ALL CATEGORY
Kapolda Jabar Mengecek Kesiapan Pengamanan Mudik di Karawang
Karawang, FNN - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengecek kesiapan pengamanan dan penanganan mudik lebaran di wilayah Kabupaten Karawang, Jabar, Selasa.“Pengecekan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan jajaran dalam menghadapi mudik lebaran,“ kata Kapolda Suntana dalam keterangannya, di Karawang, Selasa.Pada kesempatan itu, Kapolda dan jajarannya meninjau langsung Pos Pam Terminal Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat dan Pos Pam Jomin Kecamatan Kotabaru.Selain itu, rombongan Kapolda juga mengecek jalur arteri Karawang, mulai dari jalan Lingkar Luar Tanjungpura, jalan raya Kosambi, Cikampek hingga Simpang Jomin.Jalan arteri Karawang ini diperkirakan akan menjadi jalur yang sangat sibuk pada musim mudik lebaran nanti. Karena jika jalan Tol Jakarta-Cikampek diberlakukan one way, maka kendaraan akan dialihkan ke jalan arteri itu.Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana, menyampaikan kesiapan dari personel Polri untuk menjaga keamanan dan kelancaran para pemudik harus dipersiapkan.“Seluruh perlengkapan pos pam, baik panel data, buku mutasi, buku kejadian, dan lain-lain, semuanya harus dipersiapkan,“ kata dia.Sementara Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono, mengatakan pihaknya sudah siap dalam pelaksanaan Pengamanan Ketupat Lodaya 2022“Semuanya sudah dipersiapkan. Kami akan siagakan personel di titik-titik Pos Pam Pengamanan Mudik Lebaran 2022,” kata dia. (Sof/ANTARA)
Polresta Barelang Menggagalkan Penyelundupan Sabu 31,5 Kilogram
Batam, FNN - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang, Kepulauan Riau, menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 31,5 kilogram dari Malaysia ke Indonesia di perairan sekitar Pulau Telan, Kecamatan Belakang Padang, Batam.\"Petugas berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial EH (40),\" kata Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto dalam konferensi pers di kantornya, Selasa. Ia menyampaikan penggagalan penyelundupan sabu berikut tersangka EH berlangsung pada Sabtu (9/4).Polisi menyita 30 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan teh merek Guanyinwang seberat 31,5 kilogram.Modus pelaku memasukkan sabu ke dalam fiber guna mengelabui jika ada pemeriksaan petugas di laut, paparnya. \"Tersangka langsung menjemput sabu ke Malaysia menggunakan kapal cepat,\" ujar Kapolresta.Benda terlarang itu, katanya, dipesan dua pemesan dari Tanjung Batu, Kundur, dan Kabupaten Karimun. Kedua pemesan tersebut kini tengah diburu Tim Satresnarkoba Polresta Barelang. \"Rencananya sabu itu akan diedarkan di Tanjung Batu dan Karimun,\" ungkap Kapolres.Kapolres menyampaikan tersangka EH mendapat upah Rp10 juta jika berhasil membawa sabu tersebut sampai ke tujuan. Bahkan ia telah memperoleh pembayaran uang muka senilai Rp3 juta. Tersangka EH dan barang bukti sabu seberat 31,5 kilogram telah ditahan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.Tersangka EH dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Juncto Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. (Sof/ANTARA)
Polda Kaltim Menurunkan 1.700 Personel untuk Amankan Mudik Lebaran 2022
Samarinda, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur menurunkan sebanyak 1.700 personel untuk pengamanan arus mudik Lebaran dalam Operasi Ketupat Mahakam 2022.Kapolda Kaltim Irjen (Pol) Imam Sugianto mengatakan Operasi Ketupat Mahakam dilaksanakan sebagai antisipasi kejadian saat arus mudik hingga arus balik Lebaran yang dijadwalkan 28 April hingga 9 Mei 2022.“Sebanyak 1700 personel ini berasal dari Polda, Kodam, Dishub, dan Satpol PP yang akan tersebar di 51 pos pengamanan se-Kaltim,” katanya usai Pembukaan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka kesiapan menghadapi Idul Fitri 1443 Hijriah, di Samarinda, Selasa.Rapat koordinasi dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor yang dihadiri Ketua DPRD Kaltim Mamur HAPK dan Panglima Kodam VI Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso.Isran Noor mengaku bersyukur dengan kondisi keamanan di wilayah Kaltim yang masih terpelihara dengan baik dan tidak adanya gangguan konflik antarmasyarakat.\"Kami bersyukur masyarakat tetap bisa menjaga lingkungan dengan kondusif meski penduduk Kaltim sangat heterogen,” kata Isran Noor.Isran mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat perayaan Lebaran 2022 sebagai antisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang saat ini sudah mengalami penurunan.“Saya meminta aparatur Dishub dan Satpol PP untuk berpartisipasi mengantisipasi kondisi keamanan dan ketertiban saat Lebaran 2022 di Kaltim,\" kata Isran Noor.Sementara itu, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli mengatakan pihaknya akan membangun beberapa pos pengamanan dan pelayanan di beberapa titik di Samarinda saat Operasi Ketupat Mahakam 2022.“Kita akan melaksanakan operasi pengamanan dengan Sandi Ketupat Mahakam 2022. Polresta Samarinda akan mendirikan beberapa pos pengamanan dan pelayanan,” bebernya.Operasi pengamanan Ketupat Mahakam 2022 ini, kata Ary, sebagai bentuk antisipasi aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sebelum maupun sesudah Idul Fitri 1443 Hijriah.“Ini upaya kita menjaga masyarakat yang akan melaksanakan mudik atau yang kembali dari tempat kerja mereka. Baik yang masuk maupun keluar Samarinda dalam kondisi nyaman, kita pastikan ada beberapa titik pos yang akan kita bangun,” jelasnya. (Sof/ANTARA)
Ditjenpas Memperkuat Transformasi Digital untuk Mewujudkan Transparansi
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI terus memperkuat transformasi digital untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.\"Transformasi digital ini juga untuk menjawab tuntutan perubahan zaman dengan bekerja efektif dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan,\" kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Reynhard Silitonga melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Ditjenpas, kata dia, menyakini teknologi dan informasi (TI) merupakan alat yang dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal mereduksi batasan ruang dan waktu, sebab TI bisa menyediakan data informasi serta media komunikasi secara transparan.\"Dengan teknologi informasi, kita dapat mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, menyimpan, dan menyampaikan data menjadi sebuah informasi,\" ujar Reynhard.Khusus di Ditjenpas, adaptasi TI telah diwujudkan melalui peningkatan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemasyarakatan mengintegrasikan aplikasi sistem database dengan aparat penegak hukum lainnya.Misalnya, dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara RI melalui sistem penanganan perkara pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi.\"Langkah ini menjadi inovasi untuk mempercepat dan mempermudah penanganan perkara,\" ujarnya.Ia mengatakan bahwa transformasi digital tidak hanya oleh Ditjenpas. Pemerintah telah menerapkan roadmap Indonesia digital 2021—2024 dengan menyasar empat sektor strategis.Empat sektor itu ialah infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.\"Ekspektasi kami adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Langkah Dubes Saudi untuk Pelayanan Haji Umrah Patut Diapresiasi
Jakarta, FNN - Ketua Yayasan Indonesia Mengaji Komjen Pol (Purn) Syafruddin mengapresiasi langkah duta besar Arab Saudi untuk Indonesia soal pelayanan haji dan umrah pascapandemi. \"Langkah dubes sangat positif dan patut kita apresiasi. Dubes dalam kewenangan-nya tentu punya otoritas untuk menjelaskan informasi seputar haji, terutama dari perspektif Saudi,\" kata Syafruddin di Jakarta, Selasa. Selain itu, Syafruddin juga mengapresiasi Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi atas pelayanan bagi Jamaah Indonesia pascapandemi. Dia menyampaikan itu ketika Syekh Essam mengunjungi kantor Yayasan Indonesia Mengaji. Menurut dia kunjungan tersebut juga untuk menyampaikan kepastian informasi kuota haji untuk 1443 Hijriah bagi Indonesia yang mendapatkan sebanyak 110 ribu anggota jamaah. Syafruddin menyampaikan pada Dubes Arab Saudi itu saat ini umat Islam di Indonesia selalu mengikuti perkembangan dari kebijakan umrah dan haji dari Kerajaan Arab Saudi. Otoritas Arab Saudi sendiri kata dia sudah mengumumkan menerima hingga 1 juta kuota jamaah haji untuk tahun ini. Tahun lalu, lanjut dia Saudi membatasi ibadah haji hanya untuk 58.745 jamaah saja, dengan semuanya berasal dari dalam wilayah Saudi. Angka itu sangat dibatasi jika dibandingkan sebelum pandemi yang mencapai 2,5 juta jamaah haji setiap tahunnya. Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyebutkan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji 1443H/2022M diperkirakan mencapai 101.000 orang. \"Informasi terakhir walaupun ini belum disampaikan secara resmi oleh Kementerian Agama kelihatannya 101.000 orang,\" ucap Yandri Susanto. Ia mengatakan kuota haji untuk Indonesia yang jumlahnya berkisar 48 persen dari kuota 2019 merupakan kuota dari Pemerintah Arab Saudi terbanyak dibandingkan negara lain pada tahun ini.(Sof/ANTARA)
Wakil Ketua MPR Mengecam Penyerbuan Masjid Al-Aqsha
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengecam penyerbuan kembali ke Masjid suci Al-Aqsha di Palestina oleh pasukan Israel.“Tindakan Israel mendiskriminasikan dan menyerang warga Palestina di Masjid Al-Aqsha, mengkonfirmasi kesimpulan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, telah terjadi sistem apartheid terhadap warga Palestina oleh Israel,\" kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.HNW menegaskan kejahatan Israel telah mengkonfirmasi pelanggaran resolusi PBB oleh Israel. Diamnya Negara-Negara Barat, seakan menjadi legitimasi atas kejahatan, teror negara dan radikalisme anti-kemanusiaan yang didemonstrasikan secara terbuka serta berulang oleh Israel.Dia mengutuk berulangnya kejahatan Israel terhadap Masjid Al-Aqsha, yang diakui UNESCO sebagai situs suci Umat Islam. Hidayat juga menyerukan masyarakat internasional khususnya dunia barat, yang memberi sanksi pada Rusia karena serangannya terhadap Ukraina, agar tak berlakukan standar ganda.Dia meminta untuk segera bekerja sama mengakhiri kejahatan kemanusiaan apartheid yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Akibat penyerbuan itu, melukai dan menahan ratusan jamaah Palestina yang shalat di Masjid Al-Aqsha. Bahkan, Israel telah melakukan tindakan melampaui batas kemanusiaan dengan mencederai warga Palestina termasuk anak-anak, perempuan, orang tua bahkan kaum difabel.“Laporan yang disampaikan oleh berbagai organisasi HAM Internasional, seharusnya menjadi pegangan dalam melihat persoalan Palestina-Israel secara utuh,\" katanya menegaskan.Selain itu, yang membuat semakin tragis adalah beberapa negara Arab yang mayoritas penduduknya beragama Islam, melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.\"Yang terjadi bukannya Israel menghormati Palestina, warganya dan Masjid Al-Aqsha, tapi justru malah makin brutal dan barbar. Dan menjadikan cita-cita berdirinya negara Palestina Merdeka semakin kabur,” jelasnya.Hidayat menyerukan kepada dunia internasional untuk berlaku adil dengan memperhatikan persoalan utama ini secara obyektif dan komprehensif. Apalagi kabarnya, hari ini Selasa (19/4) DK PBB akan menyelenggarakan sidang membahas penyerangan terhadap masjid Al-Aqsha.Harusnya kata dia, Dewan Keamanan PBB bisa menampilkan wibawa dan marwah PBB, agar dapat merealisasikan tujuan berdirinya PBB, dengan menghadirkan kesepakatan dari seluruh anggota tetap DK PBB, untuk menghentikan terorisme menghadirkan perdamaian di Palestina, dengan menghentikan kejahatan pendudukan Israel dan kejahatannya terhadap masjid Al-Aqsha dan Palestina. (Sof/ANTARA)
Perludem Usul Pembentukan Forum Multipihak Atasi Disinformasi Pemilu
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengusulkan pembentukan forum multipihak untuk mengatasi penyebaran disinformasi mengenai Pemilu 2024.\"Terkait dengan penanggulangan disinformasi, sebetulnya bisa dibuat forum multipihak yang di dalamnya ada penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, organisasi masyarakat sipil, media, platform media sosial, dan kampus,\" kata Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Nur Agustyati saat menjadi narasumber dalam webinar Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas bertajuk \"Persiapan Pemilu: Penyelenggara Baru dan Masalah Lama\", seperti dipantau di Jakarta, Selasa.Menurutnya, pihak-pihak tersebut dapat bekerja sama untuk mengatasi disinformasi, seperti penguatan regulasi melalui Peraturan KPU (PKPU), menyiapkan upaya pencegahan penyebaran informasi yang salah dan berita bohong tentang pemilu, serta menghadirkan langkah penanggulangan saat disinformasi telah tersebar di tengah masyarakat.Ninis mengatakan penyebaran disinformasi tentang pemilu berpotensi akan semakin masif terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.Prediksi itu, kata dia, muncul berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019. Sampai saat ini, Ninis menyampaikan sebagian masyarakat masih membahas salah satu disinformasi yang tersebar pada Pemilu 2019 mengenai kotak suara kardus.Pada saat itu, ada masyarakat yang menyebarkan informasi tentang kotak suara dari bahan kardus dalam Pemilu 2019 yang dianggap tidak kokoh, bahkan berpotensi memunculkan kecurangan dalam tahapan pemungutan suara.\"Beberapa waktu lalu, saya hadir di simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang diselenggarakan di Kantor KPU RI. Orang masih ada yang berkomentar mengenai kotak suara kardus yang masih digunakan. Orang-orang masih mengungkit persoalan ini,\" ujar Ninis.Dengan demikian, Ninis menilai apabila persoalan disinformasi perihal pemilu tidak dipersiapkan pencegahan dan penanggulangannya, masyarakat akan sulit mempercayai kerja keras pihak penyelenggara pemilu.Selanjutnya, Ninis mengimbau kepada pihak penyelenggara pemilu untuk mewaspadai kemunculan pengacauan informasi.Ia mengatakan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Perludem bersama Facebook, ditemukan bahwa salah satu hal yang dapat mengganggu hak pemilih adalah pengacauan informasi.\"Jadi, ketika ada informasi yang sengaja dikacaukan, itu bisa berdampak pada hilangnya kesempatan seseorang untuk menggunakan hak pilihnya. Contohnya, pengacauan informasi terkait dengan seseorang bisa tetap memilih menggunakan KTP elektronik saat namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, pemilih pindahan, atau daftar hasil perbaikan,\" kata Ninis.Padahal, lanjut dia, informasi yang benar adalah kondisi tersebut memiliki sejumlah persyaratan, yaitu hanya bisa dilakukan satu jam sebelum tempat pemungutan suara (TPS) ditutup dan hanya bisa dilakukan di TPS sesuai domisili. (Ida/ANTARA)
Koordinator Divisi Anggota Bawaslu Periode 2022-2027 Ditetapkan
Jakarta, FNN - Bawaslu menetapkan Anggota Bawaslu Republik Indonesia Periode 2022-2027 yang akan mengemban tugas sebagai penanggung jawab divisi, koordinator wilayah, dan perwakilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) . \"Bawaslu menyampaikan Hasil Rapat Pleno Anggota Bawaslu tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bawaslu Periode 2022-2027,\" kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Dia menjelaskan Herwyn Jefler Hielsa Malonda ditetapkan sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan dengan Wakil Koordinator Divisi Lolly Suhenty. Kemudian, Totok Hariyono menjadi Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dengan wakilnya Puadi. Lolly Suhenty ditetapkan sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bersama wakilnya Totok Hariyono. Sementara Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi dipimpin Puadi dan Wakil Koordinator Divisi dipercayakan kepada Herwyn Jefler Hielsa Malonda. Untuk perwakilan di DKPP pada 2022-2023 akan diwakili Puadi, kemudian Lolly Suhenty ditetapkan menjadi ex officio untuk 2023-2024. \"Pada 2024-2025 Bapak Totok Hariyono, kemudian untuk 2025-2027 (ditetapkan) Bapak Herwyn Jefler Hielsa Malonda,\" kata Rahmat Bagja. Sebelumnya, Rahmat Bagja terpilih sebagai Ketua Bawaslu Periode 2022-2027 melalui rapat pleno pimpinan di Gedung Bawaslu RI usai dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kelima anggota Bawaslu Periode 2022-2027 bersepakat memilih Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu. Dalam konferensi pers ketika itu, Lolly memperkenalkan seluruh Pimpinan Bawaslu Periode 2022-2027, yakni Rahmat Bagja, Puadi, Totok Haryono, Herwyn Jefler H Malonda, dan Lolly Suhenty. (Ida/ANTARA)
Karya Berbahasa Jawa K.H. Sholeh Darat Digemari Ulama Dunia
Jakarta, FNN - Peneliti Islam Nusantara K.H. Ahmad Baso menyebutkan guru dari pendiri NU K.H. Hasyim Asyari dan pendiri Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan, yakni K.H. Sholeh Darat memiliki karya yang digemari ulama dunia berjudul \"Syarah Al Hikam\". \"Syarah Al Hikam karya K.H. Sholeh Darat ini ditulis dalam Bahasa Jawa, tetapi ternyata orang Arab juga membacanya dan mempelajarinya. Kitab ini dicetak berkali-kali di Mesir, Bombay India, dan Singapura. Kitab ini tentang ilmu tasawuf (ilmu yang fokus membangun diri menjauhi hal duniawi),\" kata Kiai Ahmad Baso dalam serial \"Inspirasi Ramadan 2022\" yang ditayangkan oleh akun YouTube BKN PDI Perjuangan, Selasa. K.H. Sholeh Darat memang dikenal memiliki keilmuwan kuat dalam hal tasawuf sehingga karyanya diminati ulama di Arab dan Nusantara. \"Karena kalau gurunya menulis Bahasa Jawa, maka santrinya otomatis mau tidak mau harus belajar bahasa gurunya, yakni Bahasa Jawa, mau dia dari India, Mesir, atau Singapura,\" tutur Ahmad Baso dalam siaran persnya. Ahmad Baso menjelaskan apa yang dilakukan K.H. Sholeh Darat dengan menerbitkan karya-karya Islam maupun terjemahan dalam Bahasa Jawa membantu penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dengan demikian, paparnya, ilmu agama Islam tidak hanya dapat dipelajari golongan ulama dan santri melainkan dapat dipelajari semua kalangan, termasuk kalangan yang saat itu masih awam beragama di Nusantara. \"Bahkan ada satu kitab yang ditulis K.H. Sholeh Darat menggunakan aksara Jawa. Ini tujuannya agar orang-orang yang saat itu hanya bisa membaca aksara Jawa, bisa mempelajari salinan kitab beliau yang mengajarkan ilmu agama Islam. Jadi, beliau tidak memaksakan orang Jawa harus belajar agama dengan Bahasa Arab. Ini kehebatan K.H. Sholeh Darat, mengajarkan ajaran agama dengan instrumen bahasa lokal,\" ujarnya.Dia menceritakan terjalinnya komunikasi K.H. Sholeh Darat dengan tokoh perempuan Indonesia saat itu RA Kartini. Saat itu, RA Kartini diceritakan sedang gundah karena keinginannya mempelajari agama Islam terbentur dengan keterbatasan literatur yang menggunakan Bahasa Jawa karena kebanyakan saat itu literaturnya dalam Bahasa Arab. Melalui beberapa perantara, K.H. Soleh Darat mendengar keluhan tersebut, hingga akhirnya RA Kartini diberikan suatu karya tafsir Alquran Pegon yang berbahasa Jawa.\"Saat K.H. Sholeh Darat diminta hadir ceramah di Jepara oleh ayahnya RA Kartini yang saat itu bupati, KH Sholeh Darat menunjukkan cara menerjemahkan Surat Al-Fatihah dalam Bahasa Jawa. Dari sana, semakin tertariklah RA Kartini mempelajari Islam. Saat pernikahan RA. Kartini, kebetulan kitab tafsir Pegon K.H. Sholeh Darat sudah dicetak di Singapura, maka kitab tersebut menjadi kado pernikahan RA Kartini dari K.H. Soleh Darat, dan RA Kartini sangat puas karena keinginannya belajar agama saat itu terpenuhi dengan kehadiran kitab tersebut,\" paparnya. Selain itu, Ahmad Baso menceritakan saat pendiri NU K.H. Hasyim Asyari dan pendiri Muhammadiyah menjadi santri K.H. Sholeh Darat. KH Hasyim Asyari saat menjadi santri lebih fokus mempelajari hadis dan ilmu tasawuf. Adapun KH. Ahmad Dahlan lebih fokus mempelajari ilmu falak. (Ida/ANTARA)
Politik Identitas Diprediksi Digunakan pada Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam pada acara diskusi di Jakarta, Selasa, memprediksi politik identitas kemungkinan masih digunakan oleh partai politik saat Pemilu 2024 apabila ada momentum-nya.\"Kalau ada momentum, masih tetap memungkinkan untuk dibukanya, digunakannya politik identitas, maka saya yakin mereka tetap akan menggunakan, karena ini adalah murah meriah, dan efektif memobilisasi massa,\" kata Umam pada acara diskusi Paramadina Democracy Forum (PDF) Seri Ke-3.Ia menjelaskan peluang memanfaatkan politik identitas untuk memperoleh suara terbuka luas, mengingat ada sentimen yang tumbuh di kelompok kanan terhadap pemerintah.“Yang terpenting, dari segmen Islam (misalnya), di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi (Joko Widodo, red.) relatif minim ruang dialog terutama untuk kelompok-kelompok Muslim (konservatif, red.). Kekecewaan, kemarahan dari kelompok ini terutama kelompok kanan jika tidak di-mantain (kelola, red.) maka ini akan terkonsolidasi dengan baik untuk memberikan dukungan kepada siapa yang mereka dukung,\" kata Umam, Direktur Utama Paramadina Public Policy Institute.Walaupun demikian, terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Umam memprediksi politik identitas tidak lagi menguat apabila dibandingkan dengan Pilpres 2019.Politik identitas sempat menguat saat Pilpres 2019 karena pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) saat itu memanfaatkan sentimen yang tumbuh dari kelompok kanan/konservatif dan kelompok nasionalis.Namun, Umam ragu langkah yang sama kembali berulang karena Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang mulanya jadi pesaing kuat Presiden Joko Widodo, akhirnya memilih berkoalisi bersama pemerintah.Keputusan itu, menurut Umam, diprediksi dapat mengurangi dukungan dari kelompok kanan/konservatif terhadap Prabowo.“Saya tidak yakin Prabowo akan menggunakan kartu AS politik identitas lagi, karena (dia) sudah dianggap inkonsisten dengan klaim dan langkah-langkah politiknya,\" ucap Umam.Ia juga menilai capres potensial lainnya seperti Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Anies Baswedan kemungkinan tak terlalu memanfaatkan politik identitas dalam kampanye-nya, karena itu kontraproduktif.Anies memang pernah mendapatkan dukungan suara dari politik identitas saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun situasinya saat itu, Anies berhadapan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ujarnya.\"Kalau, misalnya, Anies menggunakan isu yang seperti saat Pilkada, saya pikir itu kurang begitu produktif,\" ujar dia.Dalam diskusi yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai partai politik terutama yang berasal dari kelompok Islam sulit menghindar dari politik identitas.Ia juga menyampaikan politik identitas sah digunakan oleh partai politik selama itu masih dalam batas wajar.\"Politik identitas dalam batas wajar dalam pandangan kami itu sah-sah saja, misalnya, platform partainya ahlussunnah wal Jama\'ah yang dikedepankan politik (Islam) wasathiyah (moderat, red.). Itu yang kami (PPP) kembangkan,” kata Baidowi.Ia menjelaskan politik identitas jadi problem ketika digunakan melampaui batas yang wajar, dan diiringi oleh penyebaran berita bohong atau kabar sesat. (Ida/ANTARA)
POPULER
