ALL CATEGORY

Kawal Realisasi Istilah Madrasah Masuk RUU Sisdiknas

Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi klarifikasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Nadiem Makarim, dan Menteri Agama, Yaqult C Qoumas, tentang istilah madrasah yang akan tetap masuk dalam batang tubuh RUU Sisdiknas.Namun, menurut Wahid, realisasi pernyataan tersebut perlu dikawal hingga benar-benar diwujudkan. \"Klarifikasi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada Selasa (29/3) yang mengatakan bahwa istilah madrasah akan tetap masuk ke dalam batang tubuh RUU Sisdiknas patut diapresiasi, tetapi perlu dikawal agar benar-benar diwujudkan,\" ujar Wahid, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Pernyataan tersebut juga merupakan harapan dari warga Tebet yang disampaikan kepada dia dalam acara serap aspirasi, pemberian santunan, dan buka puasa bersama kaum duafa serta yatim piatu di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/3). Mereka berharap pemerintah mementingkan madrasah yang dinilai telah berjasa untuk pendidikan warga.Lebih lanjut, dia menilai jasa madrasah bagi pendidikan masyarakat Indonesia itu terbukti dari beberapa prestasi insan madrasah.“Madrasah tidak kalah dengan sekolah, malah banyak menorehkan prestasi membanggakan sehingga seharusnya mendapatkan apresiasi dan pembelaan lebih baik dari negara atau minimal tidak direndahkan dengan tetap mempertahankan penyebutan istilahnya di dalam batang tubuh UU,\" kata dia.Sebagaimana yang dibagikan oleh para pegiat media sosial, contoh prestasi madrasah adalah MAN Insan Cendekia Serpong, Tangerang Selatan, Banten, yang meraih peringkat pertama sekolah unggulan tingkat SMA se-Indonesia.Salah satu siswa MAN Insan Cendekia pun diterima kuliah di lima perguruan tinggi terbaik dunia, bahkan ada siswa madrasah yang meraih peringkat tinggi dalam ajang matematika dunia.Ia menambahkan Komisi X DPR perlu ikut mengawal dan memastikan agar revisi RUU Sisdiknas tetap mencantumkan madrasah dalam batang tubuh bukan pada bagian penjelasan.“Sudah sewajarnya Komisi X, khususnya dari Fraksi PKS, terus mengawal dan memastikan agar revisi UU Sisdiknas terkait Madrasah minimal sama dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mencantumkan madrasah dalam UU bukan di penjelasan atau syukur-syukur bisa lebih baik, lebih mendukung, dan lebih menguatkan eksistensi madrasah sebagai entitas yang umurnya lebih tua daripada umur negara Republik Indonesia,\" ujar dia.Dengan demikian, kata dia melanjutkan, langkah tersebut dapat mencegah terjadinya kontroversi dan kegaduhan di tengah masyarakat serta menjadi bukti komitmen pemerintah kepada UUD NRI 1945. (Ida/ANTARA)

Pastikan Menjadi Pemilih Pemilu 2024 Lewat Lindungi Hakmu

Jakarta, FNN - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memastikan dirinya telah terdaftar menjadi pemilih pada Pemilu 2024 dengan menggunakan aplikasi Lindungi Hakmu.“Teman pemilih Indonesia, tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 adalah Rabu, 14 Februari 2024. Pastikan Anda mengingatnya dan datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Sebelumnya, Anda juga harus memastikan diri sudah terdaftar sebagai pemilih untuk Pemilu 2024. Gunakan aplikasi Lindungi Hakmu untuk mengetahui apakah Anda sudah terdaftar dan apakah data-data Anda sudah benar,” ujar Evi.Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Podcast KPU RI bertajuk “Siapkan Sirekap untuk Pemilu 2024” yang disiarkan di kanal Youtube KPU RI, seperti dipantau di Jakarta, Sabtu.Lebih lanjut, Evi menyampaikan, apabila masyarakat menemukan dirinya belum terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024, mereka juga dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi Lindungi Hakmu.“Kalau memang belum terdaftar, Anda bisa melakukan pendaftaran melalui Lindungi Hakmu,” kata Evi.Di samping itu, Evi pun mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa mencari informasi yang terkait dengan kepemiluan, sehingga mereka dapat menggunakan hak pilih secara tepat dalam Pemilu 2024.Lindungi Hakmu merupakan salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh KPU RI pada Rabu (23/2), sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) serta tindak lanjut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan.Aturan-aturan itu mengamanahkan KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.Aplikasi Lindungi Hakmu memaparkan beberapa informasi terkait dengan kepemiluan, seperti jumlah pemilih se-Indonesia, jumlah pemilih se-provinsi, kabupaten/kota, hingga jumlah pemilih di tingkat TPS se-Indonesia.Aplikasi ini pun menjadi media bagi masyarakat untuk mengecek apakah dirinya telah terdaftar atau belum di dalam daftar pemilih tetap. (Ida/ANTARA)

Sirekap Memudahkan Pekerjaan Petugas dan Menjaga Suara Pemilih

Jakarta, FNN - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu 2024 akan memudahkan pekerjaan petugas dan menjaga suara pemilih agar tidak dimanipulasi.“Sirekap ini adalah Sistem Informasi Rekapitulasi yang KPU pilih untuk memberikan kemudahan bagi petugas rekapitulasi suara dan sebagai alat publikasi terhadap hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Prosesnya cepat dan bisa diakses publik, sehingga selain memudahkan tahapan rekapitulasi, ini juga diharapkan dapat menjaga hasil suara di TPS agar tetap sama,” ujar Evi.Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Podcast KPU RI bertajuk “Siapkan Sirekap untuk Pemilu 2024” yang disiarkan di kanal Youtube KPU RI, seperti dipantau di Jakarta, Sabtu.Evi menyampaikan, selama ini terdapat banyak salinan-salinan hasil penghitungan suara yang harus dipersiapkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) usai penghitungan suara.“Itu juga yang membuat mereka kelelahan dalam menyelesaikan tugasnya,” ujar dia.Dengan pemanfaatan Sirekap, kata Evi melanjutkan, salinan-salinan tersebut dapat diubah ke dalam bentuk digital, sehingga akan lebih meringankan beban kerja petugas KPPS.Lebih lanjut, Evi menjelaskan Sirekap terdiri atas Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Melalui Sirekap Mobile, ujarnya, KPU akan memberikan akun kepada salah satu petugas KPPS.Usai penghitungan suara, secara manual petugas KPPS akan menuangkan hasil penghitungan ke dalam C Plano. Kemudian, difoto dan dimasukkan ke dalam Sirekap Mobile.“Kalau hasil fotonya kurang bagus, masih bisa diulang sebanyak lima sampai tujuh kali. Untuk memastikan data tersebut sama antara yang ditulis dan difoto, ini disaksikan oleh seluruh saksi yang ada di TPS. Setelah dinyatakan cocok, dikirim ke server KPU dan otomatis semuanya terpublikasi di informasi pemilu dan masuk ke dalam Sirekap Web,” kata Evi.Selanjutnya, Sirekap Web digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) KPU kabupaten/kota dan provinsi secara berjenjang.“Itu yang akan digunakan selanjutnya untuk rekapitulasi suara. Jadi, data yang kami hasilkan dari Sirekap ini adalah data orisinal dari C Plano yang pertama kali digunakan saat penghitungan suara. Dengan demikian, tidak ada pengulangan. Langsung difoto, dikirim, dan dipublikasikan,” ujar Evi. (Ida/ANTARA)

Kapolri: 19 Pelaku Penyalahgunaan BBM Ditangkap

Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan pihaknya telah menangkap 19 orang yang menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) di enam wilayah.Upaya penegakan hukum dilakukan dalam rangka Polri menjaga ketersediaan dan pasokan BBM agar tetap aman di masyarakat selama Ramadhan dan menjelang  Lebaran 2022.\"Sudah ditangkap 19 tersangka di enam wilayah,\" kata Kapolri kepada wartawan usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri BUMN dan Direktur Utama Pertamina, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.Menurut dia, fenomena kelangkaan BBM terjadi karena beberapa faktor, di antaranya dampak global akibat perang geopolitik Ukraina dan Rusia yang mengganggu ketersediaan minyak dan gas dunia seluruh negara.Kemudian terjadinya penurunan kebutuhan solar industri, sementara di sisi lain terjadi peningkatan terhadap kebutuhan solar subsidi, katanya.Adanya disparitas harga antara solar bersubsidi dengan solar untuk industri yang memiliki perbandingan harga sebesar Rp12.500 sehingga kondisi ini mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan di lapangan oleh kelompok masyarakat tertentu atau spekulan yang memanfaatkan disparitas harga guna mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri diambil dari SPBU bersubsidi.\"Kondisi ini tentunya menambah beban pemerintah,\" ungkap Sigit.Kondisi tersebut, lanjut Sigit, akan menimbulkan permasalahan karena di satu sisi subsidi diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan subsidi, seperti transportasi umum, UMKM, dan masyarakat lainnya akibat dari peralihan ini kebutuhan BBM industri menurun.Ia mengatakan Polri melakukan upaya penegakan hukum dan mengawasi agar distribusi BBM lancar dan ketersediaan mencukupi.\"Ini akan terus dilakukan sehingga distribusi BBM bersubsidi disalurkan dan penyiapan kuota untuk industri, apabila permasalahan jarak jauh, dari Pertamina disiapkan tambahan SPBU untuk industri, termasuk tempat penyimpanan yang bisa didorong,\" kata Sigit.Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury memastikan stok BBM yang dimiliki Indonesia mencukupi untuk mengantisipasi adanya mobilitas masyarakat yang akan meningkat pada libur Lebaran 2022.Ia mengatakan Kementerian BUMN bersama Pertamina dan Polri turun langsung mengawasi untuk memastikan ketersediaan BBM di masyarakat.\"Kami tentunya sudah memastikan adanya ketersediaan stok baik itu untuk pertalite dan biosolar,\" kata Pahala.Pahala menekankan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan BBM di masyarakat aman, baik turun langsung mengecek ketersediaan hingga penegakan hukum kepada pihak-pihak yang melanggar aturan, termasuk menambah jumlah stok BBM di masing-masing wilayah.\"Kami ingin memastikan dalam kesempatan ini bahwa suplai stok yang ada jauh melampaui yang saat ini dibutuhkan masyarakat,\"Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menambahkan pihaknya menyiapkan beberapa infrastruktur untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat pada momen Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H tersedia lancar.Infrastruktur tersebut, di antaranya menyiapkan 220 unit motoris (pengisi BBM) mobile, menambah mobile dispenser yaitu mobil tangki yang ditambah dengan flowmeter sebanyak 144 unit.Mobil tangki ini akan mengisi rest area yang tidak memiliki SPBU, atau SPBU yang permintaannya tinggi, katanya.Selain itu ada SPBU temporary sebanyak 37 unit yang dipasang di jalan-jalan tertentu untuk memecah antrean, papar dia.\"Nanti bapak dan ibu yang di tengah jalan kehabisan BBM tinggal telepon call center 135, bagikan lokasi, nanti motoris ini akan datang ke lokasi bapak ibu untuk mengisi BBM di lokasi,\" kata Nicke. (mth/Antara)

Mentan Harap Impor Pangan Tak Dilakukan Saat Panen Raya

Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berharap impor pangan tidak dilakukan saat petani dalam negeri sedang melakukan panen raya agar menjaga harga tidak jatuh di tingkat petani.\"Impor tidak haram, tapi jangan sampai pada saat panen ada masuk impor, harga hancur,\" kata Mentan Syahrul di Jakarta, Jumat.Syahrul menyatakan bahwa kondisi saat ini di mana harga komoditas dan pangan internasional naik tinggi, pemerintah harus bekerja bersama-sama untuk kepentingan rakyat. Dia menyebut bahwa pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian, melainkan perlu dukungan dari pemerintah daerah.\"Negeri ini harus kuat hadapi tantangan. Perang di Ukraina-Rusia membuat semua harga berubah, minyak naik dan lain-lain. Sebentar lagi kalau kita semua tidak turun, kebersamaan tidak ada, makin panik, makin rusak,\" kata Syahrul.Mentan juga mengajak para pelaku usaha di bidang pertanian dan pangan tidak hanya berpikir untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, melainkan juga membantu pemerintah untuk menyediakan pangan yang terjangkau demi kepentingan bangsa.\"Jangan juga di saat seperti ini yang berpikir dagang cuma dagang saja. Kami berharap selain berdagang, tetapi juga ada rasa nasionalisme, empati yang kuat,\" kata Mentan.Mentan Syahrul mengapresiasi langkah Asosiasi Kedelai Indonesia (AKINDO) dan PT Fisindo Kusuma Sejahtera (FKS) Multi Agro menyuplai kedelai untuk pengrajin tahu tempe guna menjamin ketersediaan pangan selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri.Pendistribusian kedelai ini dilakukan pada 11 lokasi dalam waktu yang bersamaan dengan total jumlah kedelai sebanyak 135 ton yaitu di DKI Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Garut, Pamanukan, Subang, Ciamis, Tasikmalaya dan Banjar.Menteri Syahrul mengatakan kerja sama dengan AKINDO dan PT Fisindo Kusuma Sejahtera Multi Agro ini untuk memperlancar pendistribusian stok kedelai ke pengrajin tahu tempe dengan harga lebih rendah dari harga pasar.Mentan memastikan bahwa ketersediaan 12 bahan pangan pokok aman hingga Hari Raya Idul Fitri. Dia mengemukakan bahwa pihaknya akan mengintervensi setiap kenaikan harga pangan lantaran stok yang menipis di suatu daerah dengan mengirimkan bahan pangan dari daerah lain yang surplus atau sentra produksi pangan tersebut.Mentan juga menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian guna menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga di masyarakat. (mth/Antara)

Kemenaker: Ada Sanksi Jika Bayar THR Tidak Sesuai Ketentuan UU 8 April 2022 17:22 BERITA

Jakarta, FNN - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperingatkan adanya sanksi bagi pengusaha yang tidak melakukan pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2022 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk pemberhentian kegiatan usaha.Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang mengatakan sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan akan diberlakukan sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakan pembayaran THR sesuai ketentuan.\"Yang harus dilakukan secara bertahap. Yang pertama adalah teguran tertulis, kemudian pembatasan kegiatan berusaha, penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi. Sampai pada pembekuan kegiatan usaha,\" katanya dalam konferensi pers virtual tentang THR, di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan bahwa pemberian sanksi tersebut akan dilakukan secara bertahap. Peringatan tertulis akan diberikan ketika pengusaha terbukti melakukan pelanggaran pembayaran THR tidak sesuai ketentuan.Setelah itu dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan usaha dalam periode tertentu dan penghentian sementara alat produksi.\"Setelah itu baru pembekuan kegiatan usaha. Inilah beberapa elaborasi dari sanksi tersebut. Intinya adalah pengawas ketenagakerjaan ini akan melakukan sebuah proses, jadi ada alur prosesnya,\" katanya.Kemenaker juga telah membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses secara virtual untuk menampung aduan dari pekerja dan pengusaha terkait pembayaran THR pada tahun ini.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya telah meneken Surat Edaran Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan pada 6 April 2022.Di dalamnya, tertulis bahwa THR tahun ini wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk juga pembayaran THR harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. (mth/Antara)

Menhan Menegaskan Pentingnya Peran Kemlu Perkuat Pertahanan Nasional

Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia dalam membantu memperkuat pertahanan nasional melalui diplomasi dan kerja sama dengan negara lain.Oleh karena itu, Prabowo dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyampaikan sinergi antara Kemhan dan Kemlu perlu terus dijaga dan ditingkatkan.Demi menjaga sinergi itu, Prabowo pada Jumat (8/4) menemui langsung Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.Keduanya di ruang kerja Menlu pun membahas berbagai kerja sama internasional yang telah terjalin antara Indonesia dengan negara-negara sahabat.Prabowo berharap kerja sama itu dapat menjadi cara mewujudkan berbagai kepentingan nasional terutama pada aspek pertahanan dan ketahanan.Menhan dalam pertemuan yang sama juga menyoroti situasi pertahanan negara jadi faktor yang menentukan bagaimana kerja sama itu terbentuk dan terjalin ke depannya.Retno Marsudi kepada Prabowo menyampaikan harapan Kementerian Pertahanan dapat membantu mewujudkan berbagai prioritas politik luar negeri Indonesia, di antaranya menjaga stabilitas keamanan dunia, memperkuat budaya penyelesaian konflik melalui jalur damai, menjaga ekosistem perdamaian, dan mengoptimalkan peran Indonesia dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).Kementerian Luar Negeri juga akan terus aktif membantu Kemhan menangani berbagai tantangan keamanan dan pertahanan nasional.“Kemlu akan turut melaksanakan pendekatan komprehensif dalam membantu penanganan isu keamanan terkait kejahatan transnasional seperti illegal fishing (tangkap ikan ilegal), drugs trafficking (penyelundupan narkoba), terrorism movement (terorisme), penyelundupan senjata, hingga perdagangan manusia internasional,” kata Menlu sebagaimana dikutip dari siaran tertulis Biro Humas Setjen Kemhan.Menhan dan Menlu memiliki tugas yang kerap beririsan terutama dalam mengupayakan adanya pertemuan 2+2 bersama negara lain.Dalam pertemuan itu, Retno dan Prabowo bertemu dengan menteri luar negeri dan menteri pertahanan negara lain untuk membahas secara khusus peningkatan kerja sama bidang keamanan dan pertahanan.Indonesia pada tahun lalu menggelar pertemuan 2+2 bersama Jepang dan Australia.Pertemuan 2+2 antara Indonesia dan Jepang yang berlangsung di Tokyo, Jepang, pada 28-30 Maret 2021 menghasilkan salah satunya kesepakatan bahwa dua negara berkomitmen menjaga stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan di kawasan dan dunia.Kemudian, pertemuan 2+2 antara Indonesia dan Australia berlangsung di Jakarta pada 9 September 2021.Indonesia dan Australia pada pertemuan 2+2 ketujuh itu menyepakati empat nota kesepahaman (MoU) yang mencakup kerja sama trilateral dengan negara-negara di kawasan Pasifik, penanggulangan terorisme dan ekstremisme, kerja sama siber, serta kerja sama bidang pertahanan yang diteken oleh Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton. (mth/Antara)

Indonesia Butuh Dukungan Internasional Guna Percepat Penurunan Emisi

Jakarta, FNN - Indonesia membutuhkan dukungan dana internasional dalam rangka mewujudkan komitmen, baik untuk target penurunan emisi maupun net zero emission/NZE (netralitas karbon) pada 2060 sesuai hasil COP-26 Glasgow.\"Dukungan global akan mempercepat pencapaian target penurunan emisi,\" kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, dalam rilis di Jakarta, Sabtu.Dadan Kusdiana melanjutkan, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk menuju NZE.Ia memaparkan, langkah pertama adalah mengembangkan energi terbarukan secara masif dengan sumber tersebar, bervariasi, dan dalam jumlah besar. Dalam catatan Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.700 Gigawatt (GW).Kebijakan selanjutnya, ujar dia, adalah berupa pengurangan penggunaan energi fosil secara bertahap, serta mendorong penggunaan elektrifikasi baik untuk kendaraan bermotor maupun peralatan rumah tangga, serta penerapan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.Pemerintah, menurut Dadan, telah menyampaikan komitmen pada 2060 nanti seluruh kebutuhan listrik akan dipenuhi dari energi terbarukan.Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, seluruh operasi pembangkit PLTU akan berakhir pada 2056 dan kebutuhan kapasitas pembangkit EBT pada 2060 sebesar 587 GW.Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi sangat besar, sekitar 1.042 miliar dolar AS hingga 2060 sehingga dibutuhkan peran global untuk mendukung penurunan emisi di Indonesia.Dadan memaparkan, dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU tersebut akan menerapkan pajak karbon pada PLTU Batubara mulai 1 Juli 2022 dengan mekanisme cap tax, serta pajak karbon akan dikenakan kepada PLTU yang melampaui ambang batas emisi yang ditetapkan.Menurut Dadan, bila pajak karbon sudah diterapkan, maka penerimaan dari pajak karbon diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberi dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial.\"Kebijakan pajak karbon ini merupakan paket kebijakan komprehensif untuk pengurangan emisi dan sebagai stimulus untuk transisi menuju ekonomi hijau atau yang berkelanjutan,\" jelasnya.Senior Associate, Lead Energy Taxation, International Institute for Sustainable Development (IISD), Tara Laan, mengatakan penerapan pajak karbon akan memberikan sinyal kepada para investor soal komitmen kebijakan iklim Pemerintah.Selain itu, ujar Tara, penerapan pajak karbon juga akan mendorong perusahaan untuk beralih ke teknologi energi yang lebih bersih. Bagi perusahaan pembiayaan, pengenaan pajak karbon terhadap penggunaan energi fosil akan menjadikan pemberian kredit di sektor ini menjadi lebih berisiko dan kurang menguntungkan di masa depan.Ia memaparkan, ada berbagai skema penyaluran \'subsidi\' untuk membuat harga energi tetap terjangkau, terutama bagi kelompok ekonomi rentan atau miskin, misalnya melalui bantuan tunai atau pengurangan pajak penghasilan. Pendapatan dari pajak karbon juga bisa dimanfaatkan untuk investasi infrastruktur energi bersih. (mth/Antara)

Presiden China dan Filipina Lakukan Pembicaraan via Telepon

Beijing, FNN - Presiden China Xi Jinping pada Jumat (8/4) melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.Dalam percakapan itu, Xi mengatakan bahwa ia masih mengingat dengan jelas tentang lawatan pertama Duterte ke China pada Oktober 2016, yang dia sebut sebagai kunjungan pemecah kebekuan sekaligus tonggak dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara.Dalam enam tahun terakhir, tutur Xi, kedua belah pihak telah mengikuti konsensus penting yang dicapai oleh kedua pemimpin tersebut, dan berupaya gigih dalam mempromosikan persahabatan dan kerja sama bertetangga yang baik, menangani perbedaan dengan tepat, bekerja sama demi pembangunan bersama, dan menyingkirkan gangguan dalam hubungan bilateral, yang menunjukkan situasi baru dari perkembangan yang kuat.Kedua negara menjalin hubungan kerja sama strategis yang komprehensif, memperdalam sinergi antara pembangunan bersama Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra beserta rencana \"Bangun, Bangun, Bangun,\" dan bersama-sama mempromosikan kerja sama dalam sejumlah program besar seperti pembangunan infrastruktur, dengan volume perdagangan bilateral melonjak dua kali lipat selama periode itu. Para staf mengangkut kargo yang memuat vaksin Sinovac sumbangan Pemerintah China di Pasay City, Filipina, pada 14 Desember 2021. (Xinhua/Rouelle Umali)Seorang petani bekerja di Pusat Teknologi Pertanian Filipina-China (Philippine-Sino Center for Agricultural Technology/PhilSCAT) di Provinsi Nueva Ecija, Filipina, pada 25 Maret 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)Dalam menghadapi pandemi COVID-19, papar Xi, kedua pihak saling mendukung satu sama lain, melindungi keselamatan nyawa warga dan kesehatan mereka di dua negara itu, serta berupaya untuk mempertahankan stabilitas industri dan rantai pasokan regional.Penanganan tepat yang dilakukan oleh kedua pihak terkait isu Laut China Selatan telah memberikan landasan yang penting bagi kerja sama persahabatan China-Filipina, memberikan manfaat bagi masyarakat di dua negara itu dan juga menjaga perdamaian dan stabilitas regional secara efektif, urai Xi.Xi menekankan bahwa China mempertahankan kontinuitas dan stabilitas terkait kebijakannya terhadap Filipina, dan bersedia menjalin kerja sama dengan Filipina untuk mendorong perkembangan hubungan bilateral yang berkelanjutan dan sehat guna mencapai level yang baru.Pihak China siap terus menyediakan vaksin COVID-19 kepada Filipina jika diperlukan, dan memperkuat kerja sama bilateral dalam penelitian dan pengembangan obat-obatan tertentu serta peningkatan kapasitas kesehatan masyarakat.China juga siap mendorong pembangunan proyek-proyek besar dan memperluas kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, serta pertukaran orang ke orang dan budaya dengan Filipina. Tenaga kesehatan menginokulasi seorang warga dengan satu dosis vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi China, Sinovac, di sebuah lokasi vaksinasi dalam peringatan Hari Kesehatan Sedunia di Manila, Filipina, pada 7 April 2021. (Xinhua/Rouelle Umali\"China juga akan mengimpor lebih banyak produk berkualitas dari Filipina, mendorong perusahaan-perusahaan China untuk berinvestasi dan berbisnis di Filipina, dan berkontribusi dalam proses modernisasi Filipina,\" tambahnya.Xi menekankan perkembangan situasi internasional saat ini sekali lagi membuktikan bahwa keamanan regional tidak dapat dicapai lewat penguatan aliansi militer.Pihak China siap bekerja sama dengan Filipina dan negara-negara regional lainnya dalam menjunjung visi keamanan bersama yang komprehensif, kooperatif, dan berkelanjutan, mengambil kendali tegas atas keamanan regional, dan sama-sama melindungi perdamaian dan stabilitas yang diraih dengan susah payah di kawasan itu demi membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.Sementara itu, Duterte menuturkan bahwa dia sangat menghargai persahabatan dan hubungan baiknya dengan Presiden Xi.Dalam enam tahun terakhir, berkat upaya bersama dari kedua belah pihak, masyarakat di dua negara tersebut menjadi semakin bersahabat satu sama lain, hubungan bilateral semakin kuat, dan kerja sama mereka semakin menguntungkan, serta Filipina benar-benar merasakan manfaat dari kerja sama Filipina-China, imbuhnya.Sembari berterima kasih kepada China atas dukungan vaksin yang diberikan oleh negara itu dalam perjuangan antipandemi dan bantuan tepat waktu bagi warga yang terdampak badai di negaranya, Duterte menyampaikan bahwa China merupakan sahabat sejati dan dapat diandalkan oleh rakyat Filipina. Seorang petani bekerja di Pusat Teknologi Pertanian Filipina-China (Philippine-Sino Center for Agricultural Technology/PhilSCAT) di Provinsi Nueva Ecija, Filipina, pada 25 Maret 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)Pihak Filipina bersedia mengonsolidasikan persahabatan dan kerja sama dengan China, semakin memperkuat hubungan bilateral, belajar dari pengalaman China soal pengentasan kemiskinan, dan mendorong kerja sama dalam bidang-bidang seperti antipandemi, ekonomi dan perdagangan, infrastruktur, pariwisata dan pendidikan.\"Filipina juga menyambut investasi dan kerja sama China di negara itu, yang memiliki signifikansi sangat besar bagi Filipina untuk mencapai pembangunannya sendiri,\"  imbuh Duterte.Filipina bersedia bekerja sama dengan China guna mengatasi isu Laut China Selatan dengan tepat, memberikan contoh dalam penyelesaian damai sengketa itu, serta menjaga perdamaian dan stabilitas regional, kata Duterte, seraya menambahkan bahwa Filipina juga bersedia berperan aktif dalam perkembangan hubungan ASEAN-China. (mth/Antara)

Ha ha ha Pendeta Palsu Ketakutan

Oleh  M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PENDETA palsu itu bernama Saifudin Ibrahim alias Abraham ben Moses. Palsu karena omongannya bukan khas pendeta tapi preman jalanan. Mulut kotor penista agama ini berhalusinasi seolah-olah ia paling tahu tentang agama. Murtadin nyebelin yang lagi ketakutan lompat sana lompat sini itu mungkin kini sedang di Brooklyn atau Austin ataupun di Wisconsin. Atau lagi ngumpet di Pom Bensin.  Tampil dengan gagah berani menunjukkan diri sebagai jagoan yang tidak ada rasa takut. Semua ditantang bahkan yakin tidak akan bisa ditangkap. Menyiarkan visual diri dari beberapa tempat ada studio, kebun hingga alun-alun. Saifudin sangat jumawa.  Akan tetapi kini si pendeta palsu ini kelihatan ketakutan setelah diburu FBI sebagai bagian kerjasama Interpol dengan Kepolisian Indonesia.  Belum ada fatwa mati seperti Salman Rushdi sudah gemetar. Dia mulai sadar bahwa Amerika baru memproduk UU penghapusan Islamophobia. Kerjasama Interpol dapat membuat Saifudin diekstradisi. Penjara sudah menanti dan \"napoleon-napoleon\" siap mengeksekusi. Mulai ia menjerit-jerit  \"Yesus tolonglah saya\"  \"saya sedang menantikan Yesus itu\", serunya. Ciut juga nyali si tersangka sambil ngomong \"saya dalam pelarian dari kota ke kota sepertinya saya paranoid\". Ha ha pendeta palsu yang merasa sudah melebihi nabi itu kini pusing tujuh keliling. Oleh umat Kristennya sendiri perilaku mencaci maki keyakinan agama lain itu tidak dibenarkan. Bahkan pelaporan Kepolisian atas ujaran penodaan agama tersebut di antaranya adalah dari komunitas Kristiani. Lalu Saifudin berjuang untuk apa dan untuk siapa?  Terhadap tersangka Saifudin Kepolisian telah menerbitkan red notice dan ia sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Federal Bureau of Investigation (FBI) memungkinkan untuk segera menangkap dan selanjutnya mengekstradisi pulang ke Indonesia.  Saifudin nampaknya bukan akan berbahagia membongkar \"oleh-oleh\" hasil piknik, tetapi terancam pasal-pasal aturan pidana atas perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik.  Ada Pasal 156 a KUHP yang mengancam penistaan agama penjara 5 tahun dan ada pula Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengenai ujaran kebencian berdasarkan SARA yang dikaitkan Pasal 45a ayat (2) yang mengancam penjara 6 tahun. Saifudin sesumbar untuk memakai Lawyer Amerika untuk menghindari penangkapan. Akan tetapi setelah ditangkap nanti lalu diekstradisi, maka Lawyer Amerika itu tidak akan bisa berbuat apa-apa.  Hai Pudin, tahukah akan nasehat bahwa kalau kau caci bapa orang lain sama saja kau caci bapamu sendiri. Orang yang kau caci akan mencaci serupa. Nah karenanya jangan kau hinakan agama orang lain, sebab saat itu engkau sedang menghinakan agama mu sendiri.  Nah Pudin, bila kau yakin akan pertolongan Tuhan tak perlu mahal-mahal sewa Lawyer segala. Pertanggungjawabkan saja ocehan tak bermutu mu itu di ruang pengadilan. Pulanglah dengan ksatria ke Indonesia, jangan sembunyi atau lompat sana lompat sini. Penampilan sok jagoan padahal pengecut, omongan berdalil padahal banyak dalih. Dusta atau hoax. Horee bisa kena \"bikin keonaran\" menurut UU No 1 tahun 1946 lho. Pudin sang pendeta palsu paranoid gemetar ketakutan seperti tikus kepergok mencuri keju.  Pudin teh jelema gelo nu make baju agama--Pudin itu orang sinting yang memakai baju agama.  Bandung, 9 April 2022.