ALL CATEGORY
Polda Sultra Menerjunkan 1.260 Personel untuk Mengamankan Aksi Damai 11 April
Jakarta, FNN - Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) menerjunkan sebanyak 1.260 personel dalam mengamankan demonstrasi damai yang bertitik di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Senin 11 April 2022.Kasubbid Penmas Humas Polda Sultra Kompol Tiswan, di Kendari, Senin, mengatakan bahwa ribuan personel diterjunkan dalam mengamankan unjuk rasa serentak yang dilakukan mahasiswa.\"Ada 1.260 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan demonstrasi serentak yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini,\" katanya pula.Dia berharap mahasiswa maupun masyarakat menyampaikan aspirasinya dengan tertib, santun dan aman serta menghindari tindakan anarkis yang jika itu terjadi pastinya akan merugikan masing-masing pihak.\"Kepada mahasiswa dan masyarakat, unjuk rasa ini dapat berjalan dengan damai humanis dan tidak terprovokasi,\" ujarnya lagi.Terlihat personel telah bersiaga di lokasi Gedung DPRD Sultra. Begitu pun mahasiswa maupun elemen masyarakat telah berdatangan.Sejumlah mobil water cannon milik kepolisian setempat telah disiapkan di jalan depan Kantor DPRD Sultra maupun di dalam pekarangan kantor wakil rakyat tersebut. Personel gabungan berpakaian lengkap, helm, tameng dan pentungan juga bersiaga di lokasi ini.Hingga berita ini diturunkan, massa pengunjuk rasa masih berorasi di depan Kantor DPRD Sultra, massa mencoba masuk ke Kantor DPRD setempat, namun tidak diperbolehkan pihak keamanan. (Ida/ANTARA)
Polri Mengamankan Unjuk Rasa dari "Penyusup"
Jakarta, FNN - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pihaknya mengamankan unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dari kemungkinan adanya penyusup yang mengganggu agenda mahasiswa.“Yang kita harus hindari tentunya adalah jangan sampai ada penumpang atau penyusup yang kemudian mengganggu proses dari kegiatan yang ingin dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Ini yang harus kita jaga dan kita pisahkan,” ucap Sigit kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Senin.Pengamanan tersebut bertujuan agar para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi betul-betul bisa satu suara dan murni merupakan aspirasi mahasiswa tanpa ada tumpangan dari oknum yang ingin memanfaatkan para mahasiswa.“Ini yang kita jaga dan kita lihat, alhamdulillah semuanya berjalan kondusif dan Polri pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik agar proses demo dari teman-teman mahasiswa bisa berjalan aman, lancar, aspirasinya tersampaikan,” tuturnya.Sigit melanjutkan, tentunya para pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah, akan mendengarkan dan tentunya diharapkan bisa menindaklanjuti apa yang menjadi harapan para mahasiswa.Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga menegaskan bahwa ia sudah memberi instruksi kepada para aparat yang bertugas untuk bisa memberikan pelayanan terhadap aksi demo mahasiswa.Instruksi tersebut bertujuan untuk memberi jaminan terhadap kebebasan berpendapat bagi mahasiswa di tengah negara yang demokratis.“Oleh karena itu kami sudah tugaskan seluruh anggota untuk mengawal dan mengamankan agar proses demo bisa berjalan dengan aman, dengan damai, dengan tertib, dan kemudian aspirasi dari teman-teman mahasiswa bisa tersampaikan,” kata Sigit.Ia berpandangan bahwa hal ini menjadi sangat penting karena mahasiswa merupakan pengawal demokrasi yang selalu bersuara kritis.“Tentunya harus kita jaga,” ucapnya.Terkait dengan beberapa demonstran yang berhasil diamankan, Sigit mengungkapkan terdapat beberapa orang yang membawa senjata tajam, namun hingga saat ini belum ada yang membawa senjata api. Aparat masih melakukan pendalaman terkait hal ini. “Alhamdulillah sampai saat ini belum ada (yang bawa senjata api),” kata Kapolri. (Ida/ANTARA)
Dandim Jambi Perintahkan Personil Pengamanan Ujuk Rasa Paham Tugasnya
Jakarta, FNN - Komandan Kodim 0415/Jambi, Kolonel CZI Sriyanto, memberikan pemahaman tentang peran dan tugas personil di lapangan dalam menjalankan tugas pengamanan demonstrasi alias unjuk rasa agar tidak salah dalam mengambil keputusan di lapangan.\"Hal ini kami lakukan untuk menjamin penyampaian pendapat pengunjuk rasa agar tidak keluar dari koridor dan pemahaman tugas kepada personil yang tergabung dalam satgas pengamanan unjuk rasa yang akan digelar seluruh kota termasuk Jambi hari ini,\" kata dia, di Jambi, Provinsi Jambi, Senin.Personil TNI ditugaskan membantu polisi tentang pengamanan dan pemahaman tentang peran dan tugas personil di lapangan.Pada satu sisi, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, adalah hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945 dan Deklarasi HAM. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Hal ini disampaikan agar seluruh personil benar-benar memahami dengan baik, sehingga perlakuan, tindakan dan kegiatan personil di lapangan tidak menciderai institusi serta kemanunggalan dengan rakyat. \"Pengunjuk rasa yang menyampaikan pendapat, jelas dijamin UU, kegiatannya sangat legal,\" kata Sriyanto.Ia juga mengingatkan, perlu diwaspadai agar kegiatan tidak dirusak dengan hal-hal yang bersifat negatif oleh oknum demonstran, di antaranya merusak fasilitas umum, provokasi, bentrok dengan personil pengamanan dan lain-lain.Pada Senin ini (11/4), bertepatan dengan Hari Solidaritas Nasional yang membuat elemen mahasiswa dan masyarakat secara bergabung menyikapi kebijakan pemerintah yang mereka nilai tidak pro rakyat.\"Personil pengamanan harus benar-benar memahami akan tugas dan peran di lapangan, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, jangan ragu-ragu untuk bertindak dan yang terpenting harus sesuai dengan protap yang ada. Junjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI saat bertugas memberikan perbantuan pengamanan di lapangan,\" katanya.\"Posisikan diri kalian sebagai pengayom dan pengawal pengunjuk rasa dan dekati mereka, redam emosinya agar tidak timbul kerugian yang bisa berdampak pada kepentingan bersama,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Panglima Kodam Jaya Akan Menjaga Aspirasi Tersampaikan Secara Baik
Jakarta, FNN - Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta, Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto, menegaskan Kodam Jaya bersama Polda Metro akan menjaga aspirasi masyarakat agar bisa tersampaikan dengan baik dalam demo mahasiswa 11 April 2022.“Jangan berbuat anarkis. Kodam Jaya bersama Polda Metro akan menjaga agar aspirasi bisa tersampaikan dengan baik,” kata dia, ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.Lebih lanjut, ia juga menyampaikan permohonan kepada para demonstran agar menjaga kesucian bulan Ramadhan serta bertindak sesuai dengan aturan. “Kami mohon kepada masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa agar menjaga kesucian bulan Ramadhan, bertindaklah sesuai aturan,” ucapnya.Terkait dengan pengamanan unjuk rasa, Kodam Jaya telah menyiapkan 1.330 orang personel untuk mendukung tim gabungan antara Kodam Jaya dengan Polda Metro Jaya yang secara keseluruhan berjumlah 5.626 personel.Ia menjelaskan bahwa seluruh personel yang mengamankan tidak ada yang menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Ia juga berpesan agar seluruh anggota yang bertugas untuk mengamankan tidak ada yang bertindak arogan dan menangani demonstrasi dengan tindakan yang manusiawi. “Selalu disiplin sesuai tugas pokok dan kewenangan,” ucapnya.Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berencana melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR dan di Istana Merdeka, yang dipusatkan di Patung Arjuna Wijaya (populer disebut sebagai Patung Kuda), Jakarta.Direktur Lalu-lintas Polda Metro Jaya sebelumnya menjelaskan demonstrasi rasa dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB. (Ida/ANTARA)
LSM Merekomendasikan Empat Hal untuk Memberi Kepastian Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Aliansi dari sembilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati pemilu merekomendasikan empat hal dapat dilakukan Pemerintah, DPR RI, penyelenggara pemilu, partai politik, para pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat untuk memberikan kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.“Hari pemungutan suara Pemilu 2024 telah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Penyelenggara pemilu periode 2022-2027 pun telah ditetapkan dan akan segera dilantik Presiden Jokowi. Bahkan, Presiden secara tegas mengatakan kepada para menteri untuk berhenti membangun opini penundaan pemilu. Berdasarkan argumentasi tersebut, kami mendorong empat hal untuk memberikan kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata anggota aliansi dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Selain Formappi, perkumpulan LSM pemerhati pemilu ini juga terdiri atas Exposit Strategic, Kata Rakyat, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), PARA Syndicate, LIMA Indonesia, Komite Pemilih Indonesia (TePI) Indonesia, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, dan Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI).Empat hal tersebut adalah pertama, sembilan LSM pemerhati pemilu ini mendorong pihak penyelenggara pemilu, Pemerintah, dan DPR RI untuk segera memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan dimulai sesuai jadwal tahapan awalnya, yakni 14 Juni 2022.\"Untuk itu, pelantikan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 harus menjadi momentum awal yang ditindaklanjuti dengan memastikan kesiapan anggaran Pemilu 2024 agar tahapannya dapat berjalan sesuai rencana,\" kata Lucius.Kedua, sembilan LSM pemerhati pemilu ini juga mendorong penyelenggara pemilu, DPR, dan Pemerintah untuk segera menginisiasi forum rapat dengar pendapat (RDP) guna memastikan segala persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 berjalan sebelum reses DPR RI yang dimulai pada 15 April 2024.Lalu yang ketiga, mereka mendorong seluruh partai politik, Presiden beserta jajaran menteri, tokoh politik, dan elemen masyarakat untuk berhenti menginterupsi penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan membangun opini penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.\"Yang terakhir, kami mendorong agar semua pemangku kepentingan mulai mempersiapkan diri untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024,\" kata Lucius. (Ida/ANTARA)
DPRD Sulteng Mendukung Tuntutan Mahasiswa Menolak Wacana Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah (DPRD Sulteng) mendukung dan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa yang menolak wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sulteng Nilam Sari Lawira di hadapan ribuan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa se-Kota Palu yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam unjuk rasa yang berlangsung damai di depan Kantor DPRD Sulteng, Senin siang.\"Hentikan dan tindak tegas oknum ataupun kelompok yang menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan presiden dan atau penundaan pemilu. Saya selaku Ketua DPRD Sulteng menyetujui untuk dilanjutkan dan ditindaklanjuti untuk menjadi bahan perhatian pemerintah pusat,\" katanya pula.Selain itu, katanya lagi, DPRD Sulteng juga mendukung, mendorong dan mengupayakan agar harga minyak goreng dapat turun dan stabil, sehingga dapat dijangkau dan tidak memberatkan masyarakat berpendapat menengah ke bawah khususnya.\"Kemudian kami juga mendukung dan mendorong harga bahan bakar minyak dapat stabil. Selanjutnya hentikan arogansi aparat dalam penanganan massa aksi saat berunjuk rasa,\" ujarnya lagi.Unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa sejak pukul 11.00 WITA hingga selesai pada pukul 13.30 WITA berjalan damai, tertib, aman dan kondusif.Ratusan aparat yang mengawal jalannya unjuk rasa juga memberikan pengawalan yang baik dan ramah kepada para mahasiswa.Sebelum menyampaikan pernyataan sikapnya, Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira menggelar dialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di ruang rapat utama Kantor DPRD Sulteng untuk mendengar poin-poin tuntutan mereka. (Ida/ANTARA)
Puisi untuk Pendusta
Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih Tuan berbusa busa dan berkata Big data saya 110 juta setuju Pemilu ditunda. Dengan gayanya sebagai penguasa Kalau memang benar buktikan saja Agar diantara kita tidak ada dusta Terlihat presiden mengambil jarak dengan Anda. Karena Tes The Water menunjukan arah berbeda Semua Survey berbeda tidak ingin Pemilu ditunda. Data Tuan akan digugat indikasinya dusta. Baik perdata atau pidana. Bertobatlah selagi waktu masih ada. Jangan lagi neko-neko buat perkara Akan berakibat fatal akibatnya. UU No.14/2008, menuntut dibuktikan secara terbuka. ICW sudah meminta mana datanya Waktunya nanya 10 hari jam kerja. Kalau ahirnya menuju arah berperkara Jadi repot semua. Mintalah maaf saja Kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya semua terserah Anda. Masa bohong di alam terbuka. Jangan ada niat membuat makar itu nista. Mahasiswa dan rakyat sudah membuka mata. Membuntuti kebohonganmu yang terus membabi buta. (*)
Gegap Gempita Perlawanan
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Mereka dirampas haknya. Tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami. Tuk membebaskan rakyat. Tanggal 11 April 2022, untuk kesekian kalinya mahasiswa berbondong-bondong menyampaikan kegelisahan dan kecemasan. Kekuasaan dirasa telah melampaui batas-batas kewajaran. KKN bertebaran, utang berdampingan pajak tinggi berkeliaran, BBM, listrik dan gas diterpa tarif lonjakan, serta harga-harga kebutuhan pokok berlomba balapan di tanjakan. Suasana krisis multidimensi itu, bahkan tidak mampu membuat rezim pemerintahan memiliki kepekaan. Abai pada penderitaan rakyat, hanya gigih bersiasat mempertahankan kekuasaan. Pemangku kepentingan publik Kasak-kusuk, niat dan giat permufakatan jahat memperpanjang jabatan. Tak peduli negara dalam kebangkrutan, rakyat terancam kemiskinan dan kelaparan. Kini mahasiswa tiada pilihan lain, kecuali melakukan pembangkangan. Menghadapi sistem yang menyebabkan kesengsaraan hidup dan semua bentuk penindasan. Darah juang tetap semangat menghalau tekanan dan rasa ketakutan. Meskipun tubuh dilumuri luka dan berkorban jiwa dengan darah yang berceceran. Mahasiswa menuai ekspektasi rakyat akan perubahan. Rakyat menabur perhatian dan dukungan sekaligus tumpuan pada anak-anak kampus kaum pergerakan. Membersamai aspirasi dan tuntutan hingga ke pelosok-pelosok negeri, meski hanya bisa ditumpahkan di jalanan. Memeriahkan ibu pertiwi dengan gegap gempita perlawanan.
Koran Got, BuzzeRp Jaman Orde Lama
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan 18 juta sukarelawan dikumpulkan Front Pemuda siap untuk dikirim mengganyang Malaysia. (Ini kliping koran Bintang Timur tanggal 25 Maret 1964 yang saya terima dari rekan sejarawan negara jiran). Berita Bintang Timur itu bohong dan tidak logis. Bintang Timur ternasuk salah 1 koran kategori Koran Got versi Muchtar Lubis selain Harian Rakyat, Warta Bhakti, Suluh Indonesia, Pemuda, dll. Koran Got dalam istilah sekarang buzzeRp. Indonesia mau kirim 18 juta sukarelawan ke Malaysia jelas tak masuk di akal, makan saja susah. Koran Bintang Timur mempunyai rubrik mingguan Lentera yang diasuh Pramudya Ananta Toer. Lentera ajang pembantaian seniman dan pengarang yang mereka tak sukai a.l Buya Hamka. Cara bekerja Koran Got sama dengan BuzzeRp sekarang. Menulis gaya intelek tapi banyak memutar balik fakta, atau bohong 100%. Misal saja US Dollar dicetak tanpa koleteral. Kalau benar, kok di Indonesia di-kurs 14.300 rupiah. Jelas hoax, ini untuk kepentingan oligarkhi yang ketakutan melihat perkembangan econ Rusia dan pebisnisnya yang dengan mudah dihancurkan The West. Aksi hari ini 11/4 mereka sadari sasaran strategisnya oligarki, yang lain2 cuma sasaran antara. Atau sekadar objek kocak2an. Untuk dapat mengendalikan sebuah executif versi oligarki memang yang dijadikan tokoh harus si Kocak. Aksi hari ini tak direaksi buzzeRp karena mereka kaget dengan perubahan sikap pemerintah. Mulanya dimunculkan Wiranto yang memberi khobar bahwa beliau berhasil bikin insaf BEM Nusantara tentang penundaan pemilu dan perpajangan masa jabatan Presiden. Hanya beberapa jam setelah itu Menko Polhukam pimpin rapat dan kemudian menyatakan aksi 11 April jangan di-uthik2. Hal yang sama disampaikan Pamglina TNI dalam kesempatan berbeda. Lalu ada penjelasan pihak BEM Nusantara bahwa yang menemui Wiranto itu tak representatif. Kalau tidak ada berada tak akan tempua bersarang rendah. Kata pepatah tua. Memang perintah ubah sikap terhadap 11/4 itu mengandung pertanyaan. Dan ini membuat buzzeRp cep kelakep disumpel salep. Apa yang terjadi sesungguhnya di tataran elit politik, tak mudah dipahami. Panglima TNI dua kali bertemu Ketua DPD. Sedangkan Ketua DPR dan Ketia MPR, kata orang Betawi, kagak di-lirik2 acan. Ini betul2 persoalan politik yang menggoda untuk didalami. Moga2 bagus untuk Indonesia. (*)
Peringatan Terakhir Makar Terhadap Konstitusi
Arus Gerakan mahasiswa yang hari ini menjadi harapan, bisa jadi benih terhadap repetisi sejarah pembaruan di negeri ini jika telinga dan mata kekuasaan tidak mau mendengar dan menyaksikan betapa sulitnya kehidupan rakyat di bawah. Betapa kemarahan rakyat telah menggumpal. Terakumulasi oleh kebijakan yang tak berpihak. Oleh Tamsil Linrung - Ketua Kelompok DPD di MPR RI ESKALASI demonstrasi menyergap dari berbagai penjuru negeri. Gairah pergerakan kembali bersemi. Gelombang protes mahasiswa menggema. Tampak ada orkestrasi yang terkonsolidasi. Dipicu oleh kegelisahan nurani. Lalu menjadi komando perlawanan dengan fokus isu dan tuntutan yang menjadi problem mendasar dan aktual bangsa ini. Menyelamatkan demokrasi. Kebanggaan sebagai salah satu bangsa paling demokratis memang perlahan sirna. Indeks Kebebasan Sipil sebagai salah satu indikator penting negara demokratis yang dilansir oleh Bank Dunia, tercatat merosot secara tajam. Bahkan, kini berada di bawah rata-rata dunia. Skor Civil Liberties Indonesia melorot dari angka 0,66 tahun 2015 menjadi 0,59 pada tahun 2020. Lima komponen penting dari kebebasan sipil ini adalah kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan beragama, kebebasan aktivisme, dan jaminan keamanan pribadi, yang masing-masing mencerminkan konsep inti dalam literatur hak asasi manusia. Pada tahun 2020, secara umum indeks demokrasi Indonesia bahkan mencatatkan angka terendah sejak Indeks Demokrasi diluncurkan The Economist Intelligence Unit (EIU). Problem demokrasi tidak sebatas isu-isu politik dan kebijakan publik. Tapi juga mencakup demokrasi ekonomi yang merupakan dampak turunan dari acakadut perpolitikan di negeri ini. Problem ketimpangan, pengangguran, dan ketidakadilan terhadap akses-akses ekonomi sudah menjadi perbincangan yang populer di negeri ini. Namun, kebijakan publik yang dilansir oleh pemerintah tidak pernah bisa menyelesaikan masalah itu. Sebaliknya, bahkan melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan. APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang dilembagakan untuk redistribusi, gagal menjadi indikator pemersatu bangsa. Nilai jumbo anggaran negara, tidak banyak yang betul-betul sampai kepada rakyat yang membutuhkan. Bahkan, akumulasi utang yang semakin mencemaskan, tidak bisa menyelesaikan malapraktik pengelolaan anggaran negara. Gairah gerakan mahasiswa yang kembali bangkit setelah lama dinanti, tentu saja layak kita harapkan mengoreksi arah bangsa yang melenceng. Meski upaya ini akan menghadapi ujian. Apalagi pergerakan mahasiswa sempat dianggap mati suri. Lantaran banyak isu penting yang dilewatkan tanpa perlawanan berarti. Belakangan terjadi degradasi gerakan. Ditandai oleh elit organisasi mahasiswa sowan ke Istana Negara. Ritual yang pantang dilakukan oleh gerakan moral. Sebagai moral force, mahasiswa dituntut berada di barisan gerakan yang memilih tetap berdiri di atas aspirasi murni dari rakyat. Kini, almamater perjuangan dikenakan. Agen perubahan turun ke jalan. Menggelar mimbar-mimbar demokrasi. Lantang berorasi. Menyuarakan aspirasi. Menyoroti ancaman terhadap mandat reformasi. Melawan ambisi penundaan pemilu dan perpanjangan periode jabatan presiden yang menghianati konstitusi. Gugatan dari seantero penjuru negeri menjadi peringatan terakhir sebelum mandat reformasi dan cita-cita demokrasi dimakamkan di pelataran pusara kekuasaan. Peringatan ini mungkin tidak datang dua kali. Karena wacana penundaan pemilu dan penambahan jabatan presiden adalah makar terhadap konstitusi. UUD NRI 1945 hanya mengenal lima tahun masa jabatan presiden. Dibatasi dua periode. Dimotori oleh mahasiswa, rakyat akan bergerak jika agenda penghianatan itu berlanjut. Meski ada upaya cooling down yang diisyaratkan dengan pengumuman jadwal pemilu maupun rencana pelantikan Anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) oleh presiden, namun wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden tidak bisa dianggap selesai. Ancaman terhadap demokrasi ini bukan angin lalu. Jika dibiarkan, akan terus terulang dengan pendekatan dan strategi baru. Patut pula dicatat, agenda itu dilontarkan langsung oleh orang yang dianggap paling dekat dengan Presiden Jokowi di kabinet. Diucapkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Menteri yang karena kedekatannya dengan Jokowi, bahkan didapuk merangkap 14 jabatan. Tak sampai di situ, penundaan pemilu dan perpanjangan periode jabatan presiden, juga disahuti secara serius dan berulang oleh beberapa menteri dan Ketua Umum Partai Politik kolisi pemerintah. Wacana ini datang dari orang-orang dekat presiden. Mencuat dari istana. Bukan basa-basi obrolan warung kopi. Nalar kita sulit menerima untuk tidak mengatakan bahwa agenda penundaan pemilu dan perpanjangan periode jabatan presiden dipersiapkan secara serius. Terorganisir dengan rapi. Sejumlah indikasi terbaca oleh publik. Termasuk peristiwa yang amat disayangkan ketika acara pertemuan nasional perangkat desa jadi ajang mengamplifikasi wacana tersebut. Namun kini, kita bisa sedikit punya harapan. Masih ada nurani yang siuman. Paling tidak, hal itu diperlihatkan dari gelombang demonstarsi mahasiswa yang meminta presiden bersikap tegas terhadap wacana yang dilontarkan para menterinya. Bukan sebatas menyudahi wacana penundaan pemilu, tetapi juga bertindak konkret atas kegaduhan yang ditimbulkan tersebut. Memang, muruah pemerintah kadung jatuh. Kredibilitas pernyataan yang disampaikan secara lisan, bahkan yang didengungkan di depan rekaman dan jepretan media, kini tak lagi mudah ditelan mentah-mentah. Sudah amat sering publik terkecoh oleh sesuatu yang tidak berkesesuaian antara kata dan perbuatan. Bahkan muncul lelucon bahwa pernyataan itu “harus dibaca terbalik”. Arus Gerakan mahasiswa yang hari ini menjadi harapan, bisa jadi benih terhadap repetisi sejarah pembaruan di negeri ini jika telinga dan mata kekuasaan tidak mau mendengar dan menyaksikan betapa sulitnya kehidupan rakyat di bawah. Betapa kemarahan rakyat telah menggumpal. Terakumulasi oleh kebijakan yang tak berpihak. Bahkan urusan teknis pun tidak pernah bisa tuntas. Dari problem banjir produk impor yang memukul UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikri) lokal, hingga minyak goreng langka dan mahal. Pemerintah bahkan mengakui tak berdaya di hadapan mafia. Demikian pula harga BBM yang melambung dengan alasan relaksasi fiskal mengatasi pembengkakan subsidi. Ditimpali dengan pungutan pajak berbasis konsumsi dikerek dalam situasi daya beli yang terengah-engah. Situasi kebatinan serba sulit yang tengah dihadapi, membuat rasa sabar rakyat semakin menipis. Diperparah oleh perbincangan elit yang hanya berkutat pada soal jabatan. (*)
POPULER
