ALL CATEGORY
Presiden AS Setuju Sediakan Rudal Jarak Jauh untuk Ukraina
Washington, FNN - Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah setuju untuk menyediakan Ukraina sistem roket canggih yang bisa secara tepat menghantam target-target jarak jauh milik Rusia.Sistem roket tersebut merupakan bagian dari paket persenjataan senilai 700 juta dolar AS (sekitar Rp10,19 triliun), yang diperkirakan akan diumumkan pada Rabu.Amerika Serikat, kata para pejabat tinggi AS, menyediakan bagi Ukraina sistem roket artileri dengan mobilitas tinggi, yang bisa mengenai target sejauh 80 kilometer secara akurat.Kesediaan itu, kata mereka, diambil setelah Ukraina memberi \"jaminan\" bahwa negara tersebut tidak akan menggunakan rudal-rudal itu untuk melancarkan serangan di dalam Rusia.Dalam kolom opini surat kabar New York Times yang terbit pada Selasa (31/5), Biden mengatakan invasi Rusia ke Ukraina akan diakhiri melalui diplomasi.Tapi, kata Biden, Amerika Serikat harus menyediakan persenjataan dan amunisi penting untuk memungkinkan Ukraina memiliki posisi tawar terkuat di meja perundingan.\"Karena itu saya memutuskan bahwa kita akan menyediakan bagi Ukraina sistem roket yang lebih canggih beserta persenjataan yang memungkinkan mereka membidik target-target utama secara tepat di medan pertempuran di Ukraina,\" tulis Biden.Paket persenjataan tersebut mencakup amunisi, radar penangkal tembakan, sejumlah radar pengintaian udara, tambahan rudal-rudal antitank Javelin, serta persenjataan antibaja, kata para pejabat.Biden pada Selasa mengatakan kepada para wartawan bahwa \"kita tidak akan mengirimkan ke Ukraina sistem roket yang ditembakkan ke Rusia.\"Presiden AS itu tampaknya cenderung lebih menekankan persyaratan soal penggunaan sistem persenjataan tertentu.Biden ingin membantu Ukraina agar bisa membela diri, namun ia selama ini mendapat penentangan terkait penyediaan persenjataan yang bisa digunakan Ukraina untuk menyerang Rusia.Sudah ribuan orang tewas di Ukraina dan jutaan lainnya mengungsi sejak Rusia melancarkan invasi ke negara itu pada 24 Februari.Moskow menyebut aksinya itu sebagai \"operasi militer khusus\" untuk mengenyahkan pengaruh Nazi di negara tetangganya itu. (Ida/ANTARA/Reuters)
PM Australia Tunjuk 10 Menteri Perempuan Dalam Kabinetnya
Sydney, FNN - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menunjuk sejumlah menteri perempuan dalam tim kabinetnya dengan beragam latar belakang, yang mencakup minoritas agama dan pribumi Aborigin.Sebanyak 10 perempuan dimasukkan dalam kabinet yang beranggotakan 23 orang, lebih banyak daripada tujuh menteri perempuan dalam pemerintahan koalisi Liberal-Nasional sebelumnya yang dipimpin oleh Scott Morrison.Menteri Perindustrian Ed Husic dan Menteri Pemuda Anne Aly menjadi menteri federal Muslim pertama Australia yang dilantik dalam sebuah upacara di Ibu Kota Canberra, Rabu.Sementara Linda Burney, yang mengenakan jubah kulit kanguru, menjadi perempuan Aborigin pertama yang mengurus pelayanan bagi pribumi Australia.Albanese membentuk kementerian sementara yang mencakup empat anggota kunci lainnya, dua hari setelah pemilu 21 Mei sehingga ia dapat menghadiri pertemuan kelompok Quad di Tokyo, yang dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden serta para pemimpin Jepang dan India.Empat anggota kementerian sementara yaitu wakil perdana menteri Richard Marles, Penny Wong untuk urusan luar negeri, Jim Chalmers sebagai menteri keuangan, serta Katy Gallagher di bidang keuangan.Don Farrell menjadi menteri perdagangan yang baru dan Tanya Plibersek sebagai menteri lingkungan, sementara Clare O\'Neil akan bertanggung jawab atas urusan dalam negeri dan Chris Bowen mengambil alih sektor energi.Mantan pemimpin Partai Buruh Bill Shorten akan menjadi menteri untuk layanan pemerintah.Albanese mengatakan Partai Buruh akan memerintah dengan haknya sendiri, mengklaim 77 kursi di majelis rendah dengan 151 kursi, membiarkannya membentuk pemerintahan mayoritas tanpa dukungan dari independen yang berfokus pada iklim dan Partai Hijau. (Ida/ANTARA/Reuters)
Pemerintah Inggris Minta Maskapai Tak Jual Tiket di Luar Kapasitas
London, FNN - Menteri Perhubungan Inggris Grant Shapps meminta agar maskapai-maskapai penerbangan tidak menjual tiket untuk penerbangan jika mereka sendiri tidak mampu untuk memenuhi lonjakan permintaan.Pernyataan itu datang menyusul sejumlah pembatalan penerbangan yang mengakibatkan gangguan bagi para pelaku perjalanan yang hendak berwisata.Bandara-bandara di kawasan Eropa menghadapi kesulitan dalam menghadapi lonjakan permintaan pasca-pandemi, namun bandar udara di Inggris tengah menghadapi pekan yang berat dengan adanya masa libur sekolah-sekolah serta libur panjang akhir pekan dalam rangka merayakan 70 tahun masa bertakhta Ratu Elizabeth.Antrian serupa juga terlihat di bandara-bandara pada masa libur Paskah di awal tahun dan Shapps mengatakan bahwa meski sejumlah langkah telah dilakukan, belum terlihat adanya kemajuan.“Kita harus memastikan apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tak terulang lagi. Meski telah ada peringatan dari pemerintah, maskapai-maskapai menjual lebih banyak tiket dan perjalanan dibandingkan dengan kapasitas mereka untuk melakukannya,” kata Shapps, yang menambahkan pihaknya akan bertemu dengan para pejabat industri untuk mendiskusikan hal tersebut.“Ini tak boleh terjadi lagi dan semua upaya harus ditujukan agar hal serupa tak kembali terulang pada musim panas.”Perusahaan-perusahaan penerbangan mengharapkan lebih banyak penumpang yang bepergian usai pembatasan perjalanan selama dua tahun akibat pandemi COVID-19.Namun mereka kesulitan untuk merekrut staf usai terdampak oleh pandemi, dan mengeluh karena proses perekrutan dan pengecekan keamanan terhadap pegawai baru memakan waktu yang lebih lama.Shapps mengatakan pemerintah telah membantu industri dengan mengubah peraturan untuk mempercepat perekrutan staf dan menambahkan bahwa pemerintah “telah melakukan bagiannya.”Meski demikian, ketua Komite Terpilih Perhubungan Parlemen Huw Merriman mengatakan bahwa pemerintah justru telah mengarahkan maskapai-maskapai untuk mengoperasikan penerbangan dengan mengatakan bahwa mereka harus menggunakan kuota penerbangan sebesar 70 persen atau mereka akan kehilangan hal tersebut.Dia mengatakan bahwa bahasa yang digunakan Shapps tidaklah membuat keadaan membaik.“Saya rasa ini mengecewakan karena pemerintah yang terlihat menyalahkan industri. Ini adalah industri yang telah kehilangan miliaran,” kata Merriman yang merupakan anggota parlemen dari partai Konservatif kepada Sky News.Dia menambahkan bahwa maskapai-maskapai telah menantikan kejelasan terkait peraturan yang berubah-ubah.“Kita perlu menemukan solusi antara pemerintah dan industri untuk membantu industri agar bisa bertahan,” ujar Merriman. (Ida/ANTARA/Reuters)
RI Akan Promosikan Efek Domino Making Indonesia 4.0 di Hannover Messe
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa Indonesia akan mempromosikan efek domino dari program Making Indonesia 4.0 di perhelatan Hannover Messe 2022 untuk mendorong transformasi ekonomi linier ke ekonomi sirkular untuk sektor manufaktur.“Fokus utama kami dalam memperluas praktik ekonomi sirkular saat ini adalah memanfaatkan sisa atau residu konsumsi untuk bahan baku industri,” Kata Menperin lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.Menperin menyampaikan hal itu saat mewakili Indonesia menerima estafet Partner Country dari Menteri Perekonomian dan Kelautan Portugal Antonio Costa Silva dalam rangkaian Hannover Messe 2022 di Hannover, Jerman.Di bawah program Making Indonesia 4.0, Indonesia berkeinginan untuk memperkuat efek domino dari lingkungan dan ekonomi yang berkelanjutan, guna menjaga kesinambungan sumber daya, regenerasi bahan baku, dan menggali potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan.Menperin mengungkapkan, industri manufaktur memegang peranan penting dalam mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya ekonomi sirkular dan pengembangan energi terbarukan (EBT).Dengan memproduksi barang yang dapat didaur ulang dan menggunakan bahan baku daur ulang, sektor industri daur ulang juga diharapkan dapat mendukung substitusi bahan baku impor.Namun begitu, masih banyak tantangan dan kendala dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini.“Kami terus memperluas kebijakan untuk mempercepat dan meningkatkan keseluruhan proses dan kemajuan dalam mencapai tujuan dan sasaran keberlanjutan,” ujar Menperin.Saat ini Indonesia sedang mengarah menjadi pemain global di industri kendaraan listrik.Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia yang mencapai 21 juta ton, Indonesia sedang bersiap menjadi produsen baterai kendaraan listrik tingkat dunia.Mengikuti tren perubahan pola penggunaan energi mengarah pada energi baru dan terbarukan, sebagai produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, Indonesia mulai memanfaatkan potensi CPO sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.CPO beserta limbah pabriknya dapat dikembangkan menjadi beberapa sumber energi terbarukan seperti bahan bakar ramah lingkungan atau Green-Fuel, 100 persen pengganti bensin, dan Biomassa.Pada presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Indonesia menginisiasi pembentukan Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) yang mendukung ekonomi berkelanjutan di sektor industri dengan mendorong pemulihan ekonomi yang lebih adil, lebih inklusif, serta lebih kuat dalam menghadapi masalah global di masa mendatang.Hal ini mendukung topik utama diskusi G20, yaitu Global Health Architecture, Digital Economy Transformation, and Energy Transition.Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, perlu kolaborasi dan kerja sama antar negara dalam mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan.“Indonesia menyambut tantangan dan peluang ekonomi global dengan mengundang Anda semua untuk berkolaborasi membangun ekonomi masa depan, mengubah sistem industri dan teknologi terkini, serta mengembangkan energi terbarukan,” tutup Menperin. (Ida/ANTARA)
Tim PDKB PLN Mampu Cegah Kerugian Rp3,18 Miliar Akibat Pemadaman
Denpasar, FNN - Tim Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) PT PLN (Persero) mampu mencegah kerugian senilai Rp3,18 miliar yang dapat terjadi akibat pemadaman listrik di Bali.“Saving (penyelamatan kerugian) rupiah ini berasal dari kontribusi tim PDKB dalam menekan pemadaman sehingga pelayanan tidak mengalami kendala karena listrik dapat tersalurkan dengan andal meskipun pemeliharaan sedang berlangsung,” kata Senior Manager Distribusi PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali Made Suamba di Denpasar, Rabu.Made Suamba menyampaikan nilai kerugian yang berhasil diselamatkan itu merupakan catatan sejak awal tahun sampai April 2022.Menurut dia, keberadaan Tim PDKB PLN, yang dibentuk sejak 1999, punya peran penting dalam operasional perusahaan.Alasannya, tim itu bertugas melakukan pemeliharaan yang bersentuhan langsung dengan jaringan listrik, di antaranya pemeliharaan, perbaikan dan penggantian isolator, konduktor, serta komponen listrik lainnya. Misi utama anggota PDKB, yang merupakan tim elite PLN, memastikan pemeliharaan berlangsung tanpa pemadaman.“Saat ini PLN UID Bali memiliki 10 Tim PDKB yang berada di masing-masing PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan yaitu Bali Selatan, Bali Utara, dan Bali Timur dengan total keseluruhan personel sebanyak 76 orang,” kata Made Suamba sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Denpasar.Ia menjelaskan keberadaan Tim PDKB makin penting mengingat saat ini perekonomian di Bali khususnya pariwisata mulai kembali tumbuh setelah sempat tiarap selama kurang lebih 2 tahun akibat pandemi Covid-19.“Kini pariwisata Bali perlahan mulai pulih. Penyelenggaraan acara nasional maupun internasional memenuhi jadwal kegiatan di Bali. Kebutuhan atas keandalan listrik yang mumpuni menjadi perhatian khusus PLN, berimbas pada kegiatan pemeliharaan yang diupayakan tanpa padam,” kata Senior Manager Distribusi PLN UID Bali.Ia lanjut menyampaikan PLN selalu berupaya meningkatkan keahlian Tim PDKB dalam memelihara jaringan listrik.“Tim ini selalu melakukan upgrading skill (peningkatan kemampuan) melalui berbagai sertifikasi demi meningkatkan skill dan kompetensi bekerja dalam keadaan bertegangan, baik dengan metode berjarak maupun metode sentuh langsung, serta skill khusus bekerja di ketinggian,” kata Made Suamba.Ia menyampaikan Tim PDKB melakukan pekerjaan berbahaya yang mempertaruhkan nyawa sehingga penerapan K3 (keamanan, keselamatan, dan kesehatan) wajib selalu diterapkan.“K3 adalah hal mutlak yang dipahami tiap personel karena yang kami inginkan masing-masing personel dapat menyelesaikan pekerjaan dengan zero accident (tanpa kecelakaan),” kata dia.Sejak awal tahun sampai awal Juni 2022, Tim PDKB PLN mampu bekerja tanpa insiden kecelakaan kerja. (Sof/ANTARA)
Segala Produk Edukasi KPK Tidak Diperjualbelikan
Jakarta, FNN - Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan bahwa segala produk publikasi atau edukasi KPK tidak diperjualbelikan.\"KPK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang memperjualbelikan produk-produk publikasi atau edukasi KPK kepada masyarakat luas di antaranya produk edukasi dalam bentuk buku yang diperjualbelikan melalui media sosial dan marketplace,\" kata Ipi melalui keterangan tertulisnya, Rabu.Oleh karena itu, KPK mengimbau kepada pihak-pihak tersebut untuk tidak melanjutkan tindakannya karena telah melanggar hak cipta yang sepenuhnya dimiliki KPK dan ketentuan yang telah tercantum dalam buku tersebut.\"Bahwa buku atau produk-produk edukasi KPK boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan serta nonkomersial lainnya, dan bukan untuk diperjualbelikan,\" ucap Ipi.Ia mengatakan masyarakat bisa mendapatkan produk edukasi KPK secara gratis dengan mengunduh di portal pendidikan antikorupsi yang dikelola KPK melalui tautan https://aclc.kpk.go.id/pustaka/pendidikan. (Sof/ANTARA)
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Mencegah Korupsi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (DPP LVRI) Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun berharap semua pihak, termasuk pejabat di lingkungan pemerintahan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar tidak melakukan korupsi.\"Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, nafsu duniawi akan terkendali sekaligus tidak mudah tergoda kesenangan sesaat yang akan berujung pada penyimpangan dan penyelewengan,\" kata Saiful Sulun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu malam, terkait dengan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2022.Agar korupsi tidak melanda seluruh negeri yang akan memiskinkan negara dan rakyat, mantan Pangdam V/Brawijaya ini meminta semua pihak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.Ia juga mengatakan bahwa reformasi yang diwarnai kebebasan luar biasa sebagai buah demokrasi, telah muncul kembali berbagai ideologi yang dahulu pernah dilarang, seperti liberalisme, komunisme, dan paham agama.\"Hal ini membuat kehidupan bangsa jauh dari nilai-nilai Pancasila, termasuk kebersamaan dan setia kawan longgar dan tipis, tidak lagi sehangat dahulu,\" ujar jenderal berbintang dua purnawirawan ini.Selain itu, lanjut dia, keberagaman ditolak, pemaksaan kehendak dan aksi kekerasan sering terjadi. Lebih jauh lagi, adanya upaya untuk mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dengan NKRI yang berdasarkan syariah.Keadaan ini, kata dia harus dicegah dan dihentikan. Oleh karena itu, Pancasila harus membumi agar cita-cita merdeka \"masyarakat adil maju sejahtera\" dapat terwujud.Di sisi lain, Saiful Sulun mengemukakan bahwa lima nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila mampu menyatukan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, etnis, budaya, dan agama.Di samping itu, kata Ketua Umum DPP LVRI ini, Pancasila tetap eksis dalam pertarungan ideologi sejak bangsa ini berdiri sehingga situasi nasional terkendali dan pembangunan dapat berjalan sampai sekarang. (Sof/ANTARA)
Akademisi Dorong Audit Peraturan Sesuai Nilai Pancasila
Jakarta, FNN - Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Karlie mendorong audit peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.\"Perlu memastikan setiap produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, agar sesuai dengan nilai Pancasila,\" kata Tholabi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah itu menyebutkan dua pola untuk memastikan setiap produk hukum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.\"Pertama, memastikan nilai Pancasila terkandung dalam setiap norma hukum; dimulai dari perencanaan setiap produk hukum di seluruh jenis peraturan perundang-undangan, baik level Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,\" jelasnya.Langkah tersebut perlu dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, dengan memastikan aspek filosofis pembentukan regulasi yang terakomodasi dalam rumusan draf, katanya.\"Secara operasional, melibatkan partisipasi publik yang sebanyak-banyaknya menjadi salah satu instrumen untuk melahirkan rancangan produk hukum agar sesuai dengan nilai Pancasila,\" jelasnya.Kedua, lanjutnya, ialah itu dengan melakukan langkah proaktif dari pembentuk peraturan untuk melakukan perubahan terhadap setiap produk hukum yang terindikasi keluar dari spirit Pancasila.\"Pilihannya bisa dilakukan melalui mekanisme legislative review bila merupakan produk hukum yang dihasilkan bersama antara eksekutif dan legislatif di pusat maupun daerah; atau dilakukan executive review bila produk hukum yang dihasilkan dari pihak eksekutif,\" kata Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia itu.Berbagai langkah tersebut menjadi upaya konkret untuk memastikan setiap peraturan berjalan sesuai dengan Pancasila.\"Saya kira Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat memimpin langkah tersebut. Apalagi BPIP bertanggungjawab langsung kepada Presiden,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Menggugat Lahirnya Pancasila 1 Juni: Mengkhianati Pemikiran Soekarno!
Di sinilah bukti, Pancasila itu bukan lahir 1 Juni, dan itu Bung Karno sendiri mengatakan jika Pancasila dilahirkan 1 Juni jelas mendiskontroksi pemikiran Bung Karno, menyelewengkan pemikiran Bung Karno terhadap Pancasila. Oleh Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila SETIAP tanggal 1 Juni Pemerintah memperingati hari lahirnya Pancasila, dan menjadi Hari Libur Nasional. Berikut bunyi Keppres Nomor 24 Tahun 2016: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI LAHIR PANCASILA. PERTAMA: Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. KEDUA: Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional. Dalam Keppres itu, penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan Hari Libur Nasional bertujuan agar pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Sungguh sesuatu yang aneh pemerintah mengharuskan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa tetapi sejak UUD 1945 diamandemen negara ini sudah tidak berideologi Pancasila lagi. Mengapa? Karena, Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan Pancasila oleh pendiri negeri ini, ideologi negara berdasarkan Pancasila itu diuraikan di dalam batang tubuh UUD1945 dan penjelasannya. Negara berdasarkan Pancasila itu ada tiga cirinya: 1. Adanya lembaga tertinggi negara yang disebut MPR. Yang mewakili seluruh elemen bangsa dengan sistem keterwakilan, hal ini sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. 2. Adanya politik rakyat atau politik negara yang menjabarkan visi, misi negara yang disebut GBHN. Bukan seperti sekarang ini, Presiden dan Wakil Presiden punya Visi Misi sendiri, padahal presiden yang menjalankan negara sehingga ada dua visi dan misi. 3. Presiden adalah mandataris MPR, bukan Presiden sebagai Petugas Partai. Pancasila tidak pernah dilahirkan, justru Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tentang lahirnya Pancasila perlu digugat. Sebab telah terjadi penyesatan, dan penyewengan terhadap pemikiran ajaran Soekarno terhadap Pancasila. Tidak benar Pancasila itu lahir 1 Juni 1945, hal ini disangkal sendiri oleh Bung Karno dalam Kursus Pancasila Bung Karno. Rupanya Pemerintah dan BPIP tidak belajar Pancasila Bung Karno secara benar dan secara Historis. Jika saja Megawati dan BPIP mau belajar Kursus Pancasila Bung Karno tidak akan terjadi kerusakan Ideologi Pancasila. Dan tidak akan muncul kata-kata Ketua BPIP Pancasila adalah musuh agama. Yang heran kok bisa yang tidak paham Pancasila dijadikan Ketua BPIP yang dibayar ratusan juta. Berikut Cuplikan Kursus Pancasila Apa Sebab Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila? Cuplikan Amanat PJM Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1955 di Surabaya ......”Tidak benar Saudara-saudara, bahwa kita sebelum ada Bung Karno, sebelum ada Republik Indonesia – sebenarnya telah mengenal akan – Pancasila? Tidakkah benar kita dari dahulu mula, telah mengenal Tuhan, hidup di dalam alam Ketuhanan Yang Maha Esa? Kita dahulu pernah menguraikan hal ini panjang lebar. Bukan anggitan baru. Bukan karangan baru. Tetapi sudah sejak dari dahulu mula bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang cinta kepada Ketuhanan. Yah kemudian Ketuhanannya itu disempurnakan oleh agama-agama. Disempurnakan oleh Agama Islam, disempurnakan oleh agama Kristen. Tetapi dari dahulu mula kita memang adalah satu bangsa yang berketuhanan. Demikian pula, tidakkah benar bahwa kita ini dari dahulu mula telah cinta kepada Tanah Air dan Bangsa? Hidup di dalam alam kebangsaan? Dan bukan saja kebangsaan kecil, tetapi kebangsaan Indonesia. Hai engkau pemuda-pemuda, pernah engkau mendengar nama kerajaan Mataram? Kerajaan Mataram yang membuat candi Prambanan, candi Borobudur? Kerajaan Mataram ke-2 di waktu itu di bawah pimpinan Sultan Agung Hanjokrokusurno? Tahukah Saudara-saudara akan arti perkataan Mataram? Jikalau tidak tahu, maka aku akan berkata kepadamu “Mataram berarti Ibu”. Masih ada persamaan perkataan Mataram itu misalnya perkataan Mutter di dalam bahasa Jerman – Ibu. Mother dalam bahasa Inggeris – Ibu. Moeder dalam bahasa Belanda – Ibu. Mater dalam bahasa Latin – Ibu. Mataram berarti Ibu. Demikian kita cinta kepada Bangsa dan Tanah air dari zaman dulu mula, sehingga negeri kita, negara kita, kita putuskan Mataram. Rasa kebangsaan, bukan rasa baru bagi kita. Mungkinkah kita mempunyai kerajaan seperti kerajaan Majapahit dan Sriwijaya dahulu, jikalau kita tidak mempunyai rasa kebangsaan yang berkobar-kobar di dalam dada kita? Yaah kata pemimpin besar yang bernama Gajah Mada, Sang Maha Patih Ihino Gajah Mada. Benar kita mempunyai pemimpin besar itu. Benar pemimpin besar itu telah bersumpah satu kali “tidak akan makan kelapa, jikalau belum scgenap kepulauan Indonesia tergabung di dalam satu negara yang besar”. Benar kita mempunyai pemimpin yang besar itu. Tetapi apakah pemimpin inikah yang sebenarnya pencipta daripada kesatuan kerajaan Majapahit? Tidak! Pemimpin besar sekadar adalah sambungan lidah daripada rasanya rakyat jelata. Tidak ada satu orang pemimpin besar, walaupun besarnya bagaimanapun juga, – bisa membentuk satu negara yang sebesar Majapahit ialah satu negara yang besar, yang wilayahnya dari Sabang sampai ke Merauke, – bahkan sampai ke daerah Philipina sekarang. Katakanlah Bung Karno pemimpin besar atau pemimpin kecil – pemimpin gurem atau pemimpin yang bagaimanapun, – tetapi jikalau ada orang yang berkata: “Bung Karno yang mengadakan negara Republik Indonesia”. Tidak benar!!! Janganpun satu Soekarno sepuluh Soekarno, seratus Soekarno, seribu Soekarno – tidak akan bisa membentuk negara Republik Indonesia, jikalau segenap rakyat jelata Republik Indonesia tidak berjuang mati-matian!” Kemerdekaan adalah hasil daripada perjuangan segenap rakyat. Maka itu pula menjadi pikiran Bapak, Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, – tetapi milik kita semua dari Sabang sampai ke Merauke! Perjuangan untuk merebut kemerdekaan ini dijalankan oleh semua bangsa Indonesia. Aku melihat di dalam daerah-daerah yang kukunjungi, di manapun aku datang, aku melihat Taman-taman Pahlawan. Bukan saja di bagian-bagian yang beragama Islam, tetapi juga di bagian-bagian yang beragama Kristen. Aku melihat Taman-taman Pahlawan di mana-mana. Di sini di Surabaya, pada tanggal 10 November tahun 1945, siapa yang berjuang di sini? Segenap pemuda-pemudi, kiai, kaum buruh, kaum tani, segenap rakyat Surabaya berjuang dengan tiada perbedaan agama, adat-istiadat, golongan atau suku. Rasa kebangsaan kita sudah dari sejak zaman dahulu, demikian pula rasa perikemanusiaan. Kita bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa di dalam sejarah dunia ini, satu-satunya bangsa yang tidak pernah menjajah bangsa lain adalah bangsa Indonesia. Aku tantang orang-orang ahli sejarah yang bisa membuktikan bahwa bangsa Indonesia pernah menjajah kepada bangsa lain. Apa sebab? Oleh karena bangsa Indonesia berdiri di atas dasar perikemanusiaan sejak dari zaman dahulu. Dari zaman Hindu, kita sudah mengenal perikemanusiaan. Disempurnakan lagi rasa perikemanusiaan itu dengan agama-agama yang kemudian. Di dalam zaman Hindu kita telah mengenal ucapan: “Tat Twam Asi”. Apa artinya Tat Twam Asi? Tat Twam Asi berarti “Aku adalah dia, dia adalah aku”. Dia pakai, aku ikut pakai. Dia senang, aku ikut senang. Aku senang, dia ikut senang. Aku sakit, dia ikut sakit. Tat Twam Asi – perikemanusiaan. Kemudian datanglah di sini agama Islam, mengajarkan kepada perikemanusiaan pula. Malah lebih sempurna. Diajarkan kepada kita akan ajaran-ajaran fardhu kifayah, kewajiban-kewajiban yang dipikulkan kepada seluruh masyarakat. Misalnya jikalau ada orang mati di kampungmu, dan kalau orang mati itu tidak terkubur, – siapa yang dianggap berdosa, siapa yang dikatakan berdosa, siapa yang akan mendapat siksaan daripada dosa itu? Bukan sekadar kerabat famili daripada sang mati itu. Tidak! Segenap masyarakat di situ ikut tanggung jawab. Demikianlah pula rasa kedaulatan rakyat. Apa sebab pergerakan Nasional Indonesia laksana api mencetus dan meledakkan segenap rasa kebangsaan Indonesia? Oleh karena pergerakan nasional Indonesia itu berdiri di atas dasar kedaulatan rakyat. Engkau ikut berjuang! Dari dahulu mula kita gandrung kepada kedaulatan rakyat. Apa sebab engkau ikut berjuang? Oleh karena engkau merasa memperjuangkan dasar kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia dari dahulu mula telah mengenal kedaulatan rakyat, hidup di dalam alam kedaulatan rakyat. Demokrasi bukan barang baru bagi kita. Demikian pula cita-cita keadilan sosial, – bukan cita-cita baru bagi kita. Jangan kira, bahwa cita-cita keadilan sosial itu buatan Bung Karno, Bung Hatta, atau komunis, atau kaum serikat rakyat, kaum sosialis. Tidak! Dari dahulu mula bangsa Indonesia ini cinta kepada keadilan sosial. Kalau zaman dahulu, kalau ada pemberontakan, – Saudara-saudara berhadapan dengan pemerintah Belanda, – semboyannya selalu “Ratu Adil”, ratu adil para marta. Sama rata, sama rasa. Adil, adil, itulah yang menjadi gandrung-nya jiwa bangsa Indonesia. Bukan saja di dalam alam pergerakan sekarang atau di dalam pergerakan alam nasional tetapi dari dulu mula. Maka oleh karena itulah aku berkata, baik Ketuhanan Yang Maha Esa maupun Kebangsaan, maupun Perikemanusia-an, maupun Kedaulatan Rakyat, maupun Keadilan Sosial, bukan aku yang menciptakan. Aku sekadar menggali sila-sila itu. Dan sila-sila ini aku persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia untuk dipakai sebagai dasar daripada wadah yang berisi masyarakat yang beraneka agama, beraneka suku, beraneka adat-istiadat. Inilah Saudara-saudara, maka di dalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyousakai di dalam zaman Jepang, pertengahan tahun 1945 telah diadakan satu sidang daripada pemimpin-pemimpin Indonesia, dan di dalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai itu dibicarakan hal-hal ini….. Di sinilah bukti, Pancasila itu bukan lahir 1 Juni, dan itu Bung Karno sendiri mengatakan jika Pancasila dilahirkan 1 Juni jelas mendiskontroksi pemikiran Bung Karno, menyelewengkan pemikiran Bung Karno terhadap Pancasila. Oleh sebab itu Keppres Nomor 24 Tahun 2016 harus digugat karena telah menyesatkan bangsawan negara. Kaum cerdik pandai, Ulama, Tokoh Agama, harus melakukan perlawanan, sebab lahirnya Ke Tuhanan Yang Maha Esa 1 Juni melawan akidah agama apapun di Indonesia. Entah apa yang ada di pikiran pengusung RUU-HIP itu rasanya mereka tidak lagi mempertimbangkan sejarah, nilai-nilai, bahkan dengan kalap Pancasila ditengelamkan, dan sesungguhnya sejak Amandemen UUD 1945 Indonesia sudah dicabut rohnya. Indonesia saat ini bukan lagi Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, Indonesia bukan lagi yang digambarkan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 beserta penjelasannya, dan Indonesia bukan lagi Indonesia yang berdasar pada Pancasila. Indonesia saat ini adalah negara dengan dasar Ultra Liberal, maka tidak heran jika 0,2 % minoritas China menguasai lahan 70% di dalam sektor perkebunan, tambang-tambang, real estate, industrial estate, dan 0,1 persen penduduk Indonesia menguasai 50% kekayaan Indonesia, apakah ini semua sesuai dengan Tujuan bernegara? Inilah bukti nyata bahwa negara bangsa ini sudah bukan Negara Pancasila. Pertanyaan berikutnya apakah kita sebagai anak bangsa membiarkan keadaan seperti ini? Tentu tidak saja yakin mulai membesar tingkat kesadaran kita sebagai bangsa, dan saya juga yakin akan ada revolusi besar di negeri ini, bagaimana dengan Anda, apakah Anda sudah sadar atau belum tentang keadaan bangsa dan negara ini. (*)
Tiong Hua Sinonim Wasathiyah, Din Syamsuddin: Perlu Integrasi dan Sinergi Peradaban
Kuala lumpur, FNN - Ada persinggungan atau peririsan antara Konsep Tiong Hua dari Peradaban China dan Wasathiyah dalam Islam. Demikian kesimpulan yang menyeruak dari sebuah acara yang bertajuk Media Dialog dalam rangka Perayaan Idul Fitri 1443 H yang diselenggarakan oleh Chengho Multicultural and Education Trust di Kuala Lumpur, 1 Juni 2022. Dialog berlangsung di Mines Beach Hotel, Kuala Lumpur. Dialog yang diikuti sekitar 60 orang itu menghadirkan sebagai pembicara Tan Sri Lee Kim Yew, Pendiri Chengho Multicultural and Education Trust, Malaysia, Prof. M. Din Syamsuddin, Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Jakarta, Tuan Sheikh Hussain Lee, Ketua Pertubuhan Alkhadeem, Kuala Lumpur, Dato\' Shamsul Najmi bin Shamsuddin, Pengarah Tiong Hua Foundation, dan moderator Dato\' Mohd Zaini bin Hassan, Pendiri BebasNews.my, Malaysia. Menurut Tan Sri Lee Kim Yew, Tiong Hua (di Indonesia disebut Tionghoa) adalah sebuah falsafah, bukan nama kaum atau golongan. Falsafah ini terdiri dari dua kata yakni Tiong yang berarti jalan tengah, dan Hua yang mengandung arti kerja sama dan kemakmuran. Secara ringkas, Tiong Hua berarti jalan tengah untuk kemakmuran bersama. Sebagai falsafah, menurut Lee Kim Yew, seorang pengusaha dan pemerhati masalah keagamaan dan peradaban, Tiong Hua berasal dari Ajaran Konghucu. Kata China atau Cina datang belakangan dan lebih merupakan penamaan terhadap sebuah negara atau bangsa. Falsafah Tiong Hua bisa dilekatkan kepada China tapi juga dinisbatkan kepada orang lain asalkan menghayati dan mengamalkan falsafah tersebut. Falsafah Tiong Hua menurunkan sepuluh nilai kebaikan atau keutamaan, di antaranya kejujuran, loyalitas, dan rasa malu (terhadap keburukan), dan perhatian kepada keluarga. Tokoh Muhammadiyah Prof. M. Din Syamsuddin, yang diundang secara khusus ke forum di Kuala Lumpur tersebut, diminta menjelaskan Wawasan Wasathiyah Islam. Din Syamsuddin selain sebagai Ketua CDCC juga memprakarsai dan mengetuai gerakan baru yaitu World Fulcrum of Wasathiyat Islam (Poros Dunia Wasathiyat Islam). Dalam presentasinya Din Syamsuddin menjelaskan bahwa wasathiyah adalah watak ajaran Islam dan umat Islam dijadikan Allah SWT sebagai Ummatan Wasathan (Umat Jalan Tengah). Wasathiyah menolak segala bentuk ekstrimisme yang menampilkan perilaku melampaui batas. Pada saat yang sama juga menentang segala bentuk egosentrisme baik keagamaan, kebangsaan, dan pengelompokan sosial-budaya serta politik. Menurut Din Syamsuddin, ada tujuh kriteria Wasathiyat Islam, yaitu i\'tidal (berlaku adil dan menegakkan keadilan), tawazun (keseimbangan), tasamuh (toleransi), syura (bermusyawarah), ishlah (melakukan perbaikan dan perdamaian), qudwah (melakukan prakarsa perbaikan), dan muwathanah (kewargaan yakni menerima dan membangun negara). Terhadap Falsafah Tiong Hua yang dijelaskan sebagai jalan tengah untuk kemakmuran, Din Syamsuddin menyambut positif dan mengatakan bahwa falsafah itu beririsan dan sejalan dengan Wasathiyat Islam (Wawasan Jalan Tengah Islam). Maka, kata Ketua Poros Dunia Wasathiyat Islam itu, kedua pandangan dunia tersebut dapat diarusutamakan sebagai dasar solusi bagi adanya peradaban baru yg damai, sejahtera, adil, makmur, dan beradab. Baik Tan Sri Lee Kim Yew maupun Prof. Din Syamsuddin bersepakat bahwa kedua falsafah/wawasan ini, Wasathiyah dan Tiong Hua, menjadi tema The 8th World Peace Forum (Forum Perdamaian Dunia Ke-8) yang akan diselenggarakan pada 16-17 Nopember 2022 di Solo. (Forum yang akan menghadirkan sekitar 100 tokoh agama dan cendekiawan dari berbagai negara ini diharapkan dapat bekerja sama dengan Panitia Muktamar Muhammadiyah atau Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai mitra). World Peace Forum, kerja sama antara Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations/CDCC pimpinan Din Syamsuddin dan Chengho Multicultural and Education Trust pimpinan Tan Sri Lee Kim Yew, telah berlangsung sebagai forum dwi tahunan sejak 2006, dengan mengambil tema besar One Humanity, One Destiny, One Responsibility (Satu Kemanusiaan, Satu Tujuan, Satu Tanggung Jawab). (sws)
POPULER
