ALL CATEGORY
Krisis Berkarat yang Membuat Sekarat
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Mahfud MD menilai masalah kenegaraan kini cukup berat, mengerikan narasinya, maka perlu orang kuat yang mampu melakukan terobosan. Tidak jelas maksud membandingkan dengan negara Amerika Latin yang sudah pasti mengambil langkah kudeta atas situasi seperti ini. Namun substansinya adalah bahwa situasi pengelolaan negara sudah parah sekali. Kegagalan menciptakan harmoni dan integrasi nasional bisa jadi akibat pola devide et impera antar golongan dan agama. Sementara korupsi seperti dibudayakan. Penindakan pun dilakukan dengan sarat muatan politik untuk memperkuat posisi tawar antar elemen oligarki. Konsekuensinya adalah \"tebang pilih\" dan \"rekayasa hukum\" dari proses awal hingga ruang pengadilan. Gambaran yang dikemukakan oleh Menkopolhukam tersebut cukup pas untuk mengkonfirmasi bahwa Indonesia sedang mengalami krisis berat. Masalahnya apakah hal ini merupakan krisis sesaat atau memang kulminasi dari proses yang berjalan lama dan bertahap hingga menjadi berkarat ? Tentu berkarat. Sejak Pemerintahan Jokowi menunaikan amanat. Kita coba tutup mata periode 2014-2019. Proses pembusukan atau perkaratan itu cukup dibaca 3 tahun masa pemerintahan terakhir dengan prestasi yang menyedihkan. Pertama, diawali dengan politik licik kompetisi untuk mempertahankan kursi. Presidential Treshold 20 % dan tidak non aktif sebagai Presiden adalah modal utama. Lanjut dengan dugaan kecurangan kotak suara kardus, otak atik angka dan pengukuhan hukum MK yang dipimpin oleh adik ipar Presiden saat ini. Kedua, tangan berdarah dan pelanggaran HAM. Pembunuhan sekurangnya 9 peserta aksi di depan Bawaslu, penembakan mahasiswa demo UU KPK, pembantaian 6 anggota laskar FPI, serta pembunuhan dokter Sunardi difabel yang tidak berdaya. Kesalahan hukum dicari-cari dan dipaksakan dalam kasus Kivlan Zen, HRS, Munarman, Syahganda, Jumhur, Anton Permana, Eddy Mulyadi, Farid Okbah, dan lainnya. Ketiga, ekonomi morat marit dan hutang luar negeri yang melangit. 7000 Trilyun lebih. Sri Mulyani terus mengeluh. Harga, tarif dan pajak rakyat dihajar naik, subsidi ke pengusaha besar, jual-jual aset, proyek KA mangkrak, mafia tanah dan minyak goreng, BPJS hutang besar ke rumah sakit, serta IKN Ibu Kota Ngimpi. Keempat, pandemi yang dipolitisasi dan ajang bisnis. Banyak larangan dan aturan yang mengganggu kebebasan rakyat. Sayangnya diskriminatif. Hak politik rakyat dibatasi sementara hak politik penguasa dominan dan menentukan. Vaksin dan PCR menguntungkan pejabat dan pengusaha. UU pandemi menjadi sarana korupsi. Kelima memarginalkan umat Islam. Kekuasaan berbau Islamophobia. Penistaan agama marak dan vulgar. Buzzer merajalela, isu radikalisme, intoleransi, bahkan terorisme digalakkan dan itu menyasar umat Islam. Gaya politik seperti ini khas entitas komunis ketika berpengaruh. Memusuhi agama. Berkaratnya dosa politik rezim yang menurut Mahfud MD mengerikan ini bersumber pada korupsi kekuasaan dan keuangan. Akibatnya mahasiswa marah, buruh marah, purnawirawan marah, umat Islam juga marah kepada rezim yang mengelola negara dengan seenaknya. Ditambah lagi dengan keinginan Presiden untuk memperpanjang jabatan, meski dengan bahasa yang hipokrit. Menyangkal tapi bergerak. Dua tahun sebelum 2024 sangat terasa karat-karat itu. Emas dengan karat 24 itu bagus, tetapi politik menuju tahun 2024 penuh karat tentu berbahaya. Kata Mahfud butuh orang kuat untuk mengatasinya. Butuh pula semangat kuat dan gerakan kuat untuk mengubah keadaan yang sudah sekarat ini. Sudah sekarat. Bandung, 26 April 2024
Hersubeno: Sulit Mencari Istilah untuk Menggambarkan Jahat dan Zalimnya Rezim Ini
Jakarta, FNN – Wartawan senior FNN, Hersubeno Arief sangat heran melihat kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ugal-ugalan dalam mengatasi krisis minyak goreng. Ia terlalu berani mengambil keputusan yang mendesak, tanpa mempertimbangkan dampak seriusnya. “Pada Senin, 25 April 2022, Presiden Jokowi memberlakukan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya sampai kebutuhan minyak goreng dalam negeri melimpah. Apakah kita tidak salah mendengar kosa kata itu yang dipilih oleh Presiden Jokowi, yakni melimpah. Pilihan kosa kata itu pasti memiliki maksud tertentu. Secara psikologis setidaknya dimaksudkan agar hati emak-emak senang, rakyat juga senang,” paparnya dalam kanal Hersubeno Point, Senin, 25 April 2022. Jokowi, kata Hersu - panggilan akrab Hersubeno jelas ingin merebut kembali hati emak-emak setelah 6 bulan terakhir ini nyap-nyapan meghadapi kelangkaan minyak goreng. Bahkan, pernah terjadi di Sumatera Utara ada rombongan emak-emak dari Sibolga yang harus menempuh perjalanan 12 jam ke Kota Medan hanya untuk antre minyak goreng. Tak hanya itu, di Kalimantan Timur dan Banjarmasin ada emak-emak yang meninggal dunia karena berdesak-desakan antre minyak goreng. “Sungguh ironis, ibarat ayam mati di lumbung padi,” kata Hersu. Belakangan, masyarakat dan mahasiswa tahu bahwa kelangkaan minyak goreng itu akibat ulah mafia minyak goreng yang sudah mengumpulkan dana untuk membiayai penundaan Pemilu. “Kabar terbaru ini pasti akan membuat mahasiswa dan emak-emak lebih marah lagi. Kurang ajar betul. Ini rupanya yang membuat kita menderita selama 6 bulan, ini karena ulah mereka,” tegasnya. Hersu menegaskan bahwa informasi yang diungkap oleh anggota DPR RI Masinton Pasaribu itu, memang benar-benaer membuat kita jadi terperangah? “Kok jahat banget mereka ini ya. Demi memperpanjang masa jabatan dengan menunda Pemilu, kemudian mereka tegar-teganya membuat kehidupan rakyat jadi sengsara ini. Ini benar-benar sulit mencari kata yang bisa untuk menggambarkan penguasa yang zalim, penguasa lalim, penguasa yang jahat seperti yang terjadi saat ini,” paparnya. Hersu menegaskan publik selama ini bertanya-tanya untuk apa dana yang mereka kumpulkan dari mempermainkan surat ijin ekspor itu. “Yang sangat jelas adalah untuk membiayai kebulatan tekad yang hingga kini masih terus berlansung dari berbagai daerah, meskipun Presiden sudah melarang menteri memebicarakan soal penundaan Pemilu,” katanya. Kemudian bagaimana dengan lembaga survei? Hersu menegaskan, lembaga survei selama ini banyak yang menjadi lembaga Presiden Jokowi untuk wacana tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi, masih sangat tinggi. Bahkan ada sebuah wacana yang sangat nekat mengatakan bahwa kepuasaan terhadap presiden Jokowi itu naik karena kebijakan terhadap minyak goreng. Akan tetapi, sekarang sebagian besar lembaga survei yang tadinya mendukung Presiden Jokowi itu, sudah mulai merilis hasil survei yang berlawanan dengan kehendak mereka. Disebutkan bahwa mayoritas rakyat menolak penundaan Pemilu dan tidak ingin memperpanjang masa Presiden Jokowi. Tak hanya lembaga survei yang mulai sadar, partai politik pendukung pemerintah, semua juga menolak dan memasang badan tentang kehendak rakus itu. “Sekarang kita perhatikan tinggal Golkar dan PKB yang masih bertahan,” kata Hersu. Gelombang penolakan semakin membesar. PAN yang tadinya juga mendukung, kini sudah berbalik badan. Pukulan terhadap wacana penundaan Pemilu itu, setelah Kejaksaan Agung menetapkan langsung 4 orang tersangka yang disebut sebagai mafia minyak goreng. (sof, sws)
Rocky Gerung Sebut Perang Dunia ke-3 Makin Dekat
Jakarta, FNN – Akademisi yang juga pengamat politik, Rocky Gerung membuat analisis terhadap geopolitik internasional dari isu-isu terbaru yang beredar. Rocky Gerung memberikan komentarnya, yang dimulai dari terpilihnya Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis, hingga pergerakan Amerika di Indo-Cina. Menurut Rocky Gerung , terpilihnya Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis menandakan kemenangan rasionalisme di atas islamophobia dan fasisme kanan. Sementara itu, terkait pergerakan Ameirka untuk membendung proksi Rusia-Cina di Pasifik menandakan perang dunia ke-3 yang semakin berada di depan mata. “Betul banget kalau kita analisis masyarakat internasional hari-hari ini, tentu Eropa dan masyarakat dunia itu bergembira karena Perancis akhirnya keluar dari semacam bandonya, yakni dari kiri ke kanan seperti islamophobia dan ketakutan terhadap fasisme,” ujar kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 25 April 2022. Isu rasisme dan islamophobia ini dinilai Rocky Gerung muncul kembali karena perang Rusia dan Ukraina yang melahirkan banyak pengungsi, terutama mereka yang masuk ke perbatasan Turki. Pasalnya, berdasarkan data Rocky Gerung, ada sekitar 500.000 pengungsi Ukraina yang mencari perlindungan orang. Namun dalam hal ini, Rocky Gerung menilai bahwa Islamofobia dan rasisme itu menjadi suatu yang tidak dimakan mentah-mentah rakyat Perancis. “Tapi rakyat Prancis bangkit pada rasional dan tidak tergoda dengan ide-ide posisi fasis kanan terutama rasisme dari mbak Le Pen, yang orang anggap berupaya untuk mengembalikan politik kanan,” kata Rocky Gerung . Dari hal itu, Rocky Gerung mengajak viewer dan masyarakat Indonesia untuk belajar dari nilai-nilai yang dimiliki rakyat Prancis. “Indonesia harus belajar dari situ bahwa pembelahan masyarakat di Indonesia itu masih berlangsung dan isu fasisme seperti islamofobi juga masih kuat,” sambung Rocky. Pada lain hal, Rocky Gerung juga berbicara tentang pergerakan Amerika yang mulai terlihat gesit dan dalam di daerah pasifik. “Kita baca aja ada media internasional, (bahwa) Amerika mengirim tim nya yang dipimpin Menteri-menteri luar negeri untuk bernegosiasi dengan negara-negara Solomon di pasifik,” kata Rocky Gerung. “Hal ini segala macem ini tentu untuk mengkonsolidasi indo-pasifik, karena untuk Amerika proksi antara Rusia dan Cina di Indo pasifik sudah mulai berlebihan,” ucap Rocky. Bila diperhatikan dengan seksama, Rocky Gerung menilai bahwa Australia mulai diberikan peringatan untuk lebih berhati-hati karena sudah mulai melanggar berbagai komitmen. Hal ini yang dinilai Rocky Gerung menjadi sebuah hal harus diperhatikan bahkan G20 dinilai sebagai suatu organisasi yang mungkin tidak akan berfungsi kembali di keadaan seperti ini. “Kondisi-kondisi seperti ini yang luput di dalam pembicaraan, namun bagi kita FNN, kita tahu hubungan kekacauan politik dalam negeri dan variable politik luar negeri,” ujar Rocky. (ida, sws)
Teroris Minyak Goreng
Apalagi kini di media sosial mulai banyak beredar foto salah satu tersangka dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan KSP Moeldoko. Melihat fakta ini, wajar jika Mendag Lutfhi mengaku tak mampu menghadapinya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN MINYAK Goreng terbukti telah menjadi “senjata ekonomi” yang sangat ampuh dalam membuat kegaduhan di dalam negeri. Pemerintah sudah dibuat manut pada kemauan pengusaha sawit dan minyak goreng. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfhi sendiri mengaku, tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi mafia minyak goreng. Adanya permainan mafia ini juga diakui Presiden Joko Widodo. Menyusul penetapan empat tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung yang diduga terlibat korupsi ekspor minyak sawit mentah itu juga direspon Presiden Jokowi. Jokowi meminta agar kejaksaan bisa mengusut secara tuntas. “Terkait dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung atas kasus minyak goreng, saya meminta agar aparat hukum bisa mengusut permainan para mafia minyak goreng ini sampai tuntas,” tulis Presiden Jokowi dalam cuitan pada akun media sosial Twitter pribadinya (@Jokowi), Rabu (20/4). Kepala negara juga menyesalkan masih ditemukan harga minyak goreng yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. Dia menduga, memang ada permainan mafia minyak goreng. Terakhir, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. “Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Utamanya, yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri,” kata Jokowi dalam keterangan pers secara virtual, Jumat, 22 April 2022. “Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” lanjutnya. Presiden Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di Tanah Air. “Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” katanya. Namun, keputusan Presiden Jokowi terkait larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) itu dikritik Ekonom Senior DR Rizal Ramli. Menurutnya, langkah yang ditempuh Jokowi merupakan kebijakan asal populer. “Inilah contoh kebijakan asal populer tapi ngasal (emoticon) Kebijakan yg dirumuskan tanpa data2 kwantitatif tanpa simulasi dampak. Sekali cetek tatap cetek (emoticon),” katanya via Twitter, @RamliRizal, Sabtu, 23 April 2022. Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus menduga akan ada kompensasi (penalti) yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara tujuan ekspornya. Sebab, Indonesia mengekspor kelapa sawit ke banyak negara, seperti China, India, Pakistan, Amerika Serikat, Malaysia. Mengutip Tempo.co, dia mengatakan secara umum, kontrak ekspor kelapa sawit bersifat jangka panjang. Selain itu, jika pemerintah memberlakukan larangan ekspor CPO tidak akan serta-merta membuat harga minyak goreng turun. Menurut Heri, bahan baku minyak goreng di dalam negeri kemungkinan akan melimpah, tetapi tidak semua minyak mentah dapat diolah menjadi minyak goreng. Yang menarik, meski pelarangan itu diumumkan pada Jumat, 22 April 2022, toh mulai diberlakukan pada Kamis, 28 April 2022, sehingga ada jedah waktu selama 6 hari bagi pengusaha untuk menggenjot ekspornya. Mengapa Jokowi tidak langsung melarang ekspor ketika mengumumkan itu? Apakah memang sengaja untuk memberi kesempatan mengekspor sebanyak mungkin mumpung larangan itu belum diberlakukan? Apalagi, pihak Kejaksaan Agung sendiri tidak menyegel tiga perusahaan yang diduga terlibat kasus ekspor minyak goreng, seperti yang diumumkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Selasa (19/4/2022). Seperti diberitakan, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka kasus ekspor minyak goreng. Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Wisnu diduga telah menerbitkan izin ekspor CPO untuk PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas dengan tidak mengacu pada DMO (Domestic Market Obligation), bahkan juga tidak mengacu pada DPO (Domestic Price Obligation). Tiga tersangka lainnya adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affairs pada PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA; dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang. Kejagung menyebut, sepanjang Januari 2021 hingga Maret 2022, pihaknya memantau 88 perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor CPO atau minyak sawit mentah dan produk turunannya. Dari ke-88 perusahaan itu, tiga diantaranya diusut karena diduga melakukan pelanggaran hukum di mana dari ketiga perusahaan tersebut, tiga orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Jaksa memastikan, jumlah tersangka tersebut berpeluang untuk bertambah. “Ke-88 (perusahaan) itu kita cek, benar enggak ekspor yang dilakukan telah memenuhi DMO di pasaran domestik. Kalau enggak, ya bisa tersangka dia,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, kepada wartawan, Rabu (20/4/2022). Febrie mengungkapkan, perusahaan yang mendapat persetujuan ekspor dari Kemendag harus memenuhi kewajiban DMO sebesar 20%. Syarat itu harus dipenuhi untuk menghindari kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik. “Ini kan terjawab nih, kenapa kosong (minyak goreng langka), karena ternyata di atas kertas dia mengaku sudah memenuhi kewajiban DMO-nya, sehingga diekspor, tetapi di lapangan dia enggak keluarkan (kewajiban yang 20% itu) ke masyarakat,” imbuh dia. Sejak akhir 2021 hingga Maret 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik karena CPO yang merupakan bahan dasar pembuatan minyak sawit, diekspor pengusaha akibat harga jual CPO dunia sedang meroket. Pada pekan kedua Januari 2022 saja, harga CPO di tingkat global mencapai Rp 12.736/liter. Kelangkaan minyak goreng itu tak dapat diatasi pemerintah. Bahkan meski Mendag Muhammad Lutfi mengakui ada mafia minyak goreng, namun dia mengaku tak mampu menghadapinya karena kewenangan yang terbatas. Alih-alih mengatasi kelangkaan tersebut, pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan pada 16 Maret 2022, sehingga harga komoditi itu yang semula berada di kisaran Rp14.000/liter (tergantung merek), melejit menjadi Rp23.900/litar, bahkan ada yang di atas Rp 30.000/liter. Anehnya, setelah HET Migor kemasan dicabut, komoditi itu tiba-tiba kembali membanjiri pasaran, sehingga rak-rak pasar modern yang semula kosong dari komoditi itu, terisi penuh kembali. Kejagung mengaku, pihaknya telah mulai menelisik permasalahan impor CPO itu sejak Januari 2021, dan Selasa (19/4/2022) Jaksa Agung mengumumkan empat tersangka kasus penerbitan izin ekspor CPO yang melibatkan pejabat teras di Kemendag itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah hanya berhenti sampai di level Komisaris perusahaan dan hanya korporasi saja yang menikmati keuntungan triliunan rupiah? Bagaimana dengan pejabat lainnya? Apalagi kini di media sosial mulai banyak beredar foto salah satu tersangka dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan KSP Moeldoko. Melihat fakta ini, wajar jika Mendag Lutfhi mengaku tak mampu menghadapinya. Artinya, jika memang benar bahwa Luthfi akhirnya juga ditetapkan sebagai tersangka, karena “kewenangan yang terbatas” seperti disebutkannya. Apa yang dia lakukan itu atas perintah Menteri “Super Power”. Apalagi, belakangan ini muncul isu bahwa keuntungan hasil ekspor minyak goreng itu ternyata digunakan untuk operasi penundaan Pemilu 2024 yang dimotori oleh pejabat Istana dan lingkar Presiden Jokowi. Jika minyak goreng saja sudah bisa membuat kegaduhan, ini sebenarnya tidak ubahnya dengan “teroris minyak goreng”. (*)
Tegas, PDIP Tidak Mau Ada Luhut di Kabinet, Rocky Gerung: Pertahanan Moral Jokowi Rontok
Jakarta, FNN – Akademisi dan Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan Politisi PDIP Masinton Pasaribu yang mengaitkan kasus dugaan suap izin ekspor minyak goreng dengan kampanye Presiden Jokowi tiga periode. Menurut Rocky Gerung, PDIP memiliki kepentingan untuk menyingkirkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dari kabinet Jokowi. “Jadi, sekali lagi PDIP punya kepentingan dan PDIP sudah jelas yaitu tidak boleh ada Pak Luhut di dalam kabinet. Dan itu yang mungkin bikin Pak Jokowi berpikir bagimana caranya. Karena pada akhirnya orang tahu bahwa Pak Jokowi itu tergantung sekali pada Pak Luhut dalam segala aspek, bahkan sampai aspek pertahanan,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 25 April 2022. Menurut Rocky, Presiden Jokowi saat ini tengah menghadapi persoalan yang sangat pelik, terutama kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kedua putra Jokowi, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming yang dilaporkan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun beberapa waktu lalu. Kasus itu kini kembali naik ke permukaan. \"Sekarang publik merasa bahwa kalau soal Luhut mah kecil, tapi ini soal keluarga Presiden yang KKN. Itu yang sebetulnya kena betul pelurunya langsung ke batin Pak Jokowi dan itu agak susah,\" kata Rocky. Kalau soal kabinet, kata Rocky stratanya bisa diatasi, akan tetapi kalau isu KKN sudah masuk sampai ke keluarga, itu artinya sudah rontok seluruh pertahanan moral Presiden Jokowi. Rocky Gerung menilai, serangan yang ditujukan kepada Luhut Binsar Pandjaitan membuat istana kehilangan pilar utamanya. Hal tersebut dilihatnya sebagai hal yang membahayakan. “Pak Luhut selain memberi nasihat-nasihat ekonomi, tapi ia juga adalah orang yang saya kira melampaui Pak Mahfud MD untuk memberi nasihat pertahanan dan keamanan Pak Presiden. Pak Mahhfud semacam proksinya aja, kalau kita lihat asal-usulnya. Jadi, tetap sasaran ke Pak Luhut itu akan membuat seistana kehilangan pilar utamanya. Padahal Luhut diminta oleh Presiden diharapkan untuk ikut menetralisir isu KKN keluarga Pak Jokowi. Namun tampaknya Pak Luhut gak mampu karena ia masih mengalami masalah dengan laporan soal PCR, laporan macam-macam yang diajukan Haris Azhar namjun ditolak oleg kepolisian. “ Jadi ini rumitnya begitu. Tapi kita bisa paham bahwa rumitnya itu justru akan menghasilkan kejernihan baru. Jadi diurai kembali kerumitan itu sehingga kita masuk pada satu keyakinan bahwa memang rezim ini harus berakhir. Kira-kira itu ujung dari kesimpulan saya,” paparnya. Hal semacam itu, kata Rocky sesungguhnya sangat teknis dan bisa diselesaikan oleh kementerian, tetapi terpaksa mengambil keputusan yang tidak dihitung sebelumnya. “Nanti orang bertanya lagi, apakah pemerintah mampu menahan kesulitan ekonomi kalau pendapatan negara melalui CPO itu tidak peroleh lagi karena larangan. Betul nggak itu melarang atau sekadar membatasi saja. Jadi peristiwa yang membuat orang merasa soalah-olah Pak Jokowi jagoan,” paparnya. Diberitakan sebelumnya, bahwa politisi PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan kecurigaannya bahwa tiga perusahaan yang terlibat dalam kasus dugaan suap izin ekspor minyak goreng terlibat dalam kampanye Jokowi tiga periode. Masinton mendapatkan informasi bahwa ketiga perusahaan tersebut mengutamakan ekspor sebagai kebutuhan fundraising untuk kampanye Jokowi tiga periode hingga penundaan Pemilu 2024. (ida, sws)
Cari Cadangan Migas, Pertamina Terapkan Eksplorasi Masif Agresif
Jakarta, FNN - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina yang menaungi wilayah kerja hulu di Indonesia dan luar negeri, melakukan aktivitas eksplorasi secara masif agresif untuk menemukan sumber daya migas baru sebagai upaya mempertahankan produksi.\"Ada tiga strategi utama sebagai inisiatif dalam eksplorasi antara lain berupa aset WK eksisting dimana kontribusi eksplorasi dibutuhkan dalam mempertahankan dan meningkatkan produksi migas eksisting. Selanjutnya strategi new ventures dimana Subholding Upstream Pertamina mencari potensi eksplorasi yang baru. Terakhir, strategi partnership untuk sharing risk & cost serta technology & knowledge transfer melalui akselerasi proses kerjasama dan joint bidding domestic serta luar negeri,’’ ujar Direktur Eksplorasi PHE Medy Kurniawan di Jakarta pada Senin.Eksplorasi masif agresif juga telah ditunjukkan Subholding Upstream Pertamina dimana hingga Maret 2022 ini telah melakukan pemboran sebanyak dua sumur yaitu Sungai Gelam Timur-1 (SGET-1) dan Manpatu-1X yang menemukan sumber migas. Bahkan PHE juga sedang melakukan pemboran di Camelia-001, Sungai Rotan-1, BDA-2X, Wiela-001 di wilayah Sumatera dan Phoenix-1 di wilayah Kalimantan dengan rencana sepanjang 2022 akan dilakukan pemboran sumur eksplorasi sebanyak 29 sumur.Selain itu PHE juga melakukan kegiatan new ventures di wilayah terbuka dalam pemenuhan Komitmen Kerja Pasti WK Jambi Merang (KKPJM). ‘’Kegiatan new ventures di wilayah terbuka ini bertujuan mendapatkan wilayah kerja eksplorasi baru untuk mencari potensi giant discovery,’’ ujarnya melalui keterangan tertulisInisiasi partnership dengan NOC/IOC melalui Joint Study Agreement (JSA) yang difokuskan pada Area of Interest hasil dari KKPJM sementara ini yang sudah ditemukan tujuh area dari kegiatan 2D seismik sepanjang 32.215 km dan 5 regional studi G&G meliputi dari 123 cekungan yang tersebar di Indonesia.Dalam melakukan kegiatan eksplorasi, PHE menerapkan beberapa teknologi terkini antara lain 2D Seismic Broadband dengan panjang lintasan lebih dari 30.000 km yang merupakan Survei Seismic Offshore terpanjang di Asia Pasifik selama 10 tahun terakhir, 2D Vibroseis Acquisition di sub-vulkanik Jawa, Pseudo 3D Seismic Reprocessing, dan survei eFTG-FTG (Full Tensor Gradiometry).Teknologi eFTG (enhanced) ini baru pertama kali digunakan di Indonesia dan dilakukan di wilayah Papua, tepatnya di Kepala Burung, dan survei FTG dilakukan di Akimeugah.\"Selain strategi new venture dan partnership di wilayah terbuka, penerapan teknologi tepat guna dibutuhkan dengan tujuan untuk mengurangi subsurface uncertainty sehingga target dapat tercapai,\" pungkas Medy. (Sof/ANTARA)
Polisi Siap Kawal Pemudik Via Jalur Alternatif Jalinteng Sumatera
Sumatera Selatan, FNN - Aparat Polda Sumatera Selatan (Sumsel) beserta jajaran polres setempat siap mengawal pemudik libur Idul Fitri 1443 Hijriah/2022 Masehi, untuk melintasi jalur alternatif Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera.Direktur Ditlantas Polda Sumsel Kombes Pol M Pratama Adhyasastra, di Palembang, Senin, mengatakan pengawalan terhadap pemudik itu diberikan untuk menunjang kelancaran perjalanan dan keselamatan pemudik.Sebab berdasarkan pengecekan aparat kepolisian lingkungan di sepanjang Jalinteng masih didominasi kawasan hutan, kemudian kesiapan jalan masih kurang, karena baru tahap pengerasan setelah perbaikan.“Untuk itu tetap kami kawal, tapi Jalinteng hanya kami tawarkan bagi pemudik dengan kendaraan kecil, tidak untuk truk atau bus, dan juga tidak kami paksakan sampai puncak arus mudik nanti atas banyak pertimbangan tadi,” ujarnya pula.Dia menjelaskan, Jalinteng menjadi jalur alternatif khususnya bagi pemudik dengan tujuan Kota Palembang-Provinsi Jambi, Musi Banyuasin saat terjadi kemacetan yang parah di Jalan Lintas Timur ruas Betung, Banyuasin.Untuk melintasi jalan alternatif tersebut, pemudik diarahkan melintas masuk melalui Jembatan Musi Sekayu, Musi Banyuasin ataupun Pendopo, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).“Jalinteng menjadi alternatif sebagaimana yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Sumsel bila terjadi kemacetan yang parah di Jalintim ruas Banyuasin,” katanya pula.Kepolisian pun sudah menyiapkan sebanyak 23 pos yang terdiri 17 pos pengamanan dan enam pos pelayanan di setiap kawasan Jalinteng tersebut, dengan masing-masing pos turut melibatkan aparat Polres Lubuk Linggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Muara Enim, OKU, dan OKU Timur.Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Ari Narsa mengatakan, pemudik diperkirakan bisa melintas Jalinteng melewati rute Palembang daerah Belimbing-Pendopo PALI-Sekayu, Musi Banyuasin ke daerah tujuan seperti Musi Rawas, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, ataupun Provinsi Jambi dan lainnya tanpa harus melewati Banyuasin, dengan waktu tempuh normal diperkirakan dua jam.Karena itu Jalinteng menjadi jalan alternatif yang ditawarkan pemerintah kepada pemudik Lebaran tahun ini.“Insya Allah meski masih ada beberapa kilometer jalan belum dicor, kami menyakini itu tidak akan menjadi kendala untuk dilalui, mudah-mudahan menjadi solusi sementara atas kemacetan di Banyuasin selagi menunggu pembangunan tol di sana (Banyuasin) rampung,” katanya pula. (Sof/ANTARA)
Kepadatan Arus Lalu Lintas Puncak Diperkirakan Tertinggi Hari Lebaran
Gadog, Bogor, FNN - Kepadatan tertinggi arus lalu lintas di Simpang Gadog menuju Puncak pada masa arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah diperkirakan akan jatuh pada hari H Lebaran.Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor AKP Dicky Pranata saat dijumpai di Pos Pelayanan Terpadu Jalur Wisata Puncak, di Simpang Gadog, Senin,“Perkiraan kami memang di jalur Puncak sendiri terjadi peningkatan volume kendaraan itu sekitar hari Lebaran, H+1 dan H+2,\" ujarnya pula.Menurut dia, puncak arus lintas kendaraan di jalur Puncak yang diperkirakan jatuh pada hari Lebaran dan beberapa hari setelahnya, mengingat jalur tersebut tak banyak digunakan sebagai jalur mudik, melainkan sebagai jalur wisata libur Lebaran.\"Namun tetap saja walaupun begitu kami tetap menyiagakan personel untuk bersiaga, karena saat ini ada kebijakan dari pemerintah terkait one way di jalur Cikampek menuju Jawa, tentu ini pasti memiliki imbas,” katanya lagi.Oleh karena itu, pihaknya pun mempersiapkan diri lebih awal untuk menerima arus atau volume kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta melalui arteri.Selama Operasi Ketupat yang dilaksanakan dalam rangka mengamankan selama masa arus mudik, arus balik, dan libur Lebaran, Polres Bogor beserta instansi-instansi terkait menurunkan sekitar 2,000 personel untuk bersiaga di seluruh kawasan Bogor.Selain itu, untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik, pihaknya telah melakukan pemantauan via udara pada Senin pagi bersama sejumlah pejabat terkait, dan melihat apakah sudah ada lonjakan arus yang masuk ke kawasan Bogor melalui jalur arteri.Pemantauan melalui jaringan-jaringan kamera CCTV di Traffic Management Control (TMC) juga turut dilakukan.Dalam menyambut arus mudik yang kembali dibuka, usai sebelumnya dalam dua tahun terakhir selama masa pandemi COVID-19 masyarakat diimbau untuk tidak melakukan mudik, Dicky mengatakan pihaknya melakukan sejumlah persiapan khusus.Selain persiapan personel, dia juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memastikan kesiapan untuk melaksanakan mudik, termasuk untuk memperhatikan berbagai peraturan lalu lintas yang berlaku, seperti kebijakan ganjil genap, serta untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan.“Kami mengimbau kepada masyarakat pertama sekali untuk menaati prokes, kedua lengkapi syarat perjalanan, dan ketiga apabila nanti melintasi jalur Puncak kami mengimbau pada masyarakat untuk menaati dan mengikuti arahan dari petugas kami di lapangan agar bisa lebih mudah mendapatkan pelayanan perjalanan yang aman dan lancar,” katanya pula. (Sof/ANTARA)
TNI AU Fokus Siapkan SDM Pascapenyesuaian FIR
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Udara (AU) menyampaikan pihaknya fokus mempersiapkan personel yang memiliki wawasan dan keahlian manajemen lalu lintas penerbangan setelah ada penyesuaian wilayah layanan navigasi penerbangan (FIR) antara Indonesia dan Singapura, kata Dankodiklatau Marsdya TNI Nanang Santoso.Menurut dia, kesiapan SDM penting selain melengkapi sarana dan alutsista yang mendukung tindak lanjut penyesuaian \"FIR\" tersebut.\"TNI AU di level kelembagaan pendidikan, kami mempersiapkan yang utama adalah SDM, bagaimana bisa permasalahan-permasalahan isu pengendalian wilayah udara yang memang merupakan bidang kematraan Angkatan Udara,\" kata Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AU (Dankodiklatau) Marsdya TNI Nanang Santoso saat ditemui pada sela-sela seminar di Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau), Jakarta, Senin.Nanang lanjut menjelaskan lembaga yang dia pimpin, Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AU, juga mempersiapkan kemampuan dan wawasan para perwira siswa (pasis) mengenai isu penyesuaian \"FIR\" itu.\"Kami di sini, mempertebal, broaden (memperluas, red) perspektif di tiap level siswa yang ada sesuai kapasitas masing-masing,\" tutur Marsdya Nanang.Terkait penyesuaian FIR ruang udara di atas perairan Kepulauan Riau dan Natuna, Nanang menilai itu merupakan upaya menegakkan kedaulatan negara secara penuh dan eksklusif sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.\"Prinsip kedaulatan negara penuh dan eksklusif, selanjutnya (itu) diadopsi dalam regulasi nasional Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia,\" ujar Nanang.Oleh karena itu, ia mengapresiasi upaya perwira siswa (pasis) Sekkau Angkatan 111 yang mengangkat isu penyesuaian FIR itu, terutama terkait tindak lanjutnya yaitu pembentukan kerja sama sipil dan militer dalam manajemen lalu lintas penerbangan (CMAC).\"Untuk itu guna mendapat hasil yang bermanfaat, saya berharap pada perwira siswa Sekkau 111 memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya,\" ucap dia saat acara seminar.Indonesia dan Singapura pada 25 Januari 2022 sepakat menyesuaikan batas wilayah pelayanan ruang udara (flight information region/FIR) di atas Kepulauan Riau dan Natuna, yang sebelumnya dikelola oleh otoritas penerbangan Singapura. Dengan demikian, ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna masuk ke dalam wilayah FIR Jakarta, setelah selama puluhan tahun masuk dalam FIR Singapura. (Sof/ANTARA)
Mahasiswa Diajak untuk Terus Berkarya Membantu Penanganan Pandemi
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengajak mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) untuk terus berkarya bagi masyarakat, salah satunya berperan aktif dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan membantu masyarakat yang terdampak.Mendorong peran aktif generasi muda, Polri pun berkolaborasi dengan mahasiswa dan OKP dalam kegiatan bakti sosial (baksos) di Bulan Ramadhan, untuk membantu masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh (slum area).\"Tentunya teruslah berkarya, teruslah suarakan suara-suara demokrasi, dan lakukan langkah-langkah nyata untuk bisa berikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia,\" kata Sigit dalam pembukaan kegiatan \"Baksos Polri Presisi Bersama Mahasiswa, BEM, dan OKP Untuk Masyarakat\" di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, dikutip dari keterangan tertulisnya.Jenderal bintang empat itu mengapresiasi kerja sama dan inisiatif dari mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial tersebut. Ada 50 elemen mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM dan OKP membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.Mantan Kabareskrim ini menyebutkan, kolaborasi ini merupakan wujud nyata dari elemen mahasiswa, BEM dan kepemudaan sebagai bentuk kepedulian untuk membantu masyarakat, khususnya yang terdampak akibat pandemi COVID-19.Kolaborasi Polri dan mahasiswa kali ini bukanlah yang pertama, kepolisian dan organisasi mahasiswa juga bersinergi dalam percepatan vaksinasi COVID-19 serta bakti sosial lainnya.\"Berkat sinergi Polri bersama mahasiswa dan pemuda, laju pertumbuhan COVID-19 dapat dikendalikan dengan baik. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang capaian vaksinasinya paling tinggi di tingkat dunia,\" tutur Sigit.Kondisi positivity rate Indonesia saat ini di bawah 1 persen. Dan vaksinasi telah mencapai kurang lebih 397 juta masyarakat yang divaksin. Dalam hal penanganan pandemi COVID-19, Indonesia berada di peringkat ke lima untuk vaksinasi terbanyak di dunia.\"Ini kerja keras dari seluruh elemen dan di dalamnya ada adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan BEM serta pemuda,\" papar Sigit.Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga menyampaikan, pemerintah telah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2022 setelah vaksinasi sesuai capaian, namun masyarakat diminta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, termasuk percepatan vaksinasi penguat atau dosis III (booster).Untuk itu, Sigit pun mengajak mahasiswa dan pemuda untuk sama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat yang melaksanakan mudik untuk melaksanakan protokol kesehatan. Serta, membantu melakukan akselerasi vaksinasi bagi para pemudik.Polri menyediakan layanan vaksinasi booster di setiap posko Operasi Ketupat 2022 yang didirikan di sepanjang jalur mudik, mulai dari pos pelayanan, pos pengamanan dan pos terpadu.\"Sehingga masyarakat yang mudik baik pulang maupun di daerah tujuan mudik semua dalam keadaan terjaga. Imunitas tinggi, sehingga laju COVID-19 bisa dijaga,\" ujar Sigit.Di akhir sambutannya, Sigit juga menyampaikan Polri mengadakan program mudik gratis, dengan melibatkan 400 unit bus yang menampung 20 ribu lebih tempat duduk.\"Program mudik bersama gratis bisa dimanfaatkan, sehingga beban arus mudik di jalan tol bisa dikurang,\" kata Sigit. (Ida/ANTARA)
POPULER
