ALL CATEGORY
Ajak Buka Masker di Musim Pandemi, Jokowi Dicap sebagai Produsen Kebohongan dan Kebingungan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kebijakan boleh tidak memakai masker di area terbuka mulai Rabu (18/5/2022). Namun masyarakat tetap diminta memakai masker di ruangan tertutup atau dalam transportasi massal. Alasan Jokowi membuat kebijakan itu didasari atas kondisi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali. Padahal, dalam pernyataan sebelumnya, 25 April 2022, Jokowi mengatakan tidak perlu tergesa-gesa membuka masker. Kebijakan buka masker, kata Jokowi, setidaknya dilakukan sekitar enam bulan lagi. Pengamat politik Rocky Gerung mempertanyakan kebijakan Jokowi yang membingungkan masyarakat. Menurut Rocky, untuk memutuskan lepas masker di masa pandemi Covid-19 harus ada sinyal dari internasional atau Badan Kesehatan Dunia (WHO). “Presiden itu produser kebingungan, sebelumnya dia produser kebohongan. Orang akhirnya melihat Presiden Jokowi itu dari bohong menjadi bingung, dari bingung menjadi bohong. Membohongi masyarakat dan membingungkan para analis,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 19 Mei 2022. Kebingungan ini diperparah dengan pernyataan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito yang menyatakan akan menyesuaikan Keputusan Presiden. “Kan mustinya presiden menyesuaikan dengan hasil riset dari Pak Wiku. Jadi terbalik-balik ini. Kita tidak tahu dasar pemikiran Pak Presiden apa untuk segera membuka, melonggarkan masker. Satu-satunya alasan yang bisa kita duga itu, karena ada big data lagi kan. Jadi big data mengatakan kalau dibuka sekarang ekonomi dalam enam bulan ke depan akan tumbuh. Kira-kira begitu logikanya. Padahal sebetulnya soal dunia, soal pandemi itu harus ada sinyal dari WHO, ada kesepakatan dari epidemiolog dalam negeri terus untuk bikin perbandingan kasus dan mortality atau kasus korban,” paparnya. Masyarakat, kata Rocky tidak mendengar apa pun yang diterangkan oleh Jokowi. Yang masyarakat tahu adalah sebelumnya Jokowi bilang nanti enam bulan lagi. “Jadi, kira-kira di istana itu ada semacam mesin yang setiap pagi dinyalain oleh staf khusus Pak Jokowi, lalu Pak Jokowi nguping mesin itu, lalu mesin itu bilang sekarang, sekarang, sekarang. Jadi kira-kira begitu. Kayak ada mistik, sehingga ilmu pengetahuan tidak dipedulikan oleh beliau,” tegasnya. Pengabaian terhadap ilmu pengetahuan itu ditandai dengan kalkulasi-kalkulasi rasional oleh epidemiolog yang tidak dihitung secara cermat oleh Jokowi. Ia lebih percaya bisiskan ghaib. “Hasil analisis pakar dunia tentang pandemi, diabaikan oleh Pak Jokowi karena dukunnya bilang, sekarang lepas masker. Jadi itu yang disebut ghose in the machine. Ada dukun di mesinnya. Mesin bigdatanya yang harus kita periksa, siapa sebetulnya. Itu intinya,” papar Rocky. Rocky menegaskan, kebijakan semau gue dari presiden akhirnya membuat banyak hal berantakan di tangan Jokowi. Tapi para cebong pasti akan membela mati-matian Jokowi dan akan marah kalau kita bilang berantakan. “Berantakan bagaimana, wong semuanya sudah diatur.” Karena dia sendiri barusan mengatakan enam bulan lagi, terus diubah. “Jadi ini petunjuk bahwa presiden hanya ingin membingungkan publik, karena ada bisikan dari kalangan yang nggak mengerti ilmu pengetahuan. Kalau ikut ilmu pengetahuan, kan mustinya tunggu Satgas kasih sinyal. Tunggu WHO bikin evaluasi, tunggu epidemiologis bikin semacam seminar untuk menyimpulkan,” papar Rocky. Semua sudah telanjur, maka akhirnya para epidemiologis dan Satgas harus mengikuti apa yang sudah diputuskan Jokowi. Rocky menduga nanti mungkin mesinnya akan keluar suara-suara dan bilang ke Pak Jokowi “Anda salah membuat keputusan.“ Oleh karena itu, presiden akan ubah lagi. “Jadi, itu permainan begitu bikin kita - ya sudahlah kalau presiden berbohong masih kita maafkan, tapi kalau presiden membingungkan publik dalam hal yang sangat serius, yaitu kasus Covid-19 dan angkanya masih naik, masih ada kasus yang bertambah, itu artinya kita nggak punya pegangan siapa sebetulnya yang bisa kita anggap sebagai pemberi arah pada kesehatan publik,” paparnya. Menurut Rocky, sebetulnya keterangan presiden itu karena tidak didasarkan pada pengetahuan atau karena kapasitas dia kurang yang mengacaukan semua perencanaan. Perencanaan organisasi perencanaan ekonomis, kan semua berantakan lagi. “Jadi, sekali lagi, selebrasi satu-satunya adalah kita ketawa karena presiden mengucapkan sesuatu yang lucu, bahwa tiga minggu yang lalu bilang nanti enam bulan, sekarang dia bilang hari ini, mulai tanggal 18 Mei 2022, lalu kesibukan terjadi di pusat-pusat epidemiologi, semua cari cara bagaimana menafsirkan keterangan presiden. Ya semua orang dibikin bingung dan dibikin lucu saja,” tegasnya. Dengan kebingungan presiden, Rocky menduga di Fakultas Kedokteran UI orang pada saling kirim meme, “Ini orang pake otak apa nggak. Kira-kira begitu. Apalagi di kalangan netizen, pasti dibully kan,” katanya. Oleh karena itu masyarakat harus bisa menggarisbawahi bahwa Presiden tidak punya kapasitas untuk mengukur apa yang disebut efektivitas kebijakan. Atau mungkin dia baru dapat telpon atau WA dari Elon Musk bahwa Elon Musk akan kirim bantuan untuk mempercepat penanganan covid. Sejak awal sebetulnya, masyarakat ingin agar pandemi ini diolah oleh kaum profesional yang betul-betul punya kemampuan bikin prediksi hitung-hitungan. “Buat apa ada BRIN dibayar, banyak pusat-pusat riset untuk mengaktifkan metodologi, tiba-tiba presiden dengan satu kalimat yang lucu dan ajaib itu mengubah semua perencanaan kebijakan. Jadi itu yang membuat kita tidak percaya bahwa kita punya pemimpin, kita nggak percaya bahwa ada yang memimpin. Yang adalah 2-3 menteri di situ, tapi ada 3-4 dukun juga, untuk menentukan tanggal ajaib kapan Covid dinyatakan selesai,” paparnya. Rocky menegaskan dengan kejadian ini menunjukkan bahwa sinyal-sinyal ilmu pengetahuan tidak dimengerti oleh Jokowi, tetapi justru sinyal-sinyal metafisik yang dia pakai. Jokowi mengambil keputusan sebelum para epidemiologis kasih penanda itu, sebelum WHO kasih sinyal. “Jadi kita bertanya, apa dasar keputusan Pak Jokowi untuk menyatakan masker boleh dibuka. Kalau nggak ada keterangan akademis, pasti ada keterangan metafisik. Kan begitu intinya,” katanya. Karena itu, Rocky menduga ada dukun yang membisikkan Pak Jokowi bahwa ini waktu yang tepat, hari yang tepat, tanggal yang tepat, untuk buka masker supaya nanti ada wisdom baru Pak Jokowi dapat istirahat untuk bikin ekonomi tumbuh lagi itu. “Jadi bermain-main di dalam ketidakjelasan rasionalitas kebijakan, itu yang membingungkan publik, sekaligus membingungkan para pelaku bisnis, baik tukang sayur sampai ojek online. Apalagi perusahaan besar yang berupaya untuk melakukan planning baru, karena mereka menganggap jangan-jangan dua hari lagi Pak Jokowi bilang, enggak yang saya maksud adalah tanggal 18 Juni atau 6 bulan setelah ini. Jadi, kepastian itu yang membuat kita berkesimpulan bahwa ini presiden memang nggak punya kapasitas untuk memimpin Republik Indonesia,” pungkasnya. (sof, sws)
Kunjungan Biden ke Jepang dan Korsel, Peringatan Buat China
Washington/Seoul/Tokyo, FNN - Kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Jepang dan Korea Selatan membawa pesan yang jelas bagi China: jangan coba-coba meniru aksi Rusia di Ukraina terhadap negara Asia mana pun, khususnya Taiwan, demikian menurut para analis.Perjalanan ke Asia itu menjadi kunjungan Biden yang pertama sebagai presiden AS. Dia akan berangkat pada Kamis untuk perjalanan selama lima hari.Dia akan bertemu dengan presiden baru Korsel Yoon Suk-yeol di Seoul dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo. Kedua pemimpin Asia itu sama-sama khawatir dengan Korea Utara dan China, dan berniat untuk memperkuat aliansi dengan Washington.\"Intinya, (kunjungan) ini adalah tentang membangun jaringan aliansi di Asia Timur,\" sebagai bagian dari upaya menghadapi tindakan China terhadap Taiwan, kata Evan Medeiros, penasihat urusan Asia di pemerintahan Barack Obama.Sanksi seperti yang dijatuhkan Barat terhadap Rusia tak akan mudah dijatuhkan pada Beijing. China adalah mitra dagang terbesar Korsel dan sumber terbesar barang-barang impor bagi Jepang, sedangkan Amerika Serikat hanya menempati urutan kedua dengan selisih yang besar.Pesan yang dibawa Biden menjadi rumit ketika pemerintahannya tak punya rencana untuk merespons jika Beijing memutuskan untuk merebut Taiwan, bahkan ketika intelijen AS menilai persiapan China untuk melakukan hal itu sudah terlihat.Begitu pula ketika Beijing mengambil kebijakan \"nol COVID\" dan memberlakukan lockdown. Pemerintah AS dinilai hanya punya sedikit strategi untuk mengantisipasi resesi global akibat kebijakan China yang tegas itu.Namun dengan kekurangan-kekurangan itu, dukungan kepada Washington dari Seoul dan Tokyo dinilai lebih kuat dari sebelumnya.\"Presiden (Biden) beruntung mendapatkan mitra-mitra (seperti Jepang dan Korsel),\" kata Michael Green, spesialis Asia di Center for Strategic and International Studies, sebuah wadah pemikir di Washington.\"Menurut perhitungan saya, sekitar 20 tahun telah berlalu sejak seorang presiden Amerika mengunjungi Jepang dan Korea dan mengandalkan pemimpin kedua negara itu yang sangat pro-aliansi,\"Biden diperkirakan akan menawarkan kolaborasi yang lebih kuat kepada para sekutu dalam sejumlah inisiatif teknologi dan menyoroti kemitraan publik-swasta yang baru untuk mengurangi kendala di rantai pasokan.Dia juga akan mendukung inisiatif Korsel dan Jepang untuk memodernisasi kemampuan pertahanan dan mengembangkan kapasitas serangan militer mereka.Biden tidak akan mengunjungi zona demiliterisasi yang berbatasan dengan Korut, dan pemerintahannya belum punya gagasan baru tentang bagaimana mengelola hubungan dengan negara terisolasi itu.Korut mengabaikan larangan untuk menguji coba rudal balistik antarbenua dan kemungkinan akan segera melanjutkan tes nuklir.Negara itu baru-baru ini mengaku sedang berjuang menghadapi wabah COVID-19, tapi tidak mengindahkan seruan untuk kembali berdiplomasi dan tampaknya tak siap menerima bantuan dari negara lain, bahkan dari China.Di Jepang, Biden akan bertemu dengan perdana menteri dari tiga anggota kelompok \"Quad\": Kishida dari Jepang, Narendra Modi dari India dan siapa pun yang memenangi pemilihan PM Australia pada Sabtu.Meskipun bukan aliansi militer seperti NATO di Eropa, Quad dipandang Washington sebagai kunci untuk menjaga nilai-nilai pro-demokratis.Biden akan menyoroti kerja sama vaksin COVID, bantuan kemanusiaan, pengembangan infrastruktur, iklim, ruang angkasa dan keamanan siber.Kishida dan Biden diperkirakan akan berbicara ringan dengan Modi soal apa yang dianggap oleh Washington sebagai sambutan hangat India pada invasi Rusia di Ukraina.Di Jepang, Biden juga akan meluncurkan Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik, sebuah kemitraan untuk mendorong dialog dan investasi lintas perbatasan yang terkait dengan perdagangan, ketahanan rantai pasokan, infrastruktur, dekarbonisasi, serta aturan perpajakan dan anti korupsi.Namun, apa yang paling diinginkan oleh negara-negara di Asia –akses yang lebih luas ke ratusan juta konsumen Amerika seperti yang disepakati dalam Kemitraan Trans-Pasifik dan diabaikan oleh Donald Trump pada 2017– tidak termasuk dalam kesepakatan itu.Kishida diperkirakan akan menekan Biden untuk bergabung kembali dengan kemitraan itu, kata para analis. (Ida/ANTARA/ Reuters)
Penembakan di AS Marak, WNI Diminta Lebih Waspada
Jakarta, FNN - Warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat diminta untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan di tengah maraknya aksi kekerasan bersenjata di beberapa wilayah negara itu dalam dua bulan terakhir.Berdasarkan laporan media dan perwakilan RI, tercatat ada empat penembakan yang terjadi di New York, South Carolina, dan California. Insiden terakhir terjadi pada 15 Mei lalu di sebuah gereja di California yang digunakan oleh komunitas Gereja Protestan Indonesia.“Dari serangkaian peristiwa kekerasan bersenjata tersebut, tidak ada korban WNI,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dalam pengarahan media secara daring, Kamis.Guna mengantisipasi kasus serupa, seluruh perwakilan RI di AS terus menjalin komunikasi intensif dan pertemuan dengan komunitas masyarakat Indonesia.WNI telah diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menghindari berjalan kaki sendirian (menggunakan buddy system), menghindari tempat-tempat rawan, dan dalam keadaan darurat segera menghubungi otoritas keamanan setempat serta perwakilan RI terdekat.“Kita juga mempererat koordinasi dengan otoritas setempat, terutama otoritas keamanan,” tutur Judha.WNI dapat melaporkan kasus atau menghubungi perwakilan RI melalui nomor hotline yang tersedia, atau melalui Portal Perlindungan WNI dan aplikasi Safe Travel Kemlu.“Di situ semua informasi nomor hotline bisa diakses dan ada platform darurat yang bisa segera direspons oleh perwakilan kita,” ujar Judha.Pemerintah Indonesia memiliki enam perwakilan di seluruh AS: KBRI Washington DC, KJRI New York, KJRI Los Angeles, KJRI San Francisco, KJRI Chicago, dan KJRI Houston. (Sof/ANTARA)
UAS dan Potensi Operasi Intelijen
Sikap tegas Presiden Jokowi perlu agar marwah bangsa yang mulai melemah di mata internasional dapat ditegakkan kembali. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD di MPR ADA tiga poin pernyataan Kementerian Dalam Negeri Singapura terkait Deportasi Ustadz Abdul Somad (UAS). Pertama, membenarkan bahwa UAS ditolak masuk ke Singapura dan dipulangkan kembali ke Batam dengan feri dari Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada hari yang sama. Kedua, penolakan itu dilakukan karena UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segresi yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai operasi syahid. UAS juga disebut mengkafirkan non muslim. Ketiga, menegaskan bahwa berkunjung atau mengunjungi Singapura tidaklah otomatis menjadi hak seseorang. Setiap kasus dinilai berdasarkan kasusnya masing-masing. Kita menghargai kedaulatan Singapura dan kebijakan pemerintahnya yang mengatur siapa yang bisa dan tidak bisa berkunjung ke negaranya. Namun, pelarangan itu menjadi aneh karena untuk ke Singapura dan negara ASEAN lainnya sebenarnya WNI tidak memerlukan Visa. Begitu pula WN Singapura yang ingin berkunjung ke Indonesia. Lalu mengapa UAS ditolak? Petinggi Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Maarif mengendus adanya operasi intelijen di balik kasus deportasi Ustadz Abdul Somad dari Singapura. Slamet meyakini, tidak mungkin UAS dideportasi tanpa ada informasi dari intelijen Indonesia. Memang, secara hukum hubungan internasional, ada lima cara untuk mendeportasi atau cekal terhadap seseorang atau lembaga/organisasi untuk masuk ke negara lain. Yaitu: Notice dari PBB, notice interpol, kebijakan keamanan dalam negeri atas UU ISA, Operasi Tangkap Tangan (OTT) perlintasan. Terakhir adalah soft-notice diplomatic atau “permintaan dari negara asal warga negara yang bersangkutan”. Ingat kasus dicekalnya UAS di Timor Leste pada akhir 2018 silam? Dalam keterangannya, UAS menyatakan bahwa pencekalan itu dilakukan karena informasi dari Jakarta melalui faks bahwa UAS adalah teroris. Jika tudingan Slamet Maarif benar, maka wajar tiga poin besar pernyataan Kementerian Dalam Negeri Singapura terkait Deportasi Ustadz Abdul Somad terasa aneh, diskriminatif, dan berstandar ganda. Pertama, hampir seluruh pernyataan UAS disampaikan dalam forum pengajian tertutup atau terbatas yang audiensnya umat Islam. Pada akhir forum, UAS acapkali meluangkan sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab inilah berbagai permasalahan umat dipertanyakan. Dan, UAS menjawab sesuai substansi pertanyaan, termasuk saat jamaah bertanya tentang bom bunuh diri di Palestina. Syahid diakui dalam Islam. Siapa yang ingin membantah keabsahannya? Permasalahannya muncul pada parameter-parameter untuk disebut syahid. Dan berdasarkan keilmuannya, UAS menyimpulkan bahwa pejuang Palestina yang mati dalam perang melawan penjajahan zionis Israel (apapun caranya sepanjang niatnya betul) adalah syahid. Salahnya di mana? Persoalannya, kajian terbatas itu divideokan oleh beberapa orang, kemudian di-upload ke media sosial sehingga menjadi komsumsi publik luas. Maklum, UAS adalah ulama kondang yang ceramahnya diminati jutaan orang. Di-upload-nya video tersebut pasti menimbulkan polemik. Berbagai perspektif ramai-ramai menganalisis. Padahal, ketika UAS membicarakannya, sudut pandangnya hanya satu, yakni bagaimana ajaran agama Islam memandang bom bunuh diri di Palestina. Pun dengan istilah kafir. Istilah ini adalah pemberian Allah melalui wahyu jauh sebelum Indonesia dan Singapura lahir. Istilah kafir diabadikan dalam Al Quran sehingga tidak mungkin Muslim merevisinya. Lagi pula, semua agama memiliki istilah yang sama bagi penganut agama lain di luar dirinya. Kenapa hanya Islam yang dipermasalahkan? Kedua, Singapura mendukung Israel dan menjalin hubungan diplomatik yang semakin mesra menyusul rencana mendirikan Kedutaan Besar di Israel. Ini hak Singapura. Namun ketika dukungan terhadap Israel itu dipersandingkan dengan pelarangan UAS masuk ke Singapura dengan alasan menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, persoalannya menjadi lain. Terlihat, ada standar ganda Singapura dalam memandang ekstremisme dan segregasi. Di satu sisi Singapura mendukung negara yang meluluhlantakkan kemanusiaan, sementara di sisi lain negara Kota Singa ini melarang seorang warga negara terhormat masuk ke wilayahnya dengan alasan ekstremisme dan segregasi. Ada kematian perdata seorang WNI di negara lain. Namun negara kalem dan bahkan menganggap itu bukan urusan pemerintah, sebagaimana dikatakan tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin. Bagaimana mungkin WNI bukan urusan pemerintah? Bila Ngabalin benar, untuk apa Kedutaan Besar RI mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura dan mempertanyakan penolakan tersebut? Jadi, untuk satu perkara ini saja pemerintah tak satu suara. Di akar rumput, buzzer politik ramai-ramai menyudutkan UAS. UAS di-bully, sementara kasus relawan Jokowi bernama Lin Che Wei yang viral pada momentum yang sama akibat menjadi tersangka mafia minyak goreng, seolah-olah tidak mendapat perhatian. Politik dalam negeri telah begitu dalam merusak sendi-sendi persatuan bangsa. Nasionalisme terpinggirkan dan kecendrungannya berganti baju menjadi siapa mendukung siapa, atau kelompok mana yang harus dibela. Mereka yang tidak sepaham dengan pemerintah acapkali dituding radikal. UAS bukan ulama radikal. Namun, UAS juga bukan ulama pendukung pemerintah. Sebaliknya, ia berkali-kali mengkritik pemerintah sebagai wujud rasa cinta dan baktinya pada tanah air. Jadi, meski tidak berpolitik praktis, UAS adalah ulama kritis yang dipandang oposan. Kewajiban pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, termasuk UAS yang diperlakukan secara diskriminatif oleh negara lain. Konstitusi tidak memandang orang perorang, oposisi atau bukan, pendukung pemerintah atau bukan. Kita tidak berharap pemerintah mengintervensi kebijakan Singapura. Kita hanya ingin negara ini kukuh menopang marwahnya. Panggil Duta Besar Singapura, dan minta penjelasan terhadap alasan irasional dan standar ganda Singapura. Tidak boleh tidak, Presiden Joko Widodo harus tegas dan memperlihatkan gregetnya. Greget yang sama ketika memaksakan Undang-Undang Ibukota Negara Baru, yang tetap dilakukan meski sejumlah analis menyebut kebijakan itu keliru. Sikap tegas Presiden Jokowi perlu agar marwah bangsa yang mulai melemah di mata internasional dapat ditegakkan kembali. Tidak hanya pada kasus UAS, juga melemahnya cara dunia melihat Indonesia yang tertangkap saat Presiden menghadiri KTT Amerika Serikat-ASEAN belum lama ini. Dalam agenda acara tersebut, negara-negara Asean didaulat berbicara di depan audiens. Tapi Presiden Indonesia tidak. Pertanyaan yang menggantung, mengapa Indonesia mulai tidak dianggap? (*)
Rubel Rusia Kembali Menguat Jelang Pembayaran Pajak
Moskow, FNN - Nilai tukar mata uang rubel Rusia kembali menguat melewati 63 terhadap dolar AS pada Kamis, ditopang oleh kontrol modal serta menjelang pembayaran pajak yang biasanya memerlukan konversi ekstra mata uang asing ke rubel untuk memenuhi kewajiban lokal.Rubel telah menjadi mata uang dengan kinerja terbaik tahun ini meskipun ada krisis ekonomi skala penuh, yang secara artifisial didukung oleh kontrol yang dilakukan Rusia pada akhir Februari untuk melindungi sektor keuangannya setelah mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina.Pada pukul 07.49 GMT, rubel naik 0,8 persen pada 62,95 terhadap dolar di Moscow Exchange, mendekati level yang sebelumnya terlihat pada awal 2020.Terhadap euro, rubel menguat 1,5 persen menjadi 65,70 setelah pergerakan panjang kedua ke 61,1075 pada pembukaan pasar, yang kemungkinan disebabkan oleh kesalahan perdagangan dan menjadi titik terkuat rubel sejak April 2017.Rubel didorong oleh persyaratan bagi perusahaan yang berfokus pada ekspor untuk mengkonversi 80 persen dari pendapatan mereka, sementara permintaan dolar dan euro dibatasi oleh kontrol modal dan penurunan impor karena logistik yang terganggu setelah sanksi.Di pasar obligasi, imbal hasil obligasi pemerintah OFZ 10-tahun turun tipis menjadi 10,28 persen dari level sekitar 10,30 persen yang terlihat awal pekan ini.Imbal hasil, yang bergerak terbalik dengan harga obligasi, diperkirakan akan turun lebih jauh karena bank sentral akan memangkas suku bunga utamanya tahun ini guna menopang perekonomian dan karena inflasi melambat berkat penguatan rubel.Bank sentral kemungkinan akan memangkas suku bunga utamanya sebesar 100-200 basis poin dari 14 persen pada pertemuan dewan berikutnya pada Juni, kata Dmitry Polevoy, kepala investasi di LockoInvest.Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, inflasi tahunan melambat, menjadi 17,69 persen pada 13 Mei dari 17,77 persen seminggu sebelumnya, sementara angka inflasi mingguan turun menjadi 0,12 persen, jauh di bawah angka 2,22 persen yang terlihat pada awal Maret beberapa hari setelah Rusia memulai. apa yang disebutnya \"operasi militer khusus\" di Ukraina.Indeks saham beragam. Indeks RTS dalam denominasi dolar naik 0,1 persen menjadi 1.213,7 poin. Indeks MOEX Rusia berbasis rubel turun 0,9 persen menjadi 2.423,8 poin. (Ida/ANTARA)
DPR Mengingatkan RI Harus Bersiap Menghadapi Fed yang Lebih "Hawkish"
Jakarta, FNN - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah mengingatkan Indonesia harus bersiap menghadapi langkah Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed yang lebih hawkish ke depannya.\"Sejujurnya kami meragukan jika Fed ke depan akan terus memompa suku bunga acuan hingga 2,5 persen sampai 3,0 persen. Namun kita tetap harus bersiap diri,\" ucap Said dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan di Jakarta, Kamis.Menurut dia, suku bunga acuan yang tinggi akan memukul kredit properti, termasuk kredit konsumsi barang lainnya di Negeri Paman Sam.Selain itu, kenaikan suku bunga tinggi tidak otomatis memberi sugesti kepada warga Amerika untuk menyimpan uangnya melalui deposito di perbankan, begitu pula dengan investor AS yang sudah terbiasa dengan suku bunga rendah.Said menjelaskan kenaikan suku bunga acuan Fed sebesar 50 basis poin menjadi 0,75 persen hingga 1,0 persen pada pertemuan bulan ini sudah memberikan dampak yang cukup signifikan kepada Indonesia, khususnya melalui nilai tukar rupiah.\"Dalam Undang-Undang APBN rupiah ditargetkan sebesar Rp14.300 per dolar AS, sedangkan beberapa hari terakhir rupiah ada di atas Rp14.500 per dolar AS dan berpotensi terus melemah,\" ungkapnya.Tak hanya berdampak pada mata uang Garuda, ia menilai kenaikan suku bunga Otoritas Moneter AS tersebut pun menekan mata uang global lainnya.Dengan demikian, normalisasi kebijakan moneter yang terjadi di Negeri Adidaya menjadi suatu dilema kebijakan yang sangat pelik lantaran di satu sisi Fed membutuhkan kebijakan yang dapat meredam kenaikan inflasi yang cepat.Namun, lanjut Said, di sisi lain kebijakan moneter Fed juga harus akomodatif dalam menjaga momentum pemulihan, baik di AS maupun dunia. (Ida/ANTARA)
IHSG Ditutup Menguat di Tengah Penurunan Bursa Regional
Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore, ditutup menguat di tengah penurunan mayoritas bursa saham regional.IHSG ditutup menguat 29,92 poin atau 0,44 persen ke posisi 6.823,34. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 7,8 poin atau 0,77 persen ke posisi 1.008,2.\"Indeks saham di Asia sore ini mayoritas ditutup turun tajam karena investor khawatir mengenai inflasi global, kebijakan Zero COVID di Tiongkok, serta perang di Ukraina,\" tulis Tim Riset Phillip Sekuritas dalam ulasannya di Jakarta, Kamis.Filipina menjadi negara terkini di Asia yang mengetatkan kebijakan moneter, setelah India dan Malaysia, secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan bulan ini untuk menjinakkan tekanan inflasi.Untuk pertama kali sejak 2018, bank sentral Filipina (Bangko Sentral ng Pilipinas) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 2,25 persen untuk memerangi tingkat inflasi di negara itu yang mencapai 4,9 persen, tertinggi kedua di Asia Tenggara dan melampaui kisaran target 2 persen - 4 persen.Bank sentral Filipina juga mengumumkan perubahan dari program pembelian surat utang pemerintah era pandemi menjadi fasilitas pinjaman reguler untuk mengelola jumlah uang beredar.Dibuka melemah, IHSG terus berada di zona merah namun menguat jelang penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG terus berada di teritori positif hingga penutupan perdagangan bursa saham.Sepanjang perdagangan hari ini, saham yang mengalami penguatan terbesar diantaranya NZIA, PEGE, YPAS, NFCX, DSSA. Sedangkan, saham-saham yang mengalami penurunan terbesar diantaranya LUCY, YELO, BSSR, MPPA, INPS.Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor terkoreksi dimana sektor energi turun paling dalam yaitu minus 1,63 persen, diikuti sektor infrastruktur dan sektor barang baku masing-masing minus 1,3 persen dan minus 0,89 persen. Sedangkan dua sektor meningkat yaitu sektor teknologi dan sektor keuangan masing-masing sebesar 1,8 persen dan 0,9 persen.Penutupan IHSG diiringi aksi jual saham oleh investor asing di seluruh pasar yang ditunjukkan dengan jumlah jual bersih asing di seluruh pasar sebesar Rp265,64 miliar. Sedangkan di pasar reguler tercatat aksi beli asing dengan jumlah jual bersih Rp293,68 miliar.Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.508.374 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,56 miliar lembar saham senilai Rp17,97 triliun. Sebanyak 190 saham naik, 338 saham menurun, dan 149 tidak bergerak nilainya.Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei melemah 508,36 poin atau 1,89 persen ke 26.402,84, indeks Hang Seng naik 523,6 poin atau 2,54 persen ke 20.120,684, dan indeks Straits Times terkoreksi 34,64 poin atau 1,07 persen ke 3.190,71. (Ida/ANTARA)
Revisi UU ASN Mengakomodasi Tiga Putusan MK
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengakomodasi tiga keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan ASN.\"Rapat Panja RUU ASN tadi tidak mengambil keputusan apa pun, hanya memberikan penjelasan tentang apa yang sudah ditetapkan MK. Kami akan mengakomodasi putusan MK tersebut dalam revisi UU ASN,\" kata Syamsurizal di Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan ada tiga putusan MK yang akan diakomodasi dalam RUU ASN. Pertama, Putusan MK Nomor 41/PUU/XII/2014 yang menilai Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN bertentangan dengan UUD 1945.Menurut dia, Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN disebutkan ASN yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, presiden, dan wakil presiden harus mengundurkan diri.\"Namun dalam Putusan MK Nomor 41/PPU/XII/2014 disebutkan ASN yang telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah, calon presiden, calon wakil presiden tak harus mengundurkan diri. MK benar itu, kalau daftar lalu tidak lolos, kasihan karena sudah mengundurkan diri,\" ujarnya.Kedua, menurut dia, Putusan MK Nomor 8/PUU/XIII/2015 yang mengubah Pasal 124 ayat (2) UU ASN, yang sebelumnya disebutkan \"Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat\".\"Ketika selesai jabatan negara bisa balik lagi, dikasih kesempatan 2 tahun kalau ada lowongan, kalau tidak ada maka diberikan kesempatan. MK usulkan 5 tahun,\" ujarnya.Ketiga adalah Putusan MK Nomor 87/PUU/XVI/2018 terkait Pasal 87 ayat (4) UU ASN terkait \"PNS diberhentikan tidak dengan hormat dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki keputusan hukum tetap karena lakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum\".Menurut dia, dalam Putusan MK Nomor 87/PUU/XVI/2018 yang dihilangkan terkait pidana umum sehingga kalau melanggar jabatan, boleh diberhentikan tidak dengan hormat.\"Kalau pidana umum, misalnya, maling ayam yang tidak ada hubungannya dengan jabatan ASN maka diberhentikan biasa. Namun kalau terkait jabatan seperti korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, bisa diberhentikan dengan tidak hormat,\" katanya.Dia mengatakan ketiga putusan MK tersebut wajib diakomodasi dalam revisi UU ASN. (Ida/ANTARA)
Jangan Terjebak Euforia Pelonggaran Penggunaan Masker
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta masyarakat jangan terjebak euforia pelonggaran penggunaan masker di area terbuka sehingga abai terhadap kesehatan, kebersihan diri, dan lingkungan.Dia menilai kebijakan pelonggaran penggunaan masker di area terbuka harus dimaknai sebagai bagian dari proses menuju endemi.\"Dalam proses menuju endemi memang perlu secara bertahap menguji imunitas masyarakat terhadap kondisi terkini. Karena itu, kepatuhan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam pengendalian COVID-19 harus terus ditingkatkan,\" kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis.Dia mengatakan masyarakat perlu mencermati kebijakan tersebut karena pemerintah hanya memperbolehkan masyarakat melepas masker di area terbuka.Sementara itu, menurut dia, di ruang tertutup dengan jumlah kepadatan orang tertentu, maka penggunaan masker masih diperlukan.\"Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 persentase kelompok penduduk lanjut usia di Indonesia tercatat 29,3 juta jiwa atau setara dengan 10,82 persen. Kelompok lansia ini dinilai relatif rentan terhadap paparan COVID-19,\" ujarnya.Selain itu, menurut dia, masih ada kelompok masyarakat yang berisiko, seperti orang dengan komorbid yang meliputi diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal.Lestari berharap masyarakat tetap waspada dan disiplin mematuhi kebijakan pengendalian COVID-19 yang diberlakukan pemerintah. (Ida/ANTARA)
Bank Dunia Umumkan Pembiayaan 30 Miliar Dolar Atasi Kerawanan Pangan
Washington. FNN - Bank Dunia pada Rabu (18/5/2022) mengumumkan tindakan yang akan diambilnya sebagai bagian dari tanggapan global yang komprehensif terhadap krisis ketahanan pangan yang sedang berlangsung, dengan pembiayaan hingga 30 miliar dolar AS dalam proyek-proyek yang sudah ada dan yang baru.Bank mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembiayaan di bidang-bidang seperti pertanian, nutrisi, perlindungan sosial, air dan irigasi akan tersedia untuk implementasi guna mengatasi kerawanan pangan selama 15 bulan ke depan. Ini akan mencakup upaya untuk mendorong produksi pangan dan pupuk, meningkatkan sistem pangan, memfasilitasi perdagangan yang lebih besar, dan mendukung rumah tangga dan produsen yang rentan.Bank Dunia bekerja dengan negara-negara dalam persiapan 12 miliar dolar proyek baru untuk 15 bulan ke depan buat menanggapi krisis ketahanan pangan, menurut pernyataan itu.Selain itu, portofolio Bank Dunia yang ada mencakup dana yang belum dicairkan sebesar 18,7 miliar dolar AS dalam proyek-proyek yang terkait langsung dengan masalah ketahanan pangan dan gizi, yang mencakup pertanian dan sumber daya alam, gizi, perlindungan sosial, dan sektor lainnya.\"Kenaikan harga pangan memiliki dampak yang menghancurkan bagi mereka yang paling miskin dan paling rentan,\" kata Presiden Grup Bank Dunia David Malpass.Untuk menginformasikan dan menstabilkan pasar, sangat penting bagi negara-negara untuk membuat pernyataan yang jelas sekarang tentang peningkatan produksi di masa depan sebagai tanggapan atas perang Rusia-Ukraina, kata Malpass.Dia mendesak negara-negara untuk melakukan upaya bersama guna meningkatkan pasokan energi dan pupuk, membantu petani meningkatkan penanaman dan hasil panen, dan \"menghapus kebijakan yang menghalangi ekspor dan impor, mengalihkan makanan ke biofuel, atau mendorong penyimpanan yang tidak perlu.\" (mth/Antara)
POPULER
