ALL CATEGORY
Jangan Girang BBM Belum Naik, Jokowi Sedang Nyogok Kelas Menengah
Jakarta, FNN – Masyarakat jangan girang kalau harga BBM jenis pertalite tidak naik. Ini hanya soal waktu, apalagi menghadapi Lebaran, penaikan harga BBM perlu ditunda karena Jokowi ingin terlihat peduli terhadap kesulitan rakyat. Demikian perbincangan pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Officials, Sabtu, 30 April 2022. “Ini soalnya, Presiden Jokowi mau menyogok kelas menengah dengan BBM,” kata Rocky. Rocky melihat upaya Jokowi menyogok rakyat membuahkan hasil yang baik. Rakyat jadi mafhum apapun yang dilakukan Jokowi, meski gagal, selalu dianggap sebagai prestasi. Ini yang kemudian dimanfaatkan para pembisik Jokowi. “Kalau kemarin CPO itu buat nyogok rakyat. Seolah nasionalisme. Sekaligus menyogok PDIP supaya paham bahwa PDIP tahu bahwa dia masih bisa kendalikan oligarki. Jadi, wong cilik kemarin mau disihir, padahal sebetulnya berbahaya buat ekonomi para petani sawit. Walaupun kedudukan petani sawit terhadap petani Indonesia cuma nol koma sekian persen. Tapi presiden mau ambil isu itu bahwa dia populis karena dia itu anti-eksport, memproteksi permintaan dalam negeri, yang sebenarnya konyol karena permintaan dalam negeri musti dipenuhi dengan cara melarang seluruh ekspor. Itu upaya untuk menyogok kelas bawah,” paparnya. Sekarang, kata Rocky, Presiden Jokowi mau menyogok kelas menengah dengan BBM. Seolah-olah nanti tidak akan ada kenaikan BBM. Padahal, lanjut Rocky hitungan ekonominya pasti akan meledak harga BBM itu. “Jadi, wanti-wanti dari Pak Luhut memang masuk akal. Sekarang kita maupun orang, tahu kalau misalnya BBM itu dinaikkan dampaknya langsung terjadi,” paparnya. Jika pilihannya tidak dinaikkan, kata Rocky, artinya harus disubsidi oleh pemerinah yang akibatnya Pertamina pasti bangkrut, karena Pertamina minta supaya piutang pemerintah sebesar Rp 90 triliun itu dibayar. Rocky memprediksi kekacauan pemerimtah saat ini akan berujung pada konflik di kabinet. “Kan sekarang yang berkonflik sudah mulai terjadi, Airlangga versus Lutfi; Lutfi mungkin di-back up oleh Erik Tohir. Dan Erick Tohir dibackup oleh Boy Thohir,” paparnya. Atas kekacauan ini, Rocky ingin melihat reaksi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang jadi korban atas ekspor CPO. “Sekarang tinggal kita tunggu sebetulnya kenekatan dari Pak Airlangga Hartarto untuk Fight Back bahwa dia sebetulnya justru mengajukan proposal rasional tentang CPO, tapi kenapa dia yang disalahkan karena ada menteri lain yang iri pada dia,’ paparnya. Pertikian antar-menteri, kata Rocky juga akan terlihat saat kenaikan harga BBM kelak. “Demikian juga nanti soal BBM, kita lihat antara siapa dan siapa di kabinet yang berkelahi itu. Jadi sekali lagi kekacauan di kabinet memang memungkinkan end game itu dipercepat,” tegasnya. “Apakah situasi itu berbahaya? Ya kalau kita bisa atur dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, pasti nggak berbahaya,” pungkasnya. (ida, sws)
Kewaspadaan Nasional 2030 Indonesia Akan Bubar
“Bela negara merupakan roh dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), bahwa seluruh warga negara ikut serta dalam upaya pertahanan negara.” Oleh: Ir Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila KEADAAN bangsa ini tidak baik-baik saja, pecah-belah terus menjadi gerakan politik dengan model manajemen konflik terutama buat umat Islam. Rupanya Islamphobia sedang marak dilakukan, isu-isu tentang khilafah seakan menjadi momok bagi bangsa ini dibanding korupsi dan ekonomi yang semakin bobrok.Sejak diamandemennya UUD 1945 isu soal ideologi trans Nasional yang hanya dimaknai Khilafah menjadi isu yang harus dihancurkan. Sementara Ideologi trans Nasional liberal dan kapitalisme justru menggantikan Ideologi Pancasila. Lebih lucu lagi Ideologi Pancasila sudah diamandemen dengan diamandemen-nya UUD1945.Sadar atau tidak sadar seakan semua orang tersihir dan tidak merasa kalau negaranya sudah tidak berdasarkan Pancasila. Mereka lupa kalau sistem Presidensial yang dijalankan itu basisnya adalah Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, bahkan negara kebangsaan diganti dengan negara demokrasi, tidak ada yang protes. Yang lebih lucu lagi ada BPIP juga tidak paham kalau negara ini sudah tidak berideologi Pancasila.Setiap Ormas harus berideologi Pancasila, tidak kalah garangnya PNS yang berideologi lain akan dipecat, dan anehnya ideologi lainnya itu diarahkan ke Islam, sementara yang berideologi liberal dan kapitalis justru tidak apa-apa.TNI Polri yang katanya menjaga Pancasila dan UUD 1945 juga nggak ngerti, sehingga tak bisa membedakan mana pemerintah dan mana negara? Sehingga bisa menggangkat penasehat kehormatan dari sipil yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas TNI Polri. Dan apa kriteria penasehat untuk TNI itu tidak jelas apa memang kepakarannya dalam strategi perang, pertahanan dan keamanan? Membingungkan? Dari novel “Ghost Fleet”, dan juga dari berbagai tulisan ahli strategi Jenderal- jenderal negara barat menyatakan Indonesia akan bubar tahun 2030.Karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa.\"Karena itu kita harus berusaha dari sekarang mencegah itu dengan berbagai macam cara agar negara bangsa ini tidak bubar.Jika kita mengoreksi Negara Indonesia sejak UUD 1945 diamandemen itu sesungguhnya ini adalah proxy war yang sedang berlangsung dan sesungguh-nya negara Indonesia yang di Proklamasi kan 17 Agustus 1945 oleh Bapak-Bangsa kita sudah bubar. Bahkan Prof Kaelan mengatakan, negara yang dijalankan hari ini tidak ada hubungannya dengan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Kata beliau, Negara ini sudah murtad terhadap Pancasila.Ramalan Indonesia akan bubar harus menjadi sained, peringatan kepada kita semua terutama pada umat Islam yang sedang mengalami pecah-belah dengan dimunculkannya Islam Nusantara dan dilengkapi buzer yang terus melakukan agitasi-agitasi pecah-belah seakan kebal hukum dan dilindungi kabarnya juga dibayar oleh negara sungguh aneh.Ada BPIP, tetapi tidak mengerti kalau negara ini sudah tidak berideologi Pancasila. Seakan lumpuh menganalisa apakah dengan model Pilsung, Pilkada, Pilpres itu memang dikehendaki oleh negara berdasarkan Pancasila? Dengan tidak adanya GBHN dan MPR digradasi menjadi lembaga biasa adalah sesuai dengan negara berdasarkan Pancasila? BPIP seakan bisu dan tuli padahal digaji ratusan juta. Terus Ideologi Pancasila yang mana jika disetubuhkan dengan individualisme, liberalisme, kapitalisme? Bukannya Pancasila itu justru antitesis dari individualisme, liberalisme, dan kapitalisme? Sebab, ketiga ideologi itu yang melahirkan Imperalisme, dan Indonesia sudah mengalami penindasan dalam penjajahan selama 350 tahun, sehingga dengan jelas di dalam pembukaan UUD 1945 dituliskan anti terhadap penjajahan. \"Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.\" Apa BPIP tidak mengerti tentang Pancasila kok membiarkan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme merajalela melumat Ideologi Pancasila.Kewaspadaan Nasional saatnya dibangkitkan oleh segala lapisan masyarakat untuk mempertahankan Indonesia agar tidak bubar maka segera disosialisasikan dan dibentuk oleh seluruh lapisan elemen masyarakat adalah \"Sishankamrata\".Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 dituliskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan menyatakan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2019 yakni Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) berdasar pada UU Nomor 3 Tahun 2002. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 dituliskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Juga menjelaskan bahwa ancaman yang kini dihadapi tidak hanya ancaman militer dan ancaman non-militer, namun juga ancaman hibrida.Ancaman hibrida merupakan gabungan dari ancaman militer dan ancaman non-militer yang sifatnya mengancam pertahanan dan keamanan negara.UU Nomor 23 Tahun 2019, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 mengatur keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara ada 4 cara, yaitu pendidikan kewarganegaraan, latihan dasar kemiliteran secara wajib bagi calon komponen cadangan yang memenuhi syarat, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan wajib, serta pengabdian sesuai dengan profesi. Dengan dihilangkannya PPKn oleh Menteri Pendidikan dan diganti Pelajaran Pancasila, maka terjadi distorsi tentang pendidikan kewarganegaraan dan Menteri Pendidikan telah melanggar UU Nomor 23 Tahun 2019, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 mengatur keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara. Perlu dilakukan gugatan kepada Menteri Pendidikan.Selanjutnya Prof Dr Ir Bondan Tiara Sofyan menjelaskan mengenai pengelolaan komponen cadangan (Komcad). Komcad sendiri merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela.Kedudukan Komcad dalam tahap pembentukan, pembinaan dan pengakhiran akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan RI yang kemudian akan berlanjut pada tahap Pengerahan Komcad, yakni mobilisasi dan demobilisasi yang diputuskan oleh Presiden. Setelah itu akan masuk pada Komando Kendali Organisasi Komcad yang akan dipimpin oleh Kepala Staf masing-masing gatra baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.Terakhir adalah tahap Penggunaan Komcad yang diputuskan oleh Panglima TNI. Sedangkan cara terakhir yakni pengabdian sesuai dengan profesi dibagi menjadi 2, yaitu saat menghadapi ancaman militer dan hibrida akan menjadi komponen pendukung dan komponen cadangan serta saat menghadapi ancaman non militer dapat melalui organisasi profesi.“Bela negara merupakan roh dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), bahwa seluruh warga negara ikut serta dalam upaya pertahanan negara.” Sishankamrata melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.Rupanya sampai detik ini Sishankamrata belum melibatkan rakyat oleh sebab itu rakyat melalui komponen ormas mengambil inisiatif untuk mendorong segera membentuk \"Sishankamrata \" di setiap desa dengan kesadaran sendiri menjadi pengabdian untuk mempertahankan negaranya. Oleh sebab itu tugas dari Sishankamrata melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Asing apakah sudah memenuhi legalitas atau tidak ,setiap pekerja asing harus dilakukan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia bekerja sama dengan departemen imigrasi dalam rangka bela negara.Untuk menyelamatkan Indonesia adalah:1. Membentuk Sishankamrata. 2. Kembali ke UUD 1945.3. Mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.4. Menghidupkan lagi GBHN.5. Menbubarkan lembaga yang tidak sesuai dengan UUD 1945 asli.6. Menyita semua aset asing swasta sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 pada negara.Dengan melakukan hal hal seperti di atas negara Indonesia tidak akan bubar dan oligarki harus diusir dari Negara Republik Indonesia jika kita rakyat ingin menyelamatkan Indonesia. (*)
NKRI Representasi Oligarki dan Republik Kontradiksi
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Dari republik, NKRI menjadi negara oligarki. Dari repuplik, NKRI menjadi negara dengan tradisi korupsi dan kolusi. Dari republik, NKRI menjadi negara otoriter dan bergaya tirani. Dari republik, NKRI menjadi negara yang gagal gagal menghidupkan demokrasi dan mewujudkan cita-cita proklamasi. Pemerintah sibuk melanggengkan kekuasaan dan memperkaya diri. Tak peduli rakyat menjadi korban dari kewenangan dan kebijakan diliputi distorsi. Penderitaan rakyat yang hampir diikuti rasa frustasi, semakin ciut dibayangi penindasan dan tragedi. Kekuasaan sibuk onani atau bersenggama politik dengan sesamanya, asyik berkhianat dan melakukan kejahatan konstitusi. Atas nama rakyat, rezim penuh siasat membungkus syahwat kepentingan kelompok dan pribadi. Memanfaatkan Demokrasi untuk memenuhi segala ambisi dan kenikmatan duniawi. Kedaulatan rakyat terlalu sering dicampakkan, dikebiri dan diaborsi. Makna republik berubah dari kembali ke kesejahteraan rakyat, dimanipulasi untuk para pejabat dan politisi. Kini negara bangsa Indonesia, cenderung tanpa ideologi dan tanpa spirit religi. Mengabaikan kemanusiaan dan keesaanTuhan, menggandrungi liberalisasi dan sekulerisasi. Rakyat di negeri kaya sumber daya alam, bukan saja hidup dalam kekurangan tapi berdampingan dengan pemimpin yang miskin ahlak dan nurani. Kehidupan rakyat dan negara yang begitu berjarak dengan Pancasila, UUD1945 dan NKRI, kini hanya menyisakan kenyataan-kenyataan pahit, menjadi representasi oligarki dan republik kontradiksi.
Utang Menumpuk, Tagihan Membengkak, End Game Sudah Tampak
Jakarta, FNN – Kesabaran masyarakat tampaknya sudah sampai pada garis batas. Saudara-saudara kita yang tengah berjuang di jalanan untuk mudik, mendapatakan kesulitan. Bahkan sampai ada pemblokiran jalan tol. Akibatnya banyak penumpang pesawat yang telat sampai bandara. Ini semakin menambah kacau kondisi sosial masyarakat akhir-akhir ini. Menanggapi situasi kacau seperti itu, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa tensi masyarakat mulai naik dan mudah emosi serta peka terhadap hal-hal yang berbau ketidakadilan. “Ini akhirnya potensi amuk di jalanan itu terjadi, bukan karena mahasiswa marah pada presiden, tetapi rakyat yang merasa bahwa kok nggak bisa diatur dari awal ya. Jadi, hal-hal yang nggak kita duga akhirnya terjadi. Amuk itu bisa membuat puasa batal dan bisa membuat keakraban berhenti,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kalan YouTube Rocky Gerung Officials, Sabtu, 30 April 2022. Rocky melihat keadaan masyarakat kita yang sangat peka, terhadap satu kejadian kecil bisa membuat marah. “Kita tahu bahwa ada yang mudik Lebaran tapi pada saat yang sama, juga ada yang mudik ke Amerika, yaitu Dollar,” tambahnya. Rocky menegaskan Dollar sudah dipanggil pulang sama Joe Biden supaya ada konsolidasi ekonomi Amerika. “Ini dua kesulitan kita hari ini, di jalan raya banyak ketegangan. Dan juga dari dalam soal-soal politik luar negeri banyak ketegangan. Indonesia pasti akan frustrasi karena likuditas mata uang asing tersedot kembali ke Amerika dan kita kesulitan untuk mencari Dollar. Kalau ada pun pasti mahal untuk membayar hutang kita,” tegasnya. Masalah lain, menurut Rocky adalah ketegangan di internal kabinet akibat dari pembatalan CPO. “Kabinet sudah merasa bahwa tidak ada gunanya lagi, karena hal yang dibicarakan secara rasional oleh Airlangga dibatalkan secara emosional oleh Pak Jokowi. Kira-kira itu gejala awal dari end games,” tegasnya. Mengomentari sepak terjang Jokowi yang seakan-akan sibuk berkomunikasi dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky – yang dianggap sebagai sukses Jokowi menjalin dengan dunia luar, Rocky menduga bahwa hal itu hanya pencitraan di mata internasional. “Ya saya menduga ini, menduga ya, dengan gestimasi, menduga sambil mengukur, bahwa Pak Jokowi baru mendapat bigdata yang isinya kalau Pak Jokowi seolah-olah tampil sebagai tokoh internasional, maka legitimasi akan pulih. Lalu Pak Jokowi merasa oke saya perlu headline. Maka dibuatlah kalimat-kalimat itu, mengundang Putin atau meminta Putin dan Zelensky berdamai,” paparnya. Jokowi boleh saja berbuat seperti itu, akan tetapi Rocky mengingatkan bahwa masalah kita adalah profil kita di dunia internasional dianut sebagai pemain recehan. “Pak Jokowi tentu merasa hebat, sudah bikin headline. Tetapi bagi dunia luar, itu apa? Itu nggak ada apa-apanya. Karena kita-sudah kehilangan seluruh profil dari awal sebetulnya sudah gagal sehingga sebetulnya Jokowi dipermainkan oleh Selensky. Zelensky diundang, tetapi dia minta syarat bantuan senjata,” katanya. Rocky menegaskan bahwa dalam politik internasional ada ujian dua langkah. Langkah pertama adalah mengumpankan sambil membaca jawaban lawannya. “Ini enggak dihitung oleh penasehat-penasehat Pak Jokowi. Pak Jokowi akan dipermainkan lagi nih di dalam publik internasional,” katanya. “Orang tiba-tiba merasa kok Pak Jokowi hebat betul. Lebih internasional itu to go to be true. Jadi orang menganalisis pasti ada yang ngeluarin konsep lagi ke Pak Jokowi. Nggak mungkin orang yang tadinya gagap dan gugup tiba-tiba jadi lancar, kecuali ada semacam logoterapi dalam psikologi. Sudah ada suatu terapi untuk membuat seseorang itu pulih lagi rasionalitasnya,” paparnya. Rocky mengingatkan bahwa seseorang yang ingin tampil dan mempunyai high-profile di dalam global politik, di dalam negeri juga musti kuat. “Jadi, kalau Pak Jokowi elektabilitasnya mungkin sekarang tinggal satu digit, 9 atau 7 persen, orang menganggap apa pointnya Pak Jokowi nyindir-nyindir keadaan di luar negeri. Ini orang akan bilang bahwa Pak Jokowi, mungkin Anda inflasinya belum sampai 2 digit, tapi kita lihat kok publik sudah tidak mendukung Anda lagi,” tegasnya. Jadi, kata Rocky profil internasional itu harus terkait dengan keadaan di dalam negeri. Hal ini yang sering dilupakan oleh Pak Jokowi. “Tapi jangan salahkan Pak Jokowi karena beliau selalu menelan setiap mendapat konsep baru. Semua konsep yang bisa menggembirakannya, dia pasti akan lakukan. Itu yang kemudian dikritik oleh orang NU yang sebenarnya juga pendukung Jokowi, tapi kemudian mulai sadar,” pungkasnya. (ida, sws)
Ganjar Kau Lepas, Anies Kau Kejar: Ada Apa Firli?
Jakarta, FNN – Ketua KPK Firli Bahuri kembali menjadi sorotan karena sikap pemberantasan korupsi yang berbeda dalam penanganan dugaan korupsi di lembaga antirasuah yang dipimpinnya itu. Terutama, pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan ini menimbulkan pertanyaan yang sangat sinis ada apa dengan KPK? Benarkah KPK di bawah permainan Firli Bahuri itu ikut bermain politik berkaitan dengan Pilpres 2024? Pertanyaan tersebut mencuat karena terkesan kuat KPK sedang menerapkan standar yang berbeda, membiarkan kasus korupsi yang membelit Ganjar pada perkara e-KTP. Sejumlah saksi di persidangan kasus e-KTP menyebut nama Ganjar Pranowo. Tapi, sebaliknya tampak bersemangat menggelar dugaan korupsi Anies dalam penyelenggaraan Formula-E. “Dugaan KPK bermain politik ini karena baik Ganjar maupun Anies ini kedua-duanya adalah figur yang banyak disebut-sebut dan disuguhkan akan maju pada Pilpres 2024,” ujar wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Jum’at, 29 April 2022. Jadi, “Wajar jika kemudian ada standar yang berbeda. Kasus Ganjar Pranowo mencuat lagi ketika KPK mulai membuka kasus korupsi e-Ktp. Nama Ganjar Pranowo ini sudah beberapa kali muncul dan disebut di pengadilan,” lanjut Hersubeno. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Setya Novanto, mantan Ketua DPR, mengaku mendengar nama Ganjar Pranowo yang kala itu masih menjadi anggota Komisi II disebut. Dalam kasus korupsi e-KTP ini Setya Novanto divonis 15 tahun penjara. Setya Novanto mengaku mendengar nama Ganjar menerima uang tidak hanya dari satu saksi. Menurut dia info bahwa Ganjar menerima duit dari e-KTP itu senilai USD 500.000 didapatnya dari mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ustoko Wenimurni, Meriam S Hariyani dan terpidana e-KTP Andi Agustinus. Dalam kesaksian di persidangan, Setya Novanto menyebut, Ganjar menerima aliran dana sebesar USD 500.000 ini juga muncul dari mantan anggota Fraksi Demokrat M Nazarudin. Dalam keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Nazarudin pernah menceritakan mekanisme penyerahan uang kepada Ganjar senilai USD 500.000 tersebut. Ganjar pun menjawab bahwa dia yang akan mendatangi ruang kerja Mustofo. Menurut Nazar dalam BAP, di ruangan Mustofo inilah Ganjar menerima uang sebanyak USD 500.000. Kemudian kepada Nazarudin yang ada di ruangan itu Nazarudin menyampaikan, ia menerima uang itu sebagai bentuk kebersamaan agar program besarnya itu bisa berjalan. Dalam persidangan sebelumnya terungkap, Nazarudin juga memaparkan fakta yang menarik dari Ganjar, dalam hal ini menolak pemberian suap itu karena angkanya kecil senilai USD 150.000. Sebagai Ketua Komisi II, Ganjar meminta jatahnya disamakan dengan Ketua Komisi II yaitu sebesar USD 500.000. Setalah disamakan nilainya sebesar USD 500.000 kemudian Ganjar baru menerimanya. Tapi dalam persidangan itu Ganjar mengaku sampai 5 kali menolak pemberian suap itu. “Dalam penjelasannya kepada media, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku KPK belum menemukan bukti kuat keterlibatan Ganjar Pranowo,” ujar Hersubeno. Berbeda dengan kasus Ganjar, dugaan adanya kasus korupsi di Formula-E, KPK sudah memberi sinyal adanya Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya menyalahi aturan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Kasus dugaan adanya korupsi di Formula-E ini dilaporkan ke KPK pada 2021 lalu. Anies Baswedan dan Pemprov DKI bersikap Dekoratif, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atau Percepatan UPP Jakarta Bambang Wijayanto malah meminta KPK untuk memeriksa Formula-E Operation. “Pemeriksaan pada Formula E Operation penting dilakukan untuk mendalami apakah memang ada biaya dalam pelaksanaan ajang balap di Jakarta?” kata Hersubeno. Langkah KPK menyelidiki dugaan korupsi di Formula-E ini banyak dikaitkan dengan adanya kasus politik di dalamnya. Karena dalam kasus penyelidikan Formula-E ini KPK tampaknya bersemangat atau bergerak cepat. Sebaliknya pada kasus Ganjar seperti ogah-ogahan dan berkatung-katung. Mulai dari kasus Harun Masiku yang sampai sekarang tidak jelas, kasus korupsi Bansos, ada juga disebut Madam Bansos, dan tentu saja dalam korupsi e-KTP. Salah seorang politisi yang diduga terlibat e-KTP, Ganjar sampai sekarang masih bebas. Jadi wajar jika terjadi semacam kecurigaan menjadi beban KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri untuk menunjukan bahwa mereka bergerak dalam koridor hukum, bukan menjadi alat kepentingan politik. (mth)
Komunitas MMC Kampanyekan Mudik Berkah Tanpa Utang
Jakarta, FNN - Lebaran dan pulang kampung (mudik) adalah tradisi yang tak bisa dipisahkan, khususnya di Indonesia. Mudik saat Ramadan hampir berakhir, telah menjadi tradisi dan budaya. Masyarakat sangat antusias pulang ke kampung halaman untuk bertemu sanak saudaranya. Terlebih sudah 2 tahun pemerintah menyarankan untuk tidak mudik karena adanya wabah covid-19. Niat kuat untuk mudik ini biasanya memicu masyarakat untuk berlomba membeli sesuatu yang baru. Bukan saja pakaian dan peralatan rumah tangga yang baru, bahkan mobil/motor pun harus baru. Ini terbukti dengan adanya peningkatan penjualan kendaraan baru sebesar 20% jelang lebaran, di mana sebahagian dibeli melalui utang. https://otomotif.kompas.com/read/2022/04/20/084200815/kredit-kendaraan-baru-meningkat-20-persen-jelang-lebaran Guna menghindari dampak sosial dan kerugiaan masyarakat dari risiko utang yang akan menimbulkan masalah bagi masyarakat di kemudian hari, komunitas masyarakat yang sudah mengalami pahitnya berutang, yang tergabung dalam pengusaha MMC (MTR Miliarder Club) melakukan kampanye, mengajak masyarakat terutama pengusaha agar menjadikan momen mudik lebaran membawa keberkahan. “Kami ingin mengajak masyarakat terutama Para pengusaha agar menjadikan dan momen mudik lebaran berkah dengan berbagai slogan antara lain, “Mudik berkah tanpa utang,” ungkap Budi salah satu warga MMC dari Pekalongan, Jawa Tengah. MMC adalah komunitas para pengusaha yang berkomitmen berbisnis tanpa utang, yang jumlah anggotanya sudah ribuan dan tersebar dari sabang sampai Merauke. Metode kampanye yang dilakukan MMC, salah satu nya memasang billboard besar di beberapa titik jalur mudik di Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa kota besar yang dilalui jalur mudik. Antara lain, Pulau Jawa mulai dari Jalur Selatan dan Jalur Utara Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY. Sumatera mulai dari Lampung, Riau, Padang dan lainnya. Juga ada Kalimantan selatan dan beberapa titik lainnya yang dilalui oleh pemudik. Adapun isi kampanye nya berupa sindiran dan himbauan kepada pengusaha agar dapat mudik dengan tenang tanpa utang. Isi ajakannya antara lain, Mudik Tidak Bawa Utang, Mudik Bawa Uang Atau Bawa Utang, Mudik Tenang Tanpa Utang, Lunas Utang Mudik Tenang dan Mudik Bawa Uang Jangan Bawa Utang MMC berharap dengan kampanye ini, para pemudik terutama pengusaha yang mempunyai utang milliaran bisa tersadar dan mempunyai tekad Lunas utang milliaran. Agar mudik berkah tanpa utang. Bagi pemudik atau pengusaha yang mempunyai utang milliaran, MMC dikota-kota seluruh Indonesia membuka konsultasi bagaimana agar bisa Lunas utang miliaran. (sws)
Jalan Tangerang Dijaga Monyet Harmon
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan JALAN Balikpapan dan Jalan Tangerang paralel dan keduanya bermuara di Jalan Gajah Mada. Pada photo pemasangan pipa gas di Jalan Balikpapan. Penggalian persis di tengah jalan. Jaga Monyet bukan nama jalan tapi bangunan rumah jaga XVIII M yang berdiri depan Bank Tabungan Pos. Tapi Jalan Tangerang, yang sekarang disebut Jalan Suryopranoto, juga disebut Jaga Monyet. Jalan Tangerang adalah jalan menuju Tangerang dengan route: Jalan Tangerang, Roxy, Kampung Duri (Duri sendiri artinya kampung, Bukit Duri, kampung bukit), Grogol (jenis flora) Pesakih (tempat suci), Cengkareng (minor power), Pesing (tanah jaminan, bukan bau urine), Rawa Bokor (tempat pengolahan baja), Lédeng (Bukan air PAM, Lé Deng Lé: partikel dan Deng: nama tokoh. Sama dengan Ché Deng dibaca Cidéng, mestiya Cideng. Mungkin Lé Deng dan Ché Deng tokoh yang sama), Tana Tinggi. Kita sampai di kota Tangerang yang artinya tempat bernyanyi hymn(e).l Saran saya pemda-pemda dimana pun agar tidak gonta ganti toponim asli demi kelestarian sejarah. (*)
Ruhut: Kopassus Tolong Jaga Jokowi
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan NGAKAK ketawa baca ungkapan Ruhut Sitompul yang minta Kopassus menjaga Jokowi. Tensi memanas katanya. Ketawa karena pertama siapa sih Ruhut itu kok bisa-bisanya minta ke Kopassus. Kedua soal menjaga Presiden yang pertama adalah tugas Paspamres. Kopassus dan satuan TNI lainnya wajib menjaga dan setia kepada Negara. Ruhut begitu berharap pada Kopassus mungkin sebagai respons ucapan Danjen Kopassus Brigjen TNI Iwan Setiawan yang menyatakan Kopassus tegak lurus dengan Pemerintah. Di samping pernyataan itu patut dikoreksi, juga disangka Ruhut pak Danjen sedang menyatakan tegak lurus dengan Jokowi. He he ge er Ruhut. Rakyat mulai membaca ada kepanikan atau stress berat di Istana. Jokowi gelisah dan mulai goyah. Ungkapan kengerian Mahfud MD atas kondisi pengelolaan negara khususnya persoalan korupsi dan integrasi memperkuat bacaan rakyat bahwa Pemerintahan Jokowi memang melemah. Kegawatan situasi sudah sampai ke tingkat terjadinya penggulingan paksa atau kudeta jika terjadi di negara Amerika Latin. Adakah Jokowi terancam jatuh? Gejalanya ada dan semakin nyata. Retak kongsi dengan PDIP pimpinan Megawati menjadi titik rawan. Puan diganggu oleh Jokowi baik dengan strategi perpanjangan masa jabatan Presiden maupun mendorong atau mendukung kader PDIP Ganjar Pranowo. Proteksi KPK atas kasus Ganjar, pengungkitan Masiku, maupun obrak-abrik mafia minyak goreng adalah rangkaian dari perseteruan itu. Gumpalan kekecewaan rakyat menguat yang terlihat baik dari aksi mahasiswa, buruh, umat, emak-emak maupun komentar dan olok-olok di medsos, kritik pengamat dan ahli. Tidak sedikit menyuarakan agar Jokowi segera mundur. Jokowi dan oligarki sebagai sumber masalah dalam negeri yang lebih parah dari pada pandemi. Ruhut yang teriak penjagaan Kopassus menjadi sinyal keputusasaan dan ketakutan orang-orang mainan Istana. Takut atas eskalasi konflik di lingkarannya sendiri. Penganiayaan tragis buzzer Ade Armando adalah simbol dari konflik itu juga. Pemerosotan dan hilangnya celana yang menyisakan celana dalam penutup Ade itu tidak bisa dibaca sepintas. Ada disain. Tidak mudah untuk memulihkan trauma dan stigma. Desain konstitusional yang mungkin terjadi dengan meruntuhkan Jokowi adalah bukan untuk menaikkan Ma\'ruf Amin. Keduanya harus mundur. Konstitusi mengatur adanya trium virat yaitu Menlu, Mendagri, dan Menhan. Konstelasi kini Menhan adalah pemilik posisi terkuat. Sidang MPR akan menentukan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden untuk memimpin negara hingga akhir periode. Dalam proses ini bargaining politik terjadi. Melemahnya Jokowi menjadi modal bagi konfigurasi politik yang akan terjadi. Lalu kemana cantolan Pak Presiden ? Partai politik mulai tak terkendali dan bercerai berai demi kompetisi 2024. Oligarki terutama korporasi mengatur diri dan sedang serius mencari boneka baru untuk mampu menjaga eksistensi korporatokrasi. TNI dan Polri sedang mengevaluasi untuk berbenah diri. Terlalu tajam sorotan rakyat atas posisinya yang terlalu jauh ikut dalam permainan politik. Jokowi akan ditinggal seorang diri. Luhut sang Perdana Menteri, begitu sebutan Elon Musk sedang sibuk lompat sana lompat sini mempertuhankan investasi. Para menteri terus dimarah-marahi. Wajah Jokowi lelah bagai orang yang baru semedi. Oh iya mungkinkah cantolan kekuatan pada klenik-klenik ? Merujuk pada kasus Mandalika dan kendi IKN hal itu mungkin saja. Kasihan juga Pak Jokowi ini, butuh simpati dan empati. Sayang sudah mulai banyak yang lari-lari. Akhirnya Ruhut Sitompul teriak-teriak ketakutan : Kopassus tolong jaga Jokowi. Suara sayup sayup terdengar juga : Emang gue pikirin, Hut. Bandung, 29 April 2021
Polri Perpanjang Pemberlakuan "One Way" Hingga Sabtu Pagi
Jakarta, FNN - Polri memperpanjang masa pemberlakuan sistem satu arah (one way) mulai dari Km 47 Tol Cikampek hingga Km 414 Tol Kalikangkung, hingga Sabtu (30/4) pagi pukul 08.00 WIB, sebagai rekayasa lalu lintas arus mudik Lebaran 2022.Awalnya, jadwal sistem one way diberlakukan Jumat mulai pukul 07.00 WIB sampai 24.00 WIB. Namun, dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan yang bergerak keluar dan masuk tol masih cukup tinggi, maka Polri mengambil diskresi dengan memperpanjang waktu pemberlakuan one way.\"Pertimbangan dilakukannya perubahan rekayasa one way dari sekarang sampai besok pagi (Sabtu), kami melihat rekapitulasi kendaraan yang melalui jalur tol. Di situ terlihat ada beberapa waktu atau jam yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang melintas,\" kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Gatot Repli Handoko, saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.Merujuk pada data Jasa Marga, Gatot menyebutkan sekitar 30 persen lebih kendaraan yang belum bergerak; sehingga untuk mencegah terjadinya kemacetan, maka polisi memperpanjang pemberlakuan sistem one way hingga Sabtu.Polri memprediksi puncak arus mudik masih terjadi Sabtu. Oleh karena itu, normalisasi arus lalu lintas di ruas jalan tol Km 47 sampai Km 414 Tol Kalikangkung akan diberlakukan mulai pukul 08.00-16.oo WIB, Sabtu.\"Karena kalau tidak dilakukan one way akan terjadi stuck, artinya semua kendaraan berbagai kendaraan pasti tidak bisa bergerak karena per jam itu jalur tol ada kapasitas kendaraan yang bisa melintas,\" jelasnya.Setelah normalisasi arus lalu lintas, lanjutnya, maka akan diberlakukan kembali sistem satu arah mulai pukul 17.00 WIB hingga Minggu (1/5) pukul 08.00 WIB. Rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional, dengan melihat kondisi arus lalu lintas yang ada di lapangan.Sehingga, masyarakat diimbau untuk memantau perkembangan informasi melalui sosial media Polri, NTMC, atau pemberitaan di media massa.\"Tapi rekayasa lalu lintas ini diberlakukan dengan melihat situasional dan melihat arus yang masuk maupun keluar tol,\" kata Gatot.Sementara itu, untuk memudahkan masyarakat mengakses jalur tol terhindar dari kemacetan, pemudik dapat menggunakan aplikasi Google Map yang sudah mengikuti strategi diskresi kepolisian dengan menerapkan rekayasa lalu lintas.Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memeriksa Google Map sebelum melakukan perjalanan mudik.\"Cek Google Map kamu saat mudik. Jika ada rambu dilarang masuk, tandanya kepolisian masih menerapkan sistem one way,\" pesan Polri dalam selebaran. (Ida/ANTARA)
Polri Antisipasi Pergerakan 211.809 Kendaraan yang Tinggalkan Jakarta
Jakarta, FNN - Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas dengan pola baru untuk mengantisipasi 211.809 kendaraan yang akan meninggalkan Jakarta pada musim mudik Lebaran 2022 yang bakal terjadi sampai 30 April.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan bahwa cara bertindak tersebut adalah melakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow secara situasional di KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan KM 70 GT Cikupa, serta memperpanjang waktu pemberlakuan sistem satu arah (one way) di KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan KM 414 Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah.\"Dari data jumlah kendaraan yang masih di Jakarta sebanyak 211.809 lebih dalam waktu 3 hari ini yang akan melaksanakan mudik,\" kata Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Sebelumnya jadwal one way tanggal 29 dan 30 April dari pukul 07.00 sampai dengan 24.00 WIB, tapi mulai hari ini diperpanjang sampai 08.00 WIB (Sabtu, 30 April).\"Diputuskan untuk pelaksanaan one way dari KM 47 sampai dengan KM 414 Kalikangkung yang semula hanya diberlakukan sampai pukul 24.00 WIB, akan diperpanjang sampai dengan pukul 08.00 WIB (keesokan harinya),\" ujarnya.Adapun rekayasa lalu lintas pada Sabtu (30/4) pukul 08.00 WIB arah timur ke barat (Jateng dan Jabar) ke arah Jakarta akan diberlakukan normalisasi kembali sampai dengan pukul 16.00 WIB.Normalisasi yang dimaksudkan adalah arus lalu lintas berjalan normal seperti biasanya. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk kembali memberlakukan one way pada pukul 17.00 WIB.\"Akan kembali diberlakukan one way dari KM 47 sampai dengan KM 414 Kalikangkung sampai pukul 08.00 WIB pada tanggal 1 Mei,\" katanya.Sementara itu, untuk mengantisipasi kemacetan di jalur arteri, Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa contraflow secara situasional dari KM 47 sampai dengan Km 70 GT Cikupa.Pada saat one way, enam jalur tol yang ada diberlakukan satu arah seluruhnya ke arah timur. Sedangkan pada saat contraflow diberlakukan, satu dari enam jalur tol digunakan untuk melintas kendaraan dari Bandung, Karawang menuju arah Jakarta.Dikatakan pula bahwa hasil pantauan udara yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di jalur mudik dari Jakarta menuju timur siang tadi tepatnya di Jakarta-Cikampek KM 72, terpantau lancar dengan diberlakukannya sistem satu arah (one way).\"Berdasarkan informasi dari Jasa Marga, Cirebon sampai dengan Kalikangkung terpantau lancar,\" kata Dedi. (Ida/ANTARA)
POPULER
