ALL CATEGORY
Melaporkan Gratifikasi Pun Anies Dapat Fitnah
Oleh Yarifai Mappeaty - Pengamat Sosial Politik Di negeri ini saat ini, siapa pemimpin yang tak mempan disuap tak ciut digertak? Demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, semoga saja banyak bupati/walikota, gubernur, dan pejabat negara seperti itu. Namun sejauh ini, baru ada satu satu nama layak disebut : Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Beberapa hari lalu, Anies diketahui melaporkan semua bentuk gratifikasi yang terjadi dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta. Tidak main-main, Anies menyampaikan 300 laporan gratifikasi kepada KPK yang jumlahnya mencapai 23 milyar rupiah, terjadi hingga tahun kelima masa jabatannya. Tetapi di media sosial, berita pelaporan itu diplintir sedemikian sehingga Anies terkesan menerima gratifikasi. Mereka membangun narasi bahwa Anies seolah-olah tahu kalau KPK telah mengendusnya, sehingga ia buru-buru melaporkannya agar tidak ditangkap. Bayangkan, betapa jahatnya mereka menyebar fitnah terhadap Anies. Siapa mereka sampai mau melakukan hal sejahat itu? Mereka adalah musuh seluruh rakyat Indonesia yang tak menginginkan bangsa ini memiliki pemimpin terbaik. Mereka adalah antek-antek oligarki yang rela memperbudak dirinya demi fulus untuk kenikmatan hidup dirinya dan keluarganya semata. Pokoknya, citra dan reputasi Anies harus dihancurkan agar rakyat tak memilihnya pada Pilpres 2024. Apapun caranya, Anies harus dijegal, sebab tuan-tuan mereka – kaum oligarki penguasa ekonomi negeri ini - tak menghendaki Anies menjadi presiden. Mengapa? Sebab Anies tidak bisa diajak berkolusi. Disuap saja tidak mempan, apa lagi hanya digertak. Sebagai contoh, masih ingat mega proyek reklamasi pantai Teluk Jakarta? Di sana, meski digertak oleh seorang sekaliber Luhut Binsar Panjaitan, Anies tetap saja bergeming dan tak ragu sedikitpun untuk menghentikannya. Buntutnya, Anies kemudian difitnah menerima gratifikasi dari pengembang reklamasi. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana Anies diberitakan menerima gratifikasi berupa rumah mewah pada 2021. Tentu saja, selain karena dendam, fitnah itu bertujuan untuk menghadang Anies agar tidak maju sebagai capres. Lucunya, foto rumah mewah yang disebar secara masif itu, disebutkan berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun, setelah ditelusuri oleh Drone Emprit, lokasi rumah mewah itu ternyata berada di Cipayung, Jakarta Timur. Kejahatan mereka memfitnah Anies pun terungkap. Hebatnya, meski penyebar fitnah itu pada akhirnya ketahuan, namun Anies tak tergerak sedikit pun untuk mengambil langkah hukum. Ia hanya berusaha tabah sembari mendo’akan yang bersangkutan agar menyadari kejahatannya dan bertobat. Tidak banyak yang tahu bahwa untuk membentengi dirinya dari jebakan permainan suap dan gratifikasi, Anies menciptakan sebuah mekanisme pencegahan. Di seluruh lingkup Pemprov DKI Jakarta, ia membuat ruangan khusus pelaporan gratifikasi yang ditangani oleh sebuah tim khusus. Pejabat yang menerima gratifikasi mengisi form pelaporan lalu disampaikan kepada tim khusus untuk disimpan. Form pelaporan itulah yang kemudian dikumpulkan oleh Anies untuk dilaporkan kepada KPK. Begitulah duduk persoalan pelaporan gratifikasi yang dilakukan Anies. Tidak hanya itu, dalam TGUPP Provinsi DKI Jakarta, terdapat organ yang disebut Komite Pencegahan Korupsi DKI (KPK – DKI). Di dalamnya terdapat Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja, dua orang mantan pimpinan KPK. Ada Oegroseno - mantan Wakapolri, Nursyahbani Katjasungkana - pendiri Kontras, serta Tatak Ujiyati dari Indonesian Institute of Political Strategy. Kendati begitu, Anies tak juga berhenti diobok-obok. Seluruh proyek di Pemprov DKI Jakarta di ubek-ubek dan dikutui, demi menemukan petunjuk dan bukti Anies melakukan korupsi, menerima suap dan atau gratifikasi. Yang paling mutakhir adalah LHKPN 2021 yang dirilis KPK. Namun, mereka tentu kecewa karena harta Anies hanya bertambah 40 juta rupiah. Bandingkan dengan Ganjar Pranowo yang tak pernah diusik, hartanya bertambah 1,2 milyar. Tetapi kita harus tetap berprasangka baik, sebab mungkin memang Ganjar Pranowo punya bisnis pribadi. Atau anggap saja Ganjar lebih pandai cari duit dari pada Anies. Ah, Anies, nasibmu. Benar saja kamu digituin, bagaimana jika sampai terpeleset, sedikit saja, mereka semua so pasti pada tepuk tangan. Maka, berhati-hatilah. Makassar, 08 Mei 2022.
Pembangunanisme Ganjar versus Pembangunan Manusia Anies - Bagian 1
Oleh Abdurrahman Syebubakar - Kritikus Sospol & Inisiator Majelis Habaib Progresif KENDATI beririsan pada tataran praksis, mazhab pembangunanisme (developmentism) dan pembangunan manusia (human development) berbeda secara diametral pada tataran paradigmatik dengan pilihan kebijakan dan dampak yang berbeda pula. Pembangunanisme berorientasi pada kemajuan infrastruktur fisik di bawah kendali oligarki dan pemburu rente ekonomi. Rakyat dipandang sebagai obyek pembangunan semata. Kemaslahatan hidup mereka disandarkan pada kemudahan akses terhadap infrastruktur fisik yang ditujukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dengan mantra trickle-down effect (efek menetes ke bawah), tingkat kesejahteraan rakyat diasumsikan terkerek secara otomatis. Dari segi perangkat lunak pembangunan indikator utama pembangunanisme adalah kecerdasan instrumental dan keterampilan teknis-teknokratis sumber daya manusia (SDM) yang bermuara pada produktifitas tenaga kerja. Dengan kata lain, SDM diperlakukan sebagai faktor produksi dan subordinat pertumbuhan ekonomi lewat proyek-proyek infrastruktur mercusuar. Selain itu, motif dan orientasi pembangunanisme, sejalan dengan pendekatan pembangunan SDM, bersifat ekonomistik utilitarian. Dalam praktiknya, SDM (termasuk di dalamnya kalangan intelektual) dijadikan pelayan bagi kepentingan relasi antara penguasa dan pengusaha. Sehingga, yang mendominasi ruang publik adalah kaum intelektual tukang atau intelektual kelas kambing, meminjam istilah Romo Mangun, untuk menggambarkan perselingkuhan akademisi dengan kekuasaan hingga tidak bisa berpikir dan bersikap obyektif. Dengan demikian, pembangunanisme berjarak cukup jauh dari motivasi pembebasan, (liberating spirit) dan pemberdayan rakyat (people empowerment). Bahkan bersebarangan dengan kedua aspek maha penting tersebut. Ia menelantarkan isu-isu sentral dan fundamental pembangunan, mulai dari demokrasi substantif, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, kerentanan dan ketimpangan, corak kelembgaan ekonomi-politik dan kepemimpinan, penegakan hukum, hingga daya rusak oligarki dan korupsi. Sementara itu, mazhab pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Tujuannnya, menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati kehidupan yang panjang, sehat, berilmu pengetahuan dan kreatif (Mahbub ul_Haq). Lebih jauh, Amartya Sen (1999), peletak landasan konseptual pembangunan manusia, mendefinisikan pembangunan sebagai kebebasan (development as freedom). Bagi Sen, kebebasan (baik kebebasan positif maupun kebebasan negatif) tidak saja menjadi tujuan utama pembangunan, tetapi juga sarana penting untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya. Pembangunan manusia bertumpu pada rasionalitas substantif yang menembus perkara pokok pembangunan (core issues of development). Dan, pada gilirannya, mendorong lahirnya kebijakan dan kebajikan publik (public virtue) yang bervisi jangka panjang, memberdayakan dan berkeadilan bagi semua, terutama rakyat kecil. Perbedaan pembangunanisme dan pembangunan manusia mensyaratkan strategi, pilihan kebijakan, pendekatan dan langkah langkah berbeda. Hasil dan dampaknya pun berbeda, bahkan bisa berbanding terbalik jika penekanan strategi dan pilihan kebijakan tertukar diantara keduanya. Di Indonesia, pembangunanisme berlaku sejak lama, terutama di masa Orba, dan berlanjut pasca reformasi. Kemudian, mengristal dengan karakter yang makin ekstraktif dan brutal sejak Presiden Jokowi berkuasa pada 2014. Kata \'pembangunan\' dijadikan mantra yang siap membuldozer siapa saja yang menghalanginya, termasuk wong cilik basis pendukung Presiden Jokowi. Mereka yang mempertahankan dan menuntut hak asasinya atas tanah dan sumber penghidupan yang layak, dianggap melawan pembangunan dan dikriminalisasi. Bahkan menerima tindakan represif aparat negara yang seharusnya mengayomi rakyat. Watak rakus dan laku represif rezim Jokowi atas nama pembangunan tercermin dalam pilihan kebijakannya yang jauh dari semangat pemberdayaan dan pembebasan. Sejumlah peraturan perundang undangan dan proyek infrastruktur mercusuar di era Presiden Jokowi tidak lebih dari turunan Peta Jalan (Roadmap) para taipan oligarkis dalam mengeruk kekayaan Indonesia dan mengeksploitasi sumberdaya rakyat. Sebut saja Omnibus Law, pengebirian KPK, UU Minerba, kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan Bandar Udara Kertajati, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan, semuanya atas nama pembangunan, yang bermuara pada kepentingan oligarki dan elit kekuasaan. Bahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pernah melontarkan pernyataan yang bertentangan dengan tugasnya untuk melestarikan hutan dan lingkungan hidup. \"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,\" tulis Menteri Siti melalui twitter (3/11/2021). Alih-alih berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat, Peta Jalan Oligarki yang dijalankan atas nama pembangunan justru menguras uang rakyat dan menyebabkan tumpukan utang negara. Konsekuensi logisnya, untuk mengisi kas negara dan bayar utang, selain mengambil utang baru (gali lubang tutup lubang), pemerintah merampas hak-hak dasar rakyat melalui berbagai beleid dan instrumen kebijakan yang tidak masuk akal dan melanggar konstitusi. Baru baru ini, Presiden Jokowi mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat permohonan jual beli tanah. Dalam hal ini, pemerintahan tidak saja mengingkari hak setiap warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa dipungut biaya (asas universalitas), sesuai amanat konstitusi, tetapi juga menghukum mereka dengan mencabut hak-hak konstitusional lainnya. Pada saat yang sama, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik dari 10% menjadi 11%, harga-harga kebutuhan pokok dan biaya hidup melambung, di saat rakyat terpukul dampak pandemi COVID-19. Tak ayal, rakyat makin sengsara. Belum lagi menyebut residu sosial, ekonomi dan lingkungan dari proyek-proyek infrastruktur ala pembangunanisme terhadap generasi masa depan Indonesia. Mirisnya, mazhab pembangunanisme dengan daya rusak yang dalam dan luas juga dijadikan panduan oleh para kepala daerah. Terlebih kepala daerah dari barisan parpol pendukung pemerintah, seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. * ___________________________ *) Pendekatan pembangunan Ganjar vs Anies dibahas pada bagian II tulisan ini).
Rebut Kembali Kedaulatan Rakyat
Oleh Sugeng Waras - Panglima Lapangan Harkitnas 2022 KONSEP awal bangsa Indonesia adalah kekeluargaan dan permufakatan bukan persaingan atau menang menangan! Namun sejalan dengan perkembangan dan dinamika yang ada, sistim pemilihan Presiden, kepala kepala daerah, Anggota MPR, DPD, DPRD, MK, MA dilaksanakan dengan sistim demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD \'45. Semuanya tidak bisa terlepas dan dipisahkan dengan berdirinya organisasi sosial intelektual BUDI UTOMO pada 20 Mei 1908 oleh dr Wahidin Sudirohusodo dan kawan kawan dalam mengubah pandangan dan sikap menghadapi penjajah Belanda dari kekuatan seporadis daerah menjadi satu kekuatan nasional yang berpegang pada *Persatuan dan Kesatuan Nasional* hingga bermuara tercapainya kemerdekaan Indonesia. Kini...terasa, persatuan dan kesatuan Nasional itu telah pudar bahkan terancam musnah. Akankah terus berlarut dan kita biarkan? Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab negara, tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab rakyat ! Presiden sebagai kepala pemerintah dan juga kepala negara adalah pengelola negara tapi bukan pemilik negara. Dalam pengelolaan negara segala kebijakan diatur oleh undang undang yang bersumber dari Pancasila dan UUD\'45, dilaksanakan bersama rakyat dalam suasana seimbang, selaras, serasi dan harmonis dalam mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Faktanya fenomena dan suasana negara kini gonjang ganjing, gaduh, amburadul, semrawut, tak terkontrol dan tak terkendali. Segala koreksi, kritik membangun baik secara halus dan kasar dianggap angin lalu. Pemerintah menganggap cara berpikir dan tindakan sebagian besar rakyat bak lawan akut. Spersikusi, intimidasi, diskriminasi dan ekskusi terhadap golongan tertentu bak mengabaikan prosedur hukum dan HAM. Penyajian janji janji kosong, kebohongan dan pencitraan yang tidak populer justru ditunjukkan oleh seorang kepala negara. Disisi lain begitu abainya terhadap para pencoleng, pecundang, pengkianat dan koruptor yang telah merugikan dan membahayakan negara, cenderung dibiarkan, penegakan hukum dan keadilan bak menjadi barang langka. Para pemegang peran yang telah dipilih dan diharapkan rakyat, justru nampak mandul, infungsional. TNI POLRI adalah alat negara, bukan hanya alat pemerintah saja, tapi faktanya bak Partai Politik dibawah pembinaan presiden yang diarahkan dan dimanfaatkan sebagai garda terdepan dan benteng terakhir pemerintah dalam mempertahankan dan melanggengkan kekuasaanya, jauh dari suara dan keinginan rakyat. Begitu mudahnya label teroris ditempelkan pada rakyat yang peka dan peduli terhadap jalanya roda pemerintahan. Dengan kata lain terindikasi pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan otoriter, sewenang wenang, yang menindas, mendzolimi dan menyengsarakan rakyatnya, cenderung menjalankan politik dan strategi adu domba, memecah belah rakyat, yang menodai semangat BUDI UTOMO. Oleh karenanya, kepada seluruh rakyat yang mendambakkan kemajuan dan kejayaan Indonesia dari manapun asal suku, agama, golongan, ras, mahasiswa, buruh , tani , elemen\', lsm, ormas, orpol dan komunitas manapun, kecuali yang berpaham komunis, saya menghimbau: 1. Kita hadir dan berkumpul disekitar gedung DPR / MPR RI di Jakarta..pada jam 10.00 -- selesai, untuk mengenang dan membangkitkan kembali semangat *PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL* yang telah dicetuskan oleh dr Wahidin Sudirohusodo dan kawan kawan, untuk dijadikan pegangan dan pedoman pergerakan perjuangan dalam mensukseskan dan menyelamatkan NKRI, masing masing dengan membawa bendera kebangsaan MERAH PUTIH, juga diperbolehkan membawa bendera ormas, orpol, lsm, komunitas, yang akan menyemarakkan semangat aneka ragam bangsa Indonesia dalam bingkai *PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL* Indonesia ( keanekaragaman ini yang menginpirasi dr Wahidin dkk untuk.menyatukan niat dan pandangan melawan penjajah ) 2. Pada kesempatan ini antara lain ada agenda orasi dari para orator perwakilan dari masing masing elemen dan komunitas, dengan memedomani keharusan dan larangan yang telah dikeluarkan oleh panitia, bersumber dari tema tema yang sudah ditentukan oleh panitia 3. Menjaga dan mematuhi hal hal yang sudah ditentukan oleh panitia termasuk pelaksanaan prokes 4. Silahkan menunjuk perwakilan masing masing, jika ada yang ingin meyampaikan aspirasinya kedalam gedung DPR RI, mengingat aturan dan keterbatasan, penentuan dan penetapan yang bisa masuk atas keputusan panitia dengan seadil dan seobyektif mungkin 5. Panitia mengajak berpikir positif, bahwa kegiatan ini sebagai ajang kebersamaan dalam persatuan dan kesatusn bangsa Indonesia di mata Internasional. Sekali.lagi, saya menghimbau untuk tertib, hikmat dan korperatif dengan para petugas TNI POLRI demi terselenggaranya kegiatan ini dengan tertib, lancar, sukses dan aman. Bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan! Oleh karenanya REBUT KEMBALI KEDAULATAN RAKYAT! Bandung, 8 Mei 2022
Nyalakan Api Revolusi
Pilpres saat ini tidak akan bisa melepaskan diri dari budaya transaksi politik jual-beli partai dan suara, magnet kendalinya tetap oleh Oligarki, dengan kata lain, sampai pada penentuan kemenangan untuk setiap Capres pada 2024 harus tunduk dengan bandar hitam Oligarki. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TIKET Pilpres 2024 saat ini dalam realitas kuasa politik masih ada di tangan para cukong hitam Oligarki. Ada Pilpres 2024 sekarang atau kapanpun jika Pilpres berlangsung, gerombolan cukong hitam Oligarki berpotensi sebagai pemenangnya. Gerombolan mereka telah mempersiapkan segala cara dan bentuk kecurangan agar bisa memenangkan Pilpres 2024. Mereka ingin rezim penguasa tetap saja sebagai bonekanya Oligarki adalah kelompok kecil yang mempengaruhi, bahkan menentukan kebijakan negara. Oligarki terdiri dari dua kelompok, yaitu elit penguasa dan pengusaha papan atas, yang memiliki sumber finansial sangat besar dan bisa membeli semua instrumen politik untuk kepentingan politik dan ekonominya. Penguasa dan pengusaha – ekonom senior Rizal Ramli menyebutnya sebagai PengPeng – ingin mengamankan kepentingannya ke depan. Secara hukum aman, kepentingan politik berkelanjutan, dan nasib bisnis para pengusaha terjaga, bahkan berkembang. Paska upaya rekayasa perpanjangan masa jabatan atau masa jabatan Presiden tiga periode ada perlawanan dari rakyat. Cukong hitam Oligarki harus berpikir ulang super hati-hati untuk memilih dan memenangkan calon Presidennya pada Pilpres 2024. Calon Presiden yang menjadi pilihannya dalam pemilu nanti pasti harus dalam radar kendalinya. Untuk mempertahankan kepentingan politik dan bisnis mereka, salah kalkulasinya yang terjadi bisa sebaliknya. Saat ini Oligarki dipaksa untuk bersikap realistis, mereka akan merapat dan memberi dukungan kepada calon yang potensial menang. Siapapun calon yang harus dimenangkan, bagi cukong hitam Oligarki, mutlak harus menjaga dan mengamankan kepentingan mereka – adalah aman secara hukum, politik dan ekonomi. Jika mereka salah atau terlambat mengambil langkah yang tepat, maka ini akan menjadi bumerang bagi masa depan mereka, baik masa depan politik maupun masa depan ekonomi. Bahkan, resiko hukum menjadi bayang-bayang ancamannya. Sejak awal sudah dirancang koalisi partai gemuk (non PKS dan Partai Demokrat) kekuatan politik telah mencapai 82 %. Seandainya bisa dipertahankan oleh oligarki, itu artinya Pilpres 2024 saat ini sudah selesai. Inilah yang kini sedang dimainkan Muhaimin Iskandar (PKB) ditengarai setelah menjadi pion Luhut Binsar Pandjaitan untuk perpanjangan masa jabatan gagal di tengah jalan. Dalam rumor politik, Muhaimin juga gagal membuka lapak jualan partainya untuk Capres pada Pilpres 2024. Paska tuntutan bergelombang Yudisial Review Presidential Threshold (PT) 20 % menjadi 0 % semua dirontokkan (ditolak MK) – penentuan Capres harus mentaati PT 20 %, maka kendaraan partai adalah menjadi persyaratan mutlak bagi semua Capres. Koalisi besar yang saat ini masih dalam kendali oligarki berpotensi akan pecah dengan mulai muncul Capres Puan Maharani, Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar (adalah kader dari pemilik partai). Sementara, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, Ganjar Pranowo, Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan (non partai). Terkait dengan partai akibat PT 20 % gagal menjadi PT 0 % – adalah hanya para tataran peluang bagi partai untuk buka lapak bagi Capres yang mau membeli partainya untuk maju Capres 2024 – otomatis berpotensi koalisi besar partai di pemerintahan bisa retak dan bubar. Pilpres saat ini tidak akan bisa melepaskan diri dari budaya transaksi politik jual-beli partai dan suara, magnet kendalinya tetap oleh Oligarki, dengan kata lain, sampai pada penentuan kemenangan untuk setiap Capres pada 2024 harus tunduk dengan bandar hitam Oligarki. Sampai di sini harus dipahami bagaimana caranya agar setiap Capres pada Pilpres 2024 bisa lepas dari genggaman Oligarki. Menghancurkan peran oligarki rasanya mustahil dengan cara-cara konstitusional yang semuanya ditolak rezim boneka saat ini. Satu satunya jalan keluar adalah dengan kekuatan People Power dan atau Revolusi untuk mengatasi kebuntuan tersebut. Maka seruan Kobarkan dan Nyalakan Revolusi jangan di maknai semata perbuatan makar tetapi itu adalah jalan keluar untuk menyelamatkan Indonesia. (*)
Presiden AS Open House dengan Muslim di Istana, Jokowi Harus Belajar dari Joe Biden
Jakarta, FNN - Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2022 di Gedung Putih bersama masyarakat pemeluk agama Islam. Rocky Gerung menyototi momen Lebaran di Amerika Serikat lantaran Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) justru absen dari Istana dan lebih memilih merayakan Lebaran di Yogyakarta. \"Presiden Jokowi seharusnya belajar dari Biden bagaimana memperlakukan umat Islam secara baik,\" katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 07 Mei 2022. Rocky menegaskan bahwa dirinya sebetulnya iri dengan kehidupan yang penuh etis di AS yang dipimpin oleh Joe Biden yang memperlihatkan bahwa jangan sekali kali memberi sinyal islamopobia. \"Itu yang harus didengar oleh pemimpin di sini termasuk LSM, masyarakat sipil di sini yang menganggap Indonesia hanya bisa dilanjutkan kalau islamopobia dipakai terus untuk melakukan pembelahan. Belajarlah dari Biden,\" paparnya. Lebih lanjut Rocky menegaskan bahwa apa yang dilakukan Biden adalah sindiran halus terhadap pemimpin negara lain yang masih gemar melakukan permusuhan terhadap Islam. \"Ini sinisme yang sangat bagus hari ini ditunjukkan oleh Joe Biden melakukan pendekatan yang maksimal dalam mengabarkan kepada dunia bahwa Islam dalam ancaman,\" tegasnya. Anehnya, kata Rocky Indonesia justru terus mengolah isi-isu Islam. \"Padahal semua isu radikalisme itu bersumber dari kekacauan ekonomi dan kemelaratan manusia. Kalau manusia bahagia dan baik baik, tidak akan ada radikalisme atau fundamentalisme,\" tegasnya. Isu radikalisme lanjut Rocky adalah isu yang sengaja dibuat untuk menutupi ketidakadilan sosial. Biden juga mengutip ayat Al Qur\'an yang artinya Tuhan menciptakan manusia berkaum-kaum untuk saling mengenal. Biden juga jelas perhatiannya kepada muslim Rohingya dan Uighur. Rocky menegaskan bahwa isu agama secara global dibaca bagus oleh Amerika. Dan Amerika sering bermain diplomasi di soal-soal seperti ini. \"Tapi musti paham bahwa dunia ini ada revabelisme dalam politik Islam. Yang kita takutkan bukan revaibelisme itu, tetapi impacknya ke dalam cara cara kita mengelola perbedaan ini. Kalau memang ada perkembangan politik Islam, ya karena Islam memang mayoritas di Indonesia. Kenapa musti ditakuti sesuatu yang secara sosiologis memang mayoritas. Bisa gak pemerintah bersikap adil terhadap ekonomi rakyat yang mayoritas beragama Islam,\" pungkasnya. Sekali lagi Rocky menegaskan bahwa basis radikalisme itu adalah ketidakadilan sosial. Rocky sangat menyayangkan bahwa ia melihat orang-orang Istana justru mengolah isu Islam untuk membuat kegaduhan di kalangan publik. Nah, di Indonesia justru kalangan istana yang terus mengolah isu Islam,\" tuturnya. (Ida, sws)
Revolusi Istana
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan HARI Lebaran 1443 H diramaikan dengan obrolan publik hal Presiden Jokowi tidak di Jakarta pada tnggal 1 Syawal. Padahal pada malam 1 Syawal dan tanggal 1 Syawal tradisinya Presiden harus di Jakarta, untuk: 1. Di malam takbiran menyampaikan pidato menyambut Idul Fitri setelah pengumuman hari jatuhnya Idul Fitri. Yang sekarang, Presiden sampaikan pidato dari Solo. 2. Pada 1 Syawal setelah shalat Ied bertempat di Istana Negara Presiden menerima ucapan selamat lebaran dari para mentri, anggota lembaga tinggi Negara dan corps diplomatik. Pada 1 Syawal tahun ini Presiden melakukan pertemuan dengan Sultan HB X di Jogya. Tentu saja bagi Presiden pertemuan ini sangat penting. Orang banyak mengaitkan dengan pernyataan Anggota DPR Masinton Pasaribu F-PDIP yang keras tak kira2 tertuju Menko Luhut. Mestinya buzzer menangkis pernyataan Masinton, tapi nyatanya buzzer membisu. Apakah pernyataan Masinton pribadi? Mungkin tidak. Berita jpnn.com 7/5/2022 tentang Menko Luhut dan Penglima TNI ada di yBali tgl 6/5/2022 periksa persiapan G20 yang masih setengah tahun lagi. Sementara itu Presiden Jokowi masih di Bali setelah dari Solo dan Jogya Kalau ini sebuah inner struggle within the power system ini namanya revolusi Istana, untuk membedakan perubahan kekuasaan yang melibatkan aksi massa. Tapi di era modern hampir tidak ada revolusi Istana. Yang paling mutakhir perubahan politik Pakistan. Yang berbuntut seluruh handai taulan dan sanak famili ex PM Imran Khan neninggalkan Pakistan, dan Imran sendiri terancam masuk jail. Bisa saja terjadi revolusi Istana dan revolusi rakyat paralel. Paralel rel KA, keduanya tidak pernah bertemu. Kalau bertemu niscaya KA terbalik. Yang sama dalam dimensi waktu adalahy revolusi rakyat Srilanka menjatuhkan Perdana Menteri, dan sukses. Tetapi ketika sasaran bergeser ke saudara kandung PM, revo seperti mau mentok. Presiden Rajapaksa Srilanka menolak mundur. Hutang Srilanka menggunung, dan econ hancur. Politik Srilangka nyaris stagnant. Dalam situasu macam ini biasanya muncul varian yang tak terduga yang mendobrak kebuntuan. Ini berlaku di-mana2. 6 Running text Aljazeera TV 7/8/2022 mengabarkan Presiden Rajapaksa umumkan keadaan darurat militer di Srilanka. Nah. Perubahan politik itu tak semata ditentukan faktor internal saja, seringkali faktor external lebih determinant. (*)
Ruhut Menjadi Kribo
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan LHO bukankah Ruhut saat ini berambut tipis kok menjadi kribo ? Ya, tapi ini bukan persoalan fisik apalagi urusan rambut melainkan sifat dan sikap. Maksudnya adalah bahwa Ruhut Sitompul sedang mengikuti dan mendukung pandangan Zein Assegaf alias Habib Kribo. Karena dengan menyamakan diri inilah maka Ruhut menjadi Kribo. Ucapan tidak bermutu dan ketakutan sendiri Zein Assegaf alias Zein Kribo berkaitan dengan kekhawatiran bahwa Anies Baswedan akan menjadi Presiden pada Pilpres 2024. \"Negara akan hancur\", kata Kribo he hee hancur apanya. Halusinasinya terus muncul \"gerakan radikal akan tumbuh subur jika Anies jadi Presiden\" Kribo menggigil ketakutan hebat. Kribo berteori dan mulai menghasut eh memotivasi \"Besok kalau anda mau pilih Presiden, pilih yang didukung Jokowi. Istilah kalau jaman Nabi, Kira-kira yang awam ini kita ikut orang yang bener. Siapa sekarang kita punya orang bener. Siapa kita punya Presiden terbaik? Adalah Jokowi\". Ga jelas maksudnya apakah Jokowi disamakan dengan Nabi? Pikiran kriting eh kribo seperti itu yang diamini dan dipuji Ruhut. \"Aku kasih nilai 100 waspada, waspada waspadalah NKRI harga mati. Pancasila Ideologi Negara Indonesia tercinta yang harus terusss kita lestarikan. Syukron Habieb Kribo. Merdeka\", kata Ruhut Sitompul. Belum juga masuk tahapan Pilpres namun Ruhut dan Kribo sudah gemetaran. Mungkin sejawat lainnya seperti Denny Siregar dan Abu Janda juga mengalami penyakit yang sama. All out berusaha untuk menghancurkan Anies Baswedan yang dianggap lawan. Rupanya kubu mereka tidak siap untuk berkompetisi secara sehat. Maklum bisanya hanya pintar sembunyi di ketiak kekuasaan. Kolam cebong bergolak hebat. Jokowi melemah cengkeramannya. Partai koalisi tidak lagi solid karena masing-masing mencari posisi untuk 2024. Oposisi justru semakin kuat. Buzzer belingsatan dan berkomentar ngawur. Maklum panik. Ya contohnya Habib Kribo dan Ruhut itu. Jika Anies atau lainnya dari kubu non-Jokowi menjadi Presiden, maka terbayang wajah-wajah kecut para buzzer sedang menggali kuburannya sendiri. Kasihan. Habib Kribo ini adalah wajah kribo pemikiran keagamaan. Konon Syi\'ah? Aneh keturunan Arab justru membenci Arab. Sangat dangkal pemahaman keagamaannya. Masa si Kribo pernah menyamakan Asmaul Husna dengan Trinitas dan mendalilkan pelacur lebih ibadah di depan Tuhan karena melacur itu mencari makan. Kribo dan teman temannya gemar meneriakkan Kadrun kepada umat Islam. Persis seperti PKI dahulu menyerang umat dengan sebutan Kadal Gurun (Kadrun). Para buzzer dan penista agama itu lupa bahwa perilaku memberi status dan melecehkan itu sama saja dengan deklarasi bahwa dirinya adalah Qirdun atau monyet. Ingatlah ketika menyebut orang sebagai Kadrun anda adalah Qirdun. Allah mengutuk Yahudi menjadi Qirdun alias monyet karena mereka melanggar Syari\'at berebut ikan di hari Sabtu. Nah, baiknya para buzzer itu sadar bahwa melecehkan dan mempermainkan agama dan umat beragama adalah melanggar syari\'at. Dan kutukan masyarakat atas perilaku seperti itu adalah Qirdun. Monyet. \"Kuunuu qirodatan khoosi-iin\" Jadilah kalian kera-kera yang hina--QS Al Baqarah 65. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung, 8 Mei 2022
Istana Makin Terjepit dan Berantakan
Perpecahan di istana tidak bisa dibendung dan Presiden tidak mampu lagi untuk mengendalikan dan meredam, maka saat ini istana dalam keadaan tidak menentu. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SAAT ini situasi Istana terus mengalami goncangan pertengkaran perebutan pengaruh kekuasan antara Oligarki (Kapitalis), Komunis, dan Koalisi Partai Gemuk, semakin tajam. Sejak Joko Widodo naik tahta sebagai Presiden dengan sahamnya masing- masing, mereka merasa telah memiliki hak kendali istana dengan agenda keuntungan politik dan ekonomi dalam proses kelola negara, yang selama ini tidak disadari oleh Presiden pada saatnya akan membawa bencana, baik bagi diri Presiden dan kerusakan pada tata penyelenggara dan kelola negara. Presiden terlalu over confidence dengan segala kapasitas dan keterbatasannya, setelah merasa mampu mengendalikan TNI/Polri, akan terjaga dari segala bentuk gangguan yang akan terjadi. Jelas, itu benar-benar meremehkan dan mengabaikan bahwa mandat kekuasaannya adalah amanah rakyat. Arah politik luar negeri yang melenceng dan lebih tergantung kepada China adalah petaka awal terseret pada hutang yang tak terkendali. Janji-janji akan memperkuat ekonomi mandiri menguap karena terbuai dengan mudahnya mendapatkan uang pinjaman (hutang) yang makin tak terkendali. Pada saat bersamaan oligarki yang selama ini ditahan rezim sebelumnya tidak bisa masuk langsung ikut campur tangan mengatur kebijakan negara, dibuka pintu lebar-lebar masuk sampai membabat, menguasai, dan mengendalikan, bahkan dengan politik tangan besi merubah dan membuat UU sesuai dengan syahwat kepentingan kelompoknya. Kesempatan komunis untuk bangkit kembali telah diberikan nafas, ruang dan kesempatan bebas melakukan kongres lima tahunan menyusun langkah dan strategi bisa eksis kembali tanpa pengawasan sama sekali. Kader-kader PKI bebas lalu-lalang di istana, bahkan sudah bisa masuk pada semua instrumen kekuasaan, dan celakanya masuk pada internal TNI dan POLRI. Partai politik yang telah kering arah perjuangan dari basis nilai Pancasila dan UUD 45 - semua larut berpacu untuk mendapatkan pundi-pundi kekuasaan dan sampai terjadinya tragedi DPR hanya sebagai stempel pemerintah. Dendam kusumat Komunis kepada umat Islam memiliki peluang emas untuk melampiaskan dendamnya dan mereka diberi kekuasaan seperti tanpa batas oleh Presiden. Rentetan kejadian tersebut, semua kekuatan poskonya di Istana, sampailah pada puncak menjelang akhir masa jabatan kedua Presiden segera berakhir terjadilah keributan, semua berhitung arah politik dan ekonominya dari segala kemungkinan yang akan terjadi. Muncullah rekayasa perpanjangan masa jabatan Presiden dan/atau masa jabatan Presiden untuk tiga periode. Dengan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai “komandan” menjalankan proses politiknya. Datanglah tekanan dari China bahwa rekayasa di atas tidak boleh gagal. Karena kalau sampai gagal akan mendatangkan resiko politik dan ekonomi yang berbahaya. Rezim oligarki yang selama ini tampak tanpa hambatan menerjang apapun keinginannya selalu lancar, dan semua lawan politik yang menghalanginya langsung diambil, tangkap dan penjarakan. Tiba-tiba saja dikejutkan adanya perlawanan rakyat yang melakukan perlawanan. Pertengkaran di istana makin tajam, keretakan makin lebar setelah sebagian besar partai koalisi menolak perpanjangan masa jabatan/jabatan Presiden 3 periode. PDIP melihat gelagat kalau memaksakan diri akan terjadi revolusi dan perang saudara mengambil jarak dengan Presiden sekalipun selama ini diakui sebagai petugas partainya. Perpecahan di istana tidak bisa dibendung dan Presiden tidak mampu lagi untuk mengendalikan dan meredam, maka saat ini istana dalam keadaan tidak menentu. Akhirnya, tercium juga oleh media asing The Economist bahwa Jokowi tengah menghadapi resiko politik dan ekonomi yang disebutnya sebagai Twin Risk atau resiko kembar. Resiko politik yang disebutkan oleh The Economist, yaitu berasal dari kalangan internal. Partai pendukungnya yang menolak amandemen konstitusi tersebut yang memungkinkan dia untuk memperpanjang masa jabatannya. Media tersebut memperingatkan bahwa Jokowi bisa terancam dijatuhkan oleh rakyat. “Bila tidak hati-hati mengelolanya, The Economist memperingatkan Jokowi yang naik ke tampuk kekuasaan atas dukungan dari masyarakat di kelompok populis maka dia juga bisa dijatuhkan karena kemarahan rakyat yang dulu mendukungnya”. Politik istana terasa semakin, terjepit, terpecah dan berantakan. Kemana arah negara selanjutnya ini terpulang pada pemilik kekuasaan yaitu rakyat. Rekayasa mencegah agar tidak terjadinya revolusi semua sudah terlambat dan revolusi akan terjadi di Indonesia - sebagai kekuatan yang akan menyelamatkan Indonesia Kajian Merah Putih memberikan catatan bahwa tidak lebih dari enam bulan, kekuatan alam dan langit akan bertindak menghancurkan kezaliman yang selama ini terjadi di Indonesia. Dan Indonesia akan kembali damai, tenang, arah negara akan di kembalikan ke tujuan negara sesuai arah tujuan negara yang termuat dalam UUD 1945. (*)
BPH Migas Jamin Ketersediaan Bahan Bakar untuk Pemudik Saat Arus Balik
Jakarta, FNN - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjamin ketersediaan bahan bakar minyak untuk pemudik yang melakukan perjalanan arus balik Lebaran 2022. \"Stok bahan bakar minyak aman di seluruh Indonesia,\" kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu. Erika mengatakan pemerintah telah menyiapkan layanan pendukung, seperti tambahan mobil tangki, SPBU kantong, motoris, dan SPBU Modular Pertashop di jalan-jalan perlintasan mudik, jalur wisata, dan kawasan peristirahatan di jalan tol. BPH Migas mencatat ada lonjakan kenaikan permintaan bahan bakar minyak hingga 300 persen di SPBU yang berada di jalur tol wilayah Jawa Tengah. Dalam laporan posko nasional sektor ESDM per 5 Mei 2022, ketersediaan bensin RON 90 sebanyak 1,3 juta kiloliter dengan ketahanan selama 16 hari, RON 92 sebanyak 726 ribu kiloliter cukup untuk 36 hari, solar 1,9 juta kiloliter dengan ketahanan 21 hari. Sementara itu, kondisi stok elpiji sebesar 392.111 metrik ton dan penyaluran per hari 23.722 metrik ton dengan coverage days sekitar 16,53 hari, maka status elpiji aman. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pihaknya memantau ketersediaan bahan bakar secara daring melalui aplikasi Pertamina Integrated Enterprise Data and Center Command (PIEDCC). PIEDCC mengelola data secara terintegrasi dari hulu ke hilir selama 24 jam secara realtime, baik itu untuk BBM, gas hingga avtur. Tim PIEDCC juga melakukan analisa data menjadi informasi, mendeteksi data, anomali, menguji keandalan data serta menyusun executive summary dan rekomendasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. \"Secara umum stok dan penyaluran BBM saat ini dalam kondisi aman dan berjalan lancar. Pertamina menjamin seluruh layanan BBM, khususnya Solar, Pertalite, Pertamax, dan Avtur dalam kondisi normal,\" kata Nicke. (mth/Antara)
Jasa Marga Dukung Penerapan "One Way" dari SS Bawen hingga Tol Japek
Jakarta, FNN - Jasa Marga atas diskresi Kepolisian mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) dari KM 442 Simpang Susun (SS) Bawen Tol Semarang-Solo sampai dengan KM 28 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Jakarta dalam mendukung kelancaran arus balik Lebaran 2022.\"Atas diskresi Kepolisian, Jasa Marga mendukung pemberlakuan sejumlah rekayasa lalu lintas di Jalan Tol Jasa Marga Group sepanjang Semarang hingga Jakarta,\" ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Adapun pemberlakuan rekayasa lalu lintas tersebut antara lain pemberlakuan one way dari Km 442 Simpang Susun (SS) Bawen Jalan Tol Semarang-Solo sampai dengan Km 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta sejak pukul 16.30 WIB. Sebelumnya, one way diberlakukan hingga Km 3+500 Halim sejak pukul 07.00 WIB.Kemudian pemberlakuan contraflow dua lajur dari Km 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 03+500 Halim arah Jakarta pada pukul 16.30 WIB.Dengan titik akhir one way diperpendek hingga Km 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, maka saat ini pengguna jalan bisa mengakses Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek melalui akses sebelum titik akhir one way di Km 28 dimaksud, di antaranya Halim, Pondok Gede Barat, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, dan Cibitung.Bagi pengguna jalan yang melanjutkan perjalanan menuju Cikampek dapat keluar ke akses Cikarang Barat dan melanjutkan perjalanan melalui jalan non tol.Sementara itu, bagi pengguna jalan dari Jalan Tol JORR Seksi E, sudah bisa mengakses Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek dari arah Jatiasih maupun Rorotan melalui Simpang Susun (SS) Cikunir.\"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah timur yang terdampak one way arus balik. Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan,\" katanya.Pantau kondisi lalu lintas melalui CCTV real time di jalan tol melalui aplikasi Travoy. Informasi dan pelayanan lalu lintas dapat diakses melalui One Call Center 24 Jam Jasa Marga di nomor 14080. (mth/Antara)
POPULER
