ALL CATEGORY

Kenapa Formula E Perlu Didukung

Sayang apa yang kita saksikan justeru sekali lagi seolah menjadi justifikasi bahwa ada sebagain dari bangsa ini yang perlu lebih dewasa. Oleh: Imam Shamsi Ali, Diaspora Indonesia di Amerika DALAM sebuah postingan saya di media sosial, dan sempat viral, bahkan dikutip oleh sebagian media mainstream, saya menyampaikan kekecewaan atas “treatment” (perlakuan) yang berbeda dari pihak-pihak berwenang pada dua perhelatan akbar negeri ini. Terhadap MotoGP Mandalika di NTB dan Formula E di DKI Jakarta. Pernyataan saya tidak sama sekali ada relasi dengan teman, Anies Baswedan. Karena Gubernur NTB juga saya anggap teman dekat. Bukan juga karena urusan politik dan dukung-mendukung. Karena sejujurnya “I am not interested” dan “least interests” dalam dukung-mendukung ini. Saya di Amerika, dan cukup kenyang dengan tantangan tugas pada bidang saya saat ini. Hanya saja walau saya sudah hampir 1/4 abad hidup di negeri Paman Sam, bahkan telah meninggalkan Indonesia sejak tamat pesantren (SMU) hingga detik ini masih punya ghirah dan cinta negeri Indonesia. Dan karenanya selalu ingin melihat yang terbaik untuk Indonesia dan ingin melihat Indonesia menjadi maju, sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Itulah sebabnya segala hal yang menurut saya menjadi jalan kebangkitan dan kemajuan negeri, saya berikan dukungan. Tentu dengan cara dan kapasitas yang ada pada saya. Sebaliknya segala hal yang menurut saya dapat mengecilkan wajah negeri tercinta, termasuk menghambat pintu-pintu kebesarannya, saya suarakan resistensi itu. Kali ini saya bersuara tentang perlakuan yang berbeda oleh pihak-pihak yang seharusnya “berbuat” bagi kesuksesannya. Saya melihat ada perbedaan treatment kepada perhelatan MotoGP Mandalika dan Formula E di Jakarta. Kegiatan MotoGP Mandalika bahkan jauh sebelum diadakan semua potensi diarahkan untuk men-support. Hampir semua kementerian, tidak saja menyatakan mendukung. Tapi berkali-kali Menterinya ikut turun ke lapangan memastikan semua baik/siap untuk acara besar itu. Saya tentunya ikut gembira dan mendukung. Karena pada akhirnya yang tersuarakan adalah kebesaran Merah Putih. Suksesnya perhelatan itu membawa nama bangsa ini menjadi besar dan harum. Bukan hanya NTB. Tapi semua di negeri ini ikut menjadi harum. Saya mengistilahkan “mendukung sepenuh hati”. Tapi ketika sampai kepada Formula E ternyata dukungan itu ditiadakan. Kalaupun ada saya mengistilahkannya “mendukung setengah hati”. Tidak all out seperti ketika semua memberikan dukungan kepada MotoGP. Satu di antara beberapa hal yang saya perhatikan adalah konten-konten media sosial mereka yang getol “ngonten” akhir-akhir ini. Termasuk ngonten dengan “WC umum”.  Saya mencoba mencari promosi Formula E ini tapi semuanya hampir nihil. Padahal sejujurnya moment seperti ini sangat penting bagi negeri dan bangsa Indonesia untuk banyak hal. Beberapa manfaat penting dari dukungan semua pihak terhadap perhelatan Formula E ini, antara lain sebagai berikut: Satu, menjadi ajang mengenalkan Indonesia di dunia internasional. Bahwa Indonesia memang sebagai negara besar mampu melakukan hal besar, salah satunya event bergengsi seperti Formula E (dan MotoGP Mandalika) ini. Dua, Formula E sekaligus menjadi peristiwa untuk menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah mampu melewati krisis Pandemi yang melumpuhkan banyak sendi-sendi kehidupan. Dan karenanya Indonesia siap menyambut era baru dan dunia internasional. Tiga, sebagaimana MotoGP Mandalika, Formula E akan menguatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Minimal akan jadi pendorong semangat bagi pelaku usaha untuk bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi Covid 19. Empat, kesempatan yang baik untuk mengenalkan potensi lokal, termasuk kuliner Nusantara, yang relatif kurang dikenal di luar negeri (termasuk Amerika). Demikian pula berbagai lokasi turisme yang kaya di luar Pulau Dewata. Sayang kecantikan negeri seringkali hanya identik dengan Bali. Lima, ajang Formula E ini menjadi momen untuk mengenalkan kapasitas anak-anak bangsa yang “yes we can” (kita mampu). Dengan perhelatan besar ini kita mampu tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia bukan hanya mampu menjadi penonton. Tapi justeru mampu menjadi pelaku sebuah perhelatan besar. Dan tidak kalah dari mereka yang terlanjur bernama besar. Enam, sesungguhnya poin ini menjadi kontra dengan apa yang terjadi ketika perhelatan ini tidak mendapatkan dukungan maksimal. Kebersamaan dalam dukungan menjadi momen yang akan membuka mata anak-anak bangsa bahwa di negeri ini setajam apapun perbedaan, termasuk perbedaan politik, ketika telah sampai kepada kepentingan Merah Putih, semua mampu bergandengan tangan dan bersatu. Sayang apa yang kita saksikan justeru sekali lagi seolah menjadi justifikasi bahwa ada sebagain dari bangsa ini yang perlu lebih dewasa. Dewasa dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga perbedaan tidak dijadikan jembatan perpecahan. Justeru dibalik menjadi jembatan “keberkahan” untuk kebaikan bersama seluruh anak-anak bangsa. Saya akhiri dengan menekankan sekali lagi bahwa bagi saya bukan karena ada kepentingan politik. Saya cukup kenyang makan burger halal di Amerika. Bukan juga karena kedekatan sebagai teman dengan Gubernur DKI (Anies Baswedan). Kenyataannya saya juga sangat dekat dengan banyak orang lain. Semua ini tidak lain untuk tujuan yang satu; Indonesia Raya. Karena itu, percayalah ketika anda membelah dada ini niscaya anda akan temukan Merah Putih berkibar….hehe! Manhattan, 3 Juni 2022. (*)

Pernyataan Humor Pejabat Publik Harus Selektif

Makassar, FNN - Pengamat Sosial Kemasyarakatan dari Universitas Hasanuddin, Dr Sawedi Muhammad mengatakan, lontaran pernyataan yang bersifat candaan atau humor seorang pejabat publik harus terjadi secara selektif melihat khalayak yang dihadapi.\"Apa yang terjadi di Rampi saat gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan pidato resminya di Luwu Timur beberapa waktu lalu, hendaknya menjadi pembelajaran bagi semua pihak,\" kata dia, di Makassar, Jumat.Hal itu mencermati desakan Wija To Luwu --khususnya warga Kecamatan Rampi di Kabupaten Luwu Utara-- agar Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, meminta maaf atas pidato resminya pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur di Malili pada 12 Mei 2022 lalu.Sulaiman dianggap telah melukai dan mencederai perasaan Wija To Luwu dan warga Kecamatan Rampi di Kabupaten Luwu Utara atas pernyataan dia yang menyerukan agar warga Rampi keluar sekalian dari Indonesia.Muhammad mengatakan, seorang pejabat publik seperti gubernur yang mengeluarkan pernyataan dengan suatu konteks ataupun melakukan komunikasi politik, kerap disertai humor, namun kadang tidak pada political correct atau konteks politik yang benar.Karena itu, lanjut dia, dalam mengeluarkan humor harus melihat khalayak dengan perspektif yang tidak berlaku universal.Sebagai contoh, pemanggilan seseorang dengan sebutan si gemuk, si ceking, atau si pendek untuk komunitas budaya tertentu itu dianggap sebagai upaya menjalin keakraban, namun pada komunitas budaya yang berbeda, misalnya di Amerika, panggilan-panggilan itu dianggap pelecehan bentuk tubuh alias body shaming atau ejekan terkait fisik seseorang.Sementara di sisi lain, lanjut Muhammad, pada era global dan digitalisasi ini, kemudahan memviralkan suatu hal yang memungkinkan dapat dipelintir pihak tertentu untuk kepentingan sensasi atau tujuan politik, harus menjadi pertimbangan bagi pejabat publik lebih selektif memberikan pernyataan.Apalagi di lapangan, banyak faktor yang dapat memicu masyarakat menjadi peka berlebihan, sehingga kasus Rampi ini harus benar-benar menjadi pembelajaran bagi semua pihak. (Sof/ANTARA)

Minyak Nabati dan Margarin RI Bebas Bea Masuk Pengamanan ke Madagaskar

Jakarta, FNN - Pemerintah Madagaskar memutuskan untuk tidak mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard measure, terhadap impor produk minyak nabati dan margarin (edible vegetable oils and margarines), termasuk dari Indonesia.“Keputusan tidak dikenakannya BMTP terhadap minyak nabati dan margarin dapat mengangkat daya saing produk minyak nabati dan margarin Indonesia di Madagaskar,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi lewat keterangannya di Jakarta, Jumat.Keputusan dari Pemerintah Madagaskar, katanya, merefleksikan jika BMTP diberlakukan terhadap produk minyak nabati dan margarin akan mempersulit ketersediaan produk-produk tersebut di negara itu.Keputusan tersebut tertuang dalam notifikasi Pemerintah Madagaskar kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 17 Desember 2021.Pemerintah Madagaskar menginisiasi penyelidikan tindakan pengamanan produk minyak nabati dan margarin pada 14 Agustus 2019. Produk dalam penyelidikan tersebut terdiri atas kode HS 15079000, 15071010, 15089000, 15091010, 15099000, 15100000, 15111011, 15111091, 15119000, 15121110, 15121900, 15122110, 15122900, 15141100, 15141110, 15141900, 15149110, 15149900, 15171000, 15179010, 15179090, dan 15180000.Mendag Lutfi menambahkan Indonesia merupakan salah satu eksportir utama produk-produk itu ke Madagaskar. Produk minyak nabati dan margarin asal Indonesia pun menjadi preferensi utama penduduk Madagaskar.“Akses terhadap produk minyak nabati dan margarin yang berkualitas merupakan faktor esensial yang mengindikasikan bahwa penduduk Madagaskar memerlukan dukungan ketersediaan produk-produk tersebut,” kata Mendag.Menurut Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggriono Sutiarto, tidak dikenakannya BMTP untuk suatu produk akan menjadikan produk tersebut memiliki daya saing yang kuat di negara tujuan ekspor.“Seyogianya Indonesia dapat memanfaatkan momen ini karena produk Indonesia punya daya saing yang kuat di pasar Madagaskar,” ujar Veri.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total perdagangan Indonesia dan Madagaskar meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 total perdagangan kedua negara naik menjadi 100,68 juta dolar AS dari 72,10 juta dolar AS pada 2020.Pada periode Januari–Maret 2022 perdagangan kedua negara mencapai 67,48 juta dolar AS dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021 yang sebesar 21,31 juta dolar AS. (Sof/ANTARA)

Tiga Pabrik CPO di Mukomuko Stop Operasi

Mukomuko, FNN - Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengatakan sebanyak tiga dari 10 pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini berhenti beroperasi mengolah tandan buah segar kelapa sawit akibat tangki penampungan CPO milik perusahaan itu penuh.   \"Tiga pabrik yang berhenti beroperasi, yakni PT Sentosa Sejahtera Sejati, PT Gajah Sakti Sawit, dan PT Sapta Sentosa Jaya Abadi,\" kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Apriansyah, di Mukomuko, Jumat.  Ia mengatakan, dari tiga pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini, satu pabrik PT Gajah Sawit Sakti pada Kamis (2/6) tetap beroperasi tetapi dibatasi sampai antrean 200 mobil, hari ini pabrik tersebut dan dua pabrik lainnya berhenti.  Tiga pabrik tersebut tutup atau tidak beroperasi mengolah tandan buah segar kelapa sawit selain tangki penampungan miliknya penuh dan penjualan CPO dari daerah ini terbatas.  Ia menyebutkan, seperti yang terjadi dengan PT Sapta Sentosa Jaya Abadi. Kondisi terakhir tandan buah segar kelapa sawit \"restan\", sisa yang belum diolah sudah di atas 1.000 ton, bahkan sawit tersebut sudah busuk di \"Loading Ramp\".  Terkait dengan kondisi pabrik tersebut, ia mengatakan, pemerintah setempat tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah perusahaan menghentikan aktivitas usahanya tersebut.  Ia hanya berharap semua pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini tetap beroperasi meskipun dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga ketetapan tim perumus harga komoditi perkebunan tersebut.  Karena dalam situasi pabrik yang terbatas menjual CPO sejak beberapa pekan terakhir, ia mengatakan, berat bagi pemerintah setempat menerapkan harga ketetapan tim perumus harga komoditi perkebunan pemerintah provinsi.  Sementara itu, ia mengatakan belum tahu sampai kapan pabrik tersebut berhenti beroperasi karena mereka hanya menyampaikan surat pemberitahuan berhenti beroperasi.  Menurut dia, kemungkinan tiga pabrik ini kembali beroperasi setelah pengiriman CPO yang ada di tangki perusahaan tersebut berkurang seiring dengan lancarkan penjualan CPO keluar daerah ini. (Sof/ANTARA)

Korsel Akan Cabut Syarat Karantina bagi Pengunjung yang Tidak Divaksin

Seoul, FNN - Korea Selatan mulai 8 Juni  akan mencabut persyaratan karantina bagi pengunjung dari luar negeri yang tidak divaksin, dan mulai mencabut peraturan yang diberlakukan untuk penerbangan internasional.Namun, pemerintah setempat akan tetap mempertahankan persyaratan hasil tes negatif PCR sebelum masuk ke Korsel dan tes PCR dalam waktu 72 jam setelah ketibaan.\"Meskipun ada kewajiban karantina 8 hari untuk kedatangan asing yang tidak divaksin sampai sekarang, persyaratan tersebut akan dihilangkan mulai 8 Juni terlepas dari status vaksinasi mereka,\" kata Perdana Menteri Han Duck-soo dalam pertemuan tentang tanggapan terhadap pandemi COVID-19, Jumat.Ia juga mengatakan situasi COVID-19 di Korsel telah stabil. Han mengatakan setiap peraturan penerbangan yang diberlakukan di Bandara Internasional Incheon akan dicabut mulai 8 Juni untuk memastikan bahwa penerbangan dapat beroperasi tepat waktu.Pasalnya, pembatasan penerbangan dan waktu operasi penerbangan saat ini telah menyebabkan ketidaknyamanan seperti kurangnya tiket dan kenaikan harga. (Sof/ANTARA/Reuters)  

KAI Terapkan Pembayaran Non-Tunai pada Layanan LRT Jabodebek

Jakarta. FNN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan bahwa LRT Jabodebek akan menerapkan sistem pembayaran non-tunai (cashless) untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai.VP Public Relations PT KAI Joni Martinus mengatakan, untuk dapat naik LRT Jabodebek, pelanggan dapat menggunakan Kartu Uang Elektronik Transportasi, Kartu Uang Elektronik Perbankan, dan berbagai jenis Dompet Digital.“KAI akan melakukan integrasi ticketing system secara menyeluruh di mana semua kartu uang elektronik transportasi, kartu uang elektronik perbankan, dan dompet digital yang ada akan dapat digunakan untuk naik LRT Jabodebek,” kata Joni dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Jumat.Joni mengatakan, Kartu Uang Elektronik Transportasi yang akan diterapkan yakni Kartu Multi Trip (KMT) milik KAI Commuter.KMT dapat digunakan untuk naik angkutan KA pada berbagai layanan KAI Group seperti KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta-Solo, dan KA Bandara Soekarno-Hatta.Sejak akhir 2021, KMT juga sudah dapat digunakan untuk naik moda transportasi umum lainnya yaitu MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Bus Transjakarta.Jika pelanggan menggunakan kartu uang elektronik, maka alur pembayaran LRT Jabodebek yaitu pelanggan terlebih dahulu melakukan Tap In di stasiun keberangkatan untuk cek validasi kartu dan cek saldo, dan tulis area data perjalanan (waktu, gate id, stasiun id).Setibanya di stasiun tujuan, pelanggan melakukan Tap Out dan saldo kartu uang elektroniknya otomatis terpotong.Jika pelanggan membayar dompet digital, pelanggan melakukan Tap In untuk cek validasi QR pembayaran, cek saldo, potong saldo untuk tarif terjauh, dan tulis area data perjalanan (waktu, gate id, stasiun id).Setibanya di stasiun tujuan, pelanggan melakukan Tap Out untuk membaca QR dan saldo akan dikembalikan jika terdapat selisih.\"Keunggulan uang elektronik atau dompet digital sebagai alat pembayaran yaitu lebih praktis, aman, dan dapat digunakan untuk berbagai fungsi, sehingga pelanggan LRT Jabodebek memiliki banyak pilihan untuk melakukan pembayaran tiket,” ujarnya.Ia mengungkapkan, LRT Jabodebek akan beroperasi di 18 stasiun yaitu Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, dan Jatimulya.Untuk layanan Tapping pada LRT Jabodebek, KAI telah memasang 14 gate tipe Turnstile dan 2 gate tipe Wide untuk pelanggan disabilitas di masing-masing stasiun.Khusus pada Stasiun Halim, KAI menggunakan gate tipe Flap untuk memudahkan pelanggan yang akan/telah menggunakan pesawat.Untuk pengisian saldo kartu uang elektronik, KAI memasang 2 unit Ticket Vending Machine di setiap stasiun.KAI juga menyediakan 2 unit Point of Sales yang digunakan oleh petugas loket untuk penjualan kartu uang elektronik.Joni menjelaskan, layanan Ticketing System LRT Jabodebek menggunakan sistem ticketing Automatic Fare Collection (AFC).Sistem ticketing AFC yaitu sistem ticketing otomatis yang dihitung berdasarkan sekelompok komponen sensor yang terintegrasi.Melalui sistem AFC ini, seluruh layanan tiket dapat diakomodasi seperti penjualan, pelayanan tiket bermasalah, pembatalan, penalti, dan penambahan trayek.“Layanan pada LRT Jabodebek kami sesuaikan dengan kemajuan zaman dimana digitalisasi adalah satu hal yang wajib. Harapannya pelanggan akan mendapatkan kemudahan bertransaksi serta pengalaman bertransportasi umum yang menyenangkan,” tutup Joni.Sampai dengan Mei 2022, progres LRT Jabodebek mencapai 82,34 persen.LRT Jabodebek ditargetkan akan soft launching pada 17 Agustus 2022 dan selanjutnya beroperasi secara komersial dengan segera. (mth/Antara)

Menaker dan Delegasi Tripartit Indonesia Akan Hadiri ILC di Swiss

Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama delegasi tripartit Indonesia akan menghadiri Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-110 pada 6-11 Juni 2022 di Swiss dan dihadiri oleh anggota Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) secara terbatas.Dalam keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Selasa, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sejak pandemi COVID-19 penyelenggaraan ILC dilakukan secara virtual. Namun, untuk tahun ini dengan kondisi pandemi yang membaik, maka ILC diselenggarakan secara hybrid dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik delegasi.\"Untuk itu dapat kami sampaikan bahwa pada ILC ke-110 ini, rencananya Ibu menteri akan hadir secara fisik. Beliau diagendakan akan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada sesi pleno,\" tutur Anwar.ILC merupakan pertemuan rutin dan forum tertinggi ILO yang menetapkan kebijakan internasional mengenai ketenagakerjaan dan diselenggarakan setiap tahun sekali di Jenewa, Swiss.Pertemuan ILC dihadiri perwakilan tripartit, yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja dari seluruh negara anggota ILO, yang saat ini berjumlah sebanyak 187 negara anggota.Agenda pertemuan ILC terbagi menjadi agenda tetap yang terdiri dari Laporan Ketua Governing Body (GB) ILO dan Dirjen ILO, pembahasan usulan program dan anggaran ILO, serta informasi dan laporan mengenai konvensi dan rekomendasi.Untuk tahun ini, kata Anwar, pertemuan ILC memasuki sesi ke-110 dengan rangkaian pertemuan terdiri dari sesi pleno, serangkaian pertemuan komite, kelompok, GB ke-344 Bis Session dan GB ke-345.\"Setiap delegasi memiliki hak bersuara dan hak mengungkapkan pendapat yang sama untuk membahas isu-isu terkini yang dihadapi dunia ketenagakerjaan,\" katanya.Anwar mengatakan dalam rangkaian ILC ke-110 di Jenewa diagendakan Menaker Ida Fauziyah akan menghadiri Pertemuan Tahunan Non-Aligned Movement Labour Ministers (NAM) atau yang dikenal sebagai Gerakan Non-Blok (GNB).Dia berharap dalam mengikuti sidang ILC ke-110, delegasi tripartit Indonesia dapat tetap serius dan berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC.\"Kemudian dalam menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya kebijakan dan program dari Kementerian Ketenagakerjaan dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan,\" demikian Anwar Sanusi. (mth/Antara)

Pemerintah Telah Terbitkan 80 Juta Sertifikat Tanah Program PTSL

Jakarta, FNN - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan 80 juta sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016.Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, mengatakan dari total target penerbitan sertifikat 126 juta bidang tanah, pemerintah telah mendaftarkan 95 juta tanah pada Program PTSL dan menerbitkan 80 juta sertifikat hingga pertengahan tahun 2022.\"Secara nasional dari 126 juta kita sudah mendaftarkan sekitar 95 juta, dan kita menerbitkan sekitar 80 juta. Jadi ada target sekitar 46 juta yang harus kita selesaikan untuk sertifikat,\" kata Suyus.Program PTSL merupakan program strategis pemerintah untuk mendaftarkan sertifikasi tanah masyarakat secara gratis sejak tahun 2016. Program ini membantu masyarakat menerima sertifikat hak atas tanah miliknya yang selama ini belum tersertifikasi.Dari target sertifikasi 126 juta bidang tanah hingga 2025, pada tahun 2016 telah didaftarkan sebanyak 46 juta. Pada saat itu, kata Suyus, penerbitan sertifikasi masih sebanyak 1 juta per tahunnya.Dengan Program PTSL, pemerintah memangkas waktu, administrasi, dan pengerjaan untuk mempercepat sertifikasi tanah menjadi sekitar 5 juta hingga 7 juta per tahunnya pada 2017.Hal itu dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi GPS untuk mengukur bidang tanah, merekrut surveyor berlisensi untuk meninjau bidang tanah, serta penambahan tim dan melibatkan unsur masyarakat dalam pemrosesan penerbitan sertifikat tanah.Suyus menjelaskan bahwa kemungkinan akan ada kemunduran pencapaian target sertifikasi 126 juta bidang tanah yang sebelumnya ditargetkan selesai tahun 2025 karena sempat terhenti oleh pandemi COVID-19. (mth/Antara)

Rupiah Akhir Pekan Menguat 47 Poin, Seiring Sentimen Positif Pasar

Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta jelang akhir pekan masih melanjutkan penguatan pada hari sebelumnya.Rupiah ditutup menguat 47 poin atau 0,33 persen ke posisi Rp14.433 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.480 per dolar AS.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan, sentimen pasar positif terhadap aset berisiko hari ini. Sebagian besar Indeks saham Asia bergerak menguat, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).\"Pasar memanfaatkan momentum buy on dip untuk mendapatkan peluang kenaikan di tengah aktivitas ekonomi yang sudah melonggar,\" ujar Ariston.Dari dalam negeri, lanjut Ariston, data inflasi Mei 2022 secara bulanan atau month on month (mom) yang di bawah ekspektasi pasar, juga memberikan sentimen positif bagi rupiah.\"Itu artinya inflasi tidak seburuk yang dikira sehingga menopang penguatan rupiah,\" kata Ariston.BPS mencatat inflasi sebesar 0,4 persen (mom) pada Mei 2022 disumbang dari tarif angkutan udara, telur ayam ras, ikan segar, dan bawang merah.Dengan terjadinya inflasi pada Mei, maka inflasi tahun kalender Mei 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 2,56 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) Mei 2022 terhadap Mei 2021 sebesar 3,55 persen.Inflasi pada Mei 2022 yang sebesar 3,55 persen (yoy) merupakan yang tertinggi sejak Desember 2017 sebesar 3,61 persen (yoy).Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp14.545 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.414 per dolar AS hingga Rp14.451 per dolar AS.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat menguat ke posisi Rp14.431 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.526 per dolar AS. (mth/Antara)

Presiden Jokowi Teken Keppres Biaya Haji 2022

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 Masehi.Keppres tersebut merupakan perubahan atas Keppres Nomor 5 Tahun 2022 tentang BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi.Dalam salinan Keppres dalam laman www.jdih.setneg.go.id, seperti dikutip di Jakarta, Jumat, dijelaskan pertimbangan penerbitan Keppres tersebut berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait paket biaya pelayanan masyair pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah.Keppres itu mengubah besaran BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari Petugas Haji Daerah dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, sebagai berikut:a. Embarkasi Aceh sejumlah Rp93.692.770,05b. Embarkasi Medan sejumlah Rp94.424.986,05c. Embarkasi Batam sejumlah Rp97.717.922,05d. Embarkasi Padang sejumlah Rp95.443.393,05e. Embarkasi Palembang sejumlah Rp97.837.922,05f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sejumlah Rp97.917.922,05g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sejumlah Rp97.917.922,05h. Embarkasi Solo sejumlah Rp98.294.634,05i. Embarkasi Surabaya sejumlah Rp100.617.922,05j. Embarkasi Banjarmasin sejumlah Rp99.267.203,05k. Embarkasi Balikpapan sejumlah Rp99.394.503,05l. Embarkasi Lombok sejumlah Rp99.679.654,05m. Embarkasi Makassar sejumlah Rp100.718.419,05Dalam Keppres tersebut juga terdapat perubahan besaran BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi untuk Jemaah Haji Reguler sejumlah Rp5.395.746.393.353,34.Keppres itu ditetapkan Presiden Jokowi pada Kamis (2/6) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan tersebut. (mth/Antara)