ALL CATEGORY
DPRD Sulteng Mendukung Tuntutan Mahasiswa Menolak Wacana Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah (DPRD Sulteng) mendukung dan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa yang menolak wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sulteng Nilam Sari Lawira di hadapan ribuan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa se-Kota Palu yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam unjuk rasa yang berlangsung damai di depan Kantor DPRD Sulteng, Senin siang.\"Hentikan dan tindak tegas oknum ataupun kelompok yang menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan presiden dan atau penundaan pemilu. Saya selaku Ketua DPRD Sulteng menyetujui untuk dilanjutkan dan ditindaklanjuti untuk menjadi bahan perhatian pemerintah pusat,\" katanya pula.Selain itu, katanya lagi, DPRD Sulteng juga mendukung, mendorong dan mengupayakan agar harga minyak goreng dapat turun dan stabil, sehingga dapat dijangkau dan tidak memberatkan masyarakat berpendapat menengah ke bawah khususnya.\"Kemudian kami juga mendukung dan mendorong harga bahan bakar minyak dapat stabil. Selanjutnya hentikan arogansi aparat dalam penanganan massa aksi saat berunjuk rasa,\" ujarnya lagi.Unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa sejak pukul 11.00 WITA hingga selesai pada pukul 13.30 WITA berjalan damai, tertib, aman dan kondusif.Ratusan aparat yang mengawal jalannya unjuk rasa juga memberikan pengawalan yang baik dan ramah kepada para mahasiswa.Sebelum menyampaikan pernyataan sikapnya, Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira menggelar dialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di ruang rapat utama Kantor DPRD Sulteng untuk mendengar poin-poin tuntutan mereka. (Ida/ANTARA)
Puisi untuk Pendusta
Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih Tuan berbusa busa dan berkata Big data saya 110 juta setuju Pemilu ditunda. Dengan gayanya sebagai penguasa Kalau memang benar buktikan saja Agar diantara kita tidak ada dusta Terlihat presiden mengambil jarak dengan Anda. Karena Tes The Water menunjukan arah berbeda Semua Survey berbeda tidak ingin Pemilu ditunda. Data Tuan akan digugat indikasinya dusta. Baik perdata atau pidana. Bertobatlah selagi waktu masih ada. Jangan lagi neko-neko buat perkara Akan berakibat fatal akibatnya. UU No.14/2008, menuntut dibuktikan secara terbuka. ICW sudah meminta mana datanya Waktunya nanya 10 hari jam kerja. Kalau ahirnya menuju arah berperkara Jadi repot semua. Mintalah maaf saja Kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya semua terserah Anda. Masa bohong di alam terbuka. Jangan ada niat membuat makar itu nista. Mahasiswa dan rakyat sudah membuka mata. Membuntuti kebohonganmu yang terus membabi buta. (*)
Gegap Gempita Perlawanan
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Mereka dirampas haknya. Tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami. Tuk membebaskan rakyat. Tanggal 11 April 2022, untuk kesekian kalinya mahasiswa berbondong-bondong menyampaikan kegelisahan dan kecemasan. Kekuasaan dirasa telah melampaui batas-batas kewajaran. KKN bertebaran, utang berdampingan pajak tinggi berkeliaran, BBM, listrik dan gas diterpa tarif lonjakan, serta harga-harga kebutuhan pokok berlomba balapan di tanjakan. Suasana krisis multidimensi itu, bahkan tidak mampu membuat rezim pemerintahan memiliki kepekaan. Abai pada penderitaan rakyat, hanya gigih bersiasat mempertahankan kekuasaan. Pemangku kepentingan publik Kasak-kusuk, niat dan giat permufakatan jahat memperpanjang jabatan. Tak peduli negara dalam kebangkrutan, rakyat terancam kemiskinan dan kelaparan. Kini mahasiswa tiada pilihan lain, kecuali melakukan pembangkangan. Menghadapi sistem yang menyebabkan kesengsaraan hidup dan semua bentuk penindasan. Darah juang tetap semangat menghalau tekanan dan rasa ketakutan. Meskipun tubuh dilumuri luka dan berkorban jiwa dengan darah yang berceceran. Mahasiswa menuai ekspektasi rakyat akan perubahan. Rakyat menabur perhatian dan dukungan sekaligus tumpuan pada anak-anak kampus kaum pergerakan. Membersamai aspirasi dan tuntutan hingga ke pelosok-pelosok negeri, meski hanya bisa ditumpahkan di jalanan. Memeriahkan ibu pertiwi dengan gegap gempita perlawanan.
Koran Got, BuzzeRp Jaman Orde Lama
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan 18 juta sukarelawan dikumpulkan Front Pemuda siap untuk dikirim mengganyang Malaysia. (Ini kliping koran Bintang Timur tanggal 25 Maret 1964 yang saya terima dari rekan sejarawan negara jiran). Berita Bintang Timur itu bohong dan tidak logis. Bintang Timur ternasuk salah 1 koran kategori Koran Got versi Muchtar Lubis selain Harian Rakyat, Warta Bhakti, Suluh Indonesia, Pemuda, dll. Koran Got dalam istilah sekarang buzzeRp. Indonesia mau kirim 18 juta sukarelawan ke Malaysia jelas tak masuk di akal, makan saja susah. Koran Bintang Timur mempunyai rubrik mingguan Lentera yang diasuh Pramudya Ananta Toer. Lentera ajang pembantaian seniman dan pengarang yang mereka tak sukai a.l Buya Hamka. Cara bekerja Koran Got sama dengan BuzzeRp sekarang. Menulis gaya intelek tapi banyak memutar balik fakta, atau bohong 100%. Misal saja US Dollar dicetak tanpa koleteral. Kalau benar, kok di Indonesia di-kurs 14.300 rupiah. Jelas hoax, ini untuk kepentingan oligarkhi yang ketakutan melihat perkembangan econ Rusia dan pebisnisnya yang dengan mudah dihancurkan The West. Aksi hari ini 11/4 mereka sadari sasaran strategisnya oligarki, yang lain2 cuma sasaran antara. Atau sekadar objek kocak2an. Untuk dapat mengendalikan sebuah executif versi oligarki memang yang dijadikan tokoh harus si Kocak. Aksi hari ini tak direaksi buzzeRp karena mereka kaget dengan perubahan sikap pemerintah. Mulanya dimunculkan Wiranto yang memberi khobar bahwa beliau berhasil bikin insaf BEM Nusantara tentang penundaan pemilu dan perpajangan masa jabatan Presiden. Hanya beberapa jam setelah itu Menko Polhukam pimpin rapat dan kemudian menyatakan aksi 11 April jangan di-uthik2. Hal yang sama disampaikan Pamglina TNI dalam kesempatan berbeda. Lalu ada penjelasan pihak BEM Nusantara bahwa yang menemui Wiranto itu tak representatif. Kalau tidak ada berada tak akan tempua bersarang rendah. Kata pepatah tua. Memang perintah ubah sikap terhadap 11/4 itu mengandung pertanyaan. Dan ini membuat buzzeRp cep kelakep disumpel salep. Apa yang terjadi sesungguhnya di tataran elit politik, tak mudah dipahami. Panglima TNI dua kali bertemu Ketua DPD. Sedangkan Ketua DPR dan Ketia MPR, kata orang Betawi, kagak di-lirik2 acan. Ini betul2 persoalan politik yang menggoda untuk didalami. Moga2 bagus untuk Indonesia. (*)
Peringatan Terakhir Makar Terhadap Konstitusi
Arus Gerakan mahasiswa yang hari ini menjadi harapan, bisa jadi benih terhadap repetisi sejarah pembaruan di negeri ini jika telinga dan mata kekuasaan tidak mau mendengar dan menyaksikan betapa sulitnya kehidupan rakyat di bawah. Betapa kemarahan rakyat telah menggumpal. Terakumulasi oleh kebijakan yang tak berpihak. Oleh Tamsil Linrung - Ketua Kelompok DPD di MPR RI ESKALASI demonstrasi menyergap dari berbagai penjuru negeri. Gairah pergerakan kembali bersemi. Gelombang protes mahasiswa menggema. Tampak ada orkestrasi yang terkonsolidasi. Dipicu oleh kegelisahan nurani. Lalu menjadi komando perlawanan dengan fokus isu dan tuntutan yang menjadi problem mendasar dan aktual bangsa ini. Menyelamatkan demokrasi. Kebanggaan sebagai salah satu bangsa paling demokratis memang perlahan sirna. Indeks Kebebasan Sipil sebagai salah satu indikator penting negara demokratis yang dilansir oleh Bank Dunia, tercatat merosot secara tajam. Bahkan, kini berada di bawah rata-rata dunia. Skor Civil Liberties Indonesia melorot dari angka 0,66 tahun 2015 menjadi 0,59 pada tahun 2020. Lima komponen penting dari kebebasan sipil ini adalah kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan beragama, kebebasan aktivisme, dan jaminan keamanan pribadi, yang masing-masing mencerminkan konsep inti dalam literatur hak asasi manusia. Pada tahun 2020, secara umum indeks demokrasi Indonesia bahkan mencatatkan angka terendah sejak Indeks Demokrasi diluncurkan The Economist Intelligence Unit (EIU). Problem demokrasi tidak sebatas isu-isu politik dan kebijakan publik. Tapi juga mencakup demokrasi ekonomi yang merupakan dampak turunan dari acakadut perpolitikan di negeri ini. Problem ketimpangan, pengangguran, dan ketidakadilan terhadap akses-akses ekonomi sudah menjadi perbincangan yang populer di negeri ini. Namun, kebijakan publik yang dilansir oleh pemerintah tidak pernah bisa menyelesaikan masalah itu. Sebaliknya, bahkan melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan. APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang dilembagakan untuk redistribusi, gagal menjadi indikator pemersatu bangsa. Nilai jumbo anggaran negara, tidak banyak yang betul-betul sampai kepada rakyat yang membutuhkan. Bahkan, akumulasi utang yang semakin mencemaskan, tidak bisa menyelesaikan malapraktik pengelolaan anggaran negara. Gairah gerakan mahasiswa yang kembali bangkit setelah lama dinanti, tentu saja layak kita harapkan mengoreksi arah bangsa yang melenceng. Meski upaya ini akan menghadapi ujian. Apalagi pergerakan mahasiswa sempat dianggap mati suri. Lantaran banyak isu penting yang dilewatkan tanpa perlawanan berarti. Belakangan terjadi degradasi gerakan. Ditandai oleh elit organisasi mahasiswa sowan ke Istana Negara. Ritual yang pantang dilakukan oleh gerakan moral. Sebagai moral force, mahasiswa dituntut berada di barisan gerakan yang memilih tetap berdiri di atas aspirasi murni dari rakyat. Kini, almamater perjuangan dikenakan. Agen perubahan turun ke jalan. Menggelar mimbar-mimbar demokrasi. Lantang berorasi. Menyuarakan aspirasi. Menyoroti ancaman terhadap mandat reformasi. Melawan ambisi penundaan pemilu dan perpanjangan periode jabatan presiden yang menghianati konstitusi. Gugatan dari seantero penjuru negeri menjadi peringatan terakhir sebelum mandat reformasi dan cita-cita demokrasi dimakamkan di pelataran pusara kekuasaan. Peringatan ini mungkin tidak datang dua kali. Karena wacana penundaan pemilu dan penambahan jabatan presiden adalah makar terhadap konstitusi. UUD NRI 1945 hanya mengenal lima tahun masa jabatan presiden. Dibatasi dua periode. Dimotori oleh mahasiswa, rakyat akan bergerak jika agenda penghianatan itu berlanjut. Meski ada upaya cooling down yang diisyaratkan dengan pengumuman jadwal pemilu maupun rencana pelantikan Anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) oleh presiden, namun wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden tidak bisa dianggap selesai. Ancaman terhadap demokrasi ini bukan angin lalu. Jika dibiarkan, akan terus terulang dengan pendekatan dan strategi baru. Patut pula dicatat, agenda itu dilontarkan langsung oleh orang yang dianggap paling dekat dengan Presiden Jokowi di kabinet. Diucapkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Menteri yang karena kedekatannya dengan Jokowi, bahkan didapuk merangkap 14 jabatan. Tak sampai di situ, penundaan pemilu dan perpanjangan periode jabatan presiden, juga disahuti secara serius dan berulang oleh beberapa menteri dan Ketua Umum Partai Politik kolisi pemerintah. Wacana ini datang dari orang-orang dekat presiden. Mencuat dari istana. Bukan basa-basi obrolan warung kopi. Nalar kita sulit menerima untuk tidak mengatakan bahwa agenda penundaan pemilu dan perpanjangan periode jabatan presiden dipersiapkan secara serius. Terorganisir dengan rapi. Sejumlah indikasi terbaca oleh publik. Termasuk peristiwa yang amat disayangkan ketika acara pertemuan nasional perangkat desa jadi ajang mengamplifikasi wacana tersebut. Namun kini, kita bisa sedikit punya harapan. Masih ada nurani yang siuman. Paling tidak, hal itu diperlihatkan dari gelombang demonstarsi mahasiswa yang meminta presiden bersikap tegas terhadap wacana yang dilontarkan para menterinya. Bukan sebatas menyudahi wacana penundaan pemilu, tetapi juga bertindak konkret atas kegaduhan yang ditimbulkan tersebut. Memang, muruah pemerintah kadung jatuh. Kredibilitas pernyataan yang disampaikan secara lisan, bahkan yang didengungkan di depan rekaman dan jepretan media, kini tak lagi mudah ditelan mentah-mentah. Sudah amat sering publik terkecoh oleh sesuatu yang tidak berkesesuaian antara kata dan perbuatan. Bahkan muncul lelucon bahwa pernyataan itu “harus dibaca terbalik”. Arus Gerakan mahasiswa yang hari ini menjadi harapan, bisa jadi benih terhadap repetisi sejarah pembaruan di negeri ini jika telinga dan mata kekuasaan tidak mau mendengar dan menyaksikan betapa sulitnya kehidupan rakyat di bawah. Betapa kemarahan rakyat telah menggumpal. Terakumulasi oleh kebijakan yang tak berpihak. Bahkan urusan teknis pun tidak pernah bisa tuntas. Dari problem banjir produk impor yang memukul UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikri) lokal, hingga minyak goreng langka dan mahal. Pemerintah bahkan mengakui tak berdaya di hadapan mafia. Demikian pula harga BBM yang melambung dengan alasan relaksasi fiskal mengatasi pembengkakan subsidi. Ditimpali dengan pungutan pajak berbasis konsumsi dikerek dalam situasi daya beli yang terengah-engah. Situasi kebatinan serba sulit yang tengah dihadapi, membuat rasa sabar rakyat semakin menipis. Diperparah oleh perbincangan elit yang hanya berkutat pada soal jabatan. (*)
Dukungan untuk Aksi Mahasiswa
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM waktu kurang satu bulan mahasiswa telah melakukan aksi tiga kali 28 Maret, 1April, dan hari ini 11 April. Mengarah ke Istana dengan isu utama perpanjangan masa jabatan Presiden. Masyarakat menyambut gembira akan geliat mahasiswa ini. Ada kerinduan dan harapan. Media sosial dipenuhi berita dan percakapan atas agenda aksi mahasiswa. Mulai ajakan aksi kepada seluruh mahasiswa, BEM yang didekati hingga pertemuan Panglima TNI Andika dengan Ketua DPD Lanyalla soal rencana aksi 11 April 2022. Menghindari tindakan represif. BEM Seluruh Indonesia akan mengajukan 6 tuntutan yaitu penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden, evaluasi UU IKN, stabilitas harga, usut mafia minyak goreng, menyelesaikan konflik agraria serta penuntasan janji-janji kampanye Jokowi. Enam tuntutan ini menurut BEM SI akan menjadi panduan gerakan. Ada gairah dan harapan rakyat atas gerakan mahasiswa yang berkelanjutan. Secara psiko-politis membangun semangat baru untuk \"turun\" mendukung tuntutan para mahasiswa tersebut. Mungkin buruh melakukan aksi sendiri atau bersama-sama, demikian juga dengan PA 212 yang membawa komunitas umat. Cukup banyak persoalan keumatan akibat kezaliman rezim. Rakyat di sekitar akan mendukung dengan segenap kemampuannya. Jika gerakan yang melibatkan masyarakat menjadi masif maka terjadilah \"people power\". Jokowi tentu akan kerepotan menghadapinya. Represivitas tinggi, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa, justru boomerang bagi rezim sendiri dan mempercepat keruntuhan. Mahasiswa masih melakukan aksi dengan membatasi tuntutan pada penggagalan perpanjangan masa jabatan Presiden. Tentu harapannya Jokowi menyerah. Jika maju terus atau ambigu, maka waktu akan menghukum dan keterlambatan sulit untuk dimaafkan. Bola telah bergulir menuju gawang. Aksi jalan terus, pasukan juga didatangkan untuk \"menghadang\". Aksi mahasiswa di bulan ramadhan saat mahasiswa melaksanakan puasa tentu cukup unik dan heroik. Ibrah nubuwwah menjadi rujukan. Puasa itu tidak menghalangi perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mahasiswa tengah mengibarkan panji-panji untuk melawan arogansi kekuasaan. Menyanyi menyindir Jokowi : Potong bebek angsa, masak di kuali Gagal ngurus bangsa, minta tiga kali Bohong ke sana, Bohong ke sini Lalalalalala...lala Selamat menikmati bapak yang ingin tiga periode.. Lalala lalala.. lala Bandung, 11 April 2022
.jpeg)
Pemerintah Tegang Hadapi Demo Mahasiswa
Jakarta, FNN - Aksi mahasiswa dan elemen lain menolak rencana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan isu stabilitas harga pada Senin (11/4/2022) besok, membuat pemerintah salah tingkah. Demonstrasi yang rencananya akan digelar di Kawasan Istana Negara, Jakarta itu membuat pemerintah panik. Salah satu penggagas Koalisi Aksi Menyelamatakan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn.) Gator Nurmantyo menyatakan bahwa pemerintah mudah tersinggung yang berakibat pada situasi yang cukup tegang. Sama seperti aksi yang akan dilakukan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 besok. Situasi di Tanah Air seakan berubah jadi menegangkan setiap kali mahasiswa menyerukan akan menggelar aksi demonstrasi. Menurutnya, situasi Indonesia seperti tegang setiap ada aksi demonstrasi karena telinga Pemerintah yang \'tipis\'. \"Ya karena telinganya tipis,\" kata Gatot Nurmantyo dalam wawancara dengan wartawan FNN Hersubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu 10 April 2022. Padahal, beberapa tahun lalu Presiden Jokowi mengaku merasa rindu didemonstrasi oleh masyarakatnya. Akan tetapi sekarang aksi demonstrasi seakan digambarkan seperti sesuatu yang mengakibatkan situasi Indonesia tegang. \"Justru itu, aparat yang salah menginterpertasikan keinginan presiden. Sedangkan presiden itu menyampaikan \'saya kalau tidak didemo kan kangen\',\" tutur Gatot Nurmantyo. Gatot mengungkapkan bahwa aksi demo 11 April 2022 yang akan digelar mahasiswa seharusnya mampu mengobati rasa rindu Jokowi. Aksi tersebut pun seharusnya dimanfaatkan Jokowi untuk mendengarkan apa saja tuntutan mahasiswa terhadap Pemerintah. \"Nah sekarang mahasiswa demo, harusnya kan mengobati kerinduan seorang presiden,\" ujar Gatot Nurmantyo. \"Dan di situlah kesempatan untuk mendengarkan apa sih yang dituntut oleh mahasiswa, kok sampe demo seperti ini kan?,\" ucapnya menambahkan. Gatot Nurmantyo menekankan seharusnya pemerintah mendengarkan aspirasi mahasiswa, karena mereka merupakan bagian dari masyarakat. Selain itu, aparat juga seharusnya mengamankan aksi demonstrasi dan tidak memberikan larangan selama massa sudah menyampaikan pemberitahuan 3 hari sebelumnya. \"Kan harusnya didengarkan, itu masyarakat, dan aparat juga harusnya mengamankan, tidak boleh melarang demo selama demo menyampaikan bahwa \'saya akan demo\', bukan izin loh, hanya menyampaikan saja, pemberitahuan saja 3 hari sebelumnya,\" kata Gatot Nurmantyo. \"Yang tidak boleh membawa barang-barang yang berbahaya seperti parang, tapi kalau cuma satu orang yang membawa jangan semua demo yang dianukan (diamankan),\" pungkasnya. (ida, sws)
Akhirnya, Sebagian Tuntutan Mahasiswa Dipenuhi Presiden: Percaya?
Jika menyimak tuntutan janji-janji kampanye di atas, itu berarti mahasiswa masih memberi kesempatan Jokowi untuk menuntaskan jabatannya hingga berakhir pada 2024. Persoalannya, masih percayakah? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN SETIDAKNYA ada dua peristiwa menarik pada Jum’at dan Sabtu (8 dan9 April 2022) akhir pekan lalu. Kemunculan Jenderal TNI Purn Wiranto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang bertemu BEM Nusantara. Pertemuan Wiranto di depan publik untuk yang pertama kalinya dengan BEM Nusantara ini dituding sebagai upaya penggembosan terhadap rencana aksi unjuk rasa BEM Seluruh Indonesia, Senin (11 April 2022) pekan ini. Yang menarik, dalam kesempatan jumpa persnya, Wiranto sempat menyentil soal klaim Big Data masyarakat yang ingin Pemilu 2024 ditunda yang pernah disampaikan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan. Wiranto meminta apabila memang benar ada big data itu untuk diperlihatkan kepadanya. “Ya, sudah ndak mungkin. Kalau ada datanya sini kasihkan saya, saya bisa jawab,” kata Wiranto di kantor Wantimpres, Jumat (8/4/2022). Kalau memang big data itu hanya sekedar ucapan, maka Wiranto menganggap isu penundaan pemilu tersebut hanya menjadi pembahasan yang tidak akan kunjung selesai. Apalagi ia lebih memilih untuk berpikir secara rasional terkait isu penundaan pemilu tersebut. “Satu debatable yang tidak akan (pernah) selesai. Ya, kita bicara rasionalitas,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Wiranto juga menegaskan kalau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode itu harus melewati proses yang tidak mudah. Menurutnya, untuk mengabulkan perpanjangan masa jabatan presiden itu butuh jalan yang panjang dan berat karena menyangkut amandemen UUD 1945. Dari sisi masyarakatnya harus sepakat terlebih dahulu, kemudian MPR RI juga harus menyetujui adanya perubahan UUD 1945. MPR sendiri merupakan gabungan DPR RI dan DPD RI yang tergabung dalam 9 parpol, lanjut Wiranto, sehingga perjalanannya tidak akan semudah yang dibayangkan. “DPR sendiri dari 9 parpol hanya 3 parpol yang setuju mengubah itu, 6 parpol tidak setuju. Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi, mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?” tegasnya. Kemunculan Wiranto bersama BEM Nusantara ini seolah memberi penegasan bahwa Presiden Joko Widodo tidak sepakat dengan manuver isu perpanjangan masa jabatan maupun penundaan pemilu 2024. Di sini Wiranto sudah menjadi “juru bicara” dan kepanjangan tangan Presiden Jokowi, karena Jokowi sendiri tidak pernah secara tegas menolak usulan tiga parpol (PKB, PAN, dan Golkar) tersebut. Sebagai Ketua Wantimpres, seharusnya Wiranto memberikan masukan pada Presiden Jokowi sebelum persoalan perpanjangan jabatan dan penundaan itu menjadi isu liar yang semakin berkembang di masyarakat. Itulah peristiwa menarik pertama yang menyita perhatian publik. Manuver perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu menjadi “bola liar” di kalangan elit politik dan pemerintah. Bahkan Luhut pernah mengklaim ada 110 juta big data di media sosial yang setuju terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Ia mengatakan bahwa ratusan juta orang itu menginginkan Jokowi memperpanjang masa jabatannya. Peristiwa menarik kedua adalah kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa ke Rumah Dinas Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk membahas dinamika yang terjadi belakangan ini, Sabtu (9/4/2022). Terutama aksi-aksi mahasiswa di beberapa kota, termasuk rencana aksi besar BEM SI yang akan digelar pada Senin, 11 April 2022. Jenderal Andika menyatakan dukungan terhadap pernyataan Ketua DPD agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa. “Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya,” katanya. Melansir FNN.co.id, Sabtu (09 April 2022 18:57:17), menurut Jenderal Andika, demonstrasi itu merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi Undang-undang. Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah. “Termasuk suara dari Pak Ketua DPD yang merupakan tokoh di negeri ini,” ujarnya. Sebelumnya, LaNyalla Mahmud Mattalitti sudah menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung. Enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa adalah suara rakyat kebanyakan. “Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat. Itu harus dihargai dan diterima dengan baik,” ujarnya. Karena itu, ia mengingatkan pada aparat keamanan agar kebebasan berpendapat itu harus difasilitasi dengan baik. “Saya sudah telepon langsung Kapolri (Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo), saya minta agar kepolisian, jangan represif terhadap aksi demonstrasi penyampaian pendapat dan sikap,” tegas Senator asal Jawa Timur itu. Terkait suara-suara yang minta agar Jokowi mundur, LaNyalla dan lembaga DPD RI sudah menyampaikan komitmennya, akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024. “Saya dan anggota DPD RI mengawal pemerintahan ini hingga akhir masa jabatan, tahun 2024. Kita taat terhadap konstitusi. Jadi jangan tanyakan komitmen kami soal konstitusi,” paparnya. Ditambahkan LaNyalla, dia juga menyampaikan ke para mahasiswa melalui siaran persnya, bahwa terkait tuntutan tentang janji kampanye yang belum ditepati, harus kita beri kesempatan sampai 2024. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan aparat penegak hukum tidak boleh ada kekerasan saat menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa.Mahfud menyampaikan pesan itu salah satunya kepada Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Merdisyam yang mewakili Kapolri saat Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu.“Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing provokasi,” katanya. Dari enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa, satu diantaranya seperti yang disampaikan LaNyalla. Yakni, mahasiswa menuntut Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin supaya menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. Jika menyimak tuntutan janji-janji kampanye di atas, itu berarti mahasiswa masih memberi kesempatan Jokowi untuk menuntaskan jabatannya hingga berakhir pada 2024. Persoalannya, masih percayakah? Apalagi, Ahad (10/4/2022), melalui YouTube Sekretariat Negara, Jokowi telah menugaskan menterinya agar menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanggal Pemilu telah disepakati 14 Februari 2024. Sedangkan Pilkada serentak digelar pada November 2024.Jokowi sebelumnya meminta jajarannya memastikan agar tidak lagi muncul spekulasi di masyarakat, pemerintah sedang melakukan upaya penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Presiden Jokowi sampaikan hal itu dalam pengantar rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Ramainya rencana aksi mahasiswa pada 11 April ternyata tidak saja ingin menyuarakan aspirasi tolak tunda Pemilu dan tolak tiga periode Jokowi. Mahasiswa ternyata juga ingin Jokowi meletakkan jabatan Presiden. “Semestinya Presiden Jokowi tahu diri dan mundur. Semua persoalan bangsa ini juga tak lepas dari ketidakcakapan Jokowi mengelola pemerintahan,” ujar Rizky Awal, Ketua GP-PMI dalam diskusi online di YouTube Ahmad Khozinudin Channel, pada Ahad (10/4/2022) Afandi Ismail selaku Ketua Umum PB HMI juga menegaskan hal yang sama. Menurutnya, sangat disayangkan kalau aspirasi tuntutan mahasiswa tidak sampai pada menuntut Jokowi mundur. “Kami dari HMI tegas menyampaikan aspirasi tuntutan pada aksi 11 April 2022, agar Presiden Jokowi turun,” ungkap Afandi. Afandi melihat, problem bangsa Indonesia sangat kompleks. Benalu oligarki yang menunggangi Jokowi harus dipangkas, agar tidak merusak bangsa Indonesia. Kapitalisme liberal telah menggerogoti bangsa Indonesia. (*)
Dituduh Dalangi Aksi Mahasiswa, Gatot Nurmantyo: Itu Intelijen Hilang Akal
Jakarta, FNN - Aksi besar-besaran mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) setidaknya telah membuat kalang kabut pemerintah. Maklum aksi ini sudah dimulai sejak bebrapa hari yang lalau dan akan berkahir hingga tuntutan mahasiswa dipenuhi. Menjelang puncak aksi demonstrasi yang akan digelar pada Senin, 11 April 2022 besok tidak luput dari berbagai ada dumba, pecah belah, \'teror\' dan intimidasi. Berbagai informasi hoaks hingga peretasan akun sejumlah petinggi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pun terjadi. Salah satu isu yang gencar diserukan adalah bahwa demo 11 April 2022 ini ditunggangi oleh sejumlah pihak. Pihak yang paling sering menjadi korban adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Fitnah terhadap KAMI juga pernah terjadi pada momen demo mahasiswa sebelum-sebelumnya seperti dituding menunggani aksi demonstrasi menolak Omnibus Law beberapa waktu lalu. Menanggapi seringnya KAMI dituding sebagai \'dalang\' aksi demonstrasi mahasiswa, salah satu inisiator KAMI, Gatot Nurmantyo buka suara. Gatot mengaku santai menghadapi fitnah itu, karena dalam demokrasi dicurigai seperti itu merupakan hal yang biasa. \"Dalam alam demokrasi, dicurigai itu biasa, orang curiga kan biasa. Ada yang suami istri saling curiga kan biasa-biasa saja,\" ujar Gatot Nurmantyo kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Ahad, 10 April 2022. Mantan Panglima TNI itu pun mengatakan bahwa orang-orang yang menuding KAMI sebagai dalang demo 11 April 2022 merupakan \'intelijen yang hilang akal\'. \"Ya kan ini kan intelijen-intelijen yang mungkin sudah kehilangan akal, supaya bapak senang, bilang aja udah KAMI kan, karena KAMI kan oposisi, dan oposisi dicap oleh mereka,\" kata Gatot Nurmantyo. Gatot menegaskan bahwa KAMI tidak pernah asal bicara saat memberikan kritikan kepada Pemerintah. \"Saya merasa bahwa yang dilakukan KAMI adalah memberikan masukan-masukan berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan untuk diperbaiki,\" tuturnya. Demonstrasi menurut Gatot adalah hak politik rakyat menyampaikan pendapat dan secara konstitusional dilindungi oleh Undang-undang. “Gerakan aksi mahsaswa dan pemuda adalah hak rakyat. Itu tindalak konstitusional. Seharusnya mendapat apresiasi, karena yang disampaikan hal yang bagus,” paparnya. Menurut Gatot, mahasiswa adalah komponen masyarakat yang paling tahu kondisi riil masyarakat. “Mereka tinggal di masyaraat, makanya dia tahu persis kondisi masyarakat, tetapi dia juga berada di lingkungan kampus, lingkungan inteletual, lingkungan kebenaran yang paling hakiki. Maka apa yang dia dengar di masyaakat, mereka diskusikan di fakultas masing-masing. Setelah itu mereka pasti mengajak yang lain juga untuk mencari kebenaran hakiki ke dosen, dekan atau guru besarnya. Setelah itu antarfakultas disiskusikan. Kalau belum puas mereka diskusikan antaruniversitas,” tegasnya. Gatot mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan mulia yang perlu didukung oleh semua lapisan masyarakat. “Pemuda dan mahasiswa adalah agen perubahan. Mahasiswa adalah pemilik masa depan bangsa. Wajar mereka melakukan koreksi. Mereka tidak mau terkena limbahnya. Inilah mulianya mahasiswa yang peduli terhadap nasib rakyat, bangsa dan negara dalam kondisi tak menentu ini,” pungkasnya. Besok pagi, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia berencana akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 11 April 2022. Ada enam poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut salah satu di antaranya soal isu perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024. Aksi unjuk rasa tersebut rencananya diadakan di sekitar kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya pun akan melakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar kawasan Istana Negara, Monas dan DPR. (ida, sws)
Jenderal Andika Menjamin Demonstrasi Aman, Ada Kejutan Minggu Depan
Jakarta, FNN - Rencana aksi massa mahasiswa dan elemen terkait menolak isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan isu stabilitas harga pada Senin (11/4/2022) besok, menjadi sorotan. Rencananya demonstrasi akan digelar di Kawasan Istana Negara, Jakarta. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung berharap mahasiswa jangan khawatir karena dijamin aman. Ada sosok yang berjasa menjamin rasa aman bagi mahasiswa, dia adalah Jenderal Andika Perkasa. \"Mahasiswa aman, karena ada jaminan dari Panglima Militer dan Panglima Rakyat Daerah sebut saja begitu,\" kata pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN Hersubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu 10 April 2022. Panglima Rakyat Daerah yang dimaksud Rocky adalah Ketua DPD La Nyalla Mattalitti. Belakangan La Nyalla keras bersuara menolak presiden 3 periode. Bagi Rocky, Jenderal Andika Perkasa dan La Nyalla tahu dan paham momentum, maka mereka beraksi. \"Andika dapat momentum masuk kontroversi, setelah soal anak PKI boleh masuk TNI, terlihat Andika itu paham pemisahan politik sipil militer. Andika sekarang ini naik lagi, politik sipil dengan kunjungi La Nyalla, Andika masuk dalam percakapan politik,\" katanya. Menurut Rocky, efek pembelaan Jenderal Andika Perkasa kepada aksi demonstrasi mahasiswa itu, kata Rocky akan terlihat lebih jelas efeknya pada angka elektabilitas Jenderal Andika Perkasa. \"Elektabilitas Andika saya lihat survei kemarin, itu 5 persen, nah ini nanti mungkin naik jadi 7 persen, kita lihat minggu depan, karena bisa mencairkan keraguan besok ada kekerasan segala macam,\" katanya. Menurutnya, sinyal Andika kepada anak buahnya untuk tidak represif kepada mahasiswa ini memastikan mahasiswa akan aman saja besok saat aksi. Apalagi ucapan Jenderal Andika Perkasa itu disebarkan ke publik, artinya merupakan komando yang jelas kepada anak buahnya. \"Sinyal Andika dikoordinasikan dengan polisi, oke aman-aman saja, tentara ada di belakang mahasiswa, gampangnya baca lihatnya begitu,\" jelas Rocky. Nah, mendalami sikap Andika ini, membuktikan TNI memang lebih peka pada arah bangsa dan arah rakyat. Apalagi dalam berbagai bukti sejarah, TNI selalu menjadi perlindungan bagi rakyat dibanding aparat penegak hukum lainnya. Rocky melihat respons istana berbeda dengan Jenderal Andika Perkasa. Istana justru khawatir. Bukan mahasiswa yang khawatir disusupi. Mahasiswa punya sistem sendiri untuk mencegah penyusupan. Akan tetapi justru istana malah khawatir tidak mampu mencegah bila terjadi keadaan yang membahayakan. Jadi sinyal Andhika tentu dikoordinasikan dengan kepolisian bahwa aman-aman saja. Itu artinya, tentara bakal ada di belakang mahasiswa. Dan kita mulai ingat pola itu, juga pada ’98 pola itu yang terjadi. Sedangkan menurut Rocky, manuver La Nyalla yang galak menolak presiden 3 periode ini karena ingin memanfaatkan momentum saja. Manuver Ketua DPD itu, menurut Rocky, ingin melawan narasi Istana soal perpanjangan jabatan periode presiden. La Nyalla ingin menegaskan DPD ini adalah kunci dalam hal terjadi situasi yang menegangkan. \"Jadi La Nyala memanfaatkan momentum itu untuk mengatakan bahwa DPD punya suara. Bahkan, dalam keadaan ketegangan politik, DPD bisa muncul sebagai perangkul semua insan politik karena DPD ada di semua wilayah Indonesia dan betul-betul represtasinya adalah orangnya langsung,” katanya. (ida, sws)
POPULER
