ALL CATEGORY
Fitnah Al-Kahf dan Fitnah Kehidupan-04
Islam pun hadir untuk di satu sisi mengkonfirmasi Urgensi ilmu. Tapi di sisi lain mengingatkan proporsionalitas ilmu dalam kehidupan manusia. Bahwa ilmu penting. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation PADA bagian lalu disampaikan bahwa fitnah dunia itu begitu dahsyat. Fitnah atau cobaan (dan tantangan) dalam menghadapi goncangan dunia sangatlah tidak mudah. Betapa banyak orang bahkan dari kalangan agamawan sekalipun tergelincir akibat dunia. Karena dunia sebagian agamawan saling sikut, hasad dan irihati antara satu dan lainnya. Tidak jarang juga aktifitas keilmuan bahkan ritual jadi ajang mengail udang di balik semak-semak. Bahkan, boleh jadi agamawan itu menjual agama untuk kepentingan dunianya. Apalagi di bidang politik atau kekuasaan kerap jadi ajang memperkaya diri, keluarga dan kelompok. Kerakusan dunia menjadikan kekuasaan tidak lagi bertujuan melayani. Tadi ditujukan untuk mendapatkan pelayanan. Demi untuk memenuhi syahwat hawa nafsu dunia itu betapa ada politisi menjadikan segalanya jadi halal. Intinya fitnah dunia itu dahsyat dan berat. Tidak sedikit yang berguguran dalam perjalanan menuju hidupnya akibat tarikan atau godaan dunia yang tak tertahankan. Bahkan hal yang termulia dari segala aspek hidup, niat kita, kerap melenceng ketika berhadapan dengan keduniaan yang sangat kuat. Fitnah Keilmuan Di Surah Al-Kahf juga disebutkan sebuah kisah yang sangat populer di kalangan Umat. Yaitu kisah nabi Musa AS dan Khidr AS. Sebagian ulama memahami Khidr sebagai nabi. Sebagian yang lain memahaminya sebagai seorang ahli hikmah dan bukan nabi. Musa AS seperti yang kita kenal adalah nabi yang memiliki “himmah” (strong will atau keinginan keras). Jika menginginkan sesuatu maka dia akan kejar hingga terwujudkan. Bahkan nabi Musa juga dikenal sebagai nabi yang kuat secara fisik. Para ahli tafsir menceritakan bahwa kisah Musa dan Khidr ini berawal ketika seseorang dari Umatnya bertanya kepadanya: “siapakah orang yang paling pintar di kalangan mereka?”. Musa menjawab bahwa dirinyalah yang paling tahu di antara mereka. Sebagai nabi tentu Musa benar. Rupanya Allah ingin mengingatkan Musa bahwa “di atas kemampuan orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu” (wa fawqa kulli dzi ilmin aliim). Kisah ini tentunya tidak menyalahkan Musa. Karena sekali lagi, sebagai nabi dan rasul di tengah umatnya pastinya beliau yang paling tahu dari masalah-masalah keagamaan. Saya tidak perlu menuliskan alor cerita itu lagi. Justru yang perlu digaris- bawahi adalah makna atau hikmah dari kisah Musa AS dan Khidr ini. Salah satu yang terpenting adalah bahwa ilmu itu ternyata bisa menjadi cobaan (fitnah) yang dahsyat dalam kehidupan manusia. Ilmu di satu sisi bisa menjadi pintu ragam kebaikan dalam hidup manusia. Islam sendiri dengan jelas dan tegas menekankan bahwa urgensi ilmu untuk kesuksesan hidup. Berbagai ayat Al-Quran dan begitu banyak hadits-hadits Rasulullah SAW yang mengharuskan bahkan mewajibkan Umat ini untuk berilmu. Dari ayat-ayat pertama yang turun (Iqra’) hingga kepada perintah untuk berilmu (fa’lam) termasuk kenyataan bahwa kata-kata terbanyak kedua dalam Al-Quran terkait dengan keilmuan (ilmu, pikiran, akal, dan yang semakna). Rasulullah pun seolah menyimpulkan dengan mewajibkan Umat ini menuntut ilmu. Seperti pada sabdanya “menuntut ilmu wajib atas setiap Muslim” (hadits). Sejarah menegaskan bahwa hanya dengan ilmu pengetahuan peradaban bangsa-bangsa menjadi maju dan kuat. Wajar saja ketika Rasulullah merintis pembangunan peradaban Madinah para sahabat diharuskan menuntut ilmu. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun proses mencari ilmu harus berlanjut. Dengan semua urgensi ilmu itu pada satu sisi ternyata pada sisi lain ilmu ternyata bisa menjadi jembatan kehancuran manusia, baik pada tataran individualnya maupun kolektifnya. Pada sisi inilah ilmu menjadi fitnah kehidupan yang luar biasa. Jika kenyataan ini kita tarik kepada kehidupan manusia masa kini akan sangat relevan dan mengena. Kita hidup dalam dunia yang dirajai atau dikomandoi oleh ilmu pengetahuan. Seolah dengan segalanya ditentukan hanya dengan ilmu pengetahuan. Yang tanpa disadari pula ilmu menjadi tuhan kehidupan. Ilmu tidak lagi sebagai sarana (means). Tapi berubah menjadi tujuan. Bahkan ilmu menjadi ukuran ukuran segala hal. Sekaligus menjadi standar “nilai kehidupan” dalam mengukur baik buruknya sesuatu. Di sìnilah ilmu berubah menjadi fitnah (cobaan) yang dahsyat. Keangkuhan manusia dengan keilmuan menjadi memuncak ketika Sumber ilmu (Sang Khaliq) terlupakan bahkan diingkari. Realita inilah yang sedang melanda dunia Barat. Karena keangkuhan keilmuan itulah yang menjadikan banyak kalangan yang agnostik (tak percaya Tuhan). Islam pun hadir untuk di satu sisi mengkonfirmasi Urgensi ilmu. Tapi di sisi lain mengingatkan proporsionalitas ilmu dalam kehidupan manusia. Bahwa ilmu penting. Tapi ilmu adalah jalan untuk menemukan sebuah nilai/makna tertinggi kehidupan. Sampai kepada sang Khaliq. (Iqra’ bismi Rabbika alladzi khalaq). Dan untuk yang demikian terwujud Islam menekankan keseimbangan dan relasi yang tak terpisahkan antara akal (brain) dan hati (heart) manusia. Sesungguhnya ilmu yang sejati dalam pandangan Islam terlahir dari keharmonian hati dan akal (Ali Imran: 190-191). Demikian hikmah Al-Kahfi yang mengingatkan kita akan fitnah keilmuan. Semoga Umat ini semakin terdorong untuk menguasai keilmuan sebagai jalan membangun peradaban alternatif. Tapi keilmuan yang terbangun di atas nilai-nilai uluhiyah (samawi). Semoga! JFK New York City, 11 Juni 2022. (mth)
Di Hadapan Purnawirawan TNI, LaNyalla: Pasal 222 UU Pemilu Pemicu Ketidakadilan dan Kemiskinan
Jakarta, FNN – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan tegas menyatakan, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia.Oleh sebab itu, secara kelembagaan DPD RI telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 222 tersebut.“Pasal yang kami gugat adalah tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. Bagi DPD RI, pasal ini adalah pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia,” kata LaNyalla dalam Musyawarah Daerah Tahun 2022 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2022). Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, melalui pasal ini Oligarki Ekonomi mengatur kongsi untuk menentukan pimpinan nasional bangsa.“Pasal 222 telah memaksa partai politik berkoalisi untuk memenuhi ambang batas. Yang kemudian terjadi adalah Capres dan Cawapres yang akan diberikan kepada rakyat menjadi sangat terbatas,” jelasnya.Lebih lanjut LaNyalla menyampaikan, pasal tersebut menjadi pintu masuk bagi Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik untuk mengatur dan mendesain pemimpin nasional yang akan mereka ajukan ke rakyat melalui Demokrasi Prosedural, Pilpres.Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengaku tidak heran bila janji-janji manis untuk mewujudkan Keadilan Sosial dan Kemakmuran Rakyat yang diucapkan kandidat Capres-Cawapres tidak akan pernah terwujud.“Karena, yang membiayai proses munculnya pasangan Capres dan Cawapres itu adalah Oligarki Ekonomi. Tujuannya adalah untuk memperkaya diri dari kebijakan dan kekuasaan yang tentunya harus berpihak kepada mereka,” terangnya.LaNyalla kemudian mempertanyakan soal kemampuan seorang Capres untuk menghentikan Impor Garam, Gula dan komoditas lainnya, sementara Oligarki Ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres adalah bagian dari penikmat uang rente dari keuntungan Impor.“Bagaimana mungkin seorang Capres akan mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Ayat 1, 2 dan 3, bila Oligarki Ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres tersebut adalah penikmat konsesi lahan atas sumber daya alam hutan dan tambang?” tanyanya lagi.Seorang Capres juga tak akan mampu melakukan Re-Negosiasi kontrak-kontrak yang merugikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, seperti Listrik dan Energi, jika Oligarki Ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres tersebut adalah bagian dari penikmat dalam kontrak-kontrak tersebut.“Itulah mengapa DPD RI secara kelembagaan mengajukan Judicial Review ke MK. Selain melanggar Konstitusi, juga menghalangi terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini seperti tertulis di dalam Naskah Pembukaan Konstitusi kita,” terang LaNyalla.Sementara, Ketua PPAD DKI Jakarta, Mayjen TNI (Purn) Prijanto menegaskan bahwa purnawirawan adalah prajurit tua yang tidak pernah mati karena selalu dikenang sebagai Bhayangkari Negara.“Kami juga tegaskan bahwa pengabdian purnawirawan tetap tegak lurus kepada negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Makanya kita berharap PPAD bisa jadi wadah purnawirawan untuk silaturahmi, berpikir dan berjuang bagi bangsa ini,” katanya.Sedangkan Kasdam Jaya, Brigjen TNI Edy Sutrisno yang mewakili Pangdam Jaya mengapresiasi pembentukan PPAD sebagai wadah para purnawirawan untuk tetap berperan aktif dalam pembangunan nasional demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa.“Konsistensi dari keteladanan para purnawirawan atas nilai kejuangan akan memberikan dampak positif kepada generasi penerus bangsa,” ucapnya.Ketua Umum PPAD, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo berharap kepada para purnawirawan yang tergabung dalam PPAD ikut membantu negara agar bisa keluar dari krisis yang dihadapi.“Kkita ketahui, akibat dari pandemi Covid-19 hampir 2 juta rakyat kehilangan pekerjaan. Ini berdampak pada permasalahan ekonomi, sosial, keamanan dan politik. Makanya sebagai seorang pejuang dan Bhayangkari negara hendaknya jadi bagian tak terpisahkan dalam membantu negara,” tuturnya.Ditegaskan Doni, Indonesia negara sangat kaya dengan sumber daya alam dan potensi lainnya. Namun sampai saat ini kita masih sebatas sebagai penonton.“Makanya kita harus jadi pendorong agar siapa saja yang mampu membuat kebijakan supaya bisa menjadikan potensi tersebut menjadi kenyataan,” katanya.Ketua DPD RI hadir dalam pembukaan Musda didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol.Hadir juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Jenderal (Purn) Agustadi Sasongko, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, para pengurus dan anggota PPAD DKI Jakarta serta akademisi. (mth/*)
Prof Ahmad Mansur Suryanegara: "India Bisa Balajar dari Presiden Soekarno!"
Bandung, FNN – Guru Besar Sejarah Universitas Padjadjaran, Bandung Prof. Ahmad Mansur Suryanegara mengatakan, kalau India mau belajar memahami bagaimana cara menata kelola realitas keberagaman sosial agama yang ada di Indonesia, tidak akan terjadi benturan kelompok mayoritas Hindu, menindas kelompok minoritas Islam. Di bawah pimpinan Presiden Soekarno, dan Menteri Agama RI Wahid Hasyim, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, terjadi kedamaian kehidupan kebhinekaan agama dan beragama. Kalau pernah terjadi konflik atau gesekan di Indonesia, pasti bukan masalah mayoritas atau minoritas. “Tetapi karena adanya kepentingan kelompok Luar Politik, yang tidak memahami Kehidupan Kedamaian Beragama yang mencoba merusaknya,” tegas Prof. Ahmad Mansur Suryanegara. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, India hari-hari ini marak sentimen anti-Islam (Islamophobia) di era kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang dikenal sebagai sosok Hindu radikal, bahkan aparat India pun ikut sentimen anti-Islam. Memprihatinkan, dua orang Muslim pengunjuk rasa terhadap Nupur Sharma, juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad, malah ditembak mati oleh polisi India dalam demo besar, di Ranchi, India, Jumat (10/6/2022). “Polisi terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan pengunjuk rasa sehingga mengakibatkan kematian dua orang,” ujar seorang petugas polisi Ranchi kepada AFP, Sabtu (11/6/2022). Polisi mengatakan, tembakan ini perlu dilakukan setelah massa melanggar perintah untuk tidak berjalan dari masjid menuju pasar. Seperti dilansir AFP, pada saat demo, para pengunjuk rasa juga melemparkan pecahan botol dan batu kepada polisi yang berusaha membubarkan massa menggunakan tongkat. Buntut insiden itu, koneksi internet dan jam malam diberlakukan di Ranchi. Menurut keterangan dari penduduk sekitar, suasana di tengah dan sekitar kota Ranchi masih diliputi ketegangan sampai Sabtu (11/6/2022) waktu setempat. “Kami selalu berdoa untuk ketenangan dan perdamaian,” ujar salah seorang penduduk bernama Shabnam Ara, seperti dikutip AFP, Sabtu (11/6/2022). Di kesempatan lain, kepolisian di negara bagian Uttar Pradesh juga mengaku telah menembakkan gas air mata terkait beberapa demonstrasi yang juga digelar di beberapa area di India bagian utara. “Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam pelemparan batu dan bentuk kekerasan apa pun,” ujar Sekretaris Pemerintah Uttar Pradesh, Avanish Awasthi kepada AFP, Sabtu (11/6/2022). Menurut Prashant Kumar, seorang perwira polisi senior di negara bagian itu, pihaknya menahan 136 orang di enam distrik sekitar Uttar Pradesh. Protes keras yang kini berlangsung di beberapa wilayah di India dan negara tetangga ini diketahui bermula dari pernyataan Nupur Sharma yang dituding menghina Nabi Muhammad dalam sebuah debat di televisi. Nupur merupakan juru bicara dari partai yang kini berkuasa di India, yakni Partai Bharatiya Janata (BJP). Sebagaimana diberitakan NDTV, Sharma juga berprofesi sebagai advokat. Sejak komentar tersebut, umat Muslim India dan negara sekitar turun ke jalan untuk berdemo sejak Jumat (10/6/2022). Dilansir laporan The Straits Times, komentar Sharma juga menuai kecaman beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, Qatar, dan Kuwait. (mth)
APEKSI Usul Dana Kelurahan Dikucurkan Lagi
Bogor, FNN - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mengucurkan lagi dana kelurahan yang manfaatnya dinilai sangat dirasakan oleh pemerintah kota.Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya, mengatakan hal itu dalam sebuah diskusi secara hybrid yang dikutip dari keterangannya, Minggu.Bima Arya menuturkan, keberadaan kelurahan di kota tidak kalah penting dengan desa di kabupaten. \"Apalagi ke depan semuanya akan tinggal di kota,\" katanya.Wali Kota Bogor itu menyatakan, Kota Bogor sempat mendapatkan dana kelurahan selama satu tahun pada 2019.Ketika terjadi wabah COVID-19 dan pemerintah menetapkan pandemi, dana kelurahan itu diberhentikan oleh pemerintah pusat.\"Padahal, lurah berada di garda terdepan dan telah menyerap aspirasi warga, harus memutar otak untuk mewujudkan aspirasi warganya,\" kata dia.Bima menjelaskan, di kelurahan ada banyak aspirasi warga, tidak hanya mau infrastruktur yang baik, tetapi juga pelayanan publik dan sebagainya.\"Kami meminta penjelasan dari pemerintah pusat persoalannya apa. \"Saat ini belum ada model seperti pendanaan kelurahan yang sifatnya permanen, berkelanjutan, dan melembaga,\" katanya.Menurut Bima, APEKSI sempat berdiskusi dengan Badan Anggaran DPR RI, dari mana sumbernya dana kelurahan itu, apakah dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), atau diamanatkan dari APBD.\"Kami menunggu menjelaskan soal dana kelurahan itu. Menurut Anggota Banggar DPR itu sudah jelas, tapi menurut kami belum,\" jelasnya.Ia berpandangan, dana kelurahan ini sangat penting. Hal ini berkaitan dengan peningkatan pelayanan di tingkat terkecil, partisipasi, program padat karya, kolaborasi dengan masyarakat, menyerap tenaga kerja dan sebagainya.Di sisi lain, persoalan dana kelurahan ini membukakan pintu atas beberapa persoalan yang jauh lebih besar. Di atas dana kelurahan ada dana transfer dari pusat ke daerah. Kemudian ada isu tentang keseimbangan keuangan pusat dan daerah. Paling atas adalah komitmen terhadap otonomi daerah.\"Carut-marut itu saya melihat sebagian besar karena inkonsistensi terhadap semangat otonomi daerah. Ada godaan-godaan bukan dengan membangun sistem, tetapi tingkat kepercayaan. Hendaknya membangun sistem ada reward and punishment, seperti Sakip dan Lakip,\" kata dia,Bima juga menyampaikan usulan agar pemerintah pusat membangun sistem mengenai dana kelurahan. \"Berikan kewenangan pada daerah untuk menentukan membangun infrastruktur,\" katanya (Ida/ANTARA)
KAI Commuter Siapkan Stasiun Matraman untuk Dioperasikan
Jakarta, FNN - KAI Commuter bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KAI Daop 1 akan mengoperasikan Stasiun Matraman yang berada di antara lintas Stasiun Manggarai dan Stasiun Jatinegara.\"Stasiun Matraman ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi pengguna untuk naik dan turun selain di kedua stasiun tersebut serta penguna yang ada di sekitar wilayah stasiun tersebut,\" kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.Anne mengatakan, sebagai persiapan pengoperasian Stasiun Matraman, telah dilakukan uji coba perjalanan KRL, uji coba sistem persinyalan, serta uji coba prasarana-prasarana operasional perjalanan kereta api lainnya oleh KAI Commuter dan PT KAI Daop 1 Jakarta.Ia memastikan, seluruh fasilitas pelayanan pengguna juga sudah dilengkapi dan dipastikan dapat berfungsi dengan baik sebelum pengoperasian stasiun ini.Anne menjelaskan, Stasiun Matraman memiliki fasilitas pelayanan pengguna seperti loket, ruang pelayanan barang tertinggal, ruang laktasi, pos kesehatan, toilet, mushala, fasilitas untuk pengguna disabilitas, lift dan eskalator serta area parkir.Untuk keamanan dan keselamatan stasiun ini juga dilengkapi juga dengan CCTV, alat pemadam kebakaran (APAR), sistem alarm kebakaran serta penangkal petir.Selain itu, Stasiun Matraman juga terhubung dengan jalan Raya Matraman dan terintegrasi dengan halte bus Trans Jakarta koridor 5.\"KAI Commuter memohon maaf atas kekurangan yang masih ada dalam pelayanan selama pasca perubahan pola operasi ini,\" katanya.Ia menambahkan, komitmen perbaikan akan terus dilakukan untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada pengguna KRL. (Ida/ANTARA)
Boyamin MAKI Soroti Beda Mencolok Gaji dan Anggaran Kejaksaan Agung dengan KPK
Jakarta, FNN – Sebagaimana diketahui, berdasar hasil survey Indikator Politik Indonesia (IPI), Kejaksaan Agung telah melakukan kerja yang mengesankan masyarakat dalam penanganan dugaan korupsi langka dan mahalnya Minyak Goreng. Selain perkara Minyak Goreng, Kejaksaan Agung selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Kedua (2019 – 2022) telah menangani perkara lain dengan penyelamatan kerugian negara sangat tinggi (fantantis) yaitu: 1. Kasus Jiwasraya, aset dan uang yang bisa diselamatkan Rp 18 triliun dari kerugian Rp 16 triliun, 2. Kasus Asabri, mampu selamatkan Rp 16 triliun, kerugian Rp 20 triliun. 3. Kasus Impor Tektil Batam, menyelamatkan kerugian perekonomian negara, menyelamatkan Rp 1,2 triliun. 4. Kasus Mafia Minyak Goreng mampu menyelamatkan perekonomian Rp 5,6 trilliun, dihitung dari jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 6 bulan. 5. Kasus Lembaga Pembiayaan Ekpor Impor (LPEI) Rp 2,5 triliun. 6. Kasus Garuda Rp 3,6 triliun. 7. Kasus-kasus lain yang belum bisa dihitung karena peyidikan masih berjalan (Waskita Precast, kasus impor baja, dll). “Jika dijumlahkan kerugian yang bisa diselamatkan Kejaksaan Agung adalah Rp 46,8 triliun,” Boyamin bin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam siaran persnya yang diterima FNN, Ahad (13/6/2022). Berdasar hasil Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Penegak Hukum Komisi III DPR untuk Tahun Anggaran 2023 adalah 24 triliun, sementara itu Anggaran Tahun Berjalan (2022) adalah Rp 9 triliun (awalnya Rp 11 triliun). Khususnya untuk penanganan pidana khusus, termasuk korupsi, anggarannya adalah Rp 30 miliar (beda dengan KPK sebesar Rp 70 miliar). Menurut Boyamin, dengan prestasi hebatnya dan ranking survey meningkat, maka semestinya Presiden Jokowi dan DPR menyetujui anggaran sebesar Rp 24 triliun sebagai bentuk apresiasi, penghargaan dan hadiah pada Kejaksaan Agung. Penambahan anggaran Rp 24 triliun diperlukan untuk kesejahteraan Jaksa, termasuk untuk penambahan gaji yang cukup supaya terhindar dari perilaku menyimpang. Gaji Jaksa Agung dan jajaran divbawahnya masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan Pimpinan KPK dan jajaran di bawahnya yaitu: 1. Pelaksana (Penyidik dan Penuntut) di Kejaksaan Agung bergaji Rp 11 juta, sementara Pelaksana di KPK (Penyidik dan Penuntut) berkisar Rp 25 juta. 2. Pejabat Eselon II Kejaksaan Agung (Direktur dan Kepala Kejaksaan Tinggi) bergaji Rp 25 juta, eselon II KPK (Direktur dan Kepala Biro) bergaji Rp 40 juta. 3. Pejabat Eselon I Kejagung (Jaksa Agung Muda dan Staf Ahli) bergaji Rp 30 juta, sementara Eselon I KPK (Sekjen dan Deputi) bergaji sekitar Rp 60 juta. 4. Jaksa Agung bergaji Rp 35 juta, sedangkan Pimpinan KPK bergaji sekitar Rp 100 juta. Boyamin menambahkan, sisi lain untuk menjaga marwah Jaksa dan untuk mencegah dugaan penyimpangan, diperlukan penguatan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dalam bentuk diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana terhadap oknum jaksa nakal (tidak sekedar proses kode etik). “Selain itu semestinya ditambah anggaran untuk Jamwas,” tegas Boyamin. (mth/sws)
Panglima TNI Diminta Memfasilitasi Relawan MER-C ke Palestina
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Panglima TNI untuk membantu memfasilitasi relawan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) yang terhalang masuk ke Palestina melalui Mesir.\"Ini butuh koordinasi antar-intelijen negara, dalam hal ini BAIS (Badan Intelijen Strategis) yang memang di bawah kendali Panglima TNI. Maka, saya meminta Panglima TNI untuk memfasilitasi hal ini agar relawan MER-C dapat masuk ke Gaza dengan misi kemanusiaannya,\" tutur LaNyalla saat menerima audiensi pengurus MER-C di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu.Secara administrasi, relawan MER-C telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan. Hanya saja, mereka terhalang oleh izin intelijen Mesir. Oleh karena itu, LaNyalla memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Panglima TNI guna memfasilitasi relawan kemanusiaan MER-C agar dapat membantu kesehatan rakyat Palestina melalui rumah sakit yang didirikan dari donasi masyarakat Indonesia.\"Secepatnya harus ditindaklanjuti agar masyarakat Palestina segera mendapatkan hak kesehatan yang layak. Saya sangat mendukung dan mendorong agar relawan MER-C dapat segera difasilitasi masuk ke Palestina,\" kata LaNyalla.Dalam audiensi tersebut, jajaran pengurus MER-C mengeluhkan akses yang sulit untuk dapat masuk ke Palestina melalui Mesir.\"Kami meminta akses untuk dapat masuk ke Palestina. Hubungan Indonesia dan Mesir sangat bagus,\" kata Head of Presidium MER-C dr. Sarbini Abdul Murad.Menurutnya, bulan lalu, dua orang relawannya tertahan di perbatasan Palestina-Mesir lantaran tak diberikan akses masuk oleh intelijen Mesir.\"Untuk masuk ke Palestina, selain visa dan persyaratan lainnya, juga harus ada izin dari intelijen. Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI di Mesir, tapi tetap gagal masuk dari perbatasan karena terhambat oleh izin intelijen Mesir,\" ujar Sarbini.Sementara itu, untuk pengembangan rumah sakit, mereka membutuhkan akses yang mudah untuk masuk karena Indonesia membawa material, tukang, tenaga ahli, dokter, hingga relawan.Akhir tahun 2015, rumah sakit hasil donasi masyarakat Indonesia telah beroperasi di Palestina. Setiap harinya, terdapat lebih dari 500 pasien masyarakat Palestina yang memanfaatkan fasilitas kesehatan rumah sakit tersebut.Saat ini, Indonesia akan menambah fasilitas dengan membangun dua lantai agar pelayanan dapat lebih maksimal. (Sof/ANTARA)
Luhut Pegang 27 Jabatan, Rocky Gerung: Eh Kalian Itu Sudah tidak Ada Gunanya Lagi, yang Berguna Tinggal Pak Luhut
Jakarta, FNN – Banyaknya jabatan yang dirangkap oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pertanyaan banyak orang. Ada kesan hanya Luhut yang bisa bekerja yang lain tidak. Kalau Luhut tidak rakus mustinya ia bisa menolak, kalau tidak mau menolak artinya Luhut meyakinkan Presiden bahwa menteri-menteri yang lain nggak bisa bekerja, hanya dia yang bisa kerja. Dugaan lain, mungkin Joowi hanya percaya kepada Luhut, karena memang Jokowi diasuh oleh Luhut dalam karakter bisnisnya. Sejak awal mereka berdua punya bisnis yang sama. Akhirnya efisiensi diselesaikan dengan kedekatan personal. Buruknya, sinyal itu sebetulnya harus membuat menteri-menteri yang lain malu dan merasa tersinggung. Demikian rangkuman wawancara pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 12 Juni 2022. Berikut petikannya: Ternyata dalam rapat Badang Anggaran (Banggar) Menko Marves Luhut Panjaitan mengaku sendiri bahwa ia bukan memegang 10 jabatan seperti yang selama disebut Jokowi, tetapi punya 27 penugasan (istilahnya Luhut). Ada yang melalui Perpres, Keppres, ada yang cuma melalui arahan (di sidang kabinet diperintahkan). Hal itu ditunjukkan Luhut dalam rapat banggar dalam slidenya, banyak sekali. Pokoknya terakhir masalah minyak goreng. Pak Luhut menyebutnya dari “Space X sampai minyak goreng. Yang jadi masalah kenapa Pak Luhut nggak bisa nolak. Kan itu intinya. Kan Pak Luhut bisa bilang, Pak Presiden, kebanyakan nih saya dan saya nggak mungkin efisien lagi. Jadi pertanyaan publik kenapa Pak Luhut tidak menolak? Kalau dia tidak menolak artinya memang dari awal Pak Luhut meyakinkan presiden bahwa menteri-menteri nggak bisa bekerja, karena itu kasih ke saya saja. Yang terjadi di belakang layar sebetulnya bahwa itu penugasan presiden. Pasti penugasan presiden. Asal-usulnya yang kita persoalkan. Dan tema-tema yang dikuasai Pak Luhut sebetulnya tema yang bisa diserahkan pada menteri teknis. Tapi kenapa Pak Luhut yang lakukan itu. Lalu fungsi Menko koordinatornya apa kalau semuanya dilakukan sendiri, tidak lakukan koordinasi. Jadi, ini yang disebut sebagai semakin banyak terlibat sebetulnya output-nya kurang maksimal, low of diminishing return dalam ilmu ekonomi. Jadi semakin banyak kesibukan justru output-nya turun. Return-nya atau hasilnya memburuk. Itu yang terjadi dan orang menganggap bahwa ya kalau itu konsekuensi dari kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Luhut, sebaiknya lakukan penyederhanaan kabinet supaya tidak membebani anggaran. Kalau Pak Luhut pikir bisa ngerjain semua tugas teknis Kementerian, ya cukup Pak Luhut yang jadi menteri, yang lain dianggap Dirjen. Jadi menteri satu saja, Dirjen yang banyak. DPR tentu mempersoalkan itu karena mungkin dianggap pemborosan atau dianggap bahwa masalahnya DPR tanya saja ke presiden, tanyakan kenapa banyak begitu. Jangan juga cecer Pak Luhut. Itu juga tidak fair DPR. Itu ditunjuk oleh Presiden kok kenapa Luhut yang dipersoalkan. Boro-boro tanya ke Pak Jokowi, kemarin ketika rapat Banggar dengan Pak Luhut, mereka mengaku ciut nyalinya. Makanya mereka harus hati-hati sekali mengajukan pertanyaan. Yang menarik Pak Luhut menyatakan bahwa alhamdulillah komplit tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi. Itu artinya Pak Luhut mengingatkan bahwa kenapa masih dipersoalkan dan harusnya tidak ada sekat-sekat ini yang membuat bangsa enggak maju. Dari pernyataan Pak Luhut tadi sepertinya Pak Luhut memang nggak keberatan. Saya kira juga Pak Luhut greget lihat bahwa ini menteri tidak delivery. Setiap kali sidang kabinet Pak Luhut mendengarkan menteri sana ngomong yang enggak pernah tuntas. Sebagai militer dia ingin efisiensi, teori efisiensi, bahwa kalau sudah membidik itu artinya sasarannya sudah dikunci. Bila jempolnya sudah di depan pelatuk yang harus segera nembak sebelum objeknya berubah dimensinya, berpindah satu cm saja peluru bisa meleset. Jadi kebiasaan itu mungkin yang terbawa sehingga Pak Luhut greget lihat, kok nggak bisa ya langsung dieksekusi masalahnya. Nah, cara Pak Luhut tentu memberitahu pada presiden dalam bahasa yang hanya mereka berdua yang tahu, karena hanya mereka berdua sebetulnya yang punya relasi paling panjang selama kabinet Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi anggap bahwa kalau begitu, Pak Luhut saja yang kerjain. Iya memang lihai saya, karena saya yang lebih mampu mengatasi. Jadi psikologi itu dengan sendirinya terbentuk karena kedekatan. Pak Jokowi kan nggak sedekat Pak Luhut dengan Erick Thohir kan. Pak Erick Thohir jauh sekali. Erick Thohir lebih dekat dengan anaknya Pak Jokowi daripada Pak Jokowi, lebih dekat dengan Gibran mungkin. Jadi bagian ini yang kita sebut sebagai kimia politik itu dengan sendirinya berlangsung di antara mereka yang saling kenal. Kalau bahasa istilahnya a like attack each other saling menguatkan saling tertarik satu sama lain. Itu dasarnya kenapa kemudian Pak Luhut menganggap kenapa sih kalian cemburu? Kan ini dasarnya persahabatan dan saling percaya di antara Pak Luhut dan Pak Jokowi. Masalah politiknya, kenapa Pak Jokowi tidak percaya pada orang lain. Kan kalau kita lihat Menko itu kan bukan hanya Pak Luhut, ada Pak Airlangga, Pak Euhajir efendi, atau ada menteri-menteri teknis. Tetapi kenapa semua diborong dan sepertinya masih akan ada penugasan-penugasan lain? Kompleksitas kebijakan di istana itu makin lama makin memungkinkan berantakannya perencanaan. Dan itu artinya bagi Pak Jokowi lebih efisien kalau yang merencanakan itu adalah orang yang paham karakter Pak Jokowi. Jadi kira-kira begitu. Memang secara faktual hanya Pak Luhut yang paham karakter Pak Jokowi. Karakter politiknya karena memang Pak Jokowi diasuh oleh Pak Luhut dan karakter bisnisnya. Karena dari awal mereka berdua punya bisnis yang sama. Jadi, sebetulnya masalahnya akhirnya diefisienkan dengan kedekatan personal. Baik atau buruk keadaan itu? Ya sebetulnya itu baik saja. Kan nanti efeknya lebih mudah dikontrol daripada sidang kabinet mending diselesaikan dulu di antara dua tiga orang. Tetapi buruknya sinyal itu sebetulnya harus membuat menteri-menteri yang lain malu dan merasa tersinggung. Nah, itu yang justru bagi saya aneh betul ya. Ini menteri-menteri sudah tidak dipedulikan sama Pak Jokowi kok masih terima gaji dan masih mau sok pamer bahwa dia portofolionya adalah menteri A menteri B. Kan lebih baik mundur karena sudah tidak dianggap. Kan sinyal Pak Jokowi, eh kalian itu sudah tidak ada gunanya lagi, yang berguna tinggal Pak Luhut. Jadi, tahu dirilah menteri-menteri itu bahwa itu sindiran halus dari seorang presiden yang masih memakai klutur Jawa di dalam mengoperasikan kekuasaan. Itu dari sisi Pak Luhutnya. Sementara dari sisi Pak Jokowinya kan kemudian orang bertanya-tanya, lah sebenarnya yang jadi presiden siapa, kok semua tugas dan tanggung jawabnya diserahkan kepada Pak Luhut? Kalau itu tanya ke Elon Musk. Jadi itu sudah menjadi rahasia umum bahwa memang yang menguasai kimia kekuasaan itu adalah Pak Luhut sebetulnya dan Pak Jokowi terpaksa ditawan oleh incapacity-nya. Lain kalau Pak Jokowi bisa tampil sebagai orang mengerti makroekonomi, ngerti tentang konstitusi, maka Jokowi akan kasih sinyal bahwa oke saya perintahkan itu karena saya mau efisien. Tapi kalau yang sekarang terjadi Jokowi perintahkan itu karena Jokowi sendiri nggak ngerti masalah. Itu jadinya kan. Jadi itu yang dipamerkan. Dan Pak Luhut memang paham masalah. Yang jadi masalah kenapa DPR tidak bertanya ke Presiden kepana Pak Luhut terus yang diangkat. Bertanya dengan cara apapun, kirim nota bertanya supaya Presiden jawab. Kan pertanyaan publik begitu, kenapa favoritisme itu ada pada Pak Luhut? Apakah memang ada perjanjian yang lebih dari sekadar kedudukan Pak Luhut sebagai Menko Maritim dan Iinvestasi? Jangan-jangan ada agreemnet lain di belakang itu. Itu sebetulnya, keterbukaan yang musti diajukan. Kita sudah seringkali bertanya, Presiden Jokowi nggak pernah jawab. Akibatnya bertanya ke Pak Luhut. (sws)
Konflik Sosial di Mareje NTB Sudah Diselesaikan Dengan Tuntas
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Akhmad memastikan konflik sosial di Desa Mareje, Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sudah diselesaikan secara tuntas.Rumadi mengatakan pemda bersama kepolisian serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tokoh lintas agama telah menangani konflik dan mewujudkan kesepakatan damai dalam waktu yang cepat namun tetap demokratis.\"Kami melihat langkah dari pemkab dan kepolisian sudah sangat tepat karena dapat mengorkestrasi berbagai pihak dari aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sehingga keributan ini bisa tertangani dengan cepat dan masyarakat kembali hidup dengan damai dan normal,\" kata Rumadi dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.Pada awal Mei 2022, terjadi perusakan dan pembakaran rumah seorang penganut Buddha di Desa Mareje, NTB. Aksi tersebut buntut dari kesalahpahaman antara pemuda Dusun Bangket Lauk dan warga Dusun Pelan di Desa Mareje akibat suara petasan pada malam takbiran.Rumadi berharap masyarakat bisa belajar dan mengambil hikmah dari setiap konflik sosial yang terjadi dan meningkatkan kualitas toleransi sosial.Ia juga meminta pemerintah daerah dan berbagai pihak dapat menyiapkan deteksi dini sehingga dapat melakukan berbagai antisipasi berbagai peristiwa yang akan terjadi.Selain itu, menurut Rumadi, forum-forum di masyarakat harus diaktifkan kembali sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai persoalan di masyarakat.“Perlu diaktifkan kembali FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Satgas Penanganan Konflik Sosial, dan forum lainnya agar pemda dapat mengantisipasi berbagai persoalan yang akan terjadi,\" jelasnya. (Sof/ANTARA)
Kelompok Pakar DPRD Karawang Digaji Rp52,5 Juta/Bulan
Karawang FNN - Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan kewajiban menggaji Kelompok Pakar beranggotakan tujuh orang sebesar Rp52,5 juta per bulan tidak memberatkan keuangan daerah.\"Anggarannya sudah teralokasi,\" kata Sekretaris DPRD Karawang Uus Hasanudin saat dihubungi di Karawang, Minggu.Ia mengatakan kewajiban Sekretariat DPRD Karawang menyediakan gaji Rp7,5 juta per anggota Kelompok Pakar tidak memberatkan karena jumlahnya hanya tujuh orang.\"Tidak, itu tidak terlalu berat. Terkecuali kalau (jumlah) anggota Kelompok Pakar ada 100 orang, itu baru berat menggaji mereka,\" katanya.Pada Juni 2022 ini DPRD Karawang memiliki tambahan alat kelengkapan dewan, yakni Kelompok Pakar. Anggota Kelompok Pakar berjumlah tujuh orang.Uus menyebutkan hak bagi seluruh anggota Kelompok Pakar DPRD Karawang itu hanya gaji, tanpa ada tunjangan.Besaran gaji bulanan Rp7,5 juta per orang. Jika ditotal, kebutuhan gaji per bulan untuk tujuh orang Kelompok Pakar itu mencapai Rp52,5 juta.\"Mereka hanya mendapatkan gaji Rp7,5 juta per orang setiap bulan, tidak ada tunjangan. Mulai Juni ini kita sudah berkewajiban menggaji Kelompok Pakar,\" katanya.Dikatakannya, para anggota Kelompok Pakar merupakan orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi tugas pokok dan fungsinya sekadar membantu DPRD Karawang dalam hal gagasan dan saran.Ditanya tentang periodisasi Kelompok Pakar, Uus menyampaikan kalau masa kerjanya itu setahun. Dengan begitu, masa tugas akan habis pada akhir Desember 2022.\"Menjelang akhir tahun nanti akan dikaji, apakah keberadaan Kelompok Pakar masih dibutuhkan atau tidak. Jika dibutuhkan, akan dikaji apakah masa kerja Kelompok Pakar diperpanjang atau kita melakukan perekrutan lagi,\" katanya. (SofANTARA)
POPULER
