ALL CATEGORY
Dunia Melayu Abdul Khalik Gang Kelingkit
Oleh Ridwan Saidi Budayawan PENCIPTA lagu Cinta Hampa seniman Medan bekend A. Rahman dan penyanyi Munif Bahaswan sama pendapatnya. Musik Melayu tiga jenis: Melayu Deli, Melayu Semenanjung, dan Melayu Jakarta. Ada tiga grup musik Melayu bekend yang muncul sejak 1950-an di Jakarta. Orkes Melayu, atau OM, Kenangan pimpinan Husein Aidid, Pekojan. OM Melayu Bukit Siguntang pimpinan Abdul Khalik, Gang Kelingkit, photo atas. OM Sinar Medan pimpinan Umar Fauzi Asseran, Kebon Jeruk Sawah Besar. Medan rupanya merujuk aliran musik Melayu. Akses ke Gg Kelingkit bisa dari Pecenongan dan bisa juga dari Jl Juanda. Ini kampung yang namanya berkibar sejak medio XIX. Di kampung ini bertinggal seorang guru tarekat Guru Cit. Ia mendirikan langgar (surau) yang dikenal sebagai langgar Gg Kelingkit. Sampai sekarang masih ada. Guru Cit mengajar disini. Keturunannya banyak yang sohor Antara lain Muhamad Bakir yang menulis sekitar 50 karya termasuk novel. Karya-karyanya tersebar di British Library, Amsterdamsch Rijk Archiev, dan perpustakaan Stalingrad yang a.l menyimpan karya Bakir Hikayat Anak Pengajian. Saya ingin betul baca buku ini. Masuk mengaji yang saya alami ada upacara serah terima antara Guru, Kong Musa, keturunan Guru Cit, dan nenek saya yang suaminya Tajeri mengaji pada Guru Cit. Nenek: Muse, ini si Riduan gue masupin ngaji. Kalu die nakal, pukul aje, tapi jangan colok biji matenye. Musa: Iye Riduan keterime, keliatannye die baek, palingan pok, aye rotanin (pukul dengan rotan). Pujangga lain yang masih keturunan Guru Cit yaitu Ahmad Beramka. Khalik tumbuh dan besar di limgkungan ini. Ia dirikan orkesnya dengan awak kebanyakan orang Gg Kelingkit termasuk Muhamad Talhata pencipta lagu Arab \"Indonesia Biladi\", tanah airku. Khalik banyak mencipta lagu yang awalnya Burung Nuri. Lagunya yang hit Halimun Malam yang bahkan dinyanyikan biduan bekend Malaysia Syarifah Aini. Lyric reffrein: Tak seorang jua Yang tau gelisah hatiku Biarlah kubertahan Di dalam Halimun Malam Kalau malam Khalik suka kumpul-kumpul dengan anak-anak Sawah Besar. Suatu malam Bang Khalik kutanya: Bang, ape yang dorong abang mencipta Halimun Malam? Khalik menatapku dengan ramah, lalu pandangan ia lempar ke Jl Asem Reges yang sudah sepi. Abang pulang ye, kata Khalik sambil berlalu menyusup halimun malam. (RSaidi)
Ketidakmampuan Rejim Jokowi, Apa Masih Perlu Dipertahankan?
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 GORENG menggoreng BuzzerRP memoles citra rejim Jokowi dengan puja puji. Jokowi dikesankan sebagai dewa. Mampu mengatasi segala urusan bangsa. Mereka secara brutal membully para tokoh dan aktivis yang kritis, yang berusaha mengingatkan pemerintah. Mereka tutup mata terhadap ketidak mampuan rejim Jokowi melawan “Mafia” migor. Hanya satu masalah. Migor. Berbulan bulan telah berlalu, sudah melewati satu semester. Pemerintah tak mampu membereskan problem langka dan mahalnya minyak goreng. Presiden Jokowi mencegah tinggi dan langkanya minyak goreng “bertentangan” dan “melanggar” peraturan perundang-undangan khususnya azas kecermatan, azas kepentingan umum, dan azas keadilan. Jokowi melarang ekspor minyak sawit mentah per 22 April 2022. Faktanya tidak secara signifikan mengatasi masalah. Harga Migor tak bergeming. Malah menyebabkan petani sawit mengalami kerugian. Menteri segala urusan Luhut Binsar Panjaitan akhirnya dipalangkan oleh Jokowi. Hanya bisa “mengeluh” ketidak tahuan banyaknya para Taipan Sawit/ CPO/ Migor berkantor di luar negeri. Hingga kini harga kemasan curah masih tinggi. Kebijakan minyak goreng akan gagal lagi. Ambyar. Wow, rejim Jokowi tidak bisa menjangkau para taipan. Mereka Berjaya, ‘mafia’ sepertinya kuat. Adu kuat?. Pemerintah gagal lagi. Lemah?. Karena kemudian mekanisme subsidi malah dihapus. Subsidi diganti dengan memberlakukan kembali DMO/DPO mulai 1 Juni 2022. Jika demikian tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga minyak goreng rejim Jokowi bukan saja perlu dipertanyakan. Perlu evaluasi ketidakmampuan rejim Jokowi. Hanya satu masalah. Migor. Belum yang lain. Apa masih perlu dipertahankan?. Sementara berdasarkan survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) medio 23 - 28 Mei 2022, terhadap kinerja Jokowi mayoritas tidak puas dan sangat tidak puas, yaitu sebesar 60 persen. Sementara yang puas hanya 40 persen. Tanda kepercayaaan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi merosot jauh. Lantaran kebijakan-kebijakan yang diambil “terkesan” tidak memihak ke masyarakat. Ketika ekonomi masyarakat susah, inflasi meningkat, kebijakan yang tidak pro rakyat diambil. Salah satu nya, minyak goreng itu. (*)
Reshuffle Kabinet, Politik Dagang Sapi Jelang Pilpres
Oleh: Tjahja Gunawan - Wartawan Senior FNN MENJELANG Pilpres 2024, Presiden Jokowi dan kroninya yang tergabung dalam partai penguasa yang terdiri dari PDI-P, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PPP dan PKB, membuat manuver politik melalui perombakan kabinet (reshuffle) pada Rabu 15 Juni 2022. Reshuffle kabinet ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan bangsa apalagi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perombakan kabinet ini tidak lebih dari praktek politik dagang sapi belaka. Ini benar-benar hanya untuk memenuhi ambisi kekuasan para elite parpol pendukung Jokowi. Berulang kali menteri dirombak pun tidak akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa dan negara saat ini. Persoalan utamanya bukan pada menteri tetapi pada Presiden Jokowi sendiri yang tidak memiliki kapasitas dan kemampaun memimpin negeri ini. Sehingga semakin lama persoalan bangsa makin menumpuk. Mulai dari persoalan ekonomi, sosial dan ketidakadilan hukum. Persoalan yang melingkupi bidang ekonomi mencakup rendahnya daya beli masyarakat sementara harga berbagai kebutuhan pokok terus meningkat. Belum lagi membengkaknya angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatnya utang pemerintah dan BUMN. Akibat persoalan diatas, kesenjangan sosial dalam masyarakat pun semakin melebar. Jurang antara kelompok kaya dengan masyarakat miskin semakin menganga. Yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin miskin. Pada saat yang sama tidak sedikit pejabat negara yang menumpuk kekayaannya dari hasil uang korupsi. Perilaku korup di lingkungan pejabat negara semakin menjadi-jadi di era reformasi ini. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang mencontohkan praktek kolusi dengan kasat mata. Anaknya Gibran Rakabuming menjadi Walikota Solo sementara mantunya Bobby Nasution menjadi Walikota Medan. Melihat kenyataan ini, saat ini masyarakat Indonesia seolah melihat sebagai sesuatu yang wajar. Masyarakat cenderung permisif dengan perilaku KKN yang dilakukan pejabat negara. Padahal, gugatan fundamental yang diarahkan terhadap pemerintah Orde Baru adalah soal KKN. Tujuan gerakan melengserkan Presiden Soeharto pada tahun 1998 untuk memberantas KKN. Tapi sekarang justru praktek KKN makin subur. Itulah sebenarnya problem mendasar bangsa Indonesia saat ini. Namun, kondisi psikologis masyarakat ini tidak dirasakan oleh para pejabat dan elite kekuasaan sekarang. Akhirnya, mereka yang berada di kelompok elite sibuk mengurus dan mengamankan kepentingan sendiri dan kelompoknya, sementara masyarakat kebanyakan dibiarkan berjuang mengatasi persoalan hidupnya masing-masing. Rakyat miskin dipelihara Jika merunut pada teori ilmu sosiologi, kesenjangan sosial dalam masyarakat sebenarnya bisa menimbulkan keresahan sosial. Jika tidak diatasi, dapat memicu terjadinya kerusuhan sosial. Namun, kemiskinan di Indonesia ini seolah sengaja \"dipelihara\" oleh penguasa untuk dijadikan sebagai objek politik kepentingan para elite kekuasaan setiap momen pemilu baik pilkada, pileg maupun Pilpres. Masyarakat miskin bisa dininabobokan dengan politik uang. Kembali kepada manuver politik Jokowi dan kroninya. Hal itu sama sekali terlepas dengan kepentingan masyarakat luas. Itu hanya untuk memenuhi nafsu kekuasaan para elite politik. Mereka ini kemudian \"menjual\" posisi politiknya kepada kelompok oligarki. Akhirnya, kebijakan pemerintah didagangkan oleh para elite kekuasaan. Momen perombakan kabinet sengaja dilakukan Jokowi sebelum Rakernas Partai Nasdem dan PDI-P. Tujuannya, agar Rakernas kedua partai itu bisa merekomendasikan capres yang bisa melanjutkan program pembangunan Jokowi. Sebelumnya Anies Baswedan diwacanakan Partai Nasdem sebagai sosok capres 2024. Namun Gubernur DKI ini dianggap tidak bisa diterima kelompok oligarki dan tidak menjamin proyek besar Ibukota Negara (IKN) bisa dilanjutkan oleh Anies Baswedan. Nah, dengan masih amannya posisi menteri dari Partai Nasdem di jajaran kabinet, besar kemungkinan partai ini masih akan sejalan dan seirama dengan partai koalisi Jokowi pada Pilpres 2024. Bahkan sekarang partai penguasa ditambah dengan PAN, setelah ketua umumnya diberi jatah Menteri Perdagangan. ****
Mengartikan Solusi Fundamental Sebagai "People Power"
People power itu bisa menjadi landasan hukum bagi TNI untuk bergerak dan mengambil langkah penyelamatan tersebut. Perlu diingat, “metode” serupa ini sebenarnya pernah terjadi dalam lintasan sejarah kita. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN KETIKA memberikan kata sambutan dalam Musyawarah Daerah Tahun 2022 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) DKI Jakarta pada Sabtu (11/6/2022), Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa bangsa ini menghadapi persoalan fundamental. “Jika kita ingin melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, maka kita harus melihat dengan jernih, bahwa persoalan yang kita hadapi ini adalah persoalan fundamental. Maka, jalan keluar yang dilakukan juga harus secara Fundamental,” tegasnya. LaNyalla mengungkapkan, salah satu persoalan fundamental ini yaitu Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan Oligarki Politik yang juga telah menyandera kekuasaan. “Maka, jalan keluar fundamental yang harus kita lakukan adalah mengakhiri Rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui Demokrasi Prosedural yang menipu,” tegas LaNyalla. Jika menyimak pernyataan LaNyalla di atas, setidaknya ada dua jalan keluar fundamental yang harus dilakukan. Yaitu: Mengakhiri Rezim Oligarki Ekonomi dan Menolak Demokrasi Prosedural. Demokrasi Prosedural yang dimaksud LaNyalla tentunya Pemilihan Presiden. Mengapa disebut menipu? Karena ternyata presiden terpilih tidak menepati janji-janji saat kampanye dulu. Tidak salah kalau LaNyalla menyebut dengan istilah Demokrasi Prosedural yang menipu! Apalagi, suara rakyat kini dihadang dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jelas-jelas Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai benteng keadilan justru menjadi “perampok keadilan”. Karena selain melanggar Konstitusi, juga menghalangi terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini seperti tertulis di dalam “Naskah Pembukaan Konstitusi” kita. Secara massif masyarakat hingga lembaga tinggi negara DPD RI mengajukan Judicial Review (JR) ke MK untuk menghapus Pasal 222 UU Pemilu tersebut, semuanya kandas. Kekuatan kekuasaan rezim bersama Oligarki Ekonomi ini seperti begitu kokoh menghadangnya. Khusus DPD RI secara kelembagaan telah mengajukan gugatan ke MK atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal yang digugat adalah tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. LaNyala berkeyakinan, bahwa pasal ini adalah pasal penyumbang terbesar Ketidakadilan dan Kemiskinan Struktural di Indonesia. Sebab, melalui pasal inilah, Oligarki Ekonomi mengatur permainan untuk menentukan Pimpinan Nasional bangsa ini. Pasal ini telah membatasi munculnya putra-putri terbaik bangsa. Dan, pasal ini telah pula mematikan ruang bagi Partai Politik peserta pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab pasal ini memaksa parpol untuk berkoalisi dalam mengusung pasangan Capres dan Cawapres. Dan, ini mematikan hak parpol baru untuk mengusung pasangan Capres dan Cawapres, karena ada kewajiban menggunakan basis suara hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Dan, yang lebih esensi adalah Pasal 222 tersebut sama sekali tidak derivatif dari Konstitusi di Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal seperti drakula ini memaksa Partai Politik berkoalisi untuk memenuhi ambang batas, maka yang terjadi adalah Capres dan Cawapres yang akan diberikan kepada rakyat akan sangat terbatas. Di situlah pintu masuk Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik mengatur dan mendesain siapa pemimpin nasional yang akan mereka mintakan suara dari rakyat melalui Demokrasi Prosedural yang disebut sebagai Pilpres. Untuk memutus mata rantai hubungan Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik tersebut adalah dengan mengakhiri rezim yang disokong Oligarki Ekonomi ini. Naiknya harga-harga kebutuhan dapur bisa menjadi pemicu terjadinya people power agar rezim pimpinan Presiden Joko Widodo ini berakhir. Perlu diingat, pada 1998 Presiden Soeharto bisa jatuh salah satunya berawal dari dapur juga, antara lain karena harga susu yang mahal. Emak-emak lalu keluar ikut turun ke jalan bersama mahasiswa. Bukan tidak mungkin, peristiwa serupa juga bakal terjadi saat pemerintahan Presiden Jokowi sudah dalam keadaan darurat ekonomi. Sementara Presiden bermanuver dan kasak-kusuk ojo kesusu terkait dengan Pilpres 2024. Padahal, seperti kata pengamat politik Rocky Gerung, kita bisa menyatakan bahwa kemungkinan tidak terjadi Pilpres 2024 karena kondisi ekonomi yang memburuk dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Itu yang sekarang sedang dihitung oleh para analis KPU. Bisa jalan gak kalau anggarannya itu dipotong separo, hanya untuk menyelamatkan ekonomi kita. Bisa gak IKN itu dilanjutkan kalau terpaksa anggaran yang disiapkan harus dipakai buat membeli politik. Jadi trade-off semacam itu atau kampanye APBN akan mendikte politik APBN-nya bolong. Artinya, politik bakal berantakan juga. Kita hanya bisa terangkan itu sebagai analisis, nanti dianggap solusi, apa ya solusinya percepat Pemilu? “Solusinya ya ganti presiden, solusinya ya lakukan people power. Itu bahaya, segala semacam. Kalau itu enggak diucapkan lalu orang diam-diam merasa memang gak ada solusi kalau kayak gitu,” tegas Rocky Gerung. Kalau dapur emak-emak nggak bisa lagi berasap, dia akan keluar bawa panci lalu digendang-gendang, tukang ojek ikut di situ karena tukang ojek juga tahu dapurnya nggak berasap lagi. Itu akan sampai juga ke buruh-buruh, merasa bahwa daya beli mereka makin turun. Jadi lonceng people power itu mulai dari dapur emak-emak. Menurut Rocky Gerung, itu yang disebut sebagai gerakan rakyat yang berupaya untuk mencari solusi. Solusinya mestinya di kabinet dan parlemen, tapi karena 2 lembaga itu sama isinya, yaitu irasional maka emak-emak cari jalan rasional itu. Mereka mau di jalan itu yang akan mengumpulkan banyak orang. Maka terjadilah dengan apa yang disebut people power. “Itu namanya people power. Terjemahnya kedaulatan rakyat, itu bukan makar, kan begitu,” tegas Rocky Gerung. Ia menyatakan siap memimpin people power. Pernyataan ini disampaikan Rocky saat peringatan HUT Mega Bintang ke-25 di Solo beberapa waktu lalu. Social Unresh Rocky Gerung mengingatkan, kita harus bersiap-siap bila terjadi keadaan yang bukan sekedar peluang tapi pasti terjadi. Soal krisis pangan dan ekonomi yang juga sudah diwanti-wanti oleh Presiden dan Menkeu Sri Mulyani. Kalau itu terjadi, maka semua berantakan dan itu akan menghasilkan social unresh (keresahan sosial). Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa seharusnya bersiap-siap juga untuk menghadapi situasi paling buruk bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Semoga tidak ada lagi orang yang mencoba menyeret-nyeret Jenderal Andika dalam perpolitikan, seperti yang disebut-sebut namanya menjadi salah satu Capres Partai NasDem. Karena, itu akan mempersulit koordinasi kalau sampai terjadi social unresh yang disebabkan oleh kekacauan ekonomi politik yang sebenarnya berawal dari ketidakmampuan Presiden untuk menerangkan ke publik bagaimana daya beli, bagaimana inflasi, bagaimana stagflasi, problem kesulitan pangan dan energi karena perang di Eropa, Ukraina. Jadi, seperti kata Rocky, sebenarnya banyak hal yang tersembunyi dari hiruk-pikuk soal koalisi dan capres-mencapres ini. Itu yang menyebabkan kita harus membangun satu blog baru untuk mencegah jangan sampai kekacauan dan arogansi di kalangan elit ini merembet ke rakyat. Jika social unresh terjadi, demi menyelamatkan negara, Panglima TNI wajib hukumnya untuk “mengambil-alih” kekuasaan, kemudian ditetapkan oleh MPR menggantikan Presiden yang mandatnya sudah dicabut rakyat melalui people power. Apalagi, jika ditambah dengan adanya resolusi rakyat yang mendesak supaya TNI segera menyelamatkan NKRI dari keterpurukan ekonomi dan krisis politik yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan. People power itu bisa menjadi landasan hukum bagi TNI untuk bergerak dan mengambil langkah penyelamatan tersebut. Perlu diingat, “metode” serupa ini sebenarnya pernah terjadi dalam lintasan sejarah kita. Bermodalkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), Pangkostrad ketika itu, Mayjen TNI Soeharto mengakhiri people power dengan membubarkan DPR dan MPR serta membentuk DPRS dan MPRS yang akhirnya melantik Pangkostrad itu sebagai Pejabat Presiden RI menggantikan Bung Karno pada 1967 hingga terselenggaranya Pemilu 1971. (*)
PBB Tetapkan Standar Lebih Ketat untuk Aksi Iklim Perusahaan
London, FNN - Kampanye yang didukung PBB untuk mendorong aksi iklim yang lebih cepat pada Rabu menetapkan standar minimum yang lebih ketat agar perusahaan yang berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca semakin banyak.Kriteria terbaru yang dikeluarkan oleh kampanye \'Race to Zero\' itu dinilai penting karena akan tercermin dalam kewajiban organisasi mitra yang menyusun upaya iklim di berbagai sektor, mulai dari bank hingga perusahaan asuransi dan manajemen aset.Aturan baru aksi iklim itu adalah hasil konsultasi di antara lebih dari 200 ahli independen.Aturan itu akan mempengaruhi banyak perusahaan terbesar di dunia yang bergabung \'Race to Zero\' dan secara publik berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih.Menurut aturan baru itu, semua anggota aksi iklim secara eksplisit akan diminta untuk secara bertahap mengurangi dan kemudian menghapus semua penggunaan bahan bakar fosil tak terbarukan.\"Dalam praktiknya, berarti perusahaan dan investor harus membatasi pengembangan, pembiayaan, dan fasilitasi aset bahan bakar fosil baru, yang mencakup tidak adanya proyek baru batu bara,\" kata kampanye PBB itu dalam sebuah pernyataan.\"Jalur dan kurun waktu yang tepat (untuk penerapannya) secara alami berbeda di seluruh wilayah dan sektor,\" katanya.Untuk pertama kalinya, para anggota juga akan diminta untuk menyelaraskan kegiatan lobi dan advokasi mereka dengan upaya nol bersih dengan mendukung secara proaktif kebijakan iklim di tingkat sub-nasional dan nasional yang sesuai kriteria Race to Zero.Aturan yang diperbarui itu akan diberlakukan kepada setiap anggota baru mulai 15 Juni, sedangkan anggota lama akan diberi waktu satu tahun untuk mematuhinya.\"Kejelasan kriteria ini, bersama dengan transparansi data yang diperkuat, akan membantu kami mengidentifikasi kemajuan yang dibuat dan kesenjangan yang tersisa,\" kata Nigel Topping dan Mahmoud Mohieldin, High-level Climate Action Champion dalam pembicaraan iklim tingkat tinggi COP26 dan COP27, lewat sebuah pernyataan bersama.High-level Climate Action Champion adalah orang yang ditunjuk untuk menjembatani berbagai pihak dalam kolaborasi aksi iklim.\"Kriteria baru dalam aturan ini dengan jelas akan menunjukkan aktor-aktor yang benar-benar bergerak maju dan mereka yang berusaha mencari celah,\" ujar Topping.COP26 dan COP27 merupakan Konferensi Perubahan Iklim PBB. COP27, yang diadakan di Sharm el-Sheikh, Mesir pada November tahun ini, akan menyatukan pemerintah negara-negara untuk mempercepat upaya global menghadapi krisis iklim. (Sof/ANTARA/Reuters)
Dikunjungi KPU, Ketua DPD RI Tekankan Upaya Minimalisir Kecurangan Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan perlunya upaya yang signifikan agar kecurangan dalam Pemilu mendatang bisa diminimalisir. Hal itu disampaikan LaNyalla kepada Ketua KPU yang menyambanginya di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2022). Hadir dalam kesempatan itu Ketua KPU Hasyim Asy\'ari dan dua komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos dan Mochammad Afifuddin. Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Ahmad Bastian, Senator asal Kepri Dharma Setiawan dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi. “Aksi kecurangan masih selalu mewarnai Pemilu kita terutama pada saat penghitungan suara. Ini yang harus diantisipasi dengan baik oleh KPU. Misalnya masih saja terjadi meningkatkan suara kandidat yang disukai, termasuk membeli suara, intimidasi, isian surat suara, salah mencatat suara, penyalahgunaan surat suara atau pembatalan surat suara,” ujar LaNyalla. Selain hal itu, LaNyalla menyinggung agar Indonesia mulai menerapkan sistem e-voting dalam Pemilihan Umum. Sistem tersebut dinilai lebih efektif, efisien dan sudah berhasil diterapkan di sejumlah negara. “Digitalisasi dalam Pemilu yakni e-voting ini berpeluang besar diterapkan. Kami minta untuk mulai dikaji, sehingga bisa dipakai sistem itu. Tetapi dari segi keamanan teknologi harus terjamin dan bisa diaudit forensik,” jelas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, DPD RI siap mem-back up dan mendukung langkah KPU dan Bawaslu dalam mempersiapkan pemilu yang jujur dan adil, sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik. “Kita support KPU dan Bawaslu, sehingga setiap tahapan berjalan lancar sampai selesai. Kami berharap agar KPU adil tegakkan kebenaran, jangan sampai ada intervensi dari siapapun,” tukas LaNyalla. Pimpinan Komite I DPD RI yang juga Senator asal Lampung, Ahmad Bastian lebih menyoroti soal penomoran dalam surat suara calon anggota DPD RI. “Kami minta KPU RI dan Bawaslu RI dalam penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu yang berkaitan dengan pemilihan anggota DPD RI, khususnya yang terkait dengan penomoran dalam surat suara dapat berkonsultasi dengan DPD RI, sehingga terwujud adanya kesetaraan dengan peserta pemilu lainnya,” ujar Ahmad Bastian. “Pada pemilihan 2019, calon DPD penomorannya meneruskan nomor parpol. Padahal surat suara capres diberikan nomor tersendiri,” tegasnya. Menanggapi usulan soal e-voting Ketua KPU Hasyim Asy\'ari memberikan alasan bahwa KPU belum bisa menerapkan sistem itu. “Hingga saat ini e-voting belum bisa diterapkan karena belum ada landasan hukum yang mengatur soal itu. Regulasinya memang masih mengatur pemilihan secara manual sesuai yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU 10/2016 terkait pilkada. Artinya kalau mau diterapkan, UU tersebut harus diubah terlebih dahulu,” papar Hasyim Asy\'ari. Berkaitan soal penomoran surat suara anggota DPD RI, Hasyim menjelaskan pihaknya akan melakukan kajian hal itu. “Kami akan mengkajinya supaya ada kesetaraan atau keadilan dalam hal ini,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, Hasyim Asy\'ari juga menjelaskan berbagai tahapan yang sudah dimulai oleh KPU. Pihaknya meminta dukungan DPD RI agar tahapan hingga pelaksanaan pemilu berjalan sesuai trek. “Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami selalu mohon dukungan dari semua pihak, termasuk DPD RI. Semandiri-mandirinya kami, tetap harus dapat dukungan dan doa restu banyak pihak,” papar dia. (mth/*)
Rusia Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perwakilan Media dan Tokoh Inggris
Moskow, FNN - Rusia telah memberlakukan sanksi pribadi terhadap 29 perwakilan media dan 20 tokoh pertahanan Inggris sebagai tindakan balasan.Sejumlah perwakilan media itu, termasuk para jurnalis yang bekerja untuk The Guardian, BBC, dan media lain, serta beberapa tokoh pertahanan seperti Menteri Pertahanan Inggris Jeremy Quin, akan ditolak masuk ke Rusia, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia pada Selasa (14/6).Menurut kementerian, langkah itu merupakan respons atas sanksi pribadi yang dijatuhkan oleh pemerintah Inggris terhadap sejumlah jurnalis terkemuka Rusia dan kepala perusahaan pertahanan Rusia.\"Para jurnalis Inggris yang termasuk dalam daftar itu terlibat dalam penyebaran informasi palsu dan sepihak yang disengaja tentang Rusia, serta peristiwa di Ukraina dan Donbass,\" jelas kementerian.Pemerintah Rusia menambahkan dengan penilaian bias media, mereka juga berkontribusi memicu \"Russophobia\" atau sentimen anti-Rusia di tengah masyarakat Inggris.Kementerian menambahkan sebanyak 20 orang yang terkait dengan industri pertahanan Inggris terlibat dalam pengambilan keputusan tentang pasokan senjata ke Ukraina.Senjata itu dinilai Rusia digunakan oleh para pelaku aksi main hakim sendiri dan kelompok Nazi untuk membunuh warga sipil dan menghancurkan infrastruktur sipil. (Sof/ANTARA)
Perdana Menteri Thailand Menghadapi Upaya Mosi Tidak Percaya
Bangkok, FNN - Partai-partai oposisi Thailand di parlemen pada Rabu mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha beserta 10 menteri kabinet.Mereka menuding Prayuth (68 tahun) dan para menterinya itu melakukan korupsi, tidak mampu mengurus ekonomi, merongrong demokrasi, dan mencengkeram kekuasaan.Kelompok partai oposisi berharap sidang parlemen untuk membahas mosi tersebut akan terlaksana pada Juli dan akhirnya bisa menjatuhkan pemerintahan Prayuth.Mosi tidak percaya itu adalah yang terbaru dihadapi Prayuth sebelum masa jabatannya berakhir pada Maret tahun depan.Ia sebelumnya tiga kali dihadapkan pada mosi tidak percaya sejak pemilihan 2019, yang membuatnya tetap berkuasa.Prayuth adalah pensiunan jenderal yang pertama kali memegang kekuasaan pada 2014 melalui kudeta.\"Dia adalah pemimpin yang punya pemikiran lemah, tidak menghormati aturan hukum, tidak punya moral, dan tidak mampu mengurus negara,\" kata Chonlanan Srikaew, pemimpin kelompok oposisi, kepada parlemen.Para analis memperkirakan Prayuth akan menang karena pemerintah memiliki suara mayoritas, yaitu 253 kursi, di parlemen sementara oposisi punya 208 kursi.Beberapa pakar lainnya mengatakan kepopuleran pemerintah sudah menurun. Kecenderungan itu tergambar pada Mei saat pemilihan gubernur Bangkok.Dalam pemilihan tersebut, para kandidat gubernur yang beraliran konservatif dan pro pemerintah dikalahkan oleh seorang mantan tokoh oposisi.Juru bicara pemerintah Thailand Thanakorn Wangboonkongchana mengatakan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.\"Perdana menteri siap menjelaskan kepada parlemen dan menjawab semua permasalahan yang diangkat oleh oposisi karena pemerintah yakin telah mengelola negara secara jujur tanpa korupsi, seperti yang terjadi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya,\" kata Thanakorn. (Sof/ANTARA/Reuters)
Komisi Infomasi Pusat Ingatkan Bawaslu-KPU Mengedepankan Keterbukaan Informasi Pemilu
Jakarta, FNN - Komisi Informasi (KI) Pusat mengingatkan para penyelenggara pemilu, terutama KPU RI dan Bawaslu RI agar mengedepankan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan beragam tahapan Pemilu 2024 bagi publik.\"KI Pusat mengingatkan agar dalam penyelenggaraan pemilu, KPU RI dan Bawaslu RI, mengedepankan keterbukaan informasi dalam kegiatannya, sebagaimana diketahui KPU RI telah meluncurkan tahapan Pemilu 2024 dan Bawaslu RI sedang melakukan seleksi Bawaslu di 25 provinsi,\" kata Komisioner KI Pusat Handoko Agung Saputro dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Mengenai praktik keterbukaan informasi, dia pun mengatakan KPU dan Bawaslu yang dikategorikan sebagai Badan Publik Informatif tidak hanya diharuskan berpegang pada ketentuan normatif dan regulatif, tetapi juga diwajibkan mengedepankan kepentingan umum yang lebih luas dalam memberikan layanan informasi publik.Lebih lanjut, Handoko menyampaikan secara rinci mengenai langkah yang sepatutnya dilakukan oleh Bawaslu RI dan KPU RI untuk mewujudkan keterbukaan informasi secara optimal.Ia mengatakan, dalam melakukan seleksi anggota Bawaslu di 25 provinsi, Bawaslu RI harus menjamin hak-hak informasi setiap peserta dan masyarakat dengan standar yang sama terpenuhi.\"Hak-hak informasi tersebut bukan semata aspek prosedur dan tahapan seleksi, melainkan pula hak untuk mengetahui, misalnya, alasan-alasan kegagalan dalam tahapan seleksi,\" jelas dia.Handoko mengimbau Bawaslu RI mencegah terjadinya perlakuan yang berbeda dari tim seleksi terhadap peserta calon anggota Bawaslu provinsi saat hasil seleksi diumumkan.Oleh karena itu, lanjut dia, Bawaslu RI perlu menetapkan pedoman tentang syarat dan prosedur peserta mendapatkan informasi.Lalu untuk KPU RI, Handoko mengimbau mereka agar mengingatkan jajarannya, khususnya di tingkat kabupaten/kota, untuk memahami standar layanan informasi publik.\"KPU RI harus memastikan bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di jajaran KPU kabupaten/kota bekerja dan telah memberikan layanan informasi, baik informasi terkait tahapan maupun non-tahapan, seperti alokasi dan penggunaan anggaran,\" ujar dia.Menurut Handoko, hal tersebut perlu dilakukan karena sejauh ini, PPID di KPU kabupaten/kota belum maksimal dalam menyampaikan informasi kepada publik.Selanjutnya, Handoko menyampaikan bahwa KI Pusat, KI Provinsi, dan KI kabupaten/kota siap mengawal KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya agar hak-hak publik terpenuhi dan meminimalisasi potensi sengketa informasi yang melibatkan KPU dan Bawaslu. (Sof/ANTARA)
PTDI Diminta Kelola Perusahaan Dengan Baik Demi Menjaga Investasi Rakyat
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengajak PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) senantiasa menjaga investasi rakyat di bidang pertahanan dengan mengelola perusahaan secara baik.\"Marilah kita menjaga investasi rakyat. Marilah kita bersama-sama meraih teknologi. Saudara-saudara, kelemahan-kelemahan di industri pertahanan setelah kita bedah adalah akibat salah urus atau missmanagement,\" kata Menhan sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan alat utama sistem senjata (alutsista) produksi PTDI berupa dua helikopter antikapal selam (AKS) dan satu Pesawat CN235 MPA kepada Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Hangar Aircraft Service PTDI Bandung, Jawa Barat, Rabu.Pada kesempatan yang sama, Prabowo berterima kasih kepada PTDI yang telah bekerja keras memproduksi alutsista tersebut. Meskipun begitu, ia mengharapkan kinerja PTDI ke depan akan senantiasa membaik.“Hari ini, kita menyaksikan penyerahan satu CN235, khusus untuk patroli maritim, dan dua helikopter untuk antikapal selam. Jadi, ini juga prestasi PTDI. Namun, kami juga berharap PTDI akan bekerja lebih baik, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan efisiensi,\" kata Prabowo.Selanjutnya, Ketua Umum Partai Gerindra ini berpesan, agar direksi PTDI yang baru senantiasa setia pada negara dan berupaya meningkatkan produksi. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena PTDI memiliki tugas yang berat menjelang kerja sama dengan berbagai pihak dari negara-negara lain.“PTDI punya tugas yang berat dan kita akan merintis kerja sama dengan berbagai pihak dari beberapa negara lain,\" ujar Prabowo.Di sisi lain, Prabowo mengaku optimistis bahwa PTDI dapat berkembang lebih baik jika manajemen mereka dikelola secara efisien.\"Kami sangat optimistis melihat perkembangan PTDI, namun tadi saya ingatkan bahwa kinerja manajemen PTDI harus benar-benar efisien, harus benar-benar setingkat dengan praktik-praktik terbaik di dunia. Jadi, itu tuntutannya seperti itu,” kata Prabowo. (Sof/ANTARA)
POPULER
