ALL CATEGORY
Seluruh Warga Sipil Mariupol Harus Dievakuasi untuk Menghindari Bencana
Jakarta, FNN. Wali Kota Mariupol mengatakan pada Senin semua warga sipil harus dievakuasi dari kota Ukraina yang terkepung untuk memungkinkan mereka mengelak dari bencana kemanusiaan.Wali Kota Vadym Boichenko mengatakan 160.000 warga sipil masih terjebak di kota pelabuhan selatan di Laut Azov tanpa pemanas dan listrik setelah berminggu-minggu pemboman Rusia.Dia mengatakan 26 bus sedang menunggu untuk mengevakuasi warga sipil dari Mariupol, yang berpenduduk sekitar 400.000 orang, tetapi pasukan Rusia tidak setuju untuk memberi mereka jalur yang aman.\"Situasi di kota tetap sulit. Orang-orang berada dalam ancaman bencana kemanusiaan,\" kata Boichenko di televisi nasional.\"Kita harus mengevakuasi Mariupol sepenuhnya.\" Dia menambahkan: \"Federasi Rusia sedang mempermainkan kami. Kami berada di tangan penjajah.\"Rusia, yang menginvasi Ukraina pada 24 Februari, membantah menargetkan warga sipil dan menyalahkan Ukraina atas kegagalan berulang kali untuk menyepakati koridor yang aman bagi warga sipil yang terperangkap.Presiden Vladimir Putin mengatakan pasukan Rusia sedang melakukan operasi khusus untuk demiliterisasi dan \"denazifikasi\" Ukraina.Mariupol secara luas dipandang sebagai hadiah strategis bagi penjajah Rusia untuk menciptakan jembatan antara Krimea, yang dianeksasi oleh Moskow pada 2014, dan dua wilayah separatis di Ukraina timur.Ukraina mengumumkan tidak ada rencana untuk mencoba membuat koridor yang aman di mana saja di negara itu pada Senin, memperjelas bahwa mereka khawatir atas serangan Rusia.\"Intelijen kami telah melaporkan kemungkinan \'provokasi\' oleh penjajah di rute koridor kemanusiaan. Jadi, untuk alasan keselamatan publik, kami tidak membuka koridor kemanusiaan hari ini,\" kata Wakil Perdana Menteri Iryna Vereshchuk. (Ida/ANTARA/Reuters)
Dibuka Perbatasan Darat Sarawak - Kalbar pada 1 April 2022
Jakarta, FNN. Pemerintah Negara Bagian Sarawak akan membuka perbatasan darat dengan Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat 1 April 2022 seiring dengan rencana pemerintah setempat yang akan membuka kembali perbatasannya bagi pendatang asing tanpa karantina.\"Untuk tahap awal pembukaan perbatasan dilakukan di pintu perbatasan Tebedu, Serian, yang berbatasan dengan PLBN (pos lintas batas negara) Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat,\" ujar Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Sarawak di Kuching, Raden Sigit Witjaksono, Senin.Sigit mengemukakan hal itu usai rapat koordinasi secara hibrida dengan seluruh Instansi terkait di PLBN Entikong, dinas terkait di Pemprov Kalbar dan Pemkab Sanggau. Undangan diprakarsai oleh Jawatan kuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBN) Sarawak.Dia mengatakan waktu operasional pintu perbatasan akan dibatasi dari pukul 09.00 sampai 15.00 waktu Malaysia.Pada masa normal sebelum pandemi COVID-19, pintu perbatasan dibuka dari pukul 06.00 sampai pukul 18:00 waktu setempat.\"Dua pintu perbatasan Sarawak lainnya yaitu di Perbatasan Biawak (berbatasan dengan PLBN Aruk, Sambas) dan Perbatasan Lubuk Antu (berbatasan dengan PLBN Nanga Badau, Kapuas Hulu) akan dibuka secara bertahap selanjutnya,\" katanya.JPBN Sarawak sebagai badan yang bertanggung jawab dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Sarawak telah menyusun SOP dan persyaratan dokumen untuk masuk ke Sarawak merujuk kepada panduan SOP standar dari Kementerian Kesehatan Malaysia.Secara umum persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Sarawak yaitu sudah divaksin lengkap dengan vaksin yang disertifikasi oleh WHO sedangkan sertifikat vaksin dari Indonesia dan jenis-jenis vaksin yang digunakan oleh WNI semua dapat diterima.Kemudian melakukan tes PCR dua hari sebelum kedatangan ke Malaysia, melakukan tes cepat antigen profesional pada saat kedatangan di Malaysia dalam waktu satu kali 24 jam.Alat tes cepat aantigen profesional boleh dibawa sendiri atau dapat juga membeli saat di pintu perbatasan sepanjang alat tersebut memiliki label resmi.Setelah itu mengunduh aplikasi MySejahtera pada telepon genggam dan mengisi formulir prakeberangkatan (pada pilihan menu Traveller) dalam aplikasi MySejahtera tersebut.Memiliki asuransi kesehatan yang melindungi warga asing atau WNI dari COVID-19 selama di Sarawak.Sementara itu, untuk wisata medis Pemerintah Sarawak menyusun SOP tersendiri untuk WNI yang datang ke Sarawak untuk keperluan berobat.Mulai 1 April 2022 dapat mengajukan sendiri permohonan ke Sarawak melalui aplikasi MySejahtera, dan jumlah pendamping pasien dapat lebih dari satu orang tanpa perlu harus melakukan karantina asalkan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (Sof/ANTARA)
Di Budapest, Produk Indonesia Mencatat Potensi Transaksi 3,7 Juta Dolar AS
Jakarta, FNN. Produk Indonesia kembali tampil meyakinkan di pasar Eropa dengan meraup potensi transaksi sebesar 3,7 juta dolar AS melalui keikutsertaan pada pameran Sirha Budapest 2022 di Hungexpo, Budapest, Hungaria.“Selain potensi transaksi, partisipasi Paviliun Indonesia berhasil menjadi magnet bagi pengunjung profesional untuk sektor Hotel Restaurant dan Catering (HoReCa) yang melakukan pertemuan bisnis dengan peserta Paviliun Indonesia,” kata Kepala Indonesian Trade Promotion Centre Budapest Sari Handini Murti lewat keterangannya di Jakarta, Senin.Transaksi tersebut berasal dari potensial transaksi di Paviliun Indonesia sebesar 1,5 juta dolar AS dan rencana pembelian biji kopi roasting dari Indonesia dengan nilai sebesar 2,2 juta dolar AS. Pameran tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yakni pada 22—24 Maret 2022.Pada pameran tersebut, Paviliun Indonesia mengangkat tema ‘Indonesia Spice Up the World’ untuk mempromosikan rempah-rempah Indonesia. Paviliun Indonesia berlokasi di aula utama Hungexpo dengan mengusung konstruksi bertema tradisional rumah joglo dan menempati lahan seluas 105 meter persegi. ”Paviliun Indonesia selalu ramai pengunjung sejak pembukaan pameran. Pengunjung tidak hanya berasal dari Hungaria, namun juga dari berbagai negara seperti Austria, Polandia, Republik Ceko, Rumania, Slovakia, Slovenia, dan bahkan Serbia,” kata Sari.Sari mengungkapkan, pada pameran itu, produk Indonesia yang diminati di antaranya vanili, bawang hitam, dan kratom. Vanili Indonesia merupakan salah satu pesaing utama vanili asal Afrika yang lebih dulu dikenal di Eropa.Beberapa pengusaha Eropa yang berkunjung ke Paviliun Indonesia menilai vanili Indonesia memiliki kualitas dan siap untuk masuk ke pasar Eropa.Komoditas lain, bawang hitam juga berhasil memukau pengunjung profesional karena memiliki rasa manis dan khasiat yang bermanfaat bagi tubuh.“Bahkan, salah satu buyer sepakat melakukan pengiriman bawang hitam dari Indonesia dan siap bersaing dengan produk asal Tiongkok yang lebih dulu dikenal di Eropa. Selain dalam bentuk bahan mentah, salah satu buyer meminta pelaku usaha Indonesia untuk melakukan inovasi produk kapsul dari bawang hitam,” kata Sari.Sari menambahkan, Paviliun Indonesia juga menyajikan kuliner dan demo memasak dengan menghadirkan koki profesional asal Indonesia.Demo memasak tersebut menarik kunjungan koki Lázár Chef Hungaria sehingga mendapat tawaran kerja sama untuk disiarkan di kanal YouTubenya dengan program penayangan memasak kuliner Indonesia oleh koki profesional Indonesia.Promosi kuliner Indonesia melalui demo memasak berhasil memperkenalkan aroma dan rasa penganan Indonesia di lidah pengunjung pameran.\"Paviliun Indonesia di Sirha Budapest 2022 tidak hanya membuka kesempatan bisnis dari produk-produk yang dibawa peserta. Banyak calon buyer dari berbagai perusahaan ternama di Eropa Tengah dan Timur yang mengajukan permintaan untuk produk lainnya dari Indonesia,” ungkap Sari.Sari juga mengungkapkan, letak geografis Hungaria yang strategis, yaitu berada di pusat Eropa menjadikannya sebagai hub perdagangan di kawasan Eropa Tengah dan Timur.Saat ini, China dan Jerman telah terlebih dahulu menjadikan Hungaria sebagai hub perdagangan kawasan. Ini terlihat dari banyaknya pabrik asal Jerman dan toko China yang menjamur di Hungaria dan siap menyuplai kebutuhan untuk kawasan Eropa Tengah dan Timur.Selain itu, lanjutnya, kawasan Eropa Tengah dan Timur memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Kawasan ini memiliki jumlah penduduk mencapai lebih dari 177 juta jiwa dengan rata-rata produk domestik bruto (PDB) perkapita menurut perhitungan keseimbangan kemampuan berbelanja (KKB) sebesar 24 ribu dolar AS.“Pembangunan tempat persediaan Indonesia di kawasan ini dapat menjadi strategi dagang yang berpotensi meningkatkan ekspor di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Untuk itu, diharapkan pelaku usaha Indonesia juga dapat berkontribusi untuk pendirian tempat persediaan dan menjadikan Hungaria sebagai hub perdagangan Indonesia ke kawasan Eropa Tengah dan Timur,” kata Sari. (Sof/ANTARA)
Tiga Saksi dari Kominfo Diperiksa Terkait Korupsi Proyek Satelit Kemhan
Jakarta, FNN. Tim Penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung memeriksa tiga saksi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123 Derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada tahun 2012—2021.Ketiga saksi tersebut berinisial DS selaku Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kominfo, MBS (mantan Dirjen SDPPI Kominfo periode 2011—2016) dan M (mantan Direktur Standardisasi, Perangkat Pos & Informatika Ditjen Kominfo pada tahun 2010—2020.\"Ketiganya diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan pada tahun 2012—2021,\" kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Selain tiga saksi dari Kominfo, penyidik koneksitas juga memeriksa satu saksi berinisial TW selaku Dirut PT DNK pada tahun 2004—2015. Saksi TW diperiksa pada hari Kamis (24/3).Keempat saksi tersebut diperiksa setelah penanganan perkara tersebut diselesaikan secara koneksitas karena melibatkan unsur dari militer dan sipil.Perkara dugaan tindak pidana korupsi Satelit Kemhan telah dilimpahkan oleh Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung ke Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) sesuai dengan perintah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Senin (14/2), untuk ditangani secara koneksitas.Menurut ketut, pemeriksaan saksi untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.Dalam perkara ini, Kejakgung mencekal tiga orang keluar negeri. Ketiganya berasal dari unsur sipil (swasta), yakni Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma (DNK) dan Tim Ahli Kementerian Pertahanan berinisial SW, kemudian AW selaku Presiden Direktur PT DNK.Seorang lainnya berstatus warga negara asing, yakni Thomas Van Der Heyden. Pencekalan terhadap Thomas disarankan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers pada hari Kamis (13/1) mengatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan keputusan tentang hak penggunaan filling satelit Indonesia pada Orbit 123 derajat untuk filing Satelit Garuda-2 dan Nusantara A1-A kepada PT DNK.Pada tanggal 10 Desember 2018, Kominfo mengeluarkan keputusan tentang hak penggunaan filing satelit Indonesia pada Orbit 123 derajat BT untuk filling Satelit Garuda-2 dan Nusantara A1-A kepada PT DNK. Namun, PT DNK tidak mampu menyelesaikan permasalahan residu Kemhan dalam pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). (Sof/ANTARA)
Pemprov Aceh Diminta untuk Membentuk Satgas Pengungsi Luar Negeri
Jakarta, FNN. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Aceh merekomendasikan Pemerintah Aceh segera membentuk satuan tugas (satgas) penanganan pengungsi luar negeri, sehingga prosesnya dapat terkoordinir secara baik.\"Hal ini sangat mendesak karena proses penanganan sementara pengungsi akan terkendali dan terkoordinasi dengan tertib dan baik antarpemerintah dan stakeholder lainnya,\" kata Kepala Komnas HAM Aceh Sepriady Utama, di Banda Aceh, Senin, setelah meninjau proses penanganan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh selama ini yang dinilai masih kurang optimal.Rekomendasi itu disampaikan dengan mengacu pada Pasal 71 dan 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan pemerintah wajib dan bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.Pembentukan satgas itu, kata Sepriady, dibolehkan sesuai amanat dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 300/2307/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi.Sepriady mengatakan, Pemerintah Aceh juga harus menerima dan memfasilitasi terkait penanganan sementara pengungsi dari negara lain di Aceh dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.\"Proses penerimaan dan fasilitasi dari Pemerintah Aceh dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tindakan bersifat resistensi atas kedatangan dan keberadaan para pengungsi yang cenderung ditangani sementara,\" ujarnya.Selain itu, ujar Sepriady lagi, Pemerintah Aceh juga perlu menyusun qanun (peraturan daerah) dengan sinergitas dari pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan qanun yang sama sebagai turunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.\"Sehingga nantinya kebutuhan anggaran dalam penanganan pengungsi saat ini dan di masa mendatang dapat terealisasi dengan baik,\" katanya pula.Sepriady juga berharap pemerintahan di Aceh dapat melaksanakan secara baik ketentuan Kemenko Polhukam sesuai surat Nomor B-708/KM 00.02/3/2022 terkait perintah pemindahan segera pengungsi Rohingya dari Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bireuen ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.\"Semua pihak diharapkan dapat membantu memperlancar proses pemindahan sesuai dengan rekomendasi tersebut, sebagai sebagian dari kewajiban dan tanggung jawab penanganan pengungsi,\" demikian Sepriady Utama. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Memperkuat Mitigasi Antisipasi Varian Baru Omicron
Jakarta, FNN. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan Pemerintah terus memperkuat mitigasi untuk mengantisipasi COVID-19 varian baru dari Omicron.\"Pemerintah memiliki skenario yang rasional dan selalu berdasarkan ilmu pengetahuan,\" kata Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Budi menjelaskan strategi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis wilayah terus dievaluasi, berdasarkan kondisi objektif setiap daerah. Hal itu memungkinkan Indonesia mengendalikan pandemi sekaligus memungkinkan mesin ekonomi tetap bekerja.Terkait vaksinasi, Budi mengatakan percepatan vaksinasi sudah dilakukan sejak awal, terbukti berhasil memberikan perlindungan memadai bagi masyarakat, sehingga berbagai indikator pandemi kini semakin baik.“Kita perluas vaksinasi ke semua kelompok sasaran, dan ke semua wilayah. Begitu pun target capaian, harus kita naikkan. Kita tidak ingin kalah cepat. Capaian angka di kelompok rentan, yaitu anak-anak dan lansia kita naikkan, sementara di kelompok umum kita dorong agar vaksinasi tuntas hingga booster,” kata Budi menegaskan.Menurut Budi Gunawan, berdasarkan berbagai data, vaksin yang digunakan terbukti memiliki efikasi yang baik dalam menekan gejala bila orang tervaksin tetap tertular.“Jangan mengira vaksin tidak berguna karena masih ada penerima yang terinfeksi. Data menunjukkan, sebagian besar mereka yang telah divaksin dua dosis apalagi tiga dosis (booster) asymptomatic atau hanya mengalami gejala ringan bila terinfeksi,\" kata Budi Gunawan. (Sof/ANTARA)
Demo Aliansi BEM Seluruh Indonesia di Patung Kuda
Jakarta, FNN. Tim Kantor Staf Presiden (KSP) turun ke jalan untuk menemui langsung pedemo dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta, Senin.Setibanya di lokasi, tim KSP yang dipimpin Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong mendatangi, berdialog, dan menyerap aspirasi pedemo dari BEM SI.\"Ada enam tuntutan yang disampaikan, beberapa di antaranya terkait isu (penolakan) penundaan Pemilu 2024, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, kelangkaan minyak goreng, dan konflik agraria,\" kata Wandy dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.Wandy mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi dari aliansi BEM SI kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk nanti diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.Tim KSP juga menerima risalah tuntutan pedemo dari BEM SI untuk dijadikan kajian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).\"Risalah ini kami terima. Terima kasih kawan-kawan mahasiswa yang sudah mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin,\" kata Wandy.Ini bukan pertama kali BEM SI menggelar demonstrasi di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta. Pada tanggal 21 Oktober 2022, BEM SI menggelar demonstrasi di lokasi yang sama untuk memperingati 2 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin.Saat itu, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko turun langsung untuk menemui para pedemo dari BEM SI. Moeldoko mendengar langsung dan menerima 12 tuntutan dari BEM SI. (Ida/ANTARA)
Harus Dituntaskan PR di Sektor Pendidikan
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai “pekerjaan rumah” di sektor pendidikan harus segera dituntaskan demi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.Dia mengatakan, peluang bonus demografi akan sirna apabila bangsa Indonesia tidak segera berbenah menghadapi berbagai perubahan yang terjadi.“Masalah yang dihadapi sektor pendidikan kita sangat kompleks, sehingga perlu sejumlah langkah strategis agar mampu menghadapi berbagai perubahan dengan memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki,\" kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan, saat ini Indonesia sedang dalam proses menjemput peluang bonus demografi karena berdasarkan Sensus Penduduk 2020, dengan persentase usia produktif (15-64 tahun) mencapai angka 70,72 persen merupakan aset yang sangat berharga dalam konteks pembangunan.Menurut dia, pada tahun 2050, perkiraan salah satu lembaga auditor dunia pada 2017 lalu, PDB Indonesia akan mencapai US$10,5 triliun dan menjadi salah satu negara ekonomi terbesar di dunia.“Semua peluang tersebut hanya bisa dicapai jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing. Peran sektor pendidikan, tambahnya, sangat penting untuk mempersiapkan hal itu,” ujarnya.Namun dia menilai, saat ini sektor pendidikan nasional memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang mampu melahirkan SDM yang tangguh dan berdaya saing.Lestari mengatakan, pekerjaan rumah yang sedang berjalan itu antara lain revisi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).“Revisi tersebut terkait upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar, pola pembelajaran yang adaptif dan pembuatan kurikulum, serta sejumlah pengembangan infrastruktur pendidikan untuk memperluas kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa,” katanya.Dia menilai, berbagai pekerjaan rumah yang sangat mendasar dalam proses pengembangan sistem pendidikan nasional itu, harus segera dituntaskan melalui langkah-langkah yang efisien.Menurut dia, kajian terhadap gap yang terjadi antara kebutuhan dan ketersediaan perangkat pendidikan yang ada untuk menghadapi perubahan yang terjadi saat ini, harus segera dilakukan.“Agar upaya mewujudkan sistem pendidikan nasional yang mampu melahirkan anak bangsa yang berkarakter dan tangguh, bisa berjalan secara terukur,” ujarnya.Dia sangat berharap penuntasan berbagai pekerjaan rumah di sektor pendidikan tersebut mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan.Hal itu menurut dia karena bangsa Indonesia sangat memerlukan sistem pendidikan yang mumpuni untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing dan mampu menjawab tantangan di masa depan. (Ida/ANTARA)
Penghapusan Istilah Madrasah di RUU Sisdiknas Inkonstitusional
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai penghapusan istilah madrasah dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak sesuai konstitusi. “Penghapusan Madrasah dalam RUU Sisdiknas yang beredar tidak sesuai dengan teks dan spirit UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 3 dan 5,\" kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Seharusnya menurut dia RUU Sisdiknas memayungi, mengakui dan mengembangkan seluruh bentuk satuan pendidikan yang diakui, sudah berkembang, diterima, diakui oleh masyarakat dan Negara.\"Bukan justru menghapuskan institusi madrasah dan memperbesar diskriminasi antar-satuan pendidikan tersebut,” kata HNW. HNW menganggap tidak disebutkannya madrasah merupakan langkah mundur ke tahun 1989, atau kembali ke masa orde baru, di mana dalam UU Sisdiknas waktu itu (UU No 2/1989) madrasah bukan bagian dari satuan pendidikan nasional. Namun, kata dia di era Reformasi, masalah tersebut sudah dikoreksi dengan hadirnya UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dalam UU tersebut, Madrasah disebutkan sebagai bagian pendidikan formal. Karenanya, Hidayat berharap jika ada revisi UU Sisdiknas, maka itu dalam rangka menghadirkan keadilan dan posisi yang seimbang antara madrasah dan sekolah, bukan justru menghapus madrasah sebagai satuan pendidikan formal yang diakui oleh negara. “Memang madrasah berada di bawah Kementerian Agama, sementara sekolah di bawah Kemendikbudristek dan dinas pendidikan daerah,\" katanyaTetapi, lanjut dia juga terbukti dari madrasah muncul lembaga pendidikan yang berkualitas dan unggulan bahkan secara nasional seperti MAN Insan Cendekia, sekalipun pendanaan madrasah yang bersumber dari APBN tertinggal jauh dari sekolah yang mendapatkan alokasi dari APBN dan APBD. \"Ini di antara masalah yang seharusnya diselesaikan melalui RUU Sisdiknas terbaru, bukan malah menghapus madrasah,” ujarnya. (Ida/ANTARA)
Sri Mulyani: Reformasi RI Tingkatkan Kualitas SDM hingga Infrastruktur
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan berbagai reformasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur serta menciptakan perekonomian menjadi lebih produktif dan memiliki nilai tambah lebih tinggi.“Kami terus harus memastikan bahwa proses pemulihan ini akan didukung oleh reformasi mendasar,” katanya dalam acara Indonesia PPP (PublicPrivate Partnership) Day di Jakarta, Senin.Dari sisi fiskal, pemerintah melakukan dua reformasi yang sangat penting yaitu melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).UU HPP tidak hanya untuk mereformasi pajak yang akan memberi penambahan nilai pada pajak namun juga selaras dengan tren perpajakan global.Sementara UU HKPD bertujuan untuk memastikan manfaat belanja pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat melalui belanja yang lebih baik dan peningkatan perpajakan pemerintah daerah.Tak hanya itu, Indonesia sebagai negara berkembang terus mengejar tujuan pembangunan yang tidak hanya melalui sumber daya sendiri melainkan juga dari investor.Indonesia berupaya mengundang lebih banyak investor untuk datang agar berbagai tujuan reformasi dapat tercapai lebih cepat salah satunya melalui pembentukan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja.UU Cipta Kerja yang dibuat secara fundamental ini mengubah cara Indonesia dalam mengelola kebijakan ekonomi, menyederhanakan prosedur investasi dan memberikan iklim bisnis yang lebih jelas dan mudah.“Ini semua reformasi yang dilakukan Indonesia meski dalam situasi pandemi,” ujar Sri Mulyani.Untuk semakin menarik investor masuk ke Indonesia, pemerintah pun turut membentuk sovereign wealth fund melalui Investment National Authority (INA).Ia menjelaskan INA merupakan wadah bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia melalui pembiayaan ekuitas dan bermitra dengan Indonesia untuk menciptakan nilai tambah bagi pembangunan dan kemakmuran masyarakat.Target investasi tahap pertama INA adalah di sektor infrastruktur dan transportasi termasuk jalan, listrik, bandara serta jaringan komunikasi karena sangat penting untuk konektivitas Indonesia sebagai negara besar.“Kami terus memastikan bahwa penanganan pandemi akan terus dilakukan secara konsisten sampai kita bisa berubah menjadi endemi,” tegas Sri Mulyani. (mth/Antara)
POPULER
