ALL CATEGORY
Pelaku UMKM Perlu Mendapat Pelatihan Pendampingan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, menyebutkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah perlu mendapat pelatihan dan pendampingan. \"Memang perlu ada pelatihan dan pendampingan. Nah kedua hal inilah yang perlu terus ditingkatkan dan mendapat perhatian dari pemerintah,\" kata Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Ia berkunjung ke Komplek Islamic Centre, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang di sana berdiri puluhan tenda berwarna biru. Di tenda-tenda itu, berbagai produk UMKM dipamerkan, dipajang, dan ditawarkan kepada para pengunjung. Saat berkunjung, dia melihat sejumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah menjajakan berbagai produk makanan, minuman, baju, bahkan produk kebanggaan masyarakat Garut yakni jaket, tas, dompet, dan ikat pinggang dari kulit pada acara ‘Wisata Belanja Garut, Ramadan Fair 1443H’. Dalam kunjungan, Menteri Koperasi dan UMKM pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengunjungi tenda-tenda yang ada. Dia memotivasi dan berdialog dengan para pelaku usaha di kabupaten yang disebut Swiss van Java itu. Pria asal Palopo Sulawesi Selatan itu bahkan membeli beberapa produk yang dijajakan seperti kopi, abon, kerupuk, dan beberapa makanan ringan yang lainnya.Ia mengatakan produk yang dihasilkan oleh warga Garut sudah bagus. Meski demikian dia mendorong beberapa produk yang ada perlu lebih ditingkatkan lagi. “Saya masih melihat ada beberapa produk di mana kemasannya perlu diberi sentuhan yang lebih baik lagi,\" ucapnya. Menurut pria yang baru dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu, produk yang ditawarkan atau dijual, kualitasnya bukan hanya mengandalkan isinya. Sisi lainnya seperti kemasan harus juga benar-benar diperhatikan agar lebih menarik dan menjual. “Bila itu dilakukan Insya Allah akan lebih menarik. Contohnya produk kopi yang ada, bila kemasannya bagus, pasti akan lebih banyak terserap di pasar,\" ujarnya. Untuk menghasilkan produk yang komprehensif bernilai jual dan menarik minat, menurut dia pelaku usaha perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan. (Ida/ANTARA)
Menpan RB: ASN Boleh Tambahkan Cuti Tahunan pada Periode Cuti Bersama
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan aparatur sipil negara (ASN) boleh mengambil jatah cuti tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah.\"Pemberian cuti (tahunan) diserahkan sepenuhnya pada kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi, disesuaikan dengan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas masing-masing instansi pemerintah,\" kata Tjahjo dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.Dia menambahkan dalam rapat tingkat menteri pada Jumat (1/4), terdapat permohonan dari Kepolisian Negara RI (Polri) dan Kementerian Perhubungan agar pegawai negeri sipil dibolehkan menambah cuti tahunan pada sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah.\"Hal itu dimaksudkan agar dapat membantu memecah padatnya arus mudik pada saat peroode cuti bersama Idul Fitri,\" tambahnya.Dengan adanya kesempatan tambahan cuti Lebaran, Tjahjo mengimbau seluruh pegawai ASN yang mudik harus menerapkan protokol perjalanan dan protokol kesehatan dengan ketat, selaras dengan peraturan dari Satgas COVID-19.\"Pada dasarnya arahan Bapak Presiden telah membolehkan masyarakat untuk melaksanakan mudik Idul Fitri dengan beberapa syarat perjalanan,\" katanya.Ketentuan cuti tahunan sebagai tambahan periode cuti bersama Idul Fitri itu diatur Tjahjo dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai ASN selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4).Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menpan RB Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.Dalam SKB tersebut, Pemerintah menetapkan cuti bersama untuk Idul Fitri 1443 Hijriah berlangsung selama empat hari, yakni pada 29 April serta 4, 5, 6 Mei.\"Kita semua harus selalu waspada. Bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster. Harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau dalam kerumunan,\" ujar Presiden Joko Widodo. (mth/Antara)
Rupiah Menguat Jelang Libur Panjang Akhir Pekan Ini
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi menguat jelang libur panjang akhir pekan ini.Rupiah bergerak menguat tiga poin atau 0,02 persen ke posisi Rp14.360 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.363 per dolar AS.\"Ini agak menarik ya, karena di tengah gejolak penguatan dolar AS, justru rupiah malah perkasa,\" kata Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nikolas Prasetia saat dihubungi di Jakarta, Kamis.Nikolas menyampaikan inflasi AS yang kemarin naik lagi di atas 8 persen semakin mendorong bank sentral AS, Federal Reserve (Fed), untuk lebih agresif dengan tujuan menstabilkan inflasi.Indeks Harga Konsumen (IHK) AS tercatat tumbuh sebesar 8,5 persen (yoy) per Maret 2022 atau kembali naik dari inflasi tahunan bulan sebelumnya sebesar 7,9 persen (yoy), level tertinggi sejak 1981. Sedangkan IHK inti meningkat 0,3 persen (mom) pada Maret atau 6,5 persen (yoy).Bank sentral AS diperkirakan akan lebih agresif menaikkan suku bunga dalam pertemuan sepanjang tahun ini.Sementara dari domestik, lanjut Nikolas, minggu ini minim isu di tengah turunnya kasus harian COVID-19 bersamaan dengan kebijakan pemerintah yang mulai mengendur jelang Lebaran.\"Data-data domestik akan mulai ramai pekan depan dengan rilis data neraca perdagangan dan suku bunga Bank Indonesia,\" ujar Nikolas.Nikolas memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp14.330 per dolar AS hingga Rp14.490 per dolar AS.Pada Rabu (13/4) rupiah ditutup menguat 3 poin atau 0,02 persen ke posisi Rp14.363 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.366 per dolar AS. (mth/Antara)
.jpeg)
Fitnah Berkelanjutan
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MELALUI Cokro TV Grace Natalie berkomentar bahwa pengeroyok Ade Armando adalah relawan Anies Baswedan. Analisa hanya berdasarkan percakapan relawan Anies Apik 4 yang tidak jelas apa dan siapa grup relawan ini. Lebih jauh Grace mengaitkan dengan FPI dan HTI. Narasi tendensius dengan menyebut orgamisasi terlarang segala. Ngoceh dangkal tanpa fakta dan dasar hukum. Arah pada kelompok radikal agama selalu menjadi target. Fitnah dibangun masif dengan alasan ada takbir atau mungkin atribut lain padahal penyusup kriminal yang menjadi spesialis kerusuhan sudah terlatih dan mahir dalam mencatut atribut. Perhatikan profil para pengeroyok yang viral di media itu mereka \"berwajah\" komunitas non agama untuk tidak menyebut preman. Bukankah di arena sudah bertebaran sejak dini kelompok-kelompok yang diduga \"pasukan\" penyusup ? Wakil Ketua MPR dari PDIP Ahmad Basarah mengaitkan pengeroyokan Ade Armando dengan Islam. \"Jika mau jujur mereka yang terlibat adu argumen dengan Ade Armando adalah tipe kelompok Islam berfikiran pendek itu\". Lebih lanjut Basarah menyatakan \"Adalah kelompok tertentu dalam sejarah Islam yang kerap menggunakan ideologi kekerasan atas nama agama\". Fitnah terarah seperti ini seperti disain dalam kasus pemukulan Ade Armando. Pelaku siapa lalu yang dituduh siapa pula. Sementara pihak Kepolisian baru menangkap dua pelaku dari enam yang diduga. Belum ada pengumuman siapa mereka itu. Tentu banyak kemungkinan atas skenario ini, termasuk kepentingan internal Istana sendiri. Adanya keterlibatan mantan staf kepresidenan anak buah Moeldoko juga patut untuk mendapat perhatian. Sebelumnya aksi mahasiswa 11 April 2022 di depan gedung DPR/MPR ini juga memunculkan tuduhan yang berbau fitnah bahwa aksi didalangi oleh tokoh-tokoh seperti Gatot Nurmantyo (Presidium KAMI), Jumhur Hidayat (Ketua KSPSI) dan LaNyalla Mattalitti (Ketua DPD RI). Tentu saja tuduhan seperti ini dibantah dan dianggap mengada-ada. Semua pihak berharap kasus pengeroyokan yang nyaris menewaskan dosen UI putera mantan pejabat dan diplomat di masa Soekarno ini segera terkuak secara jujur, adil dan terbuka. Tidak ragu jika ada, untuk mengumumkan kepada publik akan keberadaan kelompok spesialis perusuh dalam setiap aksi unjuk rasa. Keberadaannya sangat merusak demokrasi dan gudang dari fitnah yang berkelanjutan (continuous slander). Apalagi ujungnya secara tendensius selalu dihubung-hubungkan dengan agama Islam. Islamophobia yang terus dipelihara. Ungkapan tokoh PDIP Ahmad Basarah menunjukkan hal ini \"biasanya mereka cenderung menganggap semua lawan politik bersalah dan harus dibunuh atas nama Allah\". Urusan Ade Armando ini kompleks, bukan hanya soal seringnya umat Islam disakiti oleh ulah dosen yang kemarin babak belur dan ditelanjangi itu, tetapi juga kehadiran yang aneh di arena demo mahasiswa yang mengkritik Pemerintah, padahal ia sendiri adalah tokoh yang seratus satu persen pro kepada Pemerintah. Jika kini Ade Armando \"mendukung\" penolakan masa jabatan Presiden untuk tiga periode, maka siapa yang dipastikan tersinggung dengan dukungan itu ? Apa yang akan dilakukan oleh penguasa yang tersinggung dan merasa dikhianati oleh sikapnya ? Fenomena Ade Armando sang Tersangka kasus pidana 2017 ini memang masih harus terus didalami dan ditelanjangi. Demi kemashlahatan dan keselamatan negeri. Bandung, 14 April 2022
Amaq Sinta yang Lawan Empat Begal Ditangguhkan Penahanannya
Lombok Tengah, FNN - Murtede alias Amaq Sinta (34) akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya di Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat setelah mendapat penangguhan penahanan dari penyidik Polres setempat.\"Allhamdulilah saya merasa senang sekali bisa bebas dan berkumpul lagi bersama keluarga,\" kata dia, saat ditemui di rumahnya di Praya Timur, Kamis.Ia merupakan korban begal yang ditahan polisi dan ditetapkan menjadi tersangka, karena membunuh dua begal dan melukai dua begal yang lain. Ia dibegal empat orang saat mengendarai sepeda motornya di jalan Desa Ganti untuk mengantarkan makanan buat ibunya, di Lombok TImur, pada Minggu malam (10/4).Dibegal empat orang begitu, dia tidak melarikan diri melainkan membela diri dan bertarung dengan mereka.\"Saya melakukan itu, karena dalam keadaan terpaksa. Dihadang dan diserang dengan senjata tajam, mau tidak mau harus kita melawan. Sehingga seharusnya tidak dipenjara, kalau saya mati siapa yang akan bertanggung jawab,\" katanya.Ia dan istrinya, Mariana (32), serta keluarganya bekerja menjadi petani setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, ia juga hanya merupakan warga biasa, karena tidak pernah sekolah. \"Saya kerja sebagai petani,\" katanya.Ia menceritakan kejadian itu, ketika akan pergi ke Lombok Timur untuk mengantarkan makanan buat ibunya, sesampai di TKP ia dihadang dan diserang para pelaku menggunakan senjata tajam. Selanjutnya ia melawan para pelaku dengan sebilah pisau kecil yang dia bawa sambil teriak meminta tolong, namun tidak ada warga yang datang.Dalam kejadian itu dua pelaku tewas setelah bersimbah darah. Sedangkan dua pelaku lain melarikan diri setelah dua kawannya tumbang di tempat. \"Setelah itu saya pergi ke rumah keluarga untuk menenangkan dari,\" katanya.Akibat kejadian itu, Sinta yang memiliki dua orang anak itu badannya terasa sakit akibat terkena senjata tajam dari para pelaku. \"Saya tidak ada kepandaian dan tidak memiliki ilmu kebal. Tapi ini memang saya dilindungi Tuhan,\" katanya.Pasca ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Lombok Tengah, ia dan keluarganya terguncang dan tidak bisa tidur, karena memikirkan kasus yang menimpanya. Namun, ia merasa agak senang setelah mendapat penangguhan penahanan yang diberikan karena ada dukungan dari masyarakat, terkhusus Lombok Tengah.\"Saya berharap bisa dibebaskan murni dan tidak sampai di pengadilan. Supaya bisa kerja kembali seperti biasanya. Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung saya,\" katanya.Kepala Desa Ganti, H Acih, mengatakan, mereka juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua masyarakat yang telah mendukung warganya tersebut. Sehingga dirinya juga berharap kepada aparat supaya kasus ini bisa segera diselesaikan dan Sinta bisa dibebaskan. \"Saya berharap supaya bisa dibebaskan,\" katanya.Sebelumnya, jajaran Satreskrim Polres Lombok Tengah, menetapkan korban begal inisial S (34) menjadi tersangka dalam dugaan kasus dua begal yang tewas bersimbah darah di jalan raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Minggu dini hari (10/).\"Penyelidikan kasus ini ditingkatkan menjadi sidik, setelah melakukan pemeriksaan saksi,\" kata Wakil Kepala Polres Lombok Tengah, Komisaris Polisi Ketut Tamiana, pada konferensi pers di halaman Polres Lombok Tengah, Selasa.Selain menetapkan korban menjadi tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan dan penganiayaan, dua begal berinisial WH dan HO, warga Desa Beleka yang berhasil melarikan diri, juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana curat.\"Korban begal dikenakan pasal 338 KHUP menghilangkan nyawa seseorang melanggar hukum maupun pasal 351 KHUP ayat (3 ) melakukan penganiayaan mengakibatkan hilang nyawa seseorang,\" katanya.Ia mengatakan, kronologi kejadian itu bermula ketika korban pergi ke Lombok Timur untuk mengantarkan makanan kepada ibunya. Selanjutnya di tengah jalan di TKP korban dipepet dua begal dan dia melawan begal-begal itu menggunakan senjata tajam. Tidak lama kemudian datang dua teman begal dan melawan korban, namun semua begal itu berhasil ditumbangkan korban.Selain itu, barang bukti yang berhasil disita yakni empat senjata tajam dan tiga unit motor yang diduga digunakan korban dan para pelaku.\"Satu korban melawan empat pelaku yang mengakibatkan dua pelaku begal inisial P (30) dan OWP (21) warga Desa Beleka tewas. Sedangkan dua pelaku lainnya melarikan diri dan saat ini telah ditahan,\" katanya. (mth/Antara)
.jpeg)
Mengenal Anies Secara Humanis
Seiring waktu, rakyat mulai paham dan memiliki kesadaran akan pentingnya keberadaan pemimpin sejati. Mana figur yang lahir dari proses dan jejak rekam dengan sumbangsihnya bagi negara bangsa?. Mana yang sekonyong-konyong muncul tanpa prestasi, dengan bermodal citra yang dipaksakan bahkan dengan catatan noda pernah membuat luka bagi anak bangsa? Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI SUATU waktu penulis diajak senior Dr. Tony Rasyid seorang pengamat sosial politik juga kolumnis terkenal, berkesempatan bertemu dengan Anies Baswedan dalam momen puasa Ramadhan menikmati acara buka puasa bersama yang penuh kehangatan. Meski baru pertama kali bertemu dan hanya mengenal Anies Baswedan dari publikasi dan pemberitaan nasional. Penulis benar-benar merasakan suasana keakraban dan persaudaraan dari Gubernur Jakarta yang kini terus berkelindan dengan kepemimpinannya yang mendapat sambutan luas dan antusias tinggi publik. Sebagai orang kecil dan menjadi bagian dari kebanyakan rakyat jelata, penulis merasakan kehormatan sekaligus kebangggaan bisa bercengkerama sembari diskusi kecil dengan figur yang digadang-gadang menjadi pemimpin potensial dan meniadi presiden dalam geliat pilpres 2024. Bagaimana tidak, dengan status orang pinggiran berlatar belakang kelas bawah sosial, penulis mendapat perlakuan yang dalam dan berkesan dari Anies. Awalnya penulis begitu segan dan canggung berhadapan langsung dengan Anies, figur yang kuat ketokohannya itu. Namun semua menjadi cair ketika interaksi terasa penuh penghargaan, respek, egaliter dan tentu saja diliputi keterbukaan. Anies Baswedan yang banyak dari hari ke hari diidolakan rakyat, benar-benar menghadirkan karakter dan sifat pemimpin yang sarat wawasan, runut berpikir dan sangat tertata tiap kata dan bahasa dalam komunikasinya. Anies juga menonjolkan betapa karakter kepemimpinannya sangat mengayomi, memberikan rasa aman dan nyaman serta terukur memberikan solusi pada persoalan kebangsaan sekalipun. Dari situ penulis merasakan kenyataan Anies memang nyata pemimpin yang cerdas, santun dan berwibawa tanpa sekat dan batasan apapun kepada setiap orang. Setidaknya bagi penulis yang sudah lebih dari 20 tahun menggeluti dunia sosial dan sejatinya menjadi representasi wong cilik juga. Lebih Utuh Tentang Anies Meski tidak terlalu formal dan berlama-lama dalam diskusi. Penulis dengan mudahnya menangkap pembahasannya dengan sederhana dan penuh makna. Mulai dari soal pola pikir, ucapan dan tindakannya. Dari situ berkembang dan mengalir pembicaraan tentang visi misi kepemimpinan, program dan capaian yang sudah dilakukan Anies. Termasuk bagaiman Anies menghadapi tantangan dan ujian kepemimpinannya baik dari aspek politik, ekonomi maupun dinamika demokrasi dan suasana kebangsaan yang menyelimuti kehidupan rakyat akhir-akhir ini, dalam ranah nasional pada umunya maupun Jakarta khususnya. Ada ungkapan Anies yang menarik dan layak menjadi tolok ukur bagi semua komponen bangsa, ketika penulis menanyakan bagaimana Anies menyikapi kepemimpinan dan korelasinya dengan komitmen pada tujuan dan masa depan bernegara bangsa. Anies dengan lugas namun tegas menyatakan bahwasanya Indonesia kedepan yang dicita-citakan bisa diwujudkan dengan apa yang telah dilakukan hari ini. Begitu juga dengan soal kepemimpinan, Anies sangat konsern dan menempatkan masalah jejak rekam dan prestasi menjadi hal signifikan yang mutlak dan tidak dapat diabaikan. Anies seakan menyiratkan, pemimpin sepatutnya memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi publik yang baik sekaligus upaya pemenuhan keragaman kebutuhan publik. Pembangunan harus mampu menyentuh kepentingan-kepentingan yang mewakili semua kbhinennekaan dan kemajemukan bangsa. Seperti yang diucapkan berulang-ulang dalam kesempatannya berbicara di ruang publik, Kemerdekaan Indonesia menjadi tujuan bersama dan untuk mewujudkannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk meeujudkan kemakmuran dan keadilan bersama. Menjadi tujuan bersama semua anak bangsa, bukan untuk tujuan satu kelompok atau satu golongan suku, agama, dan ras tertentu. Dengan perspektif kepemimpinan seperti itu, penulis kemudian merangkai apa yang ada dalam jiwa dengan laku yang sudah ditoreh selama mengelola Jakarta. Bagi Anies yang palung prinsip dan mendasar, pemimpin harus bisa menghindari dirinya dari praktek-praktek KKN dan kecenderungan kejahatan-kejahatan konstitusi dan distorsi kebijakan. Tak cukup sampai disitu, pemimpin juga harus total mengupayakan kekuasaan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Akhirnya penulis paham, tatkala Anies membangun perumahan di kampung aquarium yang sempat tergusur. Atau saat Anies memberikan pembebasan biaya PBB bagi para veteran pejuang dan perhatian penuh pada komunitas lansia dan disabilitas. Selain itu Anies yang menata estetika dan modernitas kota Jakarta, melengkapinya dengan mahakarya Jakarta Internasional Stadium (JIS), sebuah stadion yang mewah dan berstandar internasional. Tak cukup pembangunan fisik, Anies juga mengokohkan bangunan pluralitas dan toleransi kehidupan keagamaan di Jakarta dengan kemudahan produk IMB bagi rumah peribadatan semua agama dan fasilitas bagi pengelola rumah ibadah. Terlebih bagi perijinan pembangunan gereja yang selama ini sering terkendala. Uniknya dan patut diapresiasi, Anies juga menjawab keraguan banyak pihak melalui penegakan hukum dan tata aturan pelaksanaan pembangunan daerah dengan menghentikan perijinan proyek reklamasi di pesisir pantai Jakarta Utara. Saat menguatnya resistensi rakyat terhadap dominasi olgarki, Anies mrngeluarkan kebijakan yang sesungguhnya tidak anti investasi tetapi mengutamakan kepentikan dan kedaulatan rakyat menjadi prioritas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Masih banyak lagi komitmen dan keberpihakan Anies yang membela dan mengutamakan kepentingan rakyat, ketimbang kelompok atau golongan tertentu yang sangat memengaruhi penyelenggaraan negara dan roda pemerintahan. Begitulah penulis mencoba menuangkan figur Anies dengan sederet karya dan prestasi dari konsep dan program populis kepemimpinannya. Bukan saja penulis, boleh jadi sebagian besar rakyat Indonesia bisa mengenal dan memahami Anies dengan cara yang sederhana. Dengan pikiran dan bahasa rakyat kecil pada umumnya. Semua yang ada pada diri Anies, menjadi lebih mudah dijangkau oleh kesadaran dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Anies yang teguh memanjakan kedaulatan rakyat di atas anasir-anasir kepentingan politik jangka pendek dan sesaat apapun, tetap gigih dalam menghadirkan kemakmuran dan keadilan sosial. Atas realitas itu, baik penulis maupun seluruh rakyat Indonesia terasa lebih mudah mengenal Anies secara humanis dan lebih utuh tentang figurnya. (*)
PATTANI dan CHAMPA Serumpun Melayu
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan KERAJAAN Pattani berdiri tahun 1457. Pattani kerajaan Melayu yang meliputi wilayah Yala (jala), Narathwat (menara), dan sebagian Songkla. Kerajaan Pattani berakhir abad XVIII M karena terus-terusan menghadapi Siam. Pattani dan Champa kerajaan Melayu di Indochina. Di Semenanjung Tanah Melayu ada kerajaan Malaka tahun 1477 dan di Singapura sda kerajaan Temasik tahun 1299. Kerajaan Melayu di Sumatera Samudra Pasai sejak XIII M dan kemudian Pagaruyung tahun 1347-1833. Inilah regionalisme Melayu yang kemudian melibatkan Zona Econ Bandar Sunda Kalapa, dan di Jawa. dari indikasi makam Putri Chempo/a relasi dengan Majapait sudah terjalin semula jadi. Kawasan huni Melayu di Kamboja di propinsi utara yang bernama Malai Ur, tanah Melayu, dan Kompong Chom. Seorang pakar Perancis awal XX M menebak Malai Ur di Jambi. Migrasi orang Kamboja disini sejak medio XIII M ketika negeri mereka diserang Siam. Hubungan migran Kamboja dengan native cukup bagus. Kamboja dijadikan nama pohon. Perancis jadi nama kali di Tangerang, Inggris jadi nama pisau silet dan garam, China jadi nama peté. Pohon Kamboja, kali Perancis, Piso Inggris dan garam Inggris, dan peté China. Bukan saja migran Kamboja, migran bangsa2 lain dari Indochina ke Andunisi rata2 bersawah dan berkebun. Karena itu ada Pondok Ranggon, dan ada labu Siam. Migran Laos ke Andunisi, vice versa. Luang Prabang di Laos sebelumnya bernama Negri Jawa. Tetapi orang Champa memilih melaut. Champa kaya dibanding yang lain. Makanya yang dikenal disini Putri Champa. Kerajaan Champa sebagai mayor power system ibukotanya Vijaya, kota pesisir timur, sebelumnya di Panduranga. Sejak XIII M Champa menjadi kerajaan Islam. Ibukota Vijaya disebut dengan partikel Sri, jadi Sri Wijaya. Sri Vijaya, yang di Champa, sangat tersohor. Champa pada tahun 1828 diserang Vietnam dan ditaklukan sampai sekarang. Untung dokumen dapat diselamatkan dan Terawat dengan baik di Kamboja. Menurut keterangan seorang ANS ARNI yang mendapat informasi dari Connie Rahakundini Bakrie tanggal 15 Desember 2021, Arsip tentang Sri Wjaya banyak ada di Kamboja. Dan sebagian sudah diambil Malaysia. Wajarlah wong itu Sri Wijaya Chempa. (*)
.jpeg)
Arah Baru Polarisasi Politik Indonesia
Oleh Raden Baskoro Hutagalung - Forum Diaspora Pemuda Pelajar Indonesia TULISAN saya terdahulu berjudul “Indonesia terbelah tiga” yang menyatakan saat ini bangsa Indonesia terpecah tiga kelompok politik yaitu : Pro perpanjangan masa jabatan Presiden 2027 atau tiga periode, kelompok tetap Pilpres 2024, dan kelompok pro perobahan Pilpres/pemilu dipercepat akhirnya terbukti dan benar. Benar dan terbuktinya ketika kita mencermati secara dalam dan komprehensif demo 11 April di depan Senayan kemaren. Plus ada sequel tambahan pembugilan tokoh buzzer istana Ade Armando”. Kenapa benar dan terbukti? Berikut jawaban dan analisanya : Pertama, ada yang aneh ketika terjadi pergeseran fokus demonstrasi dari titik kumpul istana beralih ke Senayan Gedung DPR-RI. Pergeseran yang tiba-tiba dan boleh dikatakan mulus. Akhirnya, goal dari demonstrasi untuk mendapatkan jawaban langsung dan bertemu langsung dari Jokowipun tidak terealisasi. Artinya di sini dapat kita asumsikan bahwa, kelompok Istana pro 2027 yang berhasil menggeser titik fokus demonstrasi mahasiswa untuk membuat istana clear dan menggeser “beban” demonstrasi ke DPR-RI. Yang disana sudah ditunggu Sufmi Dasco selaku wakil ketua DPR/RI dan Kapolri Jendral Pol Sigit Sulistiyo. Kedua. Meskipun digembosi, disekat, dan ada sedikit intimidasi terhadap mahasiswa, namun demonstrasi boleh dikatakan sukses dalam artian “gerakan nyata itu tetap ada”. Namun yang mesti kita akui bagi yang paham sejarah mobilisasi massa pasca periode kedua Jokowi ini adalah ; border dan tekanan aparat penegak hukum khususnya Polisi dan BIN, boleh dikatakan sedikit melunak dan renggang. Tidak seperti demo 212, FPI, dan aksi lainnya dengan tema berbeda. Polisi sangat begitu represif. Hal yang dapat kita simpulkan di sini adalah kelompok pro 2024, yang di dalamnya juga terdapat partai penguasa juga berperan untuk bagaimana demonstrasi ini tetap ada dan berjalan. Karena ada kesamaan tema dan tuntutan demo yaitu : menolak perpanjangan masa jabatan Presiden atau Presiden tiga periode. Ketiga. Kejadian memalukan pembugilan Ade Armando oleh massa demonstrasi. Ini jelas sekali permainan inteligen untuk membuat kegaduhan, dengan tujuan merusak suasana, men”decoy” isu dan opini, serta permainan “playing victim” untuk menyudutkan kelompok pro perubahan yang juga berisikan kelompok oposisi. Buktinya juga, momen ini langsung dijadikan ajang caci maki, bully terhadap kelompok oposisi dan mahasiswa dengan narasi “khas” ala buzzer rezim yaitu ; radikalisme, kadrun, dan bertindak seolah jadi korban. Meskipun secara fakta nyata juga, publik mengetahui bahwa semua itu adalah “permainan inteligent” semata. Mulai dari pelaku, provokasi, hulu dan hilir di lakukan oleh kelompok yang sama. Dimana Ade Armando teropinikan hanyalah jadi “umpan korban” terlepas beliau sadar atau pura-pura tidak tahu. Artinya. Dapat juga kita simpulkan bahwa, insiden ini juga upaya kelompok pro 2027 yaitu istana atau Jokower mengadu domba kelompok 2024 dengan mahasiswa dan oposisi. Agar lengah dan bias dari tuntutan utamanya. Meskipun demonstrasi 11 April boleh dikatakan anti klimaks, sedikit angka buat penguasa karena berhasil men”decoy” isu melewati operasi inteligennya. Namun bagi kelompok pro perubahan mahasiswa dan oposisi, hal ini justru merupakan momentum penting ibarat “warming up” gerakan pasca pamdemi covid 2 tahun belakangan ini. Mesti dicatat, mahasiswa semua kampus baru saat ini mulai berkumpul dan masuk kampus kembali. Setelah dua tahun off kampus. Jadi, suasana covid menyebabkan terputusnya komunikasi, konsolidasi, dan sosialisasi lintas mahasiswa itu sendiri. Bisa menghadirkan seratusan ribu demonstrasi 11 April kemaren, dan serentak bertahap di beberapa kota lainnya adalah merupakan sebuah “prestasi” luar biasa bagi gerakan mahasiswa. Dan saya yakin, gelombang perlawanan mahasiswa bersama kelompok oposisi ini akan terus meningkat dan tinggi eskalasinya. Kebosanan terbelenggu aturan-aturan copad-copid telah melahirkan titik pantul perlawanan. Apalagi, di dalam kelompok istana itu sendiri juga terjadi perpecahan. Yaitu antara kelompok jokower pro perpanjangan masa jabatan atau tiga periode, dengan pro status quo Pilpres 2024 yang dikomandani PDIP. Kita akan lihat, polarisasi peta kekuatan kelompok politik ini mana yang akan menjadi pemenang. Karena masing-masing kelompok menpunyai basis keunggulan. Meskipun kelompok satu dan dua adalah penguasa saat ini, namun jangan anggap remeh kelompok tiga yang pro-perubahan. Karena gerakan ini murni lahir dari rahim rakyat. Muncul karena tidak adilan dan semangat perlawanan atas penindasan. Yang tentu saja secara etos, militansi, semangat, dan ruh perjuangan akan berbeda dengan kelompok satu dan dua di atas yang sudah “berlemak” tubuhnya sebagai penikmat kekuasaan. Namun semua tinggal momentum, dan siapa yang paling bisa mengambil dan memanfaatkan momentum itu dialah pemenangnya. Perth-Australia. 14 April 2022.
Partai Gelora : Awas! 'Alarm Zaman' Sudah Dibunyikan Mahasiswa, Pemerintah Harus Peka
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan aksi demo 11 April 2022 yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu, menjadi pertanda bagi pemerintah saat ini, bahwa \'alarm zaman\' telah dibunyikan. Karena itu, Anis Matta mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan pendekatan perspektif keamanan berlebihan terhadap gerakan mahasiswa saat ini, serta tidak menuding ada \'wayang\' yang sengaja dimainkan oleh \'dalang\' tertentu untuk menjatuhkan pemerintah. \"Jadi ini bukan sekadar isu tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Tapi ini sudah suara emak-emak di rumah, ibu rumah tangga , suara masyarakat bawah yang mengalami himpitan hidup yang semakin berat. Ini akibat krisis ekonomi yang kita hadapi paling dalam dua tahun terakhir ini,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \"Gerakan Mahasiswa Indonesia: Nyalakan Alarm Zaman\" Rabu (13/4/2022) petang. Dalam pekan-pekan ini, menurut Anis Matta, kita menyaksikan rezim di beberapa negara sudah mulai berguguran, karena tidak mampu menghadapi tekanan krisis berlarut akibat ketidakpastian situasi global. \"Ini yang diserbu Ukraina, yang jatuh Perdana Menteri Pakistan (Imran Khan, red), Sri Langka sedang berjalan, Yaman sudah. Ini karena apa? karena terintegrasinya masyarakat dunia. Korbannya pasti banyak lagi, akan menimpa negara-negara yang rapuh. Inflasi adalah dampak yang sedang terjadi,\" ujarnya. Situasi yang terjadi di Pakistan, lanjutnya, bisa saja terjadi di Indonesia. Dimulai dari krisis ekonomi, berlanjut krisis sosial dan berujung pada krisis politik. Namun, hal itu tergantung dari kekuatan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi krisis berlarut saat ini. \"Gerakan mahasiswa sekarang ini, sangat berbeda dengan gerakan mahasiswa tahun 98. Saat itu, krisis bagian dari reformasi proses demokratisasi global, menyusul runtuhnya Uni Soviet. Amerika dan Eropa, adem ayem saat itu, tapi sekarang krisis menimpa seluruh negara, termasuk negara Amerika dan Eropa. Bahkan jauh lebih dahsyat daripada yang menimpa kita,\" katanya. Anis Matta menilai krisis berlarut saat ini secara langsung bisa menjatuhkan seluruh rezim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sebab, suasana hati publik (public mood) saat ini, diliputi dengan kemarahan, karena himpitan hidup yang semakin berat. \"Jadi, ini yang kita lihat kemarin, pada 11 April ini, mungkin banyak orang yang underestimate di awal, tetapi bagi kami, ini menjadi suatu pertanda zaman. Ini ada alarm yang sudah dibunyikan. Alarm zaman yang dibunyikan oleh para mahasiswa kita,\" ujarnya. Anis Matta berharap \'alarm zaman\' itu bisa mengilhami pemerintah untuk segera menemukan peta jalan baru bagi Indonesia ke depan dan bisa ke luar dari krisis berlarut saat ini. Sebab, demo mahasiswa sudah hampir merata di wilayah Indonesia, sehingga butuh perhatian serius pemerintah. \"Kira-kira fenomena ini yang kita tangkap pada 11 April kemarin, kelihatannya fenomena ini akan terus berlanjut. Tadi yang kita dengar rencananya 21 April ini,\" ungkapnya. Dalam rangka perbaikan kondisi negara, kata Anis Matta, Partai Gelora pada prinsipnya memberikan dukungan moral kepada gerakan mahasiwa saat ini yang telah menyalahan \'alarm zaman\'. \"Bahkan saya mendapat kabar, teman-teman mahasiswa di Bone, Sulsel, sudah menduduki DPRD Kabupaten Bone. Mahasiswa hadir kembali melakukan fungsi utamanya sebagai penjaga moral bangsa,\" kata Ketua Umum Partai Gelora ini. Menanggapi hal ini, Ketua BEM Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Amir mengungkapkan, bahwa masalah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, bukan menjadi isu utama gerakan mahasiswa di Makassar. \"Tuntutan kami di Makassar adalah soal kenaikan harga pangan dan kenaikan BBM, bukan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Pemerintah kelihatannya belum melakukan langkah-langkah untuk menurunkan harga-harga. Kita akan terus berdemo, terus bergerak sampai kita menang,\" kata Amir. Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Muhammad Ibnu Rahmata menambahkan, kenaikan minyak goreng dan kenaikan BBM saat ini membuat kehidupan masyarakat semakin sulit, karena kenaikan harga tersebut memicu naiknya berbagai harga pangan. \"Mahasiswa sebagai agent of social control dan agen perubahan akan terus ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Kita mendorong dan mengupayakan tuntutan agar dikabulkan. Pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat,\" kata Ibnu. Presedium Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) Sumatara Utara Fahrul Rozi Panjaitan menegaskan, bahwa gerakan mahasiswa saat ini tidak ada yang mendanai atau memboncengi, karena murni untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, yang saat ini mengalami kesulitan. \"Kalau ada tudingan seperti itu, sengaja diciptakan untuk mematahkan atau melemahkan gerakan mahasiswa oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak mau mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kebenaran,\" kata Rozi. Sependapat dengan Amir dan Ibnu Rahmata, Rozi juga menilai bahwa gerakan mahasiswa saat ini bertujuan mendesak pemerintah untuk segera menurunkan kenaikan harga-harga pangan dan BBM, terutama minyak goreng. Sebab, kenaikan harga minyak goreng dan BBM berdampak pada kenaikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya \"Minyak goreng sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Di Pulau Sumatera, terutama Langkat itu pada umumnya menghasilkan minyak goreng dengan sawitnya yang luas. Tetapi, kenapa di Sumatera Utara saja harganya naik dan langka. Ini yang disuarakan kawan-kawan mahasiswa. Kenaikan harga minyak goreng naik sekarang berdampak pada kenaikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya,\" tegasnya. (sws)
Demokrasi Rp 110,4 Triliun: Semakin Melenceng dari Tujuan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sistem presidensil basisnya Individualisme. Maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kuat-kuatan, pertarungan, kalah menang. Yang menang mayoritas dan yang kalah minoritas. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila HANYA bangsa yang bodoh yang melakukan demokrasi liberal untuk memilih pemimpin yang yang tak jelas kapasitasnya dengan anggaran Rp 110,4 triliun. Kita dibodohkan dan dimiskinkan oleh sebuah sistem, itu kata Bung Karno. Padahal pendiri negeri ini sudah sangat canggih memikirkan negara yang bagaimana yang akan dibentuk dari sejak negara ini akan didirikan sudah menjadi kesepakatan dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi, sistem negara bukan Liberal, bukan Kapitalisme seperti sekarang ini. Negara ini sistem yang dipilih adalah negara berdasarkan Pancasila dengan demokrasinya \'”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Oleh sebab itu, sistemnya Kolektivisme Kekeluargaan, bukan Presidensial dengan basis individualisme banyak-banyakan suara yang kalah-menang pertarungan, kuat-kuatan, kaya-kayaan yang menuju keterbelahan bangsa. Mari kita semua mengisyafi keadaan bangsa ini, apa para pemimpin sadar dan memikirkan nasib keterpurukan bangsanya. Apakah negara ini masih bertujuan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau unsur individualisme kapitalisme dimasukan, disusupkan di dalam UUD hasil amandemen? Jadi, Negara berdasar Pancasila itu mempunyai sistem sendiri, bukan sistem Presidensil maupun sistem Parlementer. Sistem sendiri atau sistem MPR tersebut pengejawantahan dari negara bahwa semua untuk semua. Pengejawantahan negara Gotongroyong. Oleh sebab itu, sistem keanggotaan MPR adalah keterwakilan, bukan keterpilihan dari banyak suara, ini bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika. Keanggotaan MPR bukan hanya DPR dan DPD tetapi ada juga utusan utusan golongan dengan sistem keterwakilan. Bukan keterpilihan dari hasil banyak-banyakan suara. Yang pada akhirnya menghasilkan mayoritas yang banyak suaranya, minoritas yang sedikit suaranya. Model menang-kalah, banyak-banyakan suara Pilkada, Pilsung, seperti ini bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus bertentangan dengan Pancasila. Pancasila itu antitesis dari Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme telah melahirkan kolonialisme penjajahan dan menimbulkan perang dunia kesatu dan perang dunia kedua. Padahal negara ini didirikan anti penjajahan, bahkan di pembukaan UUD 1945 ditulis dan satu-satunya negara yang mengatakan Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dianggapnya UUD 1945 tidak ada HAM-nya diamandemen dimasukannya pasal pasal yang diambil dari piagam PBB dimasukan ke UUD1945. Kegoblokan pengamandemen UUD1945, tidak memahami UUD 1945. PBB dan Dua Barat masih menjajah bangsa lain, Indonesia sudah mengatakan anti penjajahan dan harus dimusnahkan di muka dunia. Tidak ada HAM tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila itulah sumber HAM, kok justru kita copy paste dan mengamandemen UUD 1945 kita setubuhkan dengan Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Oleh sebab itu, pendiri negeri ini tidak mau memilih sistem Presidensil atau Parlementer. Sebab kedua sistem ini basisnya individual, dianggap salah, tidak sesuai dengan bangsa ini yang anti penjajahan. Maka dilahirkanlah sistem sendiri yang disebut sistem MPR berbasis gotong-royong, tolong-menolong, kebersamaan kekeluargaan. Jadi, seluruh elemen bangsa duduk di MPR sebagai utusan golongan bertugas merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN. Setelah itu dipilih Presiden untuk menjalankan GBHN. Maka Presiden adalah mandataris MPR, bukan petugas partai seperti saat ini. Tidak mungkin tujuan negara masyarakat yang adil dan makmur diletakkan pada sistem individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang serba serakah. Jadi, negara telah melenceng dari tujuan bernegara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Saat Amandemen UUD 1945 banyak rakyat tidak mengetahui sesungguhnya amandemen yang telah dilakukan sejak tahun 2002 telah mengubah negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dari negara berdasarkan Pancasila menjadi negara yang berdasar liberalisme, kapitalisme. Ternyata amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 juga berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan, berubahnya negara berideologi Pancasila menjadi sistem Presidensil yang dasarnya Individualisme Liberalisme Kapitalisme. Kita perlu membedah perbedaan negara bersistem MPR berideologi Pancasila dan Negara dengan sistem Presidensil berideologi Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme agar kita semua paham dan mengerti telah terjadi penyimpangan terhadap Ideologi Pancasila. Sistem MPR basisnya elemen rakyat yang duduk sebagai anggota MPR yang disebut Golongan Politik diwakili DPR, sedang golongan Fungsional diwakili utusan Golongan-golongan dan Utusan daerah. Tugasnya merumuskan politik rakyat berdasarkan visi misi negara yang kemudian disebut GBHN. Setelah GBHN terbentuk dipilihlah Presiden untuk menjalankan GBHN. Oleh sebab itu, presiden adalah mandataris MPR dan Presiden di masa akhir jabatannya mempertangungjawabkan GBHN yang sudah dijalankan. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya, apalagi Presiden sebagai petugas partai, seperti di negara komunis. Demokrasi berdasarkan Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Jadi, pemilihan Presiden dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan, artinya tidak semua orang bisa bermusyawarah yang dipimpin oleh Hikmah, hanya para pemimpin yang punya ilmu yang bisa bermusyawarah, sebab musyawaran bukan kalah menang, bukan pertaruhan, tetapi memilih yang terbaik dari yang baik. Pemilihan didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, Permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua hasil itu semata-mata untuk mencari ridho Allah atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan sistem MPR maka pelaksanaan demokrasi asli Indonesia berdasarkan Pancasila tidak menguras 110,4 triliun rupiah, tidak ada pengerahan massa, tidak ada kampanye, tidak ada pengumpulan massa yang tidak perlu. Sebab yang di pertarungkan adalah pemikiran gagasan, tidak membutuhkan korban seperti tahun 2019 yang hampir 900 petugas KPPS meninggal tidak jelas juntrungannya. Sistem presidensil basisnya Individualisme. Maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kuat-kuatan, pertarungan, kalah menang. Yang menang mayoritas dan yang kalah minoritas. Demokrasi dengan cara-cara Liberal, Kapitalis, membutuhkan biaya yang besar menguras dana rakyat Triliunan rupian untuk memilih pemimpin pilkada, pileg, pilpres dengan sistem pemilu yang serba uang, bisa kita tebak maka menghasilkan para koruptor hampir 80% kepala daerah terlibat korupsi, dan yang lebih miris korupsi seperti hal yang lumrah di negeri ini. Begitu juga dengan petugas KPU-nya, bagian dari sistem korup, kecurangan bagian dari strategi pemilu. Demokrasi bisa dibeli geser-mengeser caleg, memindakan suara adalah bagian dari permainan KPU. Ini bukan isapan jempol. Bukannya sudah dua anggota Komisioner KPU yang dipecat karena terlibat permaian uang. Dalam sistem Presidensil, Presiden yang menang melantik dirinya sendiri dan menjalankan janji-janji kampanyenya. Kalau tidak ditepati janjinya ya harap maklum. Artinya, pada akhir masa jabatan presiden tidak mempertangungjawabkan kekuasaannya. Bagaimana sistem Presidensil ini yang mampu menggulung Ideologi Pancasila sementara BPIP mencoba bermain-main dengan Ideologi Pancasila yang disetubuhkan dengan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Entah apa yang ada di pikiran Megawati Soekarnoputri dan punggawa yang ada di BPIP. Sudah jelas mana mungkin keadilan sosial diletakan pada sistem Liberalisme Kapitalisme jelas bertentangan dengan Pancasila. Pancasila itu antitesis dari Individualisme Liberalisme Kapitalisme? Sudah saatnya bangsa ini bangkit dan mahasiswa harusnya mengusung isu yang membumi kembali ke UUD 1945 dan Pancasila dan segera MPR melakukan Sidang Istimewah, jika bangsa ini ingin selamat. (*)
POPULER
