ALL CATEGORY
Tragis, Utang Presiden Jokowi Akan Menyendera Presiden Berikutnya
Oleh Achmad Nur Hidayat MPP (Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute) UTANG luar negeri kita saat ini sudah mencapai lebih dari 7.000 triliun. Dan ini harus ditanggung oleh negara dalam jangka waktu yang lama. Dengan kata lain Presiden berikutnya setelah Jokowi harus menanggung utang yang sedemikian besar. Hal ini sangat dilematis karena disisi lain Presiden kedepan harus mampu menjalankan program-program kerjanya dengan lebih baik. Tentunya memerlukan anggaran yang cukup untuk membiayai program-program tersebut. Ini akan seperti menelan buah simalakama, karena secara bersamaan Presiden berikutnya harus membayar utang-utang negara juga. Utang-utang ini akan menjadi sendatan Presiden ke depan untuk bisa melakukan percepatan pembangunan. Jika nanti situasi ekonomi belum membaik dikhawatirkan Indonesia kembali terjebak utang yang akan semakin membesar. Dari sumber resmi bahwa per 31 Desember 2021 utang luar negeri pemerintah pusat sebesar Rp. 6.914 triliun, utang luar negeri pemerintah daerah sebesar Rp. 70,30 triliun, utang korporasi publik keuangan sebesar Rp. 5.541,70 triliun, utang korporasi pulik non keuangan sebesar Rp. 1.012,84 triliun. Dan jika ditotal keseluruhannya menjadi Rp. 13.448.83 triliun hampir 85% dari total PDB Indonesia. Utang ini akan positif bila disalurkan untuk proyek-proyek yang memilik return, akan tetapi ternyata faktanya tambahan utang saat ini tidak efisien untuk mendukung pembangunan dan produktivitas. Sementara ini pembayaran bunga utang terus meningkat sementara subsidi cenderung turun. Ini bisa kita lihat dari alokasi anggaran APBN. Artinya hal tersebut sifatnya fundamental dan struktur, sehingga siapapun presidennya, dari manapun dia datang, dia harus menjalankan APBN seperti ini. Untuk itu presiden yang sedang menjabat saat ini harus bisa meringankan beban yang akan menjadi penggantinya nanti dengan lebih fokus bekerja hingga selesai masa jabatan. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan strategis yang mampu mendatangkan pendapatan negara secara signifikan dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban terkait utang dimasa jabatannya sehingga penggantinya mempunyai fleksibilitas tinggi dalam membiayai program kerjanya dimasa yang akan datang. Dari tahun 2017 sampai tahun 2022 Indonesia membayar utang melampaui 3 anggaran belanja yang langsung ke sektor masyarakat kecil dan sektor produktif. Diprediksi tahun 2022 cicilan hutang kita sebesar Rp. 405 triliun, sementara subsidi-subsidi sosial hanya sekitar 190 hingga 200 triliun. Ini amat disayangkan, APBN yang kita punya porsinya hanya untuk membayar utang plus bunganya. Harus dievaluasi penggunaan utang yang ada, jika digunakan untuk hal yang tidak prioritas dan produktif maka pengambil keputusan negara dan tim ekonominya bisa dihukum karena mereka memutuskan pengeluaran yang berkonsekwensi panjang dimasa depan. Jadi keberadaan utang negara saat ini benar-benar sangat beresiko kepada kedaulatan negara. Karena dengan berhutang keluar negeri akan membuat negara kita tidak punya kemandirian secara politik dan secara kedaulatan ekonomi. Seperti halnya yang terjadi di Srilanka, utang negara yang besar mengakibatkan social unrest dan krisis kepemimpinan. Tentunya hal tersebut jangan sampai terjadi di Indonesia. (*)
Presiden Resmikan Bandara Trunojoyo
Sumenep, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bandar Udara (Bandara) Trunojoyo yang berlokasi di Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Rabu (20/4/2022) pagi. Bandara ini pun siap dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di Pulau Madura dan pulau-pulau lainnya di sekitar Madura. “Saya minta agar bandara ini dimanfaatkan dan dijaga sebaik-baiknya, dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing daerah, menggerakkan perekonomian masyarakat agar membuat masyarakat lebih sejahtera,” ujar Presiden dalam sambutannya. Menurut Presiden, kehadiran bandara ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas, memudahkan keterhubungan dengan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Madura, dan membuka isolasi pulau-pulau terpencil di sekitar Pulau Madura. Selain itu, bandara ini juga akan memangkas waktu tempuh dari pulau-pulau di sekitar Pulau Madura menjadi satu jam perjalanan dibandingkan dengan kapal yang memerlukan waktu berhari-hari. “Saya yakin dengan konektivitas yang semakin baik, mobilitas masyarakat akan semakin mudah dan semakin lancar, dan titik-titik perekonomian baru akan tumbuh. Usaha baru juga akan insyaallah akan bermunculan dan kesempatan kerja baru juga akan bertambah. Di samping itu, usaha-usaha yang sekarang sudah ada juga akan semakin berkembang dan akan semakin maju,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara pun mendorong agar menjelang Idulfitri ini, Bandara Trunojoyo melayani rute penerbangan Surabaya- Sumenep dan Jakarta-Sumenep. “Saya minta Pak Menteri Perhubungan agar diusahakan ada penerbangan yang dari Surabaya ke Sumenep, maupun dari Jakarta ke Sumenep, untuk kita coba apakah penuh atau tidak penuh penumpangnya. Menurut saya penuh, insyaallah penuh,” tandasnya. Sebagai informasi, Bandar Udara Trunojoyo dibangun di atas tanah seluas 34 hektare dan memiliki landasan pacu sepanjang 1.600 meter. Untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang, dilakukan pengembangan dengan pembangunan gedung seluas 3.600 meter persegi Bandara yang dibangun dengan menggunakan APBN ini melayani penerbangan dengan pesawat jenis ATR dengan rute Madura-Surabaya, Madura-Bawean, Madura-Pagerungan, Madura-Banyuwangi. Selain itu, bandara ini juga berpotensi untuk melayani penerbangan dengan rute Madura-Banjarmasin, Madura-Jakarta, dan Madura-Bali. Hadir mendampingi Presiden dalam peresmian Bandara Trunojoyo yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. (mth/Setkab)
Rakyat Menggugat Sepak Terjang LBP (5): Proyek IKN Baru Pro Oligarki
Oleh Marwan Batubara, IRESS – PNKN SANGAT banyak pakar, tokoh, akademisi, politisi, ormas dan berbagai kalangan menolak dan menggugat pembangunan IKN baru di Penajam Paser Utara (Kaltim). Mereka umumnya yakin motif utama pemindahan IKN bukanlah untuk kepentingan objektif nasional, tetapi untuk bisnis, perburuan rente dan oligarki kekuasaan. Motif lain adalah memenuhi agenda one belt one road (OBOR) China dan juga diduga agenda PKI gaya baru. Prinsipnya rakyat tidak butuh IKN baru. Kondisi ekonomi dan keuangan negara saat ini sudah morat-marit, hutang negara sudah menggunung di atas Rp 7.000 triliun, harga-harga barang dan jasa terus naik, hidup rakyat semakin susah, pengangguran terbuka di atas 26 juta, populasi rakyat miskin lebih 100 juta orang, dan daya beli terus turun. Kesulitan hidup malah ditambah kenaikan PPN menjadi 11% yang ditengarai untuk mendukung pendanaan IKN. Sebenarnya saat pandemi korona mulai merebak, mayoritas anggota kabinet pemerintah cenderung menunda atau membatalkan proyek IKN. Namun Menko Marves Luhut atau LBP) menyatakan pemindahkan IKN tetap diteruskan (24/3/2020). Dikatakan, tim dari Kemenko Marves bersama Kementerian BUMN dan Kemenkeu terus koordinasi dengan berbagai calon investor dan mitra untuk pengembangan IKN. Saat itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dana proyek IKN belum dialokasikan, karena payung hukum/UU IKN belum ada (7/4/2020). Dikatakan, kewenangan membatalkan, menunda, atau melanjutkan IKN ada di Presiden. Ternyata Presiden Jokowi berkeinginan sama dan tunduk pada keinginan LBP. LBP bilang IKN baru harus berlanjut, maka Jokowi ikut setuju, tak peduli kondisi keuangan, prioritas negara dan kesulitan rakyat. Dominasi LBP mengusung IKN baru antara lain ditandai dengan mengungkap komitmen SoftBank Corp berinvestasi sebesar US$ 100 miliar (7/1/2020). Lalu, dalam rapat virtual dengan Komisi V DPR (21/4/2020), LBP menyatakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Abu Dhabi akan ikut mendanai poryek IKN. Selanjutnya disebutkan pula akan adanya investasi dari UAE, AS dan China. Detail investasi oleh China ini “tersembunyi” dari publik. Intinya, LBP dan Jokowi ingin membangun IKN baru dengan mengandalkan investasi asing! Belakangan SoftBank SoftBank Group mundur dari proyek IKN (11/3/2022). Lantas LBP berkunjung ke Saudi Arabia, guna melobi Muhammad Bin Salman (MBS) investasi di IKN (3/3/2022). Namun MBS mengatakan masih akan menjajaki. Karena dana investasi yang dibutuhkan sangat besar dan ekonomi dunia belum pulih, tampaknya ambisi LBP dan Jokowi untuk merealisasikan *proyek oligarki mengandalkan asing* sulit mendapat komitmen. Maka muncul gagasan penggalangan dana masyarakat (crowfunding) dari Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. Rencana skema urun dana publik mengindikasikan adanya problematika dan kesalahan kalkulasi menyusun skema pembiayaan IKN di tengah sepinya minat investor. Hal ini bisa menggiring moral hazard atau manipulasi informasi terkait porsi pendanaan APBN: dimumkan porsinya kecil, namun nyatanya lebih besar dan memberatkan. Pada 2019 lalu, Kemenkeu merilis dana APBN yang digunakan untuk pemindahan IKN sebesar 20%, dan 80% sisanya dari swasta dan BUMN. Namun, dilansir dari situs IKN dan dikutip beberapa media, tertulis bahwa dari total sekitar Rp 466 triliun biaya proyek, 53,5% pendanaannya berasal dari APBN. Sedangkan 46,5% pembiyaan sisanya berasal dari BUMN dan swasta menggunakan skema KPBU (17/1/2022). Menkeu Sri Mulyani membantah alokasi APBN mencapai 53,5% karena katanya pemerintah masih menghitung (18/01/2022). Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso M. mengatakan, proyek IKN tidak akan memberatkan APBN dan pemerintah menghindari pembiayaan utang jangka panjang. Namun, karena sepinya minat investor di satu sisi, dan besarnya nafsu oigarki berburu rente, bisa saja porsi APBN untuk proyek IKN lebih besar dari sekedar 20%. Jika porsi APBN mendanai proyek IKN dipaksa meningkat, maka *hutang negara pasti naik dan program untuk rakyat dan pemulihan ekonomi dikorbankan.* Ternyata, guna mendanai proyek IKN, di tengah kesulitan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, rakyat sudah dikorbankan! Pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 11%. Bagi rakyat, kebijakan penaikan PPN 11% untuk IKN ini sangat otoriter, tiranis dan zolim! Semula, pada 2019, Kemenkeu merinci skema pembiayaan berbagai sarana IKN yang bernilai Rp 466 triliun adalah sbb (27/8/2019): *• Melalui APBN (20%):* Infrastruktur pelayanan dasar; Istana dan bangunan strategis TNI/Polri; Rumah dinas PNS/TNI/Polri; Pengadaan lahan; Pangkalan militer; dan RTH. *• Melalui Swasta (26%):* Perumahan umum; Perguruan tinggi; Peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol; Sarana kesehatan; Shopping mall; MICE. *• Melalui KPBU (54%)*: Gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif; Infrastruktur selain tercakup APBN; Sarana Pendidikan & Kesehatan; Museum LP; Sarana penunjang. Belakangan Jokowi mengatakan porsi APBN hanya Rp 90 triliun dan dipakai untuk *kawasan inti* berisi gedung-gedung istana dan kementrian (22/2/2022). Dalam hal ini, menurut logika umum, kawasan inti mestinya juga termasuk kantor-kantor legislatif dan yudikatif (silakan rujuk Canberra atau Washington). Karena banyaknya sarana atau gedung yang akan dibangun, maka anggaran Rp 90 triliun tersebut pasti tidak cukup. Artinya, agar porsi APBN terkesan rendah (hanya 20%) diduga telah terjadi manipulasi informasi. Di sisi lain, jika gedung-gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif benar akan dibangun melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), maka akan terjadi pula pelanggaran aturan. Sebab pembangunan melalui skema KPBU pada prinsipnya melibatkan swasta. Sementara, yang dibangun kantor-kantor lembaga negara yang merupakan objek vital nasional (obvitnas). Jelas membangun obvitnas sesuai skema KPBU melanggar aturan. Sebenarnya, sesuai Pasal 5 Perpres No.38/2015 tentang KPBU, sarana yang boleh dikerja-samakan melalui KPBU adalah sarana ekonomi dan sosial. Sarana gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif jelas tidak eligible memakai skema KPBU. Jika tetap dipaksakan, maka terjadi pembisnisan obvitnas guna memberi untung BESAR bagi swasta, asing dan oligarki, namun sekaligus menggadaikan kedaulatan negara dan martabat bangsa. Selanjutnya, meski pembangunan melalui skema KPBU, pada akhirnya pemerintah harus membayar biaya sewa menggunakan APBN. Bahkan biaya yang ditanggung pasti lebih besar, sebab dalam skema KBPU terkandung unsur profit. Belum lagi jika nilai proyek dimark-up (5-6 tahun terkahir meningkat), maka biaya sewa dan beban APBN semakin berat. Karena itu, meski sarana IKN dibangun swasta (skema KPBU dan swasta murni), pada akhirnya tanggungan APBN sangat besar dan berlangsung bertahun-tahun sebagai beban bagi generasi mendatang. Di sisi lain pihak swasta dan oligarki akan mendapat untung BESAR. Sebab rente BESAR-lah yang jadi motif pemindahan IKN. Maka bagi oligarki proyek IKN baru meruapakan pertaruhan besar yang tidak boleh gagal. Berbagai upaya ditempuh, termasuk membentuk UU IKN hanya 43 hari melalui proses inskonstitusional, melanggar UU, dan diduga sarat moral hazard. Berikutnya, dimotori LBP, sedang dicari cara agar Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Tak tertutup kemungkinan “tercipta” kondisi darurat yang membuat terbitnya “dekrit” dan berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden. Sesuai konstitusi, negara didirikan guna melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Uraian di atas menunjukkan dengan memaksakan proyek IKN secara otoriter, pemerintah gagal menjalankan tugas konstitusional, karena lebih memihak kepentingan sekelompok pengusaha, oligarki kekuasaan dan asing, sekaligus tidak peduli nasib rakyat. Jika sepak terjang LBP dan Jokowi ini dibiarkan, proyek IKN oligarkis tetap dilanjutkan, maka keadilan sosial dan tujuan pendirian NKRI gagal tercapai. Rakyat harus melawan! [] Jakarta, 20 April 2022.
Subholding Gas Pertamina dan Axpo Singapore Tanda Tangani HOA
Jakarta, FNN - Afiliasi Subholding Gas PT Pertamina (Persero), PT Perta Arun Gas (PAG) dan Axpo Singapore, anak usaha Axpo Group, perusahaan energi terbesar di Swiss, menandatangani kesepakatan awal head of agremeent (HOA) di Baden, Swiss.Penandatanganan HOA tersebut menjadi upaya PAG mencapai visi sebagai perusahaan regasifikasi dan LNG hub kelas dunia.Presiden Direktur PAG Bara Ilmarosa dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan kerja sama ini membuktikan kemampuan PAG berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional dan internasional.\"Kerja sama di sektor LNG storage tank atau LNG hub ini tentunya mampu menambah revenue bagi perusahaan,\" ujarnya.Setelah penandatanganan inisiasi awal HOA yang dilakukan pada 25 Maret 2022 waktu Swiss ini, PAG dan Axpo Singapore diharapkan dapat menjalani proses kerja sama yang baik ke depan.\"Axpo akan menjadi menjadi pengguna tangki LNG hub untuk menyimpan LNG,\" ujar Bara.Sementara itu, sehari sebelumnya, PAG melakukan kunjungan kerja ke KBRI Bern, Swiss, sebagai perkenalan overview bisnis dan informasi rencana kerja sama bisnis LNG antara PAG dan Axpo Singapore.\"KBRI Bern memberikan dukungan penuh dan kami juga berharap dukungan dari mitra- mitra terkait lain untuk kerja sama sektor pengembangan energi di Swiss,\" tambah Bara.Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad menilai kerja sama PAG dan Axpo sangat strategis karena sejalan dengan komitmen Indonesia dan Swiss menuju Climate Neutral 2050, Paris Climate Change Agreement, dan UN Climate Change Conference in Glasgow (COP26).\"Pengembangan bisnis dan dan investasi infrastruktur LNG ini kami dukung sesuai cita-cita Indonesia untuk transformasi energi,\" ujarnya.Saat ini, PAG mengelola lima kilang atau tangki LNG dengan rincian empat tangki telah beroperasi dan satu tangki akan direvitalisasi. Selanjutnya setelah direvitalisasi, tangki tersebut digunakan oleh Axpo untuk durasi lima tahun sesuai dengan kesepakatan.Luas wilayah PAG mencapai 1.600 hektare di eks aset PT Arun LNG dan merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Aceh, yang dekat dengan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional dan modal kuat untuk visi Indonesia menjadi pusat LNG hub Asia pada 2030.Axpo yang telah aktif di pasar LNG global selama lebih dari 12 tahun menawarkan pasokan LNG. Permintaan LNG yang fluktuatif dengan harga referensi mampu menciptakan peluang yang optimal dan terstruktur.Perusahaan ini juga menawarkan akses ke para pelanggannya di pasar gas internasional. Pada 2020, Axpo membuka kantor di Singapura untuk memperkuat perusahaan di pasar LNG Asia yang semakin berkembang.Axpo juga didorong oleh satu tujuan yaitu membangun masa depan yang berkelanjutan melalui solusi energi yang inovatif. Perusahaan energi terbarukan terbesar di Swiss ini memimpin pasar internasional dalam perdagangan energi, tenaga surya, serta angin.Dengan pengalaman dan keahlian lebih dari 5.000 karyawan yang didorong oleh semangat inovasi, kolaborasi serta perubahan yang mempunyai dampak penting, Axpo berinovasi memenuhi kebutuhan pelanggannya yang terus berkembang di lebih dari 30 negara di Eropa, Amerika Utara, dan Asia. (mth/Antara)
Ustadz Bachtiar Nasir Ajak Umat Islam Bermunajat
Jakarta, FNN -- Pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan 1443 H ini, Ustaz Bachtiar Nasir mengajak umat Islam Indonesia untuk bermunajat. \"Ini adalah waktu mustajab, karena kita menantikan satu malam ganjil. Malam setara kemuliaan seribu bulan. Malam dibukanya seluruh maghfiroh dari Allah azza wajalla,\" kata Ustaz Bachtiar Nasir atau yang biasa dipanggil UBN sebelum berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh, Rabu (20/4/2022). Di sela acara umroh, juga akan dilakukan program acara \"Munajat Dari Tanah Suci Bersama UBN\". Acara ini diselenggarakan Tabung infaq dan UBN Podcast. Tayangan ini bisa disaksikan di berbagai platform media. Satelite Asiasat, Kugosky, MNC channel, Muslim TV, FNN media, dan seluruh media partner UBN Podcast. Kegiatan ini disiarkan dari Tanah Suci Makkah dan Madinah, tepat di saat berbuka puasa. \"Dan kita bisa ikuti Live Report dan Doa bersama dalam kemuliaan Ramadhan,\" tambah UBN. Semoga waktu mustajab, lokasi tanah suci, dan ridho Allah diturunkan bagi kita semua. \"Saat yang tepat untuk bermunajat, meminta ridho Allah, apalagi sambil berinfaq di bulan suci,\" ujar Bachtiar Nasir. (TG)
Rusia Kembali Keluarkan Ultimatum, Pasukan Ukraina Diminta Menyerah
Kiev/Kharkiv, FNN - Rusia, Rabu, meminta pasukan Ukraina yang masih berada di Mariupol untuk menyerah pada saat pasukan Rusia berupaya mencapai kemenangan dalam serangan yang dilancarkannya di Ukraina timur.Ribuan tentara Rusia, dengan didukung gempuran artileri dan roket, sedang bergerak maju ke medan perang, yang disebut para pejabat Ukraina sebagai Pertarungan Donbas. Sebelumnya, pasukan Rusia sudah menguasai Kota Kreminna.Invasi Rusia, yang sudah berjalan hampir delapan pekan, ternyata berlangsung lebih lama daripada yang diperkirakan.Rusia masih belum berhasil menguasai kota-kota besar sehingga memaksa Moskow untuk mengatur kembali strategi di dan sekitar wilayah-wilayah separatis.Rusia sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum agar pasukan Ukraina menyerah. Namun menjelang batas waktu berakhir, peringatan itu tidak membuahkan hasil.Kementerian pertahanan Rusia mengatakan tidak ada satu pun prajurit Ukraina yang meletakkan senjata. Karena itu, Moskow memperbarui tuntutannya tersebut.Di sisi lain, para komandan Ukraina sudah menyatakan tekad tidak akan menyerah.\"Angkatan Bersenjata Rusia, murni berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, kembali mengajukan tawaran agar para petempur batalion nasionalis dan tentara bayaran dari luar negeri menghentikan operasi militer mereka mulai pukul 14.00 waktu Moskow pada 20 April dan agar mereka meletakkan senjata,\" kata Kementerian Pertahanan Rusia.Amerika Serikat, Kanada dan Inggris sementara itu telah menyatakan akan mengirimkan lebih banyak persenjataan artileri untuk Ukraina.Presiden AS Joe Biden diperkirakan dalam beberapa hari mendatang akan mengumumkan paket baru bantuan militer senilai hampir sama dengan bantuan pada pekan lalu, yakni 800 juta dolar AS (Rp11,47 triliun), kata beberapa sumber kepada Reuters. (mth/Antara)
PBB Serukan Gencatan Senjata Selama Empat Hari di Ukraina Saat Paskah
New York, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Selasa (19/4) menyerukan gencatan senjata kemanusiaan selama empat hari dalam pertempuran di Ukraina untuk memungkinkan pembukaan koridor bantuan kemanusiaan selama Pekan Suci Kristen Ortodoks.\"Hari ini, saya menyerukan gencatan senjata kemanusiaan Pekan Suci selama empat hari yang dimulai pada Kamis Putih dan berlangsung hingga Minggu Paskah pada 24 April untuk memungkinkan pembukaan serangkaian koridor kemanusiaan,\" kata Guterres kepada wartawan yang berdiri di depan patung \"Pistol Terikat\", yang bernama \"Non Violence\".\"Pistol Terikat\" tersebut adalah sebuah patung ikonik berbentuk pistol besar dengan ujung laras yang terikat dalam simpul. Patung tersebut menjadi hal pertama yang dilihat banyak pengunjung di markas besar PBB di New York saat mereka memasuki kompleks tersebut, yang melambangkan komitmen badan dunia itu untuk perdamaian dunia.Akibat serangan Rusia yang semakin intensif di Ukraina timur menjelang Paskah, sang sekjen PBB mengatakan gencatan senjata kemanusiaan menjadi semakin penting. Guterres menyatakan, selama gencatan senjata yang diusulkan tersebut warga sipil akan dievakuasi dari \"wilayah-wilayah konfrontasi saat ini atau yang berpotensi\" dan bantuan kemanusiaan akan dikirimkan ke daerah-daerah yang membutuhkan seperti Mariupol, Donetsk, Lugansk, dan Kherson.Pejabat tertinggi PBB itu menyebutkan bahwa lebih dari 4 juta orang di daerah tersebut membutuhkan bantuan.\"Periode Paskah selama empat hari ini harus menjadi momen untuk bersatu dalam menyelamatkan nyawa dan melanjutkan dialog demi mengakhiri penderitaan di Ukraina,\" kata Guterres.Sehari sebelumnya, kepala urusan kemanusiaan PBB Martin Griffiths menyarankan bahwa mungkin waktu yang tepat untuk memulai gencatan senjata seiring liburan Paskah Ortodoks semakin dekat. (mth/Antara)
Dulu Dijajah Belanda dan Jepang, Sekarang Dijajah Oligarki
Oleh R. Baskoro Hutagalung - Forum Diaspora Indonesia Tak sengaja saya awalnya selintas menonton film jadul Si Pitung, seorang tokoh jawara legendaris asal Betawi yang diperankan aktor senior Dicky Zulkarnain. Dalam film yang kala itu hanya bisa kita tonton di rumah “orang kaya” yang punya TV dan video, diceritakan bagaimana penindasan bangsa “kumpeni” dari asal kata “commpany” perusahaan atau VOC (kongsi dagang) asal Belanda kalau tak salah, menperlakukan bangsa kita dengan semena-mena. Pajak yang tinggi, intimidasi dan penyiksaan, penangkapan, bahkan sampai pembunuhan bagi siapa saja yang melawan. Belum lagi perampasan tanah, sawah, dan ladang secara paksa milik rakyat untuk kepentingan orang kaya yang didukung tentara dan polisi Belanda. Dimana orang kaya tersebut diperagakan oleh Babah Akong dari warga keturunan China yang pelit, serakah dan sombong. Dalam film tersebut juga digambarkan bagaimana, para Demang, bangsawan, centeng, polisi blondo ireng alias polisi dari pribumi, menjadi budak-budak pesuruh penjajah Belanda. Yang mau saja diperalat untuk menyiksa dan membunuhi masyarakat pribumi saudara setanah airnya. Demi uang, pekerjaan dan jabatan. Tidak puas sampai di situ, saya terus browsing film-film lain, apakah itu Jaka Sembung, Lebak Membara, Jaka Gledek, Serangan Umum 1 Maret, Janur Kuning, hingga film kolosal G-30 S/PKI. Tidak puas juga, saya searching lagi film-film sejarah dokumenter dan berita-berita jadul baik yang berbahasa asing dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal apa yang membuat saya tiba-tiba begitu tertarik untuk menonton itu semua ? Meski itu kadang hanya film fiksi, dan ada skenarionya? Walaupun sebahagian itu adalah film fiksi, namun saya yakin, inspirasi dari cerita dalam film tersebut adalah gambaran nyata dari masa lalu bangsa nusantara ini. Bahwa selama 350 tahun atau ada juga yang berpendapat hanya 50 tahun, bangsa ini dijajah bangsa Eropa dan Jepang. Secara bergantian. Makanya untuk mempertahankan objektifitas, saya juga imbangi dan tonton juga film dokumenter dan file berita-berita jadul tentang sejarah Indonesia yang independent. Kesimpulan yang saya dapat dari puluhan film dan file dokumenter yang saya dapatkan tentang nasib bangsa ini adalah : Pertama. Hilangnya fungsi negara saat ini dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia sesuai amanah pembukaan UUD 1945. Karena, sudah tak terhitung Sumber Daya Alam bangsa ini dijarah dan dikelola Asing. Belum lagi perlindungan negara, khususnya pemerintahan hari ini terhadap kehormatan dan hak azazi rakyatnya juga sudah bergeser jauh. Pemerintah yang seharusnya menjadi Bapak untuk semua golongan masyarakat, sekarang menjadi “Pemerintahan Fasis”, yang memisahkan dan mendiskriminasi mana yang masyarakat kelompok pro penguasa dan yang oposisi. Kedua. Kembali terjadi perampasan hak, penindasan, intimidasi, pajak yang tinggi dari pemerintah terhadap rakyatnya hari ini. Ribuan konflik agraria antara pemerintah dengan rakyatnya termasuk tanah adat dan ulayat. Tak terhitung terjadi jumlah penggusuran paksa, ganti rugi murah, serta persekusi terhadap masyarakat yang mempertahankan hak tanahnya. Seperti tragedi tanah di Wadas Jawa Tengah, tanah adat di Kalimantan, banyak lagi kalau mau disebutkan. Dimana rakyat dipaksa dengan kekuatan aparat keamanan bersenjata menyerahkan hak tanahnya yang dikelola turun temurun dengan peluh keringat. Ketiga. Kembali terjadi apa yang namanya pengkhianatan, manusia munafik, yaitu, orang-orang yang mau menjual harga diri dan jabatannya demi melayani dan jadi budak penguasa. Para TNI/Polri tidak lagi jadi aparat negara, tetapi menjadi aparat pemerintah. Bahkan ada yanng dengan bangganya menyatakan “siap loyal tegak lurus loyal pada pemerintah”. Padahal itu jelas bertentangan dengan konstitusi dan sumpah prajuritnya. Keempat. Hilangnya makna kedaulatan ada di tangan rakyat. Dimana saat ini, kedaulatan atas negara ada di tangan tiga kelompok yaitu : Cukong, Aparat, dan partai politik. Rakyat yang berjuang mempertaruhkan jiwa raganya agar bangsa ini merdeka, justru saat ini menjadi masyarakat “kelas kedua”. Semua lini dikuasai oleh tiga elemen tadi. Padahal, tiga elemen ini tidak ada dalam konstitusi, tidak ada dalam sejarah bangsa ini apa jasa dan konstribusinya. Tapi faktanya hari ini adalah ; mereka bertiga yang menguasai, menjarah, mengendalikan negara ini. Kelima. Tidak ada lagi yang namanya penghormatan terhadap kearifan lokal, terhadap Agama, Ulama dan tokoh. Padahal, peran agama, ulama dan tokoh adalah sumber energi kekuatan rakyat, yang membimbing masyarakat, untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Tapi justru saat ini, agama dan ulama malah dicaci-maki, dipenjarakan dan dianggap musuh negara. Ada kesamaan nasib dan sejarah antara kisah dan cerita yang ada dalam sekuel film dan dokumenter yang saya tonton itu dengan nasib bangsa kita hari ini. Namun yang membedakannya adalah: Kalau dulu yang menjajah, menjalankan pemerintahan adalah bangsa Belanda. Hukum yang dipakai hukum Belanda, dengan azas konkordansi masyarakar pribumi hanya menjadi masyarakat kelas terbawah. Pejabat tinggi pemerintahannya pun orang Belanda. Komandan polisi dan bahasanya pun menggunakan bahasa Belanda. Namun hari ini yang menjadikan kita miris adalah segenap pemerintahannya, pejabatnya, hukumnya, bahasa, bendera dan konstitusinya adalah sudah milik bangsa Indonesia sendiri. Sudah atas nama hak bangsa Indonesia itu sendiri. Tetapi kenapa perlakuan, nasib, dan penindasan atas hak, ketidakadilan hukum, serta penjarahan atas sumber kekayaan alam bangsa ini hampir sama persis dengan zaman penjajahan Belanda? Contohnya adalah : Kalau dulu yang menjadi masyarakat kelas atas adalah orang Belanda, timur jauh (bangsawan), baru pribumi. Sekarang yang jadi masyarakat kelas adalah cukong, aparat negara, dan orang partai politik. Di luar itu masyarakat pribumi hanyalah masyarakat kelas bawah. Kalau dulu hasil kekayaan alam dan pajak bangsa ini untuk pemerintahan Belanda. Kalau saat ini, hanya secuil untuk negara sisanya untuk mereka keruk dan bagi bersama/sama kelompoknya. Kalau dulu penjajah itu adalah bangsa Belanda ? Kalau saat ini penjajah itu adalah “Oligarki”. Yaitu sekelompok kecil manusia yang menguasai sekelompok manusia besar lainnya. Dimana mereka itu terdiri dari para Cukong, Politisi, dan Pejabat (aparat). Artinya, era “neo colonializm” itu kembali terjadi terhadap bangsa Indonesia. Yaitu ; penjajahan gaya baru, dengan infrastruktur baru, dengan “bohir” baru. Yaitu penjajahan oleh kelompok Oligharki. Kelompok Oligarki inilah yang menghisap, menjarah, menguasai, dan mengendalikan seluruh sumber daya nasional bangsa kita hari ini. Big Bossnya adalah cukong, Ki Demang nya adalah para birokrat dan politisi, sedangkan untuk centeng dan “blondo irengnya” adalah Aparat keamanan dan para BuzzerRp penjilat. Masih belum sadarkah kita? Bahwa bangsa kita hari ini sedang dijajah Oligharki ?? Mohon tanyakan pada rumput yang bergoyang. Merdeka ! Perth-Australia. 20 April 2022.
Tim Mahasiswa Biologi Unsoed Purwokerto Raih Medali Emas di Rusia
Purwokerto , FNN - Prestasi membanggakan dipersembahkan oleh tim mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto di kancah internasional, yaitu XXV Moscow Rusia International Salon of Inventions and Innovative Technologies \"Archimedes 2022\" pada 29-31 Maret 2022.Tim yang terdiri atas Mochammad Rezky Darmawan, Regata Ringga Hanessa Putry, Salma Aulia Salsabila, Khoerunnisa, Haris Raditya Subandrio, Pramudya Wisanggeni, Dea Mudrikah, dan Robiatul Adawiyah dengan dosen membimbing Dr. Endang Ariyani Setyowati, M.Si. berhasil meraih medali emas dalam ajang tersebut.Dalam hal ini, tim berhasil membuat suatu inovasi tablet effervecent yang memberikan efek gas CO2 dengan bahan aktif mikroalga, yaitu Chlorella vulgaris yang berasal dari perairan Indonesia. Chlorella vulgaris terbukti efektif menjadi imunostimulan dalam meningkatkan daya tahan tubuh.Ajang XXV Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies \"Archimedes 2022\" itu digelar dengan dukungan Administration of the President of the Russian Federation, the World Intellectual Property Organization, the Ministry of Defence of the Russian Federation, the Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), serta Association League of Assistance to Defence Enterprises, the International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) dan the International Innovation club “Archimedes”. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hibrida di Hotel Cosmos Convention and Exhibition Center Rusia dan diikuti oleh lebih dari 270 peserta dari 22 negara dengan 650 karya inovasi yang digelar. (mth/Antara)
Prabowo Subianto Temui Habib Luthfi di Kediamannya
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menemui Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya di kediaman pribadi ulama itu di Pekalongan Timur, Jawa Tengah, Selasa (19/4).Ia didampingi Sekretaris Jenderal Partai DPP Gerindra, Ahmad Muzani. Turut serta hadir dalam pertemuan itu Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.Pertemuan antara Prabowo dan Habib Luthfi, yang merupakan sahabat lama itu dilakukan dalam rangka silaturahmi di bulan suci Ramadhan. Silaturahmi itu berlangsung akrab, penuh tawa, dan diselingi doa bersama.\"Pak Prabowo dan Habib Luthfi adalah kawan lama. Keduanya terlihat saling senang dan bahagia karena dipertemukan kembali di bulan suci ramadhan ini. Selain silaturahmi Ramadhan, keduanya sama-sama memiliki keinginan untuk menjadikan Indonesia bersatu dan kuat di tengah ancaman ketidakpastian global,\" kata Muzani dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.Habib Luthfi yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden berpesan kepada Prabowo tentang pentingnya pelibatan rakyat sebagai kekuatan pertahanan modern.\"Habib Luthfi menyampaikan tentang pentingnya peningkatan pertahanan negara yang melibatkan rakyat secara langsung. Demikian juga peran ulama, yang harus berperan aktif dalam upaya memperkuat ideologi negara. Dengan begitu, Indonesia akan kuat karena setiap orang memainkan perannya masing-masing dengan seksama,\" ujar dia.Dalam kesempatan tersebut, mereka pun berbuka puasa dengan menu takjil seperti kurma, buah-buahan, dan jajan pasar. Dilanjutkan makan nasi mandi dan daging kambing khas Timur Tengah. (mth/Antara)
POPULER
