ALL CATEGORY
DK PBB Minta Taliban Izinkan Anak Perempuan Bersekolah
New York, FNN - Dewan Keamanan PBB mengaku sangat prihatin dengan keputusan penguasa Taliban Afghanistan yang tidak mengizinkan siswi sekolah menengah bersekolah.Dewan meminta kelompok tersebut agar segera membuka kembali sekolah bagi kaum perempuan.\"Anggota Dewan Keamanan ... kembali menegaskan hak atas pendidikan bagi seluruh warga Afghanistan, termasuk anak-anak perempuan,\" tulis pernyataan PBB pada Minggu (27/3).Pekan lalu Taliban mengurungkan pengumuman bahwa sekolah menengah atas (SMA) akan dibuka bagi para siswi. Menurutnya, sekolah hanya akan dibuka setelah ada hukum Islam yang sesuai dengan kondisi tersebut.Secara tiba-tiba Amerika Serikat membatalkan pertemuan dengan Taliban di Doha, yang akan membahas isu ekonomi utama lantaran keputusan tersebut, kata pejabat AS pada Jumat.DK PBB meminta Perwakilan Khusus PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons agar terlibat dengan pemangku kepentingan dan otoritas Afghanistan terkait mengenai isu tersebut dan kembali melaporkan perkembangannya. (mth/Antara)
Wamendag: Stok Kebutuhan Pokok Jelang Ramadhan Tersedia
Palembang, FNN - Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga memastikan stok kebutuhan pokok tersedia menjelang Ramadhan berdasarkan hasil pemantauannya di pasar tradisional.“Mulai dari Bulog, pemerintah pusat dan pemerintah daerah turun ke pasar-pasar untuk memastikan ketersediaan stok jelang Ramadhan. Saya cek, tanya langsung ke pedagang, barang-barang yang dibutuhkan itu ada,” kata Jerry yang diwawancarai setelah memantau ketersediaan kebutuhan pokok di Pasar KM5 Palembang, Senin.Ia mengatakan pemerintah sangat menekankan ketersediaan stok kebutuhan pokok terutama minyak goreng, gula, cabai, bawang puting dan bawang merah pada satu pekan menjelang Ramadhan.Berdasarkan pantauannya ke sejumlah pedagang di pasar tersebut, mayoritas mengatakan bahwa tidak kesulitan untuk mendapatkan barang dan komoditas tersebut. Selain itu, permintaan masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok dinilai masih terkendali.Walau demikian, ia tak membantah terdapat sejumlah kebutuhan pokok juga mengalami fluktuasi harga, akan tetapi dinilai masih dalam keadaan wajar.\"Pemerintah berharap kondisi ini tetap terjaga hingga Ramadhan,\" kata dia.Seperti harga telur ayam yang saat ini mulai bergerak naik menjadi Rp23.000 per kilogram, meski masih ada pedagang di pasar itu yang menjual dengan harga Rp21.000 per kilogram hingga Rp22.000 per kilogram. Baginya, kondisi ini masih relatif baik karena Ramadhan tinggal satu pekan lagi.Termasuk untuk ketersediaan minyak goreng, yang menurutnya tidak terjadi kelangkaan baik untuk minyak goreng kemasan maupun minyak curah.“Minyak curah, saya cek ada yang jual Rp14.000 per kilogram adan Rp14.500 per kilogram. Kami berupaya mengingatkan pedagang agar sesuai aturan (HET Rp14.000 per kilogram),” kata dia.Terkait minyak goreng, terpenting bagi pemerintah yakni stok tersedia walau sejumlah pedagang mengaku bahwa dijatahi oleh agen. “Jika masih dibatasi kami akan cek di ritel,” kata dia.Selain memastikan stok kebutuhan pokok, pemerintah juga memastikan kelancaran distribusi.Ketika ditanya terkait adanya antrean kendaraan pengangkut kebutuhan pokok di SPBU untuk mendapatkan minyak solar bersubsidi, ia berharap pemerintahan di tingkat daerah dapat berkoordinasi dengan pihak terkait agar keadaan tersebut tidak mengganggu kelancaran distribusi.Sementara itu, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar KM 5 mulai bergerak naik pada satu pekan menjelang Ramadhan.Ali, pedagang sayuran di Pasar KM5 Palembang, mengatakan harga cabai merah mengalami kenaikan dari Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram, bawang putih dari Rp24.000 menjadi Rp28.000 per kilogram, bawang bombai relatif stabil Rp25.000 per kilogram, cabai rawit Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram.Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga yakni bawang merah dari Rp38.000 menjadi Rp32.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.“Yang terasa kenaikan cabai merah, yang lain relatif stabil seperti tomat, wortel, sayur-sayuran seperti kubis, oyong, sawi dan lainnya,” kata Ali.Sementara itu, pantauan ANTARA di pasar tersebut, harga telur ayam bergerak naik dari Rp21.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Kemudian, minyak goreng kemasan merek Fortune Rp23.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp14.500 per kilogram, gula pasir Rp13.000 per kilogram.Fendy, pemilik Toko Sumber Jaya mengatakan dirinya terbatas dalam mendapatkan pasokan minyak curah dari agen sehingga hanya melepas komoditas tersebut ke pelanggan.“Karena dapatnya sedikit jadi hanya jual ke langganan saja, seperti penjual gorengan dan lainnya,” kata Maifung.Setiap hari setidaknya ia mendapatkan jatah 180 liter minyak curah dari agen, yang dipastikan habis terjual.Demikian juga dengan pedagang lainnya, Maifung, pemilik toko Laris Maris di Pasar KM5 Palembang, yang hanya mendapatkan jatah dua jerigen minyak curah bervolume masing-masing 20 liter.\"Susah dapat untuk minyak curah, tapi untuk minyak kemasan banyak, ada Fortune, Sania dan Sofia. Harganya berkisar Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Tapi untuk minyak curah saya terpaksa jual Rp16.000 per liter karena beli dari agen Rp15.000 per liter,\" kata dia. (mth/Antara)
Teten Optimistis Target 30 Juta UMKM Masuk Digital Akan Tercapai
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengaku optimistis sebanyak 30 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia akan mampu masuk ke ekosistem digital pada 2024, sebagaimana target yang diberikan Presiden Joko Widodo.“Dengan pendekatan digital, kami optimistis target yang diberikan Bapak Presiden dapat tercapai sehingga kita dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia,” kata Teten dalam Pembukaan Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM di Istana Negara, Jakarta, Senin.Teten menjelaskan telah terjadi kenaikan signifikan jumlah UMKM yang masuk ke pasar digital sejak 2020 atau sejak pandemi COVID-19. Pada awal 2020, kata Teten, hanya 8 juta UMKM yang masuk ke toko digital. Namun pada awal 2022, jumlah UMKM yang masuk ke ranah digital sudah 17,59 juta UMKM.“(Jumlah itu) 27 persen dari total populasi UMKM atau 58 persen dari target 30 juta UMKM onboarding di ekosistem digital,” katanya.Lebih lanjut, Menkop menjelaskan transformasi digital bukan hanya menghadirkan UMKM dalam platform digital. Transformasi digital merupakan sebuah upaya holistik, yang tidak hanya mencakup aspek pemasaran UMKM di ranah digital saja, namun juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir UMKM.Adapun, Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM dibagi ke dalam tiga kelompok kerja (working group) yang melibatkan berbagai kepentingan seperti kementerian/lembaga non-kementerian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan perbankan dan non bank BUMN, perguruan tinggi, asosiasi usaha, hingga lembaga inkubator dan pelaku platform digital seperti toko daring (e-commerce) dan fintech.Sementara itu, Presiden Jokowi menargetkan sebanyak 30 juta pelaku UMKM dapat onboarding atau masuk ke toko daring pada 2024 sejalan dengan meningkat pesatnya pasar ekonomi digital.“Minimal 20 juta (2022) dan meningkat 24 juta di tahun depan 2023, dan 30 juta di tahun 2024. Ini target,” kata Presiden Jokowi.Presiden menginginkan agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital. Namun agar dapat bersaing di pasar digital, ia mengakui banyak aspek yang harus dibenahi dari sisi kualitas produk hingga kemasannya.“Saya telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024. Saya ingin ekosistem kewirausahaan kita semakin baik dan akan lahir lebih banyak wirausaha-wirausaha muda yang baru, wirausaha-wirausaha muda yang produktif, kreatif dan yang siap memajukan UMKM Indonesia dan siap bersaing di pasar global,” ujarnya.Presiden meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah bekerja keras untuk memperbaiki ekosistem usaha seperti perizinan, akses permodalan, inovasi dan teknologi hingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di industri UMKM. “Memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan pelatihan keahlian-keahlian baru, mengenal dan memanfaatkan teknologi produksi serta berbagai teknologi digital yang bermanfaat bagi pengembangan usaha,” ucap Presiden.Selain UMKM masuk digital, Presiden juga meminta koperasi modern berbasis digital ditingkatkan menjadi 500 koperasi pada 2024 dari 250 koperasi di 2022, dan 400 koperasi di 2023.“Kalau semua kerja keras memiliki keinginan yang sama, mencapai target yang kita tentukan saya yakin Insya Allah bisa dilakukan,” ujar Presiden Jokowi. (mth/Antara)
Resmi Beroperasi Fasilitas Promosi Kopi dan Cokelat Indonesia di Kagawa, Jepang
Jakarta, FNN. Fasilitas komersial untuk mempromosikan produk kopi dan cokelat Indonesia resmi beroperasi di prefektur Kagawa, Jepang,demikian menurut keterangan KJRI Osaka yang diterima di Jakarta, Senin.Fasilitas komersial di Sunnyside Fields Kagawa itu diresmikan oleh Konsul Jenderal (Konjen) RI di Osaka Diana Sutikno bersama Gubernur Prefektur Kagawa Keizo Hamada pada Sabtu (26/3).\"Saya berterima kasih dan merasa bangga atas keberadaan suatu fasilitas komersial di Jepang barat, yang secara eksklusif menyajikan produk-produk kopi dan cokelat dari Indonesia,\" kata Diana dalam sambutannya.Pembukaan fasilitas komersial itu, menurut pihak KJRI Osaka, bertujuan untuk terus mendorong pemasaran produk kopi dan cokelat Indonesia yang semakin luas menjelajah Jepang.Berbagai jenis biji kopi maupun kakao dari delapan pulau Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, wilayah Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Jepang.Diana mengatakan bahwa adanya kopi dan coklat Indonesia di Sunnyside Fields Kagawa dapat menjadi sarana dan upaya promosi Indonesia yang efektif.Sementara itu, Gubernur Keizo Hamada menyambut baik peresmian Sunnyside Fields sebagai pintu awal promosi Indonesia di Kagawa yang dapat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, pertanian, dan pendidikan.\"Peran aktif Pemerintah Indonesia dalam dalam memajukan kerja sama dengan prefektur Kagawa di segala bidang sangat kami apresiasi. Saya sangat senang atas kehadiran Indonesia melalui kopi dan cokelatnya di tengah masyarakat Kagawa sehingga asimilasi dapat terjadi dengan baik dan menciptakan kerja sama yang menguntungkan,\" ujar Hamada dalam sambutannya.Sunnyside Fields merupakan fasilitas komersial serbaguna dan area rekreasi keluarga di kota Manno, prefektur Kagawa, yang terdiri dari berbagai fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat.Salah satu fasilitas di Sunnyside Fields menyajikan beragam jenis kerajinan kopi dan produk olahan cokelat yang yang secara khusus diimpor dari Indonesia. Kopi dan cokelat tersebut diolah dengan sentuhan kearifan lokal Jepang.Pemilik Sunnyside Fields Tada Shohei menyampaikan bahwa tempat berkonsep suasana alami dan dekat dengan alam itu mengingatkannya atas keramahan masyarakat dan suasana hijau Indonesia.Acara peresmian fasilitas komersial untuk promosi kopi dan cokelat Indonesia itu dihadiri lebih dari 100 undangan pejabat kota setempat, jajaran Kagawa Japan Indonesia Friendship Association, para pelaku usaha hingga perwakilan dari pusat perbelanjaan ternama Jepang AEON dan Mitsukoshi Takamatsu Kagawa.Menurut KJRI Osaka, para tamu undangan sangat menikmati sajian kopi dan kakao Indonesia yang memiliki rasa yang berbeda dibanding kopi dan kakao lainnya yang sudah ada di Jepang. (Ida/ANTARA)
Bendera Setengah Tiang Sambut Jenazah M. Iqbal
Jakarta, FNN. Seluruh warga Desa Anggotoa, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang dalam menyambut kedatangan jenazah almarhum Letnan Satu Anumerta Marinir Muhammad Iqbal, yang gugur akibat serangan kelompok bersenjata Papua, Sabtu sore (26/3).Kepala Desa Angggotoa, Liyasmon, yang ditemui di rumah duka di Konawe, Senin, mengatakan, pengibaran Bendera Merah Putih setengah tiang kompak dilakukan warga sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan putera terbaik daerah yang gugur diserang kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya di Papua, Sabtu petang (26/3), dengan menggunakan pelontar granat.\"Ini arahan dari militer, setelah ada arahan dari militer, kami pemerintah setempat mengarahkan masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang,\" katanya.Menurut dia, sosok perwira pertama muda Korps Marinir TNI AL itu dikenal baik dalam bersosialisasi ke masyarakat dan tidak pernah merepotkan pemerintah desa setempat. \"Almarhum ini sebagai putra terbaik asli Desa Anggotoa. Ia sangat baik, soleh, tidak pernah merepotkan pemerintah, selama ini dia berada di desa ini, kita kategorikan putra terbaik,\" ucap dia.Iqbal merupakan anak bungsu dari empat orang bersaudara, lahir di Desa Anggotoa, pada 26 November 1994, anak pasangan orangtua bernama Hartini dan Maris.Hingga berita ini dinaikkan pukul 17.08 WITA, keluarga dan kerabat masih berkumpul di rumah duka menunggu kedatangan jenazah Iqbal. (Ida/ANTARA)
Komitmen untuk Mewujudkan Ramadhan yang Kondusif dari Padang
Jakarta, FNN. Para tokoh dari organisasi kemasyarakatan, keagamaan, sosial dan LSM di Padang, Sumatera Barat, mengeluarkan pernyataan sikap bersama untuk mewujudkan Ramadhan yang kondusif di kota itu.Pernyataan sikap disampaikan di rumah dinas wali kota Padang, Senin disaksikan ulama Ustadz Abdul Somad, Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani, Komandan Kodim 0312/Padang, Letnan Kolonel Infantri Jadi, Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Ranu Subroto, Wakil Kepala Ppolresta Padang, AKBP Yessi Kurniati, Ketua MUI Padang, Japeri, serta para pemuka lintas agama dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Padang, Salmadanis.Pernyataan Sikap yang dibacakan Ketua FKUB Padang, Salmadanis, terdiri atas enam poin yaitu pertama menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan khususnya di sekitar masjid/mushala sehingga jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan khusyu.Kedua, melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam seluruh aktivitas di bulan Ramadan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ketiga, mendukung upaya pemuka adat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta seluruh tokoh masyarakat untuk mengawasi para generasi muda dan anak kemenakan agar tidak terlibat dalam tawuran, balapan liar, judi, minuman keras, narkoba, LGBT serta perbuatan maksiat lainnya.Keempat, adalah menolak segala bentuk aktivitas yang dapat merusak ibadah puasa dan kekhusukan dalam melaksanakan ibadah tarawih di Padang. Kelima, meminta dukungan moral kepada masyarakat di lingkungan masjid/mushala untuk menciptakan suasana yang kondusif selama bulan suci Ramadan. Keenam, memahami keberagaman dalam kebhinnekaan dan selalu menjaga serta memupuk toleransi sesama umat beragama demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sementara Wali Kota Padang, Hendri Septa, menyambut baik pernyataan sikap bersama dalam rangka mewujudkan Ramadhan yang kondusif di Padang. \"Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah semoga penandatanganan Pernyataan Sikap Bersama bisa mewujudkan Ramadhan yang kondusif,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Tolak Penundaan Pemilu Dengan Kerangka Berpikir Negarawan
Jakarta, FNN. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan penolakan penundaan pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden dengan menggunakan kerangka berpikir negarawan.\"Bahwa penolakan itu adalah prinsip yang dikehendaki bangsa ini,\" kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pada diskusi daring bertajuk \"Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil\" yang dipantau di Jakarta, Senin.LaNyalla mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah sepakat bahwa masa jabatan Presiden hanya 5 tahun dan maksimal dua periode. Bukan tiga atau empat periode.Dikatakan pula bahwa pemilu adalah suatu mekanisme evaluasi yang diberikan kepada rakyat setiap 5 tahun sekali dan bukan 7 tahun atau 8 tahun.\"Ini prinsip. Meskipun kekompakan partai politik bisa mengubah konstitusi, prinsip ini adalah amanat kebangsaan,\" katanya menegaskan.Oleh karena itu, mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut mengatakan bahwa DPD RI akan berada pada posisi menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.Pada kesempatan itu, dia juga meminta LP3ES sebagai sebuah lembaga riset nonpemerintah tertua di Indonesia untuk memiliki tanggung jawab moral dalam melihat permasalahan tersebut.Ia menyampaikan dorongan itu karena menilai LP3ES sudah melahirkan banyak nama besar, kaum pemikir, dan cendekiawan Indonesia yang berwawasan kebangsaan serta berjiwa negarawan. \"Bangsa yang besar ini harus kita serahkan kepada negarawan yang memikirkan next generation,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Ketika Negara Kalah Sama Teroris Ekonomi
BEBERAPA bulan terakhir, kenaikan harga minyak goreng (migor) sungguh di luar akal sehat. Sebab, di negara yang memiliki kebun sawit sekitar 16 juta hektar, kok terjadi kenaikan harga yang diikuti barangnya langka. Pertanyaannya, sejauh mana pengawasan dan antisipasi yang dilakukan pemerintah selama ini? Negara abai melakukan antisipasi, karena begitu mudahnya pengusaha migor menaikkan harga dengan alasan harga buah tandan segar (BTS) sawit naik. Akibatnya, harga minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO) pun naik tak terbendung. Pengusaha CPO yang umumnya adalah oligarki tidak peduli dengan permintaan dalam negeri. Karena permintaan internasional meningkat tajam, mereka pun mengguyurnya ke luar negeri. Akibatnya, pasok ke pabrik migor dalam negeri tersendat. Nah, karena terjadi ekspor yang besar pemerintah akhirnya menaikkan volume domestic market obligation (DMO) bahan baku minyak goreng menjadi 30 persen. Akan tetapi, angka tersebut tidak mampu membendung kenaikan harga migor yang membuat emak-emak meradang. Meradang, karena selain harganya yang sempat Rp 70.000 per dua liter (di daerah tertentu), juga barangnya langka. Antrean panjang guna mendapatkan migor terjadi di kota-kota besar seantero nusantara. Bahkan, antrean migor pun sempat membawa korban meninggal dunia. Pemerintah sempat melakukan upaya subsidi terhadap migor, termasuk kemasan. Pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah guna menekan harga. Harapannya, supaya harga terjangkau masyarakat dan pasok tidak menghilang. Upaya keras yang dilakukan pemerintah itu tidak membuahkan hasil. Malah yang terjadi migor hilang di pasar, termasuk di pasar modern dan swalayan. Akan tetapi, di balik hilangnya migor itu, ada saja pihak tertentu yang mencoba menimbunnya. Pengusaha migor telah membaca kemampuan keuangan pemerintah. Mereka melakukan tekanan supaya harga migor sesuai selera pasar. Ketika pemerintah menggelontorkan uang mensubsidi harga migor, pengusahanya pun melakukan petak umpat. Mereka sengaja menyembunyikan produknya. Pengusaha migor menekan pemerintah, sehingga akhirnya kalah dan membiarkan harga migor kemasan sesuai selera pengusaha. Pemerintah hanya fokus mengamankan harga migor curah yang ditetapkan Rp 14.000 per liter. Sedangkan harga migor kemasan bervariasi dengan harga rata-rata Rp 48.000 per dua liter atau Rp 24.000 per liter. Akan tetapi, pengusa migor betul-betul lihai dan licin seperti produksinya. Begitu pemerintah fokus pada migor curah, yang kemasan dengan harga Rp 24.000 per liter sangat mudah diperoleh, terutama di pasar swalayan atau modern. Padahal, ketika pemerintah mensubsidi, barangnya langka, membuat kaum ibu teriak di mana-mana. Negara tidak mampu menurunkan harga minyak goreng. Kenapa, karena pengusaha tahu kemampuan kantong pemerintah, yang tidak akan mampu lama memberikan subsidi Dalam kasus migor ini, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, pengusaha migor yang umumnya dikuasai oligarki, melakukan test case terhadap perekonomian nasional. Mereka melakukan uji-coba, yang kira-kira kalimatnya berbunyi, \"Mempermainkan migor saja bisa kami lakukan dan membuat pemerintah kalang kabut. Bagaimana jika secara serentak kami mainkan juga harga kebutuhan pokok lainnya.\" Kedua, oligarki yang sering juga disebut pengusaha keturunan Cina ternyata mampu menundukkan pemerintah. Mereka seenaknya mengeruk keuntungan di tengah penderitaan rakyat yang secara ekonomi sangat terpuruk akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Cara-cara yang dilakukan oligarki tersebut merupakan ciri sabotase ekonomi. Bahkan, bisa disebutkan permainan migor oleh pengusaha yang memproduksinya merupakan bentuk terorisme ekonomi. Padahal, selama ini pemerintah selalu mengatakan, \"Negara tidak boleh kalah kepada teroris.\" Tetapi, kok negara kalah pada terorisme ekonomi, dalam hal minyak goreng. Apakah negara akan terus membiarkan terorisme ekonomi? Apakah negara akan terus membiarkabmn teror ekonomi yang diperkirakan terus dilakukan ologarki? Kita tunggu sikap dan tindakan tegas dari negara terhadap pelaku teroris ekonomi nasional itu. (*)
Presiden Ambigu Tolak Tunda Pemilu?
Negara bukan hanya milik pemerintah, hukum bukan hanya milik penegak hukum! Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Sebagai presiden tidak cukup dengan cuap cuap, tebar pesona atau tebar janji, tapi harus diujudkan dalam kepres, perpu atau sejenisnya. Bahwa penundaan pemilu sebagai wacana yang syarat melanggar UUD \' 45, yaa.. Bahwa berkali kali presiden Jokowi sudah mengatakan tidak ada pemikiran tunda pemilu, yaa.. Tapi jangan melupakan sejarah atau pengalaman, ketika Jokowi jadi Wali Kota Solo tidak pernah berpikir jadi Gubernur DKI, begitu juga saat jadi Gebernur DKI tak pernah berpikir untuk menjadi Presiden RI. Apalagi dikaitkan jabatan sekarang sebagai Presiden RI yang sah, meskipun banyak lika liku dan teka teki soal polemik kecurangan dalam pemenangan pilpres! Oleh karenanya dalam pernyataan sikap, presiden harus tegas tentang tidak atau ditundanya pilpres 2024. Namanya prediksi atau anggapan seburuk apapun boleh boleh saja, semisal diam diam rezim berbuat dan mempersiapkan segala sesuatu yang esensinya benar dan sah menurut undang undang atau peraturan pengganti undang undang hasil amandemen atau pembaruan / perubahan tanpa dipublikasikan atau disosialisasikan kepada rakyat atau sudah dibahas dengan DPR secara gopoh dan abal abal, yang akhirnya membenarkan pilpres 2024 ditunda hingga waktu yang ditentukan kemudian. Ini penting agar tidak menimbulkan polemik, teka teki atau apapun yang rentan dikembang biakkan, digoreng, digodog yang berpotensi dapat menimbulkan masalah kegaduhan negara. Seperti diketahui, bahwa negara terdiri dari unsur unsur pemerintah, rakyat, wilayah serta pengakuan hukum negara lain dan aspek aspek negara mencakup Idologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum dan pertahanan keamanan, dimana baik unsur unsur maupun aspek aspek negara bisa di dukung oleh komplemen dan implemen masing masing, namun faktanya banyak paradok atau kejanggalan kejanggalan yang terjadi di negeri ini Di sisi lain pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan kebijakan yang mengundang pro kontra dan polemik yang justru menamhah suasana gaduh seperti munculnya UU BPIP / HIP, Omnibus Law / Cipta kerja dan pemindahan IKN baru. Kita harus paham dan sadar perlunya selaras, serasi dan seimbang antara unsur unsur negara dan aspek aspek negara secara utuh dalam menuju dan mencapai tujuan nasional yang dicita citakan bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD \'45 untuk senantiasa meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang terutama kita harus paham dan sadar, bahwa penundaan pemilu atau pilpres 2024 akan mengakibatkan multi dimensi mala petaka bagi bangsa Indonesia dan NKRI. (Bandung, 28 Maret 2022)
Sayangnya, Anies Tak Berwatak Bengis
Ngomongnya ke sana, kelakuannya ke sini. Janjinya mau buat prestasi, hasilnya malah bikin ironi. Komitmennya bikin rakyat sejahtera, kenyataannya rakyat jadi sengsara. Fakta obyektifnya, itulah ciri-ciri rezim bengis di bawah kendali oligarki yang sadis. Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Sampai saat ini dan entah sampai kapan, banyak bertebaran pemimpin dengan perilaku sadis terhadap rakyatnya sendiri. Mulai dari walikota dan bupati, gubernur, menteri hingga presiden sekalipun. Dibalik kampanye dan pencitraan yang dilakukan sebelum menjabat, pemimpin birokrasi itu kerapkali mengeluarkan kebijakan yang yang menimbulkan kesengsaraan rakyat. Dari penggusuran dan perampasan tanah rakyat, kejahatan konstitusi, kenaikan pajak dan harga kebutuhan sembako yang menjulang tinggi, hingga menista agama, kriminalisasi aktifis pergerakan dan para ulama. Akibat dari gagalnya pemimpin memaknai tugas dan fungsinya selaku pemangku kepentingan publik. Orientasi kebijakannya sering diwarnai \"vested interest\" yang disertai niat buruk. Kalau tidak untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, ya apalagi kalau bukan untuk para pengusaha, oligarki yang menjadi junjungannya. Atas dasar itu, praktek-praktek KKN terus menyelimuti pengambilan keputusan dan suasana pemerintahan dalam proses penyelenggaraan negara. Apapagi ketika kepemilikan modal dalam wujud korporasi multinasional maupun transnasional begitu sangat dominan dalam mendorong kebijakan negara. Konspirasi terselubung itu yang pada akhirnya melahirkan borjuasi-borjuasi baik di kalangan korporasi, birokrasi, politisi, stage holder bahkan pada entitas politik budaya dan keagamaan. Semua lapisan masyarakat cenderung dibentuk menjadi pemimpin dan masyarakat kapitalistik yang berorientasi pada materi dan kebendaan lainnya. Keuangan jadi nomor wahid, sementara esensi Tauhid diabaikan. Pada sistem sosial yang mengedepankan prinsip-prinsip liberalisasi dan sekulerisasi, pada akhirnya hanya semakin mengokohkan pertentangan kelas dalam negara. Ada dominasi dan hegemoni orang perorang atau kelompok terhadap mayoritas yang identik ditempatkan sebagai obyek dan pasar potensial. Watak individual yang menjadi representasi dari upaya penumpukan modal dan penguasaan berlebihan sektor publik. Secara perlahan tapi pasti, melahirkan stelsel kolonial dan feodal. Ada kekuatan minoritas yang mencengkeram kehidupan mayoritas. Golongan orang kaya semakin sedikit namun harta dan pengaruhnya semakin tak terbatas. Sementara rakyat miskin semakin tumbuh pesat dan meluas, dengan segala kekurangan dan penderitaan hidupnya. Bahkan di saat rakyat terseok-seok karena pandemi, kesulitan memenuhi nafkah dan secara massal menemui kematiannya. Begitu banyak pemimpin yang masih hidup senang dan berfoya-foya di atas penderitaan rakyat. Lebih miris lagi, suasana pandemi malah menyuburkan kejahatan KKN dan upaya menghancurkan negara. Ada korupsi bansos, ada pejabat yang bertambah kekayaannya karena terlibat bisnis PCR, dan ada juga upaya membajak konsitusi demi kepentingan oligarki melanggengkan kekuasaan rezim sekaligus kepentingan ekonominya. Tanpa malu sibuk memindahkan IKN sembari memunda pemilu 2024. Pejabat, politisi dan pengusaha bersatu dalam persekongkolan jahat menguasai negara. Pemerintah yang seharusnya melindungi dan mengayomi rakyatnya, justru menjadi rezim yang bengis menidas rakyat. Prestasi dan Harga Diri Seorang Anies Anies nyaris menjadi pemimpin yang secara umum mampu menghindari politik tercela dalam birokrasi pemerintahan. Ada baiknya ketika lawan-lawan politiknya berusaha membangun narasi stereotif dan intimidasi saat Anies menjabat gubernur Jakarta. Sikap nyinyir dan ujaran kebencian yang berlebihan terhadap Anies, secara tidak langsung membuat Anies lebih mawas diri, transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan Ibu kota. Suka atau tidak suka, gelombang kampanye hitam pada Anies menempatkan Anies sebagai pemimpin dalam kontrol dan pengawasan publik yang membuatnya tetap amanah dan menjunjung integritas. Situasi dan kondisi demikian membuat Anies dapat berjalan \"on the track\" dalam memenuhi janji kampanye politiknya, melumuri kinerjanya dengan prestasi dan yang terpenting mengangkat kehidupan rakyat Jakarta yang tak berpunya dan terpinggirkan oleh tingkah pongah gubenur sebelumnya. Anies terbasa bekerja tanpa hingar bingar, pencitraan dan gembar gembor ke publik. Anies telah membuktikan bahwa kinerja itu memang lebih baik dengan ketekunan, fokus dan gigih meraih prestasi. Bukan dengan basa-basi dan janji-janji yang melulu diingkari. Apalagi sampai menghianati dan menyakiti rakyat, utamanya wong cilik. Terlebih lebih memalukan lagi dan hina ketika menjadi pemimpin yang terjerat korupsi dan kolusi serta meniadi boneka olgarki. Anies sejauh ini mampu berkomitmen komitmen dan konsisten mengemban amanat penderitaan rakyat. Sembari menjaga kemuliaan warisan darah kepahlawanan dari kakeknya yang ikut berkontribusi bagi bangsa dan negara. Sebagai pemimpin, mutlak mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan keluarga serta kelompoknya. Bahwa tidak disebut pemimpin jika tak mampu memikul amanat penderitaan rakyat. Nilai-nilai itu yang kemudan menjadi ruh kepemimpinan Anies, pemimpin yang harus berprestasi dan menjaga martabat dan harga diri. Alhamdulillah, Anies bertumbuh dipenuhi kekuatan nurani dan budi pekerti, dapat mewujudkan aspirasi dan kenginan warga Jakarta khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Banyak karyanya yang fenomenal dan membanggakan. Membebaskan biaya PBB bagi para veteran pejuang, menyediakan perumahan Aquarium bagi korban penggusuran di pesisir utara Jakarta dan menyesuaikan pembiayaan kebutuhan pokok dengan kemampuan daya beli masyarakat seperti air minum yang vital. Menariknya lagi, Anies masih bisa berkarya dalam spektrum nasional saat membangun sistem ketahanan pangan nasional secara sederhana tapi nyata, dengan cara mengakomodir produk pertanian daerah-daerah lain bagi kebutuhan konsumsi beras, bawang dll. untuk warga Jakarta. Satu hal soal visi nasionalisme yang kuat pada aspek kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa, tak luput dituntaskan Anies saat memudahkan perijinan rumah ibadah dan pemberian dana hibah program pembinaan kegiatan kelembagaan semua agama di Indonesia. Apakah masih ada yang kurang untuk melengkapi syarat dan kriteria Anies sebagai pemimpin negara dan bangsa Indonesia?. Rasanya sudah lebih dari cukup dan diatas kelayakan kalau hanya untuk sekedar menjadi presiden Indonesia mendatang. Satu pembuktian paling fundamental dan radikal dari seorang Anies, adalah ketika dia mampu bersikap tegas pada oligarki saat proyek reklamasi. Anies berdaulat memperlihatkan bahwasanya kedaulatan negara beserta kepentingan rakyat, jauh lebih penting dan utama dari sekedar uang dan kekuasaan para cukong kapitalistik itu. Itulah salah satu kepemimpinan Anes yang revolusioner selain prestasi lainnya yang bejibun. Anies Baswedan, ditengah euforia dan geliat dukungan rakyat yang mendukungnya untuk memenangkan pilpres 2024. Pastilah memiliki daya pikat dan magnet tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak seperti presiden, para menteri, banyaknya politisi dan semua kapitalis birokrasi yang hipokrat dan oportunis yang sedang menggelandang di panggung kekuasaan saat ini. Gubernur Jakarta yang jujur, cerdas, dan santun di mata rakyat itu, bersiap memenuhi panggilan menjadi nahkoda kapal besar mengarungi pulau harapan menuju kemakmuran dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Anies yang humanis bersiap mengembalikan bamgsa ini pada perwujudan Panca Sila , UUD 1945 dan NKRI yang sebenarnya. In syaa Allah, karena Anies bukan pemimpin yang lalim dan dzolim pada rakyatnya sendiri. Anies tak berbakat menidas bangsanya, menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan pada wong cilik. Anies tidak seperti kebanyakan penguasa licik yang keji dan menjadi budak oligarki. Karena hidayah dan menjadi anugerah bagi seluruh rakyat Indonesia, sesungguhnya teruji Anies tidak berwatak bengis. (*)
POPULER
