ALL CATEGORY
.jpeg)
Mengenal Anies Secara Humanis
Seiring waktu, rakyat mulai paham dan memiliki kesadaran akan pentingnya keberadaan pemimpin sejati. Mana figur yang lahir dari proses dan jejak rekam dengan sumbangsihnya bagi negara bangsa?. Mana yang sekonyong-konyong muncul tanpa prestasi, dengan bermodal citra yang dipaksakan bahkan dengan catatan noda pernah membuat luka bagi anak bangsa? Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI SUATU waktu penulis diajak senior Dr. Tony Rasyid seorang pengamat sosial politik juga kolumnis terkenal, berkesempatan bertemu dengan Anies Baswedan dalam momen puasa Ramadhan menikmati acara buka puasa bersama yang penuh kehangatan. Meski baru pertama kali bertemu dan hanya mengenal Anies Baswedan dari publikasi dan pemberitaan nasional. Penulis benar-benar merasakan suasana keakraban dan persaudaraan dari Gubernur Jakarta yang kini terus berkelindan dengan kepemimpinannya yang mendapat sambutan luas dan antusias tinggi publik. Sebagai orang kecil dan menjadi bagian dari kebanyakan rakyat jelata, penulis merasakan kehormatan sekaligus kebangggaan bisa bercengkerama sembari diskusi kecil dengan figur yang digadang-gadang menjadi pemimpin potensial dan meniadi presiden dalam geliat pilpres 2024. Bagaimana tidak, dengan status orang pinggiran berlatar belakang kelas bawah sosial, penulis mendapat perlakuan yang dalam dan berkesan dari Anies. Awalnya penulis begitu segan dan canggung berhadapan langsung dengan Anies, figur yang kuat ketokohannya itu. Namun semua menjadi cair ketika interaksi terasa penuh penghargaan, respek, egaliter dan tentu saja diliputi keterbukaan. Anies Baswedan yang banyak dari hari ke hari diidolakan rakyat, benar-benar menghadirkan karakter dan sifat pemimpin yang sarat wawasan, runut berpikir dan sangat tertata tiap kata dan bahasa dalam komunikasinya. Anies juga menonjolkan betapa karakter kepemimpinannya sangat mengayomi, memberikan rasa aman dan nyaman serta terukur memberikan solusi pada persoalan kebangsaan sekalipun. Dari situ penulis merasakan kenyataan Anies memang nyata pemimpin yang cerdas, santun dan berwibawa tanpa sekat dan batasan apapun kepada setiap orang. Setidaknya bagi penulis yang sudah lebih dari 20 tahun menggeluti dunia sosial dan sejatinya menjadi representasi wong cilik juga. Lebih Utuh Tentang Anies Meski tidak terlalu formal dan berlama-lama dalam diskusi. Penulis dengan mudahnya menangkap pembahasannya dengan sederhana dan penuh makna. Mulai dari soal pola pikir, ucapan dan tindakannya. Dari situ berkembang dan mengalir pembicaraan tentang visi misi kepemimpinan, program dan capaian yang sudah dilakukan Anies. Termasuk bagaiman Anies menghadapi tantangan dan ujian kepemimpinannya baik dari aspek politik, ekonomi maupun dinamika demokrasi dan suasana kebangsaan yang menyelimuti kehidupan rakyat akhir-akhir ini, dalam ranah nasional pada umunya maupun Jakarta khususnya. Ada ungkapan Anies yang menarik dan layak menjadi tolok ukur bagi semua komponen bangsa, ketika penulis menanyakan bagaimana Anies menyikapi kepemimpinan dan korelasinya dengan komitmen pada tujuan dan masa depan bernegara bangsa. Anies dengan lugas namun tegas menyatakan bahwasanya Indonesia kedepan yang dicita-citakan bisa diwujudkan dengan apa yang telah dilakukan hari ini. Begitu juga dengan soal kepemimpinan, Anies sangat konsern dan menempatkan masalah jejak rekam dan prestasi menjadi hal signifikan yang mutlak dan tidak dapat diabaikan. Anies seakan menyiratkan, pemimpin sepatutnya memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi publik yang baik sekaligus upaya pemenuhan keragaman kebutuhan publik. Pembangunan harus mampu menyentuh kepentingan-kepentingan yang mewakili semua kbhinennekaan dan kemajemukan bangsa. Seperti yang diucapkan berulang-ulang dalam kesempatannya berbicara di ruang publik, Kemerdekaan Indonesia menjadi tujuan bersama dan untuk mewujudkannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk meeujudkan kemakmuran dan keadilan bersama. Menjadi tujuan bersama semua anak bangsa, bukan untuk tujuan satu kelompok atau satu golongan suku, agama, dan ras tertentu. Dengan perspektif kepemimpinan seperti itu, penulis kemudian merangkai apa yang ada dalam jiwa dengan laku yang sudah ditoreh selama mengelola Jakarta. Bagi Anies yang palung prinsip dan mendasar, pemimpin harus bisa menghindari dirinya dari praktek-praktek KKN dan kecenderungan kejahatan-kejahatan konstitusi dan distorsi kebijakan. Tak cukup sampai disitu, pemimpin juga harus total mengupayakan kekuasaan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Akhirnya penulis paham, tatkala Anies membangun perumahan di kampung aquarium yang sempat tergusur. Atau saat Anies memberikan pembebasan biaya PBB bagi para veteran pejuang dan perhatian penuh pada komunitas lansia dan disabilitas. Selain itu Anies yang menata estetika dan modernitas kota Jakarta, melengkapinya dengan mahakarya Jakarta Internasional Stadium (JIS), sebuah stadion yang mewah dan berstandar internasional. Tak cukup pembangunan fisik, Anies juga mengokohkan bangunan pluralitas dan toleransi kehidupan keagamaan di Jakarta dengan kemudahan produk IMB bagi rumah peribadatan semua agama dan fasilitas bagi pengelola rumah ibadah. Terlebih bagi perijinan pembangunan gereja yang selama ini sering terkendala. Uniknya dan patut diapresiasi, Anies juga menjawab keraguan banyak pihak melalui penegakan hukum dan tata aturan pelaksanaan pembangunan daerah dengan menghentikan perijinan proyek reklamasi di pesisir pantai Jakarta Utara. Saat menguatnya resistensi rakyat terhadap dominasi olgarki, Anies mrngeluarkan kebijakan yang sesungguhnya tidak anti investasi tetapi mengutamakan kepentikan dan kedaulatan rakyat menjadi prioritas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Masih banyak lagi komitmen dan keberpihakan Anies yang membela dan mengutamakan kepentingan rakyat, ketimbang kelompok atau golongan tertentu yang sangat memengaruhi penyelenggaraan negara dan roda pemerintahan. Begitulah penulis mencoba menuangkan figur Anies dengan sederet karya dan prestasi dari konsep dan program populis kepemimpinannya. Bukan saja penulis, boleh jadi sebagian besar rakyat Indonesia bisa mengenal dan memahami Anies dengan cara yang sederhana. Dengan pikiran dan bahasa rakyat kecil pada umumnya. Semua yang ada pada diri Anies, menjadi lebih mudah dijangkau oleh kesadaran dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Anies yang teguh memanjakan kedaulatan rakyat di atas anasir-anasir kepentingan politik jangka pendek dan sesaat apapun, tetap gigih dalam menghadirkan kemakmuran dan keadilan sosial. Atas realitas itu, baik penulis maupun seluruh rakyat Indonesia terasa lebih mudah mengenal Anies secara humanis dan lebih utuh tentang figurnya. (*)
PATTANI dan CHAMPA Serumpun Melayu
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan KERAJAAN Pattani berdiri tahun 1457. Pattani kerajaan Melayu yang meliputi wilayah Yala (jala), Narathwat (menara), dan sebagian Songkla. Kerajaan Pattani berakhir abad XVIII M karena terus-terusan menghadapi Siam. Pattani dan Champa kerajaan Melayu di Indochina. Di Semenanjung Tanah Melayu ada kerajaan Malaka tahun 1477 dan di Singapura sda kerajaan Temasik tahun 1299. Kerajaan Melayu di Sumatera Samudra Pasai sejak XIII M dan kemudian Pagaruyung tahun 1347-1833. Inilah regionalisme Melayu yang kemudian melibatkan Zona Econ Bandar Sunda Kalapa, dan di Jawa. dari indikasi makam Putri Chempo/a relasi dengan Majapait sudah terjalin semula jadi. Kawasan huni Melayu di Kamboja di propinsi utara yang bernama Malai Ur, tanah Melayu, dan Kompong Chom. Seorang pakar Perancis awal XX M menebak Malai Ur di Jambi. Migrasi orang Kamboja disini sejak medio XIII M ketika negeri mereka diserang Siam. Hubungan migran Kamboja dengan native cukup bagus. Kamboja dijadikan nama pohon. Perancis jadi nama kali di Tangerang, Inggris jadi nama pisau silet dan garam, China jadi nama peté. Pohon Kamboja, kali Perancis, Piso Inggris dan garam Inggris, dan peté China. Bukan saja migran Kamboja, migran bangsa2 lain dari Indochina ke Andunisi rata2 bersawah dan berkebun. Karena itu ada Pondok Ranggon, dan ada labu Siam. Migran Laos ke Andunisi, vice versa. Luang Prabang di Laos sebelumnya bernama Negri Jawa. Tetapi orang Champa memilih melaut. Champa kaya dibanding yang lain. Makanya yang dikenal disini Putri Champa. Kerajaan Champa sebagai mayor power system ibukotanya Vijaya, kota pesisir timur, sebelumnya di Panduranga. Sejak XIII M Champa menjadi kerajaan Islam. Ibukota Vijaya disebut dengan partikel Sri, jadi Sri Wijaya. Sri Vijaya, yang di Champa, sangat tersohor. Champa pada tahun 1828 diserang Vietnam dan ditaklukan sampai sekarang. Untung dokumen dapat diselamatkan dan Terawat dengan baik di Kamboja. Menurut keterangan seorang ANS ARNI yang mendapat informasi dari Connie Rahakundini Bakrie tanggal 15 Desember 2021, Arsip tentang Sri Wjaya banyak ada di Kamboja. Dan sebagian sudah diambil Malaysia. Wajarlah wong itu Sri Wijaya Chempa. (*)
.jpeg)
Arah Baru Polarisasi Politik Indonesia
Oleh Raden Baskoro Hutagalung - Forum Diaspora Pemuda Pelajar Indonesia TULISAN saya terdahulu berjudul “Indonesia terbelah tiga” yang menyatakan saat ini bangsa Indonesia terpecah tiga kelompok politik yaitu : Pro perpanjangan masa jabatan Presiden 2027 atau tiga periode, kelompok tetap Pilpres 2024, dan kelompok pro perobahan Pilpres/pemilu dipercepat akhirnya terbukti dan benar. Benar dan terbuktinya ketika kita mencermati secara dalam dan komprehensif demo 11 April di depan Senayan kemaren. Plus ada sequel tambahan pembugilan tokoh buzzer istana Ade Armando”. Kenapa benar dan terbukti? Berikut jawaban dan analisanya : Pertama, ada yang aneh ketika terjadi pergeseran fokus demonstrasi dari titik kumpul istana beralih ke Senayan Gedung DPR-RI. Pergeseran yang tiba-tiba dan boleh dikatakan mulus. Akhirnya, goal dari demonstrasi untuk mendapatkan jawaban langsung dan bertemu langsung dari Jokowipun tidak terealisasi. Artinya di sini dapat kita asumsikan bahwa, kelompok Istana pro 2027 yang berhasil menggeser titik fokus demonstrasi mahasiswa untuk membuat istana clear dan menggeser “beban” demonstrasi ke DPR-RI. Yang disana sudah ditunggu Sufmi Dasco selaku wakil ketua DPR/RI dan Kapolri Jendral Pol Sigit Sulistiyo. Kedua. Meskipun digembosi, disekat, dan ada sedikit intimidasi terhadap mahasiswa, namun demonstrasi boleh dikatakan sukses dalam artian “gerakan nyata itu tetap ada”. Namun yang mesti kita akui bagi yang paham sejarah mobilisasi massa pasca periode kedua Jokowi ini adalah ; border dan tekanan aparat penegak hukum khususnya Polisi dan BIN, boleh dikatakan sedikit melunak dan renggang. Tidak seperti demo 212, FPI, dan aksi lainnya dengan tema berbeda. Polisi sangat begitu represif. Hal yang dapat kita simpulkan di sini adalah kelompok pro 2024, yang di dalamnya juga terdapat partai penguasa juga berperan untuk bagaimana demonstrasi ini tetap ada dan berjalan. Karena ada kesamaan tema dan tuntutan demo yaitu : menolak perpanjangan masa jabatan Presiden atau Presiden tiga periode. Ketiga. Kejadian memalukan pembugilan Ade Armando oleh massa demonstrasi. Ini jelas sekali permainan inteligen untuk membuat kegaduhan, dengan tujuan merusak suasana, men”decoy” isu dan opini, serta permainan “playing victim” untuk menyudutkan kelompok pro perubahan yang juga berisikan kelompok oposisi. Buktinya juga, momen ini langsung dijadikan ajang caci maki, bully terhadap kelompok oposisi dan mahasiswa dengan narasi “khas” ala buzzer rezim yaitu ; radikalisme, kadrun, dan bertindak seolah jadi korban. Meskipun secara fakta nyata juga, publik mengetahui bahwa semua itu adalah “permainan inteligent” semata. Mulai dari pelaku, provokasi, hulu dan hilir di lakukan oleh kelompok yang sama. Dimana Ade Armando teropinikan hanyalah jadi “umpan korban” terlepas beliau sadar atau pura-pura tidak tahu. Artinya. Dapat juga kita simpulkan bahwa, insiden ini juga upaya kelompok pro 2027 yaitu istana atau Jokower mengadu domba kelompok 2024 dengan mahasiswa dan oposisi. Agar lengah dan bias dari tuntutan utamanya. Meskipun demonstrasi 11 April boleh dikatakan anti klimaks, sedikit angka buat penguasa karena berhasil men”decoy” isu melewati operasi inteligennya. Namun bagi kelompok pro perubahan mahasiswa dan oposisi, hal ini justru merupakan momentum penting ibarat “warming up” gerakan pasca pamdemi covid 2 tahun belakangan ini. Mesti dicatat, mahasiswa semua kampus baru saat ini mulai berkumpul dan masuk kampus kembali. Setelah dua tahun off kampus. Jadi, suasana covid menyebabkan terputusnya komunikasi, konsolidasi, dan sosialisasi lintas mahasiswa itu sendiri. Bisa menghadirkan seratusan ribu demonstrasi 11 April kemaren, dan serentak bertahap di beberapa kota lainnya adalah merupakan sebuah “prestasi” luar biasa bagi gerakan mahasiswa. Dan saya yakin, gelombang perlawanan mahasiswa bersama kelompok oposisi ini akan terus meningkat dan tinggi eskalasinya. Kebosanan terbelenggu aturan-aturan copad-copid telah melahirkan titik pantul perlawanan. Apalagi, di dalam kelompok istana itu sendiri juga terjadi perpecahan. Yaitu antara kelompok jokower pro perpanjangan masa jabatan atau tiga periode, dengan pro status quo Pilpres 2024 yang dikomandani PDIP. Kita akan lihat, polarisasi peta kekuatan kelompok politik ini mana yang akan menjadi pemenang. Karena masing-masing kelompok menpunyai basis keunggulan. Meskipun kelompok satu dan dua adalah penguasa saat ini, namun jangan anggap remeh kelompok tiga yang pro-perubahan. Karena gerakan ini murni lahir dari rahim rakyat. Muncul karena tidak adilan dan semangat perlawanan atas penindasan. Yang tentu saja secara etos, militansi, semangat, dan ruh perjuangan akan berbeda dengan kelompok satu dan dua di atas yang sudah “berlemak” tubuhnya sebagai penikmat kekuasaan. Namun semua tinggal momentum, dan siapa yang paling bisa mengambil dan memanfaatkan momentum itu dialah pemenangnya. Perth-Australia. 14 April 2022.
Partai Gelora : Awas! 'Alarm Zaman' Sudah Dibunyikan Mahasiswa, Pemerintah Harus Peka
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan aksi demo 11 April 2022 yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu, menjadi pertanda bagi pemerintah saat ini, bahwa \'alarm zaman\' telah dibunyikan. Karena itu, Anis Matta mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan pendekatan perspektif keamanan berlebihan terhadap gerakan mahasiswa saat ini, serta tidak menuding ada \'wayang\' yang sengaja dimainkan oleh \'dalang\' tertentu untuk menjatuhkan pemerintah. \"Jadi ini bukan sekadar isu tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Tapi ini sudah suara emak-emak di rumah, ibu rumah tangga , suara masyarakat bawah yang mengalami himpitan hidup yang semakin berat. Ini akibat krisis ekonomi yang kita hadapi paling dalam dua tahun terakhir ini,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \"Gerakan Mahasiswa Indonesia: Nyalakan Alarm Zaman\" Rabu (13/4/2022) petang. Dalam pekan-pekan ini, menurut Anis Matta, kita menyaksikan rezim di beberapa negara sudah mulai berguguran, karena tidak mampu menghadapi tekanan krisis berlarut akibat ketidakpastian situasi global. \"Ini yang diserbu Ukraina, yang jatuh Perdana Menteri Pakistan (Imran Khan, red), Sri Langka sedang berjalan, Yaman sudah. Ini karena apa? karena terintegrasinya masyarakat dunia. Korbannya pasti banyak lagi, akan menimpa negara-negara yang rapuh. Inflasi adalah dampak yang sedang terjadi,\" ujarnya. Situasi yang terjadi di Pakistan, lanjutnya, bisa saja terjadi di Indonesia. Dimulai dari krisis ekonomi, berlanjut krisis sosial dan berujung pada krisis politik. Namun, hal itu tergantung dari kekuatan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi krisis berlarut saat ini. \"Gerakan mahasiswa sekarang ini, sangat berbeda dengan gerakan mahasiswa tahun 98. Saat itu, krisis bagian dari reformasi proses demokratisasi global, menyusul runtuhnya Uni Soviet. Amerika dan Eropa, adem ayem saat itu, tapi sekarang krisis menimpa seluruh negara, termasuk negara Amerika dan Eropa. Bahkan jauh lebih dahsyat daripada yang menimpa kita,\" katanya. Anis Matta menilai krisis berlarut saat ini secara langsung bisa menjatuhkan seluruh rezim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sebab, suasana hati publik (public mood) saat ini, diliputi dengan kemarahan, karena himpitan hidup yang semakin berat. \"Jadi, ini yang kita lihat kemarin, pada 11 April ini, mungkin banyak orang yang underestimate di awal, tetapi bagi kami, ini menjadi suatu pertanda zaman. Ini ada alarm yang sudah dibunyikan. Alarm zaman yang dibunyikan oleh para mahasiswa kita,\" ujarnya. Anis Matta berharap \'alarm zaman\' itu bisa mengilhami pemerintah untuk segera menemukan peta jalan baru bagi Indonesia ke depan dan bisa ke luar dari krisis berlarut saat ini. Sebab, demo mahasiswa sudah hampir merata di wilayah Indonesia, sehingga butuh perhatian serius pemerintah. \"Kira-kira fenomena ini yang kita tangkap pada 11 April kemarin, kelihatannya fenomena ini akan terus berlanjut. Tadi yang kita dengar rencananya 21 April ini,\" ungkapnya. Dalam rangka perbaikan kondisi negara, kata Anis Matta, Partai Gelora pada prinsipnya memberikan dukungan moral kepada gerakan mahasiwa saat ini yang telah menyalahan \'alarm zaman\'. \"Bahkan saya mendapat kabar, teman-teman mahasiswa di Bone, Sulsel, sudah menduduki DPRD Kabupaten Bone. Mahasiswa hadir kembali melakukan fungsi utamanya sebagai penjaga moral bangsa,\" kata Ketua Umum Partai Gelora ini. Menanggapi hal ini, Ketua BEM Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Amir mengungkapkan, bahwa masalah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, bukan menjadi isu utama gerakan mahasiswa di Makassar. \"Tuntutan kami di Makassar adalah soal kenaikan harga pangan dan kenaikan BBM, bukan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Pemerintah kelihatannya belum melakukan langkah-langkah untuk menurunkan harga-harga. Kita akan terus berdemo, terus bergerak sampai kita menang,\" kata Amir. Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Muhammad Ibnu Rahmata menambahkan, kenaikan minyak goreng dan kenaikan BBM saat ini membuat kehidupan masyarakat semakin sulit, karena kenaikan harga tersebut memicu naiknya berbagai harga pangan. \"Mahasiswa sebagai agent of social control dan agen perubahan akan terus ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Kita mendorong dan mengupayakan tuntutan agar dikabulkan. Pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat,\" kata Ibnu. Presedium Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) Sumatara Utara Fahrul Rozi Panjaitan menegaskan, bahwa gerakan mahasiswa saat ini tidak ada yang mendanai atau memboncengi, karena murni untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, yang saat ini mengalami kesulitan. \"Kalau ada tudingan seperti itu, sengaja diciptakan untuk mematahkan atau melemahkan gerakan mahasiswa oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak mau mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kebenaran,\" kata Rozi. Sependapat dengan Amir dan Ibnu Rahmata, Rozi juga menilai bahwa gerakan mahasiswa saat ini bertujuan mendesak pemerintah untuk segera menurunkan kenaikan harga-harga pangan dan BBM, terutama minyak goreng. Sebab, kenaikan harga minyak goreng dan BBM berdampak pada kenaikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya \"Minyak goreng sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Di Pulau Sumatera, terutama Langkat itu pada umumnya menghasilkan minyak goreng dengan sawitnya yang luas. Tetapi, kenapa di Sumatera Utara saja harganya naik dan langka. Ini yang disuarakan kawan-kawan mahasiswa. Kenaikan harga minyak goreng naik sekarang berdampak pada kenaikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya,\" tegasnya. (sws)
Demokrasi Rp 110,4 Triliun: Semakin Melenceng dari Tujuan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sistem presidensil basisnya Individualisme. Maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kuat-kuatan, pertarungan, kalah menang. Yang menang mayoritas dan yang kalah minoritas. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila HANYA bangsa yang bodoh yang melakukan demokrasi liberal untuk memilih pemimpin yang yang tak jelas kapasitasnya dengan anggaran Rp 110,4 triliun. Kita dibodohkan dan dimiskinkan oleh sebuah sistem, itu kata Bung Karno. Padahal pendiri negeri ini sudah sangat canggih memikirkan negara yang bagaimana yang akan dibentuk dari sejak negara ini akan didirikan sudah menjadi kesepakatan dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi, sistem negara bukan Liberal, bukan Kapitalisme seperti sekarang ini. Negara ini sistem yang dipilih adalah negara berdasarkan Pancasila dengan demokrasinya \'”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Oleh sebab itu, sistemnya Kolektivisme Kekeluargaan, bukan Presidensial dengan basis individualisme banyak-banyakan suara yang kalah-menang pertarungan, kuat-kuatan, kaya-kayaan yang menuju keterbelahan bangsa. Mari kita semua mengisyafi keadaan bangsa ini, apa para pemimpin sadar dan memikirkan nasib keterpurukan bangsanya. Apakah negara ini masih bertujuan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau unsur individualisme kapitalisme dimasukan, disusupkan di dalam UUD hasil amandemen? Jadi, Negara berdasar Pancasila itu mempunyai sistem sendiri, bukan sistem Presidensil maupun sistem Parlementer. Sistem sendiri atau sistem MPR tersebut pengejawantahan dari negara bahwa semua untuk semua. Pengejawantahan negara Gotongroyong. Oleh sebab itu, sistem keanggotaan MPR adalah keterwakilan, bukan keterpilihan dari banyak suara, ini bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika. Keanggotaan MPR bukan hanya DPR dan DPD tetapi ada juga utusan utusan golongan dengan sistem keterwakilan. Bukan keterpilihan dari hasil banyak-banyakan suara. Yang pada akhirnya menghasilkan mayoritas yang banyak suaranya, minoritas yang sedikit suaranya. Model menang-kalah, banyak-banyakan suara Pilkada, Pilsung, seperti ini bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus bertentangan dengan Pancasila. Pancasila itu antitesis dari Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme telah melahirkan kolonialisme penjajahan dan menimbulkan perang dunia kesatu dan perang dunia kedua. Padahal negara ini didirikan anti penjajahan, bahkan di pembukaan UUD 1945 ditulis dan satu-satunya negara yang mengatakan Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dianggapnya UUD 1945 tidak ada HAM-nya diamandemen dimasukannya pasal pasal yang diambil dari piagam PBB dimasukan ke UUD1945. Kegoblokan pengamandemen UUD1945, tidak memahami UUD 1945. PBB dan Dua Barat masih menjajah bangsa lain, Indonesia sudah mengatakan anti penjajahan dan harus dimusnahkan di muka dunia. Tidak ada HAM tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila itulah sumber HAM, kok justru kita copy paste dan mengamandemen UUD 1945 kita setubuhkan dengan Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Oleh sebab itu, pendiri negeri ini tidak mau memilih sistem Presidensil atau Parlementer. Sebab kedua sistem ini basisnya individual, dianggap salah, tidak sesuai dengan bangsa ini yang anti penjajahan. Maka dilahirkanlah sistem sendiri yang disebut sistem MPR berbasis gotong-royong, tolong-menolong, kebersamaan kekeluargaan. Jadi, seluruh elemen bangsa duduk di MPR sebagai utusan golongan bertugas merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN. Setelah itu dipilih Presiden untuk menjalankan GBHN. Maka Presiden adalah mandataris MPR, bukan petugas partai seperti saat ini. Tidak mungkin tujuan negara masyarakat yang adil dan makmur diletakkan pada sistem individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang serba serakah. Jadi, negara telah melenceng dari tujuan bernegara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Saat Amandemen UUD 1945 banyak rakyat tidak mengetahui sesungguhnya amandemen yang telah dilakukan sejak tahun 2002 telah mengubah negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dari negara berdasarkan Pancasila menjadi negara yang berdasar liberalisme, kapitalisme. Ternyata amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 juga berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan, berubahnya negara berideologi Pancasila menjadi sistem Presidensil yang dasarnya Individualisme Liberalisme Kapitalisme. Kita perlu membedah perbedaan negara bersistem MPR berideologi Pancasila dan Negara dengan sistem Presidensil berideologi Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme agar kita semua paham dan mengerti telah terjadi penyimpangan terhadap Ideologi Pancasila. Sistem MPR basisnya elemen rakyat yang duduk sebagai anggota MPR yang disebut Golongan Politik diwakili DPR, sedang golongan Fungsional diwakili utusan Golongan-golongan dan Utusan daerah. Tugasnya merumuskan politik rakyat berdasarkan visi misi negara yang kemudian disebut GBHN. Setelah GBHN terbentuk dipilihlah Presiden untuk menjalankan GBHN. Oleh sebab itu, presiden adalah mandataris MPR dan Presiden di masa akhir jabatannya mempertangungjawabkan GBHN yang sudah dijalankan. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya, apalagi Presiden sebagai petugas partai, seperti di negara komunis. Demokrasi berdasarkan Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Jadi, pemilihan Presiden dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan, artinya tidak semua orang bisa bermusyawarah yang dipimpin oleh Hikmah, hanya para pemimpin yang punya ilmu yang bisa bermusyawarah, sebab musyawaran bukan kalah menang, bukan pertaruhan, tetapi memilih yang terbaik dari yang baik. Pemilihan didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, Permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua hasil itu semata-mata untuk mencari ridho Allah atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan sistem MPR maka pelaksanaan demokrasi asli Indonesia berdasarkan Pancasila tidak menguras 110,4 triliun rupiah, tidak ada pengerahan massa, tidak ada kampanye, tidak ada pengumpulan massa yang tidak perlu. Sebab yang di pertarungkan adalah pemikiran gagasan, tidak membutuhkan korban seperti tahun 2019 yang hampir 900 petugas KPPS meninggal tidak jelas juntrungannya. Sistem presidensil basisnya Individualisme. Maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kuat-kuatan, pertarungan, kalah menang. Yang menang mayoritas dan yang kalah minoritas. Demokrasi dengan cara-cara Liberal, Kapitalis, membutuhkan biaya yang besar menguras dana rakyat Triliunan rupian untuk memilih pemimpin pilkada, pileg, pilpres dengan sistem pemilu yang serba uang, bisa kita tebak maka menghasilkan para koruptor hampir 80% kepala daerah terlibat korupsi, dan yang lebih miris korupsi seperti hal yang lumrah di negeri ini. Begitu juga dengan petugas KPU-nya, bagian dari sistem korup, kecurangan bagian dari strategi pemilu. Demokrasi bisa dibeli geser-mengeser caleg, memindakan suara adalah bagian dari permainan KPU. Ini bukan isapan jempol. Bukannya sudah dua anggota Komisioner KPU yang dipecat karena terlibat permaian uang. Dalam sistem Presidensil, Presiden yang menang melantik dirinya sendiri dan menjalankan janji-janji kampanyenya. Kalau tidak ditepati janjinya ya harap maklum. Artinya, pada akhir masa jabatan presiden tidak mempertangungjawabkan kekuasaannya. Bagaimana sistem Presidensil ini yang mampu menggulung Ideologi Pancasila sementara BPIP mencoba bermain-main dengan Ideologi Pancasila yang disetubuhkan dengan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Entah apa yang ada di pikiran Megawati Soekarnoputri dan punggawa yang ada di BPIP. Sudah jelas mana mungkin keadilan sosial diletakan pada sistem Liberalisme Kapitalisme jelas bertentangan dengan Pancasila. Pancasila itu antitesis dari Individualisme Liberalisme Kapitalisme? Sudah saatnya bangsa ini bangkit dan mahasiswa harusnya mengusung isu yang membumi kembali ke UUD 1945 dan Pancasila dan segera MPR melakukan Sidang Istimewah, jika bangsa ini ingin selamat. (*)
Anies Baswedan, Barack Obama Versi Indonesia
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN, Pemerhati Sosial-Politik KALAU Anies Baswedan akhirnya masuk ke Istana lewat pilpres 2024, banyak orang yang mungkin terkenang dengan gebrakan Barack Obama masuk ke Gedung Putih pada pilpres 4 November 2008. Obama menggoreskan sejarah penting dalam perpolitikan Amerika Serikat (AS). Obama menjadi orang kulit hitam pertama yang menduduki kursi presiden. Memecahkan ketabuan yang berlangsung lebih dari 200 tahun sejarah kepresidenan AS. “Yes, we can,” adalah slogan kampanye Obama yang sangat kuat menghunjam nurani rakyat Amerika. Slogan ini menghimpun warga kulit putih dan kulit hitam ke dalam ikatan emosinal yang kemudian melenyapkan konvensi “presiden hanya kulit putih”. Di Indonesia, besar kemungkinan konvensi “presiden hanya orang Jawa” juga akan mengalami perubahan. Anies Baswedan kemungkinan besar akan memerankan “Obama versi Indonesia” pada pilpres 2024. Akan terpilih sebagai presiden non-Jawa pertama. Indonesia pernah punya presiden non-Jawa, yaitu almarhum BJ Habibie. Tetapi beliau duduk di kursi presiden pada 1998 karena Presiden Suharto mengundurkan diri. Habibie menjadi presiden ketiga, menggantikan Pak Harto tanpa pilpres langsung. Sejauh ini, sejumlah faktor pendukung untuk merevisi konvensi “presiden hanya orang Jawa” itu ada pada diri Anies. Antara lain, dia tidak akan mengubah konvensi itu secara drastis. Dalam arti, Anies tetap bisa disebut sebagai “orang Jawa” dari beberapa aspek. Misalnya, kejawaannya cukup kental. Dia lahir di Jawa, dibesarkan di tengah lingkungan Jawa tulen. Anies memahami adat-istiadat Jawa. Kakek dan ayah Anies lahir di Jawa. Kakek beliau, Abdurrahman Baswedan, kelahiran Surabaya. Dianugerahi gelar Pahlawan Nasional paa 2018. Ia ikut berjuang merebut kemerdekaan bersama tokoh-tokoh pendiri bangsa lainnya. Ayah Anies, yaitu Rasyid Baswedan, malah bermukim di tanah terbaik urusan Jawa, yaitu Jogjakarta. Jadi, kalau Anies Baswedan bakal mengamandemen konvensi “presiden hanya orang Jawa”, sesungguhnya bukanlah perubahan yang serius. Sebagai contoh, bahasa ibu (mother tongue) Anies itu bahasa Jawa. Begitu juga makanan sehari-hari dan tatakrama serta kultur pergaulannya, sangat Jawa. Aspek kejawaan yang agak minus di dalam diri Anies adalah nama dan silsilah beliau yang terkoneksi ke Tanah Arab. Kalau darah yang mengalir di badannya seratus persen darah yang sel-selnya terbentuk dari ‘gudheg’, ‘gethuk’, ‘pecal’, dlsb. Cuma, bagi banyak orang Indonesia, Anies tampaknya dianggap bukan orang Jawa. Nah, di sinilah kita mulai pembahasan Anies sebagai Obama versi Indonesia. Dalam makna, sekiranya silsilah Anies itu diperkirakan akan menghambat beliau masuk ke Istana, itu berarti slogan “Yes, we can” yang digemakan oleh Obama dan timnya di AS kelihatannya bisa diadopsi. Saya yakin, kearaban Anies tidak akan menjadi hambatan. Sebab, sebagian besar orang Jawa sudah terbiasa dengan prinsip ‘egaliter’ . Hingga hari ini, sebagai contoh, tidak ada percakapan publik yang serius tentang kearaban Anies yang akan menjadi sandungan. Ini merupakan isyarat bahwa sosialisasi Anies ke masyarakat Jawa tidak sulit. Mungkin akan ada pengecualian di beberapa kawasan. Bisa dimaklumi. Justru, kesulitan inilah yang akan menjadi ruh “Yes, we can”-nya versi Anies. Sekarang saja, kita bisa menyaksikan sambutan gegap-gempita ketika Anies berkunjung ke banyak pelosok di pulau Jawa. Tidak ada terlihat sama sekali isu Anies keturunan Arab. Jadi, secara keseluruhan, Anies tidaklah sesulit Obama ketika mengubah konvensi “presiden AS hanya kulit putih”. Sebab, dari waktu ke waktu semakin sedikit orang Jawa yang menganggap “non-Jawa” tak berhak menjadi presiden. Anies memiliki kemampuan komunikasi dan karisma. Sama seperti Obama. Dua hal ini memukau rakyat AS –hitam maupun putih. Anies sangat artikulat seperti Obama. Estetik ketika berbicara. Memiliki perbendaharaan luas dalam narasi dan diksi, baik untuk kalangan atas maupun lapisan bawah. Di atas itu semua, prestasi kerja Anies boleh dikatakan terbaik di antara semua pejabat eksekutif Indonesia. Rakyat di luar Jakarta tahu soal ini. Itulah sebabnya banyak orang di luar Jakarta yang mengharapkan agar Anies melakukan itu untuk Indonesia. Dari sisi ini, Anies lebih beruntung dari Obama. Anies sudah menunjukkan bahwa dia bisa menjadikan Jakarta jauh lebih baik. Kini menjadi “a stunning city” (kota yang mencengangkan). Sedangkan Obama saat itu hanya sebagai seorang senator. Bukan eksekutif yang telah banyak berbuat. Jadi, “Yes, we can” versi Anies, in-sya Allah, jauh lebih mudah untuk digapai.[] Medan,14 April 2022
Hikmah Ramadan- 04
New York, FNN - Nuh ‘alaihis salam dikenal dengan banyak hal. \"Beliau menurut sebagian ulama adalah orang yang memiliki umur yang sangat panjang. Beliau berdakwah dalam masa yang sangat panjang, 950 tahun lamanya,\" ungkap Imam Shamsi Ali, President Nusantara Foundation. Selain itu beliau adalah salah seorang dari lima ulul azmi dari kalangan nabi dan rasul. Bahkan beliau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah SWT. Dan banyak lagi yang dikenang dari hidup beliau, termasuk misalnya sebagai pembuat perahu pertama dalam sejarah manusia. Dari sekian banyak hal yang patut diingat dari sejarah hidup nabi Nuh AS adalah perihal percakapan yang terjadi di akhir hayat beliau yang sangat panjang itu. Percakapan itu terjadi antara beliau dan malaikat maut yang hadir di hadapan beliau untuk mencabut nyawanya. “Wahai Nuh, engkau telah hidup sedemikian lama di dunia ini. Bagaimana gerangan anda telah dapatkan dunia ini?” tanya malaikat. “Wahai malaikat, dunia ini kok hanya serasa sebuah kamar kecil yang nampak mungil. Kamar itu punya dua pintu. Pintu masuk dan pintu keluar,” jawab Nuh AS. “Saya telah memasuki kamar itu rasanya baru kemarin. Dan kini telah berdiri depan pintu keluar dari kamar itu”, lanjut Nuh AS. \"Percakapan singkat antara malaikat maut dan Nuh ini terjadi di detik-detik terakhir hidup beliau. Percakapan ini seolah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa betapa dunia ini singkat dan berlalu begitu cepat,\" tutur Imam Shamsi Ali. Al-Qur’an menegaskan: “pada hari ketika mereka melihat Kiamat itu (karena dahsyatnya) mereka merasa seakan-akan telah tinggal (di dunia ini) hanya di sebagian malam atau sebagian pagi (Qs 79:46). (mth)
Menteri Bahlil Lahadalia Jadi Sumber Kegaduhan Bangsa (Bagian-1)
Oleh Samson Yasir Alkatiri Ambon FNN – Senin 11 April (11) lalu demonstarsi besar-besaran terjadi di hampir di seluruh tanah air. Demonstrasi dilakukan para mahasiswa, pemuda dan masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia. Demonstrasi 114 itu sebagai wujud kegaduhan politik dan sosial terbesar sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia awal 2019 lalu. Pandemi yang telah meluluh-lantahkan hampir seluruh pranata sosial dan ekonomi nasional, bahkan menimpa masyarakat dunia. Perlu kebersamaan kolektif untuk memulihkan kembali fundadmental ekonomi nasional yang berantakan saat ini. Dibutuhkan kekompakan seluruh komponen bangsa untuk bangkit. Untuk itu, sebaiknya kita semua harus menahan diri berbicara yang memproduksi kegaduhan politik. Kalaupun harus berbicara, maka hanya sebatas lingkup bidang tugas atau leading sector yang ditugaskan kepadanya. Tidak usah wira-wiri sana-sini di bidang-bidang lain. Para menteri bidang ekonomi, sebaiknya tidak usah bicara politik. Fokus saja ke pemulihan ekonomi. Apalagi kalau bicara itu ujung-ujungnya hanya menimbulkan kegaduhan politik, sosial dan ekonomi, seperti yang terjadi Senin 11 April lalu. Energi besar bangsa harus terkuras untuk hal-hal yang tidak perlu. Sampai-sampai Presiden Jokowi seperti dikejar ketakutan politik, sehingga harus menggelar rapat terbatas kabinet bidang Politik Hukum dan Keamanan pada hari Minggu (10/04) lalu. Jike ditelurusuri berdasarkan jejak digital, siapa sumber kegaduhan politik tersebut? Ternyata awal-mula kegaduhan politik itu datang dari Menteri Investasi/Kepala Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Mantan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BP HIPMI) itu yang mengklaim bahwa “pengusaha minta agar pemilu 2024 diundur”. Alasan para pengusaha yang disampaikan melalui Meneteri Bahlil karena soal pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Sayangnya, Bahlil tidak menyebut siapa saja pengusaha yang menghendaki pemilu presiden 2024 ditunda tersebut? Apakah mereka berasal dari kalangan oligarki dan konglomerat? Atau apakah mereka dari kalangan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) serta Koperasi? Semuanya kabur dan tidak jelas. Hanya katanya dan katanya saja. Dengan demikian, wajar kalau masyarakat beranggapan bahwa “original ide tentang penundaan pemilihan presiden 2024 itu datang dari Menteri Balil sendiri”. Mungkin saja Bahlil hanya atau seakan-akan mengatasnamakan kalangan pengusaha. Padahal ide tersebut adalah keinginan Bahlil sendiri. Tujuanya untuk cari muka kepada Presiden Jokowi. Apalagi saat ini Bahlil merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) ad interim sejak Arifin Tasrif jatuh sakit. Kalau terjadi reshuffle kabinet, maka mungkin saja Bahlil berharap diangkat Presiden Jokowi sebagai Menteri ESDM yang definitif. Kemungkinan lainnya Bahlil sedang bekerja dengan kekuatan politik di belakang layar (the mind behind the scren) untuk menjerumuskan Presiden Jokowi ke jurang. Sebab yang namanya pejabat pemerintah itu haram hukumnya untuk berbicara sesuatu yang erat kaitannya dengan perubahan konstitusi. Setiap menteri maupun organ pemerintah lain hanya punya kewajiban melaksanakan konstitusi yang berlaku. Begitu sumpahnya setiap menteri ketika dilantik oleh Presiden. Sekarang ko genit untuk bicara tentang penundaan pemilu presiden? Belajar konstitusi bernegra di planet mana sih Pak Menteri Bahlil dan Pak Menteri Luhut itu? Tidak ada pengecualian untuk semua organ pemerintah tidak melaksanakan perintah konstitusi. Karena bisa dianggap sebagai pengkhianat konstitusi. Apalagi kontitusi UUD 1945 yang telah diamandemen tahun 2002, pasal 7 dengan tegas dan jelas menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan” . Dengan demikian, tidak tersedia ruang untuk siapapun menteri, terutama di bidang ekonomi mengungkapkan pendapat siapa saja, yang datang dari manapun, yang berkaitan dengan penundaan pemilu presiden. Sebab upaya menunda pemilu presiden dapat dianggap sebagai pengkhianatan yang nyata-nyata kepada konstitusi negara. Hukumannya itu bisa hukuman mati. Para ahli hukum tata negara menyebutnya dengan “kudeta kontitusi”. Hanya partai politik yang boleh bicara di ruang publik tentang amandemen konstitusi UUD 1945. Kalau ada aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada Menteri Bahlil atau Menteri Luhut agar menunda pemilu Presiden, maka silahkan tersebut disampaikan lagi kepada partai politik yang punya fraksi-fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bukan malah menteri di bidang ekonomi yang genit untuk bicara ke publik. Menunda pemilu presiden atau memperpanjang masa jabatan presiden berarti harus melakukan amandemen terhadap konstitusi UUD 1945. Ahli hukum tata negara Doktor Margarito Kamis menyatakan bahwa “Presiden, MPR, DPR, DPD dan KPU tidak punyai kewenangan berdasarkan konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden satu hari sekalipun, kecuali dilakukan melalui amandemen terhadap pasal 7 UUD 1945. Celah lainnya hanya malalui Dekrit Presiden. Hanya itu Setelah Bahlil bicara tenang penundaan pemilu presiden, giliran Menteri Kordinator Maritim dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang angkat bicara. Luhut bilang kalau “isu terkait penundaan pemuli presiden itu bergulir setelah dirinya banyak mendengar masukan dari masyarakat. Pemilu 2024 tidak perlu terlalu terburu-buru”. Menanggapi Bahlil dan Luhut itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bilang “kepentingan pengusaha itu fokus membangun usahanya, agar maju dan mendapatkan keuntungan. Saya tau penguasaha itu berharap usahanya maju dan mendapat keuntungan. Juga kemampuan membangun organisasi bisnisnya agar survive, dan bisa menjadi pemimpin dalam dunia bisnis yang dimasuki untuk masa depan. Bukan bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden\". Kegaduhan politik bangsa belakangan ini yang diproduksi dan dimulai dari Menteri Bahlil Lahadalia, telah berakibat pada buruknya performance Presiden Jokowi di mata masyarakat Indonesia. Keresahan politik merata di seluruh tanah air. Akibatnya, Jokowi sempat dianggap sebagai Presiden yang gagal paham tentang demokrasi di Indonesia. Padahal Jokowi bisa menjadi presiden hari ini karena berasal dari produk demokrasi. Untuk saja Presiden Jokowi cepat-cepat bersikap. Presiden pada minggu 10 April 2022 lalu menggelar rapat terbatas kabinet bidang Polhukam. Rapatnya bertujuan untuk memastiakan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden tetap dilaksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Itu berarti tidak akan ada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sebagai konsekwensi dari kegaduhan politik bangsa yang diproduksinya, maka Presiden Jokowi seharusnya mencopot Menteri Bahlil Lahadalia dari semua jabatan pemerintahan yang melekat pada dirinya. Tujuannya agar para menteri lain tidak ikut-ikutan berbicara yang berakibat pada kegaduhan politik bangsa. Pencopotan itu harus dilakukan Presiden Jokowi secepatnya. Tidak harus menunggu bersama-sama dengan reshuffle kabinet para menteri yang lain. (bersambung). Penulis adalah Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
Indonesia Menghadirkan Produk Perikanan pada Seafood Show Osaka 2022
Jakarta, FNN - Indonesia menghadirkan produk perikanan unggulan tanah air pada Seafood Show Osaka 2022, yang berlangsung pada 13-14 April 2022 di ATC Hall, Osaka.Seafood Show Osaka merupakan pameran produk perikanan terbesar di wilayah Kansai yang diikuti sekitar 400 importir maupun pedagang eceran yang berdomisili di Jepang.\"Kehadiran produk-produk perikanan Indonesia dari 9 pelaku usaha di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua pada Seafood Show Osaka telah mampu menarik minat para pengunjung, termasuk sejumlah pengusaha eceran produk perikanan besar di Kansai,\" kata Konjen RI Osaka Diana Sutikno dalam keterangan tertulis dari KJRI Osaka yang diterima di Jakarta, Rabu.Pernyataan tersebut disampaikan Konjen RI Osaka Diana Sutikno saat meresmikan Paviliun Indonesia, pada Rabu (13/4).Ia menambahkan bahwa partisipasi dalam Seafood Show Osaka ini merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan pangsa pasar produk perikanan Indonesia di Jepang khususnya di Jepang Barat (Kansai).\"Partisipasi Indonesia ini kiranya dapat terus ditingkatkan guna mengantisipasi upaya Pemerintah Jepang dan Prefektur yang sedang mempersiapkan diri, khususnya wilayah Kansai, sebagai destinasi halal dan ramah Muslim menjelang pelaksanaan Osaka World Expo 2025,\" ujar Konjen Diana.Paviliun Indonesia menempati lahan seluas 24 m2 atau meningkat 6x lipat dari pelaksanaan pada pameran Seafood Show di tahun-tahun sebelumnya.Pameran ini juga menjadi pameran pertama yang diselenggarakan di masa pandemi dengan kehadiran peserta dari Indonesia.Sebanyak 9 perusahaan Tanah Air yang menempati paviliun Indonesia adalah PT. Sriwijaya Karya Sejahtera, PT. Edmar Mandiri Jaya, PT. Bartuh Langgeng Abadi, PT. Bali Maya Permai, PT. Adipatria Samudra Lestari, PT. Jawa Suisan Indah, CV. Anugerah Artha Abadi, CV. Giovanni Sukses Makmur, dan Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera.\"Paviliun Indonesia mengunggulkan produk-produk perikanan antara lain udang black tiger asal Papua, unagi kabayaki asal Sukabumi, oktopus dan yellowfin tuna dari Surabaya, Ikan teri nasi atau anchovy dari Jepara, Udang vanname dari Kalimantan, ikan kaleng dari Bali serta berbagai jenis produk perikanan lainnya,\" kata Kepala ITPC Osaka dalam laporannya.Sementara itu, Presiden Asosiasi Perikanan Jepang Toshiro Shirasu mengapresiasi keragaman produk perikanan Indonesia yang ditampilkan dalam pameran ini.\"Kami berharap para peserta bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam keikutsertaannya di pameran ini. Panitia juga telah mempromosikan paviliun Indonesia dalam laman sehingga akan lebih banyak pembeli yang tertarik berbisnis dengan pelaku usaha Indonesia,\" ujar Shirasu.Pada kesempatan terpisah, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara pemasok hasil kelautan dan perikanan (HS 03 Fish and crustaceans, Molluscs and other aquatic inverterbrates) ke-11 bagi Jepang dengan pangsa pasar sebesar 4 persen.Total nilai transaksi ekspornya pada 2021 tercatat sebesar 433,8 juta dolar AS (Rp6,23 triliun) atau meningkat 3,19 persen dibanding nilai transaksi tahun 2020.\"Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor yellowfin tuna segar dan dingin asal Indonesia. Sejak 2018, kontribusi ekspor ke Jepang selalu di atas 80 persen dari total ekspor Indonesia ke seluruh dunia,\" ungkap Dirjen Didi. (Ida/ANTARA)
Menteri PUPR Minta Perbaikan Jalur Pantura Selesai H-10 Lebaran
Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta semua perbaikan jalan di Jalur Pantura selesai pada H-10 Lebaran tahun ini.\"Semua perbaikan jalan di jalur Pantura sudah saya minta agar selesai pada H-10 Lebaran 2022, dan dipastikan aman untuk dilalui kendaraan masyarakat yang akan mudik,\" ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menteri PUPR mengungkapkan selain Jalan Lingkar Brebes-Tegal, Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan ruas jalur Pantura lainnya untuk mudik Lebaran 2022.Jalan Lingkar Brebes-Tegal sendiri memiliki lebar 7,5 meter untuk dua lajur dan dilengkapi dengan delapan jembatan, masing-masing lima jembatan di wilayah Brebes dan tiga jembatan di wilayah Tegal.Pembangunan Lingkar Brebes-Tegal dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah - DIY dengan kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Desember 2019-April 2021.Biaya pembangunannya bersumber dari APBN sebesar Rp224 miliar. Sebelumnya, pembangunan Jalan Lingkar Brebes - Tegal sudah dimulai 4 km tahun 2010, lalu 2,5 km tahun 2017 dengan menelan biaya sekitar Rp115 miliar.Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Lingkar Brebes-Tegal di Jembatan Kaligangsa, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Rabu (13/4).Presiden Jokowi mengatakan kehadiran jalan lingkar ini akan melengkapi struktur jaringan jalan nasional di Pantura dan komplementaritas dengan jaringan jalan tol di Trans Jawa.Presiden Jokowi menilai jalur Pantura merupakan jalur yang penting untuk menunjang kelancaran dalam masa mudik Lebaran. Jalur ini akan menjadi jalur alternatif untuk mudik Lebaran, sehingga perjalanan mudik masyarakat menjadi lebih lancar dan lebih cepat sampai di tujuan. (Sof/ANTARA)
POPULER
