ALL CATEGORY
Mahasiswa, Haruskah Revolusi Lagi?
Banyaknya tuntutan mahasiswa menunjukkan banyaknya persoalan bangsa. Mahasiswa tidak keliru. Tujuh belas tuntutan itu rasanya memang menjadi problem mendasar rakyat hari-hari belakangan. Sebutlah stabilisasi harga bahan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM) gas, dan lain-lain. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD RI di MPR RI HUJAN mengguyur Jakarta. Namun kumpulan mahasiswa itu bergeming, kukuh berbaris di kawasan patung kuda, 12 Mei 2022. Para mahasiswa merapatkan barisan, bergandeng tangan, membasah bersama Bumi Pertiwi. Hari itu, sang intelektual muda berkumpul untuk memperingati “Tragedi Trisakti”, 12 Mei 1998 silam. Kala itu, empat mahasiswa tewas dalam peristiwa kelam ini. Tak terhitung yang terluka. Darah dan nyawa, itulah harga yang mahasiswa harus bayar demi penyelamatan negeri. Buahnya, revolusi indah bernama Reformasi. Kini, reformasi nyaris berusia seperempat abad. Namun, situasi memaksa mahasiswa turun ke jalan dengan idealisme yang sama: menyelamatkan Indonesia. Apa boleh buat, perjalanan reformasi yang kini anti klimaks, sekali lagi membutuhkan pekik cadas agen perubahan ini. Untungnya, mahasiswa setia dan memiliki tanggungjawab moral mengawal reformasi. Dari Cibubur, Jawa Barat, genderang perang melawan kebatilan itu digagas. Bersama buruh, petani, nelayan, akademisi dan aktivis 98, elemen mahasiswa mengagendakan aksi nasional menyelamatkan negara ini dari kerusakan dan kehancuran. Momentumnya dipilih pada 19-20 Mei 2022. Momen 19 Mei tentu membuat bulu kuduk penguasa berdiri, siapa pun penguasanya. Pasalnya, pada tanggal yang sama 24 tahun lalu, para mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir. Aksi yang kemudian menggulingkan rezim Soeharto sekaligus melahirkan reformasi. Perjalanan reformasi memang penuh liku. Namun, pelan tapi pasti, negeri ini membenahi diri, mencoba mengukukuhkan demokrasi pada segenap sendi-sendi interaksi. Hasilnya mulai terlihat pada era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, demokrasi terasa mekar meski belum mewangi semerbak. Sepuluh tahun kepemimpinan Yudhoyono diakhiri dengan damai. Tak ada aktivis yang diterungku. Pergantian pucuk pimpinan negeri pun terlaksana dengan baik, tanpa huru-hara politik sebagaimana pergantian presiden lainnya. Presiden berganti, sejarah berubah. Sayangnya, perubahan yang terjadi tidak lebih baik. Indonesia nyungsep, berkebalikan dari kata meroket yang pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo. Demokrasi terjerembab diiringi dengan lagu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan atau presiden tiga periode. Lagu dengan tiga judul berbeda namun satu esensi: haus kuasa. Di mana-mana, haus kuasa pasti menggerogoti demokrasi. Suara kritis rakyat dibungkam, UU ITE seolah menjadi alat pemenjara bagi rakyat yang kritis. Sementara itu, keterbelahan rakyat dirawat demi kepentingan politis. Cebong dan kampret tak henti (dibuat) bertempur. Isu agama terus-menerus dikipasi. Maka wajar naluri dasar mahasiswa kembali menggeliat. Apalagi, sejumlah kebijakan yang ditempuh bukannya menjadi solusi, tetapi malahan semakin merapuhkan bangsa. UU Ibukota Negara Baru (IKN), UU Omnibus Law, atau utang negara yang semakin menggunung, misalnya. Segudang problem bangsa itulah yang membuat 300 perwakilan mahasiswa dari 34 provinsi bersama elemen buruh, akademisi, hingga aktivis 98 akhirnya melakukan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia di Cibubur pada 10-12 Mei 2022. Mereka merasa reformasi telah dikhianati. Tanggungjawab moral membuat mereka terpanggil, menggiring arah reformasi agar kembali pada rel sejatinya. Namun, tekanan lagi-lagi datang. Di hari H pelaksanaan, para peserta tiba-tiba tidak dibolehkan menggunakan gedung Pandan Sari oleh pengelola. Padahal, menurut panitia, semua perijinan telah diurus, sewa gedung juga telah dilunasi. Tekanan itu tak menyurutkan semangat para pengawal reformasi tersebut. Konsolidasi akhirnya dilaksanakan di sekitar luar gedung Pandan Sari dan di lorong-lorong penginapan peserta. Agenda tetap berjalan dan melahirkan 17 poin tuntutan yang akan disampaikan melalui Aksi Nasional pada 19-20 Mei mendatang. Banyaknya tuntutan mahasiswa menunjukkan banyaknya persoalan bangsa. Mahasiswa tidak keliru. Tujuh belas tuntutan itu rasanya memang menjadi problem mendasar rakyat hari-hari belakangan. Sebutlah stabilisasi harga bahan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM) gas, dan lain-lain. Uniknya, aksi nasional 19-20 Mei juga mengangkat isu kesejahteraan guru honorer. Para peserta aksi bakal menuntut agar ribuan guru honorer tersebut diberikan haknya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menuntut agar rekrutmen guru dan pegawai honorer dilakukan secara transparan dan tidak berbau Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebenarnya telah menyampaikan aspirasi yang sama kepada Presiden. Melalui kerja maraton Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kerja Honorer (GTKH) yang saya pimpim, DPD RI secara formal telah mengirimkan surat berisi 10 rekomendasi penyelesaian guru honorer. Pansus GTKH bahkan merekomendasikan agar Guru Honorer berusia 40 tahunan ke atas diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui tes. Namun, hingga saat ini tak sedikit pun presiden memberi respon hasil kerja maraton selama 6 bulan Pansus GTKH tersebut. Ketiadaan respon itu menunjukkan lemahnya empati negara. Juga sekaligus menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa dan elemen rakyat lainnya sudah tepat. Mereka memahami persoalan rakyat lalu berjuang menyampaikannya kepada pemerintah melalui jalur-jalur konstitusional. Sulit menebak seperti apa eskalasi demo 19-20 Mei 2022 nanti. Akankah mahasiswa memantik revolusi lagi? Entahlah. Yang jelas, kita berharap bangsa ini baik-baik saja. Maka pengelolaannya harus baik-baik pula, agar warga bangsa tetap bersikap baik-baik. (*)
Soal Ruhut Rasis, Komandan Patriot Revolusi: Saya Akan Kejar, Jujur Saya Marah, Saya Tersinggung
Jakarta, FNN - Politisi PDIP Ruhut Sitompul tengah ketiban sial. Ia dihardik warganet setelah mengunggah foto Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengenakan pakaian adat Papua (Koteka) dengan caption menertawakan \"Ha ha ha kata orang Betawi usahe ngeri X Sip deh\". Dalam foto yang diunggah Ruhut Sitompul itu, Anies Baswedan tampak tersenyum dengan latar belakang pepohononan. Politisi yang juga artis sinetron itu kini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Komandan Patriot Revolusi (Kopatrev), Petrodes Mega Keliduan karena dinilai telah menimbulkan kebencian antar-suku, ras, dan golongan melalui unggahannya tersebut. Patriot Revolusi merupakan organ sayap Paramiliter Partai Rakyat Ruhut dilaporkan dengan tuduhan telah melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE). Unggahan Ruhut tersebut dianggap telah memberikan stigma buruk terhadap warga Papua. Kini berbagai kecaman terhadap politisi yang dijuluki kutu loncat itu telah memenuhi Twitter. \"Ini betul-betul rasisme yang ga lucu. Selain menghina pak @aniesbaswedan, pak Ruhut juga menghina saudara kita orang Papua,\" cuit akun @berlianidris. \"Inilah sampah politik yang mesti dimusnahkan di Republik ini. Nyari makan dari ngejilat penguasa pasti akan bertingkah semaunya,\" kata akun @akarrum30758044. Petrodes mengaku kaget dan marah terhadap postingan yang diunggah Ruhut. “Saya kaget tiba-tiba dapat postingan dari Ruhut Sitompul. Dalam kondisi rakyat Papua yang sedang berkonflik dan ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah, adanya gerakan-gerakan yang cukup masif, lalu ada gerakan penolakan DOP, tiba-tiba ada seorang yang mencoba mengacaukan keadaan. Ini sangat mengacaukan, karena ini, walapun sederhana, tetapi ini akan berefek meluas dan akan memicu konflik,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat, 13 Mei 2022. Petrodas menganggap apa yang dilakukan Ruhut membahayakan rakyat Papau. “Menurut saya ini sesuatu yang konyol dan salah. Saya tetap akan kejar. Saya jujur saya marah. Saya tersinggung, karena saya aktivis sosial, mantan pimpinan mahasiswa. Walaupun berpartai sampai hari ini saya masih aktivis sosial. Saya masih aktif dalam perkumpulan rakyat Papua,” tegasnya. Petrodas semakin marah karena Ruhut dianggap orang yang tahu adat bagirakyat Papua. “Saya marah karena ketika Pak Jokowi, benar-benar mencoba menaruh fokus membangun Papua dan mengembalikan hati rakyat Papua, tiba-tiba seseorang yang tidak tahu adat, seseorang yang tidak tahu menghargai pemerintah, seseorang yang tdak paham kondisi, tiba-tiba langsung mengupload hal seperti itu. Ini kan sebetulnya salah. Beliau salah,” paparnya. Oleh karena itu, ia akan mengambil sikpa tegas terhadap Ruhut. “Saya harus mengambil sikpa tegas, saya akan tegur dia, dan supaya tidak terjadi lagi hal-hal semacam ini. Ini sifatnya rasis dan melecehkan budaya Papua. Walaupun malam hari, makanya saya langsung laporkan ke Polda MetroJaya,” paparnya. Petrodas mengaku bahwa pelaporan ini tidak ada kaitan dengan Anies Baswedan yang digadang-gadang menjadi presiden. “Ini tidak ada kaitan dengan Anies Baswedan. Siapapun yang diperlakukan seperti itu, melakukan lelucon seperti itu, saya tetap akan proses. Ini bukan persoalan Anies Baswedan. Mungkin dia terget Anies, tapi saya tidak persoalkan Anies. Kenapa disematkan busana adat papua lau kemudian gambar Anies Baswedan mengenaan busana adat Papua yang ada taring babinya lalu pakai mahkota lalu dijadikan bahan lelucon. Itu kan sesuatu yang nilainya sakral, kenapa dijadikan bahan lelucon. Itu adat turun temurun panjang hubungan Tuhan, manusia, dan alam,” tegasnya. Petrodas mengaku sudah dipertemukan dengan Ruhut dan Ruhut minta maaf, akan tetapi dia tidak dalam kapasitas memberi maaf. “Ini sifatnya universal, saya hanya sebagai person. Persoalan dia minta maaf ke saya, saya bukan siapa-soapa. Kita bicara tentang rakyat Papua,” paparnya. Namun dalam tradisi di Papua bahwa minta maaf itu tidak serta merta hanya minta maaf di depan media lalu kemudian selesai. ‘Saya memang tidak mampu menjawab itu, karena saya bukan siapa-siapa. Ini langusng kepada rakyat Papua, apalagi suku Dani. Ini ornamen adat dari suku Dani di Papua. Saya tidak bisa mewakili Suku Dani atau mewakili rakyat Papua untuk menerima permintaan maafnya beliau. Nanti malah bisa merusak nama saya karena saya punya tujuan baik,” tegasnya. Petrodas mengaku mendapat dukungan dari Koordinator mahasiswa seJawa Bali, ada beberapa aktivis di kampus Uncen, mendoakan dan mendukung saya, termasuk Majelis Rakyat Papua. “Ada juga statamen tegas tentang apa yang dilakukan Ruhut. Saya maunya cepat supaya cepat diproses polisi. Saya cegah supaya tidak ada konflik horizontal,” katana. (sof, sws)
Hendri Satrio: Kepala Daerah yang Ditunjuk Langsung Harus Netral dalam Berpolitik
Jakarta, FNN – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk langsung 271 calon penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia, untuk memenuhi target politiknya, yakni Pemilu serentah hingga 2024. Penunjukan langsung ini dikecam oleh masyarakat karena dikhawatirkan tidak demokratis dan tidak transparan. Pengamat politik Hendri Satrio mengingatkan agar pejabat pengganti yang dipilih atau ditunjuk untuk menggantikan para kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023, harus netral dalam berpolitik. “Mereka harus ingat bahwa akan bertugas hingga Pilkada serentak digelar pada 2024. Jangan sampai ada keberpihakan politik saat para pejabat yang ditunjuk atau dipilih ini menjadi plt kepala daerah,\" kata Hendri Satrio kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (13/5). Hendri yang juga pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini juga menekankan, dengan ditunjuknya kepala daerah oleh pemerintah maka akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya bahwa orang yang ditunjuk pemerintah bukan aji mumpung. Jika berhasil memimpin daerah, akan diteruskan keberlanjutannya. “Karena dinilai sukses maka, ada keinginan untuk meneruskan itu,\" kata Hendri. Selain itu, potensi pelanggaran undang-undang jika dipaksakan dengan menunjuk TNI/Polri sebagai pengganti kepala daerah. Juga terkait pertanggungjawaban pejabat itu kepada warga masyarakat. \"Saya mengusulkan, pemilihan penggantinya harusnya melibatkan masyarakat yang akan dipimpin oleh pejabat itu,\" ujarnya. Hensat panggilan akrab Hendri Satrio juga berpesan agar isu toleransi, intoleransi dan radikalisme harus segera diakhiri sebelum memasuki masa kampanye. Jika tidak, hal itu akan menjadi makin buruk di masa pesta demokrasi. “Jangan ajari kami soal toleransi, karena kami paham toleransi itu seperti apa. Justru yang sering teriak-teriak intoleransi itulah biang keroknya di Indonesia,\" tegas dosen komunikasi politik itu. (sof, sws)
Bvitri Susanti: Pasal Yang Dipakai Buat Menunjuk Kepala Daerah Beda Konteks
Jakarta, FNN – Penunjukan 271 calon penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk lima Pj Gubernur yang baru dilantik hari Kamis, 12/05/2022, dikhawatirkan berjalan tidak transparan dan tidak demokratis. Apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan 49 kepala daerah - lima gubernur dan 44 bupati serta wali kota— pada Mei ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih belum mengumumkan ke publik nama calon-calon penjabatnya dan belum membentuk aturan pelaksana mengenai mekanisme pengisian penjabat calon sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK). Penunjukan calon penjabat itu juga dikhawatirkan \"rentan dieksploitasi\" demi kepentingan politik menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Pakar Hukum Tata Negara, Bvitri Susanti termasuk yang merasa khawatir terhadap penunjukan itu. Ia menegaskan pasal yang menjadi rujukan untuk menunjuk kepala daerah tidak sesuai dengan konteks yang sekarang, karena berbeda beda tujuan. “Waktu pasal itu dibuat, sebenarnya tujuannya adalah untuk mengisi kalau ada bencana, ada yang meninggal dunia, tidak dalam rangka melaksanakan sebuah pemilihan yang memang didesain untuk diundur supaya menjadi satu,” kata Bvitri kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (13/5). Akibat dari ketidaksesuaian pasal, akhirnya tidak kompatibel antara pasal yang menjadi rujukan dengan apa yang dilakukan sekarang. Tak hanya itu, Bvitri juga menyoal peraturan yang sekarang, tidak ada syarat demokratis dan transparan. Padahal, Mahkamah Konstitusi sebenarnya waktu memutuskan soal penjabat kepala daerah ini, menyatakan bahwa penggantian demokratis dan transparan. “Mustinya, hal-hal seperti ini kata Bvitri harus diatur oleh orang-orang yang menjadi penjabat Kepala Daerah. Ini semua tidak ada di dalam peraturan yang sekarang,” paparnya. Bvitri menjelaskan, penunjukan kepala daerah dilakukan melalui gelombang pertama dan kedua. Sampai tahun 2024 ada lebih dari setengah seluruh Kepala Daerah seluruh Indnesia akan diisi oleh orang-orang yang tidak dipilih secara langsung. “Masalahnya juga bahkan cara memilihnya pun oleh Presiden dan Mendagri, dimana aturan mainnya pun jauh dari cukup,” tegasnya. Bvitri mencontohkan kasus di beberapa daerah bagaimana proses untuk menjadi penjabat kepala daerah dilakukan dengan keras. Ia menyebut contoh Papua. “Di daerah, misalya di Papua, itu pertempurannya luar biasa, orang-orang yang mau duduk sebagai penjabat kepala daerah bertarung sangat keras. Karena prosesnya betul-betul politis, maka tidak transparan dan terserah pada Mendagri dan Presiden. Negosiasi, sogokan, ancaman yang digunakan untuk menduduki jabatan kepala daerah kerap dilakukan. Kita tidak tahu kreterianya seperti apa, tidak tahu dia punya rekam jejak seperti apa, bahkan tidak tahu apakah punya kapabilitas atau tidak untuk menjadi seorang kepala daerah,” paparnya. Menghadapi Pemilu serentak 2024, Bvitri menegaskan bahwa tahun 2022 adalah tahun-tahun orang saling menyerang, tahun 2023 akan sedikit bermanis-manis karena dalam konteks tahapan pemilu, lalu tahun 2024 mulai ramai lagi. (sof, sws)
Prof. Syaiful Bakhri: Praktik Oligarki Dorong Perubahan
Jakarta, FNN – Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. DR. Syaiful Bakhri, SH, MH mengatakan, jejak-jejak perubahan kepemimpinan nasional telah mendapatkan respon dari para Cendekiawan, Aktivis Mahasiswa, Aktivis Perempuan, dan para Buruh. Itu terjadi karena adanya kegagalan dalam mengelola kesejahteraan rakyat, merosotnya pelaksanaan prinsip keadilan sosial, merobohkan semangat penegakan hukum, menguasai kelembagaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif secara menyeluruh melalui perspektrum Oligraki dan membunuh demokrasi. Menurut pakar hukum pidana itu, ini menunjukkan pembusukan, regresi, dan memanipulasi negara hukum. Ketidakadilan dan kesenjangan menjadi konsekuensi yang berdampak pada menjauhnya cita-cita bernegara. “Perubahan itu telah nyata terjadi di depan mata, tidak terbendung laksana gelombang tsunami yang ditumpahkan oleh lautan,” tegasnya. Demokrasi yang sejati adalah pemenuhan persamaan di hadapan hukum, persamaan kesempatan mendapatkan akses perlindungan dan pemerataan kesejahteraan. Sedangkan, saat ini ketiga-tiganya tetaplah mitos hingga NKRI hanya wilayah tak bertuan. Profesor Syaiful mengatakan, hal ini tejadi akibat merebaknya praktik oligarki yang menancapkan pengaruh melalui kolaborasi Penguasa dan Pemegang Modal. “Pada akhirnya postulat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhenti sebagai jargon,” katanya. (mth)
Islam di Indonesia “Kacau-Balau”
Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa harapan (ar-raja\') yang sesungguhnya adalah harapan yang dapat memotivasi seseorang untuk berjuang dalam bekerja dan beramal. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DUNIA Islam itu paling sempurna, semua teratur, selalu terbuka menerima kritikan, terdepan dlm ilmu pengetahuan. Tetapi Islam di Indonesia kacau balau bahkan jadi “minoritas kualitas” di bidang ekonomi dan politik. Di Indonesia kok tanpa bentuk, tidak ada keteraturan ekonomi-sosial-politik-budaya dan seterusnya. Jadi, “Secara kategori sosiologis komunitasnya masih berkelas gerombolan atau kerumunan,” ungkap Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation yang tinggal di New York, Amerika Serikat. Bangsa Barat dan Timur yang telah maju justru Sangat Islami dari segi modal kesalehan sosial. Walaupun sekuler atau yang berdasarkan tradisi bangsanya (penelitian Rehman - Askari tentang “Keberislaman Negara-negara” dari George Washington University). Hal itu terjadi mungkin bermula dari umat Islam tak mau mengamalkan ilmu muamalah/semesta/utama sosial-praktek-strategi-membangun masyarakat-bangsa. Istilahnya Antonio Gramshi “Mekanik Tak Organik”. Dengan kacamata kuda “Newtonian cartesian” tanpa relevansi pada realitas sosial-politik-ekonomi-bangsa dan negara. Bahkan ada kritik yang cukup tajam kepada Bangsa Indonesia. Etnolog Belanda Profesor Veth pernah mencela rakyat negeri ini seperti “rakyat kambing yang semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai ke kutu-kutunya, karena bekerjanya obat tidur penjajahan ...” Gubernur Jenderal De Jonge pada 1930-an masih juga berkata, Belanda akan menjajah 300 tahun lagi. Lemahnya mentalitas bangsa ini yang dengan mudah bisa dipecah-belah. Berdasarkan pendapat-pendapat ilmuwan mereka yang berkesimpulan kita sebenarnya adalah “bangsa yang paling lunak di dunia” (het zachtmoedigste volk ter aarde). Sun Yat Sen mengatakan, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak punya keinginan untuk membebasklan diri dari penindasan ibarat “a sheet of loose sand”. Bagaikan pasir yang meluruk dan rapuh. Tiada keteguhan, sehingga mudah ditiup ke mana-mana. Kritik di atas dalam bahasa tidak langsung menyebut umat Islam. Tetapi realitas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Sekiranya ajaran Islam tersebut dijalankan dengan baik oleh umatnya, maka takkan ada orang miskin yang terlantar, tidak ada orang sakit yang tidak bisa berobat, dan tidak akan ada perpecahan, kebodohan, dan kejahatan kemanusiaan di kalangan umat Islam. Kata Syekh Muhammad Abduh, “Islam tertutup oleh umat Islamnya sendiri”. “Al-Islamu mahjubun bil-muslimin“. Cahaya Islam ditutupi dan digelapkan oleh orang Islam itu sendiri. Apakah Umat Islam akan tertutup padahal Islam sesuai yang dikutip oleh Hamzah Yakusai mengutip beberapa pernyataan tokoh-tokoh Filsafat Barat yang memprediksikan masa depan Islam. 1. Leo Tolstoy (1828-1910) “Islam akan menguasai dunia suatu saat nanti, sebab ia menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan hikmah”. 2. Herbert Wells (1846-1946) “Hingga akhirnya Islam kembali lagi, betapa banyak generasi yang akan merasakan kesengsaraan kemudian suatu waktu nanti dunia seluruhnya akan tunduk pada Islam, pada saat itu kedamaian akan terwujud dan kembali menjadi tenang”. 3. Albert Einstein (1879-1955) “Saya memahami bahwa kaum Muslimin melakukan itu semua karena kecerdasan dan kesadaran mereka, sesuatu yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dalam Islam ada kekuatan dan hikmah yang akan membawa kepada kedamaian”. 4. Houston Smith (1919) “Ada yang lebih baik daripada keimanan yang kita anut sekarang ini, dialah Islam... Jika kita mau membuka hati dan akal kita itu akan sangat baik bagi kita”. 5. Michael Nostrodamus (1566-1503) “Islam akan menjadi agama yang berkuasa di Eropa, dan salah satu kota terkenal di Eropa akan menjadi ibukota negeri Islam”. 6. Bertrand Russell (1872-1970) “Saya telah membaca tentang Islam dan saya akhirnya tahu bahwa Islamlah agama yang akan menjadi agama seluruh dunia dan semua manusia. Islam akan menyebar di seluruh sudut-sudut Eropa, dan akan datang waktunya Islam menjadi penggerak hakiki dunia ini”. 7. Gustaf Lebon (1841-1931) “Islam adalah agama satu-satunya yang berbicara tentang perdamaian dan perbaikan serta ajakan kepada orang-orang Nasrani untuk menghargai keimanan yang membawa kebaikan”. 8. Bernard Shaw (1856-1950) “Suatu hari dunia keseluruhan akan menerima Islam sebagai satu-satunya agama… Seandainya mereka tidak menerima dengan namanya yang sebenarnya, pasti mereka akan meminjam subtansi ajaran Islam. Tapi pasti Barat akan menerima Islam suatu hari. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang akan memimpin dunia”. 9. Yohan Jits (1749-1832) “Wajib bagi kita semua menerima Islam cepat atau lambat. Dialah agama yang sebenar-benarnya. Andai saya diajak masuk Islam saya tidak akan merasa sebagai sebuah keburukan, bahkan itu saya anggap sebagai sebuah kenyataan”. Pertanyaan muncul, kenapa Islam sebagai konsep kehidupan yang paripurna, sementara umat Islam masih kacau-balau baik di bidang politik dan ekonomi. Ada harapan ada cahaya: Harapan itu harus disertai amal nyata, jika tidak maka ia hanyalah angan-angan belaka. --Syekh Ibnu Atha\'illah, Al-Hikam. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa harapan (ar-raja\') yang sesungguhnya adalah harapan yang dapat memotivasi seseorang untuk berjuang dalam bekerja dan beramal. Kalau demikian sangat mungkin umat Islam memahami ajarannya lebih banyak hanya tekstual masih jauh dari ajaran Islam yang sempurna. (*)
Partai Buruh: 50-an Ribu Buruh Akan Ikuti May Day Fiesta di GBK
Jakarta, FNN – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, ada dua kegiatan yang akan dilakukan Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia pada Sabtu, 14 Mei 2022. Dua kegiatan itu adalah, pertama, pada pukul 10 00 – 12.00 WIB dilakukan aksi unjuk rasa di DPR RI. Sedangkan yang kedua, pada pukul 13.00 – 17.30 WIB berupa May Day Fiesta di Gelora Bung Karno (GBK). “Kegiatan ini adalah rangkaian peringatan May Day. Di mana pada tanggal 1 Mei kami juga menyelenggarakan aksi di KPU yang dilanjutkan dengan May Day Fiesta di Gedung Film Usmar Ismail,” kata Said Iqbal. Disampaikan, dalam kegiatan 14 Mei 2022, karena harus memenuhi protokol Kesehatan, jumlah massa yang seyogyanya 100 ribu dikurangi menjadi 50-an ribu orang. Mereka berasal dari DKI, Jabar, dan Banten. “Selain kegiatan di Jakarta, secara bersamaan, juga akan dilakukan aksi serempak di berbagai daerah: 20 ribu buruh di Surabaya, 5 ribu buruh di Semarang, 15 ribu buruh di Batam, 5 ribu buruh di Medan, dan puluhan ribu buruh lainnya yang tersebar di kota-kota industri seperti Yogyakarta, Aceh, Padang, Bengkulu, Riau, Lampung, Sulawesi, Makasar, Gorontalo, Morowali, Kendari, Bitung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Maluku, Mataram, Ternate, dan beberapa kota industri lainnya,” lanjut pria yang juga menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini. Dalam acara May Day Fiesta yang diselenggarakan di GBK, akan diisi oleh orasi dari serikat buruh internasional dan Partai Buruh dari negara lain. Dari serikat buruh Internasional adalah Sekjend ITUC Sharan Burraw, Sekjend ITUC AP Shoya Yoshida, Presiden DGB, Konfederasi Serikat Buruh Brasil, Konfederasi Serikat Buruh Australia, Konfederasi Serikat Buruh Finlandia. “Sedangkan dari Partai Buruh dari negara lain adalah Partai Buruh Brasil, Australia, dan Finlandia,” tegasnya. Dalam momentum kali ini, Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia akan menyuarakan 18 tuntutan, sebagai berikut: 1. Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja; 2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas; 3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB; 4. Tolak upah murah; 5. Hapus outsourcing; 6. Tolak kenaikan pajak PPn; 7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran; 8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan; 9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria; 10. Stop kriminalisasi petani; 11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis; 12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS; 13. Pemberdayaan sektor informal; 14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja; 15. Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya; 16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang; 17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan 18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. (mth)
Piknik Panik Jokowi ke Amrik
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TENTU suara resmi akan menolak bahwa perjalanan ke Amerika ini adalah piknik, sebab jelas agenda utama tidak lain untuk mengikuti acara KTT AS-Asean tanggal 12-13 Mei 2022 di Washington DC. Isu menonjolnya adalah jadwal pertemuan dengan Elon musk yang difasilitasi Luhut. Jadwal resmi ya dibuat ini dan itu. Setelah piknik domestik Yogyakarta dan Bali kini Amerika. Rombongan besar 62 berangkat menggunakan pesawat carter Garuda bukan pesawat Kepresidenan. Konon efisiensi, katanya karena pesawat Kepresidenan harus transit-transit dan hanya isi 48 penumpang. Nyatanya ber-Boeing 777-300 ER juga transit di Amsterdam. Lalu wajib kah anggota rombongan berjumlah banyak ? Mendarat di Pangkalan Militer Andrews Washington DC tanpa penyambutan panitia atau pejabat setempat. Bagi seorang Presiden yang berstatus sebagai Koordinator negara G-20 dan mewakili negara besar ASEAN soal penyambutan adalah penting. Wibawa bangsa dan negara. Memang faktanya Jokowi tidak berwibawa. Tanpa penyambutan kenegaraan justru mengindikasikan bahwa perjalanan Presiden ini disamakan dengan kunjungan privat atau piknik. Kemenlu menjelaskan soal penyambutan dengan menegaskan kunjungan ini bukan bilateral jadi cukup oleh pejabat negara sendiri. Namun tidak terjelaskan mengapa PM Malaysia Ismail Sabri dan PM Kamboja Hun Sen disambut oleh Special Advisor to US Chief Protocol Asel Robert atau PM Singapura Lee Hsien Loong disambut langsung di Airport oleh Presiden Joe Biden ? Presiden Indonesia memang dicuekin. Alasan bukan bilateral dinilai mengada-ada, aktivis Demokrasi yang tinggal di USA Christ Komary menulis bahwa banyak pertemuan multilateral dimana kedatangan para Kepala Pemerintahannya disambut resmi oleh State Departement, White House, dan anggota US Congress. Menurutnya \"it was generalization statement but it\'s not exactly and completely true..!! \". Sampai hari ini belum ada hasil meeting yang signifikan, apalagi yang menyangkut peran dan penghargaan terhadap Indonesia. Sambutan Jokowi dalam santap siang di Capitol Hill lebih bersifat basa-basi dan normatif. Soal dampak perang Rusia Ukraina semua telah mengetahui. Sementara itu rayuan Jokowi di depan pengusaha AS menjadi khas minta-minta datang berinvestasi di Indonesia. Nah jika Jokowi tidak dianggap penting khususnya oleh Amerika, maka kehadiran dalam acara di Amerika bisa-bisa kurang bermakna artinya kunjungan ini hanya piknik saja. Mungkin berbeda dengan Malaysia, Singapura atau Filipina yang menggalang kerjasama serius melawan hegemoni China. Sebaliknya, Indonesia dinilai berbeda, sangat berbaik-baik dengan China. Piknik Jokowi bukan bersenang-senang tetapi menenangkan diri. Di dalam negeri babak belur akibat terlalu banyak dosa politik, sementara diplomasi luar negeri tidak bagus, tidak mulus, dan tidak becus. Dikenal dengan diplomasi cas cis cus. Plintat-plintut. Jokowi mengalami kegelisahan politik yang serius. Teralienasi dan sepi dari para pendukung yang mulai lari untuk selamatkan diri. Luar negeri pun sudah tak peduli lagi. Nyanyian investasi membuat Jokowi semakin rendah diri dan frustasi. Inilah piknik panik Jokowi ke Amrik.
NKRI Harga Mati Berubah Menjadi NKRI Harga Obral
Sekarang ini Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan CEO Corporate Dunia. Biasanya CEO Corporate Dunia yang meminta waktu bisa datang ke Indonesia untuk bertemu Presiden RI. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih REZIM Joko Widodo sekarang bekerja untuk oligarki sehingga orang-orang kaya yang dapat mengatur kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan mereka. Baru pertama kali dalam era Presiden Jokowi para oligarki bisa mengatur arah kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Pada zaman Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, Oligarki tidak bisa masuk mengatur kebijakan negara. Menurut ahli ekonomi Prof. Rizal Ramli, macam-macam UU pesanan Oligargi antara lain UU Minerba, supaya yang punya konsensi batubara diperpanjang hingga 10 tahun plus 10 tahun. Nilainya pertambahan konsensi otomatis itu, puluhan ratusan miliar dolar. Pesan royalti batubara dikurangi, itu kerugian negaranya puluhan triliun. Pesananan supaya Omnibus Law ada, sehingga kesejahteraan buruh berkurang dan lain-lainnya berkurang. Pertambahan konsensi 20 tahun, itu nilainya ratusan miliar dolar, enggak ada apa-apanya proyek. Proyek itu yang main biasanya pribumi, atau teman non pribumi yang masih naik kelas. Atau pesan UU supaya dihapuskan royalti batubara. Para taipan atau oligarki sekarang ini bisa memesan dan menyiapkan draf UU. Sedangkan Presiden dan para menterinya tinggal menjalani pesanan tersebut. Dalam Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) hak pengelolaan diberikan selama 90 tahun. Hal pengelolaan ini bisa diberikan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai (HP). Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah mengatur bahwa jangka waktu HGU tersebut diberikan selama 25 atau 35 tahun kepada pemohon yang memenuhi persyaratan. Pada masa penjajahan saja pemberian konsesi kepada perkebunan Belanda hanya 75 tahun. Sekarang UU Cipta Kerja menjadikan HGU berusia 90 tahun, lebih parah dibanding saat kita masih dijajah. Sebab, hak pengelolaan dapat dikonversi menjadi HGU, HGB dan HP bagi kepentingan pemodal. Ketentuan ini merupakan bentuk penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN) dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Tiba-tiba dengan dalih menciptakan norma baru, hak pengelolaan ini seolah menjadi jenis hak baru yang begitu powerful, yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah. Ketimpangan penguasaan tanah akan semakin besar. Kemudian, korporasi besar akan semakin mudah untuk melakukan praktik monopoli karena jangka waktu hak pengelolaan atas tanah yang sangat lama. Ini merupakan cara memutar tersembunyi pemerintah, yang ingin kembali memprioritaskan HGU, HGB, HP untuk investor besar. Di tengah ketimpangan penguasaan tanah akibat.monopoli perusahaan yang sudah terjadi. Bahwa ketentuan soal jangka waktu hak pengelolaan atas tanah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007. Putusan MK itu membatalkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur pemberian HGU selama 95 tahun. Pasal 22 ini telah diputuskan ditolak karena melanggar Konstitusi. Melawan lupa, pada tanggal 30 Juni 2020 lalu Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Presiden Jokowi sedang menyiapkan lahan kawasan industri terpadu di Batang. Jejak digital dari rekaman pidato (bukan memotong dari pidato selengkapnya) terdengar jelas Presiden mengatakan: \"memerintahkan tentang diskon lahan bagi investor, agar para investor datang beramai-ramai ke Indonesia, maka kalau negara lain jual tanah 1 juta kita harus bisa jual di bawahnya 500.000.\" Memang terdengar seolah-olah untuk menciptakan lapangan kerja, hanya sayang tidak jelas tentang jaminan lapangan kerja dengan masuknya investor ke Indonesia. Fakta selama ini investor (China khususnya) datang lengkap dengan tenaga kerjanya. Bahkan menimbulkan disparitas tenaga kerja yang tajam dengan masyakarat di sekitarnya. Tawaran menarik menarik bagi investor tampak tideak dibarengi dengan aspek perlindungan dan prioritas lapangan kerja (kesejahteraan rakyat) dan aspek keamanan negara dari ancaman lain yang membayakan negara. Sekarang ini Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan CEO Corporate Dunia. Biasanya CEO Corporate Dunia yang meminta waktu bisa datang ke Indonesia untuk bertemu Presiden RI. Sekarang sebaliknya Presiden RI yang minta waktu bisa datang ke Amerika untuk bertemu dengan CEO Corporate Amerika. Menurutnya, pertemuan itu cenderung mengesankan Indonesia mengemis waktu kepada Corporate. Apakah negara sudah sedemikian parah sampai mengemis waktu untuk bertemu? Atau Presiden RI sudah kurang pekerjaan, lalu harus datang menghadap dan meminta waktu agar bisa menghadap CEO Amerika? Menawarkan macam-macam investasi yang bisa diambil dengan harga bersaing, bahkan tidak segan segan menawarkan diskon. Kebijakan rezim mudah terbaca karena selalu memancarkan pesan bahwa kebijakannya bukan hadir dari niat akan mensejahterakan rakyat tetapi hanya karena pesanan Oligargi Kapitalis yang sudah masuk pada pola pikir dan rencana kerja Presiden. Kesan slogan – NKRI Harga Mati – seperti sudah diubah menjadi NKRI Harga Obral. Sementara rakyat yang miskin makin terus bertambah, anjlok sampai ke bawah. (*)
Syahganda Nainggolan: Tahun Ini, Gerakan Rakyat Lawan Islamophobia dan Oligarki
Jakarta, FNN - Tokoh aktivis Mahasiswa ITB yang pernah dipenjara rezim Soeharto dan Jokowi, Syahganda Nainggolan menyebutkan pemulihan sistem demokrasi dan agenda menghancurkan dominasi oligarki dalam tatatan politik harus selesai tahun ini. Demikian pula terkait perlawanan terhadap bentuk-bentuk Islamophobia yang berkembang di sekitar rezim ini juga harus tuntas pada tahun ini melalui berbagai perlawanan gerakan mahasiswa beserta unsur lainnya di tanah air. Hal tersebut disampaikan Syahganda Nainggolan dalam diskusi refleksi 24 tahun Reformasi, Menarik Benang Merah Gerakan Mahasiswa dari Masa ke Masa: Perlawanan Terhadap Oligarki yang diselenggarakan Masika-ICMI di Jakarta, Kamis (12/5/2022) malam. Menurut Syahganda, tatanan demokrasi telah dikerdilkan oleh rezim Jokowi termasuk melakukan gerakan Islamophobia beserta pemberangusan kebebasan sipil, berbagai pelanggaran HAM, dan \'illiberal democracy\'. Selain itu, kekuasaan rezim ini juga telah memberikan kedaulatan penuh dan tanpa batas bagi kelompok oligarki yang terdiri dari para pemodal asing. \"Kaum pemilik modal menguasai seluruh tatatan politik nasional, bahkan lebih lagi dalam hal mafia minyak goreng. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi gagal melindungi kemartabatan hidup segenap rakyat Indonesia,\" ujarnya. Ditambahkan, cita-cita atau semangat reformasi yang mengedepankan demokrasi, superioritas hukum, HAM serta keadilan bagi rakyat jelata malah kian menjauh dan tercoreng dari harapan rakyat. \"Bahkan, penangkapan Habib Rizieq dan para ulama serta para aktifis demokrasi, dan pemberangusan hak-hak berekspresi dan berdemokrasi sudah seperti mimpi di siang bolong yang tak lagi digubris oleh kekuasaan rezim ini dengan melibatkan berbagai jaringannya, sekaligus adanya fakta di tengah kita terkait supremasi kelompok oligarki telah merusak tata kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana menjadi dasar perjuangan untuk kembali pada cita-cita reformasi politik yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan seluruh elemen pejuang kerakyatan lain seperti buruh dan berbagai ormas yang tetap setia di jalan perubahan.\" \"Oleh karena itu, semua gerakan mahasiswa, gerakan buruh dan kaum ulama harus bersatu merebut demokrasi dan menyingkirkan kaum oligarki. Hal ini harus terjadi sebelum pemilihan 2024. Sebab, agenda pemilu ke depan tidak boleh melahirkan sistem demokrasi palsu sebagaimana yang berjalan saat ini, di mana rakyat tidak berdaulat,\" papar Syahganda. Konkretnya, lanjut Syahganda, pemerintahan Jokowi harus dipaksa membebaskan semua tahanan politik di antaranya Habib Riziek Shihab (HRS) dan lain-lain, juga melakukan reformasi agraria secara total guna mendorong keadilan sosial bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. (sws)
POPULER
