ALL CATEGORY
Pemenuhan Gizi Anak untuk Indonesia Emas 2045 Harus Didorong
Jakarta - FNN. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama mengatasi persoalan pemenuhan gizi anak dan mencegah stunting guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.\"Kita merencanakan mencetak generasi cerdas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, tetapi persoalan mendasar soal terpenuhinya kecukupan gizi anak bangsa belum bisa teratasi. Harus ada upaya yang konsisten dan terukur untuk mengatasi kecukupan gizi bagi generasi penerus bangsa,\" kata Rerie sapaan akrab Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh lewat penuntasan masalah gizi dan stunting harus konsisten dan terukur. Rerie mengatakan sebuah gerakan bersama harus dilakukan untuk mewujudkannya.Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka diskusi daring bertema \"Mengantisipasi Generasi yang Hilang Akibat Stunting\" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.Menurut Rerie, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan saat ini Indonesia masih memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi, yaitu 24,4 persen.Artinya, satu dari empat anak di Tanah Air mengalami stunting dan angka tersebut masih di atas angka standar yang ditoleransi World Health Organization (WHO), yaitu di bawah 20 persen.“Pada kondisi ini, kita harus mempersiapkan generasi muda agar mampu mengelola bangsa ini dengan baik di masa datang,” ucapnya.Oleh karena itu, menurut Rerie, target pengentasan stunting jangan hanya menetapkan angka-angka. Tetapi harus direalisasikan dalam berbagai langkah untuk mewujudkan target tersebut.“Masalah stunting bukan soal kesehatan semata, namun lebih dari itu bisa memengaruhi ketahanan bangsa. Bagaimana generasi penerus yang kekurangan gizi bisa mempertahankan kedaulatan negeri ini?,\" ujarnya.Ia berpandangan bahwa keterlibatan semua pihak sangat diperlukan agar segera mengatasi masalah stunting di Tanah Air.“Apalagi konstitusi kita telah menetapkan tujuan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Rerie. (Ida/ANTARA)
Buang Vaksin Kedaluwarsa, Ganti Vaksin Halal
Jakarta - FNN. Anggota DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membuang vaksin COVID-19 yang sudah kedaluwarsa serta menggantikan dengan vaksin halal.\"Saya tanya ke orang Farmasi, kalau orang farmasi saja bilang mengkhawatirkan dengan berbagai macam alasannya,\" kata Nihayatul dalam Rapat Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR bersama Bio Farma dan BPOM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Politisi PKB itu menyarankan agar pemerintah segera membuang vaksin yang sudah jelas-jelas dalam kondisi kedaluwarsa. Alasannya, pemerintah tidak mengeluarkan uang dan vaksin itu juga barang hibah.Nihayatul menegaskan pemerintah juga memiliki anggaran dan harus segera memberdayakan vaksin halal agar menjadi pilihan masyarakat.\"Apalagi juga tadi disampaikan ada vaksin halal yang bisa kita berdayakan, kenapa tidak kita gunakan itu,\" katanya menegaskan.Membuang vaksin kedaluwarsa dan menggantinya dengan vaksin halal dapat memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. \"Kita pun juga lebih tenang, keselamatan masyarakat paling utama,\" ujarnya.Sementara itu, Anggota DPR Ansory Siregar mengatakan pengakuan Kepala BPOM jika semua vaksin yang sudah kedaluwarsa akan dibuang semuanya.\"Bahwa Bu Penny sebelumnya bilang bahwa semua vaksin kedaluwarsa akan dibuang semua. Ini saya dengar ya, buang,\" ucap Politisi PKS itu menegaskan.Ansory menduga bahwa Kepala BPOM mendapat tekanan dari pihak luar untuk tetap menggunakan vaksin yang sudah kedaluwarsa.\"Lantas apa adanya tekanan, ada yang manggil ibu, ada menekan ibu, ada yang minta bertemu, tolong ini di klarifikasi, supaya saya tenang,\" cecar Ansory.Terkait hal tersebut, Kepala BPOM diwakili Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Togi Junice Hutadjulu menjelaskan selama masa pandemi, bukan berarti pihaknya kompromi dengan menggunakan standar keamanan yang tinggi terkait khasiat keamanan dan mutu.\"Itu bukan kedaluwarsa, tetapi batas waktu yang kita berikan karena mempunyai data hanya pendek yakni tiga bulan,\" jelasnya.Menurut dia, sesuai standar WHO diperbolehkan melakukan uji stabilitas selama tiga bulan. Dengan waktu itu, pihaknya akan terus melakukan evaluasi, apakah memenuhi syarat parameter pengujian atau tidak.Namun kata dia, kalau ada data pengujian yang lebih panjang diberikan kepada BPOM, pihaknya akan memberikan perpanjangan. (Ida/ANTARA)
Prinsip Perlindungan Data Pribadi Dalam PKPU Akan Diterapkan oleh KPU
Jakarta - FNN. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan bahwa Rancangan Peraturan KPU (PKPU) akan menerapkan prinsip perlindungan data pribadi, khususnya ketika mengumumkan daftar pemilih di laman KPU.“Pengumuman daftar pemilih memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” kata Viryan.Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan “Uji Publik Terhadap Rancangan Peraturan KPU Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu” yang disiarkan di kanal YouTube KPU RI, dipantau dari Jakarta, Rabu.KPU memuat aturan tersebut di dalam Pasal 126 ayat (5) Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) yang menguraikan bahwa DPS, DPSHP, DPT, dan DPTb yang diumumkan melalui laman KPU tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), tanggal, bulan, dan tahun lahir, serta keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental pemilih secara utuh guna melindungi data pribadi pemilih.Adapun yang dimaksudkan dengan DPS adalah daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), daftar pemilih tetap (DPT), dan daftar pemilih tambahan (DPTb).“Prinsip pemutakhiran dan penyusunan data pemilih harus memenuhi berbagai prinsip. Ada tambahan, yaitu terkait dengan prinsip perlindungan data pribadi,” ucapnya.Terkait dengan berbagai prinsip yang harus dipenuhi oleh KPU dalam pemutakhiran dan penyusunan data pemilih tercantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-i Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.Dalam kesempatan tersebut, Viryan menegaskan bahwa KPU tengah mengupayakan terobosan digital yang memungkinkan banyak persoalan sulit untuk menjadi lebih mudah.“Kata kunci dari PKPU ini adalah kita ingin ada perbaikan yang signifikan. Bisa pula kita sebut terobosan digital,” kata Viryan. (Ida/ANTARA)
“Membaca” Maksud Jenderal Andika Perkasa
Yang dilihat itu keterpengaruhannya. Mulai dari tes kita lihat, begitu lulus tes kita lihat. Begitu pendidikan kita lihat. Begitu naik pangkat/tingkat kita lihat. Begitu lulus, naik pangkat, mau sekolah kita lihat, diawasi terus. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN STATEMENT Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa soal anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) boleh mendaftar sebagai prajurit TNI telah memicu “kontroversi” di kalangan masyarakat. Ada yang mendukung pernyataan Jenderal Andika itu, juga tidak sedikit yang menolaknya. Sebaiknya, kita coba cermati dulu pernyataan Jenderal Andika yang tayang di YouTube, Rabu (30/3/2022) di medsos itu. Pernyataan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022. Awalnya, Jenderal Andika bertanya kepada Direktur D BAIS TNI Kolonel A Dwiyanto soal aturan yang tercantum pada nomor 4. “Oke, nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?” tanya Panglima TNI melalui YouTube Jenderal Andika Perkasa. “Pelaku kejadian tahun 65-66,” jawab Kolonel Dwiyanto. “Itu berarti gagal, bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa?” timpal Andika. “Izin TAP MPRS Nomor 25 (Tahun 1966),” jawab Kolonel Dwiyanto. “Oke sebutkan apa yang dilarang TAP MPRS,” pinta Andika. Kolonel Dwiyanto kemudian menjelaskan bahwa yang dilarang TAP MPRS ialah ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 1965. Andika lantas memintanya untuk membuka kembali isi dari TAP MPRS. Andika menegaskan kalau tidak ada diksi pelarangan untuk underbow atau keturunan komunis dalam TAP MPRS. “Saya kasih tahu nih, TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Satu menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underbow segala macam, kedua, menyatakan komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang, itu isinya,” tegas Andika. “Ini adalah dasar hukum, legal ini, tapi tadi yang dilarang itu PKI, kedua adalah ajaran komunisme, lenisisme, marxisme, itu yang tertulis. keturunan ini melanggar TAP MPRS, dasar hukum apa yang dilanggar sama dia?” sambungnya. Kolonel A Dwiyanto langsung menjawab tidak ada yang dilanggar apabila TNI menerima calon prajurit dari keturunan PKI. Andika menegaskan kalau dirinya patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau misalkan adanya pelarangan keturunan PKI untuk masuk menjadi prajurit TNI, maka harus ada aturan hukumnya. “Jadi jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh peraturan perundang-undangan yang ada, kalau kita melarang pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tak ada lagi keturunan dari apa, tidak, karena saya menggunakan dasar hukum,” ujarnya. “Oke? Hilang (aturan) nomor 4,” tegas Andika. Pegiat hak asasi manusia menyambut baik pernyataan Panglima TNI yang menegaskan bahwa keturunan anggota atau simpatisan PKI boleh menjadi prajurit sebagai upaya untuk mengakhiri diskriminasi sosial. Jenderal Andika dinilai telah berupaya meluruskan kekeliruan pemahaman segelintir masyarakat bahwa Tap MPRS 25 Tahun 1966 melarang keturunan kader atau simpatisan PKI untuk masuk dalam pemerintahan atau menjadi tentara. “Ini seharusnya menjadi momentum rekonsiliasi politik nasional agar stigma buruk dan diskriminasi terhadap keturunan PKI bisa disudahi,” tutur Wakil Direktur Organisasi Pembela HAM Imparsial, Ardi Manto Adiputra. Ardi mengatakan komunisme kerap menjadi isu politik untuk meraup suara dan dukungan menjelang pemilihan umum. Peneliti Human Rights Watch (HRW) Andreas Harsono menilai bahwa Andika telah bersikap tepat. “Itu bagus sekali karena ia mengingatkan kita bahwa TAP MPRS itu tidak melarang keturunan PKI untuk berbakti kepada negara ini. Bahwa sejatinya tidak ada aspek hukum yang melarang anak-cucu orang komunis untuk bekerja buat negara,” tambahnya. Menurutnya, isu komunisme dan PKI serta potensi kebangkitannya selama ini masih kerap digaungkan segelintir kelompok dan tokoh untuk melarang diskusi pelanggaran HAM 1965 atau peredaran buku yang dianggap “berbau komunisme”, terutama menjelang peringatan peristiwa 30 September. Hal itu pun diakui Ilham Aidit, putra mantan Ketua PKI D.N. Aidit kepada BenarNews pada 2016. Ilham sempat mengaku, ia pernah gagal menjadi pegawai negeri sipil (PNS) karena berstatus putra pimpinan PKI. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bahkan berulang kali menyuarakan kebangkitan PKI dan menyerukan masyarakat untuk menonton kembali film G30S/PKI yang dibuat pada era Presiden Soeharto, kendati dikritik banyak pihak. Pasalnya, dari sejumlah lembaga survei masih menyatakan bahwa PKI dan potensi kebangkitannya masih menjadi isu yang laku di tengah masyarakat, selain LGBT dan agama. “Mengurangi sentimen negatif masyarakat tentu tidak secepat itu. Tapi jika mau maju, pernyataan Jenderal Andika itu harus didukung. Seperti halnya kala ia menghapus tes keperawanan,” lanjut Andreas. Kepercayaan masyarakat terhadap ancaman dan kebangkitan PKI, antara lain, terlihat dari hasil tilik Media Survei Nasional (Median) pada September tahun lalu yang menyatakan bahwa 46,6 persen masyarakat masih percaya bahwa PKI bakal bangkit. Salah satu parameter yang diyakini masyarakat menjadi kebangkitan PKI, merujuk survei, adalah keberadaan tenaga kerja asal China di Indonesia. Keluarga penyintas peristiwa 1965 Pipit Ambarmirah, dikutip dari BBC Indonesia, mengapresiasi keputusan Andika dan TNI secara keseluruhan yang disebutnya, “kemajuan bagi keluarga 1965”. “Positive thinking, berarti baik kalau dia (Andika) seperti itu,” ujar Pipit. Upaya penghapusan diskriminasi terhadap keturunan kader dan simpatisan PKI sempat beberapa kali diupayakan, salah satunya yaitu saat membentuk Simposium Nasional: “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” di Jakarta pada April 2016. Namun alih-alih beroleh titik terang penyelesaian, kegiatan itu mendapat tentangan, salah satunya lewat gelaran simposium tandingan, dua bulan setelahnya. Dalam Perspektif Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Senin, 04 April 2022, Jam 13.30 sd 14.30 WIB: “Seleksi TNI Underbouw dan atau Keturunan PKI Menurut Para Jendral Purnawirawan”, ada penjelasan mantan Kepala BAIS Laksamana Muda (Purn) Soleman B. Ponto yang menarik. Menurut Laksamana Ponto, kalau kita perhatikan apa yang terjadi kemarin itu di dalam ruang rapat ketika Panglima bertanya, mengapa orang ini tidak lulus. Lalu si kolonel menjawab, karena dia anak PKI katanya. Kemudian Panglima menjawab, anak PKI boleh mendaftar. Kemudian muncul persepsi bahwa anak PKI boleh masuk TNI. Padahal judulnya itu, anak PKI boleh mendaftar masuk TNI. “Dibacanya anak PKI dan keturunannya boleh masuk TNI. Nah, ini yang bikin ramai,” ungkap Laksamana Ponto. Jadi, dari sini ia akan meluruskan dulu bahwa untuk mendaftar ]jadi anggota TNI itu tidak melihat itu anaknya siapa. “Siapa saja, yang penting warga NKRI, ya itu boleh mendaftar,” tambahnya. Nah, persyaratan mendaftar itu sudah tertuang dalam pasal 28 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu. Sangat jelas di situ. Tidak ada persyaratan di situ bahwa kecuali keturunan anak anggota PKI, tidak ada. “Saya tahun 1973 juga mendaftar, tidak ada persyaratan itu. Jadi, apa yang disampaikan panglima itu, dia hanya menegaskan dan mengingatkan kembali si Kolonel ini lupa atau tidak melihat aturan, sebenarnya tidak ada aturan itu. Karena secara aturan hukum memang itu tidak ada,” tegas Ponto. Yang dilihat itu keterpengaruhannya. Mulai dari tes kita lihat, begitu lulus tes kita lihat. Begitu pendidikan kita lihat. Begitu naik pangkat/tingkat kita lihat. Begitu lulus, naik pangkat, mau sekolah kita lihat, diawasi terus. Jadi, keterpengaruhan kalau di BAIS tidak hanya Eki (ekstrim kiri) saja. Tapi, juga Eka (ekstrimis kanan), dan Ela (ekstrimis lainnya). “Itu diawasi terus-menerus, apalagi ada yang ingin memberontak. Itu ada alat pengawasan seperti itu sehingga untuk lolos kecil sekali kemungkinannya,” ungkap Laksamana Ponto. Karena pengawasannya berlapis-lapis, sehingga kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan panglima, saya kira itu hanya penegasan untuk menjawab si Kolonel ini. Dan saya yakin juga si Kolonel ini salah dan asal jawab saja dia. Kalau bintang empat tanya ke Kolonel ya si Kolonel ini panik juga. Makanya ketika ditanya kenapa tidak lulus, ya jawaban yang paling cepat itu: “Anak PKI!” Dipikir mungkin panglima merespon, oh ya ya benar. Nanti ketika dilitsus bukan dilihat dia itu siapa, anak keturunan siapa. “Tapi dilihat keterpengaruhannya Eka, Eki, atau Ela. Itu saja,” tegas Soleman Ponto. (*)
Sidoarjo Tempo Doeloe - Gajah Mada Street Night
Sidoarjo, FNN – Dalam tiga pekan mendatang, selama Ramadhan 1443 H, setiap Sabtu (9 April 2022, 16 April 2022, dan 23 April 2022), Pemkab Sidoarjo mengadakan “Sidoarjo Tempo Doeloe” di sepanjang Jalan Gajah Mada, Sidoarjo. “Event Sidoarjo Tempo Doeloe dengan konsep car free night yang akan digelar di Jalan Gajah Mada menutup jalan sepanjang 650 m setiap hari Sabtu malam dari jam 3 sore hingga sahur. Mungkin di situ akan menjadi pusat keramaian saat Ramadhan,” kata Ketua Forum CSR Sidoarjo Herty Achmayanti. Kirab dimulai dari Alun-Alun Sidoarjo berjalan hingga depan Bok Legi dengan membawa bendera merah putih berukuran panjang. Pekan pertama sekaligus hari pertama dibukanya Gajah Mada Street Night itu akan ditandai dengan pemukulan gong/alat musik tradisional lainnya oleh Bupati Ahmad Muhdlor Ali dan dilanjutkan dengan dinyalakannya mercon Bombong sebagai salah satu permainan tradisional tempo doeloe. Flashmob tradisional berupa kolaborasi penari dari berbagai sanggar tari yang ada di Sidoarjo dan seluruh warga Sidoarjo yang hadir dengan menarikan tari khas Sidoarjo secara bersama-sama. Nantinya ada juga Teater Sejarah yang mengangkat cerita atau sejarah tentang Sidoarjo dan dibawakan secara menarik melalui teater. Di Gajah Mada Street Night nantinya juga ada sekitar 130 stand yang diisi oleh para pelaku usaha kuliner khas Sidoarjo. Terdiri dari beraneka macam jajanan tradisional yang ada di Sidoarjo. Tidak lupa pula adanya Stand UMKM/Industri Kreatif. Para pelaku UMKM/ Industri Kreatif Sidoarjo ini turut serta meramaikan Sidoarjo Tempo Doeloe – Gajah Mada Street Night. Event ini juga dihiasi oleh para komunitas dan seniman dari Sidoarjo. Di sini pula terdapat ruang Pameran Kreatif untuk Masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Tak hanya itu. Di Gajah Mada Street Night ini menjadi Ruang Interaksi antara Masyarakat dengan Pimpinan Kabupaten Sidoarjo. “Desain keseluruhan acara ini akan dikonsep Tempo Doloe dengan Berbasis Kreatifan Tradisi,” ujar Herty. (mth)
Segelintir Menteri Yang Waras Bisa Memelopori Undur Diri, Ketimbang Dimundurkan
Jakarta, FNN – Pasca kelangkaan minyak goreng yang diikuti dengan membebaskan harga jual, membuat masyarakat menjerit lantaran harganya di luar nalar. Rakyat semakin menderita setelah harga BBM jenis pertamax dinaikkan dan kelak harga pertalite, gas, listrik akan menyusul. Anehnya, tak ada satu pun pejabat di negeri ini yang memiliki rasa empati teradap kesulitan hidup masyarakat yang disebabkan oleh ulah pejabat itu sendiri. “Kalau di Eropa kondisi seperti itu pemerintah sudah jatuh. Begitu harga-harga naik, pemerintah mengundurkan diri. Itu etikanya. Di sini justru harga jatuh dan ekonomi memburuk, pemerintah malah bingung memperpanjang jabatan,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 06 April 2022. Mengapa masih berpikir soal perpanjangan jabatan, karena memang otaknya tidak mampu untuk melihat hukum sosiologi ini. “Saya kira kalau itu diketahui oleh orang-orang yang lumayan ada otaknya, misalnya, ya paling separuh otaknya masih jalan, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, dan Muhamad Lutfi, itu kan orang-orang yang ngerti tentang hubungan antara keresahan sosial dan kenaikan harga. Mereka itu harusnya mundur saja kabinetnya,” paparnya. Dengan beberapa menteri, setidaknya ada mindset yang berubah walaupun sebagian orang merasa masih oke. “Tapi dengan mundurnya kabinet ada moral publik yang dibangkitkan pula, bahwa ada harapan masyarakat tentang akan adanya perubahan,” katanya. Namun, dengan mundurnya kabinet artinya presiden juga harus menghentikan aktivitas politiknya. “Dengan kata lain presiden bilang saja saya enggak mampu lagi,” tegasnya. Beratnya beban hidup yang dirasakan masyarakat saat ini sudah merata hingga ke pelosok daerah. Rocky mengaku dalam perjalanan ke Jawa tengah dan Nusa Tenggara Barat sempat mewawancari beberapa orang untuk mendapatkan masukan yang nyata tentang keadaan masyarakat. “Saya dapat keterangan dari teman-teman yang habis mendaki di sekitar Gunung Sindoro, Magelang, Jawa Tengah juga begitu. Rakyat sudah gak bisa lagi beli elpiji. Jadi mulai lagi ibu-ibu, emak-emak sendiri, bukan lagi bapaknya, datang ke naik sampai puncak gunung untuk cari kayu bakar kering,” katanya. Para emak, lanjut Rocky berjalan hingga lima sampai enam jam setiap hari. Nanti pasti akan terjadi perusakan hutan akibat dari soal-soal dapur seperti itu, di mana sesungguhnya persoalan seperti ini gampang diselesaikan. “Jadi mundurnya presiden justru menyelesaikan masalah, jangan sampai dimundurkan di jalan dan itu buruk sekali citra presiden. Presiden kita berkali-kali dimundurkan di tengah jalan karena keburukan ekonomi,” paparnya. Jika sampai hari ini presiden belum juga turun, menurut Rocky, Jokowi mungkin mengerahkan segala macam dukun. Namun dukunnya juga sudah pasti menyerahkan kembali ke Jokowi. Dukun juga akan melihat fakta di lapangan. “Dukun kalau tidak ada pertalite laju motornya juga nggak bisa jalan. Demikian juga akibat-akibat kiri kananya. Jadi, sekali lagi, kita rumuskan saja bahwa gerakan mahasiswa dan gerakan buruh sudah tiba pada momentum yang sama dengan mendirikan monumen. Itu yang sejak dari satu semester lalu dianalisis oleh FNN, dan itu yang terjadi sebetulnya,” tegasnya. Menurut Rocky, memburuknya ekonomi, tak hanya bisa dilihat di lapangan, tetapi hasil analisis-analisis pakar ekonomi telah menjelaskan itu semua. “Apalagi ditambah dengan keterangan-keterangan ekonomi makro yang ditulis oleh Anthony Budiawan, Faisal Basri, Rizal Ramli, semua itu kerjaan otak yang dihasilkan oleh kesayangan kita pada bangsa ini,” paparnya. Namun aneh, peran dan masukan tokoh ekonomi yang tidak sekolam dengan rezim justru dituduh sebagai pihak yang menggerogoti kebijakan pemerintah. Padahal yang terjadi, pemerintah menggerogoti kebijakannya sendiri karena dia tidak mampu ambil jarak dari oligarki. “Itu diputar-putar saja, padahal ya cuma itu intinya. Masa presiden tidak bisa mengendalikan harga minyak goreng, yang bener aja. Ngapain jadi presiden, mending menjadi petani sawit saja,” paparnya. Rocky menegaskan, sesungguhnya ketidakpahaman itu menguntungkan oposisi, karena dengan cara itu dimungkinkan untuk percepatan lagi. Dalam dua minggu ke depan menurut Rocky gerakan buruh dan gerakan mahasiswa eskalasinya akan naik. “Tapi setelah Lebaran biasanya kantong udah kosong, ini mau disuplai dengan BLT segala macam, tapi tetap basis pengetahuan rakyat sekarang bukan lagi pada soal ke pentingnya dia dapat subsidi, tapi dia tahu bahwa kekuasaan sudah sedang berakhir,” pungkasnya. (ida, sws)
KKP: Potensi Ikan Tangkap Indonesia Capai 12,01 Juta Ton
Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan potensi ikan tangkap di Indonesia mencapai 12,01 juta ton berdasarkan kajian estimasi potensi Sumber Daya Ikan (SDI).Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.\"Secara total mencakup 12,01 juta ton setahun. Secara teori kalau menangkap ikan tidak melebihi batas itu, maka tahun berikutnya akan lestari dengan sejumlah itu,\" kata Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP Rida Mulyana dalam Bincang Bahari: Sosialisasi Kepmen 19/2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.Estimasi itu, kata dia, dihitung di total 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) terhadap sembilan kelompok ikan mulai dari ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, udang, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi.\"Dari situ, dengan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dan sudah melalui Kepmen, ditetapkan juga jumlah tangkapan yang diperbolehkan,\" katanya.Rida mengatakan Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022 itu memperbarui dengan Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2017 dimana Kepmen lama memukul rata jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 20 persen untuk semua jenis ikan.\"Kita bersyukur, kita melihat ke arah lebih cermat, ke arah kesehatan laut, dan kondisi SDI. Apakah statusnya cukup mengkhawatirkan, cukup bahaya atau tidak kalau dilakukan eksploitasi secara berlebihan sehingga tidak dipukul rata 20 persen,\" katanya.Dalam Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022 itu, jumlah tangkapan yang diperbolehkan disesuaikan dengan tingkat eksploitasi jenis ikan dan wilayahnya terhadap potensinya yang ada. Ada pun jenis ikan yang dihitung estimasi potensinya, lanjut Rida, kemungkinan akan terus ditambah jumlahnya.\"Amanat di Kepmen ini bisa ditelaah paling tidak satu kali dalam tiga tahun, jadi tentu dengan analisis dan sumber data,\" kata Rida.Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komnas Kajiskan Indra Jaya mengatakan total estimasi terbaru tersebut memang turun dibandingkan estimasi dalam Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2017 sebesar 12,5 juta ton per tahun.Namun Indra menilai angka yang keluar berdasarkan data yang diterima. Kendati ia tak menampik ada faktor lain yang mempengaruhi turunnya angka tersebut.\"Bisa jadi ada miss-reporting dibanding sebelumnya. Kedua, memang ada perbaikan metodologi permodelan/perhitungan di mana kami melihat model tersebut harus beri ketidakpastian yang lebih rendah. Tapi kami tidak melihat bahwa stok (ikan) kita menurun,\" katanya.Di sisi lain, sebaran pemanfaatan di 11 WPPNRI dan sembilan komoditas jenis ikan dinilai Indra semakin baik.\"Jadi walaupun secara agregat nilainya lebih rendah, tetapi tekanan terhadap penangkapan lebih kecil dibanding sebelumnya. Saya optimis dibanding situasi lima tahun lalu, sekarang lebih baik. Tugas kami menjamin bagaimana stok kita tahun depan dan tahun depannya lagi tetap ada dan bisa ditangkap,\" ujar Indra. (mth/Antara)
Gelombang Mahasiswa dan Buruh Ibarat Batu Menggelinding dari Gunung, Tak Bisa Ditahan
Jakarta, FNN - Aliansi mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu pada Jumat, 1 April 2022. Massa mahasiswa memberi tenggat waktu selama dua hari agar Jokowi memberikan sikap soal wacana tersebut. Namun, setelah lewat dari tenggat yang ditentukan, Jokowi tak kunjung memberikan pernyataan sikap. Perwakilan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) Bayu Satria Utomo, mengatakan pihaknya bakal menggelar aksi demo yang lebih besar dalam waktu dekat ini. Selain mahasiswa, kelompok buruh dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga akan mengerahkan massa yang lebih banyak. Salah satu isu yang akan disuarakan adalah soal kenaikan harga BBM yang diikuti harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Menanggapi ancaman serius dari mahasiswa dan buruh, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa main-main menghadapi gelombang protes masyarakat yang makin kuat. “Situasi kita hari ini, selalu kita rumuskan berkali-kali, kita sebut begining of death dan memang itu yang sedang terjadi. Kalau dikatakan akan ada eskalasi, pasti akan ada eskalasi. Karena momentum yang sudah tersedia, dia nggak mungkin lagi dihentikan,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 06 April 2022. Rocky mengibaratkan kekuatan massa sebagai bongkahan batu yang menggelinding dari atas gunung. “Jadi batu yang udah bergulir dari puncak gunung itu enggak bisa dihentikan kecuali ada raksasa yang lebih lebih gede dari gunung menghalangi itu,” paparnya. Rocky mefhum jika saat ini mahasiswa mulai fokus dalam menggalang aksi karena menurutnya seluruh fasilitas ekonomi yang diperlihatkan oleh kebijakan Presiden Jokowi tak menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. “Betul, dia enggak mampu untuk mengendalikan yang kita sering sebut ambisi akumulasi dari kalangan kapitalis atau yang dalam bahasa politik oligarki,” tegasnya. Menurut Rocky, kacaunya perekenomian nasional yang berujung pada ketidakadilan sosial sudah terbaca sejak awal bagaimana APBN yang harusnya didesain untuk mendistribusikan keadilan, tapi tidak bisa dilakukan Presiden karena kapasitas yang tidak cukup. “Jadi seorang presiden yang memang diremote oleh oligarki, tidak mungkin memanfaatkan APBN untuk mendistribusikan keadilan. Padahal tugas negara adalah mendistribusikan keadilan. Tugas korporasi dan tugas oligarki adalah mengakumulasikan keadilan. Tapi kalau akumulasi tidak bisa diselesaikan, maka efeknya adalah gerakan rakyat yang nggak mungkin bisa dicegah,” tegasnya. Saat ini lanjut Rocky, gerakan itu sudah bergulir. “Kita tinggal tunggu gimana licinnya minyak goreng, berbahayanya solar, potensi terbakarnya pertalite, itu akan tiba sama-sama di jalan yang disediakan oleh sejarah,” tegasnya. Kenyataan sejarah ini, kata Rocky menjadi alasan bagi mahasiswa dan buruh untuk memutuskan demo besar-besaran, mengapa guru akhirnya memutuskan untuk menolak BLT karena itu dianggap sebagai upaya untuk mengelabui saja. “Apalagi kalau kita bandingkan dengan kelakuan Presiden Jokowi yang dari awal memusuhi kebijakan BLT SBY. Sekarang dia kena batunya. Padahal, sebetulnya menterinya sama, yaitu Sri Mulyani, yang mendesain BLT di zaman Jokowi. Jadi terlihat sebetulnya bahwa Sri Mulyani, kalau dia kuat dalam argumen, bilang saja saya pada menteri SBY dulu saya lakukan itu dan bangsa ini selamat. Tapi karena Sri Mulyani sudah kehilangan rasa etisnya, jadi akhirnya Menteri Keuangan jadi petugasnya petugas juga,” tegasnya. Sri Mulyani kata Rocky sudah tidak punya lagi pikiran konseptual sebagai orang yang di-train dalam macro economics dan public policy. “Keadaan sekarang sudah berantakan dan sudah tercium oleh investor internasional bahwa kabinet Jokowi sebetulnya sudah selesai. Semua kabinetnya sudah rapuh. Kita tinggal tunggu satu sentilan kecil, sudah pasti runtuh,” katanya. Menurut Rocky, yel yel dan nyanyian “2024 Ganti Presiden” sudah tidak populer lagi. “Kalau kita bilang orang masih mau bikin lagu 2024 ganti presiden atau tagline ganti presiden 2004, sudah nggak bisa lagi. Mahasiswa sudah nggak mau bicara itu. Mahasiswa masih ingin setelah dua minggu ke depan, habis Lebaran, ya udah ganti aja Presiden. Itu intinya,” paparnya. Semua analisa, kata Rocky sudah melakukan itu, bukan karena ingin mengganti presiden mendahului sistem elektoral 2024. “Tetapi rumus sosiologi mengarahkan kita ke situ. Rumusnya siapa yang bikin, yang bikin istana sendiri. Istana sendiri yang bikin kekonyolan-kekonyolan,” paparnya. Rocky berpesan, jangan lagi dianggap nanti mahasiswa ditunggangi, buruh ditunggangi. Sementara justru istana sendiri yang dungu. Karena itu, penting untuk diinformasikan bahwa sesuatu yang sudah digerakkan oleh sejarah tidak mungkin lagi dihalangi oleh kekuasaan apa pun. Itu yang sering disebut sebagai hukum-hukum sosiologi. “Dalam sosiologi Islam disebut sunnatullah. Itu prinsip yang harus terjadi. Jadi, sekali lagi, kita bersiap-siap aja, tanggal 11 April 2022, pasti ada gerakan mahasiswa, gerakan buruh, dan itu ujian saja sebetulnya untuk hal yang lebih besar nanti,” katanya. Menurut Rocky mengapa saat ini masih tenang, karena ini bulan Ramadan, masih ada sopan santun, dan menjaga kebersihan bulan Ramadan supaya tidak ada kekerasan. “Tapi kekerasan itu tidak mungkin dihindari di ujung nanti, kalau kekuasaan masih ngotot dengan sistem politik yang ingin diperpanjang, demokrasi yang dia kangkangi, dan ekonomi yang tidak mungkin dia kendalikan lagi, karena seluruh sistem sudah diserahkan ke pasaran. Pasar adalah peralatan utama oligarki untuk memeras rakyat,” pungkasnya. (ida, sws)
Ustadz Bachtiar Nasir Akan Gelar Puncak Khatam Qur'an
Jakarta, FNN -- Bulan Ramadhan merupakan bulan diturunkannya Al Qur\'an. Untuk mengisi bulan suci ini, Ustadz Bachtiar Nasir, Pimpiman Ar-Rahman Qur\'anic Learning (AQL), mengadakan Program Khatam Qur\'an. Puncak acara Khatam Quran ini akan diselenggarakan pada 17 Ramadhan atau bertepatan dengan hari Senin, 18 April 2022 di Jakarta Utara. \"Di sana kita akan bersama-sama melakukan seremoni, khataman Quran di bulan diturunkannya Alquran,\" kata UBN, panggilan akrab Ustaz Bachtiar Nasir. Dalam rangka pemanasan menuju puncak acara khatam Qur\'an, UBN mengundang para jurnalis untuk bermain bekerjasama dalam program khataman Qur\'an ini. Puluhan jurnalis muslim dari berbagai media massa mengikuti program Khatam Quran dibimbing Ustadz Bachtiar Nasir di AQL Islamic Center Jakarta, Selasa (5/4/2022) sore. Menurut UBN, untuk mensukseskan acara ini perlu kolaborasi dengan insan media untuk mensyiarkan. Termasuk memberikan edukasi kepada umat Islam bahwa Ramadhan adalah bulan Quran. Dikatakan UBN, selama ini predikat Ramadhan sebagai bulan puasa begitu melekat di kalangan umat Islam. Padahal Ramadhan itu bulan Quran. Sementara Ramadhan sebagai bulan puasa adalah predikat kedua. \"Kemulian bulan Ramadhan sebagai bulan suci bukan karena puasa sebetulnya. Tetapi karena unzila fīhil-qur\'an (diturunkan Alquran). Puasa fungsinya sebetulnya sebagai pelengkap demi menyambut datangnya Quran yang mulia ini,\" ujar UBN. Oleh karena itu program Khatam Quran ini merupakan salah satu upaya mempopulerkan Ramadhan sebagai bulan Quran. Shodiq Ramadhan, jurnalis Suara Islam menyambut baik program Khatam Quran. Menurut dia, khataman Quran sejatinya merupakan tradisi lama di kalangan umat Islam Indonesia. Namun juga masih banyak diantara Umat Islam di Indonesia yang belum bisa membaca Al-Qur\'an. \"Perlu ada gerakan dakwah untuk proses pembelajaran dan tadabur Al Qur\'an,\" saran Shodiq Ramadhan. \"Kegiatan ini merupakan tradisi baik. Jika bulan ini UBN melalui AQL dan berbagai lembaganya akan menggelar Khatam Quran di malam 17 Ramadhan, patut didukung, diapresiasi, dan diikuti,\" kata Shodiq. Untuk diketahui, sejak progam Khatam Quran diluncurkan awal Ramadhan lalu, tercatat sekitar 3.000 orang telah mendaftar sebagai peserta. Mereka mendaftar baik secara individu maupun kelompok. (TG)
Presiden Minta Menteri Berikan Pernyataan yang Berempati Kepada Rakyat
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri dan kepala lembaga untuk merumuskan kebijakan yang tepat, bergerak cepat di lapangan, dan memberikan pernyataan yang berempati kepada rakyat terkait dengan permasalahan ketersediaan bahan pokok.\"Sekali lagi merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan dan memberikan pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat,\" kata Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.Presiden menjelaskan bahwa gejolak ekonomi global telah berdampak pada laju inflasi dan ketersediaan bahan-bahan pokok di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Hal itu mengakibatkan permasalahan pada ketersediaan bahan pokok, seperti minyak goreng dan juga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertamax.Presiden meminta jajaran menteri selalu hadir, kemudian memberikan solusi di tengah permasalahan yang membebani rakyat, seperti halnya saat harga pertamax terpaksa dinaikkan pada 1 April 2022.“Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini, hati-hati. Kenapa Pertamax, diceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu, loh,\" ujar Presiden.Begitu juga dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Menurut Presiden, selama 4 bulan, tidak ada penjelasan apa pun mengenai sulitnya mendapatkan minyak goreng.\"Tidak ada statement (pernyataan), tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi?\" tanya Presiden.Presiden meminta kepada jajarannya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketersediaan dan harga bahan pokok, terutama saat ini sudah memasuki Ramadan dan menjelang Lebaran 2022.\"Tidak hanya urusan minyak goreng, dilihat satu per satu, urusan beras seperti apa, urusan kedelai seperti apa, gandum seperti apa, kalau kerja enggak detail, enggak betul-betul dilihat betul, dan kita ini diam semuanya, hati-hati dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain, enggak kerja,\" ujar Presiden.Ditegaskan pula bahwa kebijakan itu harus disampaikan kepada masyarakat dengan jelas dan dengan empati.Presiden mengingatkan jajaran pemerintah harus memiliki sense of crisis dalam memberikan pernyataan publik.\"Pernyataannya harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan rakyat, jangan sampai tidak dianggap oleh masyarakat, tidak melakukan apa-apa,\" kata Presiden Jokowi. (mth/Antara)
POPULER
