ALL CATEGORY
BMKG Prakirakan Hujan Mengguyur Kota Besar di Indonesia
Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah kota besar di Indonesia akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, Rabu.Dilansir dari laman www.bmkg.go.id dilaporkan situasi itu disebabkan adanya potensi pertumbuhan awan untuk yang menyebar di wilayah Laut Natuna, Laut Jawa, sebagian wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan wilayah Maluku.Sementara adanya gangguan gelombang atmosfer yang terdapat di wilayah Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa bagian barat dan utara, Kalimantan bagian Timur, Sulawesi, Maluku Utara, dan Maluku akan meningkatkan potensi terjadinya hujan di wilayah tersebut.BMKG memprakirakan kondisi itu dapat bertahan dalam dua hingga empat hari ke depan.Prakiraan cuaca dari wilayah Sumatera cenderung berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang berada di wilayah Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Sementara cuaca cerah diprakirakan berada di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.Beralih ke Pulau Jawa, sebagian besar wilayahnya juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah barat seperti DKI Jakarta, Serang dan Banten.Prakiraan cuaca di wilayah Semarang, Yogyakarta hingga Surabaya berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.Berlanjut ke wilayah Kalimantan, sebagian besar wilayahnya juga diperkirakan berpotensi hujan berintensitas ringan hingga sedang. Masyarakat di Tanjung Selor dan Banjarmasin diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan disertai petir.Sementara Palangkaraya hingga Samarinda diperkirakan kondisi cuaca berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.Bagi masyarakat yang berlibur di wilayah Bali dan Lombok diperkirakan kondisi cuaca di Denpasar dan Mataram akan cenderung hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara untuk wilayah Kupang diperkirakan kondisi cuaca berawan.BMKG memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Gorontalo dan Mamuju untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir.Untuk daerah Manado, Palu, Makassar, dan wilayah Kendari diperkirakan kondisi cuaca berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.Untuk wilayah Indonesia bagian timur arti wilayah Maluku dan Papua diprakirakan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Wilayah Ambon, Manokwari dan Jayapura diprakirakan kondisi cuaca hujan dengan intensitas ringan.Sementara untuk wilayah Ternate diimbau untuk mewaspadai kondisi cuaca yang berpotensi hujan disertai petir. (mth/Antara)
Krisis Pangan Picu Kekhawatiran Proteksionisme, Perparah Kekurangan
Davos, Swiss, FNN - Krisis pangan dunia yang sedang meningkat mempercepat langkah-langkah proteksionis oleh negara-negara yang kemungkinan akan menambah masalah dan dapat menyebabkan perang perdagangan yang lebih luas, kata para pemimpin bisnis dan pembuat kebijakan di Forum Ekonomi Dunia (WEF).Sebagai tanda meningkatnya tekanan pada pasokan makanan dan kenaikan harga-harga, sumber pemerintah mengatakan kepada Reuters bahwa India dapat membatasi ekspor gula untuk pertama kalinya dalam enam tahun untuk mencegah lonjakan harga domestik.Sementara Indonesia, pengekspor minyak sawit terbesar dunia, akan menghapus subsidi minyak goreng curah dan menggantinya dengan pembatasan harga bahan baku penyulingan lokal.\"Ini adalah masalah besar, dan sejujurnya saya pikir masalahnya bahkan lebih besar di depan kita daripada di belakang kita,\" Gita Gopinath, wakil direktur pelaksana pertama Dana Moneter Internasional (IMF), mengatakan kepada Reuters tentang meningkatnya kekhawatiran keamanan pangan.Proteksionisme menjulang besar di Davos, mendorong seruan untuk negosiasi mendesak untuk menghindari perang dagang besar-besaran.\"Sangat penting bagi para pemimpin dunia untuk duduk di meja dengan tenang dan berbicara tentang bagaimana kita akan mengelola perdagangan dan makanan serta investasi,\" Jay Collins, wakil ketua perbankan, pasar modal dan penasihat di Citigroup kepada Reuters Global Markets Forum di Davos.\"Ada banyak percakapan sebenarnya dengan G7 yang terjadi di sini dalam 48 jam terakhir,\" kata Collins.Untuk penduduk di negara-negara di Afrika Sub-Sahara, misalnya, 40 persen dari konsumsi mereka dihabiskan untuk makanan, kata Gopinath. Selain \"pukulan besar terhadap biaya hidup\", kenaikan harga-harga telah menimbulkan penimbunan oleh pemerintah.\"Kami memiliki sekitar 20 lebih negara yang telah membatasi ekspor makanan dan pupuk, dan itu hanya dapat menambah masalah dan memperburuk keadaan,\" katanya pada Senin (23/5/2022).Invasi Rusia ke Ukraina, yang digambarkan Moskow sebagai \"operasi militer khusus\", telah menyebabkan krisis mendadak dalam krisis yang sudah sebentar lagi.\"Kami menghadapi krisis pangan yang luar biasa sebelum Ukraina, biaya pangan, harga komoditas, biaya pengiriman sudah berlipat ganda, tiga kali lipat, empat kali lipat,\" kata David Beasley, Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia PBB.Jumlah orang yang \"berbaris menuju kelaparan\" telah meningkat dari 80 juta menjadi 276 juta selama empat hingga lima tahun terakhir, kata Beasley kepada Reuters dalam sebuah wawancara di Davos.\"Menjaga pelabuhan tetap ditutup karena musim panen sekarang datang di Ukraina pada Juli dan Agustus, itu berarti deklarasi perang terhadap pasokan pangan global,\" katanya.Banyak perusahaan di Davos telah berhubungan tentang bagaimana mereka dapat bertindak untuk mengatasi krisis pangan, tambah Beasley.“Pertanian harus menjadi bagian dari solusi perubahan iklim dan harus mengatasi ketahanan pangan,” kata Erik Fyrwald, CEO Syngenta Group, dalam diskusi panel, Senin (23/5/2022).Fyrwald mengatakan Syngenta memiliki peternakan percontohan yang menunjukkan bagaimana praktik pertanian seperti tidak mengolah tanah dan menutupi tanaman di musim dingin untuk mencegah erosi lebih baik untuk tanah, ketahanan pangan dan perubahan iklim.Solusi potensial lain untuk krisis pangan adalah mengatasi limbah, Gilberto Tomazoni, CEO JBS SA, pengolah daging terbesar di dunia, mengatakan kepada panel WEF pada Selasa (24/5/2022).\"Umat manusia dihadapkan pada dua keadaan darurat besar pada saat yang sama, kita perlu menghadapi perubahan iklim dan kita perlu menghasilkan lebih banyak untuk memberi makan populasi yang terus bertambah,\" kata Tomazoni.\"Dan cara kami berproduksi hari ini tidak berkelanjutan. Ini adalah tantangan besar kami. Limbah makanan, kami perlu mengatasi situasi ini,\" tambah Tomazoni. (mth/Antara)
Luhut Dorong Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terus mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta pemanfaatan katalog elektronik.Hal itu disampaikan Luhut saat menghadiri Pengarahan Presiden RI dan Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center, Selasa (24/5).\"Per 23 Mei 2022, dari Rencana Umum Pengadaan melalui Penyedia sebesar Rp 586 triliun, telah terealisasi belanja PDN Rp 109,3 triliun. Kami terus mempercepat realisasi belanja PDN sesuai arahan Bapak Presiden,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Luhut juga melaporkan bahwa saat ini pihaknya telah mengkoordinasikan adanya perubahan signifikan dan besar-besaran pada sistem belanja negara, termasuk di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Pihaknya mengawal pemangkasan tahapan birokrasi pada sistem katalog elektronik, dari delapan tahap menjadi dua tahap untuk e-Katalog Nasional, dan dari sembilan tahap menjadi dua tahap untuk e-Katalog Lokal.\"Saat ini, jumlah produk yang tayang pada Katalog Elektronik mencapai 340.342 produk dan sesuai arahan Bapak Presiden, akan bisa mencapai 1 juta produk pada akhir 2022,\" tambahnya.Lebih lanjut, Luhut menyampaikan progres pembenahan yang lain yaitu setelah 15 tahun lamanya, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Keuangan akhirnya bisa terintegrasi dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).\"Kami juga terus mengawal penyamaan harmonisasi sistem kodefikasi bersama BPS,\" jelasnya.Sembari menunggu harmonisasi kodefikasi tuntas, Luhut mengatakan pihaknya akan mulai menyiapkan konsolidasi belanja negara.\"Konsolidasi belanja membuat penggunaan APBN/APBD lebih efisien, sehingga dananya bisa semakin optimal digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat,\" pungkas Luhut. (mth/Antara)
Eratnya Tali Kasih Indonesia-Timor Leste di Wilayah Perbatasan
Kabupaten Belu, FNN - Tali kasih yang terpisah administrasi dan batas negara tak lantas meluruhkan hangatnya kekeluargaan antara para penjaga perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.\"Working together to ensure that the border is safe for everyone\" merupakan moto bagi penjaga perbatasan Timor Leste dan Indonesia untuk melakukan koordinasi.Komandan Kesatuan Polisi Perbatasan Superentendente (Letkol Polisi) Euclides Belo mengungkapkan melalui moto tersebut, Unidade Polisia Fronteira (UPF) atau Polisi Perbatasan Timor Leste melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia-Republik Demokratis Timor Leste Batalyon Inf 743/PSY untuk menjamin keamanan masyarakat berlokasi di masing-masing negara.Semua adalah saudara, kata Belo berulang kali ketika ia menekankan hubungan yang kini tengah berlangsung antara UPF dengan TNI. Persaudaraan yang ia maksud tidak hanya terbatas pada rasa yang saling memiliki untuk menjaga satu sama lain, tetapi persaudaraan yang telah mengakar sejak Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia.Persaudaraan antara penjaga perbatasan Indonesia dengan Timor Leste bahkan tergambar pada kemiripan budaya antara kedua negara.Masyarakat kedua negara ini, walaupun administrasi negaranya berbeda, tetapi kulturnya sama, tutur Belo.Ia mengungkapkan terdapat warga negara Indonesia yang memiliki rumah adat di Timor Leste. Begitu pula, warga negara Timor Leste ada memiliki rumah adat di Indonesia.Penampilan secara fisik dan bahasa terdapat kemiripan, bahkan kesamaan, kata Belo. Dengan demikian, tak dapat dipungkiri siapa pun bahwa Indonesia dengan Timor Leste adalah keluarga yang hanya terpisahkan oleh administrasi.Pandangan serupa diutarakan Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Batalyon Inf 743/PSY Letkol Inf Andi Lulianto. Ia mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dengan Timor Leste secara historis memiliki keterikatan persaudaraan.Kurang lebih, tutur Andi, Indonesia dan Timor Leste memiliki kesamaan budaya, adat istiadat, bahkan bahasa. Hal tersebut dikarenakan Indonesia dan Timor Leste adalah satu negara yang terpisah akibat kondisi politik.Ikatan persaudaraan itulah yang lantas melahirkan ikatan emosional dan kedekatan antara para penjaga batas Indonesia dan Timor Leste.Kedekatan inilah, yang menurut Andi, memudahkan koordinasi keamanan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste.Koordinasi KeamananAndi mengungkapkan ketika situasi perpolitikan di Timor Leste menjadi ramai akibat pemilihan umum, Satgas Pamtas Indonesia melakukan siaga di perbatasan guna mencegah warga baru yang merupakan eks Timor Timur untuk keluar dari wilayah NKRI dan menyelundup ke Timor Leste.Saat itu, tutur Andi, terdapat isu mengenai keinginan masyarakat yang dahulunya merupakan warga Timor Timur untuk memberi suara pada pemilihan umum tersebut. Adapun yang menjadi motivasi dari mereka adalah preferensi politik kepada salah satu calon presiden Timor Leste.Status warga baru yang telah menjadi warga negara Indonesia tentunya tidak memungkinkan mereka untuk memberikan suara pada pemilihan umum Timor Leste. Selain itu, menerobos perbatasan merupakan perbuatan ilegal yang harus memperoleh edukasi atau penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.Pengetatan penjagaan wilayah perbatasan ketika euforia pemilihan umum di Timor Leste berlangsung merupakan salah satu wujud dari koordinasi keamanan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.Terkait pelaksanaan koordinasi keamanan pada hari-hari biasa, Andi mengungkapkan pihaknya bersama dengan Timor Leste sering bertukar informasi mengenai pelintas batas ilegal.Adapun proses hukum yang diberikan para penjaga perbatasan ketika berhadapan dengan pelintas batas ilegal adalah pemberian edukasi secara humanis agar pelintas batas ilegal bisa menyadari bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang melanggar hukum.Akan tetapi, apabila pelintas tersebut memiliki tendensi yang merugikan salah satu negara, anggota TNI yang bertugas sebagai Satgas Pamtas akan menyerahkan pelintas ilegal tersebut kepada pihak berwenang, seperti Bea Cukai apabila pelintas membawa barang-barang ilegal atau kepada Imigrasi.Bertukar MakananHangatnya suasana kekeluargaan terpancar dari aktivitas antara Pasukan Patroli Satgas Pamtas dengan Pasukan Patroli UPF. Kedua pasukan ini tidak hanya berinteraksi sebatas bertegur sapa, tetapi bertukar pula makanan dan minuman ringan.Salah satu jenis minuman yang sering diberikan Pasukan Patroli UPF kepada Indonesia adalah minuman segar rasa pisang dengan merek Dellos. Minuman tersebut tidak dapat ditemukan di Indonesia dan sering menjadi komoditas yang diberikan UPF.Sedangkan, dari sisi Indonesia biasanya membawakan biskuit atau roti yang akan mereka makan bersama dengan minuman bermerek Dellos tersebut.Pertukaran tersebut biasanya berlangsung di zona netral, ketika kedua belah pihak bertemu atau ketika rehat setelah melaksanakan patroli bersama.Tidak hanya makanan ringan, tutur Komandan Kesatuan Polisi Perbatasan Superentendente (Letkol Polisi) Euclides Belo. Terkadang, mereka bertukar makanan berat, seperti nasi dengan lauk dan menikmati bersama-sama.Adapun yang menjadi rencana di antara Belo dengan Andi terkait upaya untuk mempererat kekeluargaan antara Indonesia dengan Timor Leste adalah penyelenggaraan ibadah bersama serta rencana menyelenggarakan olahraga bersama, baik berupa olahraga bernuansa santai hingga bernuansa kompetisi.Eratnya ikatan kekeluargaan tersebut menggambarkan betapa Indonesia dan Timor Leste memiliki hubungan bilateral yang sangat akrab antara satu dengan yang lainnya.Meskipun kedua negara ini sempat memiliki sejarah kelam masa lalu, kedekatan yang berlangsung saat ini membuktikan bahwa rekonsiliasi dapat diwujudkan ketika kedua negara memiliki komitmen untuk mewujudkannya.Indonesia dan Timor Leste merupakan role model dari keberhasilan rekonsiliasi untuk negara lainnya di luar sana. (mth/Antara)
Biden Tinggalkan Asia, Korut Tembakkan Tiga Rudal Balistik
Seoul, FNN - Korea Utara menembakkan tiga rudal balistik di perairan timur wilayahnya pada Rabu, kata militer Seoul.Penembakan rudal itu berlangsung hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden meninggalkan Asia.Dalam lawatan ke kawasan itu, Biden setuju meningkatkan langkah-langkah untuk menghalangi Korut, negara yang memiliki senjata nuklir.Kepala staf gabungan Korea Selatan mengatakan peluncuran ketiga peluru kendali balistik itu ditembakkan ke udara dalam waktu kurang dari satu jam dari kawasan Sunan di ibu kota Korut, Pyongyang.Korut tahun ini sudah meluncurkan serangkaian rudal, dari senjata hipersonik hingga rudal balistik antarbenua (ICBM) --untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Korut juga tampaknya sedang bersiap-siap menguji coba sebuah senjata nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017.Para pejabat AS dan Korea Selatan baru-baru ini memperingatkan bahwa Korut tampaknya siap melakukan pengujian persenjataan lainnya, kemungkinan selama Biden melakukan kunjungan di Asia.Lawatannya di kawasan tersebut merupakan yang pertama kalinya ia lakukan sebagai presiden AS.Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa Biden, yang berangkat meninggalkan Jepang pada Selasa (24/5) petang, sudah diberi pemaparan soal peluncuran itu.Jepang, sementara itu, melaporkan bahwa sedikitnya ada dua peluncuran yang terjadi namun menduga kemungkinan ada lebih dari itu.Stasiun penyiaran Jepang NHK melaporkan bahwa rudal-rudal Korut itu tampaknya jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang (EEZ).Pada akhir pekan lalu di Seoul, Biden dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol sepakat untuk menyelenggarakan latihan militer yang lebih besar serta mengerahkan aset-aset strategis AS, jika diperlukan, untuk menghadang uji coba persenjataan Korut yang sedang meningkat.Kedua pemimpin juga menawarkan bantuan untuk mengirimkan vaksin COVID-19 ke Korea Utara serta mendesak Pyongyang untuk kembali menjalankan diplomasi.Biden saat itu mengatakan bahwa belum ada tanggapan dari Pyongyang soal tawaran diplomatik ataupun bantuan. (mth/Antara)
Mendag: Perdagangan Komoditas Dunia Perlu Ditata Ulang
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan perdagangan komoditas dunia perlu ditata ulang, demikian disampaikan Lutfi saat menjadi salah satu pembicara di panel diskusi bertema \"Absorbing Commodity Shocks\" pada gelaran World Economic Forum (WEF).\"Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah sejak lima tahun lalu menyatakan bahwa perdagangan komoditas dunia perlu ditata ulang. Karena struktur dan sistem yang dominan saat ini lebih banyak dampak buruknya dibandingkan manfaatnya,\" kata Mendag lewat keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.Kondisi tersebut terjadi khususnya bagi masyarakat di negara berkembang besar seperti Indonesia, Brazil, India, dan ChinaMendag Lutfi menyatakan bahwa beberapa kejadian dunia yang sifatnya negatif dan insidentil seperti perang di Ukraina sebenarnya hanya berfungsi sebagai pendorong dan peringatan. \"Jadi penyebab utama bukan terganggunya arus perdagangan komoditas yang menyebabkan inflasi tinggi di berbagai belahan dunia saat ini.Menurut Lutfi, yang dibutuhkan adalah perubahan mentalitas dalam memandang perdagangan bebas dunia sebagai lokomotif yang tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor non ekonomi. Konsep yang dikenal dengan ESG (environment, sustainability and governance) saat ini menjadi ukuran pertama dan utama bagi investor dalam menanamkan modalnya.Konsep ESG adalah pembangunan ekonomi berbasis pemeliharaan lingkungan, pembangunan yang berkesinambungan dan tata kelola. \"Kami di Indonesia percaya bahwa komitmen penuh terhadap ESG menciptakan platform untuk membangun rasa saling membutuhkan dan saling percaya antara semua negara di dunia,\" kata Mendag Lutfi.Tapi Indonesia tidak tinggal diam melihat beragam hambatan terhadap perdagangan dan perekonomian dunia.Menurut Mendag Lutfi, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN yang memiliki total populasi 600 juta orang saat ini bersama-sama 9 negara ASEAN lainnya berkomitmen penuh untuk menghilangkan kendala perdagangan antar negara ASEAN sebagai kontribusi nyata ASEAN dalam meringankan beban perekonomian dunia saat ini.Hal tersebut dilakukan sambil 10 negara ASEAN saling mendukung dalam menerapkan konsep ESG di masing-masing negara.\"Selanjutnya dengan komitmen penuh ASEAN dalam penerapan ESG, kami berharap perekonomian ASEAN bisa semakin terintegrasi ke dalam rantai pasok utama dunia (main global supply chain),\" tegas Mendag Lutfi.Singkatnya, tegas Lutfi, ESG justru akan menjadi katalis sekaligus peluang untuk negara berkembang menjadi negara maju.Pertemuan tahunan WEF adalah agenda reguler utama bagi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi setiap tahunnya.Sebaliknya Mendag Lutfi adalah tokoh nasional yang paling paling sering diundang sebagai pembicara di berbagai panel diskusi WEF setiap tahun.Pada 2008 Muhammad Lutfi adalah salah satu WNI pertama yang mendapatkan penghargaan Young Global Leaders bersama-sama dengan tokoh muda dunia lainnya seperti kedua pendiri Google, Larry Page dan Sergei Brin dari dari World Economic Forum. (mth/Antara)
Korban Penembakan SD di Texas Jadi 18 Anak, 3 Dewasa
Uvalde, Texas, FNN - Jumlah korban penembakan pada Selasa (24/5) di sekolah dasar (SD) di South Texas, Amerika Serikat bertambah menjadi 18 anak dan tiga dewasa, kata para pejabat.Tersangka penembak, yang adalah seorang remaja putra, juga tewas dalam kejadian itu.Gubernur Texas Greg Abbott mengatakan tersangka pelaku diketahui bernama Salvador Ramos yang berusia 18 tahun.Abbott sebelumnya saat konferensi pers beberapa jam pascapenembakan menyebutkan ada 14 anak dan satu guru yang tewas dalam penembakan massal itu.Namun, Senator Texas Roland Gutierrez --dengan mengutip kepolisian Texas Rangers sebagai sumber informasi-- kemudian mengatakan kepada CNN bahwa jumlah korban tewas meningkat menjadi 18 anak dan tiga dewasa.Motif penembakan massal itu, yang terjadi di Robb Elementary School di Kota Uvalde, Texas, belum diketahui.Salvador Ramos, kata Abbott, tampaknya tewas terbunuh oleh para petugas kepolisian yang menangani insiden di lokasi. Dua polisi juga terluka terkena tembakan, namun Gubernur mengatakan kedua petugas itu tidak mengalami luka berat.Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang hingga 28 Mei sampai waktu matahari terbenam untuk memperingati tragedi di Uvalde tersebut.Penembakan pada Selasa itu terjadi hanya berselang 10 hari setelah 10 orang tewas dalam serangan di Buffalo, New York, kawasan yang ditinggali mayoritas penduduk kulit hitam.Serangan maut di Buffalo itu, menurut pihak berwenang, dilakukan oleh seorang remaja pria berusia 18 tahun dengan menggunakan senapan serbu. (mth/Antara)
Silaturahmi "Politik" Bersama Anies Baswedan
Jakarta, FNN -- Apa yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan selalu dalam sorotan. Tokoh yang digadang-gadang sebagai calon presiden ini duduk dalam satu meja bersama para tokoh, seperti Babe Haikal Hassan, pengamat politik Eep Syaefulloh Fatah, dan Rais Syuriah NU DKI KH. Muhyidin Ishaq di sebuah hotel, di Jakarta Pusat, Selasa (24/05). Apakah mereka tengah menggagas gerakan politik untuk Pemilu 2024? Acara yang dihadiri kalangan terbatas ini, sebenarnya untuk menggalang dana wakaf untuk gedung dan asrama yatim yang digelar oleh Yayasan Media Amal Islami. Penggagasnya adalah Eep Syaifulloh Fatah, tapi yang hadir tokoh-tokoh penting. Dalam pidatonya, Anies tidak berbicara sedikit pun soal politik, tapi lebih banyak memberi usulan seputar wakaf. \"Penggalangan dana wakaf itu harus terukur hasilnya,\" kata Gubernur DKI yang meraih banyak penghargaan ini. Namun, usai berpidato, Anies tampak serius berdiskusi dengan para tokoh itu. \"Hanya silaturahmi biasa aja,\" kata Babe Haikal, ketika dicegat oleh para wartawan. \"Kalau saya asyik ngobrol dengan Ustadz Haikal bisa viral nih,\" ungkap KH. Muhyidin, menimpali. Maklum, Babe Haikal tengah dituduh telah berkhianat dan menyebrang sebagai pendukung Jokowi. Benarkah ada agenda politik di balik pembicaraan serius para tokoh itu, terutama pencalonan Anies sebagai Presiden RI dalam Pemilu 2024? Tunggu saja, politik itu memang selalu banyak kejutan. (TG)
Manajemen Titan Group Lebih Baik Fokus Selesaikan Kredit Macet
Oleh Djony Edward - Wartawan Senior FNN KEMELUT yang melanda PT Titan Group di Muara Enim, Sumatera Selatan, sepertinya menyimpang ke persoalan lain. Manajemen Titan Group seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan kreditnya kepada Bank Mandiri yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah. Belakangan diketahui manajemen Titan Group malah sibuk mengerahkan karyawan untuk berunjuk rasa di Mabes Polri dengan isu penolakan pemblokiran 40 rekening. Sebab akibat pemblokiran 40 rekening tersebut karyawan tidak bisa memperoleh gaji, THR dan pesangon. Padahal persoalan inti Titan Group adalah kredit macet yang sudah masuk call 5, artinya sudah macet total. Itu sebabnya Bank Mandiri memblokir rekening kelompok bisnis batu baran dan transportasi batu bara itu demi mengamankan kredit yang sudah dikucurkan bank tersebut. Meskipun pemblokiran kredit macet tersebut atas perintah Bareskrim Mabes Polri, namun persoalan pokoknya tetap soal kredit macet. Keterlibatan Mabes Polri juga mengindikasikan bahwa ada masalah lain selain masalah kredit macet, boleh jadi masalah tindak pidana dan itu adalah wewenang Mabes Polri. Tapi jika manajemen Titan Group menyelesaikan masalah kredit macet, setidaknya sudah menyelesaikan 70% masalah kelompok bisnis itu dari kebangkrutan. Itikad baik itu yang harusnya dikedepankan ketimbang sibuk mengerahkan karyawan berunjuk rasa. Bisa dibayangkan kelompok bisnis yang memiliki kurang lebih 6.000 tenaga kerja itu sangat disayangkan kalau bangkrut, karena di belakang 6.000 tenaga kerja itu ada anak istri yang juga menggantungkan nasibnya kepada Titan Group. Belum lagi pihak ketiga yang ikut serta dalam proses bisnis tersebut yang jumlahnya juga mencapai ratusan, bahkan ribuan, seperti vendor, subkontraktor sopir dan lainnya. Kalau masih bisa diselamatkan, manajemen harus menunjukkan itikad baik berunding dengan Bank Mandiri, apakah akan minta restrukturisasi kredit, rescheduling atau pun keringanan lainnya. Sehingga diharapkan dengan upaya itu roda ekonomi kelompok bisnis itu bisa berputar kembali. Sebelum pemblokiran 40 rekening Titan Group, tentu Bank Mandiri sudah melakukan pendekatan, peringatan dan anjuran terkait kredit macetnya. Bahkan bisa jadi sudah menawarkan rescheduling, sampai pada waktu yang ditentukan pembayaran kredit macet itu tidak ditepati. Hingga akhirnya pemblokiran rekening pun tak bisa dihindarkan. Boleh jadi langkah pemblokiran 40 rekening Titan Group itu untuk memperkecil kerugian yang bakal dihadapi Bank Mandiri. Misalnya total kredit Titan Group (menurut kabar) sebesar Rp8 triliun, sementara total rekening yang dibekukan hanya Rp2 triliun. Berarti Bank Mandiri dalam kasus ini bisa berpotensi rugi Rp6 triliun. Begitu juga kalau seandainya di dalam 40 rekening yang diblokir itu terdapat nilai rekening Rp4 triliun, maka Bank Mandiri berpotensi menderita kerugian Rp4 triliun. Logika itulah yang menjelaskan mengapa Bank Mandiri perlu memblokir 40 rekening Titan Group. Entah berapa sesungguhnya nilai kredit macet maupun nilai rekening yang dibekukan. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah, bagaimana menjaga agar kelompok bisnis itu kembali berjalan dengan pulih. Atau setidaknya berjalan separuh saja dari gerbong bisnisnya, sudah menyalamatkan banyak pihak, baik pemilik perusahaan, karyawan, vendor, subkontraktor, termasuk Bank Mandiri sebagai kreditor. Satyo Purwanto, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia\'s Democratic Policy mengatakan, manajemen Titan Group seharusnya mencari solusi bukan justru memperkeruh suasana dengan membenturkan karyawan dengan aparat penegak hukum. Lewat aksi unjuk rasa, Titan Group juga terkesan mengalihkan kewajibannya kepada karyawan. \"Ini juga menguatkan dugaan bahwa ada ketidakberesan di perusahaan, sehingga rekeningnya diblokir,\" kata Satyo dalam keterangan tertulis, Rabu (18/5). Satyo meyakini, pemblokiran rekening PT Titan Group oleh sebuah bank BUMN atas perintah Direktorat Bareskrim Mabes Polri, merupakan langkah yang didasari oleh serangkaian pengumpulan alat bukti dan penyelidikan yang mendalam serta profesional. Selain itu, menurut Satyo, pemblokiran rekening tersebut juga telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. \"Pasti telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP internal yang berlaku,\" kata Satyo. Satyo menambahkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, telah menegaskan bahwa setiap perusahaan yang tidak memberikan hak karyawan misalnya gaji, THR ataupun tunjangan lainnya, maka bisa disanksi pidana. Karena itu, kata Satyo, sangat tidak elok jika perusahaan yang tengah menuju bangkrut, justru membenturkan karyawannya dengan aparat penegak hukum. Seharusnya, Titan Group mengakui secara jujur ada masalah di internal perusahaan. Itu sebabnya niat baik dari manajemen Titan Group diperlukan untuk mendudukan persoalan pada tempatnya, sehingga dapat dipilih solusi yang tepat guna memperkecil dampak negatif dari kredit macet yang dideritanya. (*)
Koalisi Parpol, Dilema Demokrasi
Bila fraksi-fraksi di DPR berhak mengajukan calon presiden, mengapa hak DPD dikebiri? Bukankah lembaga DPD juga merupakan “fraksi” di MPR RI? Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD di MPR RI PEMILU presiden masih dua tahun lagi. Namun jumpalitan politik menyusun puzzle koalisi partai politik telah menggeliat. Sebagai sebuah istilah politik, kata koalisi sebenarnya tidak dikenal dalam terminologi UUD 1945. Konstitusi hanya mengenal gabungan partai politik. Agaknya, defenisi koalisi merujuk kepada pengertian tersebut. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jauh hari telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Karena tiga partai ini merupakan partai pendukung pemerintahan, sejumlah pihak menyebutnya koalisi pemerintah. Tidak sedikit pihak bahkan menduga ada campur tangan Presiden Joko Widodo dalam pembentukannya. Jokowi tentu memerlukan “orang kepercayaan” yang bisa meneruskan kebijakannya, semisal pembangunan Ibukota Nusantara yang dipaksakan itu. Selain itu, Jokowi juga memerlukan orang yang bisa “menjaganya” secara politik di kemudian hari. Ini manusiawi saja, terlebih ada banyak kerusakan negeri akibat kebijakan yang tidak tepat sasaran selama Jokowi memerintah. Kemungkinan nama yang didukung Jokowi adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat ini. Sinyalemen ini muncul dari pernyataan Jokowi di hadapan para relawan Pro Jokowi (Projo) terkait dukungan Pilpres 2024. Ketika itu, Jokowi sempat menyinggung nama Ganjar. Persoalannya, Ganjar adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pengelolaan politiknya harus ekstra hati-hati. Mungkin, ini pula sebabnya KIB masih malu-malu menyebut nama. Dukungan Jokowi ke Ganjar otomatis dapat dimaknai sekaligus sebagai sikap menjauh dari Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Oleh Mega, Jokowi acapkali ditegaskan ke publik sebagai petugas partai. Benarkah Jokowi memunggungi Mega? Sulit membayangkan situasi ini. Bagaimana pun juga, jasa PDIP begitu besar mengantar Jokowi mengendarai mobil berplat Indonesia 1. Masa iya Jokowi begitu mudah berpaling? Pertanyaan itu memunculkan spekulasi tambahan. Spekulasi ini meyakini perseteruan Jokowi-Megawati sengaja dimunculkan demi mengatrol elektabilitas Puan Maharani yang tak juga beranjak. Perseteruan ini dengan sendirinya menempatkan PDIP seolah berseberangan dengan Pemerintah. Belakangan, kita sering mendapati PDIP mengkritisi pemerintah. Tapi, apakah fakta ini membenarkan spekulasi yang berkembang? Agaknya tidak. Resiko politiknya terlalu besar, disamping perseteruan itu terlihat natural. Walau terkesan ditinggal oleh “Koalisi Pemerintahan”, PDIP berusaha tegar. Menanggapi pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, sejumlah elit PDIP mengatakan saat ini PDIP belum berpikir untuk berkoalisi. Meski PDIP dapat mengusung pasangan Capres dan Cawapresnya sendiri, namun PDIP tak boleh jumawa. Berkoalisi adalah jalan menambah bobot perolehan suara, selain menambah kekuatan politik. Sebelumnya, ramai dibincangkan perkawinan politik PDIP dan Gerindra guna mengusung Prabowo-Puan. Perkembangan koalisi ini dinanti-nanti partai lain dalam menentukan sikap. Namun, ada sinyelemen baru. Jusuf Kalla (JK) kabarnya kembali turun gunung. Mantan Wakil Presiden ini disebut-sebut mendorong koalisi PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk melahirkan pasangan calon presiden Anies Baswedan – Puan Maharani. Meski Anies tidak memiliki partai dan bukan kader partai, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Apalagi, Jusuf Kalla bukan tokoh kaleng-kaleng. Pengaruh dan kepiawaian JK sebagai politisi tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemungkinannya diperkuat oleh pernyataan sejumlah tokoh PKS, bahwa partainya lebih menginginkan koalisi nasionalis-religius ketimbang berkoalisi dengan partai Islam lain. Sementara PDIP yang selama ini dipandang banyak menyinggung umat Islam, akan terbantukan oleh hadirnya PKS. Situasi itu berpotensi mengubah peta koalisi partai yang selama ini dibincangkan publik. Namun, perubahan yang muncul agaknya tidak mengubah prediksi awal banyak pihak, yakni terbentuknya tiga poros kekuatan politik. Tiga poros kekuatan politik ini cukup presisi dengan tiga besar calon presiden versi lembaga survei, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Andaikan Ganjar didukung Koalisi Golkar, PPP, dan PAN, dan Anies didukung koalisi PDIP-PKS, lalu bagaimana dengan Prabowo? Mau tak mau, Gerindra harus melobi partai politik tersisa, sebelum bergabung dengan koalisi lainnya. Semakin banyak poros politik sejatinya semakin baik. Itu artinya, kandidat yang terjaring semakin banyak dan terbuka ruang menemukan calon pemimpin terbaik. Menu figur yang disajikan kepada rakyat pun semakin variatif. Dalam konteks itulah kasak-kusuk perbincangan koalisi sebaiknya tidak membuat kita terlena. Bagaimana pun juga, peta koalisi di atas sekaligus menjadi dilema demokrasi kita. Mengapa? Pertama, koalisi lahir akibat syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) oleh partai politik dibatasi minimun 20 persen suara sah nasional atau 25 persen kursi di DPR. Dalam ruang demokrasi, aturan itu tidak perlu ada. Partai politik diakui UU sebagai institusi sah lahirnya calon presiden. Maka, setiap partai seharusnya dapat mengajukan calonnya sendiri, tanpa embel-embel Presidential Threshold. Lagipula, mudharat Presidential Threshold yang lebih besar ketimbang manfaatnya telah banyak dianalisis sejumlah pakar. Kedua, ambang batas 20 persen suara nasional partai politik memakai perhitungan pada Pemilu 2019. Padahal, selama lima tahun berjalan, atau setidaknya 3 tahun di saat sekarang, dukungan masyarakat terhadap partai politik tertentu besar kemungkinan telah berubah. Ketiga, posisi politik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam perspektif dukungan calon presiden. Kasat-kusut koalisasi sepertinya membuat kita lupa bahwa di Senayan ada dua lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD. Bila fraksi-fraksi di DPR berhak mengajukan calon presiden, mengapa hak DPD dikebiri? Bukankah lembaga DPD juga merupakan “fraksi” di MPR RI? Kalaulah pelaku politik nasional jantan dan adil dalam berpolitik, bukan tidak mungkin lahir poros keempat. Poros ini bisa saja diisi La Nyalla Mattalitti, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, Mahfudz MD, termasuk Anies Baswedan bila tidak terakomodir dalam partai manapun atau calon pemimpin mumpuni lain yang sulit diakomodir partai politik. Tetapi apa boleh buat. Pintu itu ditutup rapat-rapat. Begitulah, tokoh politik nasional sungguh bergelora menyusun puzzle koalisi. Mereka merasa sedang membangun rumah demokrasi. Padahal tidak. Sama sekali tidak. (*)
POPULER
