ALL CATEGORY
SKK Migas Mengusung Potensi Gas Bumi Indonesia pada Presidensi G20
Jakarta, FNN - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengusung potensi gas bumi yang dimiliki Indonesia ke dalam forum kerja sama multilateral Group of Twenty atau G20 untuk menarik minat investor dalam menjalankan transisi energi. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat, mengatakan dari sekian banyak cekungan, terkhusus di Indonesia bagian timur, mayoritas adalah cekungan gas yang dapat mendorong produksi gas dari sekarang sekitar 6 BSCFD menjadi 12 BSCFD pada 2030. \"Ini yang mesti kita usung dengan potensi juga ke depan bahwa Indonesia akan menjadi penghasil gas yang besar, sehingga diharapkan investor akan datang untuk investasi di Indonesia,\" ujarnya. Dwi mengatakan pihaknya akan membuat syarat dan kondisi di dalam negeri supaya menarik untuk investor karena portofolio di dunia akan sangat bersaing dari satu negara ke negara lain. Berdasarkan proyeksi kebutuhan energi nasional, konsumsi gas bumi akan meningkat sebesar 298 persen dalam bauran energi pada 2020 sampai 2050. SKK Migas mengungkapkan lebih dari 50 persen penemuan sumur eksplorasi yang terjadi dalam satu dekade terakhir lebih banyak gas bumi, sehingga rata-rata 70 persen plan of development berupa pengembangan lapangan gas bumi. Melansir BP Energy Outlook 2021, cadangan produksi gas bumi Indonesia mencapai dua kali lebih besar dibandingkan minyak bumi. Lebih lanjut Dwi mengungkapkan banyak investor tertarik dengan penangkapan karbon, utilisasi, dan penyimpanan di Indonesia. Emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan hulu migas nantinya akan didaur ulang, lalu diinjeksikan ke dalam perut bumi. Sementara itu emisi karbon yang dihasilkan dari industri-industri salah satunya pembangkit listrik adalah yang paling banyak, sehingga ke depan ini akan menjadi game changer untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Menurut Dwi, Indonesia punya banyak reservoir yang sudah kosong dan bisa dimanfaatkan menjadi CCUS. Beberapa perusahaan yang tertarik mengembangkan CCUS, di antaranya Exxon bekerja sama dengan Pertamina, kemudian ada juga Premier Oil dan BP. Rencana pengembangan teknologi CCUS akan menjadi menarik terkhusus cekungan yang berada di sekitar wilayah Singapura dan Malaysia. \"Sekarang orang sudah melakukan uji coba untuk membawa karbon ini dalam bentuk liquid untuk dibawa ke suatu tempat, lalu dimasukkan ke dalam CCUS. Biayanya sekarang masih tinggi, tetapi ini menjadi daya tarik Indonesia dalam kaitan dengan isu lingkungan saat ini,\" jelas Dwi. \"Indonesia punya cadangan gas yang besarnya, kemudian CCUS karena Indonesia punya reservoir banyak yang bisa dimanfaatkan dunia untuk menyimpan karbon dioksida,\" tambahnya. (Sof/ANTARA)
Menperin Ungkapkan Dampak Larangan Ekspor Minyak Goreng bagi Industri
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa dampak larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku terhadap industri akan minimal, meskipun tentu akan ada dampaknya.\"Dampak dari larangan ini pasti ada, tapi berdasar data Kementerian Perindustrian, kami perkirakan dampaknya akan minimal,\" kata Menperin kepada Antara di Jakarta, Jumat.Dengan adanya larangan tersebut, lanjut Menperin, porsi minyak goreng yang tadinya untuk ekspor, akan dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. \"Maka porsi minyak goreng yang tadinya untuk ekspor akan sepenuhnya digunakan untuk menggenjot produksi minyak goreng bagi pasar domestik,\" ujar Menperin.Diketahui, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia akan melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang diberlakukan mulai Kamis, 28 April 2022, hingga batas waktu yang belum ditentukan.Hal itu diambil sebagai Keputusan Presiden setelah memimpin rapat yang diikuti jajaran menteri untuk membahas terkait pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.Dalam rapat tersebut Presiden memutuskan bahwa pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022, sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.Presiden berjanji akan memantau langsung dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. (Sof/ANTARA)
Indonesia dan Prancis Siapkan Draf Kerja Sama Pertahanan
Jakarta, FNN - Indonesia dan Prancis menyiapkan draf kerja sama dan rencana alokasi anggaran kemitraan di bidang industri pertahanan melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah itu merupakan tindak lanjut atas pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly di Jakarta pada Februari 2022.\"Proses tindak lanjut hasil pertemuan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis dengan Menhan RI Februari lalu, yang membicarakan peningkatan kerja sama bidang pertahanan kedua negara, termasuk kerja sama partnership industri pertahanan, saat ini berjalan paralel dalam hal penyiapan draf kerja sama maupun perencanaan budget,\" kata Donny.Informasi itu juga disampaikan langsung oleh Sekjen Kemhan saat bertemu dengan Direktur Jenderal Pengembangan Internasional Direktorat Persenjataan Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis Insinyur Jenderal Thierry Carlier di Jakarta, Kamis (21/4).Dalam pertemuan itu, Donny didampingi oleh Perencanaan Pertahanan Mayjen TNI Budi Prijono, Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Marsma TNI Yusran Lubis, dan Direktur Kerja Sama Internasional Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Brigjen TNI Steverly Parengkuan.Sementara itu, Thierry didampingi Atase Pertahanan Prancis untuk Indonesia Kolonel Sven Meic. Indonesia dan Prancis sejak 2021 berkomitmen meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, melalui penandatanganan dokumen Persetujuan Kerja sama Pertahanan (DCA) di Paris, yang diteken langsung Prabowo Subianto dan Florence Parly, pada 28 Juni 2021.Pada 15 Maret 2022, Prabowo kembali berkunjung ke Paris untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Élysée Palace.Indonesia dan Prancis telah membangun kemitraan bidang pertahanan sejak 1950. Hubungan itu kian menguat setelah penandatanganan perjanjian kerja sama khusus bidang pertahanan serta adanya berbagai kemitraan lain, seperti pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan alih teknologi pertahanan.Di luar itu, Indonesia dan Prancis juga meningkatkan kerja sama peningkatan kapasitas prajurit. Setidaknya, lebih dari 300 perwira TNI telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad) serta Sekolah Spesialisasi TNI Angkatan Laut di Prancis. (Sof/ANTARA)
Menteri Perindustrian Tidak Boleh Takut Dengan Ancaman Pengusaha
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita untuk tidak takut menghadapi ancaman pengusaha industri minyak goreng.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, dia mengatakan ancaman pengusaha yang akan mundur dari program subsidi bila kasus penangkapan tiga orang petinggi perusahaan minyak goreng tidak diselesaikan.\"Justru dari kejadian ini, kita dapat ambil pelajaran bahwa motif para pengusaha minyak goreng hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kondisi masyarakat,\" kata Mulyanto.Menurut dia, ancaman itu bukti salah satu bentuk arogansi pengusaha yang merasa besar. Mereka berani mengancam karena tidak sadar akan penderitaan rakyat yang membesarkan mereka yang hampir enam bulan mengalami kelangkaan dan kemahalan minyak goreng.Mulyanto meminta Menperin harus bertindak tegas kepada perusahaan minyak goreng yang tidak memenuhi komitmennya untuk memproduksi minyak goreng curah.\"Jangan dibiarkan berlarut-larut. Beri sanksi tegas. Jangan Menperin kalah terhadap pengusaha, apalagi Satgas Khusus Minyak Goreng Curah sudah terbentuk,\" katanya.Kemenperin merilis produksi minyak goreng curah masih jauh di bawah target. Dari 75 perusahaan yang terdaftar hanya empat ribu ton per hari yang diproduksi atau sekitar setengah dari kebutuhan masyarakat, di mana kebutuhannya delapan ribu ton per hari. Sementara itu, sebanyak 20 perusahaan masih belum memproduksi minyak goreng curah subsidi tersebut.Mulyanto mengingatkan Kemenperin agar cermat dalam mengawasi berbagai dokumen verifikasi terkait pembayaran subsidi minyak goreng curah. Jangan sampai yang dibayarkan dana subsidi adalah dokumen bodong. Kalau ini terjadi, maka negara akan dirugikan.Sebelumnya, pengusaha sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memprotes penetapan tersangka kasus ekspor CPO (minyak sawit) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kemenperin. Ia mengancam Kemenperin bahwa pelaku industri minyak goreng akan mundur dari program subsidi bila kasus tersebut tidak diselesaikan. (Sof/ANTARA)
Ombudsman RI Mendorong Masyarakat Berani Lapor Masalah THR
Jakarta, FNN - Ombudsman RI mendorong masyarakat untuk berani melapor apabila mengalami masalah-masalah seputar penerimaan tunjangan hari raya (THR), seperti tidak menerima THR dari perusahaan tempatnya bekerja atau nominal THR yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan.\"Ini adalah tantang di masyarakat agar berani melapor pada posko-posko THR, yang disediakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI, karena itu terkait dengan hak yang melekat pada pekerja dan harus diberikan oleh perusahaan. Jadi, kami harap masyarakat tidak takut untuk melapor pada posko-posko THR,\" kata Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Tim Substansi VI Ombudsman RI Ahmad Sobirin dalam konferensi pers di Kantor Ombdusman RI, Jakarta, Jumat.Ia pun mengatakan bahwa pada tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah mengatur perihal pelindungan terhadap pelapor dalam mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemberian THR.\"Beberapa waktu lalu, kami telah bertemu dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran terkait dengan pemberian THR pada tahun ini sudah ada mitigasinya untuk pelindungan terhadap pelapor,\" ujar Ahmad.ia mengimbau agar pelaporan terhadap pelanggaran THR tidak hanya oleh masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar.\"Siapa pun yang mengalami dugaan pelanggaran dalam pemberian THR dapat melaporkan ke posko-posko THR. Tidak hanya bagi masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga bagi masyarakat yang bekerja di mana pun, silakan melapor ke posko THR,\" kata Ahmad.Ia menekankan bahwa THR merupakan hak bagi para pekerja yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.Peraturan itu menyebutkan bahwa THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh menjelang hari raya keagamaan.Apabila pemberi kerja tidak dapat memenuhi pemberian THR, mereka akan mendapatkan sanksi, yakni denda 5 persen dari jumlah THR tanpa menghilangkan kewajiban untuk tetap membayarkannya. (Sof/ANTARA)
Skandal Minyak Goreng, Presiden Perlu Ganti Kabareskrim (Bag-1)
Oleh Kisman Latumakulita Jakarta FNN – Sedang berada di mana Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jendral Pol. Drs. Agus Andrianto ya? Begitu juga Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Brigjen Pol. Whisnu Hermawan, sedang ke mana ya? Mungkinkah dua sampai tiga bulan terakhir ini mereka berdua tetap berkantor di gedung Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan? Kalau berada di kantornya, kira-kira apa yang sedang dan telah dilakukan dua jendral petinggi Bareskrim Polri ini, sehingga mafia minyak goreng (migor) bisa bebas melakukan operasinya? Mengapa mafia migor belum juga ditemukan oleh Bareskrim? Sulitkah Bareskrim menemukan mafia migor? Mungkinkah dua Jendral penting di Bareskrim Polri ini tidak tahu cara-cara kerja reserse ekonomi untuk menemukan para mafia migor? Sangat ribet untuk menemukan jawaban rasional bahwa polisi Indonesia sulit menemukan pelaku kriminal. Apakah itu pelaku kriminal umum (kekerasan dan pembunuhan), narkoba, teroris maupun ekonomi, khususnya mafia migor, insya Allah bisa ditemukan. Sebab Polisi Indonesia itu terkenal hebat-hebat. Polisi Indonesia telah menyandang predikat sebagai salah satu polisi paling hebat di kasawan ASEAN. Selain itu, juga sebagai salah satu polisi paling profesional dan top markotop di antara negara-negara Asia. Pokoknya Polisi Indonesia itu hebat deh. Kehebatan itu karena ditunjang dengan sumber daya manusia yang memang profesional. Apalagi didukung dengan peralatan canggih dan modern yang diberikan negara. Selain itu, di-backup dengan tunjangan pendapatan anggota polisi yang terbilang tinggi. Semua itu untuk memudahkan polisi Indonesia menemukan siapa saja yang menjadi pelaku kriminal. Terutama mereka yang mengganggu stabilitas ekonomi, dan menciptakan kesesahan di masyarakat, seperti mafia migor. Sayangnya, mafia migor belum juga ditemukan oleh Bareskrim. Padahal kelangkaan migor di pasaran sudah terjadi sejak Februari 2022 lalu. Kelangkaan migor ini telah membuat Presiden Jokowi resah. Sebab harga migor kemasan yang semula hanya Rp 14.000 per liter, mendadak naik menjadi Rp 20.000-an per liter. Ada yang mencapai Rp 48.000 per dua liter. Harga migor di pasaran sempat naik lebih dari seratus persen. Walaupun demikian, ternyata barangnya tidak mudah untuk didapat di pasaran. Beberapa daerah juga terjadi kelangkaan migor di pasaran. Kenyataan ini membuat Presiden Jokowi perlu melakukan rapat kabinet terbatas bidang ekonomi dan keuangan. Rapat kabinet yang salah satu agendanya membahas naiknya harga migor di pasaran. Presiden Jokowi menyampaikan keluhan tentang terjadinya kelangkaan migor. Berkaitan dengan itu, terlihat kalau Presiden Jokowi tegas dan jelas memerintahkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk segera menangani kelangkaan migor di pasaran. Lutfi juga diperintahkan mengendalikan harga migor yang melambung tinggi. Presiden Jokowi juga memerintahkan Kapolri Jendral Listyo Sigit untuk mengawasi rantai distribusi dan penerapan harga migor yang tidak wajar. Kapolri pastinya telah menyampaikan perintah Presiden Jokowi kepada Kabareskrim dan Direktur Tipideksus. Kapolri Sigit terkenal responsip menyikapi setiap persoalan yang berkembang di masyarakat. Apalagi perintah yang datangnya dari Presiden. Sayangnya perintah Presiden Jokowi kurang disikapi dengan baik oleh Kabareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim. Perintah dari Presiden Jokowi ini tersirat ditujukan kepada Menteri Perdagangan Lutfi dan Kapolri Jendral Sigit. Namun, hakikatnya semua aparat pemerintah harus memastikan bahwa perintah Presiden berjalan di lapangan. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan. Tujuannya untuk menghindari terjadi penimbunan migor. Ketika Presiden Jokowi menyampaikan kerisauan tentan migor kepada para menteri, Kapolri dan Panglima TNI itu, terlihat dengan nada dan intonasi yang penuh kerisauan tingkat tinggi. Presiden juga mempelihatkan kesedihannya, karena rakyat kesulitan mendapat minyak migor. Ada ibu-ibu yang antri berjam-jama hanya untuk dapat membeli migor. Ada juga yang antri dari pagi hingga sore hari. Bahkan ada yang meninggal dunia karena lamanya antri. Sayangnya suasana kebatinan Presiden Jokowi itu, kurang ditanggapi serius oleh Kebareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim. Kemungkinan itu terlihat dari tidak adanya penetapan tersangka mafia migor oleh Bareskrim Polri. Sampai hari ini belum ada satupun dari mafia migor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Wajar jika publik bertanya-tanya, mengapa Bareskrim Polri begitu sulit untuk menemukan tersangka mafia migor? Apakah ini benar-benar karena Bareskrim memang tidak bisa menemukan tersangkanya? Atau memang dibuat untuk tidak memukan tersangkanya? Pertanyaan ini hanya Kabareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim yang paling tahu, dan mampu untuk menjawabnya kepada publik ini. Sebulan lalu Kepala Biro (Karo) Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan, terkait dengan informasi yang menyebut adanya mafia minyak goreng, hal ini tentu ditindaklanjuti oleh Polri. “Saat ini masih didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri”, ujar Ahmad Ramadhan (Media Indonesia Senin 21/03). Sementara Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan, sudah memberikan data temuan kepada kepolisian terkait penimbunan minyak goreng yang jumlahnya ribuan ton. “Saya sudah kasih semua data. Namun ini masih praduga tak bersalah. Namun kami sudah temukan. Jumlahnya ribuan ton (penimbunan). Kami sudah melaporkan ke Polri lewat Kabareskrim. Sudah mulai ditangkap dan diperiksa”, jelas Lutfi. Ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR Kamis (17/03) yang membahas tentang kelangkaan Migor, Menteri Perdagangan Lutfi mengatakan, intensif melakukan komunilkasi dan koordinasi dengan Kapolri. “Saya hampir setiap hari berkomunikasi dengan Kapolri. Kami seperti minum obat saja. Sehari itu dua kali saya berkomuniasi dengan Pak Kapolri. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, saat menjawab pertanyaan dan pendapat anggota Komisi VI DPR, Menteri Lutfi terlihat mendapat bisikan atau informasi dari belakang. Yang menyampaikan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardana. Lutfi mengatakan kepada Komisi VI DPR, “Saya juga barusan saja dapat laporan dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri, bahwa Senin (21/03) nanti tersangkanya ditetapkan oleh Bareskrim Polri”, ujar Lutfi. Sayangnya bukan Bareskrim yang menetapkan tersangka mafia Migor. Tetapi Jaksa Agung ST Burhanudin yang mengumumkan tersangkanya. Jumlah tersangkanya empat orang. Satu dari pejabat eselon satu Kementerian Perdagangan, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana. Tiga tersangka lagi dari swasta, yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stenly MA dan General Manager Affair PT Musim Mas Picare Togare. Pengumuman tersangka mafia migor oleh Jaksa Agung ini seperti menampar mukanya Markas Besar (Mabes) Polri. Diam-diam rupanya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Pidsus) dan Jaksa Agung Muda Intelijen bekerja menyelidik dan menyidik para mafia migor. Para pelakukanya sudah ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk jangka waktu 20 hari ke depan. Pertanyaan yang menggelitik, mengapa Bareskrim Polri tidak menemukan pelaku mafia migor? Padahal selama ini Menteri Perdagangan selalu berkoordinasi dengan Kapolri. Sehari minimal bisa dua kali berkomunikasi. Data-datanya juga sudah diserahkan Menteri Lutfi kepada Kabareskrim. Peralatan teknologi pendukung yang dipunyai Bareskrim Polri hampir pasti lebih canggih dari yang dimiliki Pidsus dan Intel Kejaksaan Agung. Tidak sulit untuk menemukan pelakunya. Untuk itu, supaya tidak membebani Presiden Jokowi dan Kapolri Jendral Listyo Sigit di kemudian hari, sebaiknya Presiden perlu mengganti Kabareskrim Polri dari Komjen Pol. Agus Andrianto dengan perwira tinggi polisi bintang tiga lain atau bintang dua Inspektur Jendral (Irjen) yang lain. Saai ini ada tiga perwira tinggi polisi berpangkat Komjen dari satuan reserse. Mereka adalah Komjen Pol. Dharma Pongrekun (tidak punya jabatan), Kabaintelkam Komjen Pol. Ahmad Dofiri dan Kepala BNN Komjen Pol. Petrus Golose. Sedangkan dari jajaran bintang dua yang layak untuk dipromosikan adalah Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Toni Harmanto, Kapolda Riau Irjan Pol. Muhammad Iqbal, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. M. Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Tarnagogo Sihombing. Situasi ekonomi ke depan cenderung tidak menentu. Sangat mungkin ekonomi bakal mengalami kontraksi yang sulit diperdiksi. Kondisi yang memang tidak dapat diduga-duga sebelumnya. Untuk itu, dibutuhkan Kabareskrim yang cekatan dan peduli terhadap kondisi yang berkembang dan berubah-ubah di masyarakat secara tiba-tiba. Perlu Kabareskrim yang tanggap terhadap situasi di atas rata-rata normal. (bersambung). Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
NII Ingin Menumbangkan Jokowi Sebelum 2024 Pakai Golok, Rocky: Hoaks Istana Berlebihan
Jakarta, FNN - Istana Negara dianggap menyebar hoaks mengenai klaim Densus 88 yang menyatakan jika jaringan NII (Negara Islam Indonesia) akan melakukan kudeta terhadap kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Densus 88 Anti Teror menyebut bahwa terdapat 1.125 anggota NII di Sumatera Barat yang diduga akan menggulingkan pemerintahan sebelum 2024. Informasi didapatkan pasca penangkapan 16 orang anggota NII di Sumatera Barat. Menanggapi klaim pemerintah, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa istana cukup keterlaluan dalam menebar hoaks. “Itu adalah hoaks yang diedarkan oleh istana. Saya menganggap terlalu dilebih-lebihkan. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan faksi NII yang di Jawa Barat, biasanya ada di sekitar gunung di Cianjur,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN< Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 22 April 2022. Rocky menegaskan bahwa soal ideologi, orang tidak pernah merasa takut dengan apa yang disebut sebagai negara Islam Indonesia. “Itu masa lalu dan sudah kita sepakati untuk tidak lagi berorientasi ke situ. Faktanya partai-partai politik yang berbasis Islam juga menambahkan elektabilitasnya kan tidak pernah melampaui 50% sehingga nggak ada basis sosial untuk berpikir tentang negara Islam Indonesia,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa dengan viralnya kabar tersebut dinilai memecah opini publik. \"Akhirnya opini publik terbelah lagi karena seolah-olah isu utama adalah NII. Ya orang mau bahkan mencari referensinya isu NII itu apa. Orang anggap NII itu operasinya di Jawa Barat tiba-tiba ke Sumbar,\" kata Rocky Gerung yang sering dijuluki Presiden Akal Sehat itu. Menurut Rocky Gerung, isu tersebut dipakai kekuasaan untuk menggoda masyarakat dalam mengalihkan isu. Pengalihan isu tersebut berkaitan dengan aktivitas mahasiswa dan buruh yang memiliki rencana untuk melakukand demo untuk me menyampaikan tuntutannya kepada Presiden Jokowi pada Kamis, 21 April 2022. \"Jadi sebetulnya kita digoda apa sebetulnya di belakang headline yang dipromosikan kekuasaan. Kan Densus 88 yang bicara tentu itu ada semacam briefing yang tersamar di dalamnya dan publik langsung menangkap bahwa ini adalah pengalihan isu lagi,\" ujar Rocky. \"Meskipun data-data yang cukup signifikan, tetapi kemudian diterangkan dengan cara yang bombastis. Bagaimana mungkin makar pakai golok, ini udah zaman retas saja sudah bisa jadi makar,\" ucap Rocky Gerung lagi. Diberitakan sebelumnya Densus 88 menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap anggota NII Sumatera Barat (Sumbar). Ketika menangkap NII, Densus 88 menyebutkan menemukan golok sebagai salah satu bukti untuk melancarkan aksi kudeta Jokowi. Namun, pernyataan Densus 88 kemudian dibantah oleh Fadli Zon dan Gubernur Sumbar, Mahyeldi yang berujar jika Sumbar bukan merupakan markas NII. (ida, sws)
Kaesang Pangarep Tendang Wilmar, King Can Do No Wrong
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN, Pemerhati Sosial-Politik MAAF, kurang update. Rupanya, konglomerat sawit Wilmar Nabati Indonesia (WNI) ikut menjadi sponsor klub bola Persis Solo milik Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi. Penyeponsoran itu disebutkan berlangsung selama musim kompetisi Liga 2 tahun 2021-2022. Kini, semua itu berakhir. Kaesang menendang keluar si Wilmar raja sawit. Itu dilakukan setelah beberapa hari lalu Kejaksaan Agung (Kejakgung) menetapkan komisaris utama Wilmar, MPT, sebagai salah satu tersangka kasus izin ekspor CPO (minyak mentah sawit) yang melanggar berbagai peraturan. Kalau ada yang usil bertanya berapa nilai sponsor yang dikucurkan Wilmar ke Persis Solo, terus terang tidak bisa dijawab. Tak dijelaskan soal itu. Tapi, tampaknya, tak mungkinlah nominalnya ‘kaleng-kaleng’. Maklum, klub milik anak presiden. Bagi Wilmar, nilai sponsor untuk klub itu sebetulnya tidak terlalu penting. Karena keberadaan raja sawit itu di lingkaran satu kekuasaan tidaklah ternilai harganya. Wilmar sendiri menjadi semakin terkenal di lingkungan Istana lewat sponsor itu. Pasti sangat menyenangkan. Orang-orang Wilmar, semisal MPT yang dijadikan tersangka itu, merasakan nikmatnya kekuasaan. Tapi, ada tapinya. Di lingkungan sebuah istana pastilah berlaku etika yang sudah dimaklumi. Ada standar nilai etika yang harus ditunjukkan. Yaitu, etika yang berbasis kebersamaan dan pemerataan. Semakin besar nilai etika yang ditunjukkan, maka akan semakin disenangilah orang yang keluar-masuk Istana. Kelihatannya, MPT termasuk orang yang disenangi. Sebab, dia sangat paham suasana di Istana. Cuma, ada satu hal yang harus diingat. Bahwa selain etika berbasis kebersamaan dan pemerataan itu, di istana mana pun di dunia ini berlaku slogan yang paling tinggi harkatnya, Yaitu, “King can do no wrong”. Raja dan keluarganya tak pernah salah. MPT semestinya sudah mengerti betul slogan itu. Hari ini dia sedang melihat penjabaran “King can do no wrong”. Misalnya, ketika Wilmar dinyatakan telah melakukan perbuatan yang tercela, MPT kemudian dijadikan tersangka. Tangannya yang diborgol diperlihatkan di depan umum. Setelah itu, Kaesang langsung membuang Wilmar. Seberapa pun besar peranan Wilmar mendukung Persis Solo, itu semua tidak lagi berguna bagi MPT. “King can do not wrong.” Raja dan keluarganya tak boleh kelihatan salah.[] Medan, 22 April 2022
Anis Matta Dorong Mahasiswa Lakukan Revolusi Sosial
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai, pemerintah tidak memiliki solusi yang fundamental dalam mengatasi krisis multidemensi saat ini. Solusi yang ada hanya bersifat tambal sulam, dan tidak menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi rakyat seperti masalah minyak goreng dan kenaikan harga-harga pangan. Masyarakat tetap menghadapi kesulitan ekonomi dan himpitan hidup yang makin berat. “Pemerintah saat ini sedang bingung, tidak punya solusi secara fundamental untuk menyelesaikan masalah, yang ada hanya tambal sulam saja,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia’ , Rabu (20/4/2022). Diskusi yang digelar secara daring menghadirkan pengamat politik Rocky Gerung, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino dan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya ini, Anis Matta meminta pemerintah untuk tidak menciptakan ‘gimik-gimik’ baru, karena akan menjadi ‘backfire’ atau serang balik terjadap pemerintah sendiri. “Tidak ada ruang untuk gimik, misalnya menangkap orang-orang dalam kasus minyak goreng, hanya sebentar memuaskan kemarahan rakyat. Tetapi, sekarang ini masalah riilnya adalah begitu orang tidak bisa belanja, maka perut langsung terpengaruh,” katanya. Ia sudah berulang kali mengingatkan pemerintah agar memiliki solusi yang fundamental, bukan sekedar tambal sulam, dan perlukan terobosan baru. Sebab, krisis saat ini bersifat sistemik dan multidemensi. Beberapa negara sudah menjadi korban dari krisis global saat ini seperti Pakistan dan Sri Langka. Bahkan di Jerman para pekerjanya sudah mulai bergolak, akibat dampak kebijakan embargo energi yang dilakukan pemerintahannya terhadap Rusia. “Makanya, saya selalu mengatakan, bahwa legacy terbaik untuk Pak Jokowi itu, sebenarnya bukan infrastruktur, bukan juga IKN, tetapi membuka ruang kepada lahirnya pemimpin-pemimpin baru Indonesia yang bisa menyelesaiakan krisis,” ujarnya. Karena itu, jangan pernah ada pikiran untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Sebab, pikiran tersebut, justru akan mempercepat periodesasi atau lengsernya pemerintahan saat ini. “Masalah sekarang tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam, harus ada pendekatan sistematik dan komprehensif. Situasi sekarang akan menentukan, mana pemimpin yang autentik, pemimpin yang murni atau pemimpin pencitraan,” katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, semua negara akan mengalami revolusi sosial, termasuk Indonesia. Revolusi sosial sekarang, bukan hanya terjadi di dalam negeri saja, tetapi sudah menjadi pergolakan global dalam skala besar. “Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, anda sudah menyalakan alarm zaman, jangan berhenti melakukan revolusi sosial, teruskan,” katanya. Anis Matta menilai semua pihak harus memberikan dukungan moral kepada mahasiswa yang turun ke jalan saat ini dalam upaya memperbaiki keadaan. Sebab, dalam sejarah politik Indonesia, dari tahun 1966 dan 1998, mahasiswa adalah penjaga moral bangsa. Mahasiswa Indonesia selalu hadir dalam persimpangan sejarah politik yang sangat rumit. Sehingga membuat wibawa moral mahasiswa Indonesia, sangat berbeda dengan mahasiswa di negara lain. “Kita berikan dukungan moral sepenuhnya kepada teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan. Karena kita yakin, nafas mereka panjang, tetapi mereka tetap membutuhkan dukungan moral. Ini semakin meyakinkan kita, bahwa yang mereka lakukan itu benar adanya,” tegas Anis Matta. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, gerakan mahasiswa saat ini membuktikan bahwa mahasiswa selalu mendahulukan intelektualitas ketimbang elektabilitas. “Artinya, gerakan mahasiswa harus tumbuh dengan intelektualitas, harus mendahului elektabilitas. Jadi pemimpin itu, otaknya harus lebih panjang daripada mulutnya,” kata Rocky Gerung. Ia menduga penangkapan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardana dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) menjadi semacam sogokan buat mahasiwa. Sogokan dimaksudkan, kata Rocky, agar tuntutan para rakyat atau mahasiswa kekinian soal mafia minyak goreng bisa diredam dan selesai. “Kita mau tahu sebetulnya adalah potensi pergerakan mahasiswa ini di dalam dua hari terakhir kita duga ditangkapnya Dirjen Perdangangan Luar Negeri lalu ada komisaris Wilmar segala macam itu juga harus dibaca sebagai semacam sogokan,” katanya. Rocky menduga penangkapan ini bagian dari rekayasa pemerintah untuk meredam gejolak demonstrasi mahasiswa yang makin massif, terarah, dan fokus. “Seolah-olah dengan ditangkapnya tokoh-tokoh ini yang mempermainkan izin ekspor itu, selesai lah tuntutan mahasiswa soal minyak goreng. Kan nggak begitu,” tegas Rocky. Kejanggalan lain yang diungkap Rocky adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang melempem. Ia mempertanyakan mengapa yang melakukan penindakan justru Kejaksaan Agung bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polri. “Ini semua pertanyaan yang terarah pada semacam kesimpulan bahwa istana ini mau tukar tambah. Dan yang lebih harus dipersoalkan ini sampai di mana sih penangkapan itu akan memulihkan kembali kepercayaan publik,” ungkapnya. Ketua Umum GMNI Arjuna Putra Aldino mengatakan, di tengah kondisi saat ini, mahasiswa harus kritis agar terhindar dari transaksi politik praktis, disaat partai politik tidak melaksanakan tugasnya dan mengabaikan suara-suara rakyat. “Apa yang dilakukan mahasiswa sekarang, adalah melakukan refleksi kritis terhadap kondisi yang ada. Kondisi yang ada tidak bisa dibiarkan terus menerus. Inilah cara mahasiswa meluruskan pemerintah,” kata Arjuna. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya turun ke jalan untuk menyuarakan suara-suara rakyat, tetapi juga menempuh upaya diplomasi atau dialog dengan Istana. “Sehingga kami berharap pemerintah tidak mengabaikan lagi suara-suara rakyat. Jadi tugas kami melakukan refleksi kritis, tidak hanya turun ke jalan, tapi juga melakukan diplomasi Istana, berdialog membahas dinamika pada saat ini,” katanya. Ketua Umum DPP IMM Abdul Musawir Yahya menegaskan, aksi mahasiswa saat ini tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu, meskipun telah bertemu dengan pihak Istana. Gerakan mahasiswa, katanya, murni gerakan kaum intelektual, yang secara spontan melihat kondisi saat ini perlu segera disikapi mahasiswa. “Ini panggilan kita sebagai kaum intelektual. Kehadiran kita di Istana, bukan untuk menjilat sebagaimana yang diberitakan media-media. Kita datang ke sana murni untuk menyampaikan banyak problem kebangsaan,” ungkap Abdul Musawir. Ia mengatakan, untuk memperbaiki keadaan saat ini dibutuhkan kolaborasi semua pihak, sehingga ditemukan solusi yang komprehensif, bahwa situasi sekarang membahayakan perekonomian dan bangsa. “Kita perlu kolaborasi untuk memikirkan apa yang pas. Kita tidak ada upaya untuk menggulingkan presiden, kita tetap laksanakan Pemilu 2024 secara konstitusional. Jadi saya tegaskan disini, jangan gara-gara kita bicara di diskusi Partai Gelora terus muncul berita-berita aksi mahasiswa ditunggangi partai politik tertentu. Tidak ada itu,” tegas Ketua Umum DPP IMM. (sws)
Menkeu Negara Barat Walk Out Saat Sri Mulyani Pimpin Pertemuan G20, Rocky Gerung: Pemahaman Politik Global Jokowi Rapuh
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen dan Menteri Keuangan negara lainnya serta Gubernur Bank Sentral melakukan aksi walkout saat utusan Rusia menyampaikan pendapatnya dalam pertemuan G20 di Washington D.C., pada Rabu (20/4/2022) waktu setempat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, selaku pemimpin forum tersebut, mengakui bahwa forum G20 diadakan dalam situasi yang menantang. Menanggapi insiden ini, pengamat politik Rocky Gerung menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tak peka terhadap politik global. “Sinyal itu yang mustinya ditangkap oleh Pak Jokowi. Negara Barat tidak menyukai posisi Indonesia di G20 terhadap Rusia. Faktanya Rusia melakukan penyerangan terhadap Ukraina, yang dilarang oleh hukum internasional. Tapi yang nggak paham Pak Jokowi tidak bisa menangkap sinyal itu,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 22 April 2022. Yang lebih memprihatinkan lagi, kata Rocky, “Menteri Sejuta Jabatan” Luhut Binsar Pandjaitan yang masih bisa pamer di instgram atau twitternya bahwa dia bertemu dengan Michael Goldberg, seorang investor besar dunia yang akan membantu pebisnis Indonesia, lalu yang akan terjadi investasi baru. “Tapi itu kan klaim Pak Luhut yang dia tulis sendiri di dalam media sosial dia. Tanpa kita harus analisis, kita anggap bahwa Pak Luhut sebetulnya cemas. Karena itu beliau menulis optimisme itu,” tegasnya. Sementara Menkeu Sri Mulyani pesimistis terhadap hasil-hasil G20 di Washington yang diboikot oleh negara-negara Barat yang tidak mau hadir waktu Rusia berbicara. “Jadi, sekarang kita baru mengerti betapa rapuhnya pengetahuan Pak Jokowi mengenai politik global. Ini juga variabel yang musti kita hitung terus karena G20 nanti bisa-bisa, nggak dibuka lagi oleh Pak Jokowi. Itu sebetulnya yang musti kita waspadai. Sambil memang keadaan ekonomi tidak bisa kita selamatkan dengan cara-cara yang konvensional,” paparnya. Rocky punya resep untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Itu pun jika Jokowi mau mengikuti sarannya. “Ada cara lain untuk menyelamatkan ekonomi, yaitu pastikan IKN batal. Lalu presiden bilang, oke 400 atau 500 triliun yang diproyeksikan membengkak di IKN, kita potong saja dan kita hanya akan bikin istana kepresidenan, bukan ibu kota di Kalimantan, paling cuma butuh 1—2 triliun,” sarannya. Kalau presiden masih ngotot bikin IKN, kata Rocky maka seluruh hak rakyat untuk mendapatkan kesehjahteraan batal karena ambisi presiden. “Itu yang kemudian dikutip oleh luar negeri bahwa Indonesia sebetulnya bisa berhemat dari IKN supaya bisa alihkan itu dari soal-soal kesejahteraan,” tegasnya. Rocky berkeyakinan, sarannya tidak bakal diikuti oleh Jokowi karena dia punya agenda lain. “Itu tidak ingin dilakukan juga oleh Jokowi karena Jokowi juga ingin tinggalkan monumen yang disebut ibu kota baru yang sudah pasti bangkrak (bangkrut dan mangkrak),” pungkasnya. Para menteri yang walkout antara lain Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland memposting gambar mereka yang berpartisipasi dalam walkout di akun Twitter-nya, menunjukkan Menteri Keuangan Ukraina Serhiy Marchenko, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, Ketua Federal Reserve Jerome Powell, Gubernur Bank of England Andrew Bailey, Komisaris Ekonomi Uni Eropa Paolo Gentiloni dan Menteri Keuangan Belanda Sigrid Kaag di antara mereka yang ambil bagian aksi walkout. (sof, sws)
POPULER
