ALL CATEGORY
Puasa Pra Akil Baligh
Oleh: Ridwan Saidi, Budayawan DI Jakarta anak umur 8-10 tahun sudah berpuasa tapi sampai bedug lohor saja, disebutnya sengarian, atau setengah hari. Kadang-kadang sampai usia 12 tahun juga masih puasa sengarian. Yang dipantangkan menangis. Kalau nangis, puasa batal. Tentu tak ada dalil agama, melainkan ujar-ujar orang tua saja. Lagi berat pantangan bagi yang usia 12-akil baligh. Dalam usia seperti ini hari-hari puasa diisi dengan nge-bak, berendam, di Kali Ciliwung. Kawan-kawan ada yang pandai bermain kicik kibung, berdendang dengan air sungai. Yang dipantang tidak boleh kentut dalam air. Ini membatalkan puasa. Dalil tentu tidak ada. Kok membatalkan puasa? Karena udara yang ditembak dari dalam sungai itu menendang-nendang mencari ruang terbuka di permukaan air dan itu menimbulkan suara yang menjengkelkan, blek bek blek bek. Lebih sebal lagi tengok tingkah pelaku yang ketawa-tawa macam dapat lotré buntut. Usai bermain di sungai kami ke mesjid untuk shalat zhuhur. Setelah itu berunding lagi mau bergerak kemana. Kalau ke Menteng atau Pasar Ikan kami bersepeda, maklum cukup jauh dari Sawah Besar. Kembali ke kampung lewat bedug ashar. Setelah berbuka kami ke mesjid lagi sampai tarawih, setelah itu main petasan. Sahur di rumah setelah itu ke mesjid. Usai subuh tak langsung pulang, omong-omong dulu sebentar dengan teman-teman. Itulah siklus ramadhan yang kami jalankan di usia jelang akil baligh. Akil baligh kapan? Teman-teman bilang kalau kita sudah dapat mimpi. Mimpi apa? Asyik déh lu bakalannyé. Pasti mindo lu. (mindo: minta nambah). Malam takbiran sangat istimewa buat kami. Saudara-saudara kami yang perempuan bersama teman-temannya ke Tenabang membeli bunga sedap malam. Di rumah orang Betawi sejak malam lebaran sampai hari ke-3 Syawal di meja ruang tamu mesti ada bunga sedap malam dalam jambangan. Baru berasa lebaran, kata orang Betawi. Di malam takbiran itu remaja bisa maen becak keliling-keliling atau ngadu beduk. Pas Idul Fitri tiba, saf depan diisi oleh orang-orang yang dituakan di kampung. Begitu bilal berdiri sambil pegang tongkat yang akan diserahkan ke khatib, air mata di saf depan berlelehan mendengar bilal berseru amsitu, perhatikan, dengarkan, dan patuhi yang disampaikan khatib di mimbar dalam bahasa Arab dan langgam melodius khas Betawi. Syahdu memang. Usai shalat Ied kaum ibu di rumah berdiri depan pintu menyambut orang-orang tua turun sembayang, cara Betawinya. Kaum ibu dan kaum bapak berlebaran. Maka terjadi dialog yang bersifat kalkulasi kehidupan, siapa kerabat mereka yang sudah pulang duluan ke kampung akhirat dan annual dialogue ini diiringi derai-derai air mata seraya bedug yang dipukul ritmik memberikan backsound yang melancholic. Apa lebaran tahun depan kita masih ketemu? Biasanya begini mereka punya farewel words. Setelah mereka kembali ke rumah masing-masing dan bermaafan dengan keluarga dan tetangga, acara berikut milik anak-anak usia kurang dari 12 tahun. Mereka keluar masuk rumah tetangga. Acara ini disebut nanggok. Orang-orang tua memberikan uang lebaran kepada anak-anak. Begitulah lebaran, artinya penutupan puasa. Ucapnya jangan lébaran, artinya lain: lebih lébar. Puasa? Menahan nafsu. Ini khazanah Melayu lama. (*)
G20 Mendorong Indonesia Menjadi Tujuan Investasi Berbasis Inovasi
Jakarta - FNN. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Presidensi G20 dapat mendorong Indonesia menjadi tujuan investasi berbasis inovasi dari pemodal asing.Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, mengatakan potensi masuknya arus modal itu sangat besar mengingat arus investasi ke Indonesia tetap tumbuh, meski pandemi masih melanda.Data menyatakan realisasi investasi Indonesia pada 2021 mencapai Rp901,02 triliun atau tumbuh 9 persen (yoy) dibandingkan 2020 sebesar Rp826,3 triliun.Belum lagi, rencana pabrikan kendaraan listrik asal AS, Tesla Inc, yang menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi pada proyek power bank raksasa atau Energy Storage System (ESS).Pencapaian dan peluang tersebut yang membuat pemerintah berani untuk menargetkan masuknya investasi sebesar Rp1.200 triliun pada 2022.\"Peluang mencapai angka tersebut tidak mustahil, apalagi ada dua momen potensial bagi Indonesia, dimana negara ini menjadi Presidensi G20 dan Business 20 (B20). Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa menjadi tuan rumah G20-B20. Ini tentunya tidak akan disia-siakan untuk menarik investasi di segala bidang,\" kata Arsjad.Ia juga memastikan investasi berbasis inovasi seperti teknologi digital harus diakselerasi, mengingat nilai pertumbuhan ekonomi digital pada 2025 diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar AS.\"Kadin melihat digitalisasi ekonomi akan memainkan peran penting dan strategis di masa depan, dan karenanya Indonesia perlu bersiap diri lebih agresif. Terlebih lagi banyak tantangan yang akan dihadapi, baik itu persoalan teknologi, SDM, hingga regulasinya,\" katanya.Untuk itu, ia mengharapkan adanya kemitraan publik-swasta dan penciptaan iklim yang kondusif bagi investor agar mampu memberikan dampak yang luas untuk mewujudkan misi Indonesia Emas 2045.Saat ini, Kadin telah ditunjuk sebagai penyelenggara untuk forum B20 dengan prioritas yang diusung sejalan dengan tema G20 yaitu kemajuan inovatif, inklusif dan pertumbuhan kolaboratif.Khusus untuk forum B20, Arsjad mengatakan akan membuat Indonesia berkesempatan mendapatkan kepercayaan dari komunitas global dan menumbuhkan pusat investasi di kawasan Asia Tenggara.Sementara itu, sejumlah perusahaan sudah mengumumkan rencana investasi berbasis inovasi di Indonesia, salah satunya investasi dari konsorsium Hyundai Motor Company-LG Energy Solution senilai 1,1 miliar dolar AS untuk penciptaan ekosistem kendaraan listrik.Dalam kesempatan terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet ikut menyetujui bahwa inovasi berbasis inovasi merupakan salah satu prioritas yang harus dimunculkan dalam G20 dan B20 di Indonesia.Sejumlah korporasi global yang sejak tahun lalu telah berkomitmen menanamkan investasi di sektor hilir yang padat inovasi itu menjadi salah satu bukti akan pentingnya fokus tersebut.\"Investasi yang berbasis inovasi menjadi penting karena akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Mendukung hal ini perlu untuk mendorong kolaborasi, riset antara pemerintah dan swasta misalnya,\" ujar Yusuf.Menurut dia, sektor hilirisasi juga memiliki dampak berantai yang besar karena tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mengakselerasi penerapan teknologi baru yang mendorong penciptaan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. (Sof/ANTARA)
Ukraina: Dari Situasi di Mariupol Hingga Rusaknya Silo Gandum
Jakarta - FNN. Berikut adalah rangkuman berita terkini tentang invasi Rusia di Ukraina.* Pasukan Ukraina bersiap menghadapi serangan baru Rusia di wilayah Donbas di tenggara setelah berhasil menahan gempuran Rusia di ibu kota Kiev, kata Presiden Volodymyr Zelenskyy.* Zelenskyy mengatakan situasi di selatan dan Donbas masih sangat sulit dan Rusia tengah membangun kekuatan di dekat kota pelabuhan Mariupol yang terkepung.* Rusia berjanji melakukan gencatan senjata untuk evakuasi penduduk Mariupol setelah ada permintaan dari Presiden Prancis Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz kepada Presiden Vladimir Putin.* Seorang pejabat Mariupol mengatakan situasi masih \"sangat berbahaya\" bagi siapa pun yang ingin meninggalkan kota itu, sementara pasukan Rusia belum mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan sekecil apa pun sejak Kamis.* Negara-negara anggota Badan Energi Internasional dijadwalkan akan mengadakan pertemuan luar biasa untuk membahas upaya menstabilkan pasar minyak dunia, termasuk kemungkinan melepas cadangan minyak, menyusul invasi Rusia di Ukraina.* Seorang sekutu Putin memperingatkan bahwa Rusia, pengekspor utama gandum dunia, bisa membatasi pasokan hasil pertanian hanya kepada negara-negara \"sahabat\".* Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memulai pertemuan dengan para pemimpin India di New Delhi setelah bertemu mitranya dari China pekan ini, ketika Moskow berusaha menjaga kedekatan dengan negara-negara besar di Asia.* Rusia dan Ukraina akan melanjutkan perundingan damai secara daring, kata seorang pejabat senior Ukraina.* Perusahaan gas negara Rusia Gazprom mengatakan pada Jumat pihaknya terus memasok gas alam ke Eropa lewat Ukraina sesuai permintaan konsumen Eropa.* Seorang sumber mengatakan kepada Reuters sejumlah kontrak gas mencakup pengiriman prabayar, yang menunjukkan bahwa aliran gas tidak akan dimatikan tiba-tiba.* Presiden AS Joe Biden mengumumkan pelepasan terbesar cadangan darurat minyaknya untuk menurunkan harga bahan bakar yang melonjak selama perang di Ukraina.* Pemerintah AS membagikan foto-foto yang mereka sebut sebagai kerusakan fasilitas penyimpanan gandum di Ukraina, pengekspor biji-bijian terbesar keempat pada musim tanam 2020/21. (Ida/ANTARA/Reuters)
Umat Islam di China Awali Puasa Ramadhan pada 3 April
Jakarta - FNN. Umat Islam di China memulai puasa Ramadhan 1443 Hijriah pada Minggu, 3 April 2022. \"Kami mulai berpuasa pada tanggal 3 April,\" kata seorang imam Masjid Nandouya kepada ANTARA di Beijing, Jumat. Namun pada awal-awal bulan Ramadhan tahun ini, masjid-masjid di Beijing tidak menggelar shalat tarawih, katanya. \"Karena masih situasi pandemi,\" kata dia di masjid yang pertama kali dibangun pada era Dinasti Yuan (1279-1644) di kawasan Ring Road 2 Beijing itu.Masjid-masjid di China memberlakukan sistem buka-tutup sejak Kota Wuhan di Provinsi Hubei dikunci (lockdown) pada 23 Januari 2020. Setiap ditemukan kasus baru, masjid dan tempat ibadah lainnya di China ditutup untuk menghindari penyebaran wabah COVID-19. Namun, setelah dianggap reda, tempat-tempat ibadah dibuka kembali untuk umum.Jumlah umat Islam di China diperkirakan mencapai 20 juta jiwa dan berasal dari berbagai kelompok etnis minoritas, seperti Hui, Salar, dan Uighur. (Ida/ANTARA)
Moskow Menuduh Ukraina Menyerang Depot BBM di Rusia
Jakarta - FNN. Moskow menuduh Ukraina melakukan serangan udara ke sebuah depot bahan bakar minyak di kota Belgorod, Rusia, pada Jumat. Kremlin–sebutan pemerintah Rusia–mengatakan insiden itu mengganggu perundingan damai dengan Ukraina.Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan dirinya tidak bisa memastikan atau menyangkal keterlibatan Ukraina dalam serangan itu karena tidak memiliki informasi militer.Kementerian Pertahanan dan militer Ukraina tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar. Rekaman video memperlihatkan benda-benda mirip roket yang ditembakkan dari ketinggian rendah dan diikuti dengan ledakan. Kantor berita Reuters belum bisa memastikan kebenaran rekaman itu.Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov mengatakan di Telegram bahwa dua helikopter Ukraina menyerang fasilitas itu di Belgorod, sekitar 35 km dari perbatasan Ukraina, setelah memasuki Rusia pada ketinggian rendah.Insiden itu melukai dua pekerja, kata Gladkov, sementara penduduk beberapa kawasan di kota itu dievakuasi.Namun, Rosneft, pemilik depot BBM itu, mengatakan dalam pernyataan bahwa tak ada korban dalam kebakaran. Perusahaan minyak Rusia itu tidak menjelaskan penyebab kebakaran itu.Seorang saksi mengatakan kepada Reuters bahwa satu ledakan lain terdengar di kota itu sekitar pukul 10.20 GMT (17.20 WIB). Penyebabnya belum bisa dipastikan.Dalam jumpa pers, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Presiden Vladimir Putin telah diberi tahu tentang insiden tersebut. Peskov mengatakan serangan itu bisa mengganggu perundingan damai antara Rusia dan Ukraina. \"Tentu hal ini tidak bisa dianggap sebagai upaya menciptakan kondisi yang nyaman bagi kelanjutan perundingan,\" kata Peskov. Dia menambahkan pihaknya sedang melakukan segala hal untuk mencegah gangguan dalam pasokan BBM di kota itu.Dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi Nikolai Shulginov mengatakan insiden itu tak akan mempengaruhi pasokan atau harga BBM ke konsumen di wilayah tersebut.Gubernur Kursk, wilayah yang bertetangga Belgorod, Roman Starovoit, mengatakan cadangan BBM di wilayahnya cukup untuk kebutuhan beberapa pekan. Dia meminta penduduk untuk tidak menimbun BBM.Sebelumnya pada Rabu sebuah depot amunisi di dekat Belgorod terbakar dan menimbulkan rentetan ledakan. Saat itu Gladkov mengatakan otoritas menunggu informasi dari kementerian pertahanan Rusia tentang penyebab kebakaran. (Ida/ANTARA/Reuters)
Lima Strategi Wujudkan Pemilu 2024 Lebih Jujur dan Adil
Jakarta - FNN. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja memaparkan lima strategi yang akan dilakukan pihaknya untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih jujur, adil, dan demokratis.“Kami mempunyai strategi-strategi untuk mewujudkan Pemilu 2024, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang lebih jujur, adil, dan demokratis,” ujar Bagja saat menjadi pembicara dalam forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Asia Regional bertajuk “Asia Regional Discussion on Trends and Challenges of Electoral Justice”, seperti dipantau melalui kanal YouTube Bawaslu RI, di Jakarta, Jumat.Lima strategi tersebut adalah membuat peraturan yang menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, mengawasi partisipasi masyarakat, mengimplementasikan konsep digital pada pengawasan pemilu dan penegakan hukum, memperkuat sinergi di antara pihak penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, serta memastikan akurasi data pemilih.Lebih lanjut di hadapan para delegasi GNEJ yang mengikuti forum tersebut, Rahmat Bagja menyampaikan contoh pengimplementasian teknologi digital oleh Bawaslu dalam menindak dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19.“Kami mengimplementasikan teknologi digital, seperti menyelenggarakan peradilan terhadap dugaan pelanggaran pemilu menggunakan sistem daring dengan memeriksa saksi melalui konferensi video (video conference) dan kesaksian itu pun diakui oleh pengadilan,” ucapnya.Menurut Rahmat Bagja, lima strategi tersebut juga merupakan langkah dari Bawaslu untuk menyikapi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia yang lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu di negara-negara lain.“Pemilu Indonesia sangat kompleks dengan adanya empat pemilu nasional dan dua pemilihan lokal (pemilihan kepala daerah). Selain itu, ada pula sejumlah tantangan dan hambatan pemilu lainnya, seperti luas wilayah yang besar, adanya politik uang, dan persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN),” kata Rahmat Bagja.Meskipun demikian, ia tetap yakin bahwa Indonesia mampu mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih baik berbekalkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Pemilu 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. (Sof/ANTARA)
Libido Tiga Periode Itu Teroris Demokrasi
Jakarta, FNN – Pola pecah belah tampaknya menjadi tabiat rezim ini dalam memperahankan kekuasannya. Dari partai politik, organisasi profesi, organisasi mahasiswa hingga terakhir organisasi para kepala desa diadudomba lalu dikuasai. “Dan dari awal kita tahu bagaimana pemerintahan Jokowi ini berupaya untuk menguasai partai politik. Bukan sekadar melanggengkan presidential threshold, tapi dengan memecah belah dari dalam. Kita lihat PPP dipecah belah, Golkar juga, supaya bisa berkuasa. Sekarang masyarakat sipil juga dipecah belah, kepala desa dipecah belah. Jadi terlihat bahwa memang indeks demokrasi yang dibuat oleh berbagai macam peneliti asing, menunjukkan bahwa Indonesia memang memburuk demokrasinya di era kepemimpinan Jokowi,” kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 01 April 2022. Dengan kenyataan seperti ini menjadi aneh kalau Luhut Binsar Pandjaitan meminta dipuji demokrasinya. “Kalau Pak Luhut minta dipuji demokrasi, mana ada demokrasi yang terlihat. Justru yang terlihat adalah upaya untuk mengambil alih otonomi masyarakat sipil dan pengendaliannya. Caranya adalah diumpankan satu peristiwa untuk dipecah belah. Jadi, tidak ada semangat untuk merawat demokrasi, padahal bangsa ini memerlukan demokrasi,” tegasnya. Rocky menyarankan agar Luhut tidak mengklaim terus menerus bahwa Presiden Jokowi sukses dalam membangun demokrasi. “Presiden Jokowi datang ketika demokrasi sudah ada. Dari zaman Gus Dur sudah ada demokrasi. Habibie juga demokrasi. Bu Mega pertahankan demokrasi. SBY meningkatkan demokrasi. Dan kini sebetulnya kita sedang berada di era di mana kemunduran demokrasi berlangsung secara sistematis, karena memang dirancang untuk memundurkan demokrasi,” paparnya. Kemunduran demokrasi di era Jokowi kata Rocky, semakin nyata ketika pemerintah tetap mempertahankan presidential threshold, memaksa presiden tiga periode, dan memecah belah rakyat. “Isu tiga periode itu, puncak dari kekacauan yang orang sebut sebagai teroris demokrasi dan macam-macam teroris konstitusi. Jadi, buruknya itu ada di era Presiden Jokowi. Itu adalah fakta yang akan ditulis oleh para peneliti,” tegasnya. Hal-hal semacam ini, kata Rocky tidak menjadi pemikiran Jokowi. “Saya kira filosofi itu yang tidak dipahami oleh presiden bahwa karena kita berbeda, beragam, maka diperlukan persatuan. Jadi biarkan keragaman itu ada, supaya bisa diolah persatuan,” paparnya. Anehnya, kata Rocky yang terjadi sekarang justru terbaik. “Demi persatuan, yang beragam itu tidak diizinkan. Supaya yang beragam itu hilang, maka yang beragam itu dipecah-belah. Bukti bahwa pemerintah berusaha memaksakan persatuan itu, kebulatan tekad yang dipaksakan, kemudian dibawa jadi persoalan sehingga presiden Jokowi sebetulnya mengumpankan perpecahan sampai ke tingkat desa,” tegasnya. Jadi, hiruk-pikuk politik yang seolah-olah ada demokrasi padahal sebetulnya hiruk-pikuk itu justru memperlihatkan demokrasi yang justru sedang rusak. “Dan konduktornya adalah Muhaimin. Juga Pak Luhut. Karena Pak Luhut yang menjadi panutan dewan pembina APDESI yang tanda petik ini,” katanya. Rocky menilai Muhaimin adalah konduktor yang berusaha terus menerus mencari nada padahal dia sebetulnya tidak bisa membaca nada demokrasi. “Ajaib bahwa PKB yang didirikan oleh Gus Dur yang pasti ada demokrasi, sekarang dia berantakan karena tidak paham lagi tentang value dari demokrasi,” pungkas Rocky. (ida, sws)
Hubungan Indonesia-Australia Tak Akan Rusak oleh Kasus Montara
Jakarta - FNN. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cahyo R Muzhar, menyatakan, kasus Montara tidak akan merusak hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia.“Kita jangan khawatir bahwa itu akan mengganggu hubungan bilateral dan sebagainya. Ini adalah permasalahan hukum. Jadi, jangan juga kita nanti terbawa oleh polemik,” kata dia, dalam acara Optimalisasi Penyelesaian Kasus Montara yang disiarkan Forum Merdeka Barat 9, dari Jakarta, Jumat.Sebagai contoh, dia katakan, ketika Indonesia bersengketa dengan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Mahkamah Internasional, tepatnya International Court of Justice, Indonesia dan Malaysia menyelesaikan kasus itu melalui jalur hukum.Setelah pembacaan hasil persidangan pun, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia masih baik-baik saja. “Ini karena permasalahan hukum kita selesaikan secara hukum, dan kita harus menghormati putusan pengadilan apa pun bentuk pengadilannya, apa pun bentuk lembaganya. Mau lembaga nasional maupun internasional,” ucap dia.Ketika menyampaikan paparan, dia menekankan berulang kali, yang menjadi permasalahan merupakan dampak dari pencemaran meledaknya kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor milik perusahaan Thailand yang berkantor di Australia, yaitu PTT Exploration dan Production (PTTEP) Australasia pada 2009.Minyak yang tumpah sebanyak kurang lebih 30.000 barel ke Laut Timor mencemari biota laut di perairan itu sehingga berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan bahkan berdampak pada kesehatan masyarakat setempat. “Apalagi pada negara pesisir. Mereka bertanggung jawab penuh, karena ini isunya adalah pertanggungjawaban negara,” kata dia.Ia berharap, putusan pengadilan internasional tidak akan jauh berbeda dengan pengadilan Australia. Sebelumnya, pada 2021, Indonesia telah memenangkan gugatan internasional yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM. “Kita memakai bukti-bukti dan argumentasi hukum yang sama. Kita optimis akan memenangkan gugatan ini,” ucapnya. (Sof/ANTARA)
Merebut Kedaulatan Rakyat Kembali pada Pancasila dan UUD 1945
Jika Allah menurunkan rahmat dan berkatnya, maka segera kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Sebab tanpa itu sulit untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila PEMILU masih tahun 2024 tetapi politik sudah mulai gatel dan oligarki menebar isu pemilu diundur, dengan segala dalih untuk menyelamatkan kekuasaan yang semakin hari semakin terlihat muka keserakahannya. Ternyata isu pemilu ditunda dengan penambahan 3 periode masa jabatan presiden bukan sekedar isapan jempol, sudah masuk pada operasi cipta kondisi dengan pengerahan masa dan rekayasa yang sangat kasat mata. Bahkan, entah Luhut Binsar Pandjaitan terlalu nafsu sehingga Apdesi yang melakukan kebulatan tekad mendukung Pak Joko Widodo tiga periode yaitu Apdesi yang abal-abal alias tidak mempunyai akte dan ijin dari Menkumham. Sungguh sangat memalukan bagi Presiden Jokowi. Yang jelas masa jabatan presiden itu sudah diatur di dalam konstitusi. Dua periode tidak mungkin dilakukan amandemen yang sifatnya hanya untuk kepentingan segelintir orang atau kepentingan oligarki. Apakah kita sebagai bangsa masih berdaulat? Apakah kita sebagai rakyat masih berdaulat atas negara bangsa ini? Sejak diamandemennya UUD 1945 yang kemudian pasal 1 ayat 2 berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Diamandemen menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 1 ayat 2 hasil amandemen ini tidak jelas dan kabur pasal berapa di dalam UUD1945 yang menjalankan kedaulatan rakyat sangat tidak jelas. Pemilu dengan demokrasi liberal yang dijalankan saat ini rencana biayanya sebesar Rp 86 triliun. Atas nama demokrasi yang serba dengan permainan uang, kecurangan, dan membelah persatuan bangsa ini adalah bagian daei permainan oligarki saja. Kekuasaan demokrasi bisa dibeli oleh oligarki dan semua bisa diatur sesuai kepentingannya dan rakyat bagian dari legitimasi saja, tak lebih dari itu. Apakah demokrasi seperti itu yang dikehendaki oleh bangsa ini? Sesungguhnya “demokrasi itu untuk rakyat atau rakyat untuk demokrasi?” Ini sebuah renungan yang harus kita semua turut merenungkannya sebagai anak bangsa. Perjalanan berbangsa dan bernegara tentu melewati sejarah panjang, yang penuh dengan perjuangan dengan tetesan keringat sampai tetesan air mata dan darah. Bukan hanya harta, nyawapun dikorbankan untuk tegaknya kemerdekaan negeri ini dari penjajahan. Kiranya kita perlu menengok sejarah bangsa ini sebagai kaca benggala. Agar kita tidak masuk jurang untuk kedua kalinya. Cuplikan pidato Bung Karno: “Menemukan kembali revolusi kita”. Pidato ini sangat relevan dalam keadaan bangsa saat ini di mana kaum bandit telah berhasil menjual negara ini. Akibat hutang pada China dengan ekonomi liberalisme yang kompromis dengan Nekolim China. “Dimana djiwa Revolusi itu sekarang? Djiwa Revolusi sudah mendjadi hampir padam, sudah mendjadi dingin ta’ada apinja. Dimana Dasar Revolusi itu sekarang? Tudjuan Revolusi, – jaitu masyarakat jang adil dan makmur -, kini oleh orang-orang jang bukan putra-revolusi diganti dengan politik liberal – dan ekonomi liberal. Diganti dengan politik liberal, dimana suara rakjat banyak dieksploitir, ditjatut, dikorup oleh berbagai golongan. Diganti dengan ekonomi liberal, dimana berbagai golongan menggaruk kekajaan hantam-kromo, dengan mengorbankan kepentingan rakjat. Segala penjakit dan dualisme itu tampak menondjol terang djelas dalam periode invesment itu! Terutama sekali penjakit dan dualisme empat rupa jang sudah saja sinjalir beberapa kali: dualisme antara pemerintah dan pimpian Revolusi; dualisme dalam outlook kemasjarakatan: masjarakat adil dan makmurkah, atau masjarakat kapitaliskah? dualisme “Revolusi sudah selesaikah” atau “Revolusi belum selesaikah”? dualisme dalam demokrasi, – demokrasi untuk rakjatkah, atau Rakjat untuk demokrasikah? Dan sebagai saja katakan, segala kegagalan-kegagalan, segala keseratan-keseratan, segala kematjetan-kematjetan dalam usaha-usaha kita jang kita alami dalam periode survival dan invesment itu, tidak semata-mata oleh kekuarangan-kekuarangan atau ketololan-ketololan jang ihaerent melekat kepada bangsa Indonesia sendiri, tidak disebabkan oleh karena bangsa Indonesia memang bangsa jang tolol, atau bangsa jang bodoh, atau bangsa jang tidak mampu apa-apa, – tidak! – , segala kegagalan, keseratan, kematjetan itu pada pokonja adalah disebabkan oleh karena kita, sengadja atau tidak sengadja, sedar atau tidak sedar, telah menjelewéng dari Djiwa, dari Dasar, dan dari Tudjuan Revolusi! Kita telah mendjalankan kompromis, dan kompromis itu telah menggerogoti kitapunja Djiwa sendiri! Insjafilah hal ini, sebab, itulah langkah pertama untuk menjehatkan perdjoangan kita ini. Dan kalau kita sudah insjaf, marilah kita, sebagai sudah saja andjurkan, memikirkan mentjari djalan-keluar, memikirkan mentjari way-out, – think and re-think, make and re-make, , shape and re-shape. Buanglah apa jang salah, bentuklah apa jang harus dibentuk! Beranilah membongkar segala alat-alat jang tá tepat, – alat-alat maretiil dan alat-alat mental -. beranilah membangun alat-alat jang baru untuk meneruskan perdjoangan diatas rel Revolusi. Beranilah mengadakan “retooling for the future”. Pendek kata, beranilah meninggalkan alam perdjoangan setjara sekarang, dan beranilah kembali samasekali kepada Djiwa Revolusi 1945….” Maka dari itu kita harus berani meluruskan jalannya negara bangsa ini yang telah melenceng dari Pembukaan UUD 1945, melenceng dari Pancasila dan melenceng dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika Allah menurunkan rahmat dan berkatnya, maka segera kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Sebab tanpa itu sulit untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merdeka dasarnya Pancasila. Jadi kalau negara tidak didasarkan pada Pancasila bisa dipastikan bukan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Bung Karno mengatakan Pancasila itu lima prinsip dalam berbangsa dan bernegara. Kita mempunyai proclamation of independence dan declaration of independence sekaligus. Proklamasi kita memberikan tahu kepada kita sendiri dan kepada seluruh dunia. Bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka. Declaration of independence kita, yaitu terlukis dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. (pidato Soekarno). Sadar atau tidak sadar amandemen UUD 1945 adalah membubarkan negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Mengapa? Sebab pendiri negeri ini sudah membentuk negara berdasarkan Pancasila sesuai dengan Alinea ke-4 UUD 1945 mempunyai prinsip sendiri yang mengikat bangsa Indonesia. Amandemen UUD 1945 justru mengkhianati prinsip-prinsip yang sudah menjadi konsesnsus nasional yang diurai di dalam UUD 1945 dan Pembukaannya. Sistem negara berdasarkan Pancasila ada tiga ciri yang tidak di punyai oleh sistem Presidenseil, Parlementer atau kerajaan sekalipun, yaitu: 1. Adanya lembaga tertinggi negara yang disebut MPR. 2. Adanya politik rakyat yang disebut GBHN. 3. Presiden adalah Mandataris MPR. Ketiga ciri ini sudah tidak ada artinya negara ini sudah tidak berdasarkan Pancasila. Jika ketiga prinsip itu tidak ada maka Visi dan Misi negara juga berubah, sebab visi dan misi negara tidak bisa dijalankan Memang aneh UUD 1945 diamandemen setelah pasal 7 tentang masa jabatan presiden hanya dua periode, tapi apa yang terjadi sekarang pemilihan presiden bukan semata mata mencari pemimpin, justru telah masuk pada pertarungan oligarki untuk perebutan penggarongan kekayaan ibu Pertiwi, bahkan apalagi kekuasaan tidak mampu lagi menguasai oligarki. Kasus minyak goreng adalah jendela contoh soal yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di negeri terbesar penghasil minyak sawit justru rakyatnya untuk beli minyak goreng harus antri sampai ada yang meninggal. Padahal itu beli, bukan mendapat gratisan, sementara harga minyak sawit di Malaysia Rp 7.500 per liter di Negeri ini Rp 14.000, dikatakan harga subsidi, dan ketika harga subsidi dihapus harga minyak goreng menjadi Rp 24.000,- sungguh mencekik leher rakyat. Gerakan ingin menjadikan jabatan presiden tiga periode bukan sekedar wacana penundaan pemilu. Itu sama artinya perpanjangan masa jabatan presiden dan pejabat negara lainnya termasuk anggota DPR . Tiga ketua umum (Ketum) partai politik, yakni Muhaimin Iskandar (Ketum Partai Kebangkitan Bangsa), Airlangga Hartarto (Partai Golkar), dan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional) melontarkan usul agar Pemilu 2024 diundur, setidaknya selama setahun atau dua tahun. Entah apa yang ada dibenak mereka, penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden jelas melanggar konstitusi dan dengan sendirinya melanggar sumpah jabatan Presiden, Menteri, Anggota DPR. Jelas hal ini adalah kudeta terhadap konstitusi. Wacana presiden tiga periode bukan isapan jempol sudah masuk pada operasi politik dimulai dengan bertebaran baliho dukungan, deklarasi-deklarasi kebulatan tekad seperti jaman Orba. Dan yang lebih memprihatinkan, direkayasanya dukungan melalui Adepsi oleh LBP, tetapi akhirnya terbongkar juga, ternyata Adepsi-nya Abal-Abal alias tak mempunyai ijin dari Menkumham, sebab ada Adepsi yang asli yang sah kok bisa Presiden dihadapkan pada Adepsi Abal-Abal, memalukan. Hari ini kita tidak bisa lagi berdiri, apalagi berdikari, hutang yang sudah hampir menenggelamkan Indonesia dan Ekonomi digantungkan pada Investor aseng dan asing. Bahkan, pembangunan bangsa ini apa kata China, maka pembangunan ini bukan apa yang dibutuhkan bangsa dan rakyatnya, tetapi apa kepentingan China dengan proyek OBOR-nya, infrastruktur akhirnya dijual pada China. Tanpa perang, China telah menguasai tanah air, 75 % lahan sudah dikuasai Aseng dan Asing, Investasi Aseng lebih penting daripada nyawa rakyatnya di saat dunia menolak kedatangan TKA China, kita justru memasukan TKA asal China pembawa dan penyebar Virus Corona. Ekonomi kita semakin tidak berdaulat karena Korupsi dan salah kelola, yang ada hanya Hutang-hutang dan Hutang. Sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab apa Indonesia yang seperti ini yang kita inginkan? Tidak ada kata yang lain untuk menyelamatkan negeri ini, revolusi kembali ke Pancasila dan UUD1945. Diam kita diinjak maka melawanlah dan bergeraklah Menyelamatkan Tanah air Pusaka. (*)
Pemuda Asia Afrika Menegaskan Komitemennya untuk Menyukseskan KTT G20
Jakarta - FNN. Presiden Pemuda Asia Afrika atau Asian African Youth Government (AAYG) Saddam Al-Jihad menegaskan komitmen untuk menyukseskan konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali.\"Kami sangat sepakat dan mendukung pemerintah Indonesia yang tetap berkomitmen pada prinsip G20 dengan mengundang Rusia hadir di pertemuan KTT G-20 di Bali,\" kata Sadam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Hal itu juga disampaikan Sadam saat melakukan pertemuan dengan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyeva di Jakarta.Dia mengatakan salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah AAYG akan berperan aktif mensukseskan G-20 pada 15-16 November 2022 di Bali serta mendukung kehadiran Rusia di G20.Menurutnya, langkah pemerintah Indonesia untuk mengundang semua negara anggota G20 termasuk Rusia untuk hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 sudah tepat.\"Rencana Amerika dan sejumlah negara barat ingin mengeluarkan Rusia dari G20 karena perang Rusia-Ukraina, tidaklah menjunjung prinsip fairness dan equality,\" katanya menegaskan.Saddam melanjutkan bahwa invasi Amerika Serikat dan keterlibatan North Atlantic Treaty Organization (NATO) di Irak, Suriah, Afghanistan, bahkan kejadian di Palestina, harusnya dilihat lebih adil dan masyarakat internasional bisa menilai secara objektif ketika dibandingkan dengan perang Rusia versus Ukraina.\"Perang antara Rusia dan Ukraina tidak lain berangkat dari perjuangan kedaulatan Rusia yang berpotensi terancam, apalagi Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Mengingat Ukraina sangat dekat dengan Amerika, apalagi sejumlah projek seperti senjata biologis dibangun di Ukraina,\" jelasnya.Sebab itu, ia mendorong pemerintah Indonesia agar tetap konsisten untuk memisahkan antara persoalan politik dan ekonomi. G20, lanjut Saddam, diperuntuhkan untuk membahas masalah ekonomi dunia, dan yang lebih khusus hari ini adalah pemulihan ekonomi global pasca-COVID-19.\"Mengundang Rusia hadir di G20 Bali sudah tepat, itu membuktikan pemerintah Indonesia tidak terkecoh atau mencampur adukan antara urusan politik dan ekonomi,\" ujarnya.Selain itu, organisasinya melihat potensi Indonesia mampu melakukan harmonisasi terhadap potensi ketegangan yang akan terjadi di KTT G20. Amerika dan negara G20 lainnya harus profesional dan adil dalam menjalankan G20 sebagai media membantu masyarakat Internasional untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, dan mengatasi dampak COVID-19. (Sof/ANTARA)
POPULER
