ALL CATEGORY
Mengapa Jokowi Gelisah Terhadap Demo Besar 11 April?
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN, Pemerhati Sosial-Politik BESOK, 11 April 2022, mahasiswa akan kembali menggelar unjuk rasa. Dalam 10 hari ini, mereka sukses membuat Presiden Jokowi gelisahj dengan demo-demo di banyak kota. Demonstrasi besok pastilah membuat Jokowi lebih gelisah lagi. Sebab, diperkirakan skala aksi ini akan sangat besar. Bisa ratusan ribu massa yang berasal dari elemen-elemen masyarakat umum. Tidak hanya mahasiswa. Meskipun mahasiswalah yang menjadi motornya. Respon masyarakat sangat antusias, terutama emak-emak. Bahkan, menurut berbagai sumber, para pensiunan perwira tinggi TNI dan Polri pun akan turun gunung. Begitu juga para tokoh ormas besar yang pro-rakyat. Ini yang membuat para penguasa khawatir. Kegelisahan Jokowi terhadap demo mahasiswa terlihat dari reaksi Polri yang mencerminkan bahwa mereka akan bertindak represif. Memang di sejumlah tempat Polisi membuktikan mereka represif. Main pukul, main tendang. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattaliti meminta agar polisi tidak represif menghadapi mahasiswa. La Nyalla langsung menelefon Kapolri untuk menyampaikan permintaan itu. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, ketika berkunjung ke kantor La Nyalla beberapa hari lalu juga menyatakan setuju dengan Ketua DPD. Panglima sempat menyindir polisi. Dia mengatakan anggota TNI yang dikerahkan untuk mengamankan demo 11 April bersama aparat kepolisian tidak akan bertindak represif. Aksi unjuk rasa mahasiswa, khususnya skala besar besok, jelas sangat tak diinginkan oleh Jokowi dan Polri. Ada kekhawatiran demo akan melebar dari tuntutan penurunan harga-harga, stop wacana penundaan pemilu dan tiga periode, ke tuntutan agar Jokowi mundur. Selama ini pun sudah diteriakkan “Jokowi mundur sekarang juga” dalam unjuk rasa di berbagai kota yang hanya dilakukan oleh mahasiswa. Para penguasa sangat khawatir teriakan itu akan digemakan dalam aksi besar besok. Kalau sampai tuntutan “Jokowi mundur” menjadi tema utama, alamat situasi akan semakin ruwet. Teriakan ini pasti akan “trending” dengan cepat. Ini sangat tidak diinginkan oleh penguasa. Sebab, begitu tuntutan ini menjadi populer dan viral, tidak bisa lagi ditarik atau diralat oleh para demonstran. Target menjadi berubah. Dan taruhannya menjadi makin tinggi. Ruwetnya ada di sini. Polisi dipastikan tidak akan membiarkan itu terjadi. Mereka akan menindas tuntutan Jokowi mundur. Suasana akan bergeser menjadi panas jika mahasiswa dan peserta dari elemen lain tidak mau berhenti meneriakkan “Jokowi mundur sekarang juga”. Karena itu, polisi akan “tukar persneling”. Mereka akan ganti ke gigi represif. Misalnya, meminta agar unjuk rasa segera diakhiri. Atau bahkan dibubarkan secara paksa. Langkah inilah yang mungkin akan “menaikkan tensi”. Dalam arti, jika tindakan represif polisi menyebabkan korban-korban luka berat atau bahkan tewas, maka percaturan akan berubah drastis. Bola salju akan mulai bergulir. Besar kemungkinan demonstrasi lebih besar tak terhindarkan. Para penguasa menjadi terperangkap ke dalam situasi “meminum air laut”. Semakin banyak ditenggak, semakin haus. Korban yang semula sekian orang, akan bertambah terus menjadi “berkian-kian” orang. Kalau sampai ke titik ini, maka penyelesaiannya tidak mudah. Konsititusi negara bisa terancam dilanggar atau bahkan dibekukan. Pambangkangan sipil dan hukum rimba akan menjadi aturan baru. Inilah yang sangat ditakutkan Jokowi. Apakah ini bisa dielakkan? Bisa. Kalau para pimpinan institusi keamanan mengutamakan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan satu-dua orang atau segelintir orang yang memiliki dominasi kekuatan finansial. Kita yakin Kapolri dan Panglima TNI sadar betul bahwa mereka hadir untuk rakyat. Bukan untuk boneka kekuasaan dan bukan pula untuk para penggarong kekayaan negara.[] Medan, 10 April 2022
Al-Qur'an Solusi Persatuan Umat Islam
Jakarta, FNN - Penggagas gerakan Khatam Quran, Ustadz Bachtiar Nasir menegaskan bahwa Al-Quran merupakan solusi persatuan umat Islam. “Tidak ada yang bisa mempersatukan umat Islam di dalam fitnah hari ini, kecuali Alquran,” ujar UBN, panggilan akrab Ustadz Bachtiar Nasir, pada pertemuan dengan puluhan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jakarta Timur, Ahad 10 April 2022. Pertemuan UBN dengan para pengurus DKM Jakarta Timur untuk membahas perhelatan Khatam Quran. Puncak program Khatam Quran akan dilaksanakan pada Senin (18/4/2022) bertepatan malam 17 Ramadhan, momen diturunkannya Alquran. Masyarakat dulu mengenal Ramadhan sebagai bulan puasa. Menurut UBN, sejatinya Ramadhan itu adalah bulan Quran. \"Dan ini adalah solusi persatuan umat. Karena Quran adalah tali Allah kepada kita. Maka dijamin siapa memegang Quran, maka hubungannya ke Allah akan kuat,” ungkap UBN. Umat sering baca buku fiqih ketimbamg baca Quran. Baca buku hadist lebih banyak ketimbang Quran. Padahal jelas, lanjut UBN, bahwa Rasulullah Shalallau alaihiwasalam itu adalah Alquran yang berjalan. Dikatakan UBN, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengulangi berkali-kali bacaan Alquran pada bulan Ramadhan. “Kalau Rasulullah saja khatamkan Qurannya di bulan Ramadhan, maka kita umatnya juga harus mengikuti. Maka ribuan santri baik anak-anak, remaja, dewasa, juga santri yang lansia akan berkumpul, mengkhatamkan Al Quran di hari itu,” kata UBN. Menurut UBN, di dalam Alquran disampaikan jika Ramadhan adalah bulan Quran. Sementara predikat kedua dari Ramadhan adalah bulan puasa. Pertemuan silaturrahim ini ditutup dengan pembagian kurma untuk seluruh masjid oleh Tabung Infaq. (TG)
Rakyat Menggugat Sepak Terjang LBP (2): Manipulasi Informasi Big Data
Oleh Marwan Batubara, IRESS - PNKN SETELAH membahas dugaan kasus gratifikasi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) pada tulisan pertama, pada tulisan kedua ini diurai sepak terjang LBP pada kasus Big Data. LBP mengklaim memiliki Big Data tentang “aspirasi 110 juta suara warganet”, yang disebut telah menyatakan keinginan agar Pemilu 2024 ditunda. Aspirasi politik 110 juta warganet tersebut tampaknya hanya utopia. LBP pun tidak mampu menunjukkan kebenarannya. Meski telah diminta berbagai kalangan, LBP tidak pernah mengungkap esensi klaim. Artinya, jika hanya bicara jumlah, tanpa kejelasan profil warga dan aspirasi politiknya, maka Big Data 110 juta warganet tersebut memang tidak ada dan tidak merepresentasikan apapun. Artinya hal itu hanya klaim tanpa dasar atau big bluff menggiring opini publik guna mencapai target politik, sambil menggunakan posisi sebagai penguasa. LBP menganggap ungkapan Big Data merupakan informasi normal yang harus diterima publik. Tampaknya sikap arogan, otoriter, serta melanggar prinsip moral dan hukum ini sangat confident dijalankan, karena LBP merasa sangat berkuasa, serta diduga direstui dan didukung pula oleh pemimpin tertinggi atau “The Real President” dan oligarki. Tujuannya, meraih agenda politik penguasa oligarkis, terutama agar Presiden Jokowi dapat menduduki jabatan Presiden RI periode ke-3. Di sisi lain, meski diduga berada pada arah dan tujuan yang sama, tampaknya Presiden Jokowi merasa perlu menjaga jarak terhadap berbagai agenda dan aksi-aksi yang dijalankan LBP, sang master mind utama Jokowi 3 periode. Jika hasil “test the water” tidak sesuai harapan atau “unfavourable”, maka “The Real President” seolah tidak terlibat dan bisa pula tampil sebagai pahlawan demokrasi yang taat amanat reformasi dan konstitusi. Pada sidang Kabinet Paripurna (Istana Merdeka, 6/4/2022), Presiden Jokowi mengatakan: \"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi\". Jokowi pun juga menyatakan: \"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan, ndak, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, terima kasih\". Karena telah faham sikapnya selama ini, tampaknya mayoritas publik tidak akan percaya pernyataan Presiden Jokowi di atas. Salah satunya, belajar dari hasil evaluasi dan penilaian BEM Universitas Indonesia terhadap Jokowi yang menyebutnya sebagai “The King of Lip Service” atau “Raja Pembohong” (26/2/202). Jokowi memang perlu membuat pernyataan tersebut karena “permainan” Big Data sarat masalah dan LBP perlu bertanggungjawab. Namun karena bagian penting dari permainan, diperkirakan Presiden Jokowi tidak akan menindak LBP yang telah melakukan kebohongan Big Data. Faktanya hampir semua lembaga survei menyatakan mayoritas masyarakat tidak setuju perpanjangan masa jabatan Presiden. Tidak ada satu pun lembaga survei yang mengonfirmasi hasil analisis Big Data LBP. Sejumlah lembaga justru mengkonter klaim manipulatif yang disampaikan LBP. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyampaikan hasil survei yang dilakukan pada Maret 2022. Hasil survei SMRC disampaikan pada 3 April 2022. Terungkap 85% publik di medsos tetap ingin pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sedangkan menurut Lingkaran Survey Indonesia (LSI) mayoritas warga (di atas 70%) yang disurvei menolak usul penundaan pemilu, terutama karena alasan ekonomi, pandemi Civid-19, dan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru (3/3/2022). Lembaga Survei Nasional (LSN) juga mengungkap yang hasil yang sama (3/3/2022). Mayoritas publik (68,1%) yang disurvei tidak setuju penundaan pemilu dan sekaligus perpanjangan masa jabatan Jokowi. Secara umum hasil survei lembaga-lembaga di atas menunjukkan klaim big data LBP penuh misteri, sarat kebohongan dan sangat tidak layak dipercaya. Dengan begitu para penggagas dan desainer agenda anti demokrasi tersebut harus tahu diri dan segera mengakhiri rencana busuk. Namun begitu, setelah sekian testing atau permainan, karena belum berhasil sesuai harapan, bisa saja muncul modus atau permainan baru penundaan pemilu (baca: Jokowi 3 Periode), di bawah koordinasi dan kendali “The Real President”, LBP. Sebelum modus baru tersebut muncul, rakyat harus menggugat kebohongan Big Data LBP. Terutama terkait aspek-aspek landasan hukum, metode hingga tujuan pengumpulan data. Lembaga penegak hukum, Komisi Informasi dan lembaga terkait harus mengungkap landasan hukum yang digunakan LBP mengumpulkan Big Data. Lalu perlu dijelaskan kapan dan bagaimana metode pengumpulan, serta harus dijelaskan pula siapa saja 110 juta pengguna internet yang dimaksud LBP, dan apa tujuan LBP mengumpulkan data tersebut. Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f UU No.14/2008 diatur bahwa informasi yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum harus dapat dijelaskan kepada masyarakat secara rinci sesuai kaidah yang berlaku. Karena sangat ambius mencapai target Jokowi 3 Periode, untuk kasus Big Data, LBP telah membuat pernyataan sepihak dan cenderung menghalalkan segala cara. Karena banyak pihak menggugat klaim Big Data, LBP menyatakan: \"Ya pasti ada lah (Big Data), masa bohong. Tapi janganlah (dibuka ke publik), buat apa dibuka,\" katanya (16/3/2022). Kita tidak tahu apakah LBP paham dengan ketentuan UU No.14/2008 di atas. Sebaliknya, seandainyapun paham, bisa saja LBP mengabaikan. Rezim ini tampaknya sudah biasa berdiri di atas UU. Sesuai dengan perintah UU No.14/2008 pula, pada 30 Maret 2022, Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menyampaikan surat permintaan informasi publik kepada LBP di kantor Kemenko Marves. Saat itu LBP belum memberi jawaban. Namun sesuai Pasal 22 ayat (7) UU No.14/2008, surat permintaan informasi publik harus dijawab dalam rentang waktu sepuluh hari kerja. Merujuk pernyataan sikap LBP pada 16 Maret 2022, ICW tampaknya tidak akan memperoleh jawaban dari LBP. Kebijakan pro oligarki yang dijalankan Pemerintahan Jokowi selama ini sudah sangat banyak merugikan rakyat dan negara seperti UU Ciptaker, UU Minerba, Perppu Korona, pembangunan smelter nikel China, TKA China, listrik swasta skema take or pay, impor pangan, harga minyak goreng pro oligarki, dll. Kebijakan tersebut akan ditambah pula dengan proyek IKN yang pada dasarnya memang dibangun untuk kepentingan oligarki! Tampaknya, jaminan realisasi proyek IKN inilah mengapa masa jabatan Presiden Jokowi harus diperpanjang: 3 periode! Sebelum pemerintah pro oligarki semakin merusak demokrasi, mengkudeta suara rakyat dan merugikan kehidupan berbangsa, maka salah satu master mind utama yang terus menggulirkan agenda penundaan pemilu secara sistematis di lingkaran kekuasaan, yakni LBP, harus dihentikan. Meskipun “dilindungi” oleh Presiden Jokowi, LBP harus dituntut secara hukum karena diduga telah melakukan kebohongan publik. LBP pun harus diproses secara hukum karena diduga telah melanggar UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Jakarta, 10 April 2022
Teriakan Ganjar Wadas dan Anies Presiden: Suara Kemarahan dan Harapan
Oleh Ady Amar - Kolumnis MEMANG tidaklah nyaman dan pastilah amat tersiksa seseorang dengan kesalahan serius, yang--karena kesalahannya itu--dipakai alat untuk menyerangnya. Apalagi kesalahan dibuat seorang pemimpin, yang karenanya menyengsarakan rakyat yang dipimpinnya. Kesalahan kebijakan, atau memang kebijakan yang dibuat dengan kesadaran sebagai kebijakan salah. Kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu, tapi menyengsarakan rakyat kebanyakan. Apapun kebijakan itu, membuat rakyat melawan dengan caranya sendiri. Bahkan melawan dengan cara paling sederhana, tapi memukul telak pemimpin yang dianggapnya zalim. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang berperkara dengan rakyat yang dipimpinnya, dan itu di desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Kebijakan yang dibuat dianggap menyengsarakan rakyatnya. Pecah perlawanan rakyat melawan aparat TNI, Polisi dan Satpol PP, (9 Februari), \"mengamankan\" apa yang disebut pengukuran tanah. Padahal sebagian rakyat keberatan tanah tempat ia hidup akan dialih fungsikan. Pecahlah tragedi Wadas, dan menyita perhatian publik. Kemarahan rakyat tidak berhenti dengan pecahnya perlawanan saat itu. Sepertinya terus dibawanya, entah sampai waktu kapan. Kemarahan yang terus dimuntahkan, memilih saat yang tepat. Kemarahan yang dimuntahkan pada Ganjar Pranowo--sebagai pihak yang memberi izin pengalihan status tanah mereka--muncul pada waktu dan tempat yang diluar kepatutan. Tapi mau apa lagi jika itu dianggap efektif mampu melawan kesewenang-wenangan. Dan, benarlah kemarahan itu dimuntahkan pada saat Ganjar Pranowo diundang sebagai penceramah Tarawih Ramadhan di Masjid UGM. Tengah Ganjar berbicara di podium, muncul teriakan Wadas. Tidak cukup teriakan, tapi spanduk protes ukuran cukup besar dibentangkan. Memang tidak biasa hal itu dilakukan di masjid. Tidak bisa dibayangkan lunglainya emosi Ganjar Pranowo, sang Ustadz dadakan itu. Tapi itu tadi, bahwa memuntahkan kemarahan, bisa memilih waktu yang dianggap tepat. Meski di tempat tidak biasa, dan tidak semestinya. Panitia dan takmir masjid tidak menduga jika akan muncul aksi protes kemarahan diluar kepatutan. Dan, itu terjadi. Kemarahan acap memilih tempat tidak biasa, tidak perduli pantas-tidak pantas. Kemarahan memilih suasana yang dimungkinkan. Ganjar Pranowo akan terus dikejar kemarahan rakyat Wadas, atas kebijakan yang dibuatnya. Wajar jika rasa cemas melanda, takut muncul protes susulan di tempat lain yang tidak semestinya. Pastilah menguras emosinya. Ganjar seperti dikejar bayangannya sendiri. Teriakan Wadas dan bentangan spanduk besar #SaveWadas di Masjid UGM, itu sepertinya akan terus dilakukan di tempat lainnya. Dianggap efektif memuntahkan kemarahan, yang bisa disorot media luas. Rakyat Wadas memakai saluran tidak biasa untuk mengabarkan, bahwa kasus Wadas belum selesai, jika izin yang diberikan belum dicabut. Izin yang diberikan Ganjar Pranowo pada investor yang entah siapa orangnya. Pastilah ia bukan siluman. Pastilah orang kuat, yang bisa buat Ganjar bertekuk lutut tak berdaya. Teriakan Presiden pun Muncul Peristiwa Ganjar Pranowo diteriaki Wadas, itu bentuk protes kemarahan, Rabu (6 April). Dan pada Kamis (7 April), Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dihadirkan di tempat yang sama. Sebelum Ganjar Pranowo hadir pula Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat memenuhi Undangan Ceramah Tarawih Ramadhan di Masjid UGM. Artinya, tiga Gubernur di Jawa diundang. Dan memang Ganjar, Anies, dan Ridwan Kamil itu punya elektabilitas tinggi versi berberapa lembaga survei. Diundangnya mereka seolah sebagai _feet and proper test_ setidaknya dihadapan keluarga besar Universitas Gajah Mada. Dari ketiga orang itu, meski prematur, silahkan dinilai sendiri mana yang layak dipilih jadi pemimpin negeri ini. Anies memang tampil memukau. Ia tampil rileks tanpa beban. Layaknya Ustadz beneran. Fasih memulai dengan doa pembuka. Anies _enjoy_ seperti sedang pulang kampung. Anies memang alumni UGM, seperti juga Ganjar Pranowo. Maka kenangan pada Yogyakarta itu menempel dan disampaikan dengan baik. Sesekali candaan darinya muncul dan buat gerr tawa membahana. Sebelum Anies tampil, panitia tidak ingin kecolongan munculnya teriakan dari yang hadir apalagi bentangan spanduk segala. Maka, panitia menyampaikan agar tidak ada spanduk dibentangkan di dalam masjid, dan tidak diperkenankan bertepuk tangan. Spanduk memang tidak muncul, tapi tepuk tangan tak bisa dihindari. Setiap Anies menyampaikan sesuatu yang dianggap memukau, suara tepuk tangan bergemuruh. Itu berkali-kali. Tak ada yang mampu membendung suka cita, seperti juga tak ada yang bisa menggagalkan kemarahan menghantam Ganjar Pranowo sehari sebelumnya. Anies dapat jatah satu jam berbicara, seperti juga yang lainnya. Tapi sepertinya Anies kelebihan sedikit dari waktu yang diberikan. Tidak tampak protes merasa kepanjangan. Justru serasa tampak kurang. Itu muncul dari beberapa yang hadir saat ditanya apakah puas dengan apa yang disampaikan Anies. Semua merasa puas, hanya saja Anies tampil kurang panjang, protesnya. Pantas saja protes itu muncul, karena sejak siang hari ia sudah \"mukim\" di masjid itu untuk mendapatkan tempat terdepan. Setelah.ceramah Ustadz Anies Baswedan disudahi, animo yang hadir berebut bersalaman dengannya tak bisa dibendung. Anies seolah tersandera di podiumnya. Ia layani jabat tangan tak henti dari jamaah yang membeludak. Banyak video dibuat dan diviralkan berbagai versi, dan dari berbagai sudut pengambilan gambar, bagaimana Anies kesulitan untuk jalan meninggalkan masjid. Dihadang jamaah. Dielu-elukan. Muncul suara bersahutan tanpa ada yang mengkoordir, Anies Presiden... Anies Presiden... Eufhoria hadirnya pemimpin negeri ditampakkan. Anies Presiden... Anies Presiden... terus bergemuruh, dan itu disuarakan di dalam masjid. Bagai doa dipanjatkan, dan berharap diijabah. Meski tidak hadir langsung, tapi melihat video-video beterbaran itu, merinding bulu kuduk ini. Larut dalam atmosfer kebahagiaan. Masjid UGM dalam dua hari itu, 6 dan 7 April, telah jadi saksi, mengabarkan dua peristiwa sekaligus, yang bisa diingat dalam waktu lama: Ganjar Wadas, dan Anies Presiden. Suara kemarahan di satu sisi, dan disisi lain suka cita harapan munculnya Presiden baru dirindukan. (*)
Presiden Lantik Anggota KPU dan Bawaslu 12 April 2022
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 pada 12 April 2022, kata Menkopolhukam Mahfud MD.“Saya sampaikan bahwa pada Selasa, 12 April 2022, Presiden akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan DPR,” kata Mahfud saat memimpin rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Sabtu.Ia menyampaikan pelantikan itu merupakan bukti pemerintah fokus mendukung persiapan Pemilu 2024.“Ini sebagai bukti bahwa pemerintah fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 bersama KPU dan DPR dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu,” ujar Mahfud.Dalam rapat yang dihadiri oleh beberapa anggota kabinet, Panglima TNI, perwakilan Kapolri, serta pejabat Eselon I Kemenko Polhukam, Mahfud lanjut menyampaikan pemerintah berharap anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dapat bekerja mempersiapkan Pemilu 2024 sesuai ketentuan konstitusi dan aturan perundang-undangan.Ada tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu yang akan dilantik oleh Presiden pada 12 April.Tujuh anggota KPU itu, yaitu Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asyari, Muhammaf Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.Lima anggota Bawaslu yang dilantik pada 12 April, yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.Masa kerja anggota KPU dan Bawaslu periode sebelumnya berakhir pada 11 April 2022.Dalam rapat kerja yang sama, Mahfud menyampaikan pihaknya tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah masyarakat meskipun usulan itu menuai pro kontra di masyarakat.“Kebebasan seperti itu yang kita perjuangkan bahwa aspirasi politik di masyarakat harus dibuka salurannya, kemudian lembaga-lembaga politik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” kata Mahfud.Menkopolhukam tidak menyebut wacana apa yang menuai polemik, tetapi yang saat ini memancing perdebatan bahkan protes masyarakat adalah usulan menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden sampai tiga periode. (mth/Antara)
Erick Ketuk Hati Swasta Terkait Komitmen Minyak Goreng bagi Rakyat
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mengetuk hati pihak swasta untuk berkomitmen penuh terkait pemberian minyak goreng kepada rakyat.\"Saya sangat mengetuk para swasta juga untuk juga punya komitmen penuh kepada pemberian minyak goreng kepada rakyat,\" ujar Erick Thohir dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.Menteri BUMN mengingatkan kembali sebagai bangsa Indonesia yang dianugerahi kekayaan sumber daya yang luar biasa, maka semua pihak yang hidup dan mendapatkan berkah di Tanah Air harus kembali dan ikut bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang terjadi di Indonesia.\"Karena ingat kita sebagai bangsa Indonesia ini Alhamdulillah ini luar biasa. Jadi kita mesti ingat, bahwa kita hidup di Indonesia, kita mendapatkan berkah di Indonesia. Jadi ketika ada hal seperti ini para swasta juga harus kembali bertanggung jawab menyelesaikan, jangan menjadi orang asing,\" kata Erick Thohir.Menurut Menteri BUMN, minyak goreng sendiri seperti diketahui dan ini sejak awal bahwa PTPN hanya memiliki 4 persen luas lahan CPO. Lalu BUMN bersama-sama menampung dari petani mungkin jadinya 7 persen. Mayoritas yang memiliki lahan CPO itu dari swasta. Karena itu Erick Thohir sejak awal dari beberapa bulan lalu mengetuk hati para swasta.\"Kalau BUMN saja yang hanya punya 4 persen melakukan perubahan seperempat dari produksinya yang tidak produksi minyak goreng tadinya kita. Kita lakukan sekarang seperempat dari produksinya untuk rakyat,\" ujarnya.Erick Thohir mengajak swasta bersama BUMN dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan minyak goreng yang saat ini terjadi.\"Menjadi orang ketika kayanya dari sumber daya alam Indonesia, tetapi ketika rakyat membutuhkan tidak hadir. Jadi saya sangat mengetuk para swasta ayo bersama-sama dengan BUMN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ayo selesaikan masalah minyak goreng ini,\" katanya\"Dan saya rasa bapak Presiden RI Joko Widodo sudah mengambil kebijakan, bapak Menteri Koordinator, bapak Menteri Perdagangan. Tinggal kembali hatinya kita mau tidak melakukan kebersamaan ini. Ayo kembali kita gotong royong,\" tambah Erick Thohir. (mth/Antara)
Sri Mulyani Sebut Kolaborasi G20 Maupun ASEAN Perlu Terus Diperkuat
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan kolaborasi di tingkat global seperti pada forum G20 maupun kerja sama regional di ASEAN perlu terus diperkuat dan konsisten dilanjutkan.Hal ini diungkapkan dalam rangkaian pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 7-8 April 2022 yang pada tahun ini berada pada keketuaan Kamboja.\"Tantangan pembangunan saat ini tidak dapat ditangani negara secara individu,\" kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.ASEAN merupakan kawasan yang memiliki daya tahan di tengah pandemi dan Indonesia berkontribusi pada capaian positif tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi ASEAN yang positif sebesar 2,9 persen di tahun 2021, seiring dengan itu Indonesia mampu tumbuh positif 3,69 persen pada tahun lalu.Baik ASEAN maupun Indonesia juga menahan kontraksi yang dalam di tahun 2020 di mana sebagian besar kawasan maupun negara mengalami kontraksi yang lebih berat, sehingga hal ini tidak terlepas dari respons kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.Sri Mulyani pun menyampaikan terdapat beberapa strategi Indonesia yang dapat dijadikan contoh bagi negara-negara ASEAN, yakni pelebaran defisit di atas tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB) selama tiga tahun setelah selama 15 tahun terakhir disiplin berada di bawahnya.Kemudian, fleksibilitas APBN agar dapat responsif mendanai kebutuhan yang sangat prioritas di kala pandemi yaitu kesehatan dan sosial, serta gotong royong alias burden sharing dengan pihak lain seperti pemerintah daerah terkait pelaksanaan program bantuan sosial dan Bank Indonesia terkait pendanaan penanganan pandemi.Dalam konteks mobilisasi penerimaan perpajakan yang menjadi tantangan bagi kawasan ASEAN yang berkembang, Menkeu menyampaikan kebijakan perpajakan tidak diarahkan untuk penerimaan melainkan relaksasi selama pandemi. Namun ke depan seiring pemulihan, Pemerintah Indonesia merancang konsolidasi fiskal dengan hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi.Di sisi lain, komitmen Indonesia dalam pengendalian iklim juga semakin kuat, bahkan Indonesia bersama Bank Pembangunan Asia (ADB) sedang merancang Mekanisme Transisi Energi (ETM) untuk memensiunkan dini PLTU Batu Bara dan mengalihkannya ke Energi Baru Terbarukan (EBT).Ia berharap bauran pembiayaan Bank Pembangunan Multilateral, swasta, mitra bilateral, dan lain-lain bisa semakin mendukung transisi yang adil dan terjangkau.Terkait digitalisasi dalam sektor jasa keuangan, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, ASEAN diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan layanan keuangan digital, mulai dari teknologi yang digunakan hingga pengembangan produk keuangan baru.Selain itu, kerja sama keuangan ASEAN untuk mengintegrasi keuangan di kawasan juga perlu diperkuat dengan melakukan pertukaran pandangan mengenai peraturan terkait dan koordinasi yang lebih baik di antara komite kerja ASEAN.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun turut mengapresiasi kemajuan atas inisiatif liberalisasi jasa keuangan, termasuk perundingan kerja sama antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru.\"Potensi dari integrasi dan kerja sama antara negara tersebut diharapkan berdampak signifikan untuk pemulihan pasca-pandemi di kawasan,\" tambah Sri mulyani.Di akhir pertemuan, dirinya menyampaikan apresiasi kepada Kamboja sebagai keketuaan ASEAN 2022 dan sebagai negara yang akan menjadi ketua ASEAN 2023, Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia menyatakan kesiapan untuk memimpin forum dan pertemuan tahunan ASEAN tahun 2023 mendatang.Persiapan Indonesia akan diarahkan pada penanganan isu dan tantangan yang dihadapi ASEAN agar dapat mendorong pemulihan bersama dan kuat di kawasan. (mth/Antara)
Pertamina Pastikan Stok BBM Aman di Semua Provinsi
Medan, FNN - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan stok bahan bakar minyak (BBM) aman di semua provinsi dan bahkan penyaluran sudah \"over\" kuota untuk memastikan ketersediaan di tengah masyarakat. \"Stok aman ini fakta, Pertamina sudah langsung mengecek ke berbagai provinsi,\" ujarnya di Medan, Sabtu. Stok BBM secara nasional, ujar Nicke cukup untuk 22 hari ke depan. Nicke bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif berada di Medan untuk meninjau ketersediaan BBM di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU serta sarana dan fasilitas terminal BBM. Kunjungan ke Sumut, misalnya, kata dia, juga untuk memastikan ketersediaan dan suplai BBM berjalan dengan baik dan lancar di Puasa Ramadhan hingga Lebaran 2022. \"Harapannya BBM subsidi yang tersedia dapat tepat sasaran.Apalagi semua jajaran termasuk Pak Kapolda Sumut sepakat meningkatkan pengawasan,\"katanya. Stok semakin aman karena Pertamina menyiapkan layanan-layanan tambahan seperti SPBU Siaga dan SPBU Kantong. Tim Satuan Tugas Khusus Ramadhan dan Idul Fitri (Satgas RAFI) yang sudah dibentuk juga diharapkan bisa semakin memperlancar ketersediaan BBM di pasar. Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menyebutkan, pihaknya terus mengawasi untuk menghindari penyelewengan BBM bersubsidi di provinsi itu. \"Ada tiga temuan di Sumut, tapi tidak/bukan kasus besar dan kepolisian terus meningkatkan pengawasan,\" katanya. (mth/Antara)
Fajar/Rian Hadapi ganda Putra Tuan Rumah pada Babak Final Korea Open
Jakarta, FNN - Pasangan pebulu tangkis Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ganda tuan rumah Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae dalam babak final Korea Open 2022 yang berlangsung di Sungcheon, Minggu.\"Kami mau hasil yang terbaik, tapi tidak mau terlalu percaya diri. Fokus satu poin demi satu poin. Lawan punya power kuat dan pertahanan yang rapat. Jadi harus siap adu drive dan serangan-serangannya,\" kata Rian lewat informasi resmi PP PBSI di Jakarta, Minggu.Lawan yang akan dihadapi unggulan keempat itu merupakan ganda putra yang baru dipasangkan, dan sempat mengalahkan peringkat dua dunia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan pada babak empat besar hari Sabtu.Jelang pertandingan partai puncak, Fajar/Rian juga berharap tambahan motivasi dari masyarakat Indonesia yang datang langsung ke stadion untuk mendukung.\"Saya rasa di Korea ini banyak suporter Indonesia yang mendukung langsung ke stadion. Jadi kita merasa seperti di rumah sendiri. Ini menjadi motivasi lebih karena kami punya pendukung, tidak kalah dengan tuan rumah,\" Rian menyebutkan.Selain Fajar/Rian, wakil Indonesia lainnya yang lolos ke babak final ialah Jonatan Christie yang berlaga di nomor tunggal putra. Kemenangan atas Kidambi Srikanth di semifinal membawa Jonatan ke partai puncak.Sebelumnya, Fajar/Rian mengalahkan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri pada duel sesama ganda putra Indonesia di semifinal hari Sabtu. Kemenangan dengan skor 21-12, 21-9 dikantongi Fajar/Rian atas juniornya itu.\"Alhamdulillah bersyukur bisa bermain dengan lancar tanpa ada halangan dan cedera. Kami sudah sama-sama tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, setiap hari latihan bersama. Jadi kami lebih siap dan lebih in dari awal, tidak membiarkan permainan lawan berkembang,\" Rian menceritakan.Korea Open menjadi final kedua bagi Fajar/Rian dalam dua turnamen terakhir. Dua pekan lalu mereka juga sukses masuk final dan juara di Swiss Open 2022.\"Yang pasti kami bersyukur bisa kembali ke final lagi setelah di dua turnamen awal hasilnya kurang maksimal. Tetapi di pertandingan selanjutnya bisa dua kali ke final. Sekarang kami tidak mau lengah, mau fokus dan mati-matian di babak final,\" pungkasnya. (mth/Antara)
Ex Menlu Orla Bandrio: Teror Kontra Teror
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan KEKERASAN dalam menindak aksi angkatan 66 memang dilakukan rezim Orla, itu telah menewaskan Arif Rahman Hakim, Ichwan Ridwan Rais dan seorang pelajar putri. Menlu Subandrio menyebut gerakan 66 itu sebagai teror, teror harus dilawan dengan teror Pun Orba idem, 4 mahasiswa Trisakti ditewaskan tahun 1998. Ucapan Subandrio, serupa dengan pejabat Orba tatkala collapse tahun 1998. Mereka panik akan terjadinya kemelut hukum dan pergantian kekuasaan . Kedua kasus di atas merupakan proses pergantian kekuasaan. Tentu petahana berusaha bertahan. Kajian Hukum Tata Negara post pactum, setelah peristiwa berlalu. Orang2 HTN mengelompokan ini konstitusional, dan yang itu bukan. Bagaimana dengan keabsahan pembentukan pemerintahan RI Jogja setelah RIS terbentuk 14 Desember 1949. Bung Karno dilantik sebagai Presiden RIS 17 Desember 1949. Presiden dari RI yang berpusat di Jogya siapa? Masa\' iya dirangkap Bung Karno. RI itu anggota RIS, selain: 1. indonesia Timur 24/12/46 2. Sumatrra Timur 25/12/47 3. Madura 20/2/48 4. Padundan 25/2/48 5. Sumatrra Selatan 2/9/48 6. Jawa Timur 26/11/48 7. 0tonom Dayak Besar 7/12/46 8. Otonom Kalimantan Tenggara 27/3/47 9. Otonom Kalimantan Timur 12/5/47. 10. Otonomi Kalimantan Barat 12 /5/47 11. Otonom Bangka 12/7/1947 12. Otomom Belitung 12/7/1947 13. Otonom Riau 12/7/1947 14. Otonom Banjar 14/1/1948 15. Distrik Federal BATAVIA 11/8/48 16. Otonom Jawa Tengah 2/3/1949 (Doc pribadi 1 sohib di Sumatera Timur). Jadi ada 17 negara bagian, termasuk RI Jogja dengan Presidennya Mr Assaat, yang menjadi anggota RIS. Bagaimana procedure penetapan Mr Assaat sebagai Presiden? BK sebagai Presiden RIS kesepakatan Konferensi Inter Indonesia II awal Agustus 1949 di Jakarta. Mr Assaat? Ia dilantik sebagai Acting Presiden RI Jogja 27 Desember 1949, selisih 10 hari dengan pelantikan Sukarno sebagai Presiden RIS. Prakira: dalam 10 hari itu terjadi lobby di antara founding fathers. Ini bukan keputusan hukum. Karena tak ada rujukan hukum, tapi putusan ini rechtlijk post pactum. Lho kok membahas soal ini, memangnya 11 April akan terjadi kemelut hukum? Wallahu\'alam, yang pasti pemerintah tidak akan melakukan hambatan terhadap aksi 11 April asal tertib. (*)
POPULER
