ALL CATEGORY
Mantan Gubernur Riau Ditahan KPK
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Gubernur Riau Annas Maamun (AM) selama 20 hari ke depan di Rutan KPK pada Kavling C1 berlokasi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta.\"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai 30 Maret 2022 sampai 18 April 2022 di Rutan KPK pada Kavling C1,\" kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.KPK telah menetapkan Annas sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pengesahan RAPBD-P Tahun Anggaran 2014 dan RAPBD Tahun Anggaran 2015 Provinsi Riau.\"Ini adalah surat perintah penyidikan dari tahun 2015 memang terasa cukup lama. Namun demikian, ini adalah beban dari pada tunggakan-tunggakan surat perintah penyidikan yang lama,\" ujar Karyoto.Ia mengatakan penetapan tersangka terhadap Annas setelah KPK mengumpulkan berbagai informasi dan data serta ditambah dengan fakta-fakta selama proses persidangan dalam perkara terpidana mantan Bupati Rokan Hulu/mantan Anggota DPRD Provinsi Riau Suparman (SP) dan kawan-kawan.\"Kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup maka KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dan menetapkan tersangka AM, Gubernur Riau periode 2014-2019,\" katanya.Selain itu, ucap Karyoto, tim penyidik juga telah memeriksa 78 saksi dan menyita uang sekitar Rp200 juta dalam proses penyidikan kasus yang menjerat Annas tersebut.KPK sebelumnya dalam kasus yang sama juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Suparman dan mantan Ketua DPRD Provinsi Riau Johar Firdaus (JF).Atas perbuatannya, tersangka Annas sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sebelumnya tim penyidik pada Rabu ini memanggil paksa Annas dari tempat tinggalnya di Pekanbaru Riau. Adapun, kata Karyoto, yang menjadi pertimbangan, yaitu perintah membawa tersebut dilakukan karena KPK menilai Annas tidak kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebelumnya telah dilakukan secara patut dan sah.\"Tim penyidik juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat sehingga AM dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lanjutan,\" kata Karyoto. (Sof/ANTARA)
Dalam Pengendalian Emisi Karbon, SKK Migas Dorong Aspek Hukum
Jakarta, FNN. SKK Migas mendorong pengembangan aspek hukum baik dalam peraturan maupun ketentuan lainnya serta mekanisme implementasi agar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hulu migas dapat tetap berkomitmen terhadap pengendali emisi karbon.Kepala Divisi Hukum SKK Migas Didik Sasono Setyadi dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan industri hulu migas masih memegang peranan penting bagi ketahanan energi di Indonesia karena energi dari migas berkontribusi mengisi sekitar 40 persen lebih kebutuhan energi nasional dalam bauran energi sampai 2050.\"Melihat masih besarnya kontribusi hulu migas, maka dipandang perlu untuk menyiapkan perangkat hukum agar industri hulu migas tidak hanya fokus terhadap dampak pada lingkungan tetapi juga terhadap peningkatan investasi dan finansial,” kata Didik.Ia menjelaskan program pengendalian emisi karbon tidak dapat dilihat semata-mata dari sudut pandang lingkungan, tetapi juga dari sudut pandang ketahanan dan kemandirian energi, ekonomi, dan tentunya manfaat bagi Indonesia.Menurutnya, hal tersebut menjadi penting mengingat hulu migas juga memiliki target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030.“Supaya terjadi keseimbangan antara pengendalian emisi karbon dan pemenuhan target lifting nasional,” terangnya.Pada akhirnya Didik berharap agar kegiatan hulu migas dalam mendukung pengendalian emisi karbon dapat tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk Indonesia, ramah investasi, dan mampu menciptakan peluang-peluang investasi baru dengan konsep energi bersih.Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Masyarakat dari Universitas Airlangga (Unair) Ni Nyoman Tri Puspaningsih turut menyambut baik adanya kolaborasi antara praktisi hulu migas dengan akademisi dalam pembahasan pengembangan aspek hukum pengendalian emisi karbon.“Kami berharap setelah pertemuan ini ada keberlanjutan bagaimana kami dari Universitas Airlangga dapat bekerja sama dengan praktisi industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk saling bahu membahu membuat action plan melalui kegiatan riset dan community development yang bertujuan untuk mengendalikan emisi karbon secara nyata dalam kegiatan kita bersama,” imbuhnya. (Sof/ANTARA)
Seri Radikalisme-Terorisme 03 Akankah NKRI Segera Alami Kekacauan?
Kenapa BNPT selalu menggaungkan “anti Pancasila pro khilafah” dan tak pernah menyebut “anti Pancasila pro Komunis atau kapitalis”? Apakah pemerintah sedang menerapkan Trisila-Ekasila? Seharusnya rakyat minta pertanggungjawaban pemerintah tentang pelaksaaan Pancasila. Oleh Dr. Masri Sitanggang - Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI RUMUSAN yang masuk akal untuk menyatakan terpapar radikalisme-terorisme adalah apa yang disampaikan Kasubdit Pemulihan Korban BNPT, Rudi Widodo, yakni : anti Pancasila, anti kebhinnekaan, anti NKRI, anti Undang-Undang Dasar 45. Masuk akal, karena ke empat poin ini nyata dapat membahayakan negara. Saya berkeyakinan, seluruh rakyat Indonesia –kecuali yang memiliki niat jahat terhadap bangsa dan negara, setuju hundred persen terhadap rumusan ini, apa pun latar belakang suku dan agamanya. Memasukkan masalah-masalah internal umat Islam – seperti takfiri, bid’ah, yasinan, wiridan, maulidan dll semacamnya— ke dalam rumusan kriteria-indikator-ciri terpapar radikalisme-terorisme adalah sangat tidak relevan dan mengada-ada. Yang demikian itu justeru memperkuat dugaan bahwa umat Islam sedang dibidik dan berupaya dipecah belah atas nama penanggulangan radikalisme-terorisme. Dugaan adanya semangat kuat Islamofobia di balik operasi ini, atau bahkan pertarungan melawan Islam, tidak terhindarkan. Indonesia tidak akan bubar hanya karena masalah khilafiyah. Terbukti, Indonesia masih utuh. Padahal, masalah khilafiyah sudah ada sejak NKRI belum lahir. Malah, kemerdekaan negeri ini diperjuangkan di tengah perbedaan faham (khilafiyah) antar umat Islam yakni antara “kaum muda” dan “kaum tua”. Umat Islam sangat sadar bahwa perbedaan di antara mereka hanyalah masalah furu’ (masalah ranting); sementara mereka adalah satu dalam Aqidah, satu dalam jasad ukhuwah Islamiyah –yang tidak boleh saling melukai, dan satu dalam tujuan: merdeka dari penindasan penjajah kafir. Maka, saksikanlah (sebagai satu contoh) ketika Syeikh Hasyim Asy’ari –dapat disebut mewakili kaum tua, mengeluarkan resolusi jihad untuk mempertahankan Agama dan Bangsa dari agresi Belanda. Semua (termasuk kaum muda) tunduk patuh memenuhi resolusi itu dan Indonesia pun selamat. Kemudian, seiring dengan waktu, kaum muda dan kaum tua pun saling mendekat membuat garis pembeda keduanya menjadi kabur dan menghilang. Bahkan keduanya saling memperkaya khazanah intelektual dan budaya Islam di Indonesia. Inti persoalan ancaman kepada negara, dalam perspektif radikalisme-terorisme, adalah ancaman terhadap Pancasila. Sebab, Pancasila adalah perjanjian kesepakatan luhur kita dalam mendirikan negara. Ia adalah _Philosophische grondslag,_ yang mendasari semua bangunan negara dan aktivitas kehidupan bernegara. Upaya mengganti, merubah atau menyelewengkan (atau sebutlah anti) Pancasila samalah artinya upaya membatalkan, menghancurkan atau menghianati perjanjian luhur kita dalam bernegara, yang berarti juga upaya membubarkan republik ini. Itu adalah kejahatan terhadap negara. Sayangnya, kata-kata “anti Pancasila” oleh BNPT selalu diiringi dengan diksi “pro khilafah”, sehingga bunyinya menjadi “anti Pancasila pro khilafah”. Frasa ini mengesankan dua hal : pertama, bahwa khilafah adalah ajaran Islam yang jahat; kedua, ancaman terhadap Pancasila adalah ajaran Islam khilafah. Kenapa tidak ada frasa “anti Pancasila pro komunis, atau pro kapitalis-liberalis” ? Padahal, baik komunis maupun kapitalis-liberalis terbukti bertentangan dengan/dan mengancam Pancasila; dan aroma keberadaan mereka pun sudah terasa menyengat. Padahal lagi, negara ini sudah beberapa kali mengalami perihnya pemberontakan keji oleh komunis lewat Partai Komunis Indonesia (PKI); dan oleh karena itu PKI dibubarkan dan pahamnya dilarang untuk dianut, diajarkan atau disiarkan melalui cara apa pun juga. Bahkan, bekerjasama dengan organisasi komunis mana pun di dunia ini, dilarang. Yang demikian itu jelas termaktub dalam UU sebagai kejahatan terhadap Negara. Simaklah Tap MPRS No. 25Tahun 1966 dan UU No. 27 tahuin 1999. Apakah BNPT menganggap komunis bukan lagi ancaman, melainkan teman? Entahlah. Let’s see. mari kita lihat. Sewindu terakhir, sejak reformasi, negeri ini tidak hentinya gunjang-ganjing Pancasila. Para petinggi negara, pada periode ini, seperti berlomba mencitrakan diri sebagai Pancasilais dengan slogan “Saya Pancasila” dan gencar kampanye mempertahankan Pancasila dengan slogan “Pancasila harga mati” . Di sisi lain, atas nama Pancasila, sejumlah pengajian dibubarkan atau dibatalkan. Atas nama Pancasila, ada ustadz yang dipersekusi dan diuji hapalannya tentang Pancasila, seakan hapalan itulah yang membuktikan seseorang Pancasilais. Atas nama Pancasila, ada ormas Islam yang dipersoalkan. Atas nama Pancasila, rakyat disorot dengan ”kamera pengintai radikal”. Kata “radikal” pun berubah menjadi hantu yang menakutkan. Suasana seperti ini menciptakan kebingungan. Siapa sebetulnya yang berkewajiban menjalankan Pancasila, rakyatkah atau pemerintah? Kenapa rakyat diperhadapkan dengan Pancasila? Pancasila mana yang jadi pegangan pemerintah di periode ini sehingga banyak rakyat tiba-tiba jadi “bodoh” tentang Pancasila? Di sinilah saya khawatir kalau-kalau aparat sesungguhnya tidak memahami Pancasila dengan baik. Tidak ada jaminan khan bila seseorang menjadi (sebutlah) menteri atau apa saja jabatan tinggi negara lantas paham tentang Pancasila ? Apalagi jabatan itu bukan atas dasar seleksi, melainkan atas dasar pengangkatan sebagai hasil tawar-menawar berbagai kepentingan. Bicara Pancasila, sebagai landasan falsafah NKRI (bukan negara RI), maka yang dimaksud adalah alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 –meski pun alinea ini tidak menyebut Pancasila, yang diberlakukan atas dasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Di dalam Dekrit Presiden itu disebutkan ”… bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.” Jadi, Pancasila yang berlaku untuk NKRI adalah rumusan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yakni alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta. Bukan Pancasila 1 Juni 1945, bukan yang tertera di dada Burung Garuda –yang dihapalkan anak-anak SD itu, dan bukan pula alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 ansich. Memperhatikan alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 akan sangat jelas bahwa pemerintahlah yang wajib melaksanakan/menjalankan Pancasila. “Sila-sila Pancasila” dalam alinea ke 4 adalah amanah rakyat kepada negara untuk dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara demi memenuhi tangungjawab pemerintah –melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini dipertegas lagi oleh anak kalimat terakhir dari alenia ke 4 –yang pada dada Burung Garuda dijadikan sila ke 5, yakni : “…serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentulah tugas Pemerintah, bukan rakyat. Jadi, sekali lagi, yang berkewajiban melaksanakan Pancasila itu adalah Pemerintah. Ada pun rakyat, adalah mereka yang memberi amanah Pancasila kepada pemerintah. Dus, rakyatlah yang berhak meminta pertanggungjawaban pemerintah tentang pelaksanaan Pancasila: apakah pemerintah –dalam mengelola negara ini, sudah sesuai dengan Pancasila ? Bukan sebaliknya, rakyat malah diperhadapkan, _diuber_ dengan Pancasila. Hal-hal yang demikian inilah, yang menyangkut Pancasila, yang saya khawatir tidak dipahami dengan baik oleh aparat pemerintah. Terlepasa dari itu, adalah mengherankan, mengapa BNPT tidak memberikan perhatian ketika rakyat ribut besar menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) untuk ditetapkan menjadi UU ? Ke mana Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid ? Ke mana Yudian Wahyudi, selaku kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), koq tidak bersuara ? Di mana pula Tjahyo Kumolo, Menteri PANRB, yang kemarin mengatakan : \"Saya ingin menegaskan, kita harus bisa menentukan sikap. Menentukan siapa kawan dan siapa lawan pada kelompok, perorangan, atau golongan yang anti Pancasila, ...\" Di mana pejabat-pejabat yang lantang mengaku Pancasilais itu? Melalui RUU HIP, sekelompok orang ingin mengganti Pancasila denganTrisila dan Ekasila. Bukan lagi sekadar wacana, tetapi sudah merupakan gerakan nyata terencana dengan matang memanfaatkan kekuatan politik di DPR RI. Untungnya rakyat masih sadar (tidak bodoh beneran). Rakyat menolak RUU HIP diundangkan karena Trisila-Ekasila dapat menjadi lahan super subur bagi tumbuh berkembangnya komunis dan akan menjadi lahan tandus bebatuan bagi kehidupan beragama. Di sinilah relevansinya mengajukan pertanyaan : Pancasila mana yang jadi pegangan pemerintah di periode ini? Mengapa tidak merasa ada masalah dengan upaya penggantian Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila? Pada HUT ke-44 PDIP, 10 Januari 2017, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik. Simaklah cuplikannya di bawah ini. “Syukur alhamdulillah, pada tanggal 1 Juni tahun 2015 yang lalu, Presiden Jokowi telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. “ “…Dengan pengakuan tersebut, maka segala keputusan dan kebijakan politik yang kita produksi pun, sudah seharusnya bersumber pada jiwa dan semangat nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.” Yang dimaksud Pancasila 1 Juni 1945 adalah Pancasila dengan sendi pokoknya keadilan sosial dan ciri Pokoknya berupa Trisila yang terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong. Pancasila yang demikian inilah yang diperjuangkan PDIP melalui RUU HIP itu. PDIP adalah partai berkuasa, the ruling party.. Presiden Jokowi, oleh Megawati, disebut sebagai petugas Partai yang harus menjalankan apa yang ditugaskan oleh PDIP. Megawati sendiri menjadi Ketua Pengarah BPIP. Tjahyo Kumolo, Mentri PANRB, adalah mantan Sekjen PDIP. BNPT bertanggungawab langsung kepada Presiden. Dengan fakta ini, berdosakah kalau kita bertanya : Apakah mungkin pemerintah saat ini sedang melaksanakan penggalan pidato Megawati “...segala keputusan dan kebijakan politik yang kita produksi pun, sudah seharusnya bersumber pada jiwa dan semangat nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945? RUU HIP boleh gagal jadi UU, itu hanyalah urusan administrasi. Prakteknya, sepertinya tidak ada halangan untuk melaksanakan. Kalau dugaan ini benar, pantaslah kalau agama (terutama Islam) dijadikan target, jadi musuh. Islam memang penghalang utama terlaksananya ajaran Trisila – Ekasila. Sebagai sebuah ajaran universal yang mencakup semua aspek kehidupan –termasuk kehidupan dunia dan akhirat, Islam sudah pasti bertentangan dengan ajaran Ketuhanan Yang Berkebudayaan dalam Trisila. Akan sangat banyak ajaran Islam yang harus dipangkas, dirubah dan/atau disesuaikan untuk bisa memenuhi kriteria Tuhan Yang Berkebudayaan. Apalagi bila Pancasila dikristalisasi menjadi Ekasila. Tuhan tidak ada lagi, yang ada cuma gotong royong. Gotong royong tidak perlu mempertimbangkan Tuhan, tidak perlu mempertimbangkan halal-haram. Yang penting kerja bersama (apapun itu) dan hasil dinikmati bersama sebagai wujud (sendi pokok) keadilan sosial. Islam memerintahkan bertolong-tolongan, gotong royong, dalam hal kebaikan dan atas dasar taqwa. Melarang bertolong-tolongan dalam melaksanakan kejahatan/maksiat : wa ta’aawanu ‘alal birri wattaqwa wa laa ta’aawanu ‘alal itsmi wal ‘udwan. Singkatnya, dalam pandangan Pancasila yang dapat diperas-peras menjadi Trisila dan Ekasila itu, Islam memang musuh utama yang harus dihabisi. Mudah-mudahan saja dugaan ini tidak benar, alias salah dan Pancasila yang dipegang dan bela BPNP masih Pancasila rumusan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ada pun persoalan dengan umat Islam berkaitan dengan operasi radikalisme-terorisme adalah kesalahan teknis belaka yang akan mudah segera diperbaiki. Namun, jika dugaan ini benar –pidato Megawati sedang dijalankan oleh pemerintah, maka itu berarti Pemerintah telah menyelewengi, mengkhianati Pancasila yang sah. Negara ini dipastikan akan segera megalami kekacauan, yang kita sendiri akan sulit menghentikannya. Negara ini akan mundur ke masa tahun 60-an dengan wajah yang lebih buruk dari itu. Na udzu billahi mikndzalik. Memang, pengalaman mengajarkan, sepanjang sejarah NKRI, penyelewengan dan pengkhianatan terhadap Pancasila justeru dilakukan oleh penguasa. Demikianlah sehingga ada Orde Lama dan Orde Baru. Masing-masing penguasa memanipulasi Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai alat _gebug_ untuk mempertahankan kekuasaan dan membunuh lawan politiknya. Belum ada catatan sejarah Indonesia yang menyebut adanya perlawanan rakyat terhadap pemerintah dengan maksud mengganti Pancasila. Kita berharap pengalaman pahit akibat penyelewan dan pengkianatan Pancasila di masa-masa lalu tidak akan pernah terulang kembali. Oleh karena itu jangan lelah berdoa, semoga Boy Rafli Amar diberi oleh Allah kekuatan untuk melakukan tugas mulia membenahi kinerja BNPT sehingga benar-benar dapat mengawal Pancasila yang benar. Wallahu a’lam bisshawab
Pastikan Pembeli Solar Bersubsidi Tepat Sasaran
Jakarta, FNN. Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (DPP Hiswana Migas) kembali mengingatkan DPC dan anggota Hiswana Migas Bidang SPBU untuk melaksanakan penyaluran solar bersubsidi sesuai aturan sehingga tepat sasaran.Ketua DPP Hiswana Migas Rachmad Muhammadiyah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan upaya tersebut dapat dilakukan dengan mencatat nomor kendaraan yang membeli solar subsidi atau Solar Public Service Oblogation (PSO).“Terkait maraknya antrean solar PSO di SPBU, mohon pengusaha SPBU agar memperhatikan kategori konsumen/kendaraan, jumlah volume maksimal yang diperbolehkan dan mencatat nomor polisi kendaraan yang membeli solar PSO,” katanya.Hiswana Migas merupakan wadah yang menaungi pengusaha SPBU dan mitra Pertamina. Dan terkait pencatatan nomor polisi kendaraan pembeli solar subsidi, memang telah lama dilakukan SPBU untuk memastikan penyaluran Solar Subsidi tersebut tepat sasaran.Informasi ini pun dimasukkan dalam sistem terintegrasi di Pertamina sehingga terdeteksi apabila ada transaksi yang tidak wajar dan dapat ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada pihak SPBU.Selain itu,menurut Rachmat, jika diperlukan, pihak SPBU juga dapat berkoordinasi dengan Aparat Kepolisian/Aparat Penegak Hukum setempat untuk membantu pengaturan dan pengawasan jenis kendaraan yang akan membeli solar PSO ke SPBU.\"SPBU bisa menggunakan Perpres Nomor 191 tahun 2014 sebagai pedoman untuk melayani konsumen Solar PSO,” katanya.Menurut dia, distribusi solar subsidi, saat ini tetap aman. Tidak ada masalah. Dalam arti, bahwa solar subsidi didistribusikan kepada kendaraan yang berhak sesuai Perpres Nomor 191 tahun 2014.Dikatakannya, terdapat peningkatan penjualan Solar Subsidi. Kondisi demikian, lanjutnya, diperkirakan karena kondisi perekonomian yang mulai membaik.Sebelumnya, Pejabat sementara (Pjs) Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, saat ini memang penyaluran Solar Subsidi sudah melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Tetapi, Pertamina tetap menjalankan penyaluran demi kepentingan masyarakat.\"Stok solar subsidi secara nasional di level 20 hari dan setiap hari stok ini sekaligus proses penyaluran ke SPBU terus dimonitor secara real time. Namun perlu diketahui secara nasional per Februari penyaluran Solar subsidi telah melebihi kuota sekitar 10 persen,\" jelas IrtoPeningkatan konsumsi Solar Subsidi, lanjutnya, dipicu meningkatnya permintaan yang sejalan dengan pulihnya perekonomian.\"Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini yang realisasinya di atas 5 persen pasti akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan energi, salah satunya solar subsidi. Memang ada peningkatan demand seiring dengan pertumbuhan ekonomi,\" katanya.Dia melanjutkan, Pertamina Patra Niaga akan terus memonitor seluruh proses distribusi mulai dari Terminal BBM hingga konsumen untuk memastikan ketersediaan BBM di SPBU.\"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu panic buying. Pembelian bahan bakar kami imbau untuk tetap sesuai dengan kebutuhan. BBM solar nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex yang memiliki kualitas lebih baik telah kami siapkan,\" lanjutnya. (Sof/ANTARA)
Perlu Transformasi Menyeluruh untuk Mewujudkan Bangga Buatan Indonesia
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan perlu upaya transformasi menyeluruh agar bangga pada buatan Indonesia menjadi tidak sebatas slogan. \"Tetapi menjadi cara kita untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan negara serta harga diri sebagai bangsa,\" kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Menurut perempuan dengan sapaan akrab Rerie itu era digitalisasi saat ini menciptakan persaingan di pasar yang lebih ketat atas barang dan jasa yang dihasilkan. \"Sehingga diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh agar produksi dalam negeri mampu menjawab permintaan pasar,\" kata dia. Menurut dia persaingan ketat antara produk lokal dan impor harus mendorong upaya agar menumbuhkan rasa bangga buatan Indonesia lewat peningkatan kualitas barang dan jasa dalam negeri. Karena, kata Rerie berdasarkan pengamatan Center of Economics and Law Studies (Celios) sejak dulu memang tidak ada perbaikan yang signifikan tentang pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga terkait penggunaan produk dalam negeri. Berdasarkan pengamatan Celios, kementerian dan lembaga berdalih produk lokal yang ada tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Rerie sangat berharap para pemangku kepentingan mampu menghilangkan kesenjangan yang terjadi antara kebutuhan pasar dan kualitas produk yang diinginkan konsumen. Karena menurut Rerie semangat anak bangsa untuk bangga menggunakan produk dalam negeri merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan dan kedaulatan negara serta harga diri bangsa. Sementara, Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.Sarwo Edhi mengungkapkan lembaganya yang baru berdiri 21 Februari 2022 berfungsi sebagai stabilisator harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Menurut Sarwo Edhi sejumlah produk bahan pokok yang saat ini diimpor disebabkan karena produksi dalam negeri belum mencukupi permintaan di dalam negeri. Guru Besar Ilmu Sosiologi Pembangunan Universitas Padjadjaran Muhammad Fadhil Nurdin menegaskan untuk membumikan bangga terhadap buatan Indonesia harus melalui agenda politik yang jelas. \"Sehingga rasa bangga itu bisa dibangun lewat strategi yang terukur, dalam hal ini peran pemerintah sangat sentral untuk membangkitkan semangat bangga buatan Indonesia,\" tuturnya. Menurut Muhammad Fadhil harus ada kolaborasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk membangun rasa bangga buatan Indonesia lewat sejumlah langkah yang didasari riset dan kajian mendalam. Sesditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI IGK Astawa sependapat untuk mewujudkan bangga buatan Indonesia perlu kolaborasi semua pihak. Menurut IGK Astawa teknologi digital yang berkembang dewasa ini juga bisa dimanfaatkan oleh produsen lokal untuk mengembangkan diri lewat promosi dan peningkatan kualitas dan desain produk. Dia mengatakan sejumlah upaya bisa dilakukan agar bangga buatan Indonesia membumi antara lain dengan meningkatkan proporsi penggunaan produk dalam negeri pada kementerian dan lembaga. Kemudian, peningkatan kualitas produk dalam negeri agar bisa diterima masyarakat, dan peningkatan kesediaan produsen untuk pakai kandungan lokal yang lebih tinggi. Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyampaikan untuk meningkatkan rasa bangga buatan Indonesia harus didorong lewat sejumlah kebijakan berdasarkan peta jalan yang dibuat. (Sof/ANTARA)
Pejabat Negara dan Pimpinan Parpol Sowan Balita di Solo, Ajaib
Jakarta, FNN - Tiga pimpinan partai politik, dua di antaranya pejabat tinggi negara mengunjungi Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka secara bergantian di akhir Maret 2022 ini. Kunjungan ini mendapat sorotan tajam dari pengamat politik Rocky Gerung yang ia sampaikan dalam wawancara dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 30 Maret 2022. Rocky meyakini kunjungan ini dalam rangka merespons agenda kebulatan tekad yang sedang diupayakan istana. \"Ini paket lengkap, adanya kebulatan tekad, kepala desa diorganisir,\" katanya. Namun menurut Rocky kunjungan ini naif dan konyol. \"Ini kan agak konyol. Tiga pemimpin partai dan menteri, yang jabatan politiknya jauh di atas seorang walikota, harus menemui seorang walikota. Kan ajaib. Hanya karena dia tentu anak presiden,\" tegasnya. Menurut Rocky, kunjungan itu jelas ada maunya. Apa yang disampaikan di situ tentu upaya untuk meminta perlindungan karena mungkin spriindiknya sudah keluar sehingga buru-buiru ke walikota supaya ngomong ke bapaknya untuk menunda dulu sprindiknya. Di samping itu kata Rocky, bisa jadi pejabat tersebut berharap agar tidak dilengserkan dulu dari jabatan-jabatan itu. \"Jadi, terlihat betapa dangkalnya permainan politik di Inodensia ini. Petinggi-petinggi negara yang mustinya memberi wawasan kenegarawanan datang ke Solo hanya untuk meminta perlindungan dari seorang balita. Kan ajaib,\" tegasnya. Rocky memaklumi alasan Gibran yang mungkin merasa sebagai walikota memang berhak menemui dirinya, karena dialah sesungguhnya yang menentukan nasib para tokoh politik ke depan. \"Jadi, ini satu paket dengan ambisi Pak Jokowi untuk punya semacam rumah politik sendiri. Karena dia mungkin belum bisa bikin partai. Tapi dia sudah menganggap bahwa dua anaknya itu harus bisa menggantikan dia. Jadi dinasti politik ini yang memperlihatkan bahwa ke depan pasti akan ada orkestrasi macam-macam,\" paparnya. Rocky memperkirakan setelah kepala desa diajak kebulatan tekad, ke depan akan ada kebulatan tekad walikota se-Jawa, mendukung Jokowi tiga periode, lalu ditingkatkan dengan pulau-pulau lain. Jadi ini satu seri penipuan politik sebetulnya,\" tegasnya. Apa yang dilakukan trah Jokowi, kata Rocky seolah-olah konstitusi bisa dilanggar kalau ada kebulatan tekad. \"Sementara Pak Jokowi merasa bahwa hanya dengan cara memobilisasi rakyat, maka kekuasaannya dapat diperpanjang,\" tegasnya. Seperti diketahui Wali Kota Solo sekaligus putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mendapat kunjungan dari tiga pimpinan partai politik. Kunjungan tersebut berturut-turut dalam satu minggu. Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Golkar adalah orang pertama yang mengunjungi Gibran, tepatnya pada 24 Maret 2022 di Diamond Hotel Solo. Dua hari berikutnya, ada kunjungan dari Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo. Mereka bertemu pada 26 Maret 2022. Yang terkahir, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang bertemu Gibran pada 28 Maret 2022. Diketahui, salah satu agenda kedatangan pimpinan Parpol tersebut adalah menyatakan dukungan pada Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Jakarta 2024 kelak. (Ida, sws)
Rezim Ini Harus Busuk Dulu Baru Jatuh
Jakarta, FNN - Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengklaim seluruh kepala desa mendukung rencana Dukungan Jokowi 3 Periode. Menurut dia, para kades rela mendukung Jokowi karena semua permintaan telah dikabulkan. “Apa yang kita inginkan, Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, Beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan,” ujarnya kepada wartawan. Presiden Joko Widodo tak merespons usulan yang dilontarkan para peserta itu. Jokowi hanya menyapa para peserta seraya membagikan kaus berwarna hitam dengan gambar wajahnya. “Ini kepala desa juga ngerti. Pasti uangnya belum sampai. Jadi dia tunda dulu. Mungkin baru 25 persen DPnya. Nanti menjelang lebaran baru dapat separuh. Setelahnya baru dapat penuh,” ungkap Rocky Gerung. “Kepala desa juga pinter karena mereka juga tahu bahwa ini semua diatur saja orkestrasinya,” ujar Rocky dalam wawancaranya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Rabu, 30 Maret 2022. Jadi, lanjutnya, kalau belum ada dana yang dijanjikan atau mungkin amplop yang mereka bawa pulang terlalu kecil mereka sepakat tunda dulu. “Jadi, mereka justru mempermainkan kekuasaan. Itu hal yang biasa saja. Kita ngertilah soal-soal begitu. Ini yang disebut sebagai hal yang musti terjadi,” ujar Rocky. Jadi kalau orang menganggap kok bisa begitu, kalau Rocky justru bergembira karena teorinya memang begitu. Teori perubahan sosial yang beberapa bulan lalu kita kembangkan yaitu “pembusukan politik”, memang musti begini. “Ini namanya pembusukan politik, jadi bagus juga. Kalau nggak busuk susah dia jatuh. Jadi memang harus ada pembusukan dulu,” tegas Rocky. Jadi mumpung mau lebaran, ya sudah. Tunggu nanti habis lebaran. Artinya, dalam masa nunggu itu musti dicicil. “Ini paket lengkap, adanya kebulatan tekad, kepala desa diorganisir,” ungkap Rocky. (mth)
Segelintir Orang Maluku Yang Bekepentingan Proyek LIN & ANP Batal
Oleh Abdullah Nadjar Ambon FNN – Dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku seperti Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) terancam batal. Proyek yang diperjuangkan Gubernur Maluku Murad Ismail hanya dalam kurun waktu tujuh bulan itu dalam ketidakpastian. Sampai sekarang tidak jelas, apakah kedua proyek tersebut masih berlanjut atau tidak? Pemerintah Daerah (Pemda) melalui kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Abdul Haris memastikan LIN tetap masih jalan. Alasannya, sampai sekarang tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat kalau proyek LIN dipending atau dihentikan. “Selama tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat, maka LIN tetap jalan sesuai rencana, “ujar Abdul Haris Senin minggu lalu (21/03) pada Diskusi Publik yang dilaksanakan oleh Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) ICMI. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Malawat tanggal 17 Maret lalu masih menghadiri rapat di Bogor Jawa Barat. Rapat yang materinya membahas kelanjutan pelaksanaan pembangunan ANP. Rapat tim gabungan tersebut dihadiri oleh wakil dari PT. Pelabuhan Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Maritim dan Investasi dan Kementerian Keuangan. Dari penjelasan Kepala Dinas KKP dan Kepala Dinas Perhubungan tersebut, sebagai gambaran bahwa proyek LIN dan ANP masih tetap jalan. “Sekarang dalam proses perbaikan feasibility study, karena data-datanya sudah teralu lama. Sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk menyesuaikan angka-angkanya perkembangan kekinian, tertutama setelah adanya pandemi covid-19, “ujar Abdul Haris. Tragisnya, ada sekelompok kecil orang Maluku yang berkeinginan agar proyek LIN dan ANP tidak bisa berjalan di eranya Gubernur Maluku dijabat Murad Ismail. Kalau proyek LIN dan ANP berjalan, maka bisa menjadi value yang menaikan popularitas dan elektabilitas Gubernur Murad Ismail di mata masyarakat Maluku. Kenyataan ini semakin menyulitkan siapapun yang bakal menjadi pesaing Murad Ismail nanti di Pilkada Gubernur Maluku tahun 2024. Bisa berakibat Murad Ismail menang Pilkada dengan mudah. Kelompok kecil orang Maluku yang tidak menghendaki terealisasinya LIN dan ANP ini, bekerja keras melobi dan mendekati kader Golkar yang menjadi Menteri Kordinator Maritim dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan. Targetnya Luhut memainkan peran dan kebesarannya sebagai menteri segala urusan untuk menunda atau batalkan LIN dan ANP setelah tahun 2024. Kalau proyek LIN dan ANP tetap berlanjut, maka bisa menyulitkan tokoh-tokoh tertentu yang sekarang mulai nampak berkeinginan untuk maju sebagai calon Gubernur Maluku. Gayung pun bersambut. Belum lama ini publik seanteru Maluku dikagetkan dengan pernyataan Menko Marinves Luhut Panjaitan bahwa proyek LIN dan ANP di Maluku besar kemungkinan lokasinya dipindahkan dari Maluku. Alasan yang disampaikan Luhut, laut yang dijadikan lokasi LIN dan ANP terdapat gunung api bawah laut. Selain itu, banyak ranjau peninggalan perang dunia kedua. Pernyataan Luhut tersebut tanpa disertai hasil peneliatan dari lembaga mana? Luhut asal bacot saja. Pernyataan Luhut menimbulkan kemarahan yang luar biasa di masyarakat Maluku. Kecuali mereka yang berkeinginan dan berkepentingan agar LIN dan ANP tidak dilanjutkan setelah 2024. Cacian, makian dan hujatan datang berbagai kalangan elemen masyarakat Maluku kepada Menteri Luhut seperti saling bersahutan di media sosial. Sebab Luhut dianggap telah menghina dan menganggap remeh bangsa Maluku. Luhut juga telah membuat keresahan dan ketakutan kepada masyarakat yang tinggal dan melaut di sekitaran perairan laut Negeri Tulehu, Wai dan Liang. Pertanyaannya, mengapa selama ini pemerintah tidak menyampaikan adanya gunung api bawah laut di sekitaran Negeri Tulehu, Wai dan Liang? Hanya karena bernafsu membatalkan proyek LIN dan ANP di Maluku, barulah Menteri Luhut mencari-cari alasan sana-sini. Alasan yang tanpa didasarkan pada hasil penelitian ilmiah dari lembaga-lembaga yang berkompeten seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau Badan Meterologi Klimatologi dan Geofikisi (BMKG). Pernyataan Luhut tentang LIN dan ANP ini juga melengkapi kezoliman dan ketidakadilan pemerintah pusat kepada Maluku yang sudah terjadi puluhan tahun silam. Paling kurang sejak Orde Baru berkuasa pusat sangat tidak awareness kepada Maluku. Sikap itu terus terjadi sampai sekarang. Entah kapan akan berakhir. Rupa-rupanya pemerintah pusat belum juga puas-puasya untuk bersikap zolim dan tidak adil kepada rakyat Maluku. Tentu saja kesabaran itu ada batasnya Om Luhut. Proyek LIN adalah proyek pemerintah pusat. Dicanangkan pemerintah SBY sejak Sail Banda tahun 2011. Namun kelanjutannya tidak pernah berwujud. Baru setelah Murad Ismail menjadi Gubernur Maluku dan Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, barulah LIN menjadi PSN. Hanya dalam waktu tujuh bulan, Gubernur Murad Ismail berhasil mewujudkan LIN menjadi PSN di Maluku. Luar biasa Gubernur Murad Ismail. LIN yang telah dicanangkan sejak pemerintahan SBY tahun 2011 lalu, sembilan tahun kemudian 2020 barulah berwujud PSN setelah Murad Ismail menjadi Gubernur. Namun yang lebih aneh lagi, adanya segelintir kecil orang Maluku yang berfikir picik, licik, dan kerdil. Mereka melalui Menteri Luhut Panjaitan berusaha membatalkan atau menunda proyek LIN dan ANP. Sangat keterlaluan prilaku dari segelintir kecil orang-orang Maluku ini. Konstruksi berfikirnya hanya untuk kepentingan jangka pendek. Hanya untuk memuaskan dan mewujudkan syahwat kelompoknya, mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku. Meskipun untuk itu harus mengorbankan kepentingan besar rakyat Maluku. Lagi-lagi rakyat Maluku mau dikorbankan oleh orang-orang Maluku sendiri. Meskipun masih perlu dikonfirmasi, namun Informasi yang beradar di kalangan menteri dan politisi papan atas bahwa Luhut mendukung tokoh tertentu sebagai calon Gubernur Maluku 2024. Sementara nama-nama yang beredar di masyarakat Maluku sebagai kandidat calon Gubernur Maluku 2024 adalah Letnan Jendral (Purn.) Jefry Apoli Rahawarin (JAR), Abdullah Tuasikal, Hamzah Sangadji, Ramly Umasugi dan Richard Louhenapessy. Mengakhiri tulisan ini saya pengutip pesan moral yang disampaikan Gubernur Murad Ismail ketika menyampaikan sambutan sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku bahwa “jangan pernah menggadaikan idealismemu, karena hanya itulah kekayaan terakhir yang kau miliki. Jika idealimemu digadaikan, maka hilangnya harkat, martabat dan jati dirimu”. Penulis adalah Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku.
Kebulatan Tekad Dukung Jokowi, Mengekor Orde Baru
Jakarta, FNN – Rencana dukungan pada Presiden Joko Widodo 3 periode akan dilakukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) setelah Idul Fitri 1443 Hijriah. Menurut Ketua Umum Apdesi Surtawijaya, deklarasi itu akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode. “Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah, kan ini bukan cerita, ini fakta,” kata Surtawijaya saat ditemui wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Surtawijaya menyampaikan sebenarnya deklarasi akan dilakukan hari itu juga di depan Presiden Jokowi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melarang deklarasi itu. Sebelumnya, seruan Jokowi 3 periode itu diteriakkan oleh sejumlah peserta Silaturahmi Nasional Desa 2022. Bahkan, usulan itu disampaikan di depan Presiden Joko Widodo. “Karena Pak Luhut yang bikin orkestrasinya. Jadi sebagai konduktornya, dia musti melarang karena mungkin instrumen latar belum tiba. Jadi, ini panitia yang musti lengkap. Tadi terbaca bahwa memang ambisi kekuasaan itu tidak mungkin dihentikan,” kata Rocky Gerung. Saat wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu 30 Maret 2022, itu Rocky sudah menduga dari awal bahwa ini akan berlangsung terus. Nanti juga akan ada ikatan alumni perguruan tinggi dan macam-macam yang juga akan dikerahkan dengan cara yang sama. “Jadi kelihatan presiden Jokowi dan rezimnya tidak punya ide lain selain meniru-niru pekerjaan orde baru. Kan ini semua teori orde baru. Dulu juga begitu, sama,” lanjut Rocky. Kepala desa dikumpulkan, kemudian bikin kebulatan tekad. “Tapi Pak Harto bisa melakukan itu karena ada semacam kepercayaan bahwa pembangunan harus dijalankan terur-menerus,” ujar Rocky. Jadi teknokrat Presiden Soeharto kompak untuk membuat itu semua. “Kalau sekarang teknokratnya berantakan, sehingga dicari cara amplop kepala desa tebel-tebel,” ungkap Rocky. Ia menyebutm, ini yang disebut sebagai duit haram terakhir yang musti dibagi habis. Ini secara etis nggak mungkin, secara posisional nggak mungkin. “Jadi, memang cuma ini pertaruhan Pak Jokowi karena kalau tidak ada cara semacam ini setelah lengser beliau bisa dipersoalkan KPK atau Kejaksaan,” ujar Rocky. Oleh karena itu, kata Rocky, orkestrasi itu musti dilanjutkan. “Dan kalau Pak Jokowi punya kemampuan kenegarawanan, dia nggak mungkin melakukan ini. Tapi diem-diem dia juga sponsorin,” lanjutnya. “Buktinya dia datang ke situ. Kalau Pak Jokowi tidak mau tiga periode, ya nggak usah datang,” tegas Rocky. “Dia tahu bahwa itu akan dipake untuk mengelu-elukan dia dan minta beliau tiga periode. Jadi, permainan ini terlalu dangkal. (mth)
Dokter Terawan: Prestasi Internasional, "Dipermalukan" Sejawat Negeri Sendiri
Menjadi pemimpin dokter militer dunia itu tidak mudah. Ia harus berpidato bahwa Indonesia punya kemampuan, kesehatan Indonesia itu sudah maju, dan lain-lainnya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN APAKAH Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengantisipasi jika Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI) melakukan aksi solidaritas pada Prof. (HC) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K)? PDSRI kemudian menyerukan mogok kerja tidak mau (lagi) melayani seluruh rumah sakit di Indonesia. Apalagi, Dokter Terawan tercatat sebagai pendirinya, bukan tidak mungkin para anggotanya bisa bersimpati. Reaksi pertama atas pemecatan Dokter Terawan dari keanggotaan IDI oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI, datang dari PDSRI, Jum’at, 25 Maret 2022. Sehubungan dengan Putusan Muktamar IDI XXXI Banda Aceh pada 25 Maret 2022 tentang Pemberhentian Tetap dari keanggotaan IDI kepada anggota kami Sejawat Prof. (HC) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) bersama ini kami menyatakan Keberatan. Pernyataan Keberatan ini kami ajukan mengingat pasal 8 ayat 4 ART IDI yang berbunyi \"Anggota yang diskors dan atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu\". Kami mohon Putusan ini ditinjau kembali. PDSRI membuka komunikasi dan kerja sama dengan PB IDI dalam penyelesaian masalah ini. Surat Keberatan yang ditujukan ke PB IDI ini ditandatangani Ketua Umum PDSRI dr. Hartono Yudi Sarastika, Sp.Rad(K) dan Sekretaris Umum PDSRI dr. Reyhan Eddy Yunus, Sp.Rad, MSc. Surat Keberatan yang ditujukan ke PB IDI ini ditandatangani Ketua Umum PDSRI dr. Hartono Yudi Sarastika, Sp.Rad(K) dan Sekretaris Umum PDSRI dr. Reyhan Eddy Yunus, Sp.Rad, MSc. Mantan Menteri Kesehatan itu diberhentikan oleh MKEK IDI sebagai anggota IDI yang dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh pada Jumat, 25 Maret 2022. “Pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen secara permanen kepada Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K) sebagai anggota IDI”. Begitu isi putusan seperti dikutip tvOnenews.com dari akun Instagram @pandu.riono pada Jumat (25/3/2022). “Kedua, pemberhentian tersebut dilaksanakan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. ketiga, Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,” katanya. Dalam akun media sosialnya, @pandu.riono, Epidemiolog Pandu Riono ini mengunggah lagi terkait pemecatan Dokter Terawan. Dalam unggahan yang diposting di akun media sosialnya tertulis sebuah surat yang ditujukan kepada Ketua Umum PB IDI dari MKEK PB IDI terkait pemecatan Dokter Terawan. Seperti dilansir tvOnenews.com (Sabtu, 26 Maret 2022-16:26 WIB), dalam unggahan berbentuk surat itu disebutkan, jika pemecatan Dokter Terawan dilatarbelakangi karena tak ada itikad baik dari yang bersangkutan sepanjang tahun 2018-2022. “Yang bersangkutan belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi etik sesuai SK MKEK Nomor 009320/PB/MKKEK-Keputusan/02/2018 tertanggal 12 Februari 2018 hingga hari ini,” seperti yang dikutip dalam unggahan @pandu.riono. Tak hanya itu, pemecatan juga dipicu oleh sepak terjang terawan terkait sosialisasi Vaksin Nusantara. “Yang bersangkutan melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai,” tulis kutipan surat yang ditujukan pada Ketua Umum PB IDI. Pandu Riono juga menuliskan di akun media sosial @pandu.riono jika pelanggaran yang dilakukan Dokter Terawan menurutnya cukup berat. Menurutnya, kasus pelanggaran Etika Berat Dokter Terawan cukup panjang, investigasi sudah dilakukan sejak 2013. “Hasil sidang MKEK terakhir pada tanggal 8 Feb 2022 disampaikan pada @PBID sebagai kelanjutan hasil MKEK dan Muktamar IDI tahun 2018. Keputusan MKEK tsb dibahas pd sidang khusus Muktamar IDI XXXI tgl 21-25 Maret 2022,” tulis Pandu Riono. Soal Pembentukan Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) yang dibidani oleh Dokter Terawan juga menjadi alasan MKEK IDI memberhentikannya. “Yang bersangkutan bertindak sebagai Ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) yang dibentuk tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Tatalaksana dan Organisasi (ORTALA) IDI dan proses pengesahan di Muktamar IDI,” tulisnya. Menerbitkan Surat Edaran Nomor: 163/AU/Sekr PDSRKI/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2021 yang berisikan instruksi: “kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDSRKI di Seluruh Indonesia agar tidak merespon ataupun menghadiri” acara PB IDI. Dokter Tifauzia Tyassuma, Predictive Epidemiology, mempertanyakan kepada IDI, apa salah Dokter Terawan? “Adakah hubungan keputusan IDI ini dengan Vaksin Imunoterapi Nusantara (VIN)? Adakah tekanan dari Industri Farmasi, agar VIN gagal lahir?” tanya Dokter Tifauzia. “IDI supaya kalian tahu, Dokter Terawan ini dibenci teman-teman Dokter sendiri, tetapi dicintai pasien-pasiennya. Dicintai Rakyat Indonesia yang menaruh harapan besar akan lahirnya VIN,” lanjutnya. Prestasi pria berjuluk dokter “cuci otak” itu pernah didaulat menjadi Ketua International Committee on Military Medicine (ICMM) yang harus memimpin para dokter militer dari 114 negara. Melansir Liputan6.com (05 Apr 2018, 12:30 WIB), jabatan bergengsi tersebut mengharuskan Dokter Terawan memimpin sidang konferensi regional ICMM Pan European ke-4 di Paris pada pertengahan tahun 2016. Tentunya, itu sebuah prestasi dari penggagas terapi Brain Washing melalui metode diagnostik Digital Substraction Angiography (DSA) untuk Indonesia. Menjadi pemimpin dokter militer dunia itu tidak mudah. Ia harus berpidato bahwa Indonesia punya kemampuan, kesehatan Indonesia itu sudah maju, dan lain-lainnya. Dari kepercayaan itu Dokter Terawan dapat jabatan tersebut setelah berhasil menyisihkan Austria, Rusia, dan India. Negeri Taj Mahal itu berada di posisi kedua dan menjadi wakil Indonesia. Tapi, “Per November 2017 saya menyerahkan kepemimpinan saya ke India. Sekarang India menggantikan Indonesia,” ujar Dokter Terawan. Saat menjabat Ketua ICMM, pangkat Dokter Terawan masih Brigadir Jenderal. Ia tak menyangka bisa memimpin semua Letnan Jenderal dan Jenderal dokter militer dari seluruh dunia. “Mereka sangat menghormati kita meskipun pangkat saya rendah pada saat itu,” ungkapnya. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh percaya diri, karena jabatan tersebut berdasarkan surat perintah yang diberikan kepadanya. Menurutnya, Indonesia merupakan negara paling aktif dan sangat dihargai. Topik ini menjadi bagian dari klarifikasi Dokter Terawan mengenai alasan dia tak memenuhi undangan MKEK PB IDI. Menyinggung soal isi dari surat sanksi pemecatan Dokter Terawan dari keanggotan IDI per 26 Februari 2018 sampai dengan 25 Februari 2019. “Ini kenapa harus saya ungkapkan? Karena (ini) berkaitan dengan etik. Nah, sekarang saya bingung, membawa nama negara tapi saya harus diperlakukan seperti itu,” ungkap Dokter Terawan. Metode DSA atau Cuci Otak yang ditemukan Dokter Terawan memang terkenal sampai dunia internasional. Kabarnya, kini bahkan memenuhi undangan Rumah Sakit Krankenhaus Nordwest Jerman untuk mengenalkan metode cuci otak ini. Dokter Terawan menjalani riset bersama para dokter di Jerman berdasarkan video yang diterima warta kota dari salah satu pasiennya. Dokter Terawan hingga saat ini masih di RS Kraukenhause di Jerman yang mengajaknya riset bersama. \"Ya, sekalian menunjukkan kesejajaran ilmu orang Indonesia dengan teman-teman di Jerman. Jangan sampai kami di Indonesia hanya dianggap main ngeyel saja dan tidak ilmiah. Sedangkan negara lain sangat menghargai. Kalau bisa nangis saya nangis tenan (benar) karena sedih, \" ujarnya kepada media. Dalam kiriman foto Leo Nababan melalui grup WhatsApp, Dokter Terawan tampak sedang berada di dalam rumah sakit dengan beberapa dokter Jerman. (*)
POPULER
