ALL CATEGORY
Presiden Mundur atau Dipaksa Mundur
Mengundurkan diri dari jabatan dapat ditempuh oleh Presiden sebagai cara paling elegan untuk menunjukan sikap bertanggungjawab, namun sangat jarang ada yang mau melakukan, kecuali dengan jiwa besar seperti yang dilakukan oleh Presiden Suharto. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEGADUHAN munculnya tuntutan Presiden Joko Widodo mengundurkan diri menyisakan pertanyaan: - Mengapa hanya Presiden Jokowi yang diminta/dituntut mundur. - Bagaimana dengan kesan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang tidak berfungsi tetapi dalam Pilpres adalah satu paket. - Kegagalan dalam menjalankan pemerintahan dan berakhir munculnya Presiden agar turun dengan suka rela atau dipaksa turun oleh rakyat adalah tanggung jawab bersama Presiden dengan Wakil Presiden. Gelombang demo sejak 2021 terus terjadi menuntut Jokowi mengundurkan diri secara sukarela dan terjadi ancaman dari masyarakat apabila tetap bandel ada keinginan untuk diturunkan secara paksa, akibat trust kepada Presiden melemah, bahkan menghilang. “Masyarakat tidak terdengar menyuarakan tuntutan mundur secara vulgar untuk wakil Presiden, bukan karena prestasi dan kepercayaan masyarakat yang utuh kepada Wakil Presiden tetapi nampak jelas karena masyarakat apriori karena selama ini kosong peran dan fungsinya sebagai Wapres, sampai pada persepsi Wakil Presiden sudah tidak ada”. Sekalipun dalam Pilpres 2019 adalah merupakan satu paket (Presiden dan Wapres), tetapi tanggung jawab kegagalan sampai terjadi mosi tidak percaya rakyat kepada Presiden karena semua akibat yang terjadi atas pengelolaan negara adalah center pada kuasa Presiden. Tuntutan rakyat meminta Jokowi mundur oleh pemilik kekuasan yaitu rakyat dibenarkan secara konstitusi dan selanjutnya akan berakibat hukum sebagai konsekuensinya. Tuntutan mundur kepada Presiden berbanding lurus karena kepercayaan atau trust memudar, dan menguap. Trust tersebut begitu penting dalam membina keberlangsungan dan keutuhan hubungan Presiden dengan rakyatnya. Ketika kekuasaan mulai berubah menjadi tirani bahkan mengarah ke otoriter dengan ditandai komunikasi rakyat dengan penguasa macet, akibat aspirasi/ suara rakyat diabaikan – muncullah oligarki (riil pengendali dan pengemudi negara) dengan ciri kapitalis berlaku ugal-ugalan memeras sumber daya alam dan tidak lagi peduli urusan rakyat sesuai amanah tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 45. Pada posisi puncak kemarahannya, rakyat menarik kembali amanah yang telah dititipkan kepada Presiden. Presiden juga akan dimintai pertanggung-jawabannya baik secara administrasi, perdata hingga pidana. Lunturnya trust dari rakyat berakhir pada pemakzulan (impeachment) terhadap seseorang pemimpin yang dahulu pernah dititipi sebuah amanah, melalui Pemilihan Presiden. Pemakzulan adalah berhenti memegang jabatan atau turun tahta. Pemakzulan terhadap seorang Presiden diatur dalam konstitusi kita, UUD NRI 1945, yaitu pada Pasal 7A. Pasal 7A selengkapnya berbunyi: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Proses pemakzulan itu melibatkan tiga lembaga. Yakni, DPR (proses politik), Mahkamah Konstitusi (MK) (proses hukum), dan MPR (proses politik). MK itu yang akan menilai apakah presiden memenuhi perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7A UUD NRI 1945. Pemakzulan Presiden yang secara legal dijamin oleh konstitusi, ada cara lain untuk mengakhiri kekuasaan rezim pemerintahan tertentu, yaitu dengan mekanisme pengunduran diri sebagai Presiden dan Wapres. Mengundurkan diri dari jabatan dapat ditempuh oleh Presiden sebagai cara paling elegan untuk menunjukan sikap bertanggungjawab, namun sangat jarang ada yang mau melakukan, kecuali dengan jiwa besar seperti yang dilakukan oleh Presiden Suharto. Proses pengunduran diri ini juga dilindungi secara konstitusional berdasarkan Tap MPR RI No. VI/MPR-RI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Disebutkan bahwa: “Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Pertanyaannya bagaimana kalau hanya Presiden yang diminta dan atau telah mengundurkan diri atau dipaksa untuk mundur? Maka sesuai pasal 8 UUD 1945 mengatur keadaan Presiden yang tidak dapat lagi menjalankan jabatan kepresidenan untuk sisa masa jabatannya. Isi Pasal 8 UUD 1945 Setelah Amandemen. Pada pasal 8 ayat (1): Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Apabila Wapres, juga bernasib sama terjadi mosi tidak percaya kepada Wapres karena kapasitas dan kemampuan dan kesehatan yang sangat lemah, bahkan selama ini sudah dianggap tidak ada, maka aturannya seperti berikut: “Jika Presiden dan Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama”. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wapres dari dua pasangan calon Presiden dan Wapes yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol yang pasangan calon Presiden dan Wapresnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Terhadap kekuasaan yang telah berubah menjadi tirani dan otoriter tidak boleh ada kompromi dan tidak boleh ada jalan tengah – Presiden harus mundur atau dipaksa mundur. (*)
.jpeg)
Jokowi Ngomong Dong
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan WACANA perpanjangan masa jabatan Presiden baik melalui penundaan Pemilu maupun amandemen UUD 1945, telah menyedot perhatian. Wacana digulirkan sehingga diduga menjadi agenda. Pernyataan tiga Ketum Partai soal penundaan Pemilu dan mobilisasi Kepala Desa yang bersiap untuk deklarasi adalah bukti keseriusan itu. Dilain pihak aksi Mahasiswa juga menghangat. Mereka mendesak agar gagasan inkonstitusional di atas segera dihentikan atau dicabut. No way untuk penundaan Pemilu dan amandemen 3 periode. Jokowi sedikit mereaksi dengan meminta para pembantunya tidak berbicara lagi soal perpanjangan masa jabatan tersebut. Rakyat tidak percaya pada ketulusan instruksi tersebut. Jokowi masih bermain-main. Besok mungkin ia akan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melarang aspirasi masyarakat yang mendukung perpanjangan. Ini bagian dari demokrasi, bagian dari dinamika politik dan bla bla bla lainnya. Intinya ia bahagia sukses melakukan mobilisasi dukungan palsu. Luhut Binsar menjadi komandan tertinggi dari operasi jokowi maju terus dan menjadi raja lagi. Jika Jokowi tidak memiliki niat untuk memperpanjang masa jabatan caranya bukan dengan melarang pembantu-pembantunya atau mengutus Moeldoko dan Wiranto untuk meredam, tetapi Jokowi sendiri yang harus tampil di depan publik dengan berpidato menegaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa jabatan. Selesai. Masalahnya adalah benarkah omongan dulu soal \"menjerumuskan\" dan \"menampar muka\" masih berlaku dan serius akan dilaksanakan ? Ini yang diragukan sebab bohong dan omong doang disadari atau tidak telah melekat menjadi \"trade mark\" Jokowi sendiri. Membuat kepercayaan rakyat kepadanya menjadi habis kecuali para penjilat, penampar, dan penjerumus. Sebenarnya jika arif dan berkalkulasi maka pilihan untuk segera ngomong berpidato tentang tidak akan memperpanjang jabatan menjadi modal lumayan untuk mengakhiri dengan baik. Tetapi jika tidak, maka teriakan perlawanan atas perpanjangan itu akan semakin keras. Lalu menggelinding kuat pada desakan mundur. Celakanya justru berujung pada dimundurkan. Jokowi berada di ujung tanduk sejarah. Cobalah belusukan kembali tanpa menjadi sinterklas yang membagi-bagi hadiah atau membawa minyak goreng, rasakan denyut rakyat secara obyektif. Mereka tidak ingin ada perpanjangan, mereka sudah ingin mengakhiri penderitaan, mereka sudah ingin perubahan, dan pastinya mereka sudah ingin ganti Presiden. Sejak mulai masuk got maka Jokowi menjadi gotik sebagaimana kaum barbarian Jerman Timur Gothic. Negara ini dikelola dengan orientasi investasi yang nyatanya hanya menyuburkan kroni dan memperkuat oligarki. Lalu mengacak-acak politik, ekonomi, hukum maupun agama. Terkesan dibawa semau-maunya. Kaum Ghotik adalah satanik yang paganistik, kejam, dan mengalienasi agama. Porak poranda oleh Romawi dan menyisakan kelompok terbesar Visigoth. Meski rontok tetapi masih mampu mengganggu. Visigoth bertahan dan berhasil memperpanjang kekuasaannya. Semoga Pak Jokowi tidak ngotot untuk memperpanjang masa jabatan. Karenanya cepat ngomong dong. Jangan sampai terlambat. Pidato lah bahwa ia tidak akan menunda Pemilu atau mendorong amandemen Konstitusi. Lalu stop wacana atau gerakan yang mendorong ke arah perpanjangan tersebut. Fokus untuk mengakhiri jabatan dengan baik. Atau memang Pak Jokowi ingin merealisasikan visi got yaitu visi untuk tetap mengalir di lorong panjang yang tak berbatas dan berair kotor ? Cara barbar kaum Goth. Bandung, 10 April 2022
Petinggi KAMI dan Ketua DPD RI Dituduh Otaki Demo 11 April 2022, Rocky: Intel Istana Cari Mudahnya Saja
Jakarta, FNN - Aksi demonstarsi yang akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 membuat pemerintah kalang kabut. Setelah upaya menggembosi gerakan mahasiswa dengan mengundang BEM Nusantara, kini mereka menciptakan kambing hitam. Koalisi Aksi Menyekamatkan Indonesia (KAMI) dan La Nyalla Mattalitti Ketua DPD RI dituduh menggerakkan aksi ini. Tuduhan itu terbaca dari akun twitter @Siahaan. Ia menulis “Hmmm, otak di balik demo 11 April. Cara kotor di balik ambisi sahwat berkuasa. Beberapa tokoh KAMI, La Nyalla Matalitti, Gde Sriana, Jumhur Hidayat. Hanya satu kata bagi parasit seperti mereka,”LAWAN” Menanggapi hal itu, Gde Siriani dari KAMI menyatakan bahwa hal itu ulah intel yang coba menerka-nerka. “Itu tuduhan keji yang tidak berdasar. Mahasiswa adalah agen perubahan. Mereka punya idealisme, semangat, dan hati nurani untuk berpihak pada kebenaran. Bukan robot-robotnya elit penguasa. Hanya orang-orang kerdil yang menilai aspirasi mahasiswa ditunggangi,” katanya kepada redaksi FNN di Jakarta, Sabtu 09 April 2022. Menurut Gde, apa yang dilakukan mahasiswa adalah fakta atas nama rakyat yang sudah tidak tahan lagi dengan kebijakan rezim ini. Menanggapi tuduhan itu pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa memang DPD dalangnya. “Ya tiba-tiba, ada nama KAMI yang dipimpin oleh Gatot Nurmantyo di Jambi, lalu beredar ke dua orang tokoh KAMI Jumhur Hidayat dan Gde Sriana. Jadi terlihat ketika Jenderal Gatot diam-diam, maka dianggap bahwa dialah yang menjalankan sesuatu,” katanya kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 09 April 2022. Demikian juga sebaliknya, kata Rocky bahwa La Nyala, justru dia adalah anggota DPD yang memang harus mengucapkan kritisisme dan mem-backup gerakan mahasiswa supaya gerakan koreksi, tetapi justru dituduh sebagai dalang. “Ya dengan sendirinya dia adalah dalang karena memang DPD tahu keadaan ekonomi. Ini dalang yang bagus. Bukan dalang yang buruk. Dan mahasiswa itu selalu cari patokan pada hal-hal yang masuk akal. Keterangan La Nyala masuk akal karena dianggap bahwa tuntutan mahasiswa saja masuk akal kok. Jadi itu yang terjadi,” paparnya. “Sementara saudara Jumhur, kita tahu sekarang ketua KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, punya massa, lalu dianggap bahwa dia akan menggerakkan karena Jumhur dipenjara kemarin karena dianggap menggerakkan masa waktu Omnibuslow,” tegasnya. Namun demikian Rocky menganggap bahwa tuduhan itu bisa jadi analisa intel yang cari gampangnya saka. “Semua ini kan buatan. Jadi sebetulnya ini intelijen istana enggak punya kapasitas untuk menguji kemampuannya, lalu dengan gampang nuduh aja bahwa ada tiga tokoh, yang sebetulnya jadi penggerak. Itu mahasiswa ketawain. Ngapain bikin alis gitu. Emang kita nggak punya otak sehingga musim minjem otak-otak orang lain,” paparnya. Rocky mengingatkan bahwa apa pun langkah gerakan sosial, selalu saja ada yang menghalangi. “ “Sekaligus itu yang kita maksud sebagai gerakan sosial selalu ada upaya untuk dihalangi. Tapi sering kita terangkan hukum sejarah itu enggak bisa dihalangi. Kalau mau lakukan perubahan ya dari dalam. Dari dalam kabinet,” pungkasnya. (ida, sws)
Sejarah Mencatat, Wiranto Gagal Mengendalikan Massa
Jakarta, FNN – Reaksi cepat yang ditangkap oleh Ketua Wantimpres Wiranto menanggapi rencana aksi demonstrasi yang digagas oleh BEM SI pada 11 April 2022, tak membuat pengamat politik Rocky Gerung heran. “Yang penting harus kita pahami bahwa mahasiswa itu kumpulan otak, bukan kumpulan dengkul. Jadi kita paham bahwa kalau ada mahasiswa yang terbujuk oleh kekuasaan, itu artinya nggak punya otak. Kan nggak mungkin otak mahasiswa itu dikuasai oleh kekuasaan. Selalu kita tahu bahwa daya tahan bangsa ini ada pada kalangan muda mahasiswa, mulai dari Sumpah Pemuda,” katanya kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 09 April 2022. Dulu, kata Rocky para mahasiswa yang ada di Belanda bikin Perhimpunan Indonesia, lalu mengekspor pamflet-pamflet dalam bentuk walaupun kadang tiga bulan baru sampai karena meski pakai kapal laut. Tapi inspirasi itu selalu datang dari sejarah. Dan nggak ada misalnya mahasiswa yang enggak ngerti bahwa sejarah bangsa ini adalah sejarah perjuangan anak muda. “Jadi kalau Pak Wiranto ngumpulin mahasiswa, itu bisa kita tahulah apa reputasi Pak Wiranto dari zaman awal itu, yang dianggap sebagai orang yang selalu paham cara untuk bukan memecah-belah seutuhnya. Itu kan Pak Wiranto punya keahlian itu, termasuk dulu tiba-tiba ada Pamswakarsa berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa bingung dari mana, lalu orang mulai teliti. Jadi reputasi Pak Wiranto dicatat oleh sejarah,” paparnya. Sikap reaktif Wiranto saat ini dalam menghadapi rencana demo mahasiswa menurut Rocky wajar. Sebab, hal itu memang haknya Wiranto. “Pak Wiranto berhak untuk lakukan itu karena dia adalah aparat presiden,” lanjutnya. Yang agak mengejutkan bagi Rocky justru adalah mengapa akhirnya Wiranto turun tangan, sementara selama ini yang gemar ngoceh-ngoceh Pak Moeldoko. Apakah dia enggak berhasil juga untuk membujuk mahasiswa. Rocky mengaku masih sangat ingat jejak Wiranto. “Begitu Pak Wiranto muncul, tiga isu langsung beredar yakni Wiranto ahli di dalam mengorganisir BEM tandingan; yang kedua Pak Wiranto muncul artinya Presiden Jokowi sudah cemas sehingga dia turunkan seseorang yang sudah punya reputasi dalam mengatasi keadaan; yang ketiga Pak Wiranto selalu gagal mengamankan situasi,” paparnya. Tak hanya itu menurut Rocky peristiwa 1998 bisa saja terulang. “Jangan-jangan orang bilang justru kalau Pak Wiranto yang ngumpulin BEM bisa terjadi 98 itu, Pak Wiranto gagal mengendalikan massa di Jakarta. Jadi jangan ingat-ingat itu ya,” tegasnya. Rocky tak bermaksud memprovokasi, namun ia perlu mengingatkan tentang sepak terjang Wiranto. “Saya cuman coba kasih tahu bahwa file-nya masih banyak loh. Bagaimana Pak Wiranto gagal mengendalikan massa. Ini bukan provokasi. Ini analisis. Jangan sampai kita dituduh lagi sebagai agen provokator. Padahal saya setiap hari memprovokasi mahasiswa dengan pikiran, yaitu kasih kritik,” pungkasnya. (ida, sws)
BEM Nusantara Akan Balik Arah Ikut Demo 11 April 2022
Jakarta, FNN – Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung meyakini BEM Nusantara yang diberi wejangan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto akan berbalik arah ikut berdemonstrasi sesuai niat awal mereka. “Saya percaya bahwa BEM Nusantara mungkin 24 jam ke depan, mereka akan berbalik arah,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 09 April 2022. Rocky menduga, perubahan sikap mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara ini lantaran merasa bersalah pada emak mereka yang menjadi korban terparah dari naiknya harga kebutuhan pokok. “Malu kalau ketahuan bawa amplop, ngapain tuh. Sementara emak-emaknya itu menganggap bahwa Anda itu anak gue, perjuangan itu di jalan, bukan di istana. Kira-kira begitu gambaran psikologi publik hari ini,” tegas Rocky. Menurut Rocky, mengapa istana memecah soliditas mahasiswa karena memang mereka ada yang bisa dibeli. “Jadi istana membaca mereka yang bisa dibeli justru datang dari kelas yang disebut kelas bawah yang sebetulnya kena efek buruk dari kebijakan Jokowi, lalu mau dibujuk. Jadi semacam BEM yang dikasih BLT. Kan itu intinya,” paparnya. Menurut Rocky, yang namanya BEM itu mustinya ada dalam satu kesepakatan dengan teman-temannya. “Jadi kalau ada yang menyimpang dari situ dianggap dia pengkhianat. Kasihan nanti akan dicatat oleh temen-temennya ini BEM yang dapat BLT. Di kampus namanya BEM BLT,” paparnya. “Jadi, posisi kita adalah berupaya untuk menerangkan pada publik bahwa kekuasaan selalu punya kemampuan membujuk, uangnya banyak, dia kuasai media massa,” katanya. Kooptasi oleh penguasa juga akan dilakukan pada media karena nggak mau memberitakan kegiatan BEM Seluruh Indonesia. “Kita paham bahwa dua hari lagi itu akan ada desakan yang absolut karena enggak ada keterangan yang datang dari Presiden. BEM ingin presiden ucapkan sesuatu, tapi mau ngapain lagi kalau ini konyolnya kalau kekuasaan nggak bisa mengolah sejarah atau ingatan publik,” tegasnya. Perihal BEM Nusantara akan tetap ikut demo pada 11 April 2022 juga dikonfirmasi oleh Koordinator BEM Nusantara wilayah Jawa, Ahmad Marzuki. Ia mengatakan, tidak ada larangan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di negara demokrasi ini. Hal itu dikatakannya usai perwakilan mahasiswa bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, pada Jumat (8/4/2022). \"Enggak, enggak seperti itu (tidak ada larangan demonstrasi). Negara ini negara demokrasi, tidak ada larangan untuk turun. Pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi,\" ujar Marzuki saat dijumpai di Kantor Wantimpres, Jumat (8/4/2022). Adapun BEM SI rencananya akan membawa 6 tuntutan dalam demo ini, antara lain soal isu stabilitas harga bahan pokok seperti BBM dan minyak goreng, serta wacana jabatan presiden 3 periode. \"Tadi kita juga sampaikan ke Pak Wiranto agar secepatnya menyampaikan ke pemerintah kartel yang memainkan ini. Kita dari Januari sampai sekarang sudah empat kali turun survei bahan pangan ketersediaan minyak goreng dan yang kita temukan sama,\" lanjutnya. Sementara itu, mengenai aspirasi wacana masa jabatan presiden selama tiga periode juga telah diberikan penjelasan dari pemerintah. Setelah adanya penjelasan, wacana tersebut tidak mungkin terealisasi. \"Kalau kita kaji secara konstitusi ya seperti itu. Dan kami juga ya di satu sisi jika perpanjangan tiga periode ini otomatis kita sudah dalam jalur amendemen UUD. Kedua kita sudah mengkhianati amanat reformasi,\" tambahnya. Sebelumnya, Ketua Wantimpres Wiranto menanggapi rencana aksi demonstrasi yang digagas oleh BEM SI pada 11 April atau awal pekan depan. Menurutnya, aksi demonstrasi tidak dilarang. Namun, Wiranto menegaskan salah satu tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi massa tersebut telah dijawab pemerintah. \"Demo kan tidak dilarang. Saya pun tidak berhak melarang demo. Tetapi tatkala kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi untuk apa demo?,\" ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat. (ida, sws)
Permainam Fakta dan Fiksi: Rezim dalam Kepanikan dan Segera Jatuh!
Menciptakan banyak kabut akan menyulitkan rezim mampu membaca dan mengamati kita. Di saat inilah akan ada ruang bermanuver ganti peran guna sesatkan pemerintah sekalian. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PENYESATAN terbaik adalah kemenduaan mencampur fakta dengan fiksi sehingga yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Realitas selalu didampingi dan dibungkus dengan kebohongan. Satu satunya senjata rezim saat ini adalah amunisi penyesatan sebagai unggulan untuk pertahanannya. Penyesatan membutuhkan ekspresi seolah- olah dirinya bisa tampil prima sebagai: manusia sederhana, lurus, dan jujur. Semua pidato pejabat negara saat ini selalu tampil dengan narasi penyesatan dipaksakan mirip dengan realita. Mereka menggunakan strategi bahwa “apa yang diangankan akan langsung diyakini, tetapi apa yang dipikirkan/ dibayangkan juga sedang dipikirkan dan dibayangkan orang lain”. Terus memutar-balikan keadaan yang sedang diamati oleh rakyat, mendistorsi dan memanipulasi agar sesuai dengan apa yang sedang diminta dan dipikirkan rakyat. Kita harus cermat dan hati-hati menelaah perkataan mereka, penampilan mereka, nada suara mereka, tindakan tertentu yang tampaknya berarti khusus. Semua yang dilakukan seseorang dalam dunia sosial adalah tanda. Tidak ada pertimbangan moral dalam penyesatan, yang penting memperoleh keunggulan menggunakan kamuflase agar kekuasaan tetap bisa bertahan dan mendapatkan kemenangan tetap bisa menguasai keadaan. Mereka berkeyakinan bahwa apabila pemerintah sampai tumbang hanya kecelakaan, bencana, keburukan dan semua akan menanggung akibat yang sangat mengerikan. Adanya sindiran Joko Widodo sesama marah kepada Presiden. Presiden tiba-tiba mengambil kebijakan untuk membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Terakhir di kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto selaku Ketua Wantimpres memanggil mahasiswa berlabel BEM Nusantara itu, setelah sebelumnya kelompok Cipayung dipanggil ke Istana, semuanya adalah bentuk penyesatan, untuk menenangkan rakyat dan mahasiswa tetap terkendali. Rezim seringkali menggunakan cara lama untuk pencitraannya dengan ucapan dan tindakan semu, berkamuflase, pola hipnotis sampai pada informasi semua, dan melaksanakan bayang-bayang dalam bayang-bayang semua muncul dan nampak secara bersamaan. Rekayasa di atas sesungguhnya tanda-tanda rezim sudah berada dalam kepanikan dan menuju kehancurannya, mental mereka telah jatuh. Cara membalikkan serangan fakta yang dikemas dengan fiksi. Lakukan perlawanan kabut – dengan (cara) pembalikan membuat kabut yang akan menjadikan bentuk dan warna sulit dikenali. Menciptakan banyak kabut akan menyulitkan rezim mampu membaca dan mengamati kita. Di saat inilah akan ada ruang bermanuver ganti peran guna sesatkan pemerintah sekalian. Mereka akan semakin gelisah, kemudian bingung dan semakin dalam. Dalam kabut, perlawanan rakyat muncul dengan macam-macam bentuknya. Di sinilah rezim mudah untuk jatuh, dijatuhkan dan akan jatuh! (*)
Temui Mahasiswa Menjelang Demo, Wiranto Gembosi Perjuangan Anak Bangsa
Jakarta, FNN – Di tengah gencarnya semangat mahasiswa untuk melakukan demonstrasi, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menemui perwakilan BEM Nusantara menjelang aksi demo pada Senin, 11 April 2022 mendatang. Pengamat politik Rocky Gerung turut angkat bicara menanggapi rencana demo mahasiswa yang akan berlangsung pada 11 April 2022. Rocky Gerung menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga daya tahan bangsa, sehingga dia menilai tak sepantasnya BEM Nusantara bertemu dengan Wiranto menjelang 11 April 2022 tersebut. \"Kalau ada mahasiswa yang terbujuk oleh kekuasaan, maka dia artinya nggak punya otak. Kan nggak mungkin otak mahasiswa itu dikuasai oleh kekuasaan, selalu kita tahu bahwa daya tahan bangsa ini ada pada kalangan muda mahasiswa,\" kata Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 09 April 2022. Rocky menjelaskan bahwa pergerakan mahasiswa merupakan bagian dari sejarah bangsa sejak dahulu kala. Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu menegaskan bahwa mahasiswa rela bergerak turun ke jalan karena terinspirasi dari sejarah bangsa. \"Inspirasi itu selalu datang dari sejarah, dan nggak ada misalnya mahasiswa yang nggak ngerti bahwa sejarah bangsa ini adalah sejarah perjuangan anak muda,\" ujarnya. Rocky lantas mengungkap reputasi Wiranto sejak era Orde Baru dalam menyikapi isu gejolak politik yang menjalar ke kalangan masyarakat. Menurutnya Wiranto sangat mengetahui cara untuk membuat sebuah kelompok masyarakat dapat berubah sikap karena terpengaruh oleh isu yang dia mainkan. Dia juga menganggap bahwa Istana sedang mengalami kecemasan apabila Wiranto turun tangan dalam menyikapi rencana demo 11 April 2022. \"Jadi kalau Pak Wiranto ngumpulin mahasiswa, bisa kita tahu lah apa reputasi Pak Wiranto dari zaman awal itu, yang dianggap sebagai orang yang selalu paham cara untuk membuat kaum ter-issue. Kalau Wiranto turun tangan, itu artinya ada kecemasan luar biasa tuh. Jagoannya akhirnya datang,\" katanya. Terlepas dari hal tersebut, Rocky juga mengingatkan Wiranto untuk memahami bahwa mahasiswa dalam kelompok BEM Nusantara sesungguhnya sangat malu apabila mereka terang-terangan menunjukkan diri sebagai kelompok pro kekuasaan. \"Tetapi ini era udah berubah, dan Pak Wiranto mesti paham bahwa kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa itu dipanggil oleh Pak Wiranto dengan atas nama BEM Nusantara yang dibiayai oleh kekuasaan, dia nggak mau nunjukin wajahnya tuh,\" ujar dia. Rocky juga menilai bahwa mahasiswa pada umumnya sangat malu atau bahkan takut dengan amarah orang tuanya apabila yang bersangkutan justru memihak pada kekuasaan dan tidak mengindahkan amanah orang tuanya untuk melakukan aksi demo. Sebab menurutnya, mahasiswa yang memilih ikut konferensi pers dari pihak Istana akan dicurigai masyarakat bahwa yang bersangkutan telah membawa amplop (imbalan) ketika pulang. \"Dia pasti takut sama emak-emak yang menyuruh dia demonstrasi daripada ngikutin konferensi pers di Istana. Begitu mahasiswa ikut konferensi pers, itu semua orang menganggap dia pulangnya pakai amplop,\" tuturnya. Hal senada dikemukakan oleh pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin yang menyebut langkah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto mengajak BEM Nusantara bertemu kemarin, sebagai langkah menggembosi rencana aksi mahasiswa pada 11 April 2022. Demo yang akan digelar lusa itu beragendakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. \"Bisa saja itu bagian dari strategi menggembosi gerakan mahasiswa dan ada skenario gerakan mahasiswa juga dipecah seperti Apdesi,\" ujar Ujang saat dihubungi Tempo, Sabtu, 9 April 2022. Ujang mengatakan, dalam tubuh gerakan mahasiswa juga terdiri dari mahasiswa yang berjuang untuk kepentingan bangsa dan ada juga yang berjuang untuk kepentingan sendiri dan kekuasaan. Celah tersebut yang diduga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memecah gerakan mahasiswa. Namun Rocky percaya bahwa bahkan BEM Nusantara mungkin 24 jam ke depan dia akan berbalik arah. Kelihatan malu kalau ketahuan bahwa bawa amplop, ngapain tuh sementara emak-emaknya itu menganggap bahwa Anda itu anak gue, perjuangan itu di jalan, bukan di istana. Kira-kira begitu ya gambaran psikologi publik hari ini. (ida, sws)
Sepuluh Koridor Kemanusiaan Disepakati untuk Sabtu
Jakarta, FNN - Sebanyak 10 koridor kemanusiaan untuk mengevakuasi orang-orang dari wilayah-wilayah terkepung di Ukraina telah disepakati pada Sabtu, kata Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk.Koridor-koridor yang direncanakan itu termasuk satu koridor yang ditujukan untuk orang-orang yang dievakuasi dengan transportasi pribadi dari Kota Mariupol, kata Vereshchuk.Selain itu, lebih banyak evakuasi perlu dilakukan dari wilayah Luhansk di Ukraina karena kasus penembakan telah meningkat dalam beberapa hari terakhir dan lebih banyak pasukan Rusia telah tiba, kata Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai pada Sabtu.Gaidai mengatakan bahwa sekitar 30 persen orang masih tinggal di pemukiman di seluruh wilayah Luhansk dan telah diminta untuk mengungsi.\"Mereka (Rusia) mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan dan kami melihat jumlah penembakan meningkat,\" kata Gaidai kepada saluran televisi publik. (Sof/ANTARA/Reuters)
Subsidi BBM dan LPG Agar Harga Tetap Terjangkau
Jakarta, FNN - Pemerintah memberikan subsidi besar untuk dua jenis bahan bakar minyak, yaitu Solar dan Pertalite serta LPG kemasan 3 kilogram agar harga tetap terjangkau karena pemanfaatannya untuk konsumen masyarakat bawah.Pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan harga jual Solar dan belakangan Pertalite yang menjadi BBM penugasan serta LPG 3 kg merupakan domain pemerintah.“Untuk Pertalite kemungkinan pertimbangan karena volumenya cukup besar jadi ada kehati-hatian dari Pemerintah untuk menaikkan harganya,” katanya di Jakarta, Sabtu.Subsidi Solar sebesar Rp7.800 per liter dari harga beli masyarakat sebesar Rp5.150 per liter, subsidi Pertalite Rp4.000-Rp4.500 per liter dari harga yang diterima konsumen Rp7.650 per liter. Sedangkan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp12.450 per kg atau Rp33.750 per tabung dari harga yang diterima konsumen sebesar Rp20 ribuan per tabung.Komaidi menegaskan harga jual Solar, Pertalite dan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah masih di bawah harga keekonomian. Harga keekonomian BBM pada tiap-tiap negara bisa berbeda. Hal ini disebabkan perbedaan pada biaya pengolahan, biaya distribusi, biaya penyimpanan, margin usaha, dan pajak BBM pada masing-masing negara.Harga keekonomian BBM adalah harga jual BBM yang telah mengakomodasi semua variabel pembentuk harga. Adapun variabel pembentuk harga jual BBM adalah biaya bahan baku, biaya pengolahan, biaya distribusi, biaya penyimpanan, margin usaha, dan pajak.\"Kenapa, misalnya, harga BBM di Malaysia lebih murah dibandingkan Indonesia, karena subsidi yang diberikan pemerintah terhadap warganya juga berbeda,” ujarnya.Berdasarkan data, harga BBM di Indonesia termasuk sebagai salah satu yang termurah di regional. Harga BBM Indonesia hanya tercatat lebih tinggi dibandingkan Malaysia karena pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan subsidi untuk BBM yang dijual di dalam negeri mereka.\"Untuk RON 95, Malaysia menetapkan Rp6.965 per liter. Indonesia setara Rp16.500, lebih murah ketimbang Singapura Rp30.208, Thailand Rp19.767 per liter, Filipina Rp20.828 per liter, Vietnam Rp18.647 per liter, dan Kamboja Rp20.521 per liter,” katanya.Harga BBM Indonesia menggunakan rujukan Permen ESDM No.20/2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Harga BBM RON 92 (jenis BBM umum) dihitung menggunakan formula biaya perolehan (bahan baku & pengolahan) + biaya distribusi + biaya penyimpanan +margin usaha + PPN + PBBKB.\"Berdasarkan formulasi tersebut harga keekonomian BBM RON 92 saat ini berada pada kisaran Rp15.000 – Rp17.000 per liter,\" ujarnya.Namun, Pertamina menetapkan harga jual BBM RON 92 atau Pertamax per 1 April 2022 sebesar Rp12.500 setelah hampir tiga tahun lamanya tidak mengalami penyesuaian. Kenaikan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, terutama harga minyak mentah dunia dan kurs dolar AS terhadap mata uang rupiah serta daya beli masyarakat. Padahal, beberapa pesaing Pertamina berkali-kali menaikkan harga, termasuk terakhir pada pertengahan pekan ini.Hingga akhir pekan ini, Pertamax adalah satu-satunya BBM RON 92 paling murah harganya. Sementara badan usaha lain kembali menaikkan harga BBM RON tersebut. Vivo misalnya, menaikkan Revvo 92 (RON) 92 menjadi Rp12.900 dan BP 92 (RON 92) yang dijual di SPBU BP-AKR Rp12.990. Adapun V-Power (RON 92) Shell dijual Rp16.500 per liter.Hans Kwee, analis komoditas yang juga Direktur Ekuator Swarna Investama, mengatakan wajar bahwa harga BBM termasuk juga LPG, saat ini dalam tren naik karena kedua komoditas tersebut mengalami gangguan pasokan akibat geopolitik global. Sebagian besar kenaikan akhir-akhir ini karena perang di Ukraina di mana negara anggota NATO mengurangi pembelian gas dan minyak Rusia dan mencari sumber lain.Hans mengapresiasi sikap pemerintah dan Pertamina yang tidak menaikkan harga Biosolar, Pertalite, dan LPG 3 kg. Pasalnya, ketiga komoditas tersebut dikonsumsi masyarakat kelas menegah ke bawah dan dipakai untuk transpostasi publik dan barang dan jasa.\"Bila tiga komponen ini naik, inflasi akan naik tinggi dan daya beli masyarakat kelas menegah ke bawah akan sangat terganggu,” ujarnya. (Sof/ANTARA)
Aparat Diingatkan Agra Jangan Ada Kekerasan Saat Menjaga Aksi Mahasiswa
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan aparat penegak hukum tidak boleh ada kekerasan saat menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa.Mahfud menyampaikan pesan itu salah satunya kepada Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Merdisyam yang mewakili Kapolri saat Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu.“Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing provokasi,” kata Mahfud saat rapat.Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demonstrasi di depan Istana Negara pada 11 April 2022. Kegiatan itu rencananya diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.Mahfud MD menyampaikan pemerintah memperhatikan rencana unjuk rasa itu dengan seksama. “Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian, Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum,” kata Mahfud.Oleh karena itu, Menkopolhukam mengimbau para demonstran untuk menjaga ketertiban selama berunjuk rasa dan tidak melanggar hukum. “Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” kata Mahfud MD.Dalam aksinya nanti, ada enam tuntutan yang akan disuarakan para mahasiswa. Tuntutan pertama, mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo memberi pernyataan secara terbuka kepada publik bahwa dia tegas menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dua wacana itu, menurut mahasiswa, merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi. Tuntutan kedua, mahasiswa mendesak dan menuntut Presiden menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah, karena itu diyakini berdampak pada lingkungan, ekologi, kebencanaan, dan kesejahteraan warga.Tuntutan ketiga, mahasiswa menuntut Presiden menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran, serta menyelesaikan masalah ketahanan pangan lainnya.Tuntutan keempat, mahasiswa mendesak Presiden mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Tuntutan kelima, mahasiswa meminta Presiden menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.Tuntutan keenam, mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. (Sof/ANTARA)
POPULER
