ALL CATEGORY
Masyarakat Minta Disiapkan Vaksin Halal
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Nur Nadlifah mengatakan masyarakat meminta agar pemerintah menyiapkan vaksin halal untuk vaksin lanjutan (booster).\"Mencermati permintaan masyarakat untuk disediakan vaksin halal, saya rasa Kemenkes harus segera menyediakan vaksin halal, apalagi syarat mudik tahun ini seluruh masyarakat wajib booster,\" kata Nadlifah dalam rapat dengan pendapat bersama kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Anggota Panitia kerja (Panja) Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR itu juga mempertanyakan alasan Kemenkes tidak memasukkan vaksin yang sudah diberi fatwa Halal oleh MUI sebagai vaksin booster yang disediakan pemerintah.\"Kenapa tidak memasukkan vaksin halal sebagai pilihannya. Bagaimana tanggung jawab moral yang diberikan pemerintah,\" kata Nadlifah menanyakan.Anggota Fraksi PKB itu merasa heran bahwa ada vaksin yang sudah jelas, baik secara klinis dan halal tapi tidak dimasukkan dalam daftar vaksin booster. Dia mempertanyakan tanggung jawab moral pemerintah, dimana negara yang mayoritas penduduknya Muslim, justru tidak mendapatkan haknya.\"Menurut penelitian vaksin Zifivax bagus, mengapa tidak dimasukkan dalam daftar. Sedangkan vaksin yang barusan keluar justru dimasukkan dalam daftar. Kalau dulu kita bertaruh nyawa untuk memperebutkan vaksin. Sekarang situasi sudah berbeda,\' jelas Nadlifah.Sementara itu, anggota Panja lainnya, Saleh Daulay meminta Kemenkes dapat segera menyediakan vaksin COVID-19 yang sudah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). \"Vaksin Halal adalah hak warga negara, dan negara wajib melindungi,\" ujarnya.Menanggapi desakan vaksin halal, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalusia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan negara Uni Emirat Arab (UEA) terkait kehalalan vaksin pfizer.\"Terkait dengan vaksin halal, atas arahan dari RDP ada berita bahwa vaksin booster sudah mendapatkan halal di UEA, kami hari ini sudah berkoordinasi dengan UEA menanyakan status kehalalan vaksin tersebut,\" katanya menegaskan. (Sof/ANTARA)
Momentum Kemandirian Bidang Kesehatan dari Langkah Dokter Terawan
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai beberapa langkah yang dilakukan dokter Terawan Agus Putranto berbasis penelitian dan inovasi bisa menjadi momentum untuk menuju kemandirian bangsa di bidang kesehatan.\"Saya ingin menyampaikan dukungan pada Terawan secara moril dengan tindakan. Apa yang dilakukan Terawan memproduksi vaksin Nusantara adalah wujud tindakan patriotisme, nasionalisme dan wujud cinta karya anak bangsa sendiri,\" kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Hal itu dikatakan Basarah usai disuntik Vaksin Nusantara oleh dokter Terawan setelah yang bersangkutan dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).Basarah menilai langkah Terawan memproduksi Vaksin Nusantara, sesuai dengan sikap dan arahan Presiden Jokowi untuk mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.Menurut dia, keputusan IDI yang memecat dokter Terawan pantas dikritik karena organisasi itu seperti mengabaikan suara masyarakat yang telah merasakan manfaat bahkan terselamatkan dengan inovasi yang dilakukan Terawan untuk dunia kedokteran.“Jangan lupa, rekam jejak Terawan di dunia kedokteran juga telah berskala nasional bahkan internasional. Terawan saat ini masih dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Dokter Militer se Dunia,\" ujarnya.Basarah mendukung gagasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, yang menyatakan perlunya dibuat suatu undang-undang yang menegaskan izin praktik dokter merupakan ranah pemerintah bukan lagi oleh IDI.Dia menilai, kewenangan IDI yang begitu besar terhadap eksistensi para dokter di Indonesia memang harus dievaluasi.\"Organisasi itu seharusnya berhenti sebatas ormas yang justru harus melindungi karya para anggotanya bukan justru malah menghancurkan anggotanya yang berprestasi,\" ujarnya.Basarah menyarankan, sebagai solusi jangka pendek, diharapkan ada jalan tengah dalam kasus pemecatan dokter Terawan. Menurut dia, jika masalahnya adalah komunikasi, maka Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bisa menjadi mediator yang adil untuk meredam persoalan tersebut.\"Sedangkan terkait inovasi yang dilakukan, IDI bisa menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan pihak terkait untuk melakukan penelitian bersama-sama sekaligus menjadi batu loncatan untuk menuju kemandirian dunia kesehatan Indonesia,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Kades Jangan Menjadi Alat Manuver Politik Kontra-Konstitusi
Jakarta, FNN. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai para kepala desa (kades) dan perangkat desa jangan menjadi alat untuk manuver politik kontrakonstitusi sehingga sebaiknya fokus memperjuangkan kesejahteraan rakyat.\"Tidak selayaknya kepala desa dan perangkat desa menyediakan diri sebagai alat pihak-pihak tertentu melakukan manuver politik yang kontrakonstitusi,\" kata Luqman di Jakarta, Kamis.Hal itu dikatakannya terkait dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode.Luqman mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga ada profesi-profesi tertentu yang dilarang undang-undang untuk melakukan politik praktis.Menurut dia, kepala desa dan perangkat desa dilarang oleh undang-undang melakukan politik praktis.\"Dukungan pihak yang mengklaim kepala desa se-Indonesia terhadap Jokowi untuk maju sebagai capres untuk ketiga kalinya, selain melanggar undang-undang, juga menabrak konstitusi,\" ujarnya.Ia berharap kepala desa dan perangkat desa mengerjakan tugas utama mereka, yaitu memperjuangkan kemakmuran rakyat di desanya masing-masing.Selain itu, dia menyebutkan banyak organisasi dalam satu profesi tidak masalah dengan syarat keberadaannya memang murni dari kebutuhan anggota-anggotanya.Menurut dia, sangat disayangkan jika munculnya banyak organisasi dalam satu profesi akibat dari adanya intervensi pihak eksternal yang ingin memperalat para pelaku profesi tersebut. (Sof/ANTARA)
PPDN Sudah Vaksin Ketiga Tidak Perlu Tes COVID-19 Saat Mudik
Jakarta, FNN. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Suharyanto menekankan pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran yang mengatur syarat bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) saat libur Idul Fitri 1443 Hijriah atau mudik lebaran.Menurut Suharyanto, surat edaran itu antara lain mengatur bahwa PPDN yang sudah menerima vaksin ketiga tidak perlu lagi menjalani tes COVID-19 saat akan melakukan mudik.\"Bagi para pelaku perjalanan dalam negeri notabene akan mudik, ini diperbolehkan, dipersilakan, untuk yang sudah vaksin ketiga tidak perlu testing,\" ujar Suharyanto saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Kamis.Dia mengatakan kewajiban tes COVID-19 hanya berlaku bagi PPDN yang baru menerima vaksin dosis pertama dan dosis kedua. PPDN yang sudah menerima vaksin dosis kedua harus menunjukkan hasil tes antigen 1 x 24 jam atau PCR 3 x 24 jam.Sementara untuk PPDN yang baru menerima dosis pertama, wajib menunjukkan hasil tes PCR 3 x 24 jam.Adapun persyaratan PPDN dengan kondisi kesehatan khusus, diwajibkan menunjukkan hasil tes PCR 3 x 24 jam dan melampirkan surat keterangan dari dokter umum atau dokter dari rumah sakit pemerintah setempat.Sedangkan bagi anak di bawah usia 6 tahun tidak perlu melakukan tes COVID-19, namun harus didampingi pendamping perjalanan yang memenuhi persyaratan perjalanan sebagaimana telah diatur.Kemudian, untuk anak usia 6-17 tahun tidak perlu melakukan tes, namun harus menunjukkan telah menerima vaksinasi dosis kedua.\"Intinya bahwa Satgas ini bukan untuk membatasi para pemudik. Tapi mudah-mudahan mudik yang dilaksanakan ini bisa berjalan dengan tetap aman, lancar dan tidak terjadi penularan yang signifikan,\" ujar Suharyanto.Dia mengatakan surat edaran tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, dipersilahkan dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Sof/ANTARA)
Rocky Gerung: Rumput Sudah Terbakar, Tinggal Satu Gerakan Kecil Saja
Jakarta, FNN – Cover story Tempo edisi 31 Maret 2022 menarik perhatian publik. Ilustrasinya kepala mirip Jokowi penuh gambar kepala desa, membicarakan soal manuver rezim untuk menambah masa jabatan presiden, meski menabrak konstitusi. Adu klaim soal Jokowi 3 Periode terus bermunculan di tengah masyarakat. Rezim pun memanfaatkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang terbelah menjadi kubu pendukung dan penolak. Apdesi pendukung Jokowi berencara mendekarasikan sokongan tersebut setelah Lebaran. Menanggapi cover Tempo tersebut pengamat politik Rocky Gerung mengaku kejengkelan publik telah diwakili oleh Tempo. “Itu yang ditangkap bagus oleh Tempo. Setiap majalah tempo terbit, orang senang karena kejengkelan publik itu disalurkan orang ke Majalah Tempo. Dan cover story-nya betul-betul pada tingkat mengatakan bahwa ini ngapain masih ada pemerintah semacam ini,” kata Rocky dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 31 Maret 2022. Menurut Rocky, sebetulnya publik tahu betul bahwa kondisi kita memang buruk. Pemerintah tak perlu pamer tiga periode, kebulatan tekad, atau segala macam. Menteri-menteri kelihatan makin dungu dan setiap kali tampil di televisi, tidak tahu apa yang mau dia ucapkan. “Jadi, memang sah bahwa rumputnya memang sudah terbakar, ranting-ranting kering sudah ada di situ. Tinggal satu gerakan kecil. Dan Presiden Jokowi berada di ujung sesuatu yang memungkinkan titik balik itu terjadi tanpa dia tahu. Lalu dia tumbang, lalu diolok-olok,” paparnya. Yang pertama akan mengolok-olok menurut Rocky adalah menteri-menteri di dalam dirinya sendiri yang menjadi pengecut ketika Presiden Jokowi makin lemah. “Jadi kita baca betul bahwa sebetulnya psikologinya itu suara Pak Jokowi jadi lain, gesturnya juga jadi lain, karena dia tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Jalan keluarnya satu-satunya adalah mempertahankan nasihat-nasihat dari Pak Luhut. Ternyata Pak Luhut juga tidak tahu jalan keluar apa sehingga menghimbau rakyat untuk kasih pujian,” paparnya. Jalan keluar yang paling mudah bagi Luhut menurut Rocky, berkunjung ke Dedy Cobuzier untuk berkeluh kesah. “Mungkin besok Pak Luhut berpikir untuk kembali pergi ke Dedy Corbuzir, berkeluh kesah di situ. Orang akan melihat seolah-olah kemampuan istana untuk mendeteksi dua minggu ke depan mau bikin apa,” katanya. Rocky membaca gerak-gerik di bawah, bahwa partai-partai yang tadinya masih bersikap diam-diam Presiden Jokowi memperpanjang juga sebetulnya sudah menganggap bahwa maunya secepatnya diselesaikan sekarang. “Bahkan, partai yang menjadi pendukung, menganggap memang sudah tidak ada harapan. Bagi partai-partai ini, dia pengecut, nggak ada harapan karena dia tahu, APBN sudah kosong. Jadi sebetulnya pragmatisme, bahkan oportunisme sudah sampai ke partai-partai pendukung,” pungkasnya. (ida, sws)
Gorden Baru Anggota DPR, Rocky Gerung: Mereka Pikir Kalau Gorden Tebal Bisa Menutupi Korupsinya
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengadakan lelang pengadaan gorden dengan pagu anggaran sebesar Rp 48.745.624.000 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 45.767.446.332 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pengadaan di 505 unit rumah jabatan di mana nilai satu set gorden untuk satu rumah akan berada di angka sekitar Rp 80 juta di luar pajak atau Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak. \"Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya,\" kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022). Proyek penggantian gorden yang memakan puluhan miliar menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk warganet. Ada ribuan cuitan tentang \'48,7 M\' menjadi trending tropic di Twitter pada Senin (28/03/2022). Warganet dibuat terheran-heran dan mempertanyakan keputusan ini. Mereka merasa janggal dengan angka fantastis yang diperlukan untuk membeli gorden. Beberapa warganet turut mengusulkan agar anggaran tersebut digunakan untuk mengatasi persoalan lainnya yang terjadi di masyarakat. \"48,7 M boleh gak sih dibeliin minyak aja?\" ujar warganet. \"Wow, angkanya fantastis banget. Bisa kebayang gak kalau dana 48,7 M + 11 M itu dipakai buat renovasi bangunan sekolah yang mangkrak di daerah terpencil atau bikin jembatan penyeberangan di desa-desa terisolir biar anak-anak sekolah ga perlu lagi susah nyebrangin sungai buat sekolah,\" sahut warganet yang lain. Seperti diketahui, tak hanya berencana mengganti gorden, rupanya DPR turut mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliar untuk pelapisan aspal hotmix area kompleks parlemen. Menanggapi rencana pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa wakil rakyat tidak punya empati di tengah kesulitan ekonomi yang didera masyarakat. “Ini nggak punya hati dan tidak punya otak. Gorden itu bukan kebutuhan dasar anggota DPR. Mereka pikir kalau gordennya tebal, maka mata rakyat tidak bisa melihat bahwa mereka koruptor. Apa yang mau ditutupi,” kata Rocky dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 31 Maret 2022. Rocky menduga ada modus korupsi dalam pengadaan gorden tersebut. “Anggota DPR memasukkan angka ke dalam anggaran DPR supaya dia mendapat uang dan mungkin cuma dibelikan sepersepuluh dari harganya. Selebihnya dia pakai. Siapa yang akan kontrol bahwa anggota DPR betul-betul pakai buat beli gorden dengan angka yang sangat fantastis,” tegasnya. Rocky tak habis pikir dengan kelakuan para wakil rakyat. Dalam keadaan masyarakat dalam kesusahan, anggota dewan malah pamer horden. “Ngapain pamer horden, mustinya anggota DPR pamer otaknya itu. Ajaib memang negara ini,” paparnya. (ida, sws)
Menko Airlangga: Tiga Pabrikan Siap Luncurkan Mobil Listrik Tahun Ini
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa terdapat tiga pabrikan otomotif yang siap meluncurkan mobil listrik di Indonesia pada tahun ini. \"Diharapkan dalam tahun ini akan ada tiga pabrikan yang akan meluncurkan mobil listrik,\" ujar Airlangga dalam pembukaan pameran otomotif Jakarta International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis.Dia mengatakan pabrikan pertama yang telah mengumumkan untuk meluncurkan mobil listrik di Tanah Air adalah PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia.Diketahui, pada pertengahan Maret 2022 PT HMMI resmi meluncurkan mobil listrik IONIQ 5, yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.Pabrikan kedua yang diketahui telah meluncurkan mobil listrik di Indonesia adalah PT Toyota Astra Motor (PT TAM).Pada hari pertama gelaran IIMS Hybrid 2022, mereka resmi memperkenalkan kendaraan BEV (battery vehicle electric) yang mengambil basis dari Toyota Kijang Innova.Airlangga berharap mobil konsep Toyota Kijang Innova listrik tersebut bisa segera diproduksi.\"Ada peluncuran kendaraan listrik yang masih konsep dari Toyota kijang Innova. Kami berharap ini akan lebih cepat karena beberapa waktu yang lalu juga sudah masuk dari Hyundai IONIQ 5,\" kata Airlangga.Sementara untuk satu pabrikan lainnya, Airlangga masih enggan untuk membeberkan lebih detail.\"Ada satu pabrikan lagi yang akan memproduksi di bulan September,\" ucap dia.Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan kendaraan listrik di Tanah Air melalui sejumlah peraturan.Salah satunya lewat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Regulasi ini mengatur berbagai landasan insentif fiskal dan nonfiskal bagi percepatan industrialisasi KBL Berbasis Baterai.Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.Regulasi ini memberikan dasar PPnBM 0 persen bagi kendaraan listrik yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). (mth/Antara)
RI Terapkan Solar Standar Euro IV Mulai 1 April 2022 di Seluruh SPBU
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia akan menerapkan bahan bakar minyak jenis solar CN 51 dengan kandungan sulfur 50 ppm setara Euro IV yang akan dilaksanakan di seluruh SPBU di seluruh Indonesia mulai 1 April 2022. \"Emisi gas buang kendaraan yang menggunakan BBM jenis ini tentunya akan lebih bersih, yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas udara menjadi lebih bersih dan sehat dan secara nyata berkontribusi mendukung program transisi energi Indonesia,\" ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis. Implementasi solar 51 tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Tipe Baru Kategori M, Kategori N dan Kategori O, serta Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S-786/MENLHK-PPKL/SET/PKL-3/5/2020 tanggal 20 Mei 2020 hal Penundaan Penerapan Emisi Gas Buang Motor Diesel. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mewajibkan setiap usaha maupun kegiatan produksi kendaraan bermotor yang beroda empat atau lebih tipe baru untuk memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi Gas Buang yang pengujiannya dilakukan menggunakan bahan bakar minyak diesel dengan parameter Cetane Number (CN) minimal 51, kandungan sulfur maksimal 50 ppm dan kekentalan 2-4,5 mm2/s yang mulai diberlakukan pada 7 April 2022. \"Melalui peresmian sekaligus sosialisasi ini, pemerintah mengharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan yang dipersyaratkan oleh produsen kendaraan,\" ujar Tutuka. Kementerian ESDM mempertimbangkan aspek-aspek perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dalam proses penyusunan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar. Tutuka menjelaskan proses penyusunan standar bahan bakar melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan dari pemerintah, produsen bahan bakar, konsumen bahan bakar, asosiasi, dan akademisi. \"Pertamina selaku badan usaha milik negara telah berkontribusi besar melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patra Niaga untuk dapat menyediakan BBM jenis Solar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, di mana melalui koordinasi-koordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah, Gaikindo serta pihak terkait, mulai 1 April 2022 Pertamina telah siap memasarkan Solar 51 setara Euro IV dengan nama dagang Pertamina Dex,\" pungkas Tutuka. Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono menegaskan komitmen Pertamina memenuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. \"Sesuai regulasi, Pertamina harus memenuhi standar bahan bakar diesel dengan kandungan CN minimal 51 dan maksimal sulfur 50 ppm atau setara standar Euro IV. Pertamina akan memenuhi dan menyediakan bahan bakar ini, mulai dari sisi hulu di produksi kilang hingga di sisi hilir di pendistribusiannya ke lembaga penyalur,\" kata Mulyono. Sejak Agustus 2021 kilang Pertamina Internasional telah memproduksi solar 51 dengan merek dagang Pertamina Dex yang memiliki kandungan sulfur maksimal 50 ppm di empat kilangnya dengan kapasitas total per bulan mencapai lebih dari 95 ribu kiloliter. Di sisi penyaluran, sejak September 2021 Pertamina Dex telah disalurkan kepada konsumen industri. Selanjutnya mulai 1 April 2022, BBM ini akan disalurkan ke 2.155 SPBU di seluruh Indonesia. (mth/Antara)
Menkeu: Penerapan Pajak Karbon Mundur Karena Masih Sinkronkan Roadmap
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemberlakuan pajak karbon yang awalnya mulai 1 April 2022 dan diundur menjadi Juli 2022 karena pemerintah masih melakukan koordinasi untuk menyinkronkan roadmap agar pelaksanaannya berjalan baik.“Di dalam UU HPP pelaksanaan pajak karbon seharusnya dilakukan pada 1 April namun kita masih harus melakukan koordinasi untuk menyinkronkan roadmap sekaligus menjaga agar pelaksanaan berjalan baik,” katanya dalam acara PPATK 3rd Legal Forum di Jakarta, Kamis.Meski demikian, mundurnya jadwal penerapan pajak karbon yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mulai 1 April menjadi Juli 2022 ini tidak akan mengganggu pemulihan ekonomi.Sri Mulyani mengaku terdapat kerumitan yang muncul dalam pengenaan pajak karbon khususnya pada mekanisme perdagangan karbon antarnegara yang mengharuskan adanya kesepakatan global.Ia menjelaskan terdapat perbedaan di tiap negara termasuk terkait harga sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran sehingga roadmap pengenaan pajak karbon harus benar-benar disiapkan.Sebagai contoh, pajak karbon di Jepang dikenakan sebesar 3 dolar AS per ton CO2e sedangkan di Prancis mencapai 49 dolar AS per ton CO2e.Kemudian di Spanyol sebesar 17,48 dolar AS per ton CO2e untuk semua sektor emisi gas rumah kaca (GRK) dari gas HFCs, PFCs, dan SF6 sedangkan di Kolombia sebesar 4,45 dolar AS per ton CO2e untuk semua sektor.“Di satu negara harganya hanya 3 dolar AS tapi di negara lain harganya 25 dolar AS bahkan di negara lagi ada yang 45 dolar AS,” ujar Sri Mulyani.Terlebih lagi, menurut perhitungan jika dunia berhasil mengatasi climate change maka harga karbon bisa mencapai 125 dolar AS.“Tentu kalau harga berbeda beda akan kemungkinan terjadi kebocoran. Jadi yang namanya rezim dan desain kebijakan market for carbon sudah cukup rumit,” katanya.Oleh sebab itu, Sri Mulyani memastikan pemerintah Indonesia akan melakukannya secara sangat hati-hati dan bertahap terutama di tengah situasi pandemi dan dalam upaya memulihkan ekonomi.“Saat kita pulihkan ekonomi bukan berarti kita tidak siapkan diri sebab musibah climate change itu sudah hampir dipastikan bisa terjadi melihat tren kenaikan suhu dunia,” tegasnya. (mth/Antara)
Anis Matta Berharap Jokowi Tinggalkan 'Legacy' Dengan Siapkan Pemimpin yang Mampu Menghadapi Krisis yang Lebih Berat
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan warisan atau legacy yang baik sebagai seorang pemimpin, saat mengakhiri jabatannya selama dua periode pada 2024 mendatang. Jokowi perlu menyiapkan pemimpin Indonesia berikutnya melalui Pemilu 2024, yang mampu menghadapi krisis berlarut yang jauh lebih berat dari sekarang. \"Alasan terbesar melakukan pemilu tepat waktu adalah karena krisis besar itu membutuhkan pemimpin baru. Alasan terbesarnya di situ, bukan justru dipakai sebagai alasan untuk menunda pemilu,\" kata Anis Matta Gelora Talk bertajuk \"Gaduh Siasat Tunda Pemilu 2024. Menakar Manuver Elit Politik\", Rabu (30/3/2022) petang. Dalam diskusi yang digelar secara daring ini, Anis Matta mengatakan, sejak awal pandemi dua tahun lalu, ia sudah mengingatkan, bahwa setelah pandemi akan ada krisis ekonomi, kemudian berlanjut pada krisis sosial dan politik secara global. Menurut dia, perang antara Rusia-Ukraina yang tidak diprediksi sebelumnya akan menjadi disrupsi besar dalam tatanan global dan memperdalam krisis ekonomi yang sudah ada. \"Dan saya percaya pada 2024 nanti, krisis yang jauh lebih besar akan terjadi. Justru itu menjadi sebab, kenapa kita membutuhkan pemilu tepat waktu,\" ujarnya. Anis Matta mengajak semua elit tidak memaksakan ide penundaan pemilu, karena selain ditolak rakyat, secara konstitusi juga tidak memberi ruang saat ini. Jika ide tersebut, tetap dipaksakan, maka akan ada penolakan kuat dari rakyat. \"Ini berarti ada perceraian antara elit dengan rakyat, elit sudah benar-benar bercerai dengan rakyatnya. Karena elit tidak bisa lagi memahami apa yang dirasakan kegalauan, kekhawatiran, kemarahan dan kesedihan publik ini benar-benar seperti terabaikan\" ujarnya. Jika hal ini terjadi, Anis Matta mengkhawatirkan peristiwa jatuhnya Presiden Soekarno, Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bakal berulang terjadi lagi pada Presiden Jokowi. Jokowi bisa dijatuhkan oleh rakyat, apabila menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatanya. \"Kan dulu salah satu ide dari pembatasan masa jabatan, karena Pak Harto (Soeharto) terlalu lama. Kita harus menghindari turunnya presiden-presiden kuat dengan tragedi. Bung Karno turun dengan tragedi, Pak Harto turun dengan tragedi, dan kita lihat Gus Dur yang mengeluarkan Dekrit, juga diturunkan dengan tragedi,\" ungkapnya. Ketua Umum Partai Gelora ini mengajak para elit bangsa untuk berpikir bahwa satu warisan atau legacy itu, tidak harus diwujudkan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dan kemudian disederhanakan melalui sebuah monumen untuk mengingat keberhasilan. \"Seorang pemimpin itu, harus percaya pada bangsanya sendiri. Yang penting pemimpin itu sudah memulai langkahnya, dan dia tidak bisa memaksakan, bahwa orang yang datang sesudahnya harus mengikutinya. Itu sama saja orang datang sesudahnya \'tidak punya otak, \'tidak bisa berpikir\' dan tidak dikasih hak soal itu,\" katanya. Anis Matta menilai semua program infrastruktur, termasuk soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang dilakukan Presiden Jokowi pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program presiden sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). \"Kalaupun ada perbedaan lebih kepada skemanya saja. walaupun tidak ada kesepakatan antara Pak Jokowi dengan Pak SBY, pembangunan infrasktruktur sebelumnya tetap dilanjutkan,\" jelasnya. Artinya, kata Anis Matta, jika program Presiden Jokowi soal infrakstruktur dan IKN bagus, maka Presiden berikutnya akan melanjutkan program tersebut dengan sendirinya, tanpa perlu ada kesepakatan seperti yang terjadi antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. \"Jadi kalau programnya bagus akan dengan sendirinya programnya dilanjutkan. Tapi saya ingin katakan juga, bahwa semudah apapun keputusannya yang diambil, seperti Cipta Kerja dan IKN tetap tidak selesai begitu saja, masih ada masalah. Ini seperti anak yang lahir prematur, akhirnya jadi stunting,\" katanya. Anis Matta menyadari bahwa godaan liar terhadap ide penundaan pemilu ini, sangat besar dan luar biasa dari orang yang kehidupannya dan bisnisnya terkait dengan masa jabatan presiden. Ia sudah menyerukan agar hal ini dibongkar, karena ada agenda tersembunyi. \"Dalam tradisi bangsa kita, ada istilah jangan keterlaluan kira-kira begitu. Ini perlu kita perhatikan, karena biasanya ada pembalikan yang berbahaya bagi yang punya ide terhadap dirinya sendiri,\" tegasnya. Anis Matta berharap agar Presiden Jokowi meniru langkah Kanselir Jerman Angela Merkel dengan menyiapkan Olaf Scholz sebagai penggantinya sebelum krisis global terjadi. \"Coba lihat apa yang terjadi di Jerman. Kanselir Jerman Olaf Scholz baru naik tiba-tiba ada perang. Yang beruntung Angela Merkel sudah selesai, tanggungjawabnya sudah selesai. Jadi setelah 2024 itu, bukan tanggungjawab Pak Jokowi lagi, tetapi tanggung jawab pemimpin sesudahnya,\" pungkas Anis Matta. Sementara itu, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni yang hadir dalam diskusi ini mengatakan, ada upaya dari elit-elit tertentu untuk terus membangun narasi populis kepemimpinan seperti terlihat dari deklarasi Presiden Joko Widodo 3 periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) beberapa waktu lalu. \"Ada beberapa cara bagi untuk menghindar dari pembatasan yaitu pertama amandemen konstitusi dan kedua membuat konstitusi baru. Ketiga itu placeholder president, jadi presiden boneka untuk kemudian menjalankan sebenarnya kekuasaan yang dikendalikan oleh orang yang berada di belakang dia. Yang keempat itu delay election, menunda pemilu,\" ujar Titi Anggraeni. Menurut Titi Anggraeni, narasi yang paling sering digunakan untuk menghindar dari pembatasan masa jabatan adalah populisme kepemimpinan untuk melanggengkan kekuasaan. \"Bahwa ada presiden yang sangat baik, yang bekerja untuk pembangunan dan kemudian kalau ini berhenti akibat adanya pembatasan masa jabatan, maka kerja-kerja baik itu berhenti,\" ungkapnya. Dari narasi itulah beberapa cara memperpanjang masa jabatan di atas dilakukan. Namun dia mengingatkan bahwa populisme kepemimpinan ini justru akan menghadirkan sebuah krisis bagi negara. Titi mencontohkan kudeta militer yang terjadi di Guinea. \"Ini kita tidak menghendaki itu karena, sekali lagi, data-data menyebutkan bahwa negara-negara yang kemudian menghindari pembatasan masa jabatan dan berbagai strategi kemudian akan masuk kepada krisis demokrasi yang berujung kepada krisis ketatanegaraan dan bahkan berdampak pada krisis ekonomi karena dianggap sebagai situasi yang mengakibatkan instabilitas,\" terang Titi. Titi Anggraeni menambahkan, ide penundaan Pemilu 2024 merupakan gula-gula yang menarik dukungan para wakil rakyat. \"Saya kira ini menjadi sesuatu yang kita tidak boleh kita sepelekan dan harus kita serius untuk menolak karena dia menawarkan gula-gula,\" ujarnya. Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta komitmen dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru Periode 2022-2027 yang akan dilantik pada Senin, 11 April mendatang untuk menegaskan, komitmennya dan menegakkan demokrasi dengan menolak ide penundaan Pemilu 2024. \"Ditagihkan kepada KPU juga supaya dia punya komitmen untuk tetap mengawal yang namanya pemilu mengawal proses peralihan kepemimpinan. Kalau kita baca beberapa buku literatur mengatakan Pemilu itu adalah kudeta yang paling konstitusional,\" ujar Zainal Arifin. Zainal menjelaskan melalui pemilu rakyat bisa menggulirkan rezim yang dianggap tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat konstituennya. \"Kenapa pemilu itu harus ada ya karena itu adalah hak kita yang harus kita tagihkan kepada negara untuk bisa gunakan menjewer pemimpin yang tidak serius, partai-partai yang tidak serius, kepemimpinan negara yang tidak pro pada rakyat,\" bebernya. Zainal Arifin juga menagih sikap partai dengan tidak hanya menyatakan menolak penundaan pemilu saja seperti PDIP, namun juga dengan langkah yang lebih nyata seperti interpelasi atau hak angket. \"Bukan hanya sekedar pendapat politik tapi kemudian menjadi pengawasan politik. Harusnya partai PDIP bisa mengagregasi misalnya langkah-langkah menuju ke arah interpelasi misalnya atau menuju ke arah hak menyatakan pendapat terhadap kerja-kerja presiden,\" tandasnya. (sws)
POPULER
