ALL CATEGORY
Sebelas April 2022, Purnawirawan Turun Gunung di Jakarta
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Ratusan para purnawirawan TNI dari Jawa Barat, Banten, Serang, Jabodetabek dan daerah daerah lain yang tergabung dalam FPPI ( Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia ) dipimpin Ketua Presidium FPPI Kol Pur Sugeng Waras, Senin akan hadir di acara unras yang akan melibatkan mahasiswa, rakyat dan berbagai elemen dan ormas untuk terjun langsung kelapangan disekitar Monas, patung Kuda dan Istana. Kehadiran ini, ingin membuktikan visi misinya, yang mencintai NKRI, untuk berpartisipasi bersama elemen elemen bangsa lainya dalam mengringi, mengimbangi, memantau, mengawasi, mengoreksi dan mengevaluasi negara yang meliputi unsur unsur negara ( pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan dari negara negara lain ) serta aspek aspek negara mencakup IPOLEKSOSBUDAGHANKAM, guna memelihara arah roda pemerintahan dalam menuju dan mencapai tujuan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD \'45 dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. FPPI dalam kegiatanya, senantiasa mengedepankan ETOS KERJA yang berketuhanan, konstitusional, persatuan Nasional, tanggung jawab, berdaulat, bermartabat dan beradab, cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan, berlandaskan dan dijiwai Pancasila, UUD \'45, Bhineka Tunggal Ika, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 TNI WAJIB serta Doktrin doktrin TNI. FPPI terdiri ANGGOTA BIASA ( dari purnawirawan /i TNI POLRI ), ANGGOTA LUAR BIASA ( dari kluarga besar TNI POLRI, masyarakat, mantan ormas orpol lain yang sepaham ) dan ANGGOTA KEHORMATAN ( dari pakar dan praktisi berbagai profesi dan fungsi, PROF, DR, Dr, Ir, SH, MH, SAG dll ) dari berbagai suku agama, ras, golongan tanpa paham komunis dari anak bangsa Sabang --Merauke. Sebagai ormas yang baru dikukuhkan kelahiranya pada 24 Januari 2022 di Monumen Kejuangan Bandung, Jawa Barat, FPPI bersatu niat, berbulat tekad dan bersandar kepada kemuliaan dan kebesaran Allah swt, TYME, berperan bersama sama elemen bangsa lainya sebagai jembatan dan perekat antara rakyat dengan pemerintah dan rakyat dengan penegak hukum Konkritnya, kehadiran FPPI di acara 11 April di Jakarta, mendekat, mengiringi dan bertindak dalam menciptakan situasi kondusif tanpa menghalang menghalangi pihak manapun. Mau tidak mau, suka tidak suka, unras mahasiswa terjadi sebagai akibat dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan suara dan aspirasi rakyat, dimana para badan badan tinggi negara bak mlempen, loyo tidak berdaya dan tidak berfungsi sebagaimana harapan rakyat. Oleh karenanya, FPPI menghimbau kepada para petugas untuk tidak bertindak represiv terhadap para pengunjuk rasa, sebaliknya para pengunjuk rasa tidak bertindak anarkis, agar implementasi demokrasi berjalan baik, lancar, kooperatif, dan sukses. Jika ini terpenuhi saya yakin, negara kita layak dijadikan teladan bagi negara negara lain yang bersistim demokrasi. Konkritnya, meskipun tidak kita harapkan, namun jika terjadi chaos, FPPI akan terjun langsung dilapangan, sekitar anda, untuk meniadakan atau meminimalisir jatuhnya korban. Identitas FPPI dilapangan, mengenakan baju / jaket doreng atau coklat hijau yang bernuansa TNI, nama didada kiri dan tulisan FPPI didada kanan memakai baret atau topi lapangan. Tugas FPPI dilapangan sudah jelas dan tegas, maka jika ada oknum yang berseragam mirip FPPI dan berbuat diluar ketentuan dari Komando FPPI patut diwaspadai, bisa jadi orang tersebut oknum penyusup kedalam tubuh FPPI. Siapa saja dan pihak manapun, akan diperlakukan sama oleh FPPI dalam upaya menciptakan situasi kondusif, aman, damai, lancar, tercapainya tujuan untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat Indonesia. Semoga Allah swt, TYME, senantiasa membimbing dan melindungi kita semua, aamiin...Yarob.. (Bandung, 8 April 2022, Sugeng Waras, Ketua Presidium FPPI).
Model Perubahan Politik di Negara-negara PSI
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan PROBLEM dasar pada rakyat di negara2 PSI adalah distrust pada pemerintah yang meraka anggap lalai memenuhi kebutuhan rakyat banyak, baik itu di Pakistan-Srilanka- Indonesia. Relasi negara2 PSI juga sama terhadap USA. Mereka tidak akrab. Tapi timeline gerakan perlawanan terhadap rezim juga sama, yaitu setelah perang Ukraine mereda. Penyelesaian konflik di Pakistan dan Srilanka sama. Mereka menggunakan lembaga konstitusi masing2 untuk menggergaji kekuasaan eksekutif hingga rebah. Tak terlihat peran Angkatan Bersenjata dalam perobohan kekuasaan eksekutif di Pakistan mau pun Srilanka. Indonesia? Indonesia sejauh ini baru tingkat demo yang dimotori mahasiswa di seluruh Indonesia. Yang menarik demo mahasiswa ke Kedubes Ukraine menyatakan simpati pada rakyat Ukraine yang dizalimi Rusia, dan mendemo Kedubes Rusia. Aksi mahasiswa mendemo pemerintah 11 April 2022 nanti. Yang menarik demo ini akan diikuti rupa2 eksponen. Dan eksponen2 itu sama menyatakan, menyilahkan mahasiswa di depan, mereka ikut. 11 April bulan puasa, \'kan? Ya. Demo Angkatan 66 jelang keluarnya Super Semar juga bulan puasa malah demo sebulan penuh. Yang sudah2 perubahan kekuasaan itu serial, tidak saja satu negara yang berubah, tapi beberapa negara target, dalam time frame hitung bulan, berubah juga. Juga dalam cara perubahan, kalau yang satu pakai cara coup d\'etat, semua target berubah dengan cara coup d\'etat. Melihat Pakistan dan Srilanka secara konstitusi, yang lain juga akan sama lah. Kelembagaan konstitusional mesti sejalan dengan aspirasi yang muncul on the sunny side of the street. Tak bisa lain. Menghitung kali ini tak bisa lagi kuantitatif. Menghitung perjalanan sang waktu untuk urusan seperti ini sering terjadi unicum, lembaga konstitusi berubah lebih cepat dari jalanan. Eh, sudah berubah \'tu bapak. Yang penting tak ada lembaga konstitusi kalau tak ada jalanan. RSaidi
Lempar Kaos, Jokowi Dilarang Jadikan Rakyat Obyek Kegembiraan
Jakarta, FNN – Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Palembang disertai dengan lempar-lempar barang kepada masyarakat di pinggir jalan. Kebiasaan buruk ini mendapat sorotan dari pengamat politik Rocky Gerung. “Rumus Pak Jokowi tidak diperoleh dari Sri Mulyani atau dari menteri yang lain. Rumusnya dia dapat dari dukun bahwa kalau lempar-lempar sesuatu itu artinya dia raja. Kalau raja kebiasaanya begitu, lempar-lempar pada kawula. Jadi Pak Jokowi nggak ngerti bahwa rakyat itu setara dengan dia. Dia memang diposisikan sebagai presiden, tapi dia enggak boleh jadikan rakyat sebagai objek kegembiraan. Lalu dia senang karena orang nangkap kaos dia itu,” katanya kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 08 April 2022. Rocky menilai kebiasan tersebut sebagai bentuk mental yang keropos dari presiden. “Presiden itu bukan raja. Kalau raja memang punokawannya dikelilingi abdi dalem,” katanya. Yang lebih konyol lagi menurut Rocky adalah para menteri yang melihat kebiasaan Pak Jokowi yang sudah jadi standar SOP itu, namun tetap diam. “Ini menteri juga bingung, memang nurunin minyak goreng bisa dengan lempar-lempar kaos doang tuh. Memang mempertahankan keakraban dengan lempar-lempar kaos doang. Ini menteri apa iya dungu juga,” katanya kesal. Rocky sangat heran melihat kebiasaan Jokowi yang suka merendahkan masyarakatnya sendiri. “Saya sulit cari kata untuk menerangkan keadaan ini. Kalau dibilang mengalami akopoli, nanti orang bingung nyari di google lagi. Jadi, kita bilang saja ini kedunguan yang sudah merebak sampai ke tingkat kepala desa atau Apdesi kemarin,” paparnya. Namun kelompok kepala desa ini kata Rocky gagal melakukan deklarasi kebulatan tekad. “Mereka berupaya untuk menjilat tap kemudian terlihat bahwa lidahnya itu memang sudah biasa menjilat sehingga orang menganggap bahwa Presiden Jokowi memang menginginkan dia dielu-elukan,” paparnya. Berhubung tidak dapat elu-eluan oleh yang otentik, akhirnya dia bikin sendiri. “Rakyat dibujuk supaya mengelu-elukan dengan cara lempar-lempar kaos, tapi rakyat tahu kaos ini nggak bisa digoreng,” tegasnya. Mengapa para menteri diam karena menteri-menteri merasa kalau Jokowi bagi-bagi BLT ke rakyat, si menteri juga menganggap bahwa dia juga konsumen. Karena itu dia mendapat BLT, tapi dengan cara menaikkan gajinya sendiri. “Jadi, sekali lagi bagi rakyat, mungkin kalau dia bisa memaki-maki, ini bangkai nih. Tapi dia ndak bisa bilang dan bangkainya siapa. Kalau dibilang presiden, bangkainya dia takut kena undang-undang ITE,” paparnya. Perihal rakyat yang makin ketakutan terhadap rezim ini, kemarin survei indikator mengatakan 62,9 persen rakyat Indonesia takut mengucapkan protes lagi, karena takut ditangkep. “Ini rakyat akhirnya menganggap, ya sudahlah kalau memang semua diperlihatkan semacam keangkuhan itu. Iya kita juga bisa angkuh dan orang yang takut untuk mengatakan suatu lama-lama dianggap ia sudah berkelahi saja di jalanan,” pungkasnya. (ida, sws)
Juru Bicara Istana Jangan Dungu Menganggap Mahasiswa Enggak Punya Data
Jakarta, FNN – Rencana demonstrasi besar-besaran ke istana presiden pada 11 April 2022 mendapat dukungan dari masyarakat luas. Dukungan riil ini terbaca dari para pengguna jalan yang tidak terganggu atas kemacetan yang terjadi pada demonstrasi permulaan pada 5-6 April 2022 lalu. “Kita lihat kemarin di Makassar, rakyat akhirnya bilang tidak apa-apa kami macet asal mahasiswa betul-betul bisa membuka pintu agar supaya harga-harga turun,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 08 April 2022. Menurut Rocky, inilah pentingnya menerangkan kepada publik bahwa kesadaran untuk berharap itu paralel dengan kesadaran untuk mengubah. “Kalau saya berharap sesuatu tentu saya ingin mengubah hal yang memburuk hari ini. Dan itu direpresentasikan oleh mahasiswa dan mahasiswa paham bahwa hoaks itu hanya dipakai untuk menakut-nakuti publik itu. Nanti polisi akan hajar, enggak,” paparnya. Rocky mengingatkan bahwa hukum kita justru menjamin bahwa demonstrasi harus dijaga oleh polisi itu. Oleh karena itu polisi tidak boleh melakukan kekerasan kepada para demonstran. “Jadi sudah terjadi satu kesibukan baru, yaitu memacetkan jalan yang tadinya oleh tukang supir truk itu nyetirnya marah-marah, mereka tahu itu mahasiswa. Oh ya sudah nggak apa-apa. Kami bisa bersabar 2-3 jam. Yang penting nanti setelah demo pemerintah mendengar suara mahasiswa,” paparnya. Jadi, backup dari masyarakat pada mahasiswa itu sudah terjadi. Polisi juga tahu karena polisi saya kira akan serius menurunkan aparat sebanyak mungkin. Bukan untuk menghalangi, tapi untuk membuat demonstrasi itu berjalan damai. Karena memang tugas polisi adalah mengatur sebuah demonstrasi itu terselenggara,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa itulah hasil dari permenungan mahasiswa selama ini. “Mereka setiap BEM berdiskusi dengan saya. Mereka menyatakan bahwa mereka punya lembaga kajian yang mendaftar seluruh isu publik. Jadi kalau mereka demo, pasti emaknya izinkan karena memang itu juga isu emak-emak. Pasti petani izinkan, buruh juga setuju,” paparnya. Mahasiswa, kata Rocky menginginkan agar supaya betul-betul ada perubahan radikal dalam kepemimpinan Presiden Jokowi yang menjelang selesai nanti. “:Jadi mereka justru masih menganggap oke kalau misalnya terjadi dialog, dialog itu musti menghasilkan kesepakatan-kesepakatan. Itu yang mereka tunggu dalam dua minggu kemarin, yang tidak dilakukan juga oleh istana,” paparnya. Menurut Rocky, masyarakat berhak untuk menuntut balik. Menuntut balik itu yang dijamin oleh undang-undang, yaitu menuntut janji dari istana. Dia bahkan nggak persoalkan bahwa Jokowi pernah punya daftar 106 janji yang udah batal dan sudah berlalu. “Yang sekarang yang riil betul, mulai dari omnibuslow, sampai minyak goreng. Dan ini betul-betul riil ini,” tegasnya. Rocky mengingatkan lagi bahwa tanggal 11 April itu bukan mahasiswa demo, tetapi mahasiswa membawakan aspirasi rakyat yang betul-betul memang terlihat betul-betul papa, terlihat menderita. Jadi ini bukan bukan sekadar keinginan untuk sok pamer massa, tapi ini riil betul. “Jadi, juru bicara-juru bicara istana, termasuk juru bicara para menteri, jangan dungu menganggap bahwa mahasiswa itu enggak punya data. Bahkan data mereka itu lebih big dari bigdatanya pemerintah,” paparnya. Menurut Rocky, tuduhan jubir istana bahwa mahasiswa tidak punya data dianggap sebagai kurang beretika. “Ya itu etikanya buruk. Presiden juga nggak ngerti kalau naik gunung, kita nggak mungkin minta porter untuk menerobos jalan. Porter itu cuman buat beban kita. Kita yang musti capai jalan,” jelasnya. Jadi marsel itu, kata Rocky adalah pemimpin yang harus mencari jalan. Jangan sebentar-sebentar si porter. “Ya prosedurnya lu musti tunjukin jalan gua mikulin beban ini untuk tiba di tujuan yang lu buka jalannya. Nah, si Lutfi itu dia porter doang, angkutan barang,” tegasnya. Mustinya saran Rocky, Pak Jokowi sebagai marsel kasih tahu jalannya ke mana supaya porternya tahu. Karena porternya sudah nyerah dipaksa.Itu bisa masuk jurang. “Jadi ini ilmu yang sederhana dalam kepemimpinan. Kita mau lihat sebetulnya mentalnya Lutfi seberapa kuat. Mungkin dia berpikir sebaiknya dia dipecat. Sebab kalau mengundurkan diri seolah dianggap tidak mampu. Kalau dipecat kan ada heboh politik,” pungkasnya. (ida, sws)
Kebiasaan Presiden, Jika Sudah Buntu, Solusinya Lempar-Lempar Hadiah
Jakarta, FNN – Maksud hati ingin merogoh hati masyarakat dengan bagi-bagi minyak goreng gratis di jalanan Palembang, yang terjadi justru Presiden Jokowi didemo masyarakat yang tercekik tingginya harga minyak goreng. “Sekarang ini, leadership sudah hilang. Dan modal Pak Jokowi balik pada apa yang dia tahu, yaitu lempar-lempar hadiah. Walaupun buruk pencitraan, tapi itu dilakukan terus karena memang tidak ada cara lain untuk membujuk rakyat,” kata Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Grung Official, Jumat, 08 April 2022. Rocky meyakini rakyat sekarang sudah sadar bahwa bantuan yang mereka terima tak punya ikatan apapun dengan yang memberi. “Bantuan mereka terima, tetapi mereka bertanya dalam hati sampai kapan mendapat bantuan. Jadi, keadaan ini harus kita rumuskan sebagai keadaan yang menuju jurang,” paparnya. Sekarang ini kata Rocky, semua orang menganggap tiada harapan lagi dan itu yang terlihat pada beredarnya segala macam hoaks. “Kalau orang masih punya harapan, enggak ada orang bikin hoaks. Orang akan menganggap oke presiden sedang memikirkan satu kebijakan, tapi nggak ada yang percaya,” tegasnya. Rocky melihat, berisik dan gaduh yang terjadi akhir-akhir ini merupakan pertanda bahwa yang disebut sebagai order sudah hilang dan masyarakat masuk ke dalam situasi yang dalam sosiologi disebut keadaan anomi. “Anomi artinya tidak ada nomos. Nomos artinya hukum atau aturan. Jadi keadaan anomi ini membuat orang menganggap bahwa apapun yang diucapkan pemerintah itu pasti mengandung kebohongan. Walaupun pemerintah bilang serius, tetapi gak ada yang percaya,” tegasnya. Apapun yang diucapkan oleh aparat keamanan, kata Rocky selalu dianggap masyarakat sebagai upaya untuk menakut-nakuti. “Jadi kehilangan nomos ini sangat berbahaya, karena kita nggak tahu apakah ini operasi intelejen atau hanya saling kirim-kiriman hoaks antar-kelompok,” tegasnya. Menurut Rocky, bagi rakyat memverifikasi kebenaran itu nggak perlu lagi karena bagi mereka kekacauan sudah terjadi dimulai dari dapur emak-emak. Jadi emak-emak menganggap bahwa rencana demo mahasiswa itu akan membuat mereka punya harapan. “Orang tidak berharap pada keterangan dari sidang kabinet, dari Mahfud MD, apalagi dari Pak Luhut sebagai Menko atau Airlangga Hartarto. Rakyat tidak peduli keterangan itu. Yang mereka perhatikan adalah justru hoaks itu. Ini bahayanya kalau pemerintah kehilangan kepercayaan,” paparnya. Rocky menegaskan apatisme masyarakat terhadap Presiden Jokowi juga tampak dari video di Jambi yang menunjukkan bahwa orang tak peduli, Jokowi mau buang apapun, ya ditangkap aja. Bisa ditebak, relawan Jokowi akan mengatakan bahwa mereka senang dapat kaos dari Pak Jokowi. “Ya memang mereka senang saja karena kostum berguna untuk kehidupan mereka. Tapi tetap mereka ingin soal minyak goreng murah,” paparnya. Menurut Rocky, ketika emak-emak mendatangi kantor Kementerian Perdagangan soal minyak goreng, tetapi menterinya justru kabur, itu menunjukkan bahwa kekacauan itu sudah ada di dalam koordinasi atau dikoordinasi untuk kacau. “Saya selalu menganggap bahwa keadaan ini kalau kita pakai analisis normal, pasti ada dua atau tiga menteri yang siap-siap untuk berhenti. Mungkin yang akan berhenti pertama adalah Menteri Agama karena sudah ketemu Megawati. Lalu diikuti oleh Menteri Lutfi, karena ngapain lagi menteri Lutfi ada di situ, kalau seluruh wajahnya itu sudah dianggap sebagai biang keladi. Padahal menteri Lutfi menganggap bahwa ia sudah menyerah dan berharap dipecat Jokowi,” katanya. (ida, sws)
Jepang Mengusir Delapan Diplomat Rusia
Jakarta, FNN - Jepang mengusir delapan diplomat Rusia pada Jumat, dalam sebuah langkah yang jarang sekali terjadi dan katanya diambil untuk menanggapi aksi Rusia di Ukraina, termasuk pembunuhan warga sipil.Pengusiran itu terjadi setelah negara-negara Uni Eropa, seperti Prancis dan Jerman, pekan ini mengatakan bahwa mereka akan mengusir diplomat Rusia.Moskow mengelak telah menargetkan warga sipil dalam konflik di Ukraina, negara tempat mereka meluncurkan \"operasi khusus\".Sejumlah pejabat sektor perdagangan termasuk yang diusir oleh pemerintah Jepang dan bukan duta besar Rusia Mikhail Galuzin, kata pejabat kementerian luar negeri, yang menolak memberikan informasi lebih lanjut.Pengusiran semacam itu, meskipun jarang, tidak pernah terjadi di Jepang. Namun, tindakan itu pernah terjadi beberapa kali selama era Soviet, katanya.Perdana Menteri Fumio Kishida akan mengumumkan sanksi tambahan untuk Rusia pada Jumat petang. Pada Jumat pagi, menteri perindustrian menyebutkan bahwa Jepang berencana mengurangi impor batubara Rusia secara bertahap sambil mencari pemasok lain setelah menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. (Ida/ANTARA/Reuters)
Wiranto Beberkan Alasan Perpanjangan Jabatan Presiden Tak Akan Terjadi
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjelaskan ada empat alasan mengapa wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024, tidak mungkin terjadi.“Jabawannya tidak mungkin. Mengapa? yang pertama karena menyangkut UUD 1945, amandemen UUD 1945 itu syaratnya berat sekali. Dalam persyaratannya, itu ada kehendak masyarakat Indonesia yang dipersentasikan mayoritas di MPR,” kata Wiranto usai pertemuan dengan BEM Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat.Menurut Wiranto, dalam keanggotaan MPR, terdapat anggota DPR dan DPD. Di DPR, dari sembilan fraksi partai politik, enam di antaranya sudah menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Dengan sisa tiga partai, kata Wiranto, tidak mungkin mampu meloloskan wacana Amandemen UUD 1945 di MPR.Sementara DPD, kata dia, sudah menyatakan penolakan terhadap wacana amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.“Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?,” ujarnya.Alasan kedua, kata Wiranto, sejauh ini tidak ada kegiatan apapun di DPR, maupun di lembaga pemerintah, di lembaga penyelenggara pemilu yang mengisyaratkan sedang dilakukan persiapan-persiapan untuk menunda Pemilu 2024, guna mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden.Sedangkan alasan ketiga, kata Wiranto, pemerintah saat ini sedang sibuk untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah juga masih bekerja keras menangani pandemi COVID-19 agar tuntas secara keseluruhan.“Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan tiga periode,” ujarnya.Selanjutnya, tambah Wiranto, alasan keempat adalah Presiden RI Joko Widodo sudah berkali-kali menegaskan dirinya mematuhi konstitusi UUD 1945.\"Saat ada wacana Presiden tiga periode beliau (Presiden Jokowi) sudah menjawab itu sama saja dengan menampar muka saya, mungkin cari muka mungkin, itu menghancurkan saya. Itu saat pertama,” ujarnya.Presiden Jokowi juga pernah menyatakan tidak tertarik dengan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Kemudian, pada beberapa pekan lalu, Presiden Jokowi menyatakan akan taat pada konstitusi UUD 1945.“Bahkan yang terakhir tiga hari lalu beliau katakan kepada para menteri, sudah cukuplah jangan bicara lagi tentang penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan. Sudah cukup,” kata Wiranto.Wacana perpanjangan periode jabatan Presiden kembali menghangat setelah Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya menyatakan dukungannya pada acara Silaturahmi Nasional Apdesi pada 29 Maret 2022.Dalam beberapa waktu terakhir, turut pula muncul wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang dihembuskan beberapa ketua umum partai politik. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Sudah Menjawab Tuntutan Demonstrasi Mahasiswa
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyatakan salah satu tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada 11 April 2022 telah dijawab pemerintah.Tuntutan yang telah dijawab pemerintah itu adalah penghentian wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.Usai bertemu BEM Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat, Wiranto menyatakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 tidak mungkin terjadi.“Demo kan tidak dilarang. Saya pun tidak berhak melarang demo. Tetapi tatkala kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi untuk apa demo?,” ujarnya.Ia mengatakan pemerintah tak pernah melarang demonstrasi. Pemerintah selalu membuka ruang komunikasi dengan pihak manapun dan selalu bersedia untuk mendengar segala aspirasi.\"Bukan melarang tapi kan kita berkomunikasi. Ini bulan puasa, bulan suci Ramadhan. Kita prihatin. Saling maaf memaafkan. Kita berpuasa tentunya kita lebih arif untuk bisa menyikapi hal-hal yang memang bisa kita bicarakan kita komunikasikan dengan baik,\" katanya.Wiranto menjelaskan pemerintah tidak pilih-pilih dalam menggelar dialog dengan perwakilan mahasiswa dan masyarakat. Menurutnya, pemerintah selalu siap berdiskusi dengan kelompok mahasiswa manapun. “Pemerintah, pasti akan mendengarkan,” ujarnya.Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu menjelaskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 tidak mungkin terjadi karena beberapa alasan.Alasan pertama, kata dia, mayoritas anggota MPR akan menolak gagasan amendemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan menunda Pemilu 2024.“Karena (keanggotaan) MPR itu kan DPR plus DPD. DPR sendiri dari sembilan partai politik hanya tiga partai yang setuju mengubah itu. Enam parpol tidak setuju. Ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amendemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?,” ujarnya.Alasan kedua, kata Wiranto, sejauh ini tidak ada kegiatan apa pun di DPR maupun di lembaga pemerintah, di lembaga penyelenggara pemilu yang mengisyaratkan sedang dilakukan persiapan-persiapan untuk menunda Pemilu 2024 guna mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.Sedangkan alasan ketiga, kata Wiranto, pemerintah saat ini sedang sibuk untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah masih bekerja keras menangani pandemi COVID-19 agar tuntas secara keseluruhan. “Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode,” ujarnya.Selanjutnya, tambah Wiranto, alasan keempat adalah Presiden RI Joko Widodo sudah berkali-kali menegaskan dirinya mematuhi konstitusi UUD 1945.\"Saat ada wacana presiden tiga periode beliau (Presiden Jokowi) sudah menjawab itu sama saja dengan menampar muka saya, mungkin cari muka mungkin, itu menghancurkan saya. Itu saat pertama,” ujarnya. (Sof/ANTARA)
Pos Marinir di Kenyam Ditembaki KKB dari Tiga Arah
Jakarta, FNN -Tim Investigasi yang diturunkan ke Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, melaporkan bahwa Pos Satgas Mupe di Kwareh Bawah diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) dari tiga titik. \"Memang benar dari laporan Ketua Tim Investigasi yang dipimpin Kasi Intel Korem 172/PWY Kol Kav Krisyantyanto terungkap KKB menyerang Pos Marinir tanggal 26 Maret 2022 hingga menewaskan dua Prajurit Marinir TNI AL dilakukan dari tiga arah,\" kata Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan kepada ANTARA, di Jayapura, Jumat. Ia menjelaskan serangan yang dilakukan KKB Pimpinan Egianus Kogoya menyerang Pos Muara dan Perairan (Mupe) yang dijaga Marinir TNI AL hingga menyebabkan dua prajurit meninggal dan delapan terluka. Setelah mendapat serangan, maka anggota membalas sehingga terjadi baku tembak. Pos Satgas Mupe berada di pinggiran sungai di Kenyam sedangkan yang bertugas di daerah itu personel Yonif Marinir-3. Ketika ditanya kondisi keamanan di Kenyam dan sekitarnya, Danrem 172 yang membawahi sembilan kabupaten dan kota itu mengaku kondisi keamanan di Kenyam saat ini relatif aman. Namun anggota diminta tetap waspada dan tidak lengah sehingga bila ada penyerangan sudah siap, kata dia. Dua prajurit Marinir yang meninggal dalam aksi penyerangan yang dilakukan KKB, yaitu Letda Mar Moh Iqbal dan Pratu Mar Wilson Anderson Here. Kedua korban sudah dimakamkan di kampung halaman masing-masing, yakni almarhum Letda Mar Moh Iqbal dimakamkan di Kendari (Sulawesi Tenggara) dan Pratu Mar Wilson Anderson di Kupang (NTT). (Sof/ANTARA)
Pemerintah Tidak Melarang Mahasiswa Turun Aksi
Jakarta, FNN - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menyebutkan bahwa Pemerintah tidak melarang mahasiswa untuk melakukan aksi dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi.Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa Ahmad Marzuki mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, Jumat, Pemerintah tetap memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.\"Enggak, enggak seperti itu. Negara ini kan negara demokrasi, tidak ada larangan. Pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi,\" kata Marzuki di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.Marzuki menjelaskan bahwa internal BEM Nusantara belum bisa memastikan untuk ikut dalam aksi unjuk rasa serentak oleh BEM Seluruh Indonesia di Istana Merdeka pada Senin, 11 April mendatang.Oleh karenanya, mereka memilih jalur audiensi dengan bertemu Ketua Wantimpres Wiranto pada Jumat sore.\"Belum tentu (ikut aksi) kalau dari internal kami sendiri masih dalam tahap kajian. Mengenai isu BBM ini, kami masih pengkajian belum sempurna juga,\" kata Marzuki.Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemerintah lewat Wantimpres untuk segera menindaklanjuti kartel minyak goreng yang telah merugikan masyarakat sebagai konsumen.Ketua Wantimpres Wiranto mengatakan pertemuan dengan BEM Nusantara atas seizin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyerap aspirasi mengenai hal-hal yang sedang dihadapi bangsa.Wiranto menyampaikan banyak aspirasi yang disuarakan BEM Nusantara, antara lain masalah kenaikan harga minyak goreng, dugaan adanya kartel, dan masalah kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran.BEM Nusantara juga menyampaikan aspirasi mengenai pengenaan pajak, masalah ketahanan energi nasional, dan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang mengakibatkan penundaan Pemilu 2024.Sebagai informasi, BEM SI menyatakan tetap menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada 11 April mendatang dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.BEM SI juga akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti. Selain penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, mahasiswa juga mendesak stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar Pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Sof/ANTARA)
POPULER
