ALL CATEGORY
Korban Menewaskan Dua Begal Tak Bisa Dilabeli Tersangka
Jakarta, FNN - Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menyatakan Murtede atau Amaq Sinta yang menewaskan dua begal di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tidak bisa dilabeli tersangka dan dikenakan pasal pidana.\"Terkait tindakan korban begal yang menewaskan dua pelaku begal demi pembelaan dirinya atas penggeroyokan komplotan begal yang dilakukan seketika oleh para begal maka tidak patut dilabelin Tersangka,\" katanya kepada ANTARA yang menghubungi dari Mataram, Jumat malam. Hal itu, kata dia, mengingat perbuatan atau keadaannya bukanlah sebagai pelaku tindak pidana.Penyidik dalam kasus ini kurang teliti dalam memetakan dan mencari termasuk mengumpulkan bukti. Kalau penyidik teliti dan cermat semestinya akan membuat terang dan jelas atas peristiwa pidana ini, sehingga tidak menimbulkan dialektika publik seperti saat ini.Karenanya mengacu Pasal 49 KUHP menyebutkan orang yang melakukan pembelaan darurat, sekaligus sebagai upaya dari dirinya yang tidak dapat dihindarinya atas sebuah keadaan yang terpaksa.Sehingga berdasarkan perintah pasal ini dan fakta yang ada, maka perbuatan ini semestinya oleh penyidik sejak awal menjadi pengecualian dan harus dihentikan demi hukum karena tindakannya ini tidak dapat dihukum bukan pula melabeli status tersangka.Adapun payung hukum yang dapat digunakan penyidik Pasal 7 huruf i KUHAP dan Pasal 109 KUHAP, yang memberikan kewenangan pada penyidik untuk menghentikan penyidikan.Jadi tidak perlu perkara dengan karakteristik seperti ini, bagi korban begal yang membela diri ditahan apalagi sampai tahap pengadilan, ini tidak efektif.Apalagi bukti dan fakta ini secara umum dapat dibayangkan dan sudah diketahui penyidik, bahwa ini adalah daya paksa absolut mengingat ia tidak dapat berbuat lain, dan ini sudah tergambar pada posisi kasus dan hasil pemeriksaan polisi yang telah clear, bahwa ia adalah korban begal dan demi membela diri.Selanjutnya bagi begal yang sudah terbiasa melakukan pencurian dengan cara-cara kekerasan sampai para begal pun sudah tahu risiko maksimal-nya jika ketahuan atau ada perlawanan akan membunuh atau terbunuh.Apalagi begal yang mabuk dan sudah menyiapkan senjata tajam. \"Jadi, sangat relevan yang dilakukan oleh Murtede sebagai membela diri, kehormatan atas badan atau barangnya,\" ucapnya.Karenanya jika memang penyidik sudah menemukan fakta, bahwa perbuatan tersebut guna pembelaan diri yang darurat atau keadaan terpaksa, maka dalam hukum memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum.Sehingga perbuatan tersebut dianggap sah, termasuk dalam pembelaan terpaksa juga menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatannya dalam hal ini atas perbuatannya yang membunuh kedua begal tersebut, tuturnya. (Sof/ANTARA)
Polda Sumut Perketat Pengamanan 160 Objek Wisata Saat Libur Paskah
Jakarta, FNN - Kepolisian Daerah Sumatera Utara memperketat pengamanan seluruh objek wisata di wilayah hukumnya selama perayaan kebaktian dan misa Jumat Agung dan Minggu Paskah mendatang. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi di Medan, Jumat, mengatakan ada sebanyak 160 lokasi wisata di Sumut yang mereka jaga selama rangkaian perayaan Jumat Agung dan Paskah. \"Sebanyak 619 personel yang disebar ke tempat-tempat wisata untuk melakukan pengamanan,\" katanya. Dalam pengamanan tersebut, para personel juga memantau penerapan protokol kesehatan para pengunjung, seperti memakai masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. \"Tetap patuhi protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19,\" ujarnya. Hadi menambahkan, pihaknya juga mengerahkan sebanyak 4.240 personel untuk menjaga sejumlah gereja di wilayah hukum Polda Sumut selama perayaan Jumat Agung dan Minggu Paskah. \"Penjagaan ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat Kristiani yang menjalankan ibadah tanpa ada gangguan kamtibmas,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Gaji ke-13 Cara Presiden Nyogok ASN dan TNI-Polri
Jakarta, FNN – Pengamat politik Rocky Gerung menertawakan Presiden Joko Widodo yang memviralkan gaji ke-13 bagi aparat sipil negara (ASN) dan TNI-Polri. Menurutnya gaji ke-13 adalah mekanisme tenis yang sudah diatur rutin setiap tahun. Aneh jika hal yang sudah menjadi kebiasaan dianggap sebagai prestasi. “Ada gaji ke-13, ngapain musti dipamer-pamerin. Jadi memang ini presiden yang nggak bisa kalau nggak bikin headline. Padahal headline-nya itu sebetulnya oleh mahasiswa dirobek-robek. Tapi ngapain, mau nyogok lagi dengan gaji ke 13 dan TNI segala macam,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 15 April 2022. Eksploitasi gaji ke-13 oleh presiden menurut Rocky Gerung sungguh menggelikan jika dikaitan dengan kondisi riil bangsa ini. “Padahal sebetulnya di belakang itu ada problem yang lebih struktural yaitu utang, yang terus-menerus, yang kalau dibandingkan dengan Srilanka sangat jauh. Srilanka berhutang 700 triliun sudah panik, kita berutang 10.000 triliun masih tenang-tenang saja. Tapi orang tetap anggap bahwa Indonesia ini sangat rapuh,” tegasnya. Rocky meyakini bahwa Jokowi tidak sadar dengan besarnya utang, setiap saat bisa jadi seperti Srilanka, default, gagal bayar utang. “Kita tahu bahwa semua konsumsi bangsa ini, konsumsi negara harus dibiayai dengan utang luar negeri. Dan hutangnya sendiri harus dibiayai dengan hutang baru untuk membayar bunga. Jadi sebetulnya presiden menyembunyikan sesuatu,” tegasnya. Menurut Rocky, di belakang flyer yang dipromosikan Jokowi, ada flayer gelap yang tidak mau dibuka sebetulnya. “Menteri Keuangan tahu, Ibu Sri Mulyani juga pasti berpikir, ini ngapain sih harus dibuka-buka, hal-hal yang sebetulnya sudah diatur dalam peraturan yang memang sudah begitu. Jadi, tidak ada kemampuan lagi bagi istana untuk memperlihatkan rasionalitas dari ekonomi,” paparnya. Rocky melihat sesorang kalau sudah memakai promosi, artinya barangnya barang rendahan. “Kalau barang bagus, promosi sedikit dan orang sudah tahu kalau barangnya berkualitas. Tapi kalau masih perlu dipromosikan, hal yang sudah pasti masih dipromosikan, itu artinya ada semacam ketidakpercayaan diri,” katanya . Gaji ke-13 yang diberikan bersamaan dengan kenaikan harga-harga,menurut Rocky tak punya manfaat sama sekali. Mustinya pemerintah membuat kalkulasi yang benar. “Jadi gaji ke-13 itu hal biasa, tetapi nilai gajinya itu turun karena harga-harga naik,” katanya. Rocky menegaskan bahwa sebetulnya semua orang tahu bahwa gaji ke-13 itu bahkan tidak cukup untuk 1/13 dari harga BBM, karena harga BBM naiknya lebih dari 1/13 persen. “Jadi musti sampai ada gaji ke-17, baru itu ada ballance antara produk dan promosi,”paparnya. “Untuk minyak goreng, dikasih gaji ke-20 pun tetap minyak goreng nggak kebeli. Apalagi pemerintah barusan mengucapkan akan ada kenaikan pertalite segala macam. Apa artinya itu. Inflasi akan menelan gaji ke-13,” paparnya. Rocky memahami bahwa promo ini nggak ada isinya karena faktanya daya belinya nggak bisa dicapai atau nggak bisa disuplai atau ditempel dengan gaji ke-13. “Jadi fasilitas promosi presiden ini tunggu to be true, gampangnya begitulah,” tegasnya. Diketahui, Presiden Jokowi telah menyetujui pemberian THR dan gaji ke-13 bagi seluruh ASN, TNI, dan Polri di pusat maupun daerah. \"Pada tanggal 13 April 2022 saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun dan pejabat negara,\" kata Jokowi dalam konferensi pers virtual, yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4/2022). Jokowi juga memberikan tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Hal itu sebagai penghargaan atas kontribusinya dalam penanganan pandemi COVID-19. (sof, sws)
Kepemilikan Aset Bupati PPU Diusut KPK Menggunakan Identitas Orang Kepercayaan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan kepemilikan aset dari tersangka Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas\'ud (AGM) yang menggunakan identitas dari beberapa orang kepercayaannya.Untuk mendalaminya, KPK telah memeriksa dua saksi, yakni Mohammad Syaiful selaku pegawai negeri sipil (PNS) dan Ruslan Sangadji dari pihak swasta untuk tersangka Abdul Gafur dan kawan-kawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/4).\"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan kepemilikan aset dari tersangka AGM yang menggunakan identitas tersangka NAB (Nur Afifah Balqis) dan beberapa orang kepercayaan lainnya dari tersangka AGM,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Selain itu, KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya untuk tersangka Abdul Gafur dan kawan-kawan, yaitu Kadaruullah selaku staf yang ditunjuk/mewakili Direktur Utama PT Berkah Sukses Sejati, Meiliawati Kartoyo selaku staf yang ditunjuk/mewakili Account Director PT Intertel Media Prima, dan karyawan swasta/\"freelance\" PT Mitratel di Kabupaten PPU Paradizs Perysa Putra.\"Perwakilan ketiga saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pengajuan izin untuk pembangunan jaringan komunikasi selular \'BTS (Base Transceiver Station) broadband\' di Kabupaten Penajam Paser Utara,\" ucap Ali.Sedangkan saksi Bermot Silitonga selaku General Manager PT Petronisia Benimel tidak menghadiri panggilan. Ia mengonfirmasi kepada tim penyidik untuk dijadwalkan ulang pemanggilannya.Hingga kini, KPK telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur.Kelima tersangka selaku penerima suap ialah Abdul Gafur Mas\'ud (AGM), Plt Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU Edi Hasmoro (EH), Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten PPU Jusman (JM), dan Nur Afifah Balqis (NAB) dari pihak swasta/Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Sedangkan seorang tersangka selaku pemberi suap adalah Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ) dari pihak swasta. (Ida/ANTARA)
Milenial Diimbau untuk Aktif Bela Negara Lewat Medsos
Jakarta, FNN - Pakar ilmu sosial dan politik Henri Subiakto mengimbau kalangan milenial Indonesia aktif mengampanyekan konsep bela negara melalui media sosial (medsos) demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari pengaruh kelompok radikal.\"Kalangan milenial, adik-adik santri, anak muda harus tahu kalau mereka perlu aktif dalam membela negara di media sosial. Jangan sampai negara kita ini betul-betul menjadi seperti negara di Timur Tengah yang runtuh akibat provokasi kaum radikal dan propaganda ideologi transnasional,\" kata Henri dalam webinar \"Media Digital: Upaya Memperkuat Karakter Bangsa dan Bela Negara\", seperti dipantau dari Jakarta, Jumat.Indonesia, dengan segala keberagaman, rentan menghadapi berbagai konflik yang mengatasnamakan agama, pandangan politik, dan hal bersifat kedaerahaan, katanya dalam diskusi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika itu.Dengan berbagai kerentanan tersebut, lanjutnya, keutuhan NKRI harus dapat dijaga, terutama oleh kalangan milineal, melalui tindakan yang senantiasa menggaungkan konsep bela negara dan mengamalkan nilai Pancasila di ruang digital.Penggunaan media sosial dinilai menjadi efektif untuk mengampanyekan konsep bela negara karena kini platform tersebut semakin banyak diisi oleh konten intoleransi dan radikalisme.\"Kita, Indonesia, memang mempunyai potensi untuk terjadinya konflik, seperti konflik agama, politik, dan yang bersifat kedaerahan. Ini harus kita jaga agar mereka yang ingin mengubah Pancasila kembali kepada NKRI,\" tambahnya.Disamping itu, untuk menjaga keutuhan NKRI, Henri juga mengimbau segenap bangsa Indonesia untuk tidak lemah dan tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan intoleransi, radikalisme, dan aliran agama transnasional.\"Kalau Indonesia lemah, maka kekuatan asing akan menguasai Indonesia. Maka dari itu, kita perlu menjaga keindonesiaan, nasionalisme, dan kebangsaan ini karena kelompok-kelompok radikal dan anti-NKRI, setiap ada kesempatan, seperti demo buruh, demo mahasiswa ingin memanfaatkannya (untuk memecah belah persatuan Indonesia),\" ujar Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga Surabaya itu. (Ida/ANTARA)
Menkopolhukam Membantah Potensi Pelanggaran HAM di PeduliLindungi
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah tudingan Amerika Serikat yang menyebut ada potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi.\"Kami membuat program PeduliLindungi justru untuk melindungi rakyat,\" kata Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.Dia mengatakan aplikasi PeduliLindungi, yang diluncurkan sejak 2020, telah membantu Pemerintah dalam menekan kasus penularan COVID-19. \"Nyatanya, kami berhasil mengatasi COVID-19 lebih baik dari Amerika Serikat,\" tegasnya.Dalam keterangan yang sama, dia menjelaskan perlindungan terhadap HAM harus dilakukan secara menyeluruh, yang artinya bukan hanya secara individu, tetapi juga hak kolektif masyarakat.\"Dalam konteks ini, negara harus berperan aktif mengatur. Itulah sebabnya kami membuat program PeduliLindungi yang sangat efektif membantu menurunkan penularan infeksi COVID-19 sampai ke jenis (varian) Delta dan Omicron,\" tambahnya.Terkait tudingan AS terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia lewat aplikasi PeduliLindungi, Mahfud mengatakan AS justru menerima laporan lebih banyak daripada Indonesia terkait pelanggaran HAM.\"Kami punya catatan bahwa AS justru lebih banyak dilaporkan oleh Special Procedures Mandate Holders (SPMH). Pada sekitar kurun waktu 2018-2021 misalnya, berdasarkan SPMH, Indonesia dilaporkan melanggar HAM 19 kali oleh beberapa elemen masyarakat, sedangkan AS pada kurun waktu yang sama dilaporkan 76 kali,\" katanya.Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS dalam laman resminya mengunggah laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices tentang penegakan HAM di negara-negara yang menerima bantuan dari AS dan anggota PBB sepanjang 2021.Dalam laporan itu, AS menyebut sejumlah organisasi nonpemerintah atau non-governmental organisation (NGO) merawas khawatir terhadap informasi yang dihimpun dalam aplikasi PeduliLindungi serta bagaimana data itu disimpan dan digunakan Pemerintah Indonesia.Laporan itu dimuat dalam subbab yang membahas intervensi pemerintah terhadap privasi, keluarga, dan urusan rumah tangga yang dilakukan secara acak dan ilegal. Walaupun demikian, laporan itu tidak mengelaborasi lebih detail soal potensi pelanggaran HAM yang dimaksud. AS juga tidak menyebut secara lengkap sumber keluhan dalam laporan itu.Terhadap laporan itu, Mahfud mengatakan di satu sisi hal itu merupakan wujud penguatan peran masyarakat sipil. Namun, di sisi lain, ia mengingatkan laporan itu perlu diperiksa kebenarannya. \"Laporan seperti itu belum tentu sepenuhnya benar,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
DIY Melarang ASN Menggunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran
Jakarta, FNN - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melarang penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi seperti mudik saat lebaran bagi para pejabat di lingkup pemerintah daerah pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat menuturkan bahwa larangan tersebut sesuai instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Agraria (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo yang melarang ASN menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik. \"Sama, ada larangan (pengunaan kendaraan dinas untuk mudik) juga di Pemda DIY,\" kata Aji.Agar tidak digunakan ASN untuk mudik lebaran, menurut dia, Pemda DIY akan memastikan kendaraan dinas tetap berada di pool milik pemerintah daerah. \"Kan kendaraan di pool,\" ujar dia.Menurut dia, secara rinci Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bakal menerbitkan peraturan resmi untuk seluruh ASN di lingkungan Pemda DIY. \"Nanti akan ada edaran gubernur,\" ujar Baskara Aji.Sementara itu, Plt Inspektur DIY Sumadi menuturkan secara prinsip jajaran ASN di lingkungan Pemda DIY siap mengikuti aturan yang ada. Kendati demikian, untuk melakukan pengawasan pihaknya masih menunggu Surat Edaran (SE) Gubernur DIY.Menurut dia, dalam larangan itu kemungkinan akan ada kebijakan lokal, misalnya kendaraan dinas bisa dipakai di lingkungan wilayah DIY tetapi tidak untuk digunakan ke luar DIY. \"Prinsip Pemda ikuti aturan yang ada, saat ini belum ada SE yang diterima,\" ujar dia.Sebelumnya, dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 13/2022 yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 13 April disebutkan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas.Selain itu dalam SE juga tertulis para PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.Namun demikian cuti tahunan diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai di masing-masing instansi. (Ida/ANTARA)
Ketua DPD RI Ungkap Kebohongan Luhut, Rocky Gerung: Itu Tonjokan Langsung kepada Kekuasaan
Jakarta, FNN - Kebohongan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan tentang big data masyarakat Indonesia yang menghendaki masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang, makin terbuka kedoknya. Kali ini diungkap oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Anehnya, sejak dia membongkar kebohongan itu, La Nyalla, menjadi sorotan masyarakat. Dia pun mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh dengan klaim Luhut Binsar Pandjaitan dalam menyikapi Pemilu 2024. La Nyalla Mattalitti bahkan berani membeli big data yang disebutkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan tersebut setelah melihat temuan Evello yang merupaka lembaga analitik data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Data tersebut menyebut hanya 693.289 akun media sosial saja yang membahas tentang penundaan Pemilu 2024. Sementara jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 110 juta akun. Hal itu berarti jika apa yang diklaim Luhut Binsar Pandjaitan benar, berarti seluruh pengguna media sosial di Indonesia mendukung penundaan Pemilu 2024. \"Ya, Pak La Nyala itu ada di atas angin sekarang. Saya kira secara integritasnya ada di atas Pak Luhut,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 15 April 2022. Dia pun mengatakan bahwa apa yang disampaikan La Nyalla Mattalitti itu merupakan tonjokan telak kepada para penguasa. \"Dan itu sebetulnya adalah tonjokan langsung pada kekuasaan, bahwa kalian itu memelihara orang-orang tukang bohong,\" kata Rocky. Padahal, kata Rocky, DPD sanggup untuk menerapkan masalahnya juga dengan data dan kesimpulan yang berbeda itu. “Jadi, ini adalah pertandingan yang berbeda itu. Big data antara orang-orang pembohong dan orang yang betul-betul terganggu hasrat untuk mengetahui keadilan sampai dimana sih,” paparnya. Oleh karena itu, lanjut Rocky, La Nyalla berpikir keras untuk membuktikan bahwa big data itu menutupi banyak hal yang sebetulnya adalah bohongnya kekuasaan. \"Big data itu menutupi banyak hal yang sebetulnya bohongnya kekuasaan. Itu pertanda bahwa ada alternatif pada bangsa ini,\" ucap Rocky Gerung menambahkan. Atas keberanian La Nyalla membongkar kebohongan Luhut, Rocky mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi. “Kita kasih jempol, sayang cuma dua nih jempol saya. Kalau bisa lebih dari itu pada Pak La Nyala. La Nyalla terus menyala, pertanda ada alteratif lain,” tegasnya. Akibat pernyataannya, informasi terkait La Nyalla Mattalitti pun disebut mulai dikorek oleh Istana. Bahkan, orang-orang istana dinilai sedang mencari celah untuk bisa menjebak ketua DPD tersebut. Akan tetapi, niat Istana disebut tidak akan berhasil karena La Nyalla Mattalitti saat ini berada di garda terdepan dalam membongkar perangai buruk Istana. \"Tentu orang akan mulai mengorek-ngorek lagi, istana bakal ngorek-ngorek La Nyalla? Apa yang bisa dijebakkan ke dia? Nggak bisa lagi itu karena bagaimanapun La Nyalla ada di depan dalam memperjuangkan keadilan dan dalam membongkar perangai-perangai buruk istana itu,\" pungkas Rocky. (ida sws)
Tito Sebut Wisman Singapura Sudah Rindu Berwisata ke Batam
Batam, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan wisatawan mancanegara (wisman) asal Singapura sudah rindu berwisata ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri) setelah dua tahun terhalang akibat pandemi COVID-19.Tito menyampaikan hal itu setelah berdiskusi langsung dengan Mendagri dan otoritas terkait di Singapura sekitar dua pekan lalu.\"Memang mereka mengatakan bahwa warga Singapura sudah rindu untuk keluar berwisata ke Batam dan Bintan, karena dekat,” ujar Mendagri saat berkunjung ke Batam, Jumat.Tito menuturkan wisawatan yang datang dari Singapura maupun Malaysia menjadi faktor penting dalam geliat pariwisata di Batam dan sekitarnya.Meski demikian, katanya, saat ini masih ada kendala masuknya turis mancanegara ke Kepri, khususnya yang datang dari Singapura dengan menggunakan tes PCR.Di Singapura, menurutnya, biaya tes PCR cukup tinggi dibandingkan Indonesia. Jika di Indonesia biaya PCR sekitar Rp300 ribu, maka di Singapura bisa mencapai 180 dolar Singapura atau sekitar Rp1,8 juta.Kendala lainnya, hanya pihak-pihak tertentu saja di Singapura yang ditunjuk untuk melakukan tes PCR. Berbeda dengan Indonesia yang membolehkan pihak swasta turut memberikan layanan tes COVID-19, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut.“Jasa PCR di sana yang melaksanakan PCR provider-nya PCR itu di network tertentu saja, beda dengan Indonesia dimana PCR itu diswastanisasikan, diprivatisasikan, sehingga tidak menjadi monopoli pemerintah,” jelasnya.Adanya kendala itu, lanjut dia, membuat Pemerintah Indonesia melakukan dialog dengan pihak Pemerintah Singapura untuk membahas persoalan tersebut.\"Harapannya, kewajiban PCR di Singapura bisa diturunkan menjadi Antigen, karena biayanya lebih murah sekitar 15 dolar Singapura atau Rp150 ribu,\" ujarnya.Selain itu Mendagri turut menyatakan bahwa Batam dan Bintan merupakan dua daerah yang memiliki destinasi wisata yang ramai dikunjungi selain Bali, Lombok, dan Sulawesi Utara.Ketika pariwisata ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah, maka akan memberi dampak pula bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).“Karena yang di Lagoi, Bintan itu menyumbang PAD yang cukup signifikan untuk Kabupaten Bintan,” ujar Mendagri. (mth/Antara)
Banci dan Pengecut
Hentikan sebagai pemimpin pecundang, penghianat, tanpa martabat, dan harga diri, karena dalam kehidupanya hanya ingin mengenyelamatkan perutnya sendiri-sendiri sebagai pengemis dan budak Oligarki. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KETELADANAN, ketulusan, kejujuran, keihlasan, keberanian dengan moral, membela, dan memperjuangkan kepentingan/kesejahteraan rakyat di sanalah pemimpin sejati. Hentikan kelicikan, kepura-puraan bergaya sebagai pemimpin rakyat, tanpa risi dan terus sebagai pembohong, menipu rakyat tak henti hentinya. Rakyat sudah memberi stigma bahwa kalian tidak lebih sebagai pemimpin banci dan pengecut. Belajarlah dari kemarahan mahasiswa yang telah membuat daftar pejabat negara sebagai buronan penghianat negara. Tipuan dan kebohongan politisi busuk, terus memainkan perannya. Tragis benar, otoritas hak-hak kewargaannya terpenjara sistem yang buruk, yang tak bermodal kesalehan sosial, demokratis untuk tegaknya daulat rakyat, ber-good governance – melayani rakyat dan berkeadilan. Pacuan dan lomba pidato semua seperti mengajarkan kebajikan, kebaikan dan perdamaian ke rakyat agar mentaati apapun yang telah dan akan diinginkan oleh penguasa. Mereka para pejabat negara dan yang mengaku sebagai wakil rakyat saat yang bersamaan sesungguhnya mereka Solitudinem faciunt pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian). Teladan pribadi adalah cara terbaik untuk menciptakan suasana dan membangun moral untuk berjuang bersama sama. Ketika orang melihat kesungguhan kesetiaan anda pada perjuangannya, mereka akan bersimpati tertular akan membangkitkan semangat energi yang membara siap maju berjuang untuk negara, karena kesetiaan yang utuh kepada bangsa dan negara. Pemimpin yang bekerja sekeras itu akan mengusik berkompetisi pada rakyatnya. Sebaiknya hanya meminta dan menghimbau, cerdik membuat narasi dan terus-menerus hanya fasih memerintah, meminta agar rakyat tetap tenang sekalipun perut lapar. Seruannya tidak akan didengar karena diketahui maksud sesungguhnya dari semua itu hanya pintar menuntut, memeras, mencekik dan meminta rakyat tetap tenang apapun yang sedang menimpa derita kesulitan dalam kehidupannya. Kalau moral itu menular sebaliknya sikap licik, tidak tahu diri semua masuk dalam bingkai tirani hanya menjalankan perintah oligarki, akan membakar kegaduhan, kekacauan bahkan sangat mungkin justru akan balik memberontak. Bahkan bukan mustahil ahirnya semua terperangkap dalam siasat saling menipu dan memperdayai. Yakinlah ... dengan tulus, kejujuran, keberanian, dan berjuang bersama-sama karena mempunyai tujuan sama menjadi milik dan tekad yang sama adalah kekuatan mereka akan bangkit bersedia berbagi hidup atau mati tanpa takut bahaya, untuk membela dan berjuang bersama membangun negara. Hentikan sebagai pemimpin pecundang, penghianat, tanpa martabat, dan harga diri, karena dalam kehidupanya hanya ingin mengenyelamatkan perutnya sendiri-sendiri sebagai pengemis dan budak Oligarki. Pageblug makin parah akibat: The wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism (Orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah). Perilakunya gimmick, merujuk kepada pemanfaatan tampilan hanya kemasan, tiruan, kepalsuan dengan adegan hanya ingin mengelabui, gerak-gerik tipuan semata. Gimik (bahasa Inggris: gimmick) adalah istilah umum yang merujuk kepada pemanfaatan kemasan, tampilan, alat tiruan, serangkaian adegan untuk mengelabuhi, memberikan kejutan, menciptakan suatu suasana, atau meyakinkan orang lain. Lema atau motto ini, menurut KBBI, adalah gerak-gerik tipu daya aktor untuk mengelabui lawan peran. “Terlalu banyak makhluk bergaya sebagai pejuang rakyat dan atas nama rakyat tak lebih hanya boneka politik, selalu bermain watak, seperti pelawak bisa ketawa, sekalipun situasinya sedang gawat. Ini biasa terjadi. Inilah yang oleh Goffman disebut dengan dramaturgi”. (*)
POPULER
