu pertama, meningkatnya ekspor konten budaya Korea. Total nilai konten budaya Korea yang diekspor pada 2017 adalah mencapai 6,7 miliar dolar AS atau meningkat lima kali lipat dibanding 2005. Bentuk konten yang diekspor adalah games (3,77 miliar dolar AS), karakter (0,64 miliar dolar AS), pengetahuan (0,63 miliar dolar AS), musik (0,5 miliar dolar AS), broadcasting (0,42 miliar dolar AS), film (43 juta dolar AS) dan produk lainnya. Dampak lain adalah peningkatan turis internasional ke Korea Selatan yang pada 2016 ada 17,2 juta turis asing atau meningkat 3 kali lipat dibanding pada 2000. Selanjutnya Korea Selatan pun mendapat citra yang positif karena popularitas "Hallyu" yang tampak dari meningkatnya minat untuk belajar bahasa dan budaya Korea serta permintaan untuk pembukaan mata kuliah Korea di universitas luar negeri. Kim juga menyebut dengan adanya "Hallyu", banyak orang Asia akhirnya menemukan bintang pop internasional yang tampak terkoneksi sebagai "sesama" Asia dibanding artis dari Amerika atau orang Barat. "TV dan film produk AS juga mulai menjadikan aktor Asia sebagai 'spotlight' karena ada keyakinan 'cool to be an Asian' dari yang tadinya orang Asia tidak dianggap," ungkap Kim. Namun Kim mengingatkan meski "Hallyu" tampak "powerfull" tapi tidak berarti langsung memberikan dampak positif bagi "soft power" Korea Selatan. Kim, mengutip Nye, mengatakan konsep "soft power" adalah konsep yang masih kabur sehingga sulit untuk diukur mana negara yang memiliki lebih banyak atau lebih sedikit "soft power". "Soft power" sendiri menurut Nye adalah kemampuan untuk mendapatkan sesuatu melalui daya tarik dan bukan melalui paksaan atau bayaran. "'Hallyu' atau 'Korean wave' paling bisa dipahami sebagai cara yang diambil oleh pemerintah Korea untuk mengambil ceruk penting dalam berbagai kebijakan dalam relasi Korea dengan negara lain," ungkap Kim. Namun Kim sendiri menegaskan bukan berarti Hallyu yang merupakan produk budaya Korea tidak penting dalam diplomasi Korea dengan negara-negara lain. Menurut Kim, diplomasi budaya melalui Hallyu tetap penting sejauh untuk mendorong pemahaman bersama mengenai budaya negara yang satu dengan negara lain. Namun bila fokus diplomasi budaya untuk menjadikan satu budaya lebih menarik dibanding yang lain sehingga negara yang satu mau mengikuti kemauan negara lainnya, hal tersebut belum dapat dipastikan efektivitasnya. "Saya pikir hal tersebut tidak akan terjadi," kata Kim saat diminta pendapatnya apakah Hallyu dapat mengubah kebijakan suatu negara terhadap Korea Selatan. Alasannya, meski "Hallyu" sangat populer di China namun pemerintah China tetap menerapkan larangan bagi agen perjalanan untuk menjual paket wisata ke Korea Selatan (pada 2017). "Artinya bila terkait dengan kepentingan nasional, popularitas budaya bukan menjadi pertimbangan karena kepentingan nasional menjadi prioritas," ungkap Kim. Untuk menyokong "Hallyu", pemerintah Korea Selatan memang mendirikan agensi untuk mendorong ekspor budaya Korea pada 2000 yaitu Center for Promotion of Cultural Industry dan mentranfromasinya jadi Korea Creative Content Agency (KOCCA) pada 2009 untuk mencari pasar bagi budaya Korea. "Pemerintah Korea tidak pernah memberikan subsidi finansial ke satu artis tertentu. Pemerintah lebih membantu untuk menemukan outlet tepat untuk ekspor budaya Korea. Sangat besar perbedaan antara memberikan insentif pendanaan ke artis Korea dan mempromosikan konten budaya Korea ke pembeli potensial," ungkap Kim. Menurut Kim, pemerintah Korea lebih fokus mempromosikan konten budaya Korea sebagai produk potensial untuk diekspor. "Pemerintah Korea sendiri tidak pernah memproyeksikan 'Hallyu' akan jadi seberapa besar, bahkan pemerintah Korea juga terkejut dengan besarnya dampak BTS. Kebesaran BTS bukan karena kerja pemerintah atau agensi tapi karena reaksi fansnya," ungkap Kim. Kim menyebut fans BTS yang disebut Army adalah faktor yang sangat penting. Fans K-pop menurut Kim tidak ada tandingannya dengan fans dari genre musik lain karena mereka sangat menurut kepada idolanya. "Bila ada lagu baru yang dikeluarkan grup K-pop idola mereka maka para fans berupaya untuk menonton video di Youtube atau memutar di 'platform' musik online sesering mungkin sehingga 'viewer' bertambah dan perhatian media juga tertuju pada lagu tersebut. Jadi memang kelakuan fans bisa dianggap tidak normal dibandingkan misalnya dengan fans kelompok rock di AS," jelas Kim. Lantas apa pelajaran yang didapat dari perjalanan "Hallyu" tersebut? Kim menyebut sejumlah negara menyamakan "budaya" dengan "kreativitas", maksudnya untuk menekankan pentingnya kreativitas di dalam budaya. "Bila Indonesia seperti Korea Selatan pada 20 tahun lalu, semua anggaran, semua sumber daya untuk menjaga budaya tradisional, karena memang pemerintah biasanya cenderung hanya melihat ke dalam yaitu untuk melindungi tradisi budaya. Padahal budaya tidak hanya soal melindungi tapi soal menciptakan," ungkap Kim. Kim mencontohkan "blue jeans" dan "coke" yang terkenal dari Amerika Serika, disukai dunia, meski keduanya bukan asli budaya AS. "Mereka baru diciptakan di AS, itulah kekuatan 'creation' (menciptakan) dalam budaya, bukan preservation (memelihara). Maka pemerintah pun perlu lebih banyak memfokuskan anggaran untuk usaha-usaha kreatif di bidang budaya," tegas Kim. Artinya, meski belum ada studi ilmiah mengenai dampak popularitas BTS untuk mempromosikan poin-poin Sustainable Development Goals (SDGs), tapi BTS terbukti cukup membuat masyarakat global "sadar" mengenai kekuatan "Hallyu" yang mengajak badan menari meski masih dikelilingi pandemi. (sws)
Pemprov Sulsel Buka Lelang Jabatan Eselon II Secara Daring
Makassar, FNN - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka pendaftaran lelang jabatan untuk posisi pejabat eselon II secara daring yang dimulai Senin. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi di Makassar, Senin mengatakan tahun ini memang berbeda karena lelang jabatan dilakukan secara daring melalui website http://seleksijptp.sulselprov.go.id. Website ini pun kata dia, sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong pesatnya digitalisasi di era saat ini. "Mulai hari ini tanggal 29 November 2021 sampai dengan 3 Desember 2021 secara online melalui website http://seleksijptp.sulselprov.go.id. Jadi panitia seleksi tidak menerima dokumen secara fisik/langsung," katanya. Ia menjelaskan, ada sebanyak 15 Jabatan eselon II yang lowong akan dilelang. Adapun 15 jabatan yang akan dilelang yakni Inspektur Daerah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Dinas Kesehatan. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, kepala Biro Pengadaan Barang/jasa, Direktur RSUD Haji. Dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, berdasarkan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Serta surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 pelaksanaan Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi Pemerintah dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. (sws)
POPULER
