ALL CATEGORY
Rupiah Ditutup Melemah, Tertekan Ekspektasi Masih Tingginya Inflasi AS
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore ditutup melemah, seiring ekspektasi pelaku pasar bahwa inflasi Amerika Serikat (AS) masih tinggi.Rupiah ditutup melemah delapan poin atau 0,06 persen ke posisi Rp14.454 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.446 per dolar AS.\"Sentimen dari eksternal yaitu penguatan dolar AS. Minggu ini dolar AS masih akan mendominasi, dengan pelaku pasar menantikan data inflasi AS yang diperkirakan masih akan tinggi atau meningkat,\" kata Analis DCFX Futures Lukman Leong saat dihubungi di Jakarta, Selasa.Lukman memproyeksikan dolar masih akan terus kuat hingga menjelang pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC minggu depan.Bank sentral AS, Federal Reserve (Fed), secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada 15 Juni 2022 mendatang.Investor akan melihat data harga konsumen pada Jumat (10/6) untuk mencermati tanda-tanda berapa lama The Fed dapat melanjutkan jalur kenaikan suku bunganya.Kendati demikian, lanjut Lukman, data-data ekonomi domestik seperti cadangan devisa dan neraca perdagangan untuk bulan Mei diperkirakan akan membantu menopang pergerakan rupiah.\"Data cadangan devisa Indonesia yang akan dirilis besok dan diperkirakan naik lebih dari 2 miliar dolar AS akan mendukung rupiah dan begitupun juga data neraca perdagangan minggu depan,\" ujar Lukman.Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp14.460 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.446 per dolar AS hingga Rp14.475 per dolar AS.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa melemah ke posisi Rp14.464 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.462 per dolar AS. (mth/Antara)
IHSG Ditutup Menguat 44,46 Poin, di Tengah Aksi Jual Investor Asing
Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat di tengah aksi jual investor asing.IHSG ditutup menguat 44,46 poin atau 0,63 persen ke posisi 7.141,05. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 5,54 poin atau 0,53 persen ke posisi 1.030,84.\"Indeks saham di Asia sore ini ditutup variatif dengan kecenderungan turun karena investor cemas menunggu rilis data inflasi AS dan hasil pertemuan bank sentral di Australia dan Eropa serta minggu depan Amerika Serikat,\" tulis Tim Riset Phillip Sekuritas dalam ulasannya di Jakarta, Selasa.Dibuka menguat, IHSG mayoritas menghabiskan waktu di zona hijau hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih terus bergerak di teritori positif sampai penutupan perdagangan bursa saham.Sepanjang perdagangan saham hari ini, saham yang mengalami penguatan terbesar diantaranya ENRG, RAJA, SRTG, ABBA, GOTO. Sedangkan, saham-saham yang mengalami penurunan terbesar diantaranya YELO, WIRG, WINR, BCAP, IATA.Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tiga sektor meningkat dengan sektor teknologi naik paling tinggi 1,99 persen, diikuti sektor perindustrian dan sektor energi masing-masing naik 1,65 persen dan 1,53 persen.Sedangkan delapan sektor terkoreksi dengan sektor transportasi & logistik turun paling dalam 2,32 persen, diikuti sektor kesehatan dan sektor barang baku masing-masing turun 1,45 persen dan 1,63 persen.Penutupan IHSG sendiri diiringi aksi jual saham oleh investor asing di seluruh pasar yang ditunjukkan dengan jumlah jual bersih asing atau net foreign sell di seluruh pasar sebesar Rp625,33 miliar. Sedangkan di pasar reguler tercatat aksi jual asing dengan jumlah jual bersih Rp742,24 miliar.Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.572.744 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 32,02 miliar lembar saham senilai Rp18,89 triliun. Sebanyak 229 saham naik, 298 saham menurun, dan 169 tidak bergerak nilainya.Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 28,06 poin atau 0,1 persen ke 27.943,95, Indeks Hang Seng turun 122,23 poin atau 0,56 persen ke 21.531,67, dan Indeks Straits Times meningkat 4,91 poin atau 0,15 persen ke 3.231,54. (mth/Antara)
Menaker Berharap Australia Serap Lebih Banyak Tenaga Terja Indonesia
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap Australia menyerap lebih banyak tenaga kerja terlatih dari Indonesia pada masa kepemimpinan perdana menteri yang baru.Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Selasa, Ida mengemukakan bahwa pemerintahan baru Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese menghadirkan optimisme bagi Pemerintah Indonesia, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.\"Kami optimis Australia dapat membuka pintu lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia. Bidang-bidang seperti agrikultur, pertambangan, mekanik, dan hospitality (perhotelan/restoran) perlu kita eksplorasi agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang terlatih dari Indonesia,\" katanya.\"Optimisme ini akan mendorong kita untuk mengatasi berbagai tantangan, sehingga kerja sama ketenagakerjaan di antara kita bisa semakin berbuah nyata,\" kata Ida.Dia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Australia sedang membahas penyusunan nota kesepahaman kerja sama mengenai penempatan tenaga kerja di sektor agrikultur.\"Kunjungan PM Albanese kepada Pak Joko Widodo semakin membuat kami ingin merealisasikan penempatan tenaga kerja ke Australia. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat disepakati,\" katanya.Ida mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di Australia akan mencakup tenaga kerja dengan kompetensi dan keterampilan khusus.Tenaga kerja yang akan ditempatkan di Australia, ia melanjutkan, akan lebih dulu dilatih di balai-balai latihan kerja milik pemerintah, swasta, dan komunitas. (mth/Antara)
Maju atau Mundur Pindah IKN? (2)
“Pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional haruslah digali dengan berbagai pendekatan teori-teori dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara,” beber Zainal Arifin Mochtar. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta DALAM beberapa kasus, dijumpai kondisi ketika ibu kota suatu negara tidak dapat menghadirkan fungsi-fungsi ibu kota tersebut. Misalnya, ibu kota yang lama dianggap menjadi sumber perpecahan dan secara geografis rentan terhadap bencana alam, sosial, ataupun serangan militer. Maka dari itu, beberapa negara di dunia memutuskan untuk memindahkan lokasi ibu kotanya dengan harapan ibu kota baru dapat lebih baik daripada ibu kota sebelumnya. “Namun Vadim Rossman mengingatkan bahwa dapat saja pemindahan ibu kota dilakukan karena adanya \'hidden political agenda\', misalnya dalam rangka memperkuat kekuatan politik suatu rezim,” beber Prof Susi. Rossman mengemukakan tiga bentuk hidden political agenda yang mungkin terjadi yakni: 1) mengasingkan atau memarginalisasi gerakan protes; 2) Homogenisasi etnis penduduk ibu kota, dan; 3) pemindahan ibu kota ke wilayah asli penguasa. IKN sering kali merupakan pusat dari gerakan masyarakat sipil dan tempat bergejolaknya protes dari masyarakat, bahkan sejarawan Inggris Arnold Toynbee menyebut ibu kota sebagai \'the powder kegs of protest\'. Hal tersebut pernah terjadi di Prancis pada 1871, ketika terjadi protes besar-besaran di Paris. “Pemerintah Prancis memindahkan ibu kota sementara ke Versailles untuk menghindari protes. Begitu pula dengan Myanmar, pemerintah otoriter di sana memindahkan IKN dari Yangon ke Naypyidaw karena Kota Yangon merupakan pusat gerakan dari para biksu yang kerap memprotes pemerintah,” kata Prof Susi menguraikan. Stafsus Mensesneg menyebut Pemerintah tancap gas Pindah IKN meski UU IKN digugat. Agar pemindahan ibu kota benar-benar dilakukan untuk kepentingan negara dan bangsa, terdapat sejumlah pertanyaan yang dibuat oleh Vadim Rossman, yakni: 1. Di mana lokasi yang paling aman untuk dijadikan ibu kota negara; 2. Di mana lokasi yang paling efektif secara ekonomi dan administratif untuk mencapai tujuan negara; 3. Di mana lokasi yang dianggap paling adil bagi berbagai kelompok masyarakat; 4. Lokasi mana yang paling organik, autentik, dan sesuai dengan identitas dan kedaulatan bangsa yang diwakili oleh negara. “Mengingat fungsi fundamental ibu kota negara bagi sebuah bangsa, proses pembuatan keputusan untuk memindahkan ibu kota harus mencerminkan \'fundamental decision of a nation\'. Hal tersebut juga sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi pemindahan ibu kota negara yang hanya dilatarbelakangi oleh hidden political agenda,” tegas Prof Susi Dwi Harijanti SH LLM PhD, yang menyelesaikan S2 dan S3-nya di The University of Melbourne. Judicial Review itu diajukan oleh Poros Nasional Kedaulatan Rakyat (PNKR). Selain itu, judicial review ini juga diajukan oleh banyak kalangan dan kelompok masyarakat. Dari sopir angkot, guru, pensiunan BUMN, Jenderal TNI (Purn), tokoh agamawan, hingga profesor. Ketua Departemen Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Zainal Arifin Mochtar menyatakan UU Ibu Kota Negara (IKN) sedikitnya melanggar tiga cacat. Salah satunya cacat moralitas konstitusional. Apa alasannya? “Melihat fakta hukum yang ada bahwa proses pembentukan UU IKN yang dilakukan secara cepat (fast track), yang mana proses pembentukannya dilakukan secara \'tergesa-gesa\' atau \'ugal-ugalan\' telah banyak melanggar aspek prosedural (by pass law-making procedures) dan/atau dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipasi,” kata Zainal Arifin Mochtar. Hal itu disampaikan dalam keterangan ahli dalam sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tertuang dalam paper yang didapat detikcom dari kuasa hukum pemohon, Ahad (22/5/2022). Zainal Arifin Mochtar memaparkan sejumlah poin kekurangan dan cacat dalam pembentukan UU IKN itu. “Proses legislasi seperti ini memenuhi kriteria sebagai praktik abuse of the legislation process. Dengan demikian, proses pembentukan UU IKN adalah inkonstitusional prosedural,” tegas Zainal Arifin Mochtar. Selain itu, Zainal Arifin Mochtar menyatakan, melihat fakta hukum minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan UU IKN, sudah sebaiknya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa para pembentuk undang-undang, DPR bersama pemerintah, telah melakukan pelanggaran konstitusional. Sebab, tidak menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menfasilitasi dan/atau membuka ruang partisipasi publik secara luas dan secara khusus kepada masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap pemindahan Ibu Kota Negara. Dampak pemindahan IKN ke pemerataan ekonomi sangat kecil. Kesalahan UU IKN lainnya adalah proses pembentukan UU IKN, secara formal maupun material, telah melanggar prinsip nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional. Baik yang sudah dirumuskan dalam konstitusi maupun nilai-nilai konstitusional yang hidup (living constitution). Menurut Zainal Arifin Mochtar, konstitusionalitas proses pembentukan UU bukan hanya menyangkut persoalan prosedural (konstitusionalitas formil) dan substantif (konstitusional material) saja. Tetapi konstitusionalitas pembentukan suatu undang-undang dapat dilihat lebih dari perspektif tersebut, termasuk mencakup nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional yang tersirat di dalam konstitusi (UUD 1945). “Pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional haruslah digali dengan berbagai pendekatan teori-teori dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara,” beber Zainal Arifin Mochtar. Pendekatan ini dapat dijadikan dasar penilaian apakah undang-undang tersebut konstitusional atau inkonstitusional. “Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawas dan pelindung konstitusi (konstitusionalitas), dapat melakukan penegakan supremasi hukum melalui proses pengujian konstitusionalitas dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang,” terang Zainal Arifin Mochtar. Sebagaimana diketahui, judicial review itu diajukan oleh Poros Nasional Kedaulatan Rakyat (PNKR). Selain itu, judicial review ini juga diajukan oleh banyak kalangan dan kelompok masyarakat. Dari sopir angkot, guru, pensiunan BUMN, Jenderal TNI (Purn), tokoh agamawan, hingga profesor. Jadi, apakah pindah IKN maju atau mundur, Rakyatlah yang paling berhak menjawabnya. (*)
Ukraina Terancam Hanya Bisa Ekspor 2 Juta Ton Gandum per Bulan
London, FNN - Ukraina terancam hanya bisa mengekspor maksimum 2 juta ton gandum per bulan jika Rusia menolak untuk mencabut blokade di pelabuhan Laut Hitam negara itu.Menurut Wakil Menteri Pertama Kebijakan Agraria dan Pangan Ukraina Taras Vysotskyim, Kiev saat ini mencoba mengekspor simpanan gandum yang besar melalui jalan darat, sungai, dan kereta api untuk membantu mencegah krisis pangan global, tetapi kapasitas di rute-rute tersebut menjadi kendala.\"Saya pikir kami telah mencapai batasnya. Jumlah terbesar yang dapat kami ekspor adalah sekitar dua juta ton per bulan,\" kata Vysotskyi yang berbicara melalui tautan video kepada peserta konferensi International Grains Council (IGC) di London, Selasa.Sebelum Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, Kiev mampu mengekspor hingga 6 juta ton gandum per bulan. Namun, sejak pengiriman gandum dari pelabuhan Laut Hitam Ukraina berhenti, lebih dari 20 juta ton gandum terjebak di silo negara itu.Vysotskyi mengatakan bahkan jika blokade pelabuhan dicabut oleh Rusia, Ukraina akan membutuhkan sekitar enam bulan untuk membersihkan ranjau di perairan di sekitar pelabuhan Laut Hitam, yang berarti dunia akan tetap kekurangan gandum untuk beberapa waktu.Ukraina adalah eksportir gandum terbesar keempat di dunia.Harga gandum global mencapai rekor tertinggi pada Maret lalu dan lonjakan harga pangan telah memicu protes di negara-negara berkembang, serta berkontribusi pada percepatan tingkat inflasi utama di seluruh dunia.Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang mencoba untuk menengahi kesepakatan agar biji-bijian Ukraina dikirim dari pelabuhan Laut Hitam seperti Odesa.Sedangkan Rusia mengatakan ingin sanksi Barat dicabut sebagai bagian dari kesepakatan dan juga menuduh Ukraina menambang perairannya sendiri.Ekspor gandum, minyak nabati, dan minyak sayur naik 80 persen pada Mei menjadi 1,743 juta ton tetapi volumenya masih jauh di bawah ekspor pada Mei 2021, kata kementerian pertanian pada Selasa. (Sof/ANTARA/Reuters)
Menlu Indonesia dan Arab Saudi Membahas Perang di Ukraina
Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan Alsaud membahas situasi perang di Ukraina dalam pertemuan bilateral di Jakarta pada Selasa.Menurut Retno, kedua negara menegaskan pentingnya menghormati prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial dalam menyikapi isu tersebut.“Jelas bahwa sekarang kita menghadapi dampak negatif dari konflik ini, terutama pada pangan dan energi,” ujar dia ketika menyampaikan pernyataan secara daring usai pertemuan.Indonesia dan Arab Saudi juga sepakat bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan keberhasilan resolusi damai.Menlu Saudi menjelaskan bahwa kedua negara selalu bekerja sama dalam merespons berbagai isu internasional, termasuk yang berkaitan dengan krisis di Ukraina.Dia mengatakan bahwa kedua negara berbagi keprihatinan yang sama atas masalah ketahanan pangan yang merupakan dampak dari krisis tersebut.“Kami berdua sangat prihatin dengan dampak yang dapat mempengaruhi tidak hanya kedua negara, tetapi banyak negara berkembang lainnya … dan kami merasa memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama mengatasi tantangan tersebut,” kata Faisal.Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa perang Rusia-Ukraina dapat memperburuk kerawanan pangan di negara-negara miskin karena kenaikan harga.Menurut PBB, Rusia dan Ukraina mewakili 53 persen perdagangan global minyak bunga matahari dan biji-bijian, serta 27 persen gandum.Sebanyak 25 negara di Afrika mengimpor lebih dari sepertiga gandum mereka dari Ukraina dan Rusia, sementara Lebanon dan Yaman yang dilanda perang sangat bergantung pada Ukraina untuk pasokan makanan.Perang Rusia-Ukraina telah memutus pasokan pangan dari pelabuhan Ukraina yang mengekspor sejumlah besar minyak goreng serta biji-bijian dan gandum.Masalah ini menyebabkan pasokan global berkurang sehingga harga pangan global naik hampir 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kata PBB. (Ida/ANTARA)
Perdagangan Indonesia-Arab Saudi Meningkat di Tengah Pandemi
Jakarta, FNN - Nilai perdagangan Indonesia dan Arab Saudi pada 2021 ketika dunia masih dilanda pandemi COVID-19, meningkat lebih dari 40 persen dan mencapai 5,5 miliar dolar AS (sekitar Rp79,5 triliun).“Tren positif ini terus tumbuh pada kuartal pertama tahun 2022,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menyampaikan keterangan pers secara daring usai bertemu Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan Alsaud di Jakarta, Selasa.Guna lebih meningkatkan dan menyeimbangkan perdagangan bilateral, kedua menlu membahas akses yang lebih luas bagi komoditas Indonesia terutama mobil penumpang, kelapa sawit, ikan olahan, dan unggas—untuk masuk ke pasar Saudi, yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Timur Tengah.Mengenai investasi, kedua negara sepakat untuk mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara Public Investment Fund (PIF) Saudi dan Indonesia Investment Authority (INA).“Saya berharap kita bisa mempercepat implementasi semua rencana investasi,” tutur Retno.Dalam pertemuan dengan Menlu Saudi, Presiden RI Joko Widodo juga menyinggung tentang proyek pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia, industri baterai lithium, tenaga air, dan upaya menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap.Komitmen untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama disampaikan oleh Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan Alsaud, guna memperkuat ikatan ekonomi di antara kedua negara.“Ada banyak potensi di Kerajaan (Saudi) dengan Visi 2030 … kerja sama ini dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kedua negara kita dan kedua rakyat kita,” ujar dia.Selain kerja sama ekonomi, kedua menlu juga membahas kerja sama di sektor haji, politik, hingga mendiskusikan isu-isu regional dan global termasuk di antaranya perang Rusia-Ukraina. (Ida/ANTARA)
Jepang Akan Dibuka Lagi, Turis Asing Harus Penuhi Persyaratan
Tokyo, FNN - Jepang secara bertahap akan membuka kembali perbatasannya yang telah ditutup selama dua tahun akibat pandemi COVID-19.Wisatawan asing yang mengunjungi Jepang akan diwajibkan memakai masker, mengambil asuransi kesehatan swasta dan didampingi agen perjalanan selama berwisata.Hanya peserta paket wisata yang diperbolehkan masuk selama fase pertama pembukaan mulai 10 Juni, kata Badan Pariwisata Jepang (JTA).Agen perjalanan yang mendampingi para wisatawan harus memastikan mereka memakai masker.Pemandu wisata secara berkala harus mengingatkan peserta tur tentang langkah-langkah pencegahan infeksi, kata JTA dalam panduannya.\"Bahkan di ruang terbuka, masker harus terus dipakai dalam situasi di mana orang-orang berbicara dalam jarak dekat,\" tulis panduan itu.Jepang telah memberlakukan kendali perbatasan paling ketat di dunia selama pandemi dengan melarang masuk hampir semua orang yang bukan penduduk setempat.Ketika banyak negara lain membuka kembali perbatasan, Jepang ikut melonggarkan aturannya.Perdana Menteri Fumio Kishida telah berjanji untuk menyesuaikan aturan perbatasan dengan negara-negara maju lainnya.Meskipun pemerintah sudah memperlonggar aturan pemakaian masker, warga Jepang yang memakai penutup itu masih terlihat di mana-mana.Memakai masker untuk mencegah kuman dan serbuk sari sudah menjadi kebiasaan warga Jepang, bahkan sebelum pandemi.Jepang menggelar \"tur wisata uji coba\" bagi sekitar 50 turis bulan lalu, sebagian besar agen perjalanan, tetapi salah seorang pesertanya terbukti positif COVID.James Jang, seorang agen perjalanan dari Australia yang ikut dalam tur wisata itu, mengatakan aturan baru tersebut kemungkinan akan membuat sejumlah orang menunda keberangkatan.\"Klien akan oke-oke saja memakai masker di dalam ruangan, tetapi memakainya selama 24 jam bikin repot,\" kata Jang.Menurut dia, ongkos yang dikeluarkan buat pemandu selama berwisata juga dapat membuat klien menunda perjalanan sampai aturannya menjadi lebih longgar.Pada 2019, Jepang didatangi 31,9 juta wisatawan asing dengan total uang yang dibelanjakan mencapai 4,81 triliun yen (sekitar Rp524 triliun). (Ida/ANTARA/Reuters)
Empat Terdakwa Korupsi Pengadaan Sapi Rp3,4 Miliar Divonis Bebas
Banda Aceh, FNN - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh memvonis bebas empat terdakwa dugaan korupsi pengadaan sapi pada Dinas Peternakan Provinsi Aceh dengan nilai Rp3,4 miliar.Vonis dibacakan majelis hakim diketuai Nani Sukmawati didampingi Sadri dan Dedi Harianto masing-masing sebagai hakim anggota pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh di Banda Aceh, Selasa.Empat terdakwa yakni Alimin Hasan, Ichwan Perdana, Kuswandi, dan Surya. Para terdakwa hadir didampingi penasihat hukum Junaidi dan kawan-kawan. Turut hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zilzaliana.Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti dakwaan JPU. Karena, para terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan.\"Para terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam dakwaan jaksa penuntut umum, baik primair, subsidair, maupun lebih subsidair,\" kata majelis hakim.Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan pengadaan 225 sapi di Dinas Peternakan Provinsi Aceh tahun anggaran 2017 senilai Rp3,4 miliar sudah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak kerja.Menurut majelis hakim, saat 225 sapi itu diserahterimakan dalam kondisi sehat. Dan hal itu telah dibuktikan dengan keterangan dokter hewan bahwa semua sapi tersebut sehat, tidak sakit.Vonis tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Pada persidangan sebelumnya, JPU menuntut Alimin Hasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ichwan Perdana selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan ternak sapi pada Dinas Peternakan Provinsi Aceh masing-masing tujuh tahun enam bulan. Selain pidana penjara, JPU juga menuntut hukuman denda Rp300 juta subsidair enam bulan penjara.Sedangkan terhadap terdakwa Kuswandi dan Surya, JPU menuntut keduanya dengan hukuman delapan tahun enam bulan penjara. JPU juga menuntut kedua pelaksana pengadaan tersebut membayar denda Rp300 juta subsidair enam bulan penjara.Selain itu, JPU juga menuntut terdakwa Kuswandi dan Surya membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,23 miliar. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka dipidana empat tahun penjara.Atas putusan majelis hakim tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan menerima putusan tersebut. (Sof/ANTARA)
Arab Saudi Cabut Larangan Bepergian ke RI
Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan keputusan pemerintah Arab Saudi mencabut larangan perjalanan warga negara itu ke Indonesia adalah hasil kolaborasi seluruh pihak yang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di negara tersebut.Seperti diketahui, Sandiaga telah berkomunikasi dengan Menteri Pariwisata Arab Saudi Ahmed Al Khateeb dan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Syekh Essam bin Abed Al-Taqafi, saat pelarangan perjalanan warga negara itu ke tanah air diberlakukan.“Dengan dicabutnya larangan tersebut, diharapkan memberikan dampak yang besar terhadap kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah upaya Indonesia untuk meningkatkan performa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak kebangkitan ekonomi dan pembuka lapangan kerja,” ucap dia dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa.Kata Menparekraf, Arab Saudi merupakan salah satu negara fokus pasar wisman yang memiliki potensi besar terhadap Indonesia.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Arab Saudi pada tahun 2019 sebesar 157.512 orang dengan rata-rata pengeluaran sebesar 2.277 dolar AS per wisman tiap kunjungan.\"Kunjungan wisman khususnya dari Arab Saudi diharapkan meningkatkan performa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak kebangkitan ekonomi dan pembuka lapangan kerja,\" ujarnya.Karena itu, Sandiaga menyambut baik keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang mencabut larangan perjalanan warga negara tersebut ke Indonesia.Sebelumnya, keputusan pencabutan larangan perjalanan warga negara Arab Saudi ke Indonesia disampaikan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi.\"Mencabut penangguhan perjalanan warga negara langsung atau tidak langsung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia,\" tulis Kementerian Dalam Negeri Saudi dalam akun Twitter resmi mereka. (Sof/ANTARA)
POPULER
