ALL CATEGORY
Anis Matta: Tokoh Reformasi Harus Memimpin Indonesia untuk Melanjutkan Reformasi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah dalam sejarah perjalanan reformasi yang telah berjalan selama 24 tahun belum selesai dan tidak sesuai dengan harapan. Sehingga memunculkan rasa penyesalan dari para pelaku sejarah reformasi atau tokoh reformasi seperti Budiman Sujatmiko dan Fahri Hamzah, yang telah menumbangkan rezim Orde Baru dan melahirkan beberapa presiden. Namun, perubahan yang mereka ciptakan, ternyata tidak bisa dikontrol dan dikendalikan sesudahnya, oleh mereka sendiri. \"Saya kira, saya telah berhasil membuat tokoh reformasi ini menyampaikan penyesalannya dengan baik. Yang mereka sesali adalah satu hal yang sama, bahwa reformasi belum selesai,\" kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk \'24 Tahun Reformasi, Sudah Sampai di Mana dan Mau Ke Mana Indonesia? yang digelar secara daring, Rabu (25/5/2022) sore. Anis Matta meminta Budiman Sujatmiko dan Fahri Hamzah yang hadir dalam diskusi tersebut, untuk curhat dengan mimpi mereka sebagai seorang aktivis yang belum terealisasi atau belum menjadi kenyataan selama hampir seperempat abad reformasi. \"Saya ingin sedikit meminta komentar mereka berdua yang bisa personal, khususnya Mas Budiman Sujatmiko dan Bung Fahri. Kira-kira apa yang Anda sesali, mimpi apa sebagai aktivis yang belum terealisasi dalam waktu 24 tahun reformasi ini,? tanya Anis Matta kepada mereka berdua. Menurut Anis Matta, Budiman Sujatmiko dan Fahri Hamzah memiliki satu kesamaan, yakni tidak memiliki ambisi kekuasaan. Sehingga perubahan yang mereka ciptakan, perjalanan sejarahnya tidak bisa mereka kontrol sesudahnya. \"Itu menyebabkan perubahan yang mereka ciptakan tidak bisa mereka kontrol. Jalannya sejarah sesudahnya tidak seperti yang ada dalam rencana mereka. Sehingga banyak pekerjaan rumah yang belum selesai,\" katanya. Karena itu, Anis Matta berharap agar para calon presiden (capres) yang akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berasal dari tokoh-tokoh reformasi agar agenda pekerjaan rumah reformasi bisa dituntaskan. \"Bisakah kita berharap, bahwa tahun depan itu sekaligus para capres yang akan maju untuk Pemilu 24 itu datangnya dari tokoh-tokoh reformasi, untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai,\" ujar Anis Matta. Sebab, cita-cita reformasi pada dasarnya adalah pintu gerbang untuk menciptakan kesejahteraan, bukan hanya demokrasi saja, meskipun kedua-duanya bisa berdiri sendiri. \"Tapi mimpi reformasi pada mulanya adalah menciptakan satu sintesa di mana demokrasi dan kesejahteraan bisa bertemu pada suatu titik dalam perjalanan sejarah kita,\" katanya. Hal itu seperti yang terjadi pada sintesa Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba). Orla dikatakan memiliki kebebasan, tapi tidak ada kesejahteraan, sementara saat Orba ada kesejahteraan, tapi tidak ada kebebasan. \"Makanya saya membuat perumpamaan, Indonesia itu seperti burung. Dia disebut burung, kalau dia bisa terbang dan berkicau. Tapi kalau kalau dia lapar, dia tidak bisa terbang dan bisa berkicau saja, itu namanya burung dalam sangkar. Itu ada lagunya,\" kata Anis Matta sambil berseloroh. Indonesia, lanjut Anis Matta, itu seperti burung yang sudah bisa terbang, tapi tidak terlalu lapar, sehingga terbangnya rendah, tidak begitu tinggi, padahal langitnya sangat tinggi. \"Jadi lahirnya Partai Gelora sebenarnya, karena cita-cita reformasi yang ingin menjadikan Indonesia terbang tinggi. Sekarang sudah terbang, tapi terbangnya tidak terlalu tinggi, sementara langit Indonesia ini terlalu tinggi,\" ujarnya. Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar para aktivis reformasi bisa mencari ilham dari kisah Nabi Yusuf, yang menafsirkan mimpi Raja Mesir. \"Bahwa Nabi Yusuf meramalkan akan ada krisis yang terjadi di Mesir seperti yang dimimpikan oleh Raja Mesir. Dia tahu bagaimana mengatasi krisis, tapi beliau meminta dijadikan penguasa dan sebagai bendahara keuangan negara agar bisa mengambil alih situasi krisis,\" katanya. Makna yang terkandung dari kisah tersebut, adalah para aktivis reformasi harus terjun untuk mengejar kekuasaan agar bisa melakukan perubahan dan menuntaskan agenda reformasi yang belum selesai, tidak sekedar mengedepankan intelektualitas. \"Kita harus pertemukan semangat perubahan yang ada pada para aktivis intelektual ini, dengan semangat pengambil-alihan situasi krisis tersebut. Syahwat kekuasaan mereka saat ini kecil, sehingga tidak bisa mengendalikan jalannya sejarah reformasi,\" katanya. Menanggapi hal ini, Politisi dan Aktivis Demokrasi Budiman Sudjatmiko menegaskan, bahwa dirinya tidak memiliki ambisi untuk mengejar kekuasaan di eksekutif. Ia mengaku sudah puas menjadi Anggota DPR di lembaga legislatif. \"Kalau ada yang saya sesali selama 24 tahun reformasi ini, karena secara pribadi, saya tidak punya ambisi perebutan kekuasaan atau kekuasaan eksekutif. Itu saya sadari, hanya puas di legislatif,\" kata Budiman Sujatmiko. Mantan Anggota DPR dari PDIP mengatakan, penyesalan itu baru dia sadari sekarang ini, setelah 24 tahun reformasi, ternyata banyak agenda yang belum selesai dan tidak seusai dengan harapan seperti yang dicita-citakan reformasi. \"Jadi setelah 24 tahun reformasi, kita akan lebih menyesal lagi dari apa yang tidak bisa kita lakukan sekarang. Sehingga perlu dorongan lebih kuat lagi supaya jelang 25 tahun reformasi, Indonesia punya lompatan yang lebih jauh lagi dalam pencapaian,\" katanya. Untuk memimpin lompatan tersebut, kata Budiman, harus dipimpin oleh orang-orang yang dulu berjuang pada tahun 1998. \"Sekarang bangsa Indonesia jelang 25 tahun hidup di sistem demokrasi. Kira-kira ada tidak, lompatan kualitatif yang bisa kita dorong lebih kencang lagi?\" ucapnya. Ia menyadari bahwa Indonesia saat ini, banyak kemajuan, tapi kamajuannya masih belum signifikan. \"Rasanya bisa digas, digas lagi deh, dan rasa-rasanya untuk bisa ngegas jalannya reformasi ini, syarat utama adalah seharusnya orang seperti teman aktivis (1998) untuk jadi garda depan untuk ngegas. Agar bisa keluar dari quarter life crisis kehidupan 24 tahun Idonesia pasca reformasi,\" ujarnya. Dengan melihat kondisi saat ini, Budiman merasa adanya suatu energi, tujuan, dan semangat bersama yang sama seperti pada tahun 1998. Namun yang berbeda dari 24 tahun lalu adalah cakupan dari isi dan konten. \"Menuju lompatan yang lebih jauh ini merupakan pekerjaan rumah tangga untuk satu tahun ke depan agar kelak saat 25 tahun usia reformasi, Indonesia sudah bisa mendapat skor yang jauh lebih positif lagi,\" katanya. Budiman Sudjatmiko mengatakan narasi besar yang dirasa cocok dengan semangat zaman sekarang ini adalah narasi kemajuan. \"Kalau tahun 98 itu adalah narasi kebebasan, kemudian setelah kebebasan saya ingin mendorong narasi kesetaraan dan keadilaan. Sekarang kita harus mendorong narasi kemajuan,\" ujarnya. Sementara Wakil Ketua DPR Periode 2004-2019 Fahri Hamzah mengatakan, ia tidak terlalu memusingkan rasa penyesalan secara personal terhadap agenda reformasi yang belum selesai. \"Kita nggak boleh mengambil itu terlalu personal, tapi hanya sebagai sebuah kritik. Kita memang tidak memiliki sebuah desain tentang reformasi, tapi tahu-tahu mendadak kita masuk dalam revolusi perubahan itu,\" kata Fahri Hamzah. Reformasi ketika itu, kata Fahri Hamzah, hanya dibaca sebagai ekspresi rasa kebosanan dari rezim Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun, yang menginginkan kebebasan dan kemapanan. \"Nafasnya zaman itu, orang sudah bosan, makanya ketika Soeharto mengundurkan diri, rakyat pesta, banyak yang potong ayam dan sapi, begitulah ekspresinya. Tidak punya ide atau gagasan,\" ungkap Fahri Hamzah. Padahal ekspresi kebosanan ini, bisa sangat berbahaya bagi sistem ketatenagaran dan perpolitikan kita, apabila tidak diatur secara tegas. Rakyat bisa menjatuhkan Presidennya sewaktu-waktu jika sudah bosan, sehingga ketika reformasi masalah pembatasan jabatan Presiden diatur. \"Kalau masa jabatan Presiden tidak dibatasi, ketika kebosanan rakyat ini datang tiba-tiba itu yang berbahaya. Kalau orang sudah bosan pokoknya, susah dilawan. Itulah problem kita, karena kita tidak punya narasi,\" katanya. Karena itu, Fahri Hamzah mengkritik mantan aktivis reformasi yang kini menjadi Anggota DPR dari PDIP Adian Yunus Yusak Napitupulu, yang menolak BJ Habibie sebagai Presiden menggantikan Soehato, karena dianggap kaki tangan Soeharto dan Orba. \"Saya dulu bentrok dengan temen-temennya mas Budiman Sudjatmiko, termasuk Mas Adian Napitupulu. Kenapa BJ Habibie ketika jadi Presiden, teman-teman mahasiswa tidak mengambil sedikit momen untuk membaca sejarah bahwa BJ Habibie ini, manusia yang lain. Dia datang membawa gagasan lain dalam negara, meskipun dia berada dibawah kekuasan Orde Baru. Dia ini orang Jerman, punya pikiran Eropa tentang konsep demokrasi,\" katanya. Habibie ini, menurut Fahri, memiliki pespektif lain dalam berbangsa dan bernegara. Ia justru disalahkan gara-gara membela Habibie, padahal dia melihat Presiden RI ke-3 itu, memiliki konsep arsitektur bangunan sistem perpolitikan dan demokrasi di Indonesia. \"Jadi sebagai bangsa kita punya problem itu. Kita selalu lebih tertarik kepada orang, daripada pada gagasannya. Habibie dianggap dari bagian dari Soeharto yang harus diturunkan dan dihancurkan,\" paparnya. Reformasi yang telah berjalan 24 tahun ini, menurutnya, tidak memiliki bangunan arsitektur dari perubahannya, hanya sekedar mengakomodasi tuntutan mahasiswa seperti amandemen konstitusi, penghapusan Dwifungsi ABRI dan Otonomi Daerah. \"Setelah 24 tahun reformasi, kalau kita mau mengevaluasi, maka bangunan pemerintahan itu harus memiliki fondasi dan narasi yang kuat agar bisa dipertahankan,\" katanya. Sebab, gagasan yang diletakkan sebagai fondasi bangunan yang solid akan memelihara kebebasan dari sistem tersebut. \"Makanya kita tidak punya masalah dengan para pemimpin, termasuk dengan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) karena sudah dipilih rakyat, ya harus diterima, : katanya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengkritik Presiden Jokowi, karena Presiden dinilai ingin mengembangkan narasi kemajuan dengan mencontoh negara totaliter seperti China, bukan negara demokrasi. \"Kita menginginkan antara demokrasi dan kesejahteraan harus jalan bersama-sama,\" ujarnya. Terakhir, adalah penyerdehanaan pola keterpilihan pemimpin politik, jauh dari rekayasa politik. Karena saat ini, lanjutnya, muncul begitu banyak pemimpin yang didukung oligarki dan uang, padahal tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin. \"Tiba-tiba balihonya muncul di mana-mana, karena dia punya uang, ini tidak fair. Sistem kita masih memfasilitasi kemewahan uang ini untuk memimpin, bukan kemewahan gagasan. Kalau orang seperti Mas Budiman Sujadmiko menjadi Presiden saya rela, tapi ini karena dia sekolah di luar negeri, punya uang banyak, menggunakan faslitas negara untuk populer, kita tolak karena orang seperti ini tidak punya gagasan,\" tegasnya. Sedangkan Ketua Umum Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan meminta agar para aktivis reformasi tidak terjebak pada rasa penyesalan, karena akan membawa dampak pafa generasi berikutnya. \"Kita tidak perlu terjebak di dalam penyesalan, tapi kita perlu mengawasi kinerja pemerintahan agar kebijakan-kebijakan yang dilahirkan sesuai amanat reformasi,\" kata Ryano Panjaitan. Ia berharap semua pihak tidak berorientasi hanya kepada kekuasaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga harus mendukung program-program investasi dan enterpreneur. \"Jadi narasi baru kita, adalah menciptakan aktivis enterpreneur yang jiwa kemandirian jiwa, kreativitas dan inovatif. Negara dikatakan maju, karena memiliki banyak entrepeneur, dan pemerintah perlu menggalakkan program enterpreuner ini,\" katanya. (sws)
TNI-Polri Ditunjuk Menjabat Kepala Daerah, Jokowi Set Back ke Neo-Dwifungsi ABRI
Jakarta, FNN - Pengamat Komunikasi Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting mengungkapkan kemungkinan Presiden Jokowi bermain mata dengan TNI-Polri dalam Pilpres 2024. Dengan demikian pemerintah Jokowi telah set back kembali ke era seperti Neo Dwifungsi ABRI, dimana TNI-Polri menduduki jabatan-jabatan sipil di pemerintahan seperi di era Orde Lama dan Orde Baru. “Jadi dalam sejarah politik Indonesia hubungan sipil-militer ini mengalami pasang surut, ada kalanya hubungan dikendalikan oleh sipil atau sebaliknya militer yang mengendalikan sipil,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu, 25 Mei 2022. Ginting mencontohkan, pada masa demokrasi parlementer era Sukarno intervensi sipil dalam urusan militer semakin dalam, kemudian militer merasa terpolarisasi oleh kepentingan partai politik, sehingga militer di era itu juga coba mempengaruhi Sukarno untuk dimasukkan kedalam wilayah kekuasaan presiden. Sama dengan presiden juga membujuk TNI dan Polri untuk memperkuat bargaining posisi terhadap partai politik. Menurut Ginting, yang menarik ketika posisi kepala daerah diisi oleh TNI dan Polri menjelang Pilkada atau Pemilu. Yang dikhawatirkan adalah pejabat gubernur itu bagian dari rezim yang berkuasa atau partai politik yang berkuasa yang ingin kembali menempatkan personilnya menjadi pejabat atau gubernur bupati maupun walikota. “Saya cenderung kalau di daerah-daerah konflik misalnya Aceh, Papua, Maluku memang bisa masuk akal. Kalau dari background militer atau polisi yang mengetahui konflik-konflik,” paparnya. Tetapi kalau dari birokrat dikhawatirkan mereka bisa dipengaruhi oleh afiliasi dari partai-partai supaya bisa memperlancar calon-calonya untuk bisa mempengaruhi jabatan-jabatan di posisi gubernur, bupati atau walikota yang sebelumnya ditempati oleh kader partai yang bersangkutan. Menurut Ginting, praktek buruk politik semacam ini pernah pula dilakukan pada eraa Orde Lama maupun Orde Baru. \"Sejak tahun 62, era Soekarno itu, di situ kemudian Presiden Soekarno juga jelas-jelas mengundang atau menarik ABRI dalam kancah politik untuk memperkuat posisinya menghadapi lawan-lawan politik,\" tuturnya. Di sisi lain tentu ABRI mendapatkan kesempatan untuk memperkuat posisi tawarnya. Nah apakah sekarang juga seperti itu? tentu akan kita uji,\" ucapnya. \"Presiden Soekarno maupun ABRI pada waktu itu sama-sama berkepentingan untuk menekan partai politik, hal ini karena mereka merasa terpinggirkan pada masa demokrasi parlementer di mana partai politik sangat berkuasa,\" ujarnya menambahkan. Oleh karena itu Ginting mengungkapkan kemungkinan Jokowi bermain mata dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). \"Nah sekarang juga begitu, partai politik begitu berkuasa, jangan-jangan kemudian Presiden Jokowi juga main mata dalam hal ini untuk merangkul TNI dan Polri agar kemudian mendapatkan keuntungan dalam mempertahankan kekuasaannya,\" katanya. \"Jadi ada pembagian peran yang yang sedang dimainkan oleh Presiden Jokowi,\" ucapnya menambahkan. Selamat Ginting kemudian membeberkan sejarah dominasi ABRI pada saat masa transisi pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto. \"Nah kita ingat pada masa Presiden Soeharto, transisi dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto juga itu kelihatan sekali posisi politik ABRI sangat dominan, terutama pada era orde baru, khususnya di tahun 80-an,\" tuturnya. Di situ kata Ginting, muncul dwifungsi yang berbeda arah dengan konsep Jalan Tengah yang dicetuskan oleh Jenderal AH Nasution. “Jadi sejak tahun 82 akhir itu memang kepentingan intelijen sangat kuat untuk menempatkan personel-personel TNI, terutama di jabatan-jabatan Pemerintah Daerah,\" ujarnya. Ginting melihat, hampir sebagian besar di Pulau Jawa, terutama Bupati, Walikota, bahkan Gubernur adalah background-nya militer. Kondisi tersebut sampai saat ini masih sama, hanya berbeda aparat yang mendominasinya. “Sekarang ini kondisi memang agak berubah, mungkin dalam sejarah baru sekali ini juga Menteri Dalam Negeri background-nya polisi,\" katanya. Oleh karena itu, Ginting melihat Jenderal Tito Karnavian tampak sekali mempunyai kepentingan polisi lebih dominan di pemerintahan daerah dalam posisi pejabat-pejabat gubernur, bupati, maupun walikota daripada militer. Dulu itu Menteri Dalam Negeri itu Era Soekarno dan Soeharto itu seperti jatahnya militer tapi di era Jokowi kan berubah dari posisi ini dipegang oleh partai pemenang Pemilu Tjahjo Kumolo waktu itu dan juga kemudian diserahkan kepada Tito Karnavian, mantan Kapolri,\" ujar Selamat Ginting menambahkan. Ginting menegaskan, Dwifungsi ABRI yang telah dominan sejak tahun 1982 akhirnya kembali terjadi di era Jokowi. \"Jadi kita ingat dwifungsi ABRI yang bagaimana peran sosial politik itu sangat dominan, terutama setelah tahun 82 ke atas 82, 83, dan seterusnya ini akhirnya kita ingat kembali kasus penempatan seperti Adi Chandra,\" ucap Selamat Ginting. Ginting juga mengingatkan bahwa tidak ada aturan main dalam penempatan personel TNI-Polri untuk di jabatan BUMN. “Tapi nyatanya, kita tahu sendiri komisaris-komisaris BUMN itu banyak sekali, mungkin lebih dari sekitar 15 komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN itu dipegang oleh jenderal-jenderal purnawirawan,\" katanya. Bahkan, sebelumnya kita tahu beberapa Jenderal polisi dan juga Jenderal TNI masih aktif tapi dialihkan menjadi komisaris di BUMN. Oleh karena itu, Selamat Ginting menekankan bahwa ada kemunduran di era pemerintahan Jokowi, yakni kembali seperti era dwifungsi ABRI. \"Jadi kita sebenarnya sedang set back kembali ke era seperti Neo Dwifungsi ABRI, di dalam hal ini TNI-Polri dengan penempatan sejumlah personel TNI-Polri aktif di jabatan-jabatan sipil yang tidak sesuai aturan main,\" pungkasnya. (ida, sws)
TNI AL Kerahkan Tiga KRI Jaga Perairan Bali Selama GPDRR 2022
Denpasar, FNN - Sebanyak tiga KRI dikerahkan untuk menjaga wilayah perairan Bali saat pelaksanaan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang diselenggarakan di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.\"Kami mengerahkan tiga KRI yaitu KRI Sultan Hasanuddin, KRI Keris dan KRI Surabaya. KRI surabaya stand by untuk sewaktu-waktu digerakkan dalam kegiatan ini,\" ujar Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto di Denpasar, Rabu (25/5).Selain KRI, pada pengamanan GPDRR 2022 pihaknya juga menyiapkan satu unit helikopter yang disiagakan di kawasan Nusa Dua untuk kepentingan kedaruratan serta kapal sea rider.\"Helikopter akan digunakan untuk mengantisilasi kedaruratan. Sedangkan sea rider kami juga siapkan untuk apapun pergerakan-pergerakan sehingga nanti bisa menuju lokasi apa yang diperlukanIwan Isnurwanto yang didampingi Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada II Laksamana Pertama TNI Deny Prasetyo mengatakan, sekitar 550 orang prajurit TNI AL juga dikerahkan dalam pengamanan GPDRR 2022, baik dari unsur KRI, Lanal Denpasar serta personel dari helikopter.\"Semua personel ini sudah sesuai dengan pengawakan yang sudah ditentukan. Kami akan meng-cover dan melaksanakan penyekatan area di laut di mana tempat pelaksanaan GPDRR sehingga tidak ada wahana laut yang masuk dan menembus daerah tersebut,\" ungkapnya.Selain melakukan pengamanan wilayah laut, TNI AL juga menyiagakan para prajurit di kawasan pelabuhan dan pangkalan untuk menyisir berbagai daerah dan area guna menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022.\"Dengan adanya dua filter dari laut dan pelabuhan ini kami harapkan tidak ada gangguan apapun yang bisa mengganggu pelaksanaan GPDRR 2022. Kami selaku unsur pengamanan sektor laut harus ambil bagian dan berkomitmen untuk menyukseskan kegiatan ini,\" ujar Iwan Isnurwanto. (mth/Antara)
Teten: Forum GPDRR 2022 Jadi Momentum UMKM Bali Kian Dikenal Dunia
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan forum Internasional 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 menjadi momentum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bali agar semakin dikenal di level internasional.“Dengan melibatkan UMKM pada GPDRR ini, diharapkan dapat menjadi momentum bagi kebangkitan pelaku UMKM khususnya di Provinsi Bali yang selama ini sangat terdampak pandemi COVID-19,” ucap dia di Bali, Kamis.Seperti diketahui, Bali terpilih menjadi tuan rumah GPDRR 2022 yang merupakan forum multi-pemangku kepentingan hasil inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penanggulangan risiko bencana.Acara ini berlangsung dari 23 Mei 2022 dan akan berakhir pada 28 Mei 2022.Belajar dari dampak pandemi terhadap perekonomian Bali, lanjutnya, maka perlu dilakukan perbaikan strategi dan diversifikasi kebijakan.Strategi tersebut antara lain menjadikan Bali tidak hanya bertumpu terhadap sektor pariwisata, tetapi juga mengembangkan strategi pariwisata, perdagangan, dan investasi yang komprehensif.Karena itu, ia mendorong Pulau Bali dapat menghadirkan berbagai event internasional yang wajib diiringi dengan promosi produk UMKM berkualitas.\"Bali juga harus menjadi daerah yang sudah dikenal secara internasional sebagai hub ekspor untuk produk UMKM premium. Jadi kita ingin Bali menjadi pintu bagi produk UMKM go global,\" kata Teten.Menkop menilai Bali harus pula memperkenalkan program mitigasi bencana, pasca bencana, dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, termasuk dukungan kepada UMKM terdampak bencana melalui pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan.Kemudian, Pulau Dewata perlu menginformasikan kearifan lokal masyarakat tanah air dalam menghadapi bencana seperti yang ditampilkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam salah satu dari empat zona showcase produk UMKM, yaitu di zona 1 dengan tema The Rising Phoenix, mini museum tentang bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia.Adapun tema di zona 2 ialah Memento of Indonesia, menampilkan produk unggulan yang memiliki nilai tambah ramah lingkungan dan zero waste product. Lalu zona 3 bertema Taste of Indonesia yang menampilkan produk makanan dan minuman warisan budaya nusantara maupun hasil industri kreatif, serta zona 4 Local Rhythm yang menampilkan pertunjukan lokal dan hiburan.\"Bali harus mengangkat produk UMKM dari pelaku usaha yang terdampak bencana serta berkebutuhan khusus dan memperkenalkan serta mempromosikan produk-produk kreatif, inovatif, ramah lingkungan, dan berbasis IT atau inovasi teknologi,\" ujarnya.Showcase produk UMKM di dalam forum GPDRR 2022 mengambil tema The Spirit of Indonesia, from Risk to Resilience dengan melibatkan lima k/l serta lebih dari 200 UMKM.Kegiatan showcasing produk UMKM ini berlangsung dari 23 - 28 Mei 2022 dibagi dalam dua lokasi.Pertama berada di tiga hotel, yaitu Conrad Bali, Courtyard Bali Nusa Dua, dan Melia Bali dengan total 30 UMKM.Lokasi kedua berada di Bali Collection yang menghadirkan 238 produk UMKM, bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.\"Potensi pasar dari kegiatan showcase produk UMKM kali ini selain dari lebih dari lima ribu delegasi dari 193 negara yang berpartisipasi, juga dari wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang mulai mengunjungi Bali,\" ungkap Menkop. (mth/Antara)
Transformasi Digital Indonesia Tarik Minat Industri Global
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan kebijakan pemerintah soal transisi energi berkelanjutan dan transformasi digital mendapat perhatian dan minat industri global.\"Hari ini, kami baru saja melakukan pertemuan berkaitan dengan Country Strategy Dialogue, mendiskusikan yang berkaitan dengan energi berkelanjutan untuk mendukung industri dan transformasi digital,\" kata Menkominfo di World Economic Forum di Davos, Swiss, dikutip dari siaran pers, Kamis.Pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu (25/5) waktu setempat.Dalam pertemuan tersebut, dikatakan Johnny, mitra bisnis yang sudah lama mengenal Indonesia sangat berminat untuk mengambil bagian dalam kebijakan dan rencana besar Pemerintah melakukan transisi energi menuju ke energi yang berkelanjutan dan transformasi digital.\"Saya kira pertemuan di World Economic Forum ini banyak manfaatnya dalam rangka mempromosikan Indonesia sebagai negara yang sangat ramah untuk investasi,\" kata Johnny.Potensi kerja sama dengan mitra perusahaan global diperkuat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memiliki valuasi di atas rata-rata.\"Pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi, pada kuartal pertama mencapai 5,01 persen, tentu ini yang menarik minat investasi. Juga dukungan-dukungan dalam rangka untuk pembiayaan infrastruktur khususnya pembiayaan hijau,\" kata Johnny.Johnny menyebutkan setidaknya ada dua perusahaan global yang menunjukkan minat kuat untuk berinvestasi di Indonesia, yaitu Schneider dan Ericsson. Perusahaan yang disebutkan terakhir itu berminat dalam pengembangan jaringan 4G dan 5G di Indonesia.Valuasi ekonomi digital Indonesia, yang diproyeksikan senilai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030 juga menjadi pertimbangan bagi para investor, menurut Johnny.Diskusi dengan mitra perusahaan global juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Menkominfo Johnny didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif selama di WEF Davos, Swiss. (mth/Antara)
Airlangga Tekankan Penerapan Just And Affordable Transition dalam EBT
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan prinsip just and affordable transition dalam penerapan transisi energi baru terbarukan (EBT) yaitu terkait keadilan dan tidak ada yang tertinggal dalam prosesnya.Hal itu diungkapkan oleh Airlangga dalam pertemuan bersama Executive Director International Energy Agency Fatih Birol di Davos, Swiss pada Selasa (24/5).“Tidak hanya memperhitungkan cost and benefits tetapi juga memastikan tidak ada yang tertinggal dalam prosesnya,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.Menurut Airlangga, jika dikelola dengan baik maka transisi energi dapat berdampak positif di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan hidup berupa pekerjaan baru dan lapangan kerja yang lebih luas.“Sebaliknya transisi energi juga memiliki risiko pengangguran dan defisit transaksi berjalan,” ujarnya.Ia menuturkan Indonesia sendiri akan merealisasikan kontribusi energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 dengan beberapa sumber EBT yang potensial seperti matahari, air, angin, panas bumi dan laut yang menyumbang 442 GW.Meski demikian, langkah itu ternyata masih memiliki tantangan yaitu keterbatasan jaringan, teknologi, dan pembiayaan sehingga pembiayaan dan transfer teknologi pada transisi energi menjadi penting.Ia menjelaskan Indonesia memandang transisi energi tidak hanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan respon terhadap perubahan iklim tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas masyarakat.Setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda atau common but differentiated responsibilities.Khusus untuk Indonesia, mekanisme keuangan sangat penting dalam proses phase down batu bara dimana Indonesia berkomitmen merealisasikan target ini pada 2060 atau lebih cepat.Oleh sebab itu, mobilisasi sumber daya termasuk keuangan dan peningkatan kapasitas seperti penelitian dan pengembangan, sistem perdagangan emisi serta subsidi energi terbarukan sangat esensial untuk tujuan ini.Tak hanya itu, cara untuk mengatasi masalah pendanaan adalah diperlukannya sumber pendanaan yang kuat seperti dari Asian Development Bank (ADB) atau dana multilateral lainnya. (mth/Antara)
Mendag: Harga Komoditas Tinggi Peluang Ciptakan Nilai Tambah
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa terganggunya arus perdagangan komoditas di dunia yang menyebabkan inflasi tinggi merupakan peluang bagi negara berkembang untuk menciptakan nilai tambah yang baik pada sektor perdagangan.“Ini bagian dari opportunity, harga komoditas tinggi ini menyebabkan banyak investasi dan inovasi untuk menciptakan nilai tambah bagi Indonesia” kata Mendag lewat keterangannya diterima di Jakarta, Kamis.Mendag menyampaikan hal itu di sela-sela acara World Economy Forum (WEF) Davos.Menurut Mendag Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah lama mengusulkan agar perdagangan komoditas dunia perlu ditata ulang.Karena struktur dan sistem yang dominan saat ini lebih banyak dampak buruknya dibandingkan manfaatnya. Khususnya bagi masyarakat di negara berkembang besar seperti Indonesia, Brazil, India dan China.Menurut Mendag, yang dibutuhkan, adalah perubahan mentalitas dalam memandang perdagangan bebas dunia sebagai lokomotif yang tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor non ekonomi.Konsep yang dikenal dengan ESG (environment, sustainability and governance) saat ini menjadi ukuran pertama dan utama bagi investor dalam menanamkan modalnya.Konsep ESG adalah pembangunan ekonomi berbasis pemeliharaan lingkungan, pembangunan yang berkesinambungan dan tata kelola.\"Kami di Indonesia percaya bahwa komitmen penuh terhadap ESG menciptakan platform untuk membangun rasa saling membutuhkan dan saling percaya antara semua negara di dunia,\" kata Mendag Lutfi.Tapi Indonesia tidak tinggal diam melihat beragam hambatan terhadap perdagangan dan perekonomian dunia.Menurutnya, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN bersama-sama bersama sembilan negara ASEAN lainnya berkomitmen penuh untuk menghilangkan kendala perdagangan antar negara ASEAN sebagai kontribusi nyata ASEAN dalam meringankan beban perekonomian dunia saat ini.Hal tersebut dilakukan sambil 10 negara ASEAN saling mendukung dalam menerapkan konsep ESG di masing-masing negara.\"Selanjutnya dengan komitmen penuh ASEAN dalam penerapan ESG, kami berharap perekonomian ASEAN bisa semakin terintegrasi ke dalam rantai pasok utama dunia, main global supply chain,\" tegas Mendag. (mth/Antara)
KH Ma'ruf Amin Jadi Saksi Nikah Anwar Usman dan Adik Presiden Jokowi
Jakarta, FNN - Wakil Presiden, KH Ma\'ruf Amin, menjadi saksi pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dengan adik perempuan Presiden Joko Widodo, Idayati, di Solo, Jawa Tengah, Kamis.Ma\'ruf beserta istrinya, Wury Ma\'ruf Amin, tiba di Gedung Graha Saba Buana, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis pagi (26/5), dan keduanya lalu berjalan melangkah mengisi buku tamu sebelum memasuki ruang prosesi akad nikah yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB.Ia tampil mengenakan setelan jas hitam dan kemeja putih dibalut dasi merah serasi dan istrinya mengenakan kebaya bernuansa broken white senada dengan kerudung cokelat dan selendang motif batik.Ma\'ruf yang berlatar ulama senior itu bertindak sebagai saksi pernikahan mempelai putri sedangkan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, menjadi saksi pernikahan dari mempelai pria.Prosesi akad nikah diawali dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Agus Maarif dan bertindak sebagai penghulu adalah M Arba\'in Basyar serta nasihat pernikahan diberikan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar.Acara yang berlangsung hangat dan khidmat itu turut disaksikan Jokowi dan istrinya, Iriana Joko Widodo. Usai memberikan ucapan selamat, Ma\'ruf beserta istrinya langsung menuju ke bandara untuk kembali ke Jakarta. (mth/Antara)
Zelenskyy Tolak Ide Penyerahan Wilayah Untuk Akhiri Perang
London, FNN - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Rabu menolak mentah-mentah usulan agar Kiev menyerahkan wilayah dan membuat konsesi untuk mengakhiri perang dengan Rusia.Zelenskyy mengatakan usulan itu merupakan upaya untuk berdamai dengan Nazi Jerman seperti yang terjadi pada 1938.Komentar-komentar murka Zelenskiy dan seorang pejabat seniornya muncul saat pasukan Ukraina menghadapi serangan baru di dua wilayah timur yang sebagian dikuasai oleh separatis berbahasa Rusia pada 2014.Dewan redaksi New York Times mengatakan pada 19 Mei bahwa perdamaian yang dirundingkan mungkin mengharuskan Kiev untuk membuat beberapa keputusan sulit, mengingat bahwa kemenangan militer yang menentukan tidak realistis.Dan mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger minggu ini menyarankan di Forum Ekonomi Dunia di Davos bahwa Ukraina harus membiarkan Rusia mempertahankan Krimea, yang dicaplok pada 2014.\"Apa pun yang dilakukan negara Rusia, Anda akan selalu menemukan seseorang yang mengatakan \'Mari kita pertimbangkan kepentingannya\',\" kata Zelenskiy dalam pidato video larut malam.\"Anda mendapat kesan bahwa Kissinger tidak memiliki tahun 2022 di kalendernya, tetapi tahun 1938, dan bahwa dia pikir dia sedang berbicara dengan audiens bukan di Davos tapi di Munich saat itu.\"Pada 1938, Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman menandatangani perjanjian di Munich yang memberi diktator Nazi Adolf Hitler tanah di Cekoslowakia saat itu sebagai bagian dari upaya yang gagal untuk membujuknya meninggalkan ekspansi teritorial lebih lanjut.\"Mungkin New York Times juga menulis hal serupa pada 1938. Tapi saya ingatkan, sekarang sudah 2022,\" kata Zelenskyy.\"Mereka yang menyarankan Ukraina untuk memberikan sesuatu kepada Rusia, \'tokoh-tokoh geopolitik hebat\' ini, tidak pernah melihat rakyat kecil, rakyat kecil Ukraina, jutaan orang yang tinggal di wilayah yang mereka usulkan untuk ditukar dengan perdamaian khayali.\"Italia dan Hongaria telah mendesak Uni Eropa untuk menyerukan secara eksplisit gencatan senjata di Ukraina dan pembicaraan damai dengan Rusia, yang menempatkan dua negara itu bertentangan dengan negara-negara anggota EU lain yang bertekad untuk mengambil garis keras melawan Moskow.Sebelumnya, dalam kritik penuh amarah, penasihat Zelenskiy Oleksiy Arestovych mengatakan beberapa negara Eropa jelas ingin Ukraina membuat konsesi kepada Putin.\"Tidak ada yang akan memperdagangkan satu gram kedaulatan kami atau satu milimeter wilayah kami,\" katanya dalam pernyataan video yang diunggah secara daring.\"Anak-anak kami sekarat, tentara hancur oleh mortir, dan mereka menyuruh kami mengorbankan wilayah. Sesat. Itu tidak akan pernah terjadi.\"Juru bicara kementerian luar negeri Rusia sebelumnya mengatakan rencana perdamaian Italia untuk Ukraina adalah \"fantasi\".\"Anda tidak dapat memasok Ukraina dengan senjata dengan satu tangan dan membuat rencana untuk penyelesaian situasi secara damai dengan tangan yang lain,\" kata Maria Zakharova pada pengarahan mingguannya, mengacu pada inisiatif Italia.Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio memberikan garis besar rencana tersebut pekan lalu. Kremlin mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya belum melihat inisiatif tersebut tapi berharap untuk menerimanya melalui saluran diplomatik.Zakharova mengatakan tentang proposal yang dilaporkan itu: \"Jika mereka berharap bahwa Federasi Rusia akan memanfaatkan rencana apa pun dari Barat, maka mereka belum banyak mengerti.\" (mth/Antara)
Ketua MUI Bertemu Haikal Hasan Bicarakan Persatuan
Jakarta, FNN --- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Cholil Navis bertemu dengan Babe Haikal Hasan di Jakarta, Selasa (24/5/2022). Mereka membicarakan tentang perlunya persatuan. \"Saya berharap Babe Haikal menjadi orang yang bisa mempersatuan umat,\" kata Kiai Cholil ketika menerima kunjungan Babe Haikal Hassan di kediamannya di Jakarta. \"Kalau ada orang yang bersikap sinis, tidak perlu disikapi negatif karena bisa kontra produktif, cukup doain aja. Jangan sampai kita orang baik, jadi jahat karena sikap orang-orang jahat, \" Cholil Navis yang juga Rais Syuriah PBNU ini. Nikmat terbesar yang didapatkan oleh bangsa Indonesia adalah persatuan. Namun, menurut Kiai Cholil yang dikenal tegas dan kritis ini, banyak orang yang merusak persatuan bangsa karena melontarkan berbagai cuitan kontroversial. Misalnya, ada seorang rektor yang mengatakan bahwa mahasiswi yang berjilbab bukan orang cerdas, bahkan melecehkannya sebagai manusia gurun. Karena itu, lanjut Cholil, tugas ulama dan tokoh masyarakat harus selalu mengingatkan umat, bukan mengadu domba dan menimbulkan perpecahan. Babe Haikal menyambut ajakan dan nasehat Kiai Cholil. Karena, menurut Babe Haikal, persatuan umat akan rusak jika tidak tertanam akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat. \"Berbuat baiklah kepada setiap orang, bahkan orang yang memusuhi dan memfitnah kita. Dengan sikap ini, maka persatuan umat akan kokoh,\" jelas Babe sambil menyitir sebuah hadist nabi, \"Tidak beriman seseorang hingga ia mencintai saudaranya.\" Dalam hadist lain Rasululloh juga mengingatkan orang mukmin itu seperti satu jasad. Karena itu, orang beriman itu tidak hanya ikut merasakan sakit jika saudaranya disakiti juga selalu menutup aibnya dan tidak menebarkan fitnah yang merugikan saudaranya. Silaturahmi antara para ulama harus lebih banyak dilakukan. Tidak perlu lagi mempersoalan perbedaan tapi lebih fokus untuk mengikat persamaan demi mencapai agenda besar bangsa Indonesia. Inilah pesan mulia yang tercetus dalam pertemuan dua tokoh umat ini. (TG)
POPULER
