ALL CATEGORY
Hendri Satrio: Kepala Daerah yang Ditunjuk Langsung Harus Netral dalam Berpolitik
Jakarta, FNN – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk langsung 271 calon penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia, untuk memenuhi target politiknya, yakni Pemilu serentah hingga 2024. Penunjukan langsung ini dikecam oleh masyarakat karena dikhawatirkan tidak demokratis dan tidak transparan. Pengamat politik Hendri Satrio mengingatkan agar pejabat pengganti yang dipilih atau ditunjuk untuk menggantikan para kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023, harus netral dalam berpolitik. “Mereka harus ingat bahwa akan bertugas hingga Pilkada serentak digelar pada 2024. Jangan sampai ada keberpihakan politik saat para pejabat yang ditunjuk atau dipilih ini menjadi plt kepala daerah,\" kata Hendri Satrio kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (13/5). Hendri yang juga pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini juga menekankan, dengan ditunjuknya kepala daerah oleh pemerintah maka akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya bahwa orang yang ditunjuk pemerintah bukan aji mumpung. Jika berhasil memimpin daerah, akan diteruskan keberlanjutannya. “Karena dinilai sukses maka, ada keinginan untuk meneruskan itu,\" kata Hendri. Selain itu, potensi pelanggaran undang-undang jika dipaksakan dengan menunjuk TNI/Polri sebagai pengganti kepala daerah. Juga terkait pertanggungjawaban pejabat itu kepada warga masyarakat. \"Saya mengusulkan, pemilihan penggantinya harusnya melibatkan masyarakat yang akan dipimpin oleh pejabat itu,\" ujarnya. Hensat panggilan akrab Hendri Satrio juga berpesan agar isu toleransi, intoleransi dan radikalisme harus segera diakhiri sebelum memasuki masa kampanye. Jika tidak, hal itu akan menjadi makin buruk di masa pesta demokrasi. “Jangan ajari kami soal toleransi, karena kami paham toleransi itu seperti apa. Justru yang sering teriak-teriak intoleransi itulah biang keroknya di Indonesia,\" tegas dosen komunikasi politik itu. (sof, sws)
Bvitri Susanti: Pasal Yang Dipakai Buat Menunjuk Kepala Daerah Beda Konteks
Jakarta, FNN – Penunjukan 271 calon penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk lima Pj Gubernur yang baru dilantik hari Kamis, 12/05/2022, dikhawatirkan berjalan tidak transparan dan tidak demokratis. Apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan 49 kepala daerah - lima gubernur dan 44 bupati serta wali kota— pada Mei ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih belum mengumumkan ke publik nama calon-calon penjabatnya dan belum membentuk aturan pelaksana mengenai mekanisme pengisian penjabat calon sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK). Penunjukan calon penjabat itu juga dikhawatirkan \"rentan dieksploitasi\" demi kepentingan politik menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Pakar Hukum Tata Negara, Bvitri Susanti termasuk yang merasa khawatir terhadap penunjukan itu. Ia menegaskan pasal yang menjadi rujukan untuk menunjuk kepala daerah tidak sesuai dengan konteks yang sekarang, karena berbeda beda tujuan. “Waktu pasal itu dibuat, sebenarnya tujuannya adalah untuk mengisi kalau ada bencana, ada yang meninggal dunia, tidak dalam rangka melaksanakan sebuah pemilihan yang memang didesain untuk diundur supaya menjadi satu,” kata Bvitri kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (13/5). Akibat dari ketidaksesuaian pasal, akhirnya tidak kompatibel antara pasal yang menjadi rujukan dengan apa yang dilakukan sekarang. Tak hanya itu, Bvitri juga menyoal peraturan yang sekarang, tidak ada syarat demokratis dan transparan. Padahal, Mahkamah Konstitusi sebenarnya waktu memutuskan soal penjabat kepala daerah ini, menyatakan bahwa penggantian demokratis dan transparan. “Mustinya, hal-hal seperti ini kata Bvitri harus diatur oleh orang-orang yang menjadi penjabat Kepala Daerah. Ini semua tidak ada di dalam peraturan yang sekarang,” paparnya. Bvitri menjelaskan, penunjukan kepala daerah dilakukan melalui gelombang pertama dan kedua. Sampai tahun 2024 ada lebih dari setengah seluruh Kepala Daerah seluruh Indnesia akan diisi oleh orang-orang yang tidak dipilih secara langsung. “Masalahnya juga bahkan cara memilihnya pun oleh Presiden dan Mendagri, dimana aturan mainnya pun jauh dari cukup,” tegasnya. Bvitri mencontohkan kasus di beberapa daerah bagaimana proses untuk menjadi penjabat kepala daerah dilakukan dengan keras. Ia menyebut contoh Papua. “Di daerah, misalya di Papua, itu pertempurannya luar biasa, orang-orang yang mau duduk sebagai penjabat kepala daerah bertarung sangat keras. Karena prosesnya betul-betul politis, maka tidak transparan dan terserah pada Mendagri dan Presiden. Negosiasi, sogokan, ancaman yang digunakan untuk menduduki jabatan kepala daerah kerap dilakukan. Kita tidak tahu kreterianya seperti apa, tidak tahu dia punya rekam jejak seperti apa, bahkan tidak tahu apakah punya kapabilitas atau tidak untuk menjadi seorang kepala daerah,” paparnya. Menghadapi Pemilu serentak 2024, Bvitri menegaskan bahwa tahun 2022 adalah tahun-tahun orang saling menyerang, tahun 2023 akan sedikit bermanis-manis karena dalam konteks tahapan pemilu, lalu tahun 2024 mulai ramai lagi. (sof, sws)
Prof. Syaiful Bakhri: Praktik Oligarki Dorong Perubahan
Jakarta, FNN – Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. DR. Syaiful Bakhri, SH, MH mengatakan, jejak-jejak perubahan kepemimpinan nasional telah mendapatkan respon dari para Cendekiawan, Aktivis Mahasiswa, Aktivis Perempuan, dan para Buruh. Itu terjadi karena adanya kegagalan dalam mengelola kesejahteraan rakyat, merosotnya pelaksanaan prinsip keadilan sosial, merobohkan semangat penegakan hukum, menguasai kelembagaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif secara menyeluruh melalui perspektrum Oligraki dan membunuh demokrasi. Menurut pakar hukum pidana itu, ini menunjukkan pembusukan, regresi, dan memanipulasi negara hukum. Ketidakadilan dan kesenjangan menjadi konsekuensi yang berdampak pada menjauhnya cita-cita bernegara. “Perubahan itu telah nyata terjadi di depan mata, tidak terbendung laksana gelombang tsunami yang ditumpahkan oleh lautan,” tegasnya. Demokrasi yang sejati adalah pemenuhan persamaan di hadapan hukum, persamaan kesempatan mendapatkan akses perlindungan dan pemerataan kesejahteraan. Sedangkan, saat ini ketiga-tiganya tetaplah mitos hingga NKRI hanya wilayah tak bertuan. Profesor Syaiful mengatakan, hal ini tejadi akibat merebaknya praktik oligarki yang menancapkan pengaruh melalui kolaborasi Penguasa dan Pemegang Modal. “Pada akhirnya postulat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhenti sebagai jargon,” katanya. (mth)
Islam di Indonesia “Kacau-Balau”
Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa harapan (ar-raja\') yang sesungguhnya adalah harapan yang dapat memotivasi seseorang untuk berjuang dalam bekerja dan beramal. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DUNIA Islam itu paling sempurna, semua teratur, selalu terbuka menerima kritikan, terdepan dlm ilmu pengetahuan. Tetapi Islam di Indonesia kacau balau bahkan jadi “minoritas kualitas” di bidang ekonomi dan politik. Di Indonesia kok tanpa bentuk, tidak ada keteraturan ekonomi-sosial-politik-budaya dan seterusnya. Jadi, “Secara kategori sosiologis komunitasnya masih berkelas gerombolan atau kerumunan,” ungkap Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation yang tinggal di New York, Amerika Serikat. Bangsa Barat dan Timur yang telah maju justru Sangat Islami dari segi modal kesalehan sosial. Walaupun sekuler atau yang berdasarkan tradisi bangsanya (penelitian Rehman - Askari tentang “Keberislaman Negara-negara” dari George Washington University). Hal itu terjadi mungkin bermula dari umat Islam tak mau mengamalkan ilmu muamalah/semesta/utama sosial-praktek-strategi-membangun masyarakat-bangsa. Istilahnya Antonio Gramshi “Mekanik Tak Organik”. Dengan kacamata kuda “Newtonian cartesian” tanpa relevansi pada realitas sosial-politik-ekonomi-bangsa dan negara. Bahkan ada kritik yang cukup tajam kepada Bangsa Indonesia. Etnolog Belanda Profesor Veth pernah mencela rakyat negeri ini seperti “rakyat kambing yang semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai ke kutu-kutunya, karena bekerjanya obat tidur penjajahan ...” Gubernur Jenderal De Jonge pada 1930-an masih juga berkata, Belanda akan menjajah 300 tahun lagi. Lemahnya mentalitas bangsa ini yang dengan mudah bisa dipecah-belah. Berdasarkan pendapat-pendapat ilmuwan mereka yang berkesimpulan kita sebenarnya adalah “bangsa yang paling lunak di dunia” (het zachtmoedigste volk ter aarde). Sun Yat Sen mengatakan, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak punya keinginan untuk membebasklan diri dari penindasan ibarat “a sheet of loose sand”. Bagaikan pasir yang meluruk dan rapuh. Tiada keteguhan, sehingga mudah ditiup ke mana-mana. Kritik di atas dalam bahasa tidak langsung menyebut umat Islam. Tetapi realitas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Sekiranya ajaran Islam tersebut dijalankan dengan baik oleh umatnya, maka takkan ada orang miskin yang terlantar, tidak ada orang sakit yang tidak bisa berobat, dan tidak akan ada perpecahan, kebodohan, dan kejahatan kemanusiaan di kalangan umat Islam. Kata Syekh Muhammad Abduh, “Islam tertutup oleh umat Islamnya sendiri”. “Al-Islamu mahjubun bil-muslimin“. Cahaya Islam ditutupi dan digelapkan oleh orang Islam itu sendiri. Apakah Umat Islam akan tertutup padahal Islam sesuai yang dikutip oleh Hamzah Yakusai mengutip beberapa pernyataan tokoh-tokoh Filsafat Barat yang memprediksikan masa depan Islam. 1. Leo Tolstoy (1828-1910) “Islam akan menguasai dunia suatu saat nanti, sebab ia menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan hikmah”. 2. Herbert Wells (1846-1946) “Hingga akhirnya Islam kembali lagi, betapa banyak generasi yang akan merasakan kesengsaraan kemudian suatu waktu nanti dunia seluruhnya akan tunduk pada Islam, pada saat itu kedamaian akan terwujud dan kembali menjadi tenang”. 3. Albert Einstein (1879-1955) “Saya memahami bahwa kaum Muslimin melakukan itu semua karena kecerdasan dan kesadaran mereka, sesuatu yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dalam Islam ada kekuatan dan hikmah yang akan membawa kepada kedamaian”. 4. Houston Smith (1919) “Ada yang lebih baik daripada keimanan yang kita anut sekarang ini, dialah Islam... Jika kita mau membuka hati dan akal kita itu akan sangat baik bagi kita”. 5. Michael Nostrodamus (1566-1503) “Islam akan menjadi agama yang berkuasa di Eropa, dan salah satu kota terkenal di Eropa akan menjadi ibukota negeri Islam”. 6. Bertrand Russell (1872-1970) “Saya telah membaca tentang Islam dan saya akhirnya tahu bahwa Islamlah agama yang akan menjadi agama seluruh dunia dan semua manusia. Islam akan menyebar di seluruh sudut-sudut Eropa, dan akan datang waktunya Islam menjadi penggerak hakiki dunia ini”. 7. Gustaf Lebon (1841-1931) “Islam adalah agama satu-satunya yang berbicara tentang perdamaian dan perbaikan serta ajakan kepada orang-orang Nasrani untuk menghargai keimanan yang membawa kebaikan”. 8. Bernard Shaw (1856-1950) “Suatu hari dunia keseluruhan akan menerima Islam sebagai satu-satunya agama… Seandainya mereka tidak menerima dengan namanya yang sebenarnya, pasti mereka akan meminjam subtansi ajaran Islam. Tapi pasti Barat akan menerima Islam suatu hari. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang akan memimpin dunia”. 9. Yohan Jits (1749-1832) “Wajib bagi kita semua menerima Islam cepat atau lambat. Dialah agama yang sebenar-benarnya. Andai saya diajak masuk Islam saya tidak akan merasa sebagai sebuah keburukan, bahkan itu saya anggap sebagai sebuah kenyataan”. Pertanyaan muncul, kenapa Islam sebagai konsep kehidupan yang paripurna, sementara umat Islam masih kacau-balau baik di bidang politik dan ekonomi. Ada harapan ada cahaya: Harapan itu harus disertai amal nyata, jika tidak maka ia hanyalah angan-angan belaka. --Syekh Ibnu Atha\'illah, Al-Hikam. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa harapan (ar-raja\') yang sesungguhnya adalah harapan yang dapat memotivasi seseorang untuk berjuang dalam bekerja dan beramal. Kalau demikian sangat mungkin umat Islam memahami ajarannya lebih banyak hanya tekstual masih jauh dari ajaran Islam yang sempurna. (*)
Partai Buruh: 50-an Ribu Buruh Akan Ikuti May Day Fiesta di GBK
Jakarta, FNN – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, ada dua kegiatan yang akan dilakukan Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia pada Sabtu, 14 Mei 2022. Dua kegiatan itu adalah, pertama, pada pukul 10 00 – 12.00 WIB dilakukan aksi unjuk rasa di DPR RI. Sedangkan yang kedua, pada pukul 13.00 – 17.30 WIB berupa May Day Fiesta di Gelora Bung Karno (GBK). “Kegiatan ini adalah rangkaian peringatan May Day. Di mana pada tanggal 1 Mei kami juga menyelenggarakan aksi di KPU yang dilanjutkan dengan May Day Fiesta di Gedung Film Usmar Ismail,” kata Said Iqbal. Disampaikan, dalam kegiatan 14 Mei 2022, karena harus memenuhi protokol Kesehatan, jumlah massa yang seyogyanya 100 ribu dikurangi menjadi 50-an ribu orang. Mereka berasal dari DKI, Jabar, dan Banten. “Selain kegiatan di Jakarta, secara bersamaan, juga akan dilakukan aksi serempak di berbagai daerah: 20 ribu buruh di Surabaya, 5 ribu buruh di Semarang, 15 ribu buruh di Batam, 5 ribu buruh di Medan, dan puluhan ribu buruh lainnya yang tersebar di kota-kota industri seperti Yogyakarta, Aceh, Padang, Bengkulu, Riau, Lampung, Sulawesi, Makasar, Gorontalo, Morowali, Kendari, Bitung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Maluku, Mataram, Ternate, dan beberapa kota industri lainnya,” lanjut pria yang juga menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini. Dalam acara May Day Fiesta yang diselenggarakan di GBK, akan diisi oleh orasi dari serikat buruh internasional dan Partai Buruh dari negara lain. Dari serikat buruh Internasional adalah Sekjend ITUC Sharan Burraw, Sekjend ITUC AP Shoya Yoshida, Presiden DGB, Konfederasi Serikat Buruh Brasil, Konfederasi Serikat Buruh Australia, Konfederasi Serikat Buruh Finlandia. “Sedangkan dari Partai Buruh dari negara lain adalah Partai Buruh Brasil, Australia, dan Finlandia,” tegasnya. Dalam momentum kali ini, Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia akan menyuarakan 18 tuntutan, sebagai berikut: 1. Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja; 2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas; 3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB; 4. Tolak upah murah; 5. Hapus outsourcing; 6. Tolak kenaikan pajak PPn; 7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran; 8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan; 9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria; 10. Stop kriminalisasi petani; 11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis; 12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS; 13. Pemberdayaan sektor informal; 14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja; 15. Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya; 16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang; 17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan 18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. (mth)
Piknik Panik Jokowi ke Amrik
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TENTU suara resmi akan menolak bahwa perjalanan ke Amerika ini adalah piknik, sebab jelas agenda utama tidak lain untuk mengikuti acara KTT AS-Asean tanggal 12-13 Mei 2022 di Washington DC. Isu menonjolnya adalah jadwal pertemuan dengan Elon musk yang difasilitasi Luhut. Jadwal resmi ya dibuat ini dan itu. Setelah piknik domestik Yogyakarta dan Bali kini Amerika. Rombongan besar 62 berangkat menggunakan pesawat carter Garuda bukan pesawat Kepresidenan. Konon efisiensi, katanya karena pesawat Kepresidenan harus transit-transit dan hanya isi 48 penumpang. Nyatanya ber-Boeing 777-300 ER juga transit di Amsterdam. Lalu wajib kah anggota rombongan berjumlah banyak ? Mendarat di Pangkalan Militer Andrews Washington DC tanpa penyambutan panitia atau pejabat setempat. Bagi seorang Presiden yang berstatus sebagai Koordinator negara G-20 dan mewakili negara besar ASEAN soal penyambutan adalah penting. Wibawa bangsa dan negara. Memang faktanya Jokowi tidak berwibawa. Tanpa penyambutan kenegaraan justru mengindikasikan bahwa perjalanan Presiden ini disamakan dengan kunjungan privat atau piknik. Kemenlu menjelaskan soal penyambutan dengan menegaskan kunjungan ini bukan bilateral jadi cukup oleh pejabat negara sendiri. Namun tidak terjelaskan mengapa PM Malaysia Ismail Sabri dan PM Kamboja Hun Sen disambut oleh Special Advisor to US Chief Protocol Asel Robert atau PM Singapura Lee Hsien Loong disambut langsung di Airport oleh Presiden Joe Biden ? Presiden Indonesia memang dicuekin. Alasan bukan bilateral dinilai mengada-ada, aktivis Demokrasi yang tinggal di USA Christ Komary menulis bahwa banyak pertemuan multilateral dimana kedatangan para Kepala Pemerintahannya disambut resmi oleh State Departement, White House, dan anggota US Congress. Menurutnya \"it was generalization statement but it\'s not exactly and completely true..!! \". Sampai hari ini belum ada hasil meeting yang signifikan, apalagi yang menyangkut peran dan penghargaan terhadap Indonesia. Sambutan Jokowi dalam santap siang di Capitol Hill lebih bersifat basa-basi dan normatif. Soal dampak perang Rusia Ukraina semua telah mengetahui. Sementara itu rayuan Jokowi di depan pengusaha AS menjadi khas minta-minta datang berinvestasi di Indonesia. Nah jika Jokowi tidak dianggap penting khususnya oleh Amerika, maka kehadiran dalam acara di Amerika bisa-bisa kurang bermakna artinya kunjungan ini hanya piknik saja. Mungkin berbeda dengan Malaysia, Singapura atau Filipina yang menggalang kerjasama serius melawan hegemoni China. Sebaliknya, Indonesia dinilai berbeda, sangat berbaik-baik dengan China. Piknik Jokowi bukan bersenang-senang tetapi menenangkan diri. Di dalam negeri babak belur akibat terlalu banyak dosa politik, sementara diplomasi luar negeri tidak bagus, tidak mulus, dan tidak becus. Dikenal dengan diplomasi cas cis cus. Plintat-plintut. Jokowi mengalami kegelisahan politik yang serius. Teralienasi dan sepi dari para pendukung yang mulai lari untuk selamatkan diri. Luar negeri pun sudah tak peduli lagi. Nyanyian investasi membuat Jokowi semakin rendah diri dan frustasi. Inilah piknik panik Jokowi ke Amrik.
NKRI Harga Mati Berubah Menjadi NKRI Harga Obral
Sekarang ini Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan CEO Corporate Dunia. Biasanya CEO Corporate Dunia yang meminta waktu bisa datang ke Indonesia untuk bertemu Presiden RI. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih REZIM Joko Widodo sekarang bekerja untuk oligarki sehingga orang-orang kaya yang dapat mengatur kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan mereka. Baru pertama kali dalam era Presiden Jokowi para oligarki bisa mengatur arah kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Pada zaman Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, Oligarki tidak bisa masuk mengatur kebijakan negara. Menurut ahli ekonomi Prof. Rizal Ramli, macam-macam UU pesanan Oligargi antara lain UU Minerba, supaya yang punya konsensi batubara diperpanjang hingga 10 tahun plus 10 tahun. Nilainya pertambahan konsensi otomatis itu, puluhan ratusan miliar dolar. Pesan royalti batubara dikurangi, itu kerugian negaranya puluhan triliun. Pesananan supaya Omnibus Law ada, sehingga kesejahteraan buruh berkurang dan lain-lainnya berkurang. Pertambahan konsensi 20 tahun, itu nilainya ratusan miliar dolar, enggak ada apa-apanya proyek. Proyek itu yang main biasanya pribumi, atau teman non pribumi yang masih naik kelas. Atau pesan UU supaya dihapuskan royalti batubara. Para taipan atau oligarki sekarang ini bisa memesan dan menyiapkan draf UU. Sedangkan Presiden dan para menterinya tinggal menjalani pesanan tersebut. Dalam Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) hak pengelolaan diberikan selama 90 tahun. Hal pengelolaan ini bisa diberikan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai (HP). Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah mengatur bahwa jangka waktu HGU tersebut diberikan selama 25 atau 35 tahun kepada pemohon yang memenuhi persyaratan. Pada masa penjajahan saja pemberian konsesi kepada perkebunan Belanda hanya 75 tahun. Sekarang UU Cipta Kerja menjadikan HGU berusia 90 tahun, lebih parah dibanding saat kita masih dijajah. Sebab, hak pengelolaan dapat dikonversi menjadi HGU, HGB dan HP bagi kepentingan pemodal. Ketentuan ini merupakan bentuk penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN) dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Tiba-tiba dengan dalih menciptakan norma baru, hak pengelolaan ini seolah menjadi jenis hak baru yang begitu powerful, yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah. Ketimpangan penguasaan tanah akan semakin besar. Kemudian, korporasi besar akan semakin mudah untuk melakukan praktik monopoli karena jangka waktu hak pengelolaan atas tanah yang sangat lama. Ini merupakan cara memutar tersembunyi pemerintah, yang ingin kembali memprioritaskan HGU, HGB, HP untuk investor besar. Di tengah ketimpangan penguasaan tanah akibat.monopoli perusahaan yang sudah terjadi. Bahwa ketentuan soal jangka waktu hak pengelolaan atas tanah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007. Putusan MK itu membatalkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur pemberian HGU selama 95 tahun. Pasal 22 ini telah diputuskan ditolak karena melanggar Konstitusi. Melawan lupa, pada tanggal 30 Juni 2020 lalu Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Presiden Jokowi sedang menyiapkan lahan kawasan industri terpadu di Batang. Jejak digital dari rekaman pidato (bukan memotong dari pidato selengkapnya) terdengar jelas Presiden mengatakan: \"memerintahkan tentang diskon lahan bagi investor, agar para investor datang beramai-ramai ke Indonesia, maka kalau negara lain jual tanah 1 juta kita harus bisa jual di bawahnya 500.000.\" Memang terdengar seolah-olah untuk menciptakan lapangan kerja, hanya sayang tidak jelas tentang jaminan lapangan kerja dengan masuknya investor ke Indonesia. Fakta selama ini investor (China khususnya) datang lengkap dengan tenaga kerjanya. Bahkan menimbulkan disparitas tenaga kerja yang tajam dengan masyakarat di sekitarnya. Tawaran menarik menarik bagi investor tampak tideak dibarengi dengan aspek perlindungan dan prioritas lapangan kerja (kesejahteraan rakyat) dan aspek keamanan negara dari ancaman lain yang membayakan negara. Sekarang ini Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan CEO Corporate Dunia. Biasanya CEO Corporate Dunia yang meminta waktu bisa datang ke Indonesia untuk bertemu Presiden RI. Sekarang sebaliknya Presiden RI yang minta waktu bisa datang ke Amerika untuk bertemu dengan CEO Corporate Amerika. Menurutnya, pertemuan itu cenderung mengesankan Indonesia mengemis waktu kepada Corporate. Apakah negara sudah sedemikian parah sampai mengemis waktu untuk bertemu? Atau Presiden RI sudah kurang pekerjaan, lalu harus datang menghadap dan meminta waktu agar bisa menghadap CEO Amerika? Menawarkan macam-macam investasi yang bisa diambil dengan harga bersaing, bahkan tidak segan segan menawarkan diskon. Kebijakan rezim mudah terbaca karena selalu memancarkan pesan bahwa kebijakannya bukan hadir dari niat akan mensejahterakan rakyat tetapi hanya karena pesanan Oligargi Kapitalis yang sudah masuk pada pola pikir dan rencana kerja Presiden. Kesan slogan – NKRI Harga Mati – seperti sudah diubah menjadi NKRI Harga Obral. Sementara rakyat yang miskin makin terus bertambah, anjlok sampai ke bawah. (*)
Syahganda Nainggolan: Tahun Ini, Gerakan Rakyat Lawan Islamophobia dan Oligarki
Jakarta, FNN - Tokoh aktivis Mahasiswa ITB yang pernah dipenjara rezim Soeharto dan Jokowi, Syahganda Nainggolan menyebutkan pemulihan sistem demokrasi dan agenda menghancurkan dominasi oligarki dalam tatatan politik harus selesai tahun ini. Demikian pula terkait perlawanan terhadap bentuk-bentuk Islamophobia yang berkembang di sekitar rezim ini juga harus tuntas pada tahun ini melalui berbagai perlawanan gerakan mahasiswa beserta unsur lainnya di tanah air. Hal tersebut disampaikan Syahganda Nainggolan dalam diskusi refleksi 24 tahun Reformasi, Menarik Benang Merah Gerakan Mahasiswa dari Masa ke Masa: Perlawanan Terhadap Oligarki yang diselenggarakan Masika-ICMI di Jakarta, Kamis (12/5/2022) malam. Menurut Syahganda, tatanan demokrasi telah dikerdilkan oleh rezim Jokowi termasuk melakukan gerakan Islamophobia beserta pemberangusan kebebasan sipil, berbagai pelanggaran HAM, dan \'illiberal democracy\'. Selain itu, kekuasaan rezim ini juga telah memberikan kedaulatan penuh dan tanpa batas bagi kelompok oligarki yang terdiri dari para pemodal asing. \"Kaum pemilik modal menguasai seluruh tatatan politik nasional, bahkan lebih lagi dalam hal mafia minyak goreng. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi gagal melindungi kemartabatan hidup segenap rakyat Indonesia,\" ujarnya. Ditambahkan, cita-cita atau semangat reformasi yang mengedepankan demokrasi, superioritas hukum, HAM serta keadilan bagi rakyat jelata malah kian menjauh dan tercoreng dari harapan rakyat. \"Bahkan, penangkapan Habib Rizieq dan para ulama serta para aktifis demokrasi, dan pemberangusan hak-hak berekspresi dan berdemokrasi sudah seperti mimpi di siang bolong yang tak lagi digubris oleh kekuasaan rezim ini dengan melibatkan berbagai jaringannya, sekaligus adanya fakta di tengah kita terkait supremasi kelompok oligarki telah merusak tata kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana menjadi dasar perjuangan untuk kembali pada cita-cita reformasi politik yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan seluruh elemen pejuang kerakyatan lain seperti buruh dan berbagai ormas yang tetap setia di jalan perubahan.\" \"Oleh karena itu, semua gerakan mahasiswa, gerakan buruh dan kaum ulama harus bersatu merebut demokrasi dan menyingkirkan kaum oligarki. Hal ini harus terjadi sebelum pemilihan 2024. Sebab, agenda pemilu ke depan tidak boleh melahirkan sistem demokrasi palsu sebagaimana yang berjalan saat ini, di mana rakyat tidak berdaulat,\" papar Syahganda. Konkretnya, lanjut Syahganda, pemerintahan Jokowi harus dipaksa membebaskan semua tahanan politik di antaranya Habib Riziek Shihab (HRS) dan lain-lain, juga melakukan reformasi agraria secara total guna mendorong keadilan sosial bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. (sws)
Haji Jap A Siong
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Jap A Siong, begitu biasa namanya disebut pandiri Persatuan Islam Tionghoa pada tahun 1936 di Medan. Kemudian hari PIT menjadi PITI dengan tambahan Indonesia. Saya tahu Jap A Siong saat ia ceramah Islam di Sawah Besar tahun 1960-an dalam bahasa Tionghoa. Saat itu usianya 70-an. Jap A Siong jarang terlihat ngobrol2. Ia bicara seperlunya. Rekan seperjuangannya asal Bengkulu Haji Abdul Karim Oei Tjeng Hin. Ada yang dari Bengkulu juga Mr Johan Muhamad Thay. Johan aktivis Jong Islamieten Bond yang pada 28 Oktober 1928 ikut tanda tangan Sumpah Pemuda atas mandat Ketua JIB waktu itu Mr Kasman. Ini keterangan Mr Kasman kepada saya. Terkait dengan tema ini perlu disebut nama admiral Cheng Ho yang diyakini sebagai penyebar Islam di Indonesia . Cheng Ho bertugas mencari kapal dagang Tiongkok yang ditenggelamkan bajak laut pada tahun 1401. Tidak jelas seberapa sukses missi Cheng Ho di laut. Tapi sejak 1970 ia diyakini sebagai penyebar Islam. Menjadi pertanyaan dengan bahasa apa Cheng Ho dakwah. Kalau orang-orang Arab jazirah dan maghribi, orang Asia minor sebelum ke Indonesia mereka bersinggah di zona-zona econ dimana bahasa native setempat mengandung banyak persamaan dengan Melayu, misal Madagascar, Maldive, dan Malabar. Kalau Cheng Ho da\'wah berbahasa Tionghoa tentu seperti Haji Yap A Siong. Di tahun 1960-an saja mayoritas pengunjung tak paham. Tokoh Islam Tionghoa generasi berikutnya Junus Jahja. Ia memimpin pembangunan mesjid di Jl Lautze, Jakarta Pusat. Pelanjutnya Ali Karim. Perlu juga diingat nama pebulu tangkis wanita Verawati yang juga pernah aktif di lingkungan PITI. Anton Medan juga pernah jadi Ketua PITI. Lepas pernah aktif atau tidak di PITI, Felix Siauw sekarang termasuk da\'i terkemuka.. Haji Jap A Siong memang perlu pelanjut. (RSaidi)
Memerdekakan Gerakan Mahasiswa dan Aktivis
Sebulan kemudian, tepatnya sehari sebelum demo 1104, Jokowi menegaskan penyelenggaraan pemilu tetap dilaksanakan sesuai agenda agar tak ada lagi isu dan spekulasi soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode. Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI ANOMALI parah tak henti menggelinjang di depan mata kita. Di saat bangsa memekikkan slogan NKRI harga mati, di saat yang sama Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 sebagai napas dikangkangi begitu saja. Fakta bahwa pernah ada niat sekelompok orang mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, sulit dibantah. Itu sama sulitnya membantah fakta adanya upaya memperpanjang masa jabatan dengan konsolidasi masif di sana-sini. Semua pengkhianatan ini terjadi di depan mata, di tengah-tengah pekik NKRI harga mati itu. Pun dengan demokrasi. Di saat jargon rakyat berdaulat diteriakkan, di saat yang sama terjadi upaya pembungkaman suara-suara kritis rakyat. Terbaru konsolidasi 300 elemen mahasiswa dari 34 provinsi bersama petani, nelayan, buruh, akademisi hingga aktivis 98 di Gedung Pandan Sari, Cibubur, Jakarta Timur mendapat tekanan. Sejak Selasa, 10 Mei 2022, mereka telah berkumpul. Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini rencana digelar hingga Kamis, 12 Mei 2022. Sayangnya, di hari H pelaksanaan para peserta tiba-tiba tidak dibolehkan menggunakan gedung Pandan Sari oleh pengelola. Padahal, menurut panitia penyelanggara, semua perijinan telah diurus, sewa gedung juga telah dilunasi. Untungnya, semangat peserta tak surut. Konsolidasi akhirnya dilaksanakan di sekitar luar gedung Pandan Sari dan dalam lorong-lorong penginapan peserta. Agenda tetap berjalan meski tidak dilakukan di dalam ruangan seperti yang direncanakan. Memang, agak sulit membuktikan bahwa tangan-tangan kekuasaan bermain izin penggunaan gedung. Sama sulitnya membuktikan bahwa kekuasaan tidak berada di balik peretasan akun dan nomor whatsapp mahasiswa menjelang demo BEM seluruh Indonesia 11 April lalu. Tapi, menghindari tuduhan publik bahwa tekanan itu dilakukan kekuasaan juga sulit. Sebab, sejauh ini, aparat tidak mengusut tuntas peristiwa tersebut sehingga kita tidak memiliki kesimpulan pasti. Semua berlalu begitu saja. Ingat demonstrasi mahasiswa menolak UU Omnibus Law tempo hari? Narasi Tivi menginvestigasi bahwa itu bukan dilakukan oleh mahasiswa dan buruh. Entah siapa pelakunya, sebab hingga hari ini belum ada titik terang. Suara rakyat seharusnya tidak perlu dibungkam. Pun tidak harus dihalang-halangi. Bukankah Presiden Joko Widodo pernah menyatakan rindu didemo? Maka, biarkan mahasiswa dan aktivis mengonsolidasi pergerakannya. Bila pemerintah merasa benar, jawab saja kritikan mereka dengan data dan fakta. Atau, sesekali buka ruang dialog agar tercipta komunikasi yang sehat. Yang terjadi selama ini, komunikator istana acapkali bertindak super defensif hingga bersikap layaknya buzzer. Mereka yang kritis sering dituding dengki, benci, atau narasi-narasi provokatif lainnya. Negeri ini semakin kehilangan sosok pemersatu. Yang ada, justru keterbelahan rakyat dirawat demi kepentingan politik. Rakyat dibiarkan bertengkar pada isu pinggiran semacam budaya versus Islam, Arab versus Nusantara, agar perhatian tidak berfokus pada kegagalan demi kegagalan pemerintah. Maka, kita memerlukan suara mahasiswa, agar pemerintah dan kita semua kembali menyadari bahwa situasi negara semakin melengceng dari harapan konstitusi. Kita menjadi semakin rapuh. Utang menumpuk, krisis ekonomi mengintai, dan kemiskinan bertambah. Sebelumnya, Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksikan tingkat kemiskinan Indonesia pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81 persen atau setara 29,3 juta penduduk. Sementara survei Litbang Kompas menemukan 7 dari 10 responden kesulitan membeli kebutuhan pokok di awal april 2022 lalu. Ironisnya, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan tidak cukup ampuh mengatasi persoalan itu. Sebaliknya, kebijakan yang ditempuh bahkan memperburuk situasi. Sebut saja pemaksaaan pengesahan UU Omnibus Law yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional atau pengesahan UU Ibukota Negara Baru yang membutuhkan dana super jumbo di belitan ekonomi negara yang tidak stabil. Situasi itu diperparah oleh kebijakan pembangunan yang tidak tepat sasaran semisal pembangunan Bandara Kertajati yang sepi peminat namun didera biaya perawatan mencapai enam miliar rupiah, pembangunan rel kereta api Jakarta-Bandung yang pada akhirnya membebani APBN, dan sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya yang terancam mangkrak. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap semua itu? Bukannya memikirkan jalan keluar, yang dominan terbaca oleh publik justru aroma politik mempertahankan kekuasaan. Perpanjangan masa jabatan atau penambahan jatah tiga periode seolah menjadi solusi. Padahal, calon pemimpin yang akan diusung tersebut adalah pemimpin yang memimpin di saat semua persoalan di atas terjadi. Kini, harapan kita semua bertumpu pada mahasiswa. Kenapa? Sebab hanya gerakan mahasiswalah yang agaknya mampu mengubah sikap Jokowi. Satu bulan sebelum demo 11 April 2022, menyikapi usulan penundaan pemilu, Jokowi menyatakan siapapun boleh-boleh saja memunculkan wacana penundaan pemilu. Sebulan kemudian, tepatnya sehari sebelum demo 1104, Jokowi menegaskan penyelenggaraan pemilu tetap dilaksanakan sesuai agenda agar tak ada lagi isu dan spekulasi soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode. Jokowi bahkan melarang menterinya berbicara soal penundaan pemilu lagi. Padahal, isu penundaan Pemilu telah banyak dikritisi pengamat dan sejumlah politisi nasional. Namun Jokowi bergeming. Dalam sejarahnya, gerakan mahasiswa dan elemen rakyat memang pernah bersatu turun ke jalan menggulingkan rezim orde baru. Barangkali, ada kekhawatiran pemerintah kalau-kalau eskalasi Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia di Cibubur membesar seperti itu. Namun, kalau pemerintah merasa benar dengan kebijakannya selama ini, saya kira tidak perlu takut. Sederhana, kok. Cukup menjawab kritikan dari mereka dengan menjelaskan duduk soal yang sebenarnya. Kalau disumbat, ditekan, atau dihalang-halangi, maka kami akan berada bersama suara rakyat, memerdekakan gerakan mahasiswa. (*)
POPULER
