ALL CATEGORY
Kapolri Perintahkan Jajaran Jaga Stabilitas Minyak Goreng
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada jajarannya untuk menyiapkan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan harga minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET).Perintah ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/990/V/RES 2.1/2022 yang dikeluarkan pada hari Jumat (20/5) yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri.\"Kapolri memerintahkan kepada jajaran mendorong pelaku usaha untuk melakukan percepatan distribusi minyak goreng curah, menjual margin yang ditentukan,\" kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Gatot Repli Handoko di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.Dikatakan pula bahwa pelaku usaha didorong menjual minyak goreng dengan margin yang ditentukan guna pastikan pengecer dapat menjual sesuai dengan HET sebesar Rp14 ribu per liter atau Rp15 ribu per kg.Jajaran Polri juga diperintahkan buat laporan setiap kendala yang dihadapi dalam distribusi dan penjualan minyak goreng di wilayah.Selain itu, melakukan komunikasi dengan pelaku usaha makanan dan minuman untuk ikut berperan membantu distribusi minyak goreng curah melalui jaringan distribusi ke masyarakat.Kapolri juga memerintahkan kepada jajarannya melakukan pengecekan secara intensif dan pendataan pada seluruh pasar tradisional atau titik penjualan mengenai ketersediaan minyak goreng curah, distribusi, dan harga penjualan pada konsumen akhir harga penjualan, yaitu masyarakat, usaha mikro dan kecil.\"Melakukan pengawasan secara ketat terhadap penjualan minyak goreng curah di atas HET dan praktik penetapan harga (price fixing) yang membuat harga di atas HET,\" katanya.Instruksi terakhir, yakni memerintahkan jajaran Polri melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pungutan liar atau premanisme yang dapat mengganggu jalur distribusi sehingga berpengaruh pada peningkatan harga penjualan minyak goreng curah di pasaran.Pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng karena pasokan dan harga minyak goreng curah kembali stabil. (mth/Antara)
Chelsie dan Ummi Sumbang Emas Terakhir dari Cabang Catur SEA Games
Jakarta, FNN - WIM Chelsie Monica Ignesias Sihite dan WIM Ummi Fisabilillah mempersembahkan medali emas terakhir bagi Indonesia dari cabang catur SEA Games 2021 setelah menjadi yang terbaik dalam nomor catur kilat beregu putri yang berlangsung di Quang Ninh Exhibition Center, Vietnam, Sabtu.Kepastian Chelsie dan Ummi merebut emas ditentukan pada babak keempat atau babak terakhir ketika mereka menambah 1,5 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Malaysia.Satu poin disumbangkan Ummi yang menang atas WIM Puteri Munajjah Az-Zahraa Azhar dan tambahan 0,5 poin dari permainan remis Chelsie dengan WFMPuteri Rifqah Fahada Azhar.Dengan tambahan 1,5 poin itu, total poin yang dikumpulkan duet putri Indonesia menjadi 6,0 dari 4 babak. Mereka unggul satu poin dari tim Filipina yang harus puas dengan medali perak.Kunci keberhasilan Ummi dan Chelsie meraih medali emas terjadi pada babak pertama dan kedua ketika menghadapi dua saingan terberat yakni Filipina dan Vietnam.Pada babak pertama melawan unggulan utama Filipina, Ummi bermain bagus sehingga bisa mengambil poin berkat kemenangan atas WFM Shania Mae Mendoza.Kemenangan Ummi itu membuat skor Indonesia dan Filipina imbang 1 - 1 setelah Chelsie Monica Ignesias dikalahkan WGM Janelle Mae Frayna.Pada babak kedua, Ummi kembali bermain gemilang dengan merebut poin penuh berkat kemenangannya atas WGM Thi Mai Hung Nguyen. Ditambah hasil remis Chelsie dengan IM Le Thao Nguyen Pham, maka Indonesia unggul 1,5 - 0,5 dari tuan rumah.Pada babak ketiga, Chelsea dan Ummi tanpa kesulitan melumat tim lemah Thailand untuk meraup poin sempurna 2.Dengan kemenangan tersebut, tim catur Indonesia memenuhi target yang sebelumnya dicanangkan yakni 3 medali emas atau satu emas lebih banyak dari pencapaian SEA Games 2019.Sementara itu, bagi Ummi, ajang SEA Games di Vietnam ini benar-benar membawa berkah. Ia menjadi satu-satunya pecatur Indonesia yang meraih dua medali emas. Sebelumnya Ummi mempersembahkan medali emas di nomor beregu putri catur cepat bersama IM Medina Warda Aulia.Di nomor regu catur kilat putra, GM Susanto Megaranto dan IM Muhammad Lutfi Ali menambah satu perbendaharaan medali perak untuk Indonesia, sehingga secara keseluruhan tim catur Indonesia meraup 3 emas, 4 perak, dan 2 perunggu.Emas sebelumnya dipersembahkan pada nomor catur standar melalui WIM Dewi AA Citra dan pada nomor Catur cepat beregu putri melalui Medina dan Ummi.Dengan demikian ketiga medali emas kontingen Indonesia dipersembahkan oleh para pecatur putri.Tim catur juga sudah menyumbangkan 3 perak melalui IM Irene Kharisma Sukandar pada nomor standar putri, IM Mohamad Ervan pada standar putra, dan Susanto dan M. Lufti pada beregu catur kilat putra. Adapun 2 perunggu dipersembahkan GM Susanto Megaranto pada nomor catur cepat perseorangan putra serta melalui GM Novendra Priasmoro IM Yoseph Theolifus Taher pada nomor beregu catur cepat putra. (mth/Antara)
Zelenskyy Usulkan Kesepakatan Resmi Ihwal Ganti Rugi dari Rusia
London, FNN - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Jumat (20/5) mengusulkan kesepakatan resmi dengan sekutu-sekutu negara itu untuk memastikan Rusia membayar kompensasi atas kerusakan yang disebabkan pasukannya selama perang.Zelenskiy, yang menyatakan Rusia berusaha menghancurkan sebanyak mungkin infrastruktur Ukraina, mengatakan kesepakatan seperti itu akan menunjukkan kepada negara-negara yang merencanakan tindakan agresif bahwa mereka harus menanggung konsekuensi atas tindakan mereka.\"Kami mengundang negara-negara mitra untuk menandatangani perjanjian multilateral dan membuat mekanisme yang memastikan bahwa setiap orang yang menderita akibat tindakan Rusia dapat menerima kompensasi untuk semua kerugian yang dialami,\" katanya dalam pidato video.Zelenskyy mengatakan bahwa di bawah kesepakatan seperti itu dana dan properti Rusia di negara-negara penandatangan akan disita. Dana dan properti tersebut kemudian akan diarahkan ke dana kompensasi khusus.\"Itu akan adil. Dan Rusia akan merasakan bobot setiap rudal, setiap bom, setiap peluru yang ditembakkan ke kita,\" katanya.Kanada bulan lalu mengatakan akan mengubah undang-undang sanksinya untuk memungkinkan aset asing yang disita dan diberi sanksi untuk didistribusikan kembali sebagai kompensasi kepada para korban atau untuk membantu membangun kembali negara asing dari perang. (mth/Antara)
Sinyal Jokowi Turun?
Konon, sebelum ada tuntutan mundur dari masyarakat, sebenanya Jokowi pernah berniat mundur. Bahkan, sudah membuat surat pengunduran diri. Namun, Luhut minta untuk batalkan niat tersebut. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN SECARA mengejutkan, tiba-tiba putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang juga Walikota Solo membenarkan bahwa ayah dan ibunya sudah mulai mengemasi isi kediaman Istana Negara dan mengirim menggunakan kurir ke Sumber Banjarsari, Kota Solo. Apakah pengiriman barang miliknya itu adalah sinyal Jokowi segera turun dari jabatan Presiden RI seperti halnya Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dipaksa lengser karena demo besar-besaran? Gibran hanya menjawab, pengiriman barang ke kampung halaman Jokowi tersebut adalah hal yang wajar. Sebab, ayahnya akan habis masa jabatannya sebagai Presiden RI, meski sebenarnya masih 2,5 tahun lagi. Sikon politik yang masih tidak pasti sekarang inilah yang membuat Jokowi segera boyongan. “Kalau boyongan, sebenarnya sudah dilakukan sejak awal 2022 lalu menyusul banyaknya demo di mana-mana,” ujar sebuah sumber yang dekat dengan Istana. Karena ketidakpastian kondisi politik saat ini, sehingga kalau harus keluar Istana, maka Jokowi dapat keluar dengan cepat dan barang-barang pribadi miliknya aman. “Jangan sampai seperti saat Gus Dur dulu. Banyak barang pribadi beliau yang hilang,” lanjutnya. Kabar lain menyebutkan, sejak maraknya demo-demo yang menuntut agar Jokowi mundur, Ibu Negara Iriana, merasa ketakutan. Sehingga, dia sering pulang kampung dan menenangkan diri di Solo. Tampaknya Ibu Iriana nyaman dan merasa aman tinggal di Solo ketimbang di Jakarta, meski komponen rakyat Solo Raya melakukan demo untuk meminta Jokowi segera turun dari jabatannya. Dalam mimbar bebas rakyat Solo Raya meminta Jokowi segera turun karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu salah mengelola bangsa, sehingga rakyat semakin sengsara (bantuan tunai itu bukan penyelesaian masalah). “Aset bangsa tergadaikan, kekayaan alam dikuasai segelintir manusia, hukum tebang pilih, perusahaan negara terpuruk untuk menghasilkan pendapatan bangsa, harga diri bangsa jatuh dititik terendah,” kata mereka. Juga, “Himpitan ekonomi masyarakat semakin mencekik leher, merajalelanya penista agama, keharmonisan antar agama tercabik-cabik, adu domba antar agama, masyarakat dan ormas,” lanjut mereka dalam rilisnya. Menurut aktivis Solo, Ahmad Daroji, mimbar bebas yang diadakan Jum’at (20/5/2022) meminta Presiden Jokowi segera turun dari jabatan. “Jokowi tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa lebih baik,” jelasnya. Desakan supaya Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden memang sudah menggema di seantero Nusantara. Rencana reshuffle kabinet akhirnya dibatalkan setelah beberapa diantara yang dicalonkan tak ada yang bersedia mengisi jabatan menteri. Sebelumnya memang ada rencana untuk reshuffle beberapa menteri, namun karena tidak ada yang bersedia maka rencana itu dibatalkan. Apalagi, rumor yang beredar di sekitar Istana, Jokowi diberi waktu hingga Juli 2022 supaya mundur dari jabatannya. Jika benar rumor yang beredar di sekitar Istana itu, maka boyongan barang milik Jokowi menjadi salah satu indikasi, bahwa Jokowi memang benar-benar akan meninggalkan Istana Negara. Apalagi, jauh sebelumnya juga beredar kabar, didapat dari putrinya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, segera memilih pensiun dan meletakkan seluruh jabatannya lalu tinggal di luar negeri beredar masif di media sosial. Info tersebut tentu saja tidak bisa serta merta bisa dipercaya, kecuali keluar dari mulut Luhut sendiri. Jika benar demikian, ini juga sebagai sinyal bahwa Luhut sudah tidak bersedia lagi sebagai “Presiden Bayangan”. Apalagi, posisi Luhut yang menjadi common enemy rakyat, khususnya umat Islam tidak bisa dinafikan dari stigma pejabat negara dengan kekuasaannya melebihi peran Presiden Jokowi sendiri. Sebagai “Komandan” Oligarki, jika benar Luhut akan menanggalkan semua jabatannya, berarti Jokowi sudah benar-benar sudah ditinggalkan Oligarki yang selama ini, konon, yang menyokong dirinya. Karena merasa bakal ditinggalkan Oligarki – lewat Luhut – itulah bisa jadi, akhirnya Jokowi memang harus meninggalkan Istana juga. Sebab, penopang utama utamanya sudah tidak sanggup lagi menyokong Jokowi. Sementara itu, sebagai “Petugas Partai” dari PDIP, sejauh ini tampaknya PDIP juga mulai menjauhi dan meninggalkan Jokowi. Sehingga, Jokowi sekarang ini merasa “sendirian” jadinya. Tidak ada lagi kawan lamanya. Apalagi, beberapa menterinya lebih sibuk kampanya untuk maju Pilpres 2024. Meski sudah “ditegur” Presiden Jokowi, toh mereka masih tetap memasarkan dirinya sebagai Capres yang layak untuk menggantikan Jokowi. Desakan untuk mundur kepada Jokowi memang cukup kuat. Jokowi dianggap gagal menunaikan amanah sebagai Presiden untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negara. Bahkan, dia dinilai justru sebagai sumber dari masalah itu sendiri. Pembelahan masyarakat bernuansa SARA terkesan dibiarkan begitu saja oleh Presiden Jokowi. Dia hanya mengejar investasi asing, terutama asal China dan membuka pintu lebar-lebar untuk TKA China hingga jumlahnya jutaan. Praktis, sebagian lahan kerja pada akhirnya juga dikuasai TKA China sebagai konsekuensi dari investasi yang ditanamkan China di Indonesia. China telah mengekspor warganya untuk cari makan dan hidup di Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Kepala BIN Sutiyoso ketika memberikan sambutan dalam silaturahmi Tokoh dan Ulama DKI di Jakarta Islamic Center (JIC) mengingatkan adanya ancaman TKA China itu. “Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita, karena kita ini mayoritas, jangan sampai suatu saat kita ini tersisih,” kata Sutioso, Rabu (18/5/2022). Bang Yos merasa miris dengan banyaknya TKA yang datang ke Indonesia. “Saya miris kok banyak sekali pekerja asing datang, kalau dia investor bawa duit ya silakan, kalau tenaga ahli silakan, tenaga ahli itu dua atau tiga, bukan ribuan,” jelasnya. Purnawirawan Letnan Jenderal TNI itu menilai bahwa ribuan pekerja asing itu tidak akan pulang ke negeri asalnya. “Jadi kita harus waspada, saya jamin orang itu gak akan pulang ke negaranya,” kata Bang Yos. Menurutnya, banyak di negara di dunia sudah kemasukan etnis Tionghoa. “Alhamdulillah saya sudah kunjungi 50 negara lebih, tidak ada negara yang bebas dari etnis Tionghoa, semua ada,” ungkapnya. “Yang paling dekat adalah Singapura, perdana menteri pertama orang Melayu, sekarang sudah tidak ada lagi. Lihatlah Malaysia sudah beberapa departemen dipimpin etnis ini,” tambah Bang Yos. Deportasi terhadap Ustadz Abdul Somad (UAS) telah memberi bukti Singapura itu masih Islamphobia. Sikap pemerintah Indonesia atas perlakuan pada salah satu warganya ini malah terkesan sebagai “jubir” Singapura. Jelas, itu menunjukkan tidak ada wibawa lagi pada pemerintahan Indonesia. Dari kondisi di luar negeri tersebut, seharusnya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia. Belum lagi, kewajiban bayar hutang yang sudah mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun. Sebenarnya, banyaknya hutang ini juga menjadi beban pikiran Jokowi. Apalagi harus memulihkan ekonomi yang sudah carut-marut. Makanya, sebelumnya ada kabar, Jokowi pernah ingin mundur. Karena tidak sanggup untuk mengembalikan kondisi ekonomi sebelum menjabat Presiden. Jika dia harus melanjutkan hingga 2024, jelas tidak akan sanggup lagi. Konon, sebelum ada tuntutan mundur dari masyarakat, sebenarnya Jokowi pernah berniat mundur. Bahkan, sudah membuat surat pengunduran diri. Namun, Luhut minta untuk batalkan niat tersebut. Jadi, boyongan barang-barang miliknya dari Istana itu menjadi indikasi jika Jokowi benar-benar akan “turun” sebelum 2024. (*)
Triumvirat Perubahan
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TENTU ini bukan soal triumvirat akibat terjadinya kekosongan kekuasaan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden tidak menjabat lagi baik karena mundur atau dimundurkan. Konstitusi mengatur Menlu, Mendagri, dan Menhankam menjabat sebagai triumvirat itu. Prabowo Subianto, Tito Karnavian, dan Retno Marsudi adalah triumvirat status quo. Akan tetapi ini lebih fundamental daripada hal di atas yakni triumvirat perubahan. Ada tiga nama yang bisa disebutkan yaitu Anies Baswedan, Rizal Ramli dan LaNyalla Mattalitti. Ketiganya cocok jika menjadi Presiden RI Masih-masing memiliki karakter dan track record sendiri-sendiri yang tentunya menjadi modal bagi perubahan politik dimaksud. Anies Baswedan Gubernur DKI yang pantas menuju Istana. Pengalaman akademik, birokrasi, dan pergaulan internasional mumpuni. Berprestasi dengan sebaran dukungan yang memadai. Pembuktian perubahan diawali dengan mengubah DKI dalam rangka mengubah negeri. Rizal Ramli Doktor ekonomi bereputasi. Mantan Menko, kaya dengan gagasan terobosan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang berspektrum perbaikan politik, hukum dan budaya. Berani mengkritisi kebijakan Jokowi yang menurutnya tidak mandiri. Karut marut negeri harus segera diakhiri dengan menggairahkan pembasmian korupsi. LaNyalla Mattalitti, Ketua DPD yang melejit karena langkah gesit meningkatkan fungsi DPD sebagai kamar penting MPR. Siap mengubah tatanan yang semakin dikendalikan oligarki. Menjadi tempat pengaduan atas peminggiran kedaulatan rakyat. Berjuang di ranah keumatan agar terhapus Islamophobia. LaNyalla rasanya terus menyala dan menyalak. Triumvirat perubahan ini akan berpeluang berkiprah menentukan jika semakin menguat gelombang rakyat untuk mendorong rezim selesai tahun 2024, bahkan sebelumnya. Aksi-aksi di berbagai belahan tempat sudah berslogan Jokowi mundur atau turun. Artinya semangat rakyat adalah perubahan. Ada rasa jenuh, jengkel dan putus harapan kepada status quo dan kepanjangan tangannya. Ketika Mahfud MD menyatakan butuh figur kuat untuk mengubah keadaan yang sudah tahap kudeta jika terjadi di Amerika Latin ini, maka tiga nama tersebut relatif layak. Jika dibutuhkan figur berlatar belakang militer, nama Jenderal Purn Gatot Nurmantyo juga bereputasi, berintegritas dan berorientasi pada perubahan. Patut menjadi pertimbangan dan dukungan serius pula. Pertarungan politik aktual adalah antara status quo dan perubahan. Untuk itu perlu representasi karakter dari figur-figur yang turut berkompetisi. Pasca Jokowi adalah momen pilihan strategis. Presidential threshold 20 % yang bertentangan dengan demokrasi dan penghormatan atas kedaulatan rakyat harus diubah agar kompetisi semakin seru dan sehat. Bangsa ini tidak boleh dibiarkan membusuk karena nafsu pemimpin yang serakah dan hanya mementingkan diri dan kelompoknya. Oligarki kaum penjajah harus dihancurkan. Kemerdekaan adalah absolut untuk memenuhi harapan para pendiri negeri dan aturan konstitusi. Penghianat harus dienyahkan dan ditenggelamkan. Diawali oleh triumvirat perubahan dan para pendukung perubahan itu. Rakyat pasti mengawal dan akan membersamai. Bandung, 21 Mei 2022
Jubir Presiden Gus Dur; Kepala Negara Saja Tidak Dihormati, Apalagi Warganya
Jakarta, FNN - Buntut deportasi yang dilakukan Singapura terhadap Ustad Abdul Somad terus berlanjut. Di berbagai daerah muncul desakan Ganyang Singapura. Negara seperti tak ada harganya, padahal dulu Presiden Gus Dur pernah marah terhadap Perdana Menteri Singapura Lee Kwan Yeuw yang menuduh Indonesia sarang teroris. Juru bicara Presiden Gus Dur, Adhie Massardi merasa miris melihat nasib bangsa Indonesia tidak dihargai di mata internasional. Dari sisi ketatanegaraan, kata Adhie Singapura itu baik-baik saja. Masyarakat nya baik-baik saja, menghormati bangsa Indonesia. Diakui Adhie bahwa sejak Pak Harto lengser, Singapura berubah sikap terhadap Indonesia. \"Mereka merendahkan masyarakat Indonesia seakan tidak punya pemimpin yang disegani dunia luar. Ibarat rumah tangga, kalau anak-anaknya tidak diurus oleh orang tuanya, maka tidak akan dihargai oleh para tetangga,\" paparnya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Sabtu, 21 Mei 2022. Menurut Adhie, faktanya memang pemimpin kita tidak memperhatikan rakyatnya. \"Demikian juga Presiden Joko Widodo tidak dihargai negara lain, ngapain juga menghargai rakyatnya,\" tegasnya. Diakui Adhie, Singapura memang punya masalah kompleks dengan hubungan ketatanegaraan. Pihaknya dulu sering mendapat laporan bahwa ilegal logging, ilegal oil, semua barang selundupan itu ditampung Singapura. Semua itu akhirnya dihentikan oleh Gus Dur. Akhirnya aparat negara Singapura kontak dirinya, yang menyatakan keberatan dituduh sebagai penadah barang barang itu. Barang barang itu dianggap legal, dan proses legalisasinya di tengah laut. Gus Dur akhirnya turun tangan dan mengawasi praktek-praktek semacam itu. Legalisasi di tengah laut itu akal-akalan dan ilegal. Singapura juga dianggap sebagai negara penampung koruptor. Adhie juga menegaskan bahwa ada ide Gus Dur untuk membentuk organisasi semacam ASEAN, tapi ASEAN bagian belakang yang terdiri dari Solomon, Timor Leste, Papua Nugini, dan lainnya semacam ASEANnya Asia Pacifik di kawasan Oceania. Gagasan ini ditolak oleh Lee Kwan Yeuw. \"Marahlah Gus Dur. Gus Dur menilai Lee sedang mempengaruhi negara lain supaya menolak juga Adhie menduga mungkin Singapura khawatir kalah pengaruhnya di Asia Pacifik anjlok. Setelah Gua Dur lengser tahun 2002 setelah Indonesia heboh soal teroris dalam peristiwa 911, Indonesia dituduh sarang teroris. \"Wajar kalau Gua Dur marah karena Gua Dur pemimpin umat Islam moderat terbesar di Indonesia. Lalau Gus Dur bilang kalau mau bikin ribut, ayo ribut,\" paparnya. Adhie menambahkan bahwa dulu juga ada teroris dari seberang yakni Azahari dan Noordin M Top, itu situasi ketika Singapura dan Malaysia sedang mengembangkan industri pariwisata, Adhie menduga dua teroris itu sengaja dikirim ke Indonesia dalam rangka proyek di Singapura dan Malaysia tersebut. \"Siapa yang kirim? Kita sebetulnya tahu. Tapi karena kami sudah lengser, kami tidak bisa protes dan hanya bisa menonton. Hanya saja kenapa pemerintah yang sah tidak melakukan langkah-langkah preventif terhadap operasi teroris dari negeri seberang,\" tegasnya. Adhie bersaksi bahwa Gua Dur kalau menyangkut negara, dia akan keras terhadap luar. Contoh ada TKW di Arab Saudi yang mau dieksekusi, Gua Dur langsung bicara. Akhirnya ada yang ditunda atau dibatalkan, padahal waktu itu Gus Dur sudah tidak menjabat. \"Kalau urusan rakyat, apapun harus dibela dulu. Salah atau benar itu urusan belakang. Bapak sebagai orang tua dari rakyatnya, Gus Dur harus bertindak dulu. Itulah sikap Gus Dur terhadap negara dan rakyatnya,\" paparnya Demikian juga soal pengelolaan sumber daya alam, kalau kontrak kontraknya penuh KKN, Gus Dur tegas menolak. \"Kalau pemerintah sekarang, jangankan terhadap rakyatnya, terhadap kekayaan alam saja tidak sensitif. Contoh terbaru, bagaimana sawit itu punya sendiri tapi pemerintah bertekuk lutut pada taipan,\" tegasnya \"Yang saya tidak habis pikir kenapa ada gerakan Islamopobia di Indonesia, padahal kita negara mayoritas muslim. Orang orang yang melontarkan kebencian terhadap Islam ternyata muslim juga,\" tegasnya. Adhie mengaku baru sadar ketika muncul kasus UAS, kenapa baru muncul seolah olah Islamopobia, padahal Singapura tidak phobia terhadap agama apapun. \"Singapura tidak phobia terhadap Islam. Ini persoalan dalam negeri Indonesia. Masyarakat selalu disibukkan oleh urusan agama lalu melupakan kegagalan kegagalan pemerintah yang makin parah,\" tegasnya. Apalagi lanjut Adhie, sehari sebelum penangkapan UAS, ada penangkapan Lin Che Wei, lalu kemudian beritanya hilang. Kita tahu Lin Che Wei bagian dari mafia minyak goreng. \"Siapa yang bermain kita paham, cuma karena kita tidak berada di dalam struktur ketatanegaraan, ya kita hanya bisa mengungkapkan temuan dan kecurigaan itu,\" paparnya. Munculnya Islamopobia yang terstruktur, sistematis dan masif ini dimulai sejak pemilihan gubernur DKI sampai hari ini. Umat Islam dibikin gaduh. Selama kurun waktu itulah sumber daya alam dieksploitasi secara gila gilaan. Hukum diperalat untuk memudahkan penguasaan sumber daya alam oleh oligarki,\" pungkasnya. (Ida, sws)
Keretakan Kabinet Jokowi Makin Nyata
HARI-HARI belakangan, posisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin tertekan dan terjepit. Di satu sisi tekanan dari rakyat melalui aksi demo terus terjadi, sedangkan di sisi lain, kabinetnya semakin tidak kompak, dan semakin retak. Sebagian menterinya sudah meninggalkan tugas dan lebih fokus mengurusi partai dan bisnis masing-masing. Sebagian sibuk urusan Capres/Cawapres (Calon Presiden/Calon Wakil Presiden). Sisa pemerintahan Jokowi yang sekitar dua tahun lagi, sudah mulai lumpuh. Arahannya sudah sering tidaj digubris. Buktinya, Jokowi yang petugas partai itu sudah berkali-kali memarahi menterinya. Tidak hanya demo yang terus terjadi dan menteri yang mulai meninggalkan tugas, tetapi para pengusaha pun sudah siap-siap menjaga jarak dengannya. Sejumlah pengusaha yang menjadi pendukung Jokowi yang disebut kelompok oligargi pun sudah ada yang balik badan. Mereka sudah membaca tanda-tanda keretakan kabinet yang terjadi. Mereka mulai mencari aman, dan merapat ke beberapa calon presiden yang muncul ke permukaan. Hal yang wajar dilakukan pengusaha, seperti halnya terjadi menjelang berakhirnya periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Mereka mencari aman. Kalkulasi tidak selamanya mereka tujukan ke bisnisnya. Kalkulasi politik pun mereka kedepankan, terutama saat-saat menjelang pergantian pemimpin nasional. Kabinet Jokowi retak, itu fakta yang terjadi. Yang jelas-jelas terlihat adalah pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu oleh Golkar, PPP dan PAN. Dengan demikian sekarang ada koalisi dalam koalisi. Ada koalisi tandingan. Ada dugaan pembentukan koalisi itu atas restu Jokowi. Jika itu benar, berarti Jokowi mempermalukan diri sendiri. Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa adalah menteri Jokowi yang dipastikan melaporkan pembentukan koalisi itu dari awal. Jika keduanya tidak melapor, berarti mereka kelanggar etika dalam kabinet. Etika itu berupa kepatuhan pada seluruh kebijakan presiden. Jika tidak patuh, ya harus keluar dan menanggalkan jabatan sebagai menteri. Airlangga adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Suharso Monoarfa adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Koalisi tiga partai itu merupakan keretakan kabinet Jokowi yang tersurat. Sedangkan yang tersirat cukup banyak. Artinya, banyak menteri yang sudah tidak sejalan dengan Jokowi, tetapi tidak mau atau berani mundur karena tersandera masalah. Ada juga menteri yang tersinggung karena tugasnya dicaplok oleh Luhut Binsar Panjaitan, atas penunjukan Jokowi. Para menteri yang tugasnya dicaplok itu memiliki nurani dan perasaan. Hanya saja karena bawahan Jokowi dan semua visi dan misi ada di presiden, mereka menumpahkan kekesalan itu dalam hati. Sesekali, para menteri yang tugasnya dicaplok Luhut itu saling curhat (curahan hati) atau saling menyampaikan keluh-kesah. Tetapi, tidak berani menyampaikan protes kepada Jokowi, apalagi membukanya kepada rakyat lewat media. Kabinet Jokowi retak. Itu bukan isapan jempol. Sebab, selain membentuk koalisi baru dan sakit hati tugasnya dicaplok Luhut, ada juga menteri yang asyik dengan bisnisnya. Ada juga menteri yang asyik mengùrus partainya. Walaupun tidak semua yang menjadi menteri Jokowi Ketum Partai, tetapi koalisinya menempatkan orang-orang partai atau petinggi partai di kabinet. Penempatan petinggi partai di kabinet tidak gratis dari induknya. Tidak ada makan siang gratis. Ada beban politis, moral dan materi yang mereka tanggung ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masing-masing. Oleh karena itu, tidak asing terdengar jika proyek-peoyek di sejumlah kementerian jatuh ke tangan pengusaha yang ada hubungannya dengan partai asal menteri di kementerian tersebut. Ya, kolusi partai dengan penguasa. Coba cek kasus korupsi dana bansos (bantuan sosial) di Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjerat Juliari Batubara saat menjabat Menteri Sosial. Beritanya, ada dugaan proyek itu jatuh ke anggota DPR RI dari PDIP. Meski, hal itu dibantah dan belum ada bukti hukumnya. Yang jelas dan pasti ketika ditangkap, Juliari Batubara adalah Wakil Bendahara Umum PDIP. Kita menunggu akhir dari retaknya kabinet tersebut. Adakah menteri yang secara jantan mundur dari jabatannya demi rakyat atau dimundurkan Jokowi? Penggembosan dari dalam itu penting guna mempercepat jatuhnya pemerintahan Jokowi. Seperti halnya yang dilakukan Ginandjar dan kawan-kawan yang mundur sebagai menteri Presiden Soeharto yang kemudian salah satu penyebab lengsernya Orde Baru yang sudah berkuasa 32 tahun. (*)
Ganti Orang, Ganti Orang-orangan, Ganti Sistem
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan BONEKA sawah pengusir burung dalam bahasa Betawi disebut orang-orangan sawah. Kerangka bambu persis ragam hias gua dalam photo, tinggal pakai baju saja, dan bertudung. Orang-orangan sawah awet, tak diganti-ganti. Dihitung dengan periodisasi bisa sampai tiga periode baru diganti. Ganti orang bukan satu-satunya fokus dalam perubahan politik. Kerusakan orang lebih akibat sistem, dari pada sifat yang go bersangkutan van huis uit, dari sononya. Perubahan politik dalam istilah pendemo Solo: Revolusi Konstitusi. Kalau cuma ganti orang berarti cuma ganti gaya pencitraan. Proyek pembangunan dibikin se-ingat-ingatnya. Orang yang mau muncul juga sama, tak memunculkan pandangan visioner tentang negara dan bangsa. Apalagi konsep. Paling-paling cuma omong, Kalau \'tu bapak jatuh, Indonesia bakal sip dah. Apalagi gua yang ganti\'in. Asyik. Sistem yang diberlakukan sekarang tidak memberikan landasan untuk perencanaan pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan. Indonesia memerlukan GBHN. Sejauh ini pemilihan Presiden empirik berubah jadi adu citra dan adu fulus. UUD 45 asli kalau mau diberlakukan lagi perlu addendum untuk batasi masa jabatan Presiden, dan perbaikan pasal 33 agar Indonesia ajust dengan econ modern. Kalau hidden debt yang banyak menjerat negara terbelakang, konon termasuk Indonesia, bukan ekonomi modern, tapi lintah darat. Rekrutmen politik jelas perlu dirombak total. Politik itu profesi yang mengandung elemen keilmuan dan pengetahuan, empiris, dan seni. Menjadi politicien itu tak mudah. Kalau dalam istilah era Orde Lama, kebanyakan yang kiprah di era reformasi bukan politicien tapi pekarja politik tapi tak ikut May Day. Tak perlu diherankan kalau kondisi pollitik dan econ yang memburuk ini bikin sementara orang mengharap Emak-emak yang paling bekend berhadlir: Mak Zul. (RSaidi)
Tugas Dewan Pers Makin Berat Menghadapi Tahun Politik
Jakarta, FNN - Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.Phil., MA, CBE terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022-2025. Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menggantikan Mohammad Nuh. Acara serah-terima jabatan anggota Dewan Pers digelar Rabu (18/05) di Hotel Aryaduta, Jl Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat. Keputusan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Pers tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor 14/M Tahun 2022. Azyumardi Azra bukan orang baru di bidang pers. Dulu saat kuliah, ia menjadi pengurus IPMI (ikatan pers mahasiswa Indonesia) dan setelah itu menjadi wartawan Majalah Panji Masyarakat. Azyumardi mengaku tugas Dewan Pers makin berat di tengah shifting media dan tahun politik 2024. \"Masih banyak mediia online yang tidak menjalankan fungsi pers dengan baik. Ada media yang dipakai untuk meminta uang, tidak kredibel dan banyak perusahaan pers yang mengabaikan kesejahteraan jurnalis,\" katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Jumat, 20 Mei 2022. Azyumardi juga menyebut bahwa di era digitalisasi media, peran citizen journalism atau jurnalisme warga sangat membantu tugas pers \"Citizen journalism sangat membantu dalam menyebarkan informasi secara cepat. Begitu ada kejadian ada saja warga yang melaporkan baik dalam bentuk tulisan maupun, foto atau video. Media bisa memperkaya tulisan melalui sambungan telepon atas laporan citizen journalism tersebut,\" paparnya. Azyumardi menyarankan agar ke depan masyarakat pers harus merangkul citizen journalism karena media kini harus semakin ramping akibat dari perkembangan teknologi. Azyumardi juga menyoroti perubahan perilaku pembaca di era sekarang. \"Oleh karena itu, di Dewan Pers yang juga menjadi perhatian adalah meningkatkan literasi di new era of journalism di tengah digitalisasi dan perubahan perilaku pembaca,\" tegasnya. Hal lain yang menjadi perhatian Azyumardi adalah genarasi milenial yang sudah tidak membaca koran atau majalah serta tidak menonton tv. Ia mengaku punya 4 anak milenial yang ternyata tidak satu pun baca koran atau nonton tv. \"Disodor-sodorkan juga gak mau baca. Jadi ada shifting, oleh karena itu ada peningkatan dengan melakukan literasi media yang harus kita sosialisasi kan kepada generasi muda. Yang kita khawatirkan kalau mereka hanya mengakses K-Pop,\" tegasnya. Terakhir, Azyumardi menegaskan bahwa tantangan ke depan makin berat menghadapi tahun politik. \"Tugas Dewan Pers makin berat di tahun Pemilu. Sejak sekarang saja sudah ramai, diam diam seperti sekam penjabat gubernur, bupati, diangkat semaunya saja oleh Kemendagri, dipilih semaunya oleh presiden tidak melibatkan publik, tidak jelas, tidak ada proses transparan. Ini berbahaya. Ini harus kita kawal, bukan hanya secara internal membangun pers yang lebih kuat, tetapi juga menjamin bagaimana pers kita bisa memperkuat menjaga kohesi sosial di tengah perubahan politik yang luar biasa,\" paparnya. Azyumardi mengaku tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan dari masyarakat dan insan pers. \"Saya berharap dukungan dari masyarakat media pada umumnya, termasuk dari FNN ini,\" pungkasnya. (Ida, sws)
Produksi Senjata Api di AS Naik Tiga Kali Lipat Sejak 2000
New York City, FNN - Amerika Serikat (AS) sedang mengalami ledakan pembelian senjata besar-besaran yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda di saat jumlah tahunan senjata api yang diproduksi meningkat hampir tiga kali lipat sejak 2000, dan melonjak drastis dalam tiga tahun terakhir, menurut perhitungan komprehensif pertama federal terhadap perdagangan senjata dalam dua dekade.Data yang dirilis oleh Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF) pada Selasa (17/5) itu \"memberikan gambaran statistik yang jelas akan sebuah negara yang mempersenjatai diri secara penuh. Para pembeli diuntungkan oleh pelonggaran pembatasan terkait senjata api oleh Mahkamah Agung, Kongres, dan badan legislatif negara bagian yang dikuasai oleh Partai Republik,\" demikian dilaporkan The New York Times.Data tersebut mendokumentasikan peralihan drastis pada permintaan konsumen di kalangan pemilik senjata api dengan implikasi politik, budaya, dan komersial yang besar. Sejak 2009, pistol semiotomatis tipe Glock, yang dibeli untuk perlindungan pribadi, mulai terjual lebih banyak dibandingkan senapan yang biasanya digunakan untuk berburu, menurut laporan itu.Dalam dokumen setebal 306 halaman itu, tercantum pula data lain yang dianggap meresahkan oleh para penegak hukum, menurut laporan itu, seraya menyebutkan bahwa pihak kepolisian menyita 19.344 senjata api produksi pribadi, senjata rakitan rumahan tak terlacak yang dikenal dengan sebutan \"senjata hantu\", pada 2021, naik 10 kali lipat sejak 2016.Data yang dirilis pada Selasa itu mengungkap sebuah industri yang tengah mengalami peningkatan, dengan produksi senjata domestik tahunan naik dari 3,9 juta pada 2000 menjadi 11,3 juta pada 2020. \"Senjata api produksi dalam negeri dengan persentase yang relatif kecil diekspor ke luar negeri, sehingga angka tersebut merupakan cerminan akurat dari kebiasaan membeli senjata,\" imbuh laporan itu. (Ida/ANTARA)
POPULER
