ALL CATEGORY
Survei NEW INDONESIA: Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi Tetap Tinggi
Jakarta, FNN - Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi tetap tinggi mencapai 80,6 persen, bahkan di antaranya 9,6 persen merasa sangat puas. \"Meskipun cenderung stagnan, tetapi tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tetap tinggi,\" kata Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. Angka tersebut kata dia naik tipis dari hasil survei sebelumnya pada Februari 2022 yang dicatat sebesar 79,3 persen. Sementara itu, tingkat ketidakpuasan turun dari 19,6 persen menjadi 17,3 persen, di antaranya 1,1 persen merasa sangat tidak puas. Sisanya sebanyak 2,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab. \"Jika melihat angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2022 sebesar 5,01 persen, itu mengalami kontraksi tipis dibandingkan dengan kuartal sebelumnya,\" kata Andreas. Angka tersebut menurut dia juga lebih tinggi dibanding yang dicatat dari sejumlah negara, seperti Tiongkok, Korea, dan Amerika. Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah sangat terkendali, ditandai dengan banyaknya pelonggaran terhadap pembatasan sosial. Untuk pertama kalinya sejak 2020, mudik lebaran diperbolehkan, berakibat pada lonjakan jumlah pemudik. Tingginya cakupan vaksinasi dan hasil survei serologi yang menunjukkan terbentuknya kekebalan masyarakat memberi keyakinan dan optimisme, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas di tempat umum. Hal itu membuat tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi sedikit meningkat dibandingkan hasil survei sebelumnya. Namun juga cenderung stagnan karena beberapa hal, seperti dampak pemulihan ekonomi dunia pasca-pandemi, bayang-bayang resesi dan inflasi harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dampak perang juga telah mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, khususnya pangan dan energi.Indonesia masih banyak mengimpor pangan, sehingga dikhawatirkan perekonomian nasional akan kembali terganggu. Bahkan, minyak goreng, di mana Indonesia penghasil CPO terbesar di dunia, kenaikan harga pun telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. \"Mendekati tahun politik, kesalahan dalam mengelola dampak ekonomi global bisa menjadi celah untuk menyerang kebijakan pemerintah, dan berpotensi menggerus tingkat kepuasan publik,\" tutur Andreas. Survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 30 Mei-3 Juni 2022 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error plus minus 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mth/Antara)
Menteri Erick Ingin Indonesia Jadi Hub Produksi Vaksin Dunia
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginginkan Indonesia menjadi hub produksi vaksin dunia dengan mendorong perusahaan farmasi pelat merah PT Bio Farma (Persero) dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Pemerintah Indonesia melakukan uji klinis fase ketiga Vaksin COVID-19 BUMN yang akan diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Kapasitas awal yang disediakan adalah 120 juta vaksin per tahun dan bisa ditingkatkan menjadi 500 juta vaksin. \"Total produksi kita sampai 500 juta. Kalau nanti diperlukan untuk memperbesar apalagi kita menginginkan Indonesia menjadi hub produksi vaksin dunia, ya kita bisa tingkatkan,\" kata Erick dalam acara Kick Off Uji Klinis Fase III Vaksin COVID-19 BUMN yang dipantau di Jakarta, Kamis. Erick menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan inovasi baik itu kerja sama di dalam negeri ataupun anak Indonesia yang sekarang sedang berkarir di luar negeri atau sekolah di luar negeri untuk bisa meningkatkan teknologi akan Indonesia tidak terus tertinggal dari negara lain. Menurutnya, pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita bahwa pentingnya membangun kedaulatan kesehatan masyarakat. Erick menegaskan tidak ingin Indonesia fakir dalam penemuan sains ataupun industri kesehatan secara menyeluruh. Karena itu Kementerian BUMN mendorong transformasi hingga meningkatkan fasilitas dan teknologi pada perusahaan farmasi pelat merah.Tak hanya itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti BPOM dan universitas akan membuat Indonesia tidak terus bergantung dengan negara lain. \"Apakah dalam konteks bahan baku obat, apakah dalam konteks mendorong kesehatan secara menyeluruh baik dalam menjaga supaya masyarakat percaya kepada kesehatan yang dibangun di dalam negeri ataupun terobosan seperti hari ini bagaimana kita punya vaksin sendiri, tidak terus mengimpor vaksin. Konteks inilah kenapa hari ini kita membuktikan bisa bekerja sama dan memberikan solusi terbaik untuk bangsa dan negara,\" kata Erick. (mth/Antara)
Luhut Usulkan Anggaran Rp429,06 Miliar pada 2023
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan anggaran sebesar Rp429,06 miliar pada 2023 atau bertambah Rp146 miliar dari pagu indikatif yang sebesar Rp283,06 miliar.\"Terdapat kegiatan yang belum terakomodir dalam pagu indikatif 2023, di antaranya adalah untuk kegiatan Archipelagic and Island States (AIS) Forum sebesar Rp50 miliar,\" katanya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis.Adapun pagu indikatif Kemenko Marves yang sebesar Rp283,06 miliar tersebut tumbuh 8,4 persen dari pagu indikatif dalam APBN 2022 yang senilai R260,92 miliar.Anggaran AIS Forum tersebut khususnya akan digunakan untuk perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi para kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana diarahkan oleh Presiden Jokowi.Luhut juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp38,85 miliar untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target dari kegiatan-kegiatan yang diarahkan langsung oleh Presiden Jokowi dan kegiatan strategis lain.Tambahan anggaran senilai Rp35,73 miliar diusulkan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kemenko Marves.Untuk pemeliharaan dan operasional gedung juga diusulkan anggaran tambahan Rp14,94 miliar, meskipun Luhut meyakini akan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara pada semester II 2023.Anggaran tahun 2023 tersebut akan digunakan antara lain untuk koordinasi bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, serta bidang koordinasi investasi dan pertambangan. (mth/Antara)
Survei: Elektabilitas PDIP-Gerindra Belum Terkalahkan
Jakarta, FNN - Survei NEW INDONESIA Research & Consulting menyebutkan elektabilitas PDI Perjuangan dan Gerindra belum terkalahkan meski belakangan ada manuver partai politik lain yang mengarah ke koalisi. \"Di tengah terbentuknya KIB dan manuver partai-partai menuju 2024, elektabilitas PDIP dan Gerindra masih belum terkalahkan,\" kata Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan belum ada partai yang bisa mengungguli posisi PDIP dan Gerindra di tengah-tengah manuver partai-partai tersebut. Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan elektabilitas PDIP mencapai 17,7 persen, sedangkan Gerindra sebesar 12,5 persen. PDIP dan Gerinda selalu menempati peringkat pertama dan kedua, sementara partai-partai lain berfluktuasi. Posisi ketiga terakhir diduduki oleh PKB, dengan elektabilitas sebesar 8,0 persen. Golkar yang menjadi inisiator KIB hanya meraih elektabilitas 5,8 persen, atau kembali tergeser oleh parpol oposisi Demokrat (6,2 persen). Lalu berikutnya ada PSI (5,5 persen), PKS (5,0 persen), dan Nasdem (4,4 persen). Anggota KIB lainnya kata dia juga belum aman posisinya, karena masih di bawah ambang batas parlemen, yaitu PPP (2,5 persen) dan PAN (1,8 persen). \"Dibandingkan dengan Golkar, elektabilitas PPP dan PAN mengalami sedikit kenaikan,” tutur Andreas. Dia menjelaskan jika dikorelasikan dengan Pilpres, tingginya elektabilitas PDIP dan Gerindra menunjukkan poros koalisi yang terbangun untuk mengusung capres-cawapres berpeluang lebih solid dan merebut dukungan luas. Kemudian menurut dia KIB juga menghadapi tantangan mengingat belum ada tokoh dari internal ketiga parpol yang memiliki elektabilitas cukup tinggi, demikian pula dengan Nasdem, yang cenderung lebih memilih untuk mengusung capres-cawapres dari luar partai. Partai-partai lainnya masih belum membicarakan soal koalisi. Sisanya, kata dia adalah partai-partai baru dan non-parlemen, di antaranya Ummat (1,3 persen), Gelora (1,0 persen), dan Perindo (0,8 persen). Lalu, Hanura dengan elektabilitas (0,3 persen), PBB (0,2 persen), dan PKPI serta Berkarya masing-masing (0,1 persen). Garuda dan Masyumi Reborn nihil dukungan, sedangkan pilihan partai lainnya 0,9 persen. \"Masih ada 25,9 persen yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab,\" ucapnya. Survei NEW INDONESIA Research & Consulting digelar pada 30 Mei-3 Juni 2022 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error plus minus 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mth/Antara)
Anis Matta: Judicial Review Pemisahan Pileg dan Pilpres Bagian dari Pematangan Proses Demokrasi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan judicial review yang diajukan Partai Gelora ke Mahkamah Kostitusi (MK) mengenai pemisahan antara Pemilu Legislatif (Pileg) dengan Pemilihan Presiden (Pilpes) beberapa waktu lalu, bagian dari pematangan proses demokrasi. “Tujuan kita adalah ingin melampaui kepentingan sempit, kepada satu tujuan yang lebih besar untuk kepentingan bangsa kita, seperti melakukan pematangan demokrasi secara terus-menerus dengan melakukan perbaikan pada prosedur secara berkesinambungan,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks “Menakar Pileg dan Pilpres 2024 Digelar Terpisah (Kembali?): Mungkinkah?, Rabu (8/6/2022) sore. Sehingga demokrasi prosedural, lanjut Anis Matta, mengalami reformasi dan perubahan secara sistematis menuju demokrasi kualitatif dengan menghasilkan output yang diharapkan oleh penyelenggara Pemilu. “Saya melihat tidak ada kendala waktu yang terlalu berlebihan di sini, jika Pileg dan Pilpres kembali dipisah. KPU tidak akan merubah banyak secara teknis, karena proses pencetakan kertas suaranya kan tidak dilakukan sekarang,” ujarnya. Proses pencetakan suara, menurutnya, baru dilakukan apabila proses verifikasi data pemilih, data calon legislatif (caleg) dan calon presiden (capres) semuanya selesai. “Jadi sebenarnya, kalau MK mengambil keputusan sekarang masih ada kelonggaran waktu, sehingga KPU bisa melakukan adaptasi terhadap keputusan tersebut,” katanya. Anis Matta yakin gugatan Partai Gelora bakal dikabulkan MK dan proses persidangannya bisa berlanjut. Sebab, secara teknis MK tidak akan mengubah keputusannya soal makna keserentakan, apabila mengabulkan gugatan Partai Gelora, karena Pemilu Serentak tetap dilakukan pada tahun yang sama “Pemilu 2024 menandai reformasi kita telah 26 tahun bergulir, banyak proses pembelajaran demokrasi kita. Pemilu 2019 adalah pemilu yang terburuk sepanjang masa sejak Pemilu 1955, karena inilah pemilu dengan korban yang paling banyak,” katanya. Menurut Anis Matta, dalam Pemilu 2019 lalu, untuk mendapatkan satu kursi di DPR RI harus mengorbankan dua nyawa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Saya tidak bisa membayangkan, bahwa untuk setiap satu kursi di DPR RI ada dua nyawa. Coba bayangkanlah Anda duduk di atas tengkorak-tengkorak itu, bagaimana perasaan Anda? Tetapi kan itu menunjukkan kualitas kita sebagai bangsa,” tandasnya. Anis Matta lantas mempertanyakan, tujuan dari pelaksanaan pesta demokrasi yang seharusnya membawa manfaat bagi rakyat, tetapi justru jadi ajang takziah kematian rakyatnya. “Bagaimana mungkin kita menyelenggarakan satu pesta, tapi berujung takziah. Nah, kira-kira apa ini tujuan besar kita? Jadi kenapa kita melakukan judicial review, karena kita percaya hakim-hakim MK akan memandang hal ini secara bijaksana,” katanya. Partai Gelora tidak akan menekan MK agar mengabulkan gugatan yang diajukannya. Sebab, kekuatan utama dari gugatan yang diajukan Partai Gelora adalah terletak pada rasionalitasnya itu sendiri. “Rasionalitasnya sendiri itu alasan utamanya, kita tidak perlu menekan mereka (hakim konstitusi MK, red). Itu menurut saya yang akan menjadi alasan mengapa, Insya Allah gugatan ini akan diterima,” tegas Anis Matta. Komisioner KPU Tahun 2012-2017 Hadar Nafis Gumay mengatakan, Pemilu Serentak membuat penyelenggaraan pemilu tidak sederhana dan menjadi begitu besar. Karena ada pemilu di tingkat pusat (DPR), di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (DPRD), Anggota DPD RI, serta Pilpres. “Ini membuat pemilihan itu menjadi sangat besar seperti tampak jelas di penyelenggaraan Pemilu Serentak pertama kali di 2019. Sistem pemilihan kita sangat rumit, penggabungan itu bukan pekerjaan mudah, punya tantangan yang sangat besar,” kata Hadar Gumay. Hadar Gumay menilai penggabungan Pemilu tidak perlu dipertahankan, karena tidak cocok dengan situasi sosial budaya politik Indonesia yang sangat beragam, selain soal beban kerja yang sangat berat. “Kita tidak cukup berhenti dan mengatakan, telah sukses tingkat partisipasi saja. Tetapi buat masyarakat, penggabungan Pemilu itu memilih calon yang mempunyai integritas tinggi,” katanya. Pemilu Serentak 2019 lalu, kata Hadar Gumay, justru mengungkapkan sebuah fakta adanya kesalahan dan ketidaksahan suara yang tercoblos sangat tinggai mencapai 11 persen atau sekitar 17 jutaan. Angka tersebut, bukan angka yang kecil dibandingkan dengan negara lain, yang paling tinggi pada kisaran angka 6 persen. “Kesalahan tersebut akibat publik lebih merespon Pilpres ketimbang Pileg. Penyelenggara Pemilu sendiri juga tidak terlalu menyadari itu dengan memberi ruang-ruang lebih untuk Pilpres ketimbang Pileg. Yang menonjol yang terekspos di masyarakat adalah Pemilihan Presiden, sehingga Pemilu Legislatif terlupakan,” jelasnya. Selain itu, pengadaan logistik Pemilu juga menjadi tidak mudah karena memiliki batas waktu dan mesti diadakan dalam masa berkampanye. Padahal pengadaan logistik untuk Pileg membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan Pilpres. “Karena itu, Pemilu Legislatifnya jauh lebih rumit dibandingkan Pemilihan Presiden maka sebaiknya dipisah, tidak digabungkan. Pilpres bisa digelar dua bulan setelah Pileg, ini pengalaman kita dulu,” katanya. Hadar Gumay menegaskan, dirinya tidak terlalu bangga dengan sistem Pemilu Serentak saat ini, karena banyak hal-hal yang tidak pas diterapkan seperti kasak-kusuk yang dilakukan partai politik tertentu menjelang Pemilu 2024. “Padahal situasi politik 5 tahun lalu, dengan situasi sekarang sangat mungkin berbeda di 2024. Mereka bisa tidak terpilih lagi, tapi sudah membuat koalisi-koalisi. Jadi mohon maaf, hal seperti ini tidak perlu diteruskan,” katanya. Pelaksanaan Pemilu Serentak saat ini, dalam pandangannya tidak mencerminkan sistem presidensil yang mendapatkan dukungan kuat dari legislatif. Sebaliknya, situasi sekarang menjadi anomali dan kontra produktif di publik dan ketatanegaraan. “Sepengetahuan saya di Korea Selatan, Prancis maupun negara lain di dunia, siklus Pemilu 5 tahunan itu tidak dibangun dari suara 5 tahun lalu, tetapi berdasarkan survei atau suara terdekat. Ini hanya terjadi di Indonesia, makanya saya tidak begitu bangga dengan Indonesia, dan harus saya katakan itu. Menurut saya, itu bertentangan dengan konstitusi,” tegas Hadar. Kuasa Hukum Partai Gelora Said Salahudin menilai, isu pemisahan kembali Pileg dan Pilpres yang diajukan Partai Gelora telah menarik perhatian Hakim Konstitusi MK, sehingga belum membuat putusan sela mengabulkan gugatan atau tidak hingga kini. “Kan biasanya kalau ada gugatannya, dalil-dalilnya dianggap selalu tidak memadai dan dianggap tidak relevan, dan bilang tidak punya legal standing. Tapi isu ini dianggap menarik oleh MK, sampai kita ditanyai terus itu ada di halaman berapa dalam perbaikan permohonan. Mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda gugatan kita diterima,” kata Said Salahudin. Namun, Said berharap agar MK dalam memberikan keputusan dalam waktu yang tidak mepet atau diujung pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga masih memungkinkan KPU untuk melakukan perubahan, apabila ada keputusan gugatan dikabulkan MK. “Ya kalau kita ngikuti konvensi yang dulu sejak 2004, Pilegnya di bulan April dan Pilpresnya di bulan Juni seperti . Tapi kami tidak ingin mengarahkan, apalagi membuat skenario sendiri yang penting Pemilu Serentaknya tetap di 2024,” katanya. Said Salahudin menegaskan, keserentakan Pemilu bisa dimaknai diselenggarakan dalam tahun yang sama setiap 5 tahunan. Sehingga apabila MK mengabulkan judiicial review Partai Gelora, sebenarnya juga tidak mengubah keputusan apapun dari keputusan yang telah dikeluarkan atas gugatan yang diajukan oleh Effendi Gazali, hanya sekadar mempertegas saja. “Ini hanya masalah penafsiran original intens atas putusan 14 yang diajukan Effendi Gazali. Kita optimis gugatan kita dikabulkan oleh MK. Bisa jadi kenegarawanan hakim MK juga akan membuat keputusan menambahkan keputusan lain. Tapi Insya Allah mengabulkan permohonan kita,” tegas Said Salahudin. (sws)
TNI AU Berhati-hati dan Cermat Siapkan Pembelian Alutsista
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, mengatakan, mereka mempelajari, mencermati, dan berhati-hati mengenai hal-hal yang berkenaan dengan persiapan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista).\"Kami betul-betul mempelajari, menyiapkan dengan hati-hati, dan cermat karena hitungannya adalah pembelian alutsista tidak digunakan dalam tiga sampai lima tahun, tapi sampai 40 tahun. Tentunya, ini harus membutuhkan perencanaan yang cermat dari generasi ke generasi dan dilanjutkan,\" kata dia, saat memberikan sambutan dalam Kasau Awards 2022 di Gedung Puri Ardhya Garini, Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.Hal tersebut pun dia sampaikan untuk menanggapi pemberitaan pada beberapa waktu terakhir mengenai perkembangan pengadaan sistem kesenjataan TNI AU.Menurut dia, pembelian persenjataan dari TNI AU mengikuti arahan dari kebijakan-kebijakan para pihak yang memiliki kewenangan atas hal itu. \"Tentunya, itu semuanya kita mengikuti arahan dari kebijakan atau kebijakan yang di atas,\" kata dia.Lebih lanjut dia mengatakan, mereka akan membangun TNI AU yang memperhatikan perkembangan yang terjadi di lingkungan strategis, seperti dinamika Laut China Selatan, ancaman keamanan, anggaran pemerintah, dan mempertimbangkan kebutuhan dalam pengamanan Ibu Kota Negara Nusantara.\"Kita ke depan akan memiliki ibu kota negara (yang baru), bagaimana TNI AU harus siap melindungi Ibu Kota Negara? Seperti apa dan alutsista apa yang kita butuhkan? Ke depan memang ada rencana strategis, ada dinamika oleh Bapak Menteri Pertahanan di dalam pemilihan-pemilihan alutsista yang tepat. Tentunya, dapat disesuaikan dengan ancaman, lingstra, dan kemampuan anggaran pemerintah,\" kata dia.Adapun sejumlah persenjataan yang dibutuhkan ke depannya, menurut dia, di antaranya adalah pesawat peringatan dini atau pesawat command control, beberapa jenis pesawat tempur, dan persenjataan strategis.\"(Yang dibutuhkan ke depan), seperti pesawat peringatan dini atau juga pesawat-pesawat command control, pesawat tempur yang akhir-akhir ini dibicarakan, ya sebutkan di sini Rafale dan F-15 EX atau yang nanti ke depan bisa jadi F-15 IDN, pesawat angkut, baik A400, C130 tipe J, pesawat helikopter, persenjataan lain UAV, dan lain sebagainya,\" papar Fadjar.Untuk mengoptimalkan persiapan pembelian alutsista dan pengamanan negeri ini, ia pun menyampaikan bahwa TNI AU membutuhkan masukan masukan dari para pecinta kedirgantaraan.\"Sekali lagi, saya membuka pintu untuk saran masuk dari seluruh rekan-rekan yang ada,\" ujar dia. (mth/Antara)
KPK Sita 8 Bidang Tanah Diduga Milik Bupati Probolinggo Nonaktif
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita delapan bidang tanah di beberapa lokasi yang diduga aset milik tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS).Penyitaan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Puput sebagai tersangka.\"Tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan delapan bidang tanah sekaligus pemasangan pelang sita pada beberapa lokasi yang diduga aset milik tersangka PTS dan kawan-kawan,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.Adapun aset-aset tersebut, yaitu satu bidang tanah kavling yang berada di Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, satu unit rumah yang berada di Desa Sumber Lele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, satu bidang tanah yang berada di Desa Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, satu bidang tanah yang berada di Kelurahan/Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.Berikutnya, satu bidang tanah yang berada di Kelurahan/Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, satu bidang tanah di Kelurahan/Desa Kedungcaluk Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, satu bidang tanah yang berada di Desa Kedungcaluk Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dan satu bidang tanah yang berada di Kelurahan/Desa Kedungcaluk Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.Ali mengatakan tujuan pemasangan plang sita tersebut untuk menjaga status aset tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.\"Di samping itu, dengan dilakukannya penyitaan diharapkan pada tahap penuntutan hingga dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, aset-aset tersebut dapat dirampas untuk negara sehingga optimalisasi \'asset recovery\' dapat terwujud,\" tuturnya.Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan strategi penindakan KPK yang bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada setiap pelakunya, namun juga mengoptimalkan pengembalian keuangan negara akibat kerugian yang telah timbul dari perbuatan korupsi tersebut.KPK mencatat pada periode Januari-Mei 2022 telah mengumpulkan \"asset recovery\" sejumlah Rp179,390 miliar.\"Capaian tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp71,134 miliar atau meningkat sebesar 157 persen. Dengan begitu, \'asset recovery\' KPK menyokong penerimaan kas negara untuk pembiayaan pembangunan nasional,\" ujar Ali.Sebelumnya, KPK telah menetapkan Puput bersama suaminya yang merupakan mantan anggota DPR RI dan juga mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.Kasus tersebut merupakan pengembangan kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo, Jawa Timur, yang sebelumnya juga menjerat keduanya sebagai tersangka. (mth/Antara)
Strategi Politik Rezim Boneka Masih Sama
Politik adu domba seperti ini masih akan terus terjadi dan terulang, nistanya menggunakan tenaga bayaran dengan tampilan kebesaran simbol identitas agama hanya dengan bayaran seratus lima puluh ribu. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih REZIM boneka ini masih memiliki hobi melakukan praktek politik lama dan berbau barbar. Seperti memunculkan demo FPI duplikat terus dimunculkan, demo bayaran mem-framing lawan FPI sebagai ormas terlarang, lawan khilafah dan ujung-ujungnya tolak Capres yang didukung FPI. Tokohnya masih dari para pemain lama, dari gerombolan Oligarki yang tersambung dengan Istana karena panik keruntuhan rezim akan membawa bencana dan petaka bagi rezim oligarki dan para begundalnya. Menghadapi kondisi seperti ini, jangan mengeluh realitas politik murahan ini harus dilawan: Complaining will never solve the problem. Stop complaining and take action (Mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Berhenti mengeluh dan segera bertindak). Hadapi dengan berani, hilangkan rasa takut karena: A fear will only make you weak and lose confidence. Ignore the fear and proceed your step (Rasa takut hanya akan membuatmu lemah dan kehilangan kepercayaan. Abaikan (saja) ketakutanmu dan lanjutkan langkahmu). Politik adu domba seperti ini masih akan terus terjadi dan terulang, nistanya menggunakan tenaga bayaran dengan tampilan kebesaran simbol identitas agama hanya dengan bayaran seratus lima puluh ribu. Melelahkan memang, melawan praktek politik yang tidak cerdas dan gentle dalam wacana demokrasi yang sehat atau dengan akal sehat. Justru terus muncul cara cara ortodok dan model barbar politisi boneka sesaat ini. Tetap kita lawan: Actions speak louder than words (apa yang kamu lakukan lebih bermakna daripada sekedar berkata-kata). Konflik dalam bentuk adu domba akan tetap terus terjadi dan malah makin membesar adalah kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan bisa saja menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. (Kilman dan Thomas). Kabinet “kerja kerja dan kerja” ke depan hanya akan kerja-kerja-kerja dengan mengadu-domba masyarakat karena ambisi kekuasaan jangan sampai beralih ke tangan kekuatan lain yang akan menganjurkan kemapanan Oligarki yang nyata-nyata telah menguasai negara ini. Konflik politik merupakan jenis konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan kepentingan dan pertahankan kekuasan politik dalam kehidupan politik. Konflik ini terjadi karena rezim boneka bersama oligarki ingin terus berkuasa terhadap suatu sistem pemerintahan. Konflik politik merupakan konflik yang pasti terjadi saat menjelang pemilu. Pageblug makin parah akibat: The wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism. (Orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah). (*)
Presiden Berharap GTRA Summit Integrasikan Penyelesaian Masalah Lahan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 yang ia buka secara resmi di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis, bisa mengintegrasikan upaya penyelesaian masalah-masalah lahan masyarakat.\"Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini, yang saya harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah, semuanya bekerja dengan tujuan yang sama, menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat,\" kata Presiden dalam sambutan pembukaannya.Dalam sambutan yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), presiden mengingatkan bahwa sengketa lahan memiliki dampak yang luas dari aspek sosial hingga ekonomi.Pasalnya dengan penyelesaian sengketa lahan, bagi masyarakat yang mendapatkan sertifikat tanah bisa membuka akses ekonomi mereka, misalnya untuk mengakses permodalan ke bank dan lembaga keuangan.\"Hati-hati persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, bisa merembet ke masalah sosial dan ekonomi,\" kata Presiden.Presiden menegaskan integrasi dan sinergi antar lembaga pemerintahan menjadi langkah penting dalam upaya penyelesaian sengketa lahan, sebab selama ini masih ada perilaku ego sektoral di antara kementerian, lembaga bahkan pemerintah daerah.Oleh karena itu presiden berpesan bahwa integrasi, sinergi dan keterbukaan yang diperintahkannya harus betul-betul diterapkan serta tidak hanya berhenti dalam pembicaraan di tingkat forum rapat semata.\"Di forum rapat itu \'kita harus terbuka, kita harus terbuka\'. Praktiknya tidak, itu yang kita lemah di situ. Sekali lagi semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan saling bersinergi,\" kata Presiden.Presiden juga menegaskan bahwa dirinya tidak bisa lagi mentolerir perilaku ego sektoral yang dapat menimbulkan kerugian negara, bahkan lebih jauh kerugian masyarakat.\"Itu sudah stop. Cukup. Persoalan mulai dari sini, semuanya harus membuka diri. Inilah saatnya forum ini harus kita hancurkan yang namanya tembok sektoral,\" ujar Presiden.GTRA Summit 2022 di Wakatobi akhirnya dilangsungkan setelah dua kali mengalami penundaan dari jadwal awal Oktober 2021 dan Maret menyusul lonjakan kasus COVID-19.Turut mendampingi Presiden dalam pembukaan GTRA Summit 2022 adalah Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Bupati Wakatobi Haliana. (mth/Antara)
Teten Sepakati Dua Solusi untuk Tangani Koperasi Bermasalah
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyepakati dua solusi, yakni solusi jangka pendek dan jangka panjang, untuk menyelesaikan persoalan terkait koperasi bermasalah dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.Hal ini disebabkan realisasi pelaksanaan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh pengadilan yang dijalankan delapan koperasi bermasalah dinilai sangat rendah.“Hal tersebut jelas membuat para anggota yang dananya tertahan di koperasi sulit dicairkan,” kata Teten di Jakarta, Kamis, dalam keterangan resmi.Adapun solusi jangka pendek yang dikemukakan ialah mendorong koperasi segera melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) guna memutuskan langkah selanjutnya demi pemenuhan hak anggota.RAT dilakukan melalui pengambilalihan koperasi oleh pengurus baru dan asetnya diambil alih, termasuk akan ada penegakan hukum oleh Badan Reserse Kriminal (Bareksrim) dan Kejaksaan terhadap koperasi yang terindikasi melakukan pengalihan aset dan tak menjalankan putusan PKPU\"Yang kami segera tempuh adalah mendorong bagaimana mekanisme koperasi itu mengambil alih manajemen lama dengan manajemen yang baru dan asetnya dikuasai manajemen baru,\" ucap Menkop.Untuk solusi jangka panjang, diperlukan perubahan aturan atau revisi Undang-Undang Perkoperasian terkait sistem pengawasan terhadap koperasi guna memastikan penanganan koperasi bermasalah dilakukan secara komprehensif sebagaimana perbankan. Dengan begitu, anggota atau pengurus koperasi dinilai bakal terlindungi.\"Kalau mengacu pada bank yang gagal bayar kan sudah fully regulated. Nah, di koperasi belum ada aturan yang komplit,\" kata Teten.Dia juga memastikan bahwa pihaknya dan berbagai pemangku kepentingan terkait mendukung penuh upaya penyelesaian perkara yang membelit koperasi-koperasi bermasalah demi terpenuhinya hak-hak anggota.“Untuk itu, melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah yang dibentuk, diharapkan dapat mendorong koperasi untuk segera menggelar rapat anggota tahunan (RAT), guna memutuskan langkah selanjutnya demi pemenuhan hak anggota,” ujar Menteri Teten. (mth/Antara)
POPULER
