ALL CATEGORY
Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia Akan Kerahkan Massa Hingga Berhasil
Jakarta, FNN - Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2022 telah berjalan lancar meskipun berada dalam tekanan karena tidak diperkenankan menggunakan gedung petemuan yang sudah dibayar dari gotong-royong semua peserta yang berasal dari berbagai daerah. Demikian rilis yang diterima redaksi FNN pada Kamis, 12 Mei 2022. Mereka berhasil merumuskan 17 tuntutan. Salah satunya menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, akademisi, para aktivis, buruh, petani, kaum professional, nelayan, emak-emak dan lain-lain seluruh komponen bangsa seluruh Indonesia untuk Aksi Nasional serentak dalam rangka aksi nasional menyelamatkan negara dari kerusakan dan kehancuran pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2022 dan seterusnya sampai benar-benar rakyat memperoleh kemenangan sejati berdasarkan UUD 1945. Mereka beralasan bahwa semangat kebangkitan nasional 1908, sumpah pemuda 1928 dan proklamasi 1945 telah mendorong para mahasiswa, pelajar, akademisi, aktivis 98, buruh, petani, guru honorer, warga korban tambang, pegawai honorer, nelayan, kaum professional, emak-emak, para aktivis, para advokat dan lain-lain yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) untuk berinisiatif menyelengarakan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia. \"Kami semua terpanggil untuk duduk bersama rakyat karena kondisi saat ini telah menjauh dari tujuan kita bernegara. Sebab faktanya korupsi, kolusi, nepotisme merajalela terjadi dan jalanya pemerintahan yang dikendalikan oleh oligarki yang menyuburkan KKN, merusak demokrasi, mengabaikan kepentingan rakyat banyak dan semakin menyengsarakan rakyat kecil dengan kenaikan harga yang mencekik kehidupan rakyat,\" tegasnya. Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia yang diselenggarakan di kawasan Cibubur ini melalui dinamika sidang komisi yang alot bersepakat telah menghasilkan keputusan penting sebagai berikut : 1. Melawan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan melawan oligarki sampai rakyat Indoneisa menang serta mengembalikan jalanya negara sesuai dengan tujuan bernegara yang telah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 2. Menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok rakyat seperti harga minyak goreng, gas, BBM, listrik, dan lain-lain serta memberikan hukuman yang tegas kepada para oligarki dan mafia yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Menuntut para pengkhianat demokrasi yang mengakali konstitusi untuk kepentingan memperpanjang kekuasaan melanggengkan dominasi oligarki agar diberikan hukuman setegas-tegasnya. 4. Para oligarki dan pengkhianat republik ini segera disingkirkan dari posisinya sebagai pengendali republik ini dan diadili seadil-adilnya karena telah merugikan negara dan rakyat banyak. 5. Menuntut dibatalkannya semua produk undang-undang yang dibuat tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan dibuat secara ugal-ugalan demi kepentingan oligarki yang mengabaikan prosedur sebenarnya dalam penyusunan Undang-undang. 6. Menuntut agar berbagai persoalan di daerah terkait status kependudukan segera diselesaikan sesuai hak-haknya sebagai warga negara yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya terkait status dan legalitas masyarakat Mesuji Register 45 yang hingga saat ini ribuan penduduk yang sudah hidup puluhan tahun di daerah tersebut dianggap sebagai penduduk illegal. 7. Menuntut agar ribuan guru dan pegawai honorer betul-betul diberikan haknya menjadi ASN dan menuntut agar rekrutmen guru dan pegawai honorer dilakukan secara transparan tidak berbau Korupsi Kolusi dan Nepotisme. 8. Menuntut agar menghentikan peneriman TKA Tiongkok di tengah terus bertambahnya jumlah pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 9. Menuntut agar pembangunan infrastruktur di daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat dan betul-betul cepat merespon aspirasi rakyat di daerah terkait infrastruktur jalan utama yang rusak, seperti di kota Siantar dan daerah lainya. 10. Menuntut agar para penjahat pembakaran ratusan ribu hektar hutan di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan lain-lain agar segera diadili seadil-adilnya dan memastikan bahwa keputusan hukum harus bebas dari praktik KKN. 11. Menuntut agar rakyat banyak diberikan akses seluas-luasnya untuk mengenyam pendidikan tinggi dengan biaya murah. 12. Menuntut agar para oligarki batubara yang berbisnis di area Marunda yang debunya merusak sistem pernapasan warga Marunda segera dihentikan. 13. Menuntut agar seluruh tindakan represi terhadap warga seperti yang terjadi di Wadas dan daerah tambang lain untuk segera dihentikan. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk mengambil sikap patriotik terlibat dengan kesadaran penuh menata ulang politik dan ekonomi Indonesia yang rusaknya sudah terlalu parah dan sistematis. 15. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, aktivis 98 dan lain-lain dari berbagai elemen menyatakan sikap tegas bahwa saat ini telah terjadi pengkhianatan terhadap reformasi dan akan turun aksi dimulai dari tabur bunga duka cita di tugu reformasi Universitas Trisakti pada tanggal 13 Mei 2022. 16. Menyerukan kepada seluruh elemen di daerah, khususnya di wilayah Jabodetabek untuk aksi menyuarakan aspirasi dari tanggal 13 - 17 Mei 2022 17. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, akademisi, para aktivis, buruh, petani, kaum professional, nelayan, emak-emak dan lain-lain seluruh komponen bangsa seluruh Indonesia untuk Aksi Nasional serentak dalam rangka aksi nasional menyelamatkan negara dari kerusakan dan kehancuran pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2022 dan seterusnya sampai benar-benar rakyat memperoleh kemenangan sejati berdasarkan UUD 1945. Hidup Mahasiswa !!! Hidup Pemuda !!! Hidup Pelajar !!! Hidup Perempuan Yang Melawan !!! Hidup Rakyat !!! Cibubur, 12 Mei 2022 Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia KRL-KKN
Politisi Gerindra Minta Jokowi Bebaskan Habib Rizieq, Munarman, dan Aktivis Islam Lainnya
Jakarta, FNN – Wakil Ketua Umuim Partai Gerindra yang juga Sekjen Syarikat Islam, Ferry Juliantono mendesak Presiden Jokowi untuk membebaskan Habib Rizieq Shihab, Munarman, Edy Mulyadi, dan aktivis Islam lainnya yang saat ini ditahan. Menurutnya, orang-orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena masalah yang sengaja dicari-cari. \"Kita lihat bahwa penahanan Habib Rizieq Shihab, terus Munarman, sahabat saya, kemudian misalkan Edy Mulyadi dan beberapa aktivis Islam yang ditahan, dipenjarakan, itu sebenarnya disebabkan oleh masalah-masalah yang kalau dicari-cari ada aja gitu loh,\" tutur Ferry Juliantono kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu, 11 Mei 2022. Ferry yang aktif menjadi koordinator Desk Anti Islamophobia Syarikat Islam menyampaikan hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Habib Rizieq Shihab dan Munarman cenderung dilatarbelakangi Islamofobia. “Dalam kasus Habib Rizieq Shihab dan Munarman, serta aktivis Islam lainnya menurut pendapat saya terlalu dipaksakan dan cenderung dilatarbelakangi dengan islamofobia,” kata Ferry. Ferry menyarankan kepada presiden untuk menggunakan semua hak yang melekat di kekuasaan, apakah itu abolisi, grasi, amnesti, atau dibebaskan dari semua konsekuensi atau akibat dari tuduhan-tuduhan yang semula disangkakan kepada mereka. Sebagai informasi aturan mengenai amnesti sudah diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UUD 1945. Amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada orang yang melakukan tindak pidana. Sementara abolisi adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Presiden harus mempertimbangakan pertimbangan dari DPR saat memberikan abolisi. Habib Rizieq Shihab, mantan Ketua Front Pembela Islam (FPI), divonis pidana selama 4 tahun terkait kasus hasil swab di RS Ummi, Bogor. Sedangkan eks Sekertaris Umum FPI Munarman divonis tiga tahun penjara terkait tindak pidana terorisme pada April lalu. \"Masa sih bikin resepsi terus menjadi dikenai hukuman? Terus Munarman di persidangan sudah tidak terbukti, kemudian Edi Mulyadi yang terbaru,\" ucap Ferry menambahkan. Oleh karena itu Ferry menilai bahwa penangkapan Habib Rizieq Shihab hingga Munarman merupakan hal yang politis. \"Inilah dasar-dasar itu yang menurut saya kurang bisa dianggap sebagai sesuatu yang inilah, itu politislah, tapi politisnya ini dilatarbelakangi dengan islamofobia,\" kata Ferry Juliantono. Ferry mengaku sudah bertemu dengan Kapolri untuk menyampaikan bahwa perlu ada penyamaan persepsi ini tentang semangat baru anti Islamofobia ini. Pertemuannya dengan Listyo Sigit Prabowo dilakukan agar bisa menyamakan persepsi tentang terorisme, fundamentalisme, radikalisme, dan lainnya yang seringkali digunakan untuk menahan aktivis-aktivis Islam, ulama, dan lain sebagainya. \"Tapi bungkusnya itu kurang bisa jadi alasan yang cukup kuat itu, jadi diada-adakan, alasannya pun juga kurang kuat menurut saya,\" ucapnya. Ferry menyarankan pemerintah berhentilah memusuhi umat Islam, bahwa sebenarnya saat ini di tengah situasi bangsa yang sedang dalam kesulitan ekonomi, sosial, dan sebagainya, pemerintah perlu untuk mengedepankan persatuan bangsa yang jadi prioritas kita semuanya. Ferry mengatakan bahwa hal itu yang mendorong pihaknya untuk mengirim surat kepada Jokowi agar membebaskan orang-orang tersebut. \"Jadi sudahlah nggak penting lah menurut saya, jadi menurut saya surat ini kita buat resmi kepada pemerintah, Presiden dalam hal ini, supaya membebaskan lah,\" ucapnya. Ferry mengaku proses itu saat ini sedang dipersiapkan. “Sudah hampir rampung, kemudian di internal desk anti islamofobia ini kita sedang sempurnakan tapi bersama dengan pembuatan surat ini kepada presiden kita sedang juga merancang satu, namanya kita sebut eksaminasi publik,\" tutur Ferry. Dia menuturkan bahwa dalam eksaminasi publik, akan diundang para pakar dan ahli yang sudah bersedia untuk hadir. \"Jadi kita akan undang para pakar, para ahli yang sudah berkenan, bersedia untuk terlibat dalam eksaminasi publik dalam kasus Habib Rizieq Shihab, Mjunarman, Edy Mulyadi, dan lain-lainnya. Itu Mas Usman Hamid sudah bersedia, terus Insyaallah Doktor Muzakir, dan beberapa ahli hukum tata negara dan hukum pidana internasional juga akan kita libatkan,\" kata Ferry. Sedangkan terkait alasan mengapa pihaknya membela Habib Rizieq Shihab, dia mengatakan bahwa penangkapan mantan pimpinan Front Pembela Islam itu adalah politik. \"Memang dalam kasus Habib Rizieq Shihab, semua orang tahu ini politiklah, begitu beliau sampai di Jakarta dengan semua kontroversi dalam pengertian sudah dapat izin tapi karena ya nyambutnya banyak terus saya enggak tahu apa yang ada di pikiran pemerintah pada saat itu, terus mulai dicari-cari itu, kelihatan banget itu,\" pungkasnya. (ida, sws)
Ketika Jaksa Jadi Jubir Jokowi di Pengadilan
SELASA , 10 Mei 2022 adalah sidang perdana terhadap wartawan senior FNN (Forum News Network), Edy Mulyadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dijadikan terdakwa hanya karena ucapannya yang menyebutkan, \"Tempat jin buang anak\". Kalimat itu ditujukan ke sebuah tempat di Kalimantan Timur yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru. Edy Mulyadi yang biasa kami panggil EM adalah wartawan senior FNN. Ia anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jaya. Dalam dirinya dan karyanya, melekat profesi wartawan. Dia sudah lama berkecimpung dalam dunia wartawan dan sudah beberapa kali pindah media, dan akhirnya berlabuh di FNN, sebuah media yang dengan misi, \"Mengawal Tujuan Bernegara\", yang merupakan salah satu intisari dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Misi inilah yang membuat kami di FNN selalu melontarkan kritik yang sangat kritis dan pedas kepada penguasa, kapan dan siapa pun yang sedang dan akan berkuasa. Sebagai media yang memiliki semangat juang yang tinggi, FNN akan senantiasi mengkritisi siapa pun yang menjadi presiden atau pemimpin di negara Pancasila ini. Kami tidak hanya mengkritisi pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin, tetapi juga pemerintahan selanjutnya. Kritik sangat penting, apalagi di negara demokrasi. Checks and balances sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Pers tidak perlu memuja-muji pemerintah yang berkuasa. Pemerintah harus siap menerima kritikan itu dengan lapang dada, baik yang datang dari pengamat, aktivis, ulama, jurnalis dan politisi oposisi. Bukan memusuhi mereka, apalagi memenjarakannya, seperti yang dialami EM, Habib Rizieq Shyhab, Munarman, Anton Permana, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan dan sederet nama lainnya yang dikriminalisasi penguasa hanya karena menyampaikan pandangannya yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Kembali ke EM yang sudah ditahan sejak 31 Januari 2022, kami tegaskan lagi bahwa dia adalah wartawan senior FNN yang mengelola Channel YouTube Bang Edy Channel. Channel tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari FNN.co.id maupun produk jurnalistik lainnya yang satu kamar dengan FNN. Oleh karena itu, cukup banyak hal yang menggelikan dan patut dipertanyakan ketika mengikuti persidangan perdana terhadap EM. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membawa berkas dakwaan setebal 300 halaman ditambah lampiran hampir 1000 halaman (995 halaman) atau setebal bantal. Menguraikan banyak hal atas kritikan EM melalui channel FNN. Tidak hanya nama Jokowi yang dibela JPU, tetapi nama anak Jokowi pun disebut-sebut dalam dakwaan. Atas tebalnya dakwaan JPU tersebut, tim pengacara Edy Mulyadi pun heran dan geleng-geleng kepala. \"Baru kali ini saya melihat berkas dakwaan JPU setebal ini,\" kata Herman Kadir, yang menjadi koordinator Tim Pengacara Edy Mulyadi. Hal yang sama juga disampaikan Juju Purwantoro dan Ahmad Yani. Mereka heran dengan dakwaan jaksa yang justru mengungkapkan video Bang Edy Channel lainnya yang sama sekali tidak ada kaitan dengan materi dakwaan, yaitu tentang, \"Jin buang anak\". Andaikan seluruh berkas itu dibacakan Tim JPU, maka dapat dipastikan persidangan perdana paling cepat baru selesai Selasa tengah malam. Untungnya, majelis hakim adalah orang yang arif dan bijaksana. Mereka meminta agar JPU membacakan poin-poin penting saja. Karena \"perintah\" para hakim yang mulia, akhirnya sidang perdana berakhir sorenya. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Selasa, 24 Mei 2022 guna mendengarkan eksepsi EM. EM yang dilaporkan dan dijadikan tersangka karena ucapannya, \"Jin buang anak\", pun tidak mengerti atas dakwaan jaksa tersebut. Kita maklum, karena dakwaan JPU itu praktis lebih disebut, \"Pembelaan jaksa terhadap Jokowi\". Sebab, yang dibacakan jaksa yang bersumber dari channel EM sebelumnya adalah merupakan kritikan terhadap pemerintah. Kritikan terhadap pembangunan IKN baru, kritik masalah utang yang semakin memberatkan keuangan negara, penggunaan dana Covid-19 yang tidak transparan dan kritikan lainnya yang sudah biasa berseliweran di media mainstream lainnya, apalagi di media sosial (medsos). Apakah sebuah kritikan yang dimuat dan diunggah di media mainstream pantas dijadikan sebagai bahan dakwaan? Kalau pantas, berapa banyak wartawan dan sumber berita yang harus dipenjara. Berapa banyak pengamat lembaga survei yang harus berhadapan dengan hukum? Bisa-bisa, penjara akan penuh dengan pengamat, wartawan, lembaga survei, bahkan mahasiswa dan dosen. Sebab, yang banyak yang diberitakan wartawan bersumber dari data yang disampaikan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), lembaga survei, dan pengamat. Apa yang dialami EM merupakan petaka buruk bagi dunia pers. Sebab, suatu saat hal yang sama bisa menimpa wartawan lainnya. (*)
Corbuzier Main LGBT
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Deddy Corbuzier menghadapi masalah berkaitan dengan tayangan podcast yang mengundang pasangan LGBT Ragil Mahardika dan Frederik Vollert. Ragil gay yang menikah di Jerman dengan lelaki asal Jerman Vollert secara demonstrantif banyak menampilkan foto mesra suami istrinya. Reaksi publik keras atas wawancara Deddy Corbuzier tersebut dan menuntut Kominfo men-take down podcast tersebut. Gay atau pernikahan sejenis bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia masih pro dan kontra. Meski kaum gay dan LGBT terus berjuang untuk pengakuan eksistensinya, namun dunia belum atau tidak bisa menerimanya. Indonesia sebagai negara berideologi Pancasila tidak mungkin mengakui eksistensi atau dapat melegalisasi LGBT. Dari sisi norma apapun LGBT adalah perilaku menyimpang. Karenanya tidak pantas untuk dipublikasikan sebagaimana tayangan podcast Deddy Corbuzier. Alasan kemanusiaan tidak cukup memadai, sebab sila kedua Pancasila menegaskan bahwa kemanusiaan yang dimaksud adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak adil menafikan hak masyarakat banyak untuk bermoral dan LGBT itupun tidak beradab. Kemanusiaan yang biadab. Hewan saja tidak ada kawin sejenis. Empat norma telah dilanggar baik norma susila, sosial, hukum maupun ketuhanan. LGBT itu adalah perbuatan asusila yang lebih hina dan tidak bermoral dibanding dengan pelacuran. Melanggar Norma Sosial dimana masyarakat mengecam dan mengutuk LGBT. Norma Hukum tidak menjadikan LGBT sebagai perbuatan hukum yang dapat dibuatkan perjanjian legal baik di bawah tangan maupun notariel acte. Apalagi legalisasi negara. Melanggar Norma Ketuhanan. Tidak ada satu agama pun yang menghalalkan LGBT. Gay dan sejenisnya adalah perbuatan dosa yang bersanksi siksa Tuhan di dunia maupun akherat. Corbuzier yang menayangkan pasangan gay Ragil dan Fred itu harus ikut menanggung akibat atas perbuatan melanggar norma tersebut. Minta maaf, apalagi tidak serius, tidaklah cukup. Persoalan tidak sesederhana itu. Sanksi sosial, moral, atau hukum patut untuk dikenakan. Pemerintah juga harus ikut turun tangan. Tidak seperti Mahfud MD yang menyatakan bahwa Pemerintah tidak dapat melarang atas dasar asas Demokrasi. Negara Demokrasi pun harus menjaga moral bangsa. Apalagi menghargai prinsip-prinsip agama. Atau mungkin Pemerintahan saat ini sudah berwatak Komunis ala PKI? Ketika Corbuzier main LGBT maka risiko dan sanksi harus diterima. Masyarakat Pancasila harus membuat efek jera. LGBT tidak bisa ditoleransi apalagi dipublikasikan dengan nuansa advertensi. Mencari keuntungan materi semata. Perkawinan Ragil Mahardika dan Fred Vollert adalah contoh buruk dari sisi manusia. Perilaku insani yang lebih rendah daripada hewani. Mempublikasikan sama bejat dan biadabnya. Bandung, 12 Mei 2022
Orang Mesir di Indonesia
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan MESIR menjadi nama banyak orang Indonesia dengan pelbagai variasi. Di NTB ada nama Mesir, Masir, Masri. Di Jakarta Masri, Masserie. Di Tapanuli ada pulau Samosir, di Toraja ada kelurahan Kaero. Buah salak yang manis dan gurih disebut salak masir. Orang Mesir migrasi pada IV SM ketika negaranya diduduki Alexender de Great. Sebelumnya mereka sudah ke Sumatera Utara mencari kapur barus, tapi tak menetap. Kalau banyak orang Indonesia memakai nama Mesir untuk diri mereka berarti relasi Mesir-native serasi. Bahkan nama makhluk halus pun diambil dari Mesir: kuntil anak, dari kunti. Dalam paham orang Egypt pra Islam, kunti sejenis necheh-necheh penjaga kubur. Necheh-necheh me-marking gerakan penghuni kubur yang hidupnya berlumur dosa untuk pergi ke surga. Bedanya kunti necheh-necheh dan kuntil anak: kuntil anak malam-malam suka tertawa hi hi hi hi hi. Tidak mudah mencari jejak Egypt di Jakarta. Kecuali dengan linguistic. Orang pesisir Tangerang menyebut matahari jadi mateyari. Mateyari bahasa Egypt untuk matahari. Masri dalam logat Betawi menjadi tiga suku kata masserie. Ini ciri linguistic Betawi. Nama Masserie, pada photo di atas, dikenal sebagai pengasas perkumpulan Kaum Betawi pada 1918. MH Thanrin saat itu bekerja di Gemeenteraad, Kotapraja, belum menjadi anggota Volksraad, Dewan Rakyat. Thamrin direkrut Masserie. Kalau menyimak toponim Jakarta misal Gang Pa Siin, bukan Si\'in tapi siiiiin, itu bermakna tapak (pa) orang bertuhan. Ada bukit Sinai di Mesir, membacanya Sin-ai, oh Tuhan. Ai kata seru yang diresap, atau ada persamaan dengan bahasa Minang: Ai ai ayam den lapeh. (RS)
Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar Terang-terangan Membela Anies Baswedan: “Saya Muak dengan Polarisasi”
Jakarta, FNN - Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar menjadi sorotan karena aksinya yang dinilai berbeda dengan kebiasaan selama ini yang sering memberikan \'serangan\' kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan PSI sering diplesetkan menjadi Partai Seputar Ibukota, karena yang disorot kebanyakan hanya Anies Baswedan dan Jakarta. Tiba-tiba Michael membela Anies Baswedan saat disebut sebagai \'Orang Yaman\' berbeda dengan penilaian masyarakat selama ini terhadap kebijakan PSI Pusat. Sebelumnya, seorang pemuda berkaus kuning yang tak diketahui identitasnya mendadak viral. Pemuda tersebut menyindir baliho bergambar Gubernur DKI Anies Baswedan yang belakanga diketahui berada di Sidoarjo. Pada video tersebut, sang pemuda menyebut Anies sebagai \'orang Yaman\'. Video yang beredar di TikTok itu berdurasi 15 detik, diunggah oleh akun TikTok @rianda27. Pemuda yang bicaranya bercengkok Melayu dan dengan nada genit itu merasa tidak terima dengan adanya baliho Anies Baswedan tdipasang di Bundaran Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Michael diketahui membela Gubernur Jakarta terkait video seorang pemuda yang mengatakan baliho bergambar Anies Baswedan dengan sebutan \'Orang Yaman\'. Ia mengatakan pihaknya menolak perilaku rasisme yang dilakukan terhadap siapapun. \"Keliru! Gubernur Anies itu adalah orang Indonesia. Kita harus sudahi perpecahan, dan PSI tegas menolak rasisme oleh siapapun kepada siapapun. Menilai seseorang harus bicara ide dan gagasan,\" katanya dalam keterangan tertulis. Menanggapi sorotan yang ditujukan kepadanya usai membela Anies Baswedan, Michael Victor Sianipar pun memberikan tanggapannya. Wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point mengundang secara offline Michael Victor Sianipar bersama Dilla (Direktur Eksekutif Institut Harkat Negeri), dan Irfan Pulungan (TGUPP, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) DKI Jakarta untuk memperbincangan persoalan terkini yang terjadi di masyarakat dalam perspektif anak muda, Rabu, 11 Mei 2022. Michael menyatakan bahwa statemen pembelaan terhadap Anies Baswedan itu dikeluarkan secara tiba-tiba. “Statemen itu sebetulnya saya keluarkan secara insting saja, karena bagi saya, hal yang disampaikan itu menjadi viral. Saya merasa kalau hal itu tidak kita tegur secara terbuka, bahkan bisa digoreng oleh pihak tertentu, nanti dampaknya bisa negatif untuk bangsa kita dalam jangka panjang. Untuk jangka pendeknya kita sedang memasuki tahun politik 2024, polarisasi akan terjadi, belajar dari Pilpres 2019. Nah, saya termasuk politisi muda yang muak dengan polarisasi, walaupun realitanya dalam politik pasti akan terjadi,” katanya. Menurut Michael, perlu ada orang-orang yang punya keberanian dan komitmen untuk menyatakan tidak, pada polarisasi. “Kita sebagai bangsa Indonesia harus melihat persatuan kita apa, yakni sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama punya UUD 1945, Pancasila. Itu yang membuat kita satu bangsa. Bahwa ada agama berbeda-beda, etnis berbeda-beda, itu bagian dari keberagaman yang harus kita rayakan, celebrasi bukan menjadi sesuatu yang kita ungkit untuk menjelekkan,” paparnya. Michael menyebut seringkali orang menggunakan ujaran kebencian tanpa menyangka hal itu akan viral. Sementara soal PSI Pusat, Michael mengaku tidak ada masalah dengan sikap dirinya. “Saya tidak merasa itu berbeda dengan pusat. Dari DPP langsung mengatakan hal yang sama dengan saya. Justru PSI itu lahir dengan dasar toleransi. Kalimat-kalimat yang mengungkit SARA, itu intoleran. Harus PSI terdepan dan mengutuk ujaran kebencian seperti itu,” tegasnya. Michael menegaskan bahwa harus ada itikad baik dari kedua sisi untuk membangun jembatan yang mempersatukan perbedaan. \"Lebih baik harus ada itikad baik dari kedua Sisi yang terjadi polarisasi ini, ada orang-orang yang menjadi pionir, berinisiatif membangun jembatan, dan ada risiko bagi si pionir ini,\" tuturnya. \"Misalkan saya, tadi disebut misalkan saya ada statemen yang terkesan membela pak Anies. Ini kalau saya lihat di sosial media itu ada kiri kanan sama-sama mengkritisi,\" ujarnya menambahkan. Michael Victor Sianipar kemudian mengungkapkan respons dari kedua belah kubu terkait pembelaannya terhadap Anies Baswedan. \"Dari kubu sana bilangnya udah insyaf, udah tobat. Jadi mungkin dianggap saya ini orang yang aneh atau apa gitu kan. Dari kubu yang sini bilangnya \'wah jangan-jangan ini ketua DKI udah ikut makan lobster\' itu ada juga bahasa-bahasa begitu,\" ucapnya. \"Jadi sebagai orang yang berdiri di tengah-tengah ini bisa dituduh kiri-kanan, saya sadar itu, saya sadar risiko itu, dan harus tetap kita ambil,\" kata Michael Victor Sianipar menambahkan. Dia pun berharap sisi seberang juga mau mengambil langkah ke tengah dan membangun jembatan bersama sisinya. \"Karena menurut saya, saya berharap dari sisi sana juga ada yang mau mengambil langkah ke tengah, jabat tangan, bangun jembatan apapun risiko di kiri diomongin apa di kanan diomongin apa,\" tutur Michael Victor Sianipar. \"Tapi kita melakukan ini, saya punya keyakinan orang-orang akan lihat kok pada akhirnya mereka melihat bahwa upaya kita membangun jembatan ini tulus. Boleh difitnah segala macam tapi selama kita konsisten Mereka melihat bahwa niat kita baik,\" ujarnya menambahkan. Michael Victor Sianipar juga berharap masyarakat umum bisa melihat ketulusan mereka membangun jembatan, jika suatu saat nanti terealisasikan. \"Dan semoga, dan saya yakin akan terjadi, masyarakat umum akan melihat bahwa memang jembatan ini yang perlu kita bangun untuk menjaga keutuhan Indonesia dan lebih dari itu inilah yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan,\" tegasnya. Irfan Pulungan dari TGUPP menyatakan bahwa sebetulnya kebebasan menyampaikan pendapat itu diberikan koridor yang sangat luas di Indonesia. Semua orang yang memiliki pendapat itu berhak mengemukakan pendapat dan menjadi domain publik untuk didiskusikan. “Pernyataan kelompok atau individu, mau PSI atau partai lain, tentu bagian dari bagaimana bangsa ini mengkonstruksi dan mendekonstruksi dirinya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pembelahan itu menjadi barrier kita untuk maju ke depan,” katanya. Sementara Dilla, Direktur Eksekutif Harkat Anak Negeri menyatakan bahwa problem anak muda sekarang adalah soal keteladanan dan pentingnya kejelasan dari tokoh-tokoh bangsa, mana domain publik dan domain privat, yang selama ini rancu. Anak muda butuh kepastian soal itu. Anak muda tidak melihat kepada polarisasi, tetapi kepada isu-isunya. (ida, sws)
BI Majukan UMKM Melalui Transformasi Digital Komprehensif dan Inklusif
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berkomitmen untuk terus memajukan UMKM melalui transformasi digital komprehensif, yang dilakukan di sepanjang rantai nilai untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang terintegrasi.\"Inisiatif digitalisasi UMKM bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperluas akses pasar UMKM dalam skala nasional dan global, serta mempermudah pembiayaan bagi UMKM,\" ujar Perry dalam International Seminar on Digital Transformation for Financial Inclusion di Jakarta, Rabu.Ia menuturkan strategi bank sentral dalam hal ini adalah menangani permintaan serta sisi penawaran.Dari sisi permintaan, BI meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM serta mendorong pemanfaatan digitalisasi yang lebih besar melalui proses bisnis UMKM.Sementara dari sisi suplai, Perry menegaskan pihaknya menyiapkan infrastruktur untuk memfasilitasi UMKM dalam transformasi digitalnya.Selain itu, adopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang lebih luas terus didorong untuk memfasilitasi transformasi digital UMKM.\"Meningkatkan penggunaan QRIS adalah jawaban terfasilitasi sebagai pintu gerbang ekosistem ekonomi dan keuangan digital,\" tuturnya.Melalui QRIS, sambung dia, digitalisasi UMKM dapat dipercepat untuk mendukung ekonomi dan keuangan yang inklusif.Per 18 Maret 2022, sudah terdapat 16,1 juta merchant yang terdaftar QRIS dan 89,89 persen di antaranya adalah UMKM.Kendati begitu, Perry mengingatkan jalan untuk mempromosikan UMKM sekaligus transformasi digital tidak selalu mudah lantaran terdapat sejumlah tantangan di depan mata, seperti kurangnya kemampuan ekonomi, literasi keuangan dan digital, serta terbatasnya akses ke teknologi digital dan infrastruktur. (mth/Antara)
DPRD DKI Sepakat Bentuk Pansus Jakarta Terkait Perpindahan Ibu Kota
Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jakarta terkait perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. \"Badan Musyawarah (Bamus) menargetkan jajaran pansus dapat terbentuk mulai awal Juni 2022 dan diumumkan dalam rapat paripurna,\" kata Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri di Jakarta, Rabu. Alasan pembentukan Pansus Jakarta ini, kata Misan, karena perlu pendalaman-pendalaman yang dimatangkan pansus setelah Jakarta tak lagi menyandang status Ibu Kota Negara (IKN). \"Seperti apa (Jakarta) setelah perpindahan ibu kota, harus terencana. Makanya dibentuklah pansus untuk merumuskan hasilnya rekomendasinya apa,\" ujarnya. Misan menyebutkan bahwa hal tersebut juga telah diungkapkan dalam rapat Bamus yang digelar DPRD Rabu. Selain menetapkan pembentukan Pansus Jakarta terkait perpindahan IKN, rapat juga menyepakati pembentukan Pansus Raperda tentang Rencana Induk Transportasi serta Pansus Pengelolaan Air Minum setelah kontrak kerja Aetra dan Palyja. \"Kontrak Aetra dan Palyja kan berakhir Januari 2023. Harus kita bahas karena tidak akan diperpanjang,” katanya. (mth/Antara)
Utusan Khusus Kemlu Jerman untuk Iklim Kunjungi Indonesia
Jakarta, FNN - Utusan khusus Kementerian Luar Negeri Jerman untuk Aksi Iklim Internasional Jennifer Morgan melakukan lawatan ke Indonesia selama tiga hari dan membahas pendalaman kerja sama kedua negara terkait transisi energi.“Saya datang ke Jakarta pada awal masa jabatan saya sebagai utusan khusus dan presidensi G7 Jerman serta (pada) presidensi G20 Indonesia untuk mendengarkan dan mempelajari situasi di Indonesia dan untuk menjajaki bagaimana kita dapat memperdalam kerja sama dengan satu sama lain,” kata Morgan dalam konferensi pers Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, Rabu.Dalam kunjungannya yang berlangsung dari 9 hingga 11 Mei itu Morgan bertemu dengan sejumlah pihak termasuk berbagai aktor pemerintah, sektor usaha, akademis, riset, dan masyarakat sipil.Dia pun mengatakan bahwa dalam menghadapi krisis iklim, semua orang berada di posisi yang sama. Diperlukan aksi global yang konkret dan berambisi untuk mencapai sasaran penting menekan pemanasan global agar tidak melebihi 1,5 derajat Celsius, sejalan dengan mandat perjanjian Paris.Morgan menganggap bahwa pada tahun ini, kedua negara memiliki kedudukan yang tepat untuk menangani tantangan global dengan berjalannya kepemimpinan Jerman di G7 dan Indonesia di G20 secara paralel, dengan kedua negara yang memiliki fokus terkait transisi energi yang berkelanjutan dalam presidensinya itu.“Kita sama-sama berjuang demi tujuan serupa yaitu transisi energi yang bersih dan terjangkau, yang akan menciptakan pekerjaan dan peluang baru bagi rakyat kita,” katanya.Pihaknya pun menegaskan kesiapan Jerman untuk memperdalam kolaborasi dengan Indonesia demi mempercepat aksi, baik dengan memperluas kerja sama bilateral yang telah memiliki sejarah panjang di bidang iklim, energi, dan lingkungan hidup, maupun dengan berbagi pengalaman terkait transisi energi dan penghentian operasi PLTU batu bara. (mth/Antara)
Ancaman Terbesar Itu Bernama “Takut”
Yang lebih berbahaya lagi ketika ketakutan karena ketidak tahuan itu juga termotivasi oleh rasa superioritas dan keangkuhan. Perasaan lebih dan angkuh inilah ketika ada pihak lain yang menonjol akan menjadi ancaman baginya. Sehingga ketakutan itu biasanya akan berujung pada kebencian bahkan tidak jarang kekerasan. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation TULISAN ini masih lanjutan oleh-oleh dari pertemuan tahunan interfaith di University of North Florida. Sebuah perhelatan antar Komunitas agama yang cukup ber-prestise. Karena selain dihadiri oleh banyak tokoh agama; Yahudi, Kristen, Islam, Sikh, Hindu bahkan Baha’i, juga dihadiri oleh banyak akademisi dari Universitas North Florida dan pejabat pemerintahan setempat. Pelaksana utama (main organizer) acara ini adalah the Interfaith Center of North Florida, sebuah non profit yang aktif dalam mengedukasi masyarakat Amerika tentang hubungan antar agama. Menariknya tanpa saya ketahui beberapa anggota Board dari organisasi itu adalah teman yang telah lama tidak ketemu lagi. Salah satu di antaranya adalah professor Lucinda Mosher, yang saat ini menjadi guru besar di International University Connecticut (formerly known as Hartford Seminary). Beliau adalah salah seorang yang saya kenal di kota New York sejak 2002 lalu. Bahkan ketika beliau sebagai professor di Fordham University beliau meminta saya sebagai dosen tamu (visiting professor) di kelas beliau saat itu beberapa semester. Selain Lucinda juga ada Professor Perfez Ahmed yang dikenal luas di kalangan akademisi keuangan Amerika. Beliau adalah professor of finance (keuangan) di Universitas North Florida. Tapi juga mantan penasehat (senior advisor) di pemerintahan Barack Obama. Beliau bertindak sebagai moderator di acara ini. Saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan “common humanity” dan bagaimana pijakan bersama (common ground) itu dapat menjadi motivasi bersama untuk membangun dunia yang lebih baik. Dunia yang aman, makmur dan tentunya tentram dan berkeadilan. Satu di antaranya yang saya tekankan pada acara ini adalah betapa ketakutan (fear) itu menjadi sumber ketakutan yang paling dominan dalam hidup manusia. Manusia kerap ketakutan (fearful) tentang banyak hal. Sehingga dengan sendirinya ketakutan itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Ada banyak penyebab kenapa banyak orang yang ketakutan. Ketakutan bisa terjadi karena terjadi “social shifting” (perubahan sosial) yang menjadikan sebagian merasa terancam. Perubahan itu bisa dalam nilai sosial. Misalnya dominasi kultur mengalami perubahan. Dari European cultural dominance menjadi Asian atau African misalnya. Pastinya mereka yang telah berada pada zona nyaman budaya Eropa akan mengalami perasaan terancam. Social shifting ini juga mencakup perubahan demografi masyarakat. Dari dominasi etnis tertentu misalnya menjadi dominasi etnis lain. Dalam kasus Barat meningginya rasisme dan white supremacy disebabkan salah satunya karena dominasi Eropa mulai tergeserkan. Hal ini tentunya merambat kepada perubahan budaya, termasuk agama. Hal lain yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang mengalami ketakutan adalah karena faktor masa lalu. Saya menyebut ini dengan “phobia history” (historical phobia). Umat Islam termasuk yang terjangkiti penyakit ini. Sehingga kemajuan orang lain dalam kehidupan dunianya menjadi momok yang menakutkan, seolah penjajahan itu kembali hadir. Dengan kemajuan Islam di Barat juga menjadikan sebagian dunai Barat mengalami hal yang sama. Ada bayang-bayang kekebangkitan khilafah Bani Umayya yang pernah berkuasa di Spanyol. Juga seringkali dihantui oleh kebangkitan Ottoman Empire yang pernah hampir menguasai seluruh Eropa. Bahkan hal aneh di Slovakia misalnya anda tidak diperkenankan menyebut kopi Turki dengan Turkish Coffee. Mereka tetap menjadikan kopi Turki sebagai kopi khusus. Tapi kata Turkish jangan disebut karena meninggalkan trauma masa lalu (Ottoman) . Kopi Turki pun lebih dikenal dengan “special coffee”. Berbagai faktor lainnya (tujuh faktor) saya sampaikan secara rinci. Tapi semua faktor-faktor itu diperkuat oleh retorika sebagian politisi yang memakai sentimen agama untuk kepentingan politiknya. Agama kerap kali hanya menjadi gandengan. Agama tidak diposisikan sebagai “moral guidance” dalam melakukan aktivitas politiknya. Selain itu media juga menjadi sumber ketakutan yang destruktif. Media seringkali tidak bertanggung jawab dan memblow up (menyebarkan) hal-hal yang hanya menambah ketakutan dan kemarahan masyarakat. Sisi negatif dari Komunitas agama pastinya selalu menjadi konsumsi yang seksi. Sementara sisi positifnya sering terabaikan begitu saja. Dari sekian faktor ketakutan (fear factor) yang saya sampaikan itu faktor terbesar sesungguhnya ada pada faktor “ignorance” (ketidak tahuan). Betapa ketidak tahuan seseorang kerap melahirkan kecurigaan, ketakutan bahkan kebencian tanpa mengetahui penyebabnya (why)? Ketakutan yang disebabkan oleh ketidak tahuan itulah yang dikenal dengan phobia. Phobia didefenisikan sebagai “irrational fear” (ketakutan irasional). Takut padahal tidak tahu kenapa takut. Inilah ketakutan yang paling berbahaya. Apalagi kalau ketidak tahuan itu dibumbui oleh “perasaan” atau pretendi mengetahui (pretend to know). Yang lebih berbahaya lagi ketika ketakutan karena ketidak tahuan itu juga termotivasi oleh rasa superioritas dan keangkuhan. Perasaan lebih dan angkuh inilah ketika ada pihak lain yang menonjol akan menjadi ancaman baginya. Sehingga ketakutan itu biasanya akan berujung pada kebencian bahkan tidak jarang kekerasan. Dalam pemaparan saya sampaikan banyak contoh phobia yang pernah terjadi, khususnya dalam konteks kehidupan antar Komunitas di Amerika Serikat. Contoh-contoh itu menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk melakukan langkah-langkah maksimal untuk menguranginya. Satu di antara langkah untuk mengurangi phobia yang ditawarkan Al-Quran adalah “ta’aruf”. Sebuah kata yang saya istilahkan sebagai “nourishment to our diversity” (pupuk keragaman) masyarakat dalam dunia yang semakin plural dan interdependent. NYC Subway, 11 Mei 2022. (*)
POPULER
