ALL CATEGORY
Presiden: Pemindahan Ibu Kota Negara Wujudkan Indonesia Sentris
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan sebuah cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris.\"Kita ingin Indonesia bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Pemindahan Ibu Kota Negara bukan proyek mercusuar, bukan untuk gagah-gagahan,\" kata Presiden dalam sambutannya pada Pelantikan dan Pengukuhan DPP PA GMNI Periode 2021-2026 yang diikuti ANTARA secara virtual, Sabtu.Dalam sambutannya, Kepala Negara meminta seluruh anggota DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menekankan bahwa tanggung jawab untuk memajukan kemerdekaan dan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia mencakup wilayah dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Presiden Jokowi mengajak seluruh kader GMNI untuk berani membuat terobosan dan tidak menggantungkan diri pada negara lain.Oleh sebab itu, katanya, pemerintah memulai pembangunan Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 20 Maret 2022.Presiden menegaskan bahwa cita-cita untuk memindahkan IKN telah digagas oleh Presiden Ke-1 Republik Indonesia Soekarno, yang hendak memindahkan ibu kota ke Palangka Raya sejak 1957.Menurut Presiden, proyek pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.\"Pulau Kalimantan adalah mutiara Indonesia berada di zamrud khatulistiwa. Transformasi besar yang kita lakukan bukan semata-mata pindah Ibu Kota Negara, kita harus menjadi ekonomi kuat dan mandiri,\" kata Presiden. (mth/Antara)
Musnahkan dan Hancurkan Oligarki
Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ISTANA bersama pasukannya terus bermanuver untuk memperpanjang masa jabatan dan akan berspekulasi untuk bisa kembali berkuasa untuk 3 periode. Istana meminta intelijen melakukan kerja mengukur reaksi masyarakat, lakukan Tes The Water, sebagai umpan cepat mendapatkan reaksinya, dan koordinasikan secara senyap untuk memunculkan gelombang rakyat dukungan memperpanjang masa jabatan dan atau jabatan 3 periode Ulah tersebut berkaitan dengan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 2024. Berhubungan dengan nasib dirinya dan oligarki, akan selamat makin kuat atau bernasib fatal berantakan. Jika Jokowi lengser dari jabatannya, berganti rezim pro rakyat. Nasib oligarki akan kalang kabut pilihannya kabur. Sementara antek antek mantan penguasa akan berhadapan dengan hukum dan harus menjadi pesakitan atau bisa jadi hrs berhadapan dengan hukuman mati. Manuver akan terus dilakukan oleh oligark sampai menemukan jalan skenario aman bisa melahirkan dan meneruskan legacy orang nomor satu di Indonesia itu yang bisa mengamankan kekuasaannya. Manuver untuk mengamankan Presiden dan oligark akan mengecil atau membesar tergantung reaksi rakyat. Kondisi seperti harus di lawan, singkirkan rasa takut untuk melawan Oligarki. Watak oligarki yang agile, adaptif, oportunis, sebuah organisasi yang telah kehilangan sentuhan spirit equality (persamaan), karena terbenam dalam jerat kekuasan segelintir orang. “Daya rusak yang ditimbulkan oligarki meliputi banyak dimensi. Tidak saja dalam moral politik yang saat ini makin terabaikan dan melahirkan petualang-petualang politik tanpa etika, seenaknya mencabut hak hak rakyat. Bukan saja merusak pelaksanaan rule of law, namun juga kerusakan lingkungan fatal dengan kerugian material dan immaterial yang fantastis. Tidak saja merenggut hakekat demokrasi substansial, namun pula menggerus rasa keadilan sosial, dengan wataknya yang tirani. Prince whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of a free people. (Seorang Pangeran yang karakternya ditandai oleh setiap tindakan yang dapat mendefinisikan seorang Tiran, tidak layak untuk menjadi penguasa rakyat bebas). Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. Oligarki saat ini jelas adalah musuh bersama bagi kita. Dengan eksistensinya yang kerap tersamar, mereka sejatinya adalah “imagined enemy. Untuk itu diperlukan penguatan kesadaran bagi siapa saja akan bahaya oligarki ini. Kita lawan untuk dimusnahkan . Cabut mandat untuk penguasa tirani musnahkan, singkirkan, tenggelamkan dan hancurkan Oligarki. (*)
.jpeg)
Anies Jangan Seperti Jokowi Ya!
Membela dan melindungi rakyatnya jauh lebih prinsip dan utama ketimbang kepada asing dan aseng. Taat pada konstitusi, menghormati dan menghargai entitas keagamaan serta setia pada cita-cita proklamasi kemerdekaan RI, itu mutlak. Mengukir prestasi itu harus, bukan menambang basa-basi dan segunung janji yang tak ditepati, apalagi menjadi industri kebohongan publik. Harga diri pemimpin sebagai pribadi dan sebagai sebuah bangsa, selayaknya lebih utama dari nyawa sendiri, bukan malah dengan gengsi tanpa nurani dan budi pekerti. Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI DUKUNGAN dan harapan rakyat Indonesia yang begitu besar kepada Anies Baswedan untuk menjadi presiden, tidak terlepas dari suasana psikologi dan emosi rakyat pada keadaan negara yang ambyar selama hampir delapan tahun ini. Animo, antusias dan apresiasi kepada Anies seakan seiring sejalan dengan kekecewaan sekaligus rasa frustasi dari penyelenggaraan negara selama 2 periode kepemimpinan Jokowi. Euforia terhadap Anies bisa dibilang menjadi kontemplasi terhadap kekacauan dan semrawutnya tata kelola negara dibawah rezim pemerintahan Jokowi. Ekspektasi rakyat yang tinggi kepada pemimpin yang jujur, adil dan melindungi semua anak bangsa. Sepertinya tumpah ruah meniadi energi yang mengalir pada figur Anies. Bahkan saat sebelum pemilu 2024 digelar, rakyat menginginkan agar gubernur Jakarta itu sesegera mungkin menjadi presiden. Anies yang demokratis, pluralis dan humanis semakin mencuat dibandingkan dengan Jokowi yang terkesan otoriter, Machiavellis dan tanpa integritas. Rakyat terlanjur menganggap Anies sebagai antitesis seorang Jokowi. Anies menjadi pemimpin ideal membawa harapan baru kebaikan Indonesia, yang pantas menggantikan Jokowi presiden yang selama ini dirasakan gagal total. Figur Anies dan Jokowi pada akhirnya menjadi aspek komparatif sekaligus indikator dari bagaimana contoh kepemimpinan nasional yang ideal dan berhasil atau sebaliknya bagaimana justru pemimpin yang malah menyengsarakan kehidupan rakyat. Anies menjadi tumpuan dan sandaran pada kehidupan ekonomi dan politik yang lebih baik pada rakyat, negara dan bangsa. Sementara Jokowi merupakan contoh presiden buruk dan paling buruk dari yang pernah ada yang memimpin Indonesia. Selama menjabat gubernur Jakarta Anies danggap berhasil memajukan kotanya dan membahagiakan warganya. Setidaknya Anies telah memenuhi sebagian besar kampanye dan janji politiknya saat mencalonkan gubernur Jakarta. Pelbagai prinsip-prinsip dasar dan syarat kepemimpinan dan korelasinya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat telah ditunaikan Anies. Dari membangun kehidupan yang demokratis, egaliter dan menjunjung keberagaman. Sentuhan pembangunan menjadikan Jakarta sebagai kota modern, manusiawi dan tanpa meningggalkan kompleksitas masalah. Hingga mampu mengangkat derajat sosial kehidupan masyarakat bawah menjadi jauh lebih baik, mengokohkan Anies sebagai pemimpin yang bukan saja dipenuhi prestasi dan penghargaan, lebih dari itu sebagai pemimpin yang dicintai rakyatnya. Karakter dan kiprah kepemimpinan Anies seperti itu sangat jauh berbeda dengan kenyataan keberadaan Jokowi selama menjadi presiden. Jokowi dinilai rakyat hanya mampu membangun industri janji palsu dan kebohongan publik. Mantan gubernur Jakarta separuh jalan itu hanya bisa memproduksi kebutuhan dan kepentingan oligarki. Membuat segelintir yang kaya makin kaya dan mayoritas yang diambang dan sudah miskin semakin miskin. Selain menghasilkan pembangunan infra struktur yang berantakan dan hutang yang membuat ekonomi nasional meradang. Presiden yang sering diasosiasikan sebagai boneka Para cukong yang dikenal dengan sembilan Naga, malah sibuk menghancurkan keharmonisan dan keselarasan kehidupan sosial budaya dan sosial keagamaan, tentunya disamping karut-marutnya kehidupan ekonomi dan politik bangsa. Jokowi pada akhirnya menjadi mimpi buruk sekaligus preseden buruk dari penyelengaraan pemerintahan yang menghianati Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Oleh karena itu, besar harapan seluruh rakyat Indonesia kepada Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Belajar dari pengalaman Jokowi, Anies harus mampu menjadi pemimpin yang amanah dan istiqomah pada tujuan-tujuan kemaslahatan rakyat, negara dan bangsa. Pemimpin yang tahu diri dan beradab, mampu menempatkan fungsi pelayanan dan pengabdian dirinya kepada seluruh rakyat Indonesia. Taat pada konstitusi, menghormati dan menghargai entitas keagamaan dan setia pada cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jangan biarkan rakyat terus menjadi korban penipuan dari janji-janji politik dan komitmen kebangsaan yang berkelindan dengan kehidupan rakyat yang penuh penderitaan. Seminimal mungkin, Anies jangan seperti Jokowi. Anies boleh mengambil yang baik dari Jokowi, Itupun kalau ada yang baik. Sepertinya tidak ada, karena mainstream Jokowi yang kuat pada oligarki, lebih membahayakan keberadaan dan eksistensi Indonesia. Pastinya, Anies harus belajar dari banyaknya kesalahan dan daya rusak Jokowi pada negeri ini. Wallahua\'lam bishawab.
Otak Udang
Binatang satu ini mempunyai kekhasan tersendiri dibanding binatang binatang lainya, yakni posisi kotorannya yang bersanding dengan otaknya! Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Saya khawatir ada kemiripan dengan cara berpikir rezim dalam pemindahan IKN baru menggunakan otak mirip otak udang ini, atau dengan bahasa lain ON / OFF dalam mencanangkan gagasanya untuk pindah IKN baru dalam situasi dan kondisi negara yang sedang kolap dan syarat paradok atau kejanggalan kejanggalan yang membuat cemas harap sebagian besar bangsa Indonesia. Lebih tragis lagi ketika ada indikasi kebijakan menggeneralisasikan siapapun dan pihak manapun yang mengkritik proyek ini akan berujung diperkarakan bahkan dipidanakan. Menjadi lebih konyol lagi ketika baru baru ini orang yang diberi wewenang Jokowi sebagai otorita IKN baru, belum belum telah memberikan sinyal minta iuran dari rakyat untuk pengerjaan proyek ini. Tentu saja himbauan sang otorita ini menimbulkan polemik dan kontradiksi bagi masyarakat awam, apakah himbauan ini sungguhan sebagai akibat tidak adanya dana lanjutan dari pemerintah atau adanya beberapa investor asing yang undur diri, atau juga sekedar motivasi keblinger yang membuat kita semakin cemas harap. Jika intimidasi para penegak hukum ini benar, selayaknya para pemikir pemikir ini digulung dan dipidanakan karena melanggar implementasi sistem demokrasi, kecuali jika ada indikasi kuat terdapat unsur unsur kebencian, kebohongan dan fitnah dari para pengkritik. Rezim harus paham dan sadar bahwa tidak ada gading yang tak retak. Setiap kegiatan di samping memiliki latar belakang pasti juga mempunyai tujuan dan sasaran yang dikemas dalam bingkai ruang dan waktu. Kejanggalan yang kita rasakan terkait munculnya IKN baru adalah, situasi dan kondisi negara yang sedang carut maut serta proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang seolah tidak berpikir panjang, integratif, komprehensif dan prioritas, bahkan cacat prosedur dan cacat hukum. Lihatlah situasi negara yang sedang krisis berbagai multi dimensi baik negara yang sedang tertimbun hutang menggunung atau kondisi rakyat yang cemas harap tentang masa depan bangsa dan negara. Pemindahan IKN baru ke Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur, tergolong kebijakan kontroversial yang mengabaikan segi geo strategis center of grafity negara, politis, ekonomi, phisis, psichis maupun prioritas. Saya sependapat daerah ini harus diperhatikan dan dimajukan baik fisik, kecerdasan dan kesejahteraanya, namun saya sangat tidak sependapat untuk dijadikan IKN baru. Secara argumentatif saya tidak yakin jika para pengawak kabinet atau para pejabat badan badan tinggi negara tidak mengerti argumentatif yang logis pragmatif, justru saya khawatir para pejabat tersebut telah terpapar mental erosi yang dibelenggu dan diselimuti energi negatif berupa konspirasi jahat secara terstruktur, sistematif dan masiv yang bermuara pada KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), yang akan lepas libat dan cuci tangan pada saat dan situasi yang tidak menguntungkan dan berpotensi membuat kerugian dan bahaya negara. Oleh karenanya, saya menghimbau dan mengingatkan kepada pihak pemerintah, untuk STOP dan menghentikan segala bentuk dan jenis intimidasi yang mengotori iklim demokrasi, dengan memanfaatkan dan menyalah gunakan para penegak hukum. Juga kepada para penegak hukum, saya menghimbau dan mengingatkan, agar paham dan sadar bahwa penegak hukum bukan pemilik hukum serta pemerintah bukan pemilik negara. Bahkan dalam Undang Undang disebutkan, kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Oleh karenanya kepada seluruh masyarakat saya menghimbau dan mengajak untuk tetap kritis terhadap perkembangan dan dinamika pembangunan IKN baru yang masih jauh dari harapan. Manfaatkan, safaatkan dan ibadahkan ilmu dan profesi yang anda miliki untuk kemajuan dan kejayaan NKRI. (Bandung, 27 Maret 2022)
From Ukraine With Love
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan PADA Tempo.co 26/3/ 2022 mewartakan keterangan Kementerian Pertahanan Rusia bahwa Rusia menganggap perang fase I ke Ukraine selesai, dan mereka fokus di kawasan perbatasan di daerah yang bernama Donbass yang katanya dikuasai separatis. Keterangan Kemenhan Rusia didahului dengan pertukaran tawanan perang sebelumnya. Ini adalah gencatan senjata sepihak dari Rusia. Selama lebih sebulan mereka gempur habis-iabisan kota2 di Ukraine tanpa mampu menguasainya. Maka berduyun-duyun datang volunteers dari negara-negara barat. Sebanyak 1500 rudal anti pesawat dari Jerman pun telah tiba di Ukraine (cnninfonesia.com 27/3). Beberapa volunteers mengatakan kedatangan mereka ke Ukraine ongkos sendiri. Tujuan berperang dengan Rusia? For fun. Kami enjoy perang dengan Rusia, U know. Ampun, tentara Rusia dianggap apa? Rusia akan menerima serangan balik. Putin tak bisa berbuat semaunya. The West lazimnya sebelum hajar negara yang dianggap musuh ngomong dulu dengan mereka. Presiden France Macron telah bertemu Putin di Morkow (youtube.com 27/3). Dapat dimengerti kenapa Menhan Rusia diomel-omelin Putin. Ini yang menyebabkan Menhan kena serangan jantung (cnnindonesia.com 27/3). Memang sekarang lagi musim Kepala Negara ada yang suka ngomel-bgomelin menterinya. Hal yang tak lazim ini dalam adat Betawi disebut ngebekasin. Orang yang mau meninggal dunia biasa berucap atau berlaku yang tak lazim. Kadang-kadang suka manjat-manjat, apa saja dipanjat. Kemenhan Rusia mengatakan alasan menghentikan perang dengan Ukraine karena kekuatan Ukraine sudah lemah. Ini tak perlu dibahas, namanya juga omongan orang kéok. Yang Rusia tak dapat menghindar harus bayar ganti rugi akibat serangan yang mereka lakukan lebih sebulan ke Ukraina. Rusia juga menghadapi sanksi lain karena tak menaati resolusi PBB tentang penghentian perang. Putin sendiri harus menghadapi sidang International Crimanal Court karena dia didakwa penjahat perang. Artinya pas Putin keluar wilayah Rusia dia akan di-gép International Police. Karena itu dapat dipahami keterangan Dubes Rusia di Jakarta yang tak tuntas menanggapi rencana undangan Indonesia untuk Putin berhadir di KTT G-20 November 2022 mendatang di Bali. Mestinya pihak Indonesia mengindahkan seruan Presiden Joe Biden agar Indonesia tidak berpihak. Mestinya juga Indonesia menanggapi RRC yang kelojotan karena TNI dan US Army akan latihan bersana di area Indo Pacific. Pepatah kuno bilang diam itu emas tapi dalam diplomasi Internasional diam tidak dimungkinkan. Kata anak-anak pengajian kalau diam melulu bisa-bisa disangka ijma\' sukuti, setuju dengan cara diam. Just speak out, men. Ojo meneng wae. Indonesia harus merapihkan polugrinya karena perubahan konstelasi kekuatan politik dunia akibat serangan Rusia ke Ukraine. Dunia menuju kekuatan yang monopolar. Perang di Ukraine membuktikan Rusia bukan super power seperti diidam-idamkan RRC ketika perang bermula. Perubahan dunia patut kita syukuri. Maka, latihan bersama TNI dan US Army di area Indo Pacific harus disambut dengan rasa bangga. (*)
Mabes Polri Akhirnya “Melawan” Jokowi
Pertanyaan selanjutnya, mengapa Jokowi “membolehkan” Sekretariat Presiden membeli merek Quechua Arpenaz dari Prancis? Apa industri kecil-menengah di Indonesia belum ada yang mampu memproduksinya? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN PENGARAHAN tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Bali, pada Jumat, 25 Maret 2022, berbuntut panjang. Setidaknya, tudingan Presiden Joko Widodo yang menyebut seragam Polri-TNI masih impor justru diklarifikasi telah sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Seperti dilansir dari Tempo.co, Jumat (25 Maret 2022 13.06 WIB), Mabes Polri menyatakan, pengadaan seluruh seragam dan atribut yang digunakan aparat kepolisian telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo memastikan, pengadaannya memedomani arahan Presiden. Ia tidak merinci apakah memang seragam hingga sepatu yang digunakan polisi saat ini adalah hasil impor. “Kalau Polri pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan memedomani arahan Bapak Presiden,\" katanya, Jumat, 25 Maret 2022. Presiden Jokowi melihat rinci pengadaan barang dan jasa di pemerintahan pusat, daerah, sampai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tak hanya yang skala makro tapi juga mikro. Jokowi mengaku miris karena pengadaan ini masih banyak diisi oleh barang-barang dari luar Polri. \"Cek yang terjadi, sedih saya belinya barang-barang impor,\" kata Jokowi sambil geleng-geleng kepala dalam acara tersebut. Untuk pengadaan barang dan jasa, Jokowi menyebutkan anggaran modal pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun. Pemerintah daerah lebih besar lagi yaitu Rp 535 triliun. Sementara di BUMN yaitu Rp 420 triliun. Menurutnya, kalau saja 40 persen dari total anggaran modal pengadaan ini bisa dialihkan untuk produk lokal, maka bisa memicu pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah sampai 1,71 persen. Sehingga, pemerintah tiodak usah cari investor lagi dan diam saja seraya konsisten membeli barang-barang yang diproduksi di pabrik dan UMKM lokal. “Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini,” tegas Jokowi. Jokowi lalu menyinggung beberapa contoh pengadaan seperti CCTV yang harus diimpor, padahal ada yang diproduksi di dalam negeri. \"Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV saja beli impor,\" katanya. Kemudian, seragam dan sepatu tentara hingga polisi yang dibeli dari luar negeri, di saat produksi lokal ada di mana-mana. Belum lagi impor alat kesehatan yang di dalam negeri ada, tapi masih membeli produk impor. \"Jangan diteruskan,\" kata Jokowi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kebijakan impor beras, gula, kedelai, dan bahan pangan lainnya yang terjadi selama ini? Apakah Jokowi tidak pernah melarangnya, atau malah mendiamkannya? Apakah lahan pertanian kita sudah habis sehingga produksi pertanian jadi sangat berkurang? Kalau CCTV saja masih impor, bagaimana dengan tenda yang dipakai Jokowi berkemah di titik nol calon Ibu Kota Negara (IKN) bermerk Quechua Arpenaz? Jokowi berkemah Senin hingga Selasa, 14-15 Maret 2022. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, dalam kegiatan kemah, Jokowi dan para pejabat memakai tenda seperti kegiatan kemah pada umumnya. Tenda itu merupakan inventaris Sekretariat Presiden. Tenda tersebut tidak baru, melainkan sisa penanganan bencana gempa bumi Poso 2018 lalu yang tidak terpakai. Kasetpres Heru menjelaskan, tenda yang digunakan Jokowi bermerk Quechua Arpenaz. Merek yang sama juga digunakan oleh para menteri dan pejabat lainnya. “Sama sisa stok jaman dulu juga,” ujar Heru. Cobalah tengok tenda bermerk Quechua Arpenaz ini dari mana asalnya. Tenda yang digunakan Jokowi memicu rasa penasaran sebagian orang. Tenda yang digunakan Jokowi merupakan jenis inflatable air, Quechua Arpenaz ini merek dagang Prancis. Ini adalah tenda yang mampu menampung hingga empat orang. Tenda ini memiliki ruang tidur dan ruang tamu yang luas. Ruang tamu ini juga disetel berdiri agar memudahkan para tamu. Bahan yang digunakan tenda ini dapat mengurangi panas dengan ventilasi mekanik. Tenda ini juga dapat menahan angin hingga 60 km/jam, dengan berat 20 kilogram. Mengutip CNBC Indonesia (16 March 2022 09:15), harga tenda tersebut, berdasarkan penelusuran dari sejumlah lapak toko online berkisar Rp 10 jutaan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Jokowi “membolehkan” Sekretariat Presiden membeli merek Quechua Arpenaz dari Prancis? Apa industri kecil-menengah di Indonesia belum ada yang mampu memproduksinya? Cobalah Googling dan ketik “industri tenda untuk kemah Indonesia”. Di sini muncul sekitar 160.000 hasil (0,44 detik). Beragam jenis tenda mulai harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah semua ada di sini. Sangat ironis jika tenda saja harus beli merek luar seperti Quechua Arpenaz dari Prancis. Industri pertahanan seperti Pindad Bandung saja mampu bikin senjata yang menang kompetisi dengan negara lain, masa’ jahit tenda kemah saja tidak mampu, malah beli merek dagang asing. “Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor,” tandas Jokowi, kesal dengan nada tinggi. Keliatan sekali Jokowi sangat marah dan kesal. Yang kena damprat adalah menteri yang paling doyan gunakan APBN untuk belanja impor. Antara lain Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Kemendikbud Ristek, dan BUMN. Namun, mengapa yang “ditegur” secara terbuka justru terkait seragam Polri dan TNI? Jokowi jelas mulai “bermain api” dengan institusi yang selama ini terkesan berada di belakang Jokowi dan koleganya. Sebelum berbicara soal impor-imporan itu, seharusnya Jokowi berkaca diri terlebih dahulu. Sehingga, tidak sampai kena “skakmat” seperti diucapkan oleh Kepala Divisi Humas Polri di atas. “Kalau Polri pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan memedomani arahan Bapak Presiden,\" kata Irjen Dedi. (*)
Ditemukan Benda Mirip Ranjau Mengapung di Laut Hitam
Jakarta, FNN. Otoritas Turki memperingatkan kapal-kapal supaya menjauh saat tim penyelam memeriksa \"benda mirip ranjau\" yang ditemukan mengambang di utara Istanbul dekat Laut Hitam.Beberapa hari sebelumnya Rusia telah mewanti-wanti bahwa beberapa ranjau hanyut dari pelabuhan Ukraina.Tim tersebut mengamankan benda itu dan menjinakkannya, kata kementerian pertahanan Turki di Twitter.Sejumlah nelayan mulanya melihat benda itu di dekat area dok di selat Bosphorus bagian atas yang dilalui Laut Hitam. Mereka lantas melaporkan temuan itu ke petugas Patroli Pantai, kata Ditjen Keamanan Pesisir kepada Reuters.Juru bicara ditjen membenarkan sebuah laporan di surat kabar Milliyet bahwa otoritas mengeluarkan pemberitahuan lewat radio kepada kapal-kapal bahwa benda tersebut \"berbentuk seperti bola dengan tonjolan seperti tanduk\", dan \"bisa jadi sebuah ranjau.\"Turki berbagi Laut Hitam dengan Rusia dan Ukraina, di mana Moskow meluncurkan invasinya bulan lalu.Badan intelijen utama Rusia pada Senin mengatakan bahwa beberapa ranjau hanyut ke laut setelah terlepas dari kabel dekat pelabuhan Ukraina, klaim yang dibantah oleh Kiev.Otoritas Ukraina menyebut insiden itu sebagai disinformasi dan upaya untuk menutup wilayah perairan. Laut Hitam merupakan jalur pengiriman utama untuk gandum, minyak dan produk minyak. (Sof/ANTARA/Reuters)
Prediksi Tujuan Mudik Terbanyak ke Jawa Tengah
Jakarta, FNN. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan bahwa saat ini diprediksikan daerah tujuan terbanyak mudik adalah ke Jawa Tengah yaitu sebesar 26,8 persen atau 21,3 juta orang.“Dari hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan, daerah tujuan terbesar yaitu ke Jawa Tengah dari berbagai provinsi terutama dari Jawa Timur dan Jabodetabek,” kata Budi dalam Rapat Kesiapan Jalur Mudik Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 H) Wilayah Jawa Tengah yang digelar di Banyumas, pada Sabtu.Dirjen Budi menyampaikan, berdasarkan hasil penelitian tersebut juga diperoleh data selain ke Jawa Tengah, potensi pergerakan masyarakat terbesar selanjutnya yaitu ke Jawa Timur dan Jawa Barat.Survey potensi pergerakan masyarakat selama Angkutan Lebaran 2022 ini dilakukan pada 9-21 Maret setelah syarat perjalanan dengan test antigen/ PCR dihapuskan.Selain itu, setelah dihapusnya test antigen/PCR, potensi penggunaan moda sedikit bergeser meskipun penggunaan angkutan pribadi tetap yang terbanyak, pemilihan penggunaan pesawat menjadi lebih banyak dibandingkan menggunakan kereta api.Pengguna mobil pribadi hingga 26 persen atau 21 juta, kemudian sepeda motor 18 persen atau 14 juta, mendominasi mayoritas jenis moda pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik.Selanjutnya disusul oleh bus sebesar 16 persen atau 12 juta, dan pesawat 12 persen atau 9 juta.Dirjen Budi mengimbau agar semua pihak yang terlibat dalam Angkutan Lebaran tahun ini dapat memaksimalkan kinerjanya dengan baik.“Kita tidak ingin banyak masyarakat yang mau pulang dan terhambat. Tidak bisa kita dengan persiapan biasa, harus dipersiapkan dengan baik,” ujarnya.Lanjut dia, di wilayah provinsi Jawa Tengah sendiri ada sejumlah titik yang patut diwaspadai selama pelaksanaan Angkutan Lebaran 2022 yaitu Tawangmangu, Semarang, Ungaran, Baturraden, Wonosobo, Temanggung, Slawi, dan Kebumen.“Kita perlu hati-hati di sejumlah kawasan tersebut karena rawan kecelakaan maupun longsor. Kalau perlu ada pencegahan dengan melarang kendaraan berukuran besar melintas,” katanya.Selain itu Ia memaparkan bahwa diperkirakan bahwa puncak arus mudik terjadi pada tanggal 28 April dan potensi perjalanan meningkat di tanggal 30 April. Sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 8 Mei.Hingga saat ini mengenai pembatasan angkutan kendaraan barang masih dalam tahap pembahasan.“Yang nanti akan dibatasi yaitu mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 kg, mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, kereta tempelan, dan kereta gandengan,” ujarnya.Hal lainnya yang ikut dibahas dalam rapat ini yaitu mengenai penumpukan masyarakat di bahu jalan.Menurutnya ada dua opsi untuk mencegah penumpukan tersebut yaitu pembatasan waktu bagi kendaraan yang berhenti di rest area atau pemanfaatan Rest Area Perkotaan.Rest area perkotaan yaitu dengan menuju exit tol dan keluar ke kota terdekat. Setelah istirahat, atau membeli oleh-oleh dan makanan, masyarakat bisa masuk kembali ke tol.Ia menambahkan, istilah rest area perkotaan pertama kali disebutkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.\"Masyarakat dapat diarahkan untuk keluar ke kota terdekat sehingga dapat menggerakkan UMKM. Ini adalah strategi yang tidak hanya berpedoman pada keselamatan namun juga meningkatkan pendapatan UMKM,” pungkas Dirjen Budi.Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik Montanasyah, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jateng- DIY Eko Agus Susanto, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro, perwakilan Ditlantas Polda Jawa Tengah, serta stakeholder terkait lainnya. (Sof/ANTARA)
TIIWG G20 Wujudkan RI Masuk 10 Besar Negara Teratas Dunia
Jakarta, FNN. Kementerian Perindustrian menyebut bahwa The First Meeting Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) G20 menjadi jembatan bagi Indonesia masuk 10 besar negara teratas dunia.“Ada kepentingan besar dari Pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 ini, yakni dengan mengusulkan isu industri masuk dalam TIIWG sehingga menjadi TIIWG,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko SA Cahyanto lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu.Eko menyampaikan, Kemenperin terus berupaya mewujudkan aspirasi besar pada peta jalan Making Indonesia 40, yakni menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.Berbagai upaya yang telah dijalankan, antara lain adalah menjalin kerja sama dengan negara-negara mitra strategis dalam mengakselerasi penerapan industri 4.0.Eko menjelaskan bahwa industri berperan penting dalam mendongkrak perekonomian di suatu negara. Misalnya di Indonesia, sektor industri memberikan kontribusi signfikan bagi capaian investasi serta perdagangan nasional.\"Oleh karena itu, kami ingin isu industri dibahas secara mendalam pada gelaran G20 kali ini guna memulihkan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.Bahkan, sektor industri mempunyai kontribusi sebesar 15% terhadap GDP dunia, yang di antaranya disokong oleh negara-negara anggota G20.“Maka itu, ketika Indonesia mengajukan jadi TIIWG, banyak negara yang mendukung, dan mereka sangat concernterhadap pentingnya isu sektor industri dibahas dalam gelaran G20,” imbuhnya.Eko optimistis, melalui hajatan Presidensi G20 Indonesia, TIIWG akan menjadi forum penting sebagai sarana bagi negara anggota G20 untuk mendorong kerja sama membuat kebijakan yang efektif.“Apalagi dengan adanya dampak pandemi Covid-19, yang mengakibatkan gangguan aktivitas ekonomi global, sehingga kita bisa bersama-sama untuk segera pulih dan bangkit kembali,” ungkapnya.Menurut Eko, di balik efek pandemi Covid-19 selama dua tahun lebih, ada satu hal yang dapat menjadi peluang atau dimanfaatkan dengan baik adalah penerapan digitalisasi di sektor industri.Melalui upaya transformasi digital, sektor industri mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya secara lebih efisien sehingga turut mendongkrak daya saingnya.“Kami yakin, sesuai aspirasi pada roadmap Making Indonesia 4.0, dengan penerapan digitalisasi akan menaikkan kembali kontribusi ekspor industri sebesar 10% dari nett ekspor PDB nasional seperti yang pernah dicapai pada akhir tahun 90 dan 2000an. Selain itu, kami harapkan kegiatan RnD sektor industri juga semakin aktif untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan daya saing,” paparnya.Lebih lanjut, Indonesia punya potensi besar yang perlu dioptimalkan, yaitu adanya bonus demografi.“Kita semua punya tanggung jawab kepada generasi muda yang memerlukan lapangan pekerjaan dan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi mereka,” tandasnya.Eko menambahkan, kerja sama dalam mengakselerasi implementasi industri 4.0 antara negara-negara anggota G20 sangat penting karena memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, mengurangi konsumsi energi dan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang tersedia di dunia.“Hal ini dapat memberikan peluang yang signifikan bagi anggota G20 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencapai tujuan SDGs,” ujarnya.Eko menyampaikan, dalam banyak penelitian juga menunjukkan bahwa sektor manufaktur yang telah mengadopsi industri 4.0, mampu lebih tangguh dalam menghadapi krisis seperti dampak dari pandemi.Oleh karena itu, percepatan implementasi industri 4.0 menjadi solusi industri untuk siap menghadapi krisis yang terjadi saat ini maupun pada masa mendatang.“Pelaku industri dan sektor lainnya dapat merespons dengan cepat untuk melakukan transformasi digital dalam menghadapi dampak pandemi, karena kondisi pandemi Covid-19 justru mendorong industri untuk mempercepat penerapan industri 4.0 melalui transformasi digital dalam sistem produksi, peningkatan skill, inovasi dan kerja sama kemitraan dengan banyak pihak terkait,” jelasnya.Di samping itu, melalui isu industri 4.0 yang diangkat dalam TIIWG G20, Kemenperin mendorong terjadinya percepatan transformasi digital dan inovasi di sektor industri baik dalam negeri maupun global yang dapat memberikan potensi untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan efisiensi industri.“Kerja sama internasional akan memberikan manfaat strategis bagi Indonesia maupun negara-negara lainnya karena dapat menghasilkan strategi percepatan implementasi industri 4.0 dan memaksimalkan manfaatnya serta memitigasi dampak negatif dari perubahan teknologi,” pungkasnya. (Sof/ANTARA)
Jokowi Terancam Jatuh Karena Kemarahan Rakyat
Jakarta, FNN - The Economist, media yang sangat berpengaruh dan prestisius yang berbasis di London Inggris, menurunkan sebuah artikel yang sangat menarik mengenai masa depan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Demikian disampaikan Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Sabtu, 26 Maret 2022. Dalam artikel yang berjudul Joko Widodo is considering extending his term in office itu Jokowi digambarkan bahwa saat ini ia sedang berjuang untuk memperpanjang masa jabatannya. Hersubeno menegaskan dalam pengamatan The Economist, Jokowi tengah menghadapi risiko politik dan ekonomi yang disebutnya sebagai risiko kembar atau twin risk. Risiko politik berasal dari kalangan partai pendukungnya yang menolak amandemen konstitusi yang memungkinkan dia untuk memperpanjang masa jabatannya. Risiko ekonomi berupa krisis kelangakaan minyak goreng, kenaikan berbagai komoditi, termasuk juga gandum, yang dipicu oleh perang antara Rusia dengan Ukraina. Bila tidak hati-hati menyikapinya, The Economist memperingatkan Jokowi yang naik ke tampuk kekuasaan atas dukungan dari masyarakat di kelompok populis maka dia juga bisa dijatuhkan oleh kemarahan rakyat yang dulu mendukungnya. (Ida, sws)
POPULER
