ALL CATEGORY
Tes Keperawanan Calon Prajurit Wanita Dihapus
Jakarta, FNN - Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen TNI Budiman menegaskan tes keperawanan bagi calon prajurit wanita TNI kini sudah efektif dihapus pada tiga matra. \"(Penghapusan tes keperawanan) sudah efektif (berlaku). Sudah diberlakukan untuk seluruh matra, baik darat, laut maupun udara,\" kata Budiman, usai acara Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan (Rakornikes) Tahun 2022, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu. Sesuai arahan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, kata Budiman, tes keperawanan wanita tak mempengaruhi mereka ketika menjalani pendidikan, latihan, dan bahkan penugasan sebagai wanita TNI. Oleh karena itu, Jenderal Andika kemudian menghapuskan tes keperawanan dari pemeriksaan badan calon prajurit wanita TNI. \"Bapak Panglima TNI menghapuskan persyaratan tersebut dalam buku petunjuk teknis pemeriksaan badan calon prajurit TNI,\" ujar Budiman. Menurut dia, kebijakan Panglima TNI itu tidak terkait langsung terhadap melonjaknya pelamar calon prajurit wanita. Namun, kebijakan penghapusan tes keperawanan pada dasarnya untuk memberikan prinsip hak asasi manusia (HAM) bagi wanita yang kebetulan sudah tidak lagi perawan, baik karena sengaja maupun tidak disengaja. Sehingga, wanita tersebut masih memiliki kesempatan menjadi prajurit wanita TNI selama mereka mempunyai kemampuan intelektual dan fisik yang baik. \"Itu semua berkaitan dengan kredibilitas yang bersangkutan dan kami memiliki serangkaian tes untuk melihat hal tersebut. Tapi yang jelas masalah itu tidak lagi menjadi hal yang standar yang ada dalam juknis (petunjuk teknis),\" kata Budiman. Kebijakan penghapusan tes keperawanan dalam rekrutmen calon prajurit TNI dilontarkan Jenderal TNI Andika Perkasa saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) pada 2021. Saat itu, Andika menyebutkan tes tersebut dianggap tidak lagi memiliki relevansi terhadap tujuan pendidikan militer. \"Karena itu, yang tidak ada lagi hubungannya tidak perlu lagi,\" katanya menegaskan. (Ida/ANTARA)
Ini Kata Pengamat: Golkar Tak Mungkin Berbeda Sikap Dengan Jokowi
Jakarta, FNN - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai bahwa sikap partai Golkar terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak mungkin berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).\"Golkar tak mungkin beda dengan sikap Jokowi. Wajar kalau kemudian Golkar tegaskan dukung pemilu tepat waktu,\" kata Adi Prayitno dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menegaskan bahwa Partai Golkar mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal. Hal itu senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar pada 14 Februari dan November 2024.Menurutnya, wacana penundaan pemilu tidak akan kembali mengemuka dengan sikap tegas yang diungkap oleh Partai Golkar dan Presiden Jokowi. Langkah tersebut ia nilai sudah sesuai dengan harapan rakyat.\"Saya kira tidak ada perdebatan lagi. Golkar fix dukung Pemilu 2024 tanpa penundaan. Itu artinya, usulan penundaan pemilu secara otomatis gugur karena ditolak presiden dan melarang menterinya bicara pilpres,\" ucapnya memaparkan.Selain mengikuti aspirasi publik, kata dia, sikap Golkar itu juga menunjukkan ketaatan terhadap pemimpin koalisi Pemerintah, yakni Presiden Jokowi. \"Ajeg dan senapas dengan sikap Jokowi,\" kata dia.Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifin mengatakan, Partai Golkar sangat mendukung keputusan Pemerintahan Presiden Jokowi yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 14 Februari 2024.Nurul mengklaim selama ini partai-nya tidak pernah bersikap mendua soal pelaksanaan Pemilu 2024. Golkar taat pada konstitusi. \"Golkar selalu tegak lurus pada peraturan,\" tuturnya.Dia juga mengklaim bahwa Ketua Umum Golkar juga tidak pernah menyatakan persetujuannya untuk menunda pemilu atau pengusulan perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan, tutur Nurul melanjutkan, partainya justru melakukan upaya untuk terus melakukan sosialisasi menuju Pemilu 2024.\"Dalam setiap kesempatan, kami dari Partai Golkar termasuk Ketua Umum Pak Airlangga terus menyosialisasikan program-program yang sudah kami buat untuk menuju Pilpres dan Pileg 2024,\" ujar Nurul. (Ida/ANTARA)
Pertemuan Muzani-Tito Membicarakan 3.000 Eks-kombatan GAM
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membicarakan terkait sebanyak 3.000 mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dalam perjanjian Helsinki disebutkan akan mendapatkan tanah dua hektare per-orang.\"Saya tadi dengan Mendagri diskusi tentang beberapa persoalan di Aceh hasil kunjungan saya sebagai Wakil Ketua MPR pada akhir tahun lalu. Saya diminta tokoh-tokoh Aceh untuk mengomunikasikan dengan pemerintah pusat tentang beberapa pokok-pokok hal yang masih menjadi masalah,\" kata Muzani usai menerima kunjungan Mendagri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan, pertemuan tersebut juga membahas mengenai bentuk pemerintahan provinsi di Aceh yang mendapatkan kewenangan mengelola sendiri.Selain itu menurut dia, juga dibicarakan terkait kemungkinan bendera Aceh bisa dikibarkan bersamaan di bawah bendera Merah Putih. \"Hal-hal itu yang ditandatangani di perjanjian Helsinki tahun 2004 yang menjadi akhir konflik di Aceh,\" ujarnya.Muzani mengatakan dirinya juga telah mencoba mengomunikasikan berbagai persoalan tersebut kepada sejumlah menteri terkait.Dia mencontohkan sudah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk mendapatkan tanah bagi 3.000 orang mantan kombatan GAM dan sudah dalam proses penyelesaian.\"Saya juga berkomunikasi dengan Mendagri terkait beberapa hal seperti bendera, pemerintahan Aceh, bagaimana membangun Aceh agar bisa lebih bergeliat lagi sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik,\" ujarnya.Mendagri Tito Karnavian mengatakan pertemuan tersebut membicarakan terkait bagaimana pasca-perdamaian di Aceh dengan situasi kondusif agar berdampak pada percepatan pembangunan di Aceh.Dia menjelaskan, di Aceh ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang di dalamnya ada perubahan anggaran, misalnya, bagaimana untuk efektivitas penggunaan anggaran. (Ida/ANTARA)
.jpeg)
Kenapa Demo Saat Ini Selalu Anti Klimaks?
Oleh Raden Baskoro Hutagalung - Forum Diaspora Indonesia SEDARI awal, saya sudah memperkirakan demonstrasi 11 April kemarin akan berakhir anti klimaks. Maksudnya adalah : Out put demo yang seharusnya menyampaikan sebuah aspirasi yang tersumbat melalui jalur politik linear, berakhir tidak sesuai dengan tuntutan demo alias gagal! Malah bonusnya lagi bagi demonstrasi 11 April kemarin, terjadi insiden “pemukulan” terhadap buzzer pemerintah Ade Armando yang total berhasil merebut semua konsentrasi isu, berubah dari substansi tuntutan dan aspirasi jadi pertengkaran “pembugilan” Ade Armando oleh massa pendemo saat itu. Hal ini setidaknya selalu berulang, sejak kepemimpinan Jokowi periode kedua ini. Jangan harap akan kembali terjadi demo akbar atau “mega demo” alias “people power” seperti aksi bela Islam 212 yang mampu menghadirkan 14 juta manusia melumpuhkan Jakarta secara damai. Kenapa ini bisa terjadi? Setiap demo anti klimaks dan pemerintah bagaikan tembok karang yang tak tergoyahkan?. Berikut basis analisisnya. Pertama. Para pendemo saat ini terpecah belah oleh banyak faksi dan orientasi kepentingan. Kalau dahulu ketika aksi 212 fokus dan total pada satu isu yaitu bela Islam dan penjarakan Ahok, saat ini para pendemo terbagi bagi dalam banyak kelompok yang irisan kepentingannya pun sulit untuk disatukan. Seperti dari kelompok Mahasiswa itu sendiri. Ada kelompok BEM SI, ada kelompok BEM Nusantara, adalagi kelompok para kampus elit dan besar, ada lagi kelompok kampus pinggiran namun banyak. Keberagaman faksi dan kelompok ini juga menjadikan keberagaman tuntutan dan orientasi kepentingan. Ada yang cukup datar-datar saja pada isu korupsi. Ada yang respect pada isu ekonomi semata. Ada yang gado-gado, dan juga ada yang memang berdasarkan ideologi perjuangan politik civil society mahasiswa dalam berdemokrasi. Begitu juga kelompok-kelompok di luar mahasiswa. Baik itu dari kelompok buruh-buruh, kelompok emak-emak, kelompok Islam baik itu dari FPI, PA 212, ARM, aktifis LSM, KAMI, dan purnawirawan TNI/Polri. Masing-masing kelompok, meski mempunyai judul lagu yang sama tetapi tetap terbelah dalam genre lagu yang berbeda-beda. Sehingga, tetap menghasilkan disharmonisasi gerakan yang membuatnya selalu anti klimaks. Masing-masing kelompok dan faksi mahasiswa ini seakan “enggan” bermusyawarah dan berhimpun dalam satu gelombang gerakan bersama-sama. Karena sejatinya, baik isu, substansi permasalahan yang diperjuangkan mereka itu adalah sama. Yaitu perjuangan melawan tentang nilai ketidakadilan, kerusakan pengelolaan negara, dan bagaimana rezim hari ini segera berakhir. Kedua. Secara locus dan tempus (tempat dan waktu) juga tidak serentak. Masing faksi gerakan seolah-olah bergerak sendiri di hari yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda juga. Walaupun tuntutan yang disampaikan selalu sama. Sehingga, setiap aksi demonstrasi tidak menpunyai “efect kejut” yang kuat terhadap publik dan pemerintah. Ketiga. Para kelompok demonstran dan oposisi ini belum mempunyai yang disebut namanya kekuatan “Hard Power”. Apapun namanya, setiap gerakan harus mempunyai “Hard Power” sebagai senjata “pemaksa” yang ditakuti pihak penguasa. Kekuatan “Hard Power” itu setidaknya ada tiga hal yaitu ; Kekuatan kelompok basis massa yang besar terkonsolidasi, sistematis yang bisa digerakkan setiap saat dimana jumlahnya sudah jutaan tidak ratusan ribu lagi. Selanjutnya dukungan militer aktif plus dengan pasukannya, dan dukungan kuat dan konkrit luar negeri. Nah tiga hal ini yang belum dipunyai oleh para demonstran daj oposisi. Keempat. Harus kita akui, kelompok Oligharki yang menguasai pemerintah hari ini masih cukup kuat dan terkonsolidasi. Artinya, infrastruktur kekuasaan seperti aparat hukum, inteligent, media, dan logistik uang, menjadi senjata utama rezim dalam menangkal, mencegah, mengembosi, dan memukul setiap gerakan aksi. Mulai dari strategi propaganda isu media, penyekatan arus demo, intimidasi kepada tokoh, penetrasi logistik, infiltrasi ke tubuh kelompok untuk “mengdrive” isi tuntutan dan pola gerakan, hingga menyiapkan pasukan pemukul yang kuat, semua itu efektif dilakukan. Kelima. Belum munculnya tokoh sentral atau lokomotif perjuangan yang kuat dan mampu menyatukan seluruh komponen perjuangan. Apakah itu berupa figur orang maupun ormas. Setidaknya seperti aksi 212 dengan figur utama perlawanannya Imam Besar Habieb Rizieq Shihab dengan GNPF MUI sebagai payung organisasinya tempat berhimpun. Keenam. Keberhasilan rezim melakukan teror dan intimidasi kepada kelompok oposisi, yang membuat “ciut” nyali kelompok oposisi maupun mahasiswa. Teror dan intimidasi ini berupa penangkapan aktifis, persekusi dan kriminalisasi bahkan hingga pembunuhan seperti kasus KM 50, termasuk juga aktifis Densus 88 yang setiap saat tersiar beritanya mengenai penangkapan para aktifis Islam. Dan teror serta intimidasi seakan mendapatkan legitimasi hukum dari penguasa. Tak ada HAM, tak ada hukuman bagi para pelakunya. Ketujuh. Dukungan logistik yang sangat lemah kepada kelompok oposisi dan mahasiswa ini. Mau tidak mau, ada istilah ; Uang bukan segalanya, tetapi segalanya dalam sebuah aktifitas gerakan butuh uang. Beda dengan aksi reformasi 1998 yang mendapat dukungan tsunami jutaan dolar Amerika dari asing dan para pengusaha lokal seperti dari (alm) Arifin Panigoro dan kelompok taipan lainnya yang anti Soeharto. Beda juga dengan aksi 212, yang mendapat dukungan logistik secara suka rela justru dari para pendemo itu sendiri. Namun saat ini, tampak sekali dukungan logistik ini sangat sulit ditambah pukulan ekonomi masa pandemic covid ini yang meluluhlantakkan semua sendi ekonomi. Justru yang panen uang melimpah adalah para kelompok penguasa hari ini. Makanya mereka leluasa melakukan apa saja, membayar siapa saja, dalam menggembosi semangat perlawanan dari masyarakat. Dari tujuh point di atas itulah kita dapatkan kenapa setiap demonstrasi saat ini selalu berakhir anti klimaks dan boleh dikatakan gagal. Lalu bagaimana cara memperbaikainya ? Ya tergantung kepada semua kelompok oposisi dan mahasiswa itu sendiri. Tujuh point di atas tinggal dibalik, dipahami maksudnya, dan dijalankan bersama-sama. Karena yang dihadapi saat ini adalah kelompok oligharki yang sedang menikmati puncak keemasannya. Dan pasti akan melakukan segala daya upaya untuk mempertahankan kekuasannya. Perth-Australia, 13 April 2022.
Bank Dunia: Diversifikasi Rantai Pasokan "Mungkin Baik untuk Semua"
Washington, FNN - Negara-negara di seluruh dunia berupaya untuk mendiversifikasi rantai pasokan dan mengurangi ketergantungan pada China, dan itu \"mungkin baik untuk semua orang\", kata Presiden Bank Dunia David Malpass, Selasa (12/4).Malpass mengatakan perdagangan lintas negara akan tetap penting bagi ekonomi global, dan China memiliki peran besar, baik sebagai konsumen maupun produsen barang.China sekarang telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia dan kemungkinan akan menjadi yang terbesar.Namun, Malpass saat berbicara di sebuah acara di Warsawa mengatakan bahwa China juga perlu menjadi bagian dari sebuah sistem nilai yang dianut oleh negara-negara lain dalam sistem perdagangan global.\"(Tetapi) saya tidak tahu apa itu akan terjadi,\" ujar Malpass.Saat ditanya tentang apakah China menuju krisis karena langkah penguncian COVID-19 yang parah dan masalah utang di sektor propertinya, Malpass mengatakan: \"Mereka (China) mengalami kemunduran, kemunduran besar di berbagai bidang, dan perkiraan pertumbuhan ekonominya telah diturunkan\".Namun, dia juga mengatakan bahwa Bank Dunia terus bekerja sama dengan baik dengan China, yang merupakan pemegang saham utama dan peminjam yang penggunaan pembiayaan pemberi pinjamannya menyusut.Bank Dunia juga bekerja sama dengan China untuk mendorong negara itu lebih transparan mengenai pemberian pinjamannya ke negara-negara berkembang, kata Malpass.\"Jadi saya kira cara saya memandang hal ini adalah bahwa dunia perlu berinteraksi dengan China dan mengakui bahwa China berperan penting di dunia dan semakin penting,\" kata Malpass.Dia juga mengatakan dia tidak percaya bahwa dunia menghadapi sebuah \"momen Bretton Woods\" yang baru, yakni mengacu pada konferensi 1944 yang mengubah arsitektur keuangan internasional dan menciptakan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di tengah reruntuhan Perang Dunia Kedua.Menurut dia, sistem yang sudah ada itu, dengan dolar Amerika Serikat sebagai intinya, \"berfungsi cukup baik\".\"Pandangan saya adalah kita tidak sama sekali berada pada titik (momen baru) itu sekarang. Tidak ada perasaan dunia yang hilang arah,\" kata Malpass.\"Yang ada rasa persatuan sebagian besar dunia dalam satu upaya, yaitu mengakhiri perang di Ukraina,\" ujarnya. (mth/Antara)
Minyak Naik Karena Penguncian Shanghai Melonggar, Produksi Rusia Turun
New York, FNN - Harga minyak menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena penguncian di Shanghai diperlonggar dan produksi kondensat minyak dan gas Rusia turun ke posisi terendah 2020, serta OPEC memperingatkan tidak mungkin untuk menggantikan potensi kehilangan pasokan dari Rusia.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni melonjak 6,16 dolar AS atau 6,3 persen, menjadi menetap di 104,64 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Mei terangkat 6,31 dolar AS atau 6,7 persen, menjadi ditutup di 100,60 dolar AS per barel.Pada Senin (11/4), kedua kontrak acuan minyak anjlok sekitar 4,0 persen.Shanghai mengatakan lebih dari 7.000 unit perumahan telah diklasifikasikan sebagai daerah berisiko rendah setelah melaporkan tidak ada infeksi baru selama 14 hari. Distrik telah mengumumkan kompleks mana yang dapat dibuka.Sementara itu, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) memperingatkan tidak mungkin mengganti 7 juta barel per hari minyak Rusia dan ekspor cairan lainnya yang hilang jika terjadi sanksi atau tindakan sukarela.Produksi kondensat minyak dan gas Rusia turun di bawah 10 juta barel per hari (bph) pada Senin (11/4) ke level terendah sejak Juli 2020, dua sumber yang mengetahui data mengatakan pada Selasa (12/4), karena sanksi dan kendala logistik menghambat perdagangan.Sumber mengatakan produksi minyak rata-rata Rusia turun lebih dari 6,0 persen menjadi 10,32 juta barel per hari pada 1-11 April dari 11,01 juta pada Maret.Uni Eropa belum mengembargo minyak Rusia, tetapi beberapa menteri luar negeri mengatakan opsi itu ada di atas meja.\"Pasar minyak masih rentan terhadap guncangan besar jika energi Rusia dikenai sanksi, dan risiko itu tetap ada di atas meja,\" tulis Edward Moya, analis pasar senior di OANDA.OPEC pada Selasa (12/4) menurunkan perkiraan produksi cairan Rusia sebesar 530.000 barel per hari untuk 2022, tetapi juga memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyak dunia, mengutip dampak invasi Rusia ke Ukraina, melonjaknya harga minyak mentah dan kebangkitan pandemi di China.Indian Oil Corp (IOC), yang membeli Ural Rusia dalam tender sebelumnya, telah menghapus grade dari tender minyak mentah terbarunya. Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi pada Senin (11/4) bahwa membeli lebih banyak minyak dari Rusia bukanlah kepentingan India.Negara-negara anggota IEA berencana untuk melepaskan 240 juta barel selama enam bulan ke depan mulai Mei dalam upaya untuk menenangkan pasar.Sementara rilis akan mengurangi keketatan langsung, analis menyatakan itu tidak akan menyelesaikan defisit struktural, dan stok perlu diisi ulang.Jajak pendapat awal Reuters menunjukkan persediaan minyak mentah AS kemungkinan telah meningkat sebesar 1,4 juta barel dalam seminggu hingga 8 April setelah menurun selama tiga minggu berturut-turut. (mth/Antara)
Sri Mulyani: Perbaikan Ekonomi Global Tertahan Akibat Perang Ukraina
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan perbaikan ekonomi global yang sempat mulai terjadi pada akhirnya tertahan akibat adanya konflik antara Rusia dan Ukraina.“Perbaikan ekonomi global sendiri akan mengalami tekanan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya,” katanya dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta, Rabu.Sri Mulyani menjelaskan perbaikan ekonomi global akan mengalami tekanan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya disertai volatilitas pasar keuangan yang meningkat seiring dengan eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina.Ekspektasi yang tadinya positif terhadap pemulihan ekonomi global seiring meredanya COVID-19 menjadi tertahan atau mengalami tekanan karena eskalasi dari kondisi perang yang terjadi di Ukraina sejak 24 Februari 2022.Langkah-langkah pengenaan sanksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Eropa dan negara G7 terhadap Rusia di tengah masih terjadinya gangguan rantai pasok pun telah menekan volume perdagangan dan prospek pertumbuhan ekonomi global.Perang tersebut juga memicu kenaikan harga komoditas global secara sangat signifikan terutama komoditas energi, pangan dan logam serta berdampak pada meningkatnya inflasi global.Peperangan antara Rusia dan Ukraina turut menciptakan tantangan bagi normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju yang kemudian meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global.Aliran modal di emerging market pun tertekan karena adanya kebijakan moneter negara-negara maju sebagai respon terhadap meningkatnya inflasi dengan pada saat yang sama masih dihadapkan potensi pelemahan ekonomi.“Ini sejalan dengan terjadinya realokasi aset untuk mencari tempat yang aman atau safe heaven asset,” ujarnya.Di sisi lain, Sri Mulyani menegaskan stabilitas sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi normal yang ditunjukkan oleh terjaganya pemulihan ekonomi terutama ditopang dengan semakin baiknya penanganan COVID-19.Penurunan kasus dan penanganan COVID-19 yang baik dan diikuti oleh pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat akhirnya semakin mendorong kegiatan perekonomian dalam negeri.Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diperkirakan tetap kuat didukung oleh kegiatan konsumsi masyarakat atau rumah tangga, kegiatan investasi serta dukungan belanja pemerintah.Meski demikian, Sri Mulyani tak memungkiri terdapat sejumlah risiko rambatan dari kondisi global yang akan berpotensi mempengaruhi inflasi, cost of fund dan kinerja perekonomian dalam negeri.Oleh sebab itu, KSSK akan terus memperkuat koordinasi termasuk dalam merumuskan respon kebijakan yang terkoordinasi dan bersinergi dalam menjaga pemulihan ekonomi nasional dari gejolak dan dinamika global.“KSSK tetap mewaspadai dan memantau stabilitas sistem keuangan agar tetap terjaga,” kata Sri Mulyani. (mth/Antara)
KSP Jelaskan 6 Aturan Turunan UU IKN yang Jadi Prioritas
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden menjelaskan enam aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang menjadi prioritas untuk segera diterbitkan sebagai acuan pelaksanaan UU IKN.\"Aturan turunan yang utama ada enam. Yang lainnya bisa berupa aturan-aturan yang diterbitkan oleh Kepala Otorita IKN atau aturan lain jika dibutuhkan dan dianggap relevan,\" ujar Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong dihubungi di Jakarta, Rabu.Wandy menjabarkan enam aturan turunan prioritas UU IKN yakni pertama Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.Dia menyampaikan Peraturan Pemerintah ini akan memberikan kewenangan dalam perizinan investasi dan kemudahan berusaha secara umum, agar Otorita IKN menjadi lembaga yang agile dan efektif.Kedua, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Penganggaran IKN, yang memberikan dasar bagi skema pendanaan untuk pembangunan IKN.\"Ini menjadi dasar bagi skema pendanaan pembangunan IKN. Mana-mana saja yang diperkenankan,\" ujar Wandy.Ketiga, Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.Perpres ini, kata Wandy, memberikan dasar tentang peruntukan kawasan, terkait mana kawasan hijau, kawasan hunian dan sebagainya, serta mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dibangun di kawasan-kawasan itu.Keempat, Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang memberikan dasar bagaimana prinsip dan strategi pembangunan di IKN akan dilakukan, termasuk tahapan-tahapannya.Kelima, Rancangan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara yang membatasispekulasi tanah dengan memberikan kewenangan pada Otorita IKN untuk melakukan pengadaan dan pembatasan pengalihan hak atas tanah.Keenam Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara yang memberikan dasar struktur serta tugas dan fungsi dari Otorita IKN. (mth/Antara)
Harusnya Demo Itu Tuntutannya Kembali ke UUD 1945 Asli
Jadi, sangat yakinlah kita bahwa UUD 1945 itu dibuat bukan dengan sementara, bukan dengan singkat. Tetapi dengan ijin Allah SWT, hal inilah yang tidak dibaca oleh pengamandemen UUD 1945. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila JIKA saja para Mahasiswa itu dalam demonya menuntut Sidang Istimewa MPR untuk kembali ke UUD 1945 dan menjalankan kembali Ideologi Pancasila maka rakyat dan negara ini akan berdaulat. Jika kembali pada UUD 1945 maka: 1. Keanggotaan MPR tidak hanya DPR dan DPD tetapi ada utusan golongan- golongan termasuk di dalamnya ada golongan TNI dan Kepolisian. Semua elemen rakyat terwakili termasuk Kerajaan dan Kesultanan. 2. Mengembalikan Bangsa Indonesia Asli, yang diamandemen menjadikan Warga negara lebih tinggi. Bangsa Indonesia adalah pemilik negeri ini maka sudah sepantasnya dan seharusnya Presiden ialah bangsa Indonesia Asli. 3. Bumi air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai negara sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tidak boleh ada orang atau swasta menguasai jutaan hektar tanah/lahan, itu melanggar pasal 33. Akibat dari menguasai jutaan hektar tanah penghasil sawit maka secara oligarki, oligopoli, kapitalis, mendikte penguasa terhadap minyak goreng, rakyat mau beli antri sampai ada ibu yang meninggal. Padahal sudah jelas dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. 2.) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi Minyak goreng, BBM, Gas, Listrik sudah jelas pasal yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Apa yang terjadi sekarang terjadi pelanggaran berat terhadap Konstitusi. Maka seharusnya mahasiswa menuntut dikembalikan ekonomi sesuai pada pasal 33 karena pasal ini masih berlaku. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penggarongan besar-besaran terhadap nikel oleh perusahaan China, tambang- tambang harus ditata ulang seperti kehendak pasal 33 ayat ke-3, kalau tidak ini pelanggaran konstitusi dan harus diadili. 3. Mengembalikan Visi Misi Negara. Sejak UUD 1945 diamandemen Visi Misi Negara telah berubah menjadi Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana ini bisa terjadi sementara Presiden yang menjalankan negara punya visi misi sendiri. Sementara negara sejak didirikan sudah mempunyai Visi Misi Negara yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Visi negara: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misi negara :melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia: Peningkatan Kualitas Manusian Indonesia; Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing; Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Kesalahan ini yang dilakukan terjadi penyimpangan, bagaimana mungkin di dalam negara ada dua visi misi. Seharusnya Visi Misi Negara diuraikan di dalam GBHN dalam bentuk program program sebagai acuan seluruh politik negara yang menjadi dasar bagi lembaga lembaga negara termasuk TNI/Polri. Kalau ada pertanyaan pada TNI/Polri apa dasar politik negaranya? Apa benar Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai politik negara? Kemudian jika ada pertanyaan pasal berapa di dalam UUD 1945 Presiden sebagai Kepala Negara? Nggak terjawab, ini katanya negara hukum. Rupanya pengamandemen lupa memasukan pasal tentang kepala negara. Dengan tuntutan demo mahasiswa seperti ini maka akan terjadi revolusi kembali ke UUD 1945 Asli. Sebab, semua lembaga negara harus diretoling MPR menjadi MPRS dulu sebelum menjadi MPR definitif. Jika tata ulang ketatanegaraan terjadi maka para oligarki akan lari terkencing- kencing, sebab seluruh yang berbau KKN harus diusut dan diadili. Seluruh penggarongan-penggarongan terhadap kekayaan Ibu Pertiwi harus disita untuk negara dan diadili atas dasar pasal 33 UUD1945. Indonesia dengan UUD 1945 asli dan Pancasila itu memang hebat dan pendiri negeri ini orang-orang hebat. Oleh sebab itu untuk mengembalikan Indonesia jangan setengah-setengah maka bila perlu revolusi seakar-akarnya. Adili korupsi, oligarki, KKN, negara bangsa ini akan bersih maka Keadilan sosial akan terwujud, tidak mungkin keadilan sosial diletakkan pada sistem Liberalisme, Kapitalisme. Hal ini Mahasiswa harus mengerti dan paham tentang negara bedasarkan Pancasila. Ideologi negara berdasarkan Pancasila ya UUD 1945, kemudian diamandemen. Jadi yang diamandemen itu adalah ideologi negara berdasarkan Pancasila dan lucunya semua ormas harus berideologi Pancasila, sementara itu negaranya sudah tidak berideologi Pancasila. Bukannya arti Ideologi itu adalah kumpulan pemikiran atau kumpulan gagasan tentang negara berdasarkan Pancasila, ada di mana itu? Ya ada di batang tubuh tentang kekuasaan, kedaulatan, kehakiman, ekonomi, pendidikan, agama, bela negara, presiden, MPR, DPR, Pemerintah, dll diuraikan semua. Kok diamandemen, terus disetubuhkan dengan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Padahal Pancasila itu anti tesis dari Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Pada notulen rapat pada 11-15 Juli 1945 BPUPKI dan rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 dapat kita ikuti perkembangan pemikiran tentang kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaaan dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki konfigurasi sosial, ekonomi dan geografis yang amat kompleks. Karena itu, MPR harus mencakup wakil-wakil rakyat yang dipilih, DPR, wakil-wakil daerah, serta utusan-utusan golongan dalam masyarakat. Dengan kata lain, MPR harus merupakan wadah multi-unsur, bukan lembga bi-kameral. Bentuk MPR sebagai Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat dipandang lebih sesuai dengan corak hidup kekeluargaan bangsa Indonesia dan lebih menjamin pelaksanaan demokrasi politik dan ekonomi untuk terciptanya keadilan sosial. Bung Hatta menyebutnya, sebagai ciri demokrasi Indonesia. Dalam struktur pemerintahan Negara, MPR berkedudukan sebagai Supreme Power dan penyelenggara Negara yang tertinggi. DPR adalah bagian dari MPR yang berfungsi sebagai Legislative Councils atau Assembty. Presiden adalah yang menjalankan tugas MPR sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi, sebagai mandataris MPR. Konfigurasi MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tersebut dipandang para Bapak Bangsa sebagai ciri khas Indonesia dan dirumuskan setelah mempelajari keunggulan dan kelemahan dari sistem-sistem yang ada. Sistem majelis yang tidak bi-kameral dipilih karena dipandang lebih sesuai dengan budaya bangsa dan lebih mewadahi fungsinya sebagai lembaga permusyawaratan perwakilan. (Sumber: Sistem Negara Kekeluargaan Prof. Dr Sofyan Efendi). Reformasi dengan Amandemen UUD 1945 telah telah mengkhianati Negara “semua buat semua“. Oleh karena The Founding Fathers mendirikan Negara “semua buat semua“, sistem yang dipilih adalah sistem MPR. Sebab, semua elemen bangsa akan duduk di lembaga tertinggi Negara ini untuk mengelola bersama, memutuskan bersama, dengan cara musyawarah mufakat, Negara ini di tangan rakyat, Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, Rakyatlah yang menentukan pembangunan, rakyatlah yang menentukan kebutuhannya. Oleh sebab itu, rakyatlah yang menyusun Garis Besar Haluan Negara (GBHN), setelah itu dicarilah Presiden untuk menjalankan GBHN. Di sanalah kesinambungan Negara ini bisa terwujud sebab GBHN akan terus berkelanjutan, bukan seperti sekarang ini setiap Presiden menganggap dia punya Negara, dia punya kekuasaan, keputusan Presiden terserah presiden, setiap ganti presiden ganti acara, dan rakyat hanya menjadi Obyek. Masih banyak para politikus dan pengamandemen UUD 1945 yang tidak membaca sejarah dengan benar. Begitu juga umat Islam yang ikut mengamandemen UUD 1945. Padahal UUD 1945 itu adalah UUD yang dalam pembentukannya memohon petunjuk Allah. Cuplikan pidato Bung Karno dalam sidang PPKI. ”Alangkah keramatnja, toean2 dan njonja2 jang terhormat, oendang2 dasar bagi sesoeatoe bangsa. Tidakkah oendang2 sesoeatoe bangsa itoe biasanja didahoeloei lebih doeloe, sebeloem dia lahir, dengan pertentangan paham jang maha hebat, dengan perselisihan pendirian2 jang maha hebat, bahkan kadang2 dengan revolutie jang maha hebat, dengan pertoempahan darah jang maha hebat, sehingga sering kali sesoeatoe bangsa melahirkan dia poenja oendang2 dasar itoe dengan sesoenggoehnja di dalam laoeatan darah dan laoetan air mata. Oleh karena itoe njatalah bahwa sesoeatoe oendang2 dasar sebenarnja adalah satoe hal jang amat keramat bagi sesoeatoe rakjat, dan djika kita poen hendak menetapkan oendang2 dasar kita, kta perloe mengingatkan kekeramatan pekerdjaan itoe. Dan oleh karena itoe kita beberapa hari jang laloe sadar akan pentingnja dan keramatnja pekerdjaan kita itoe. Kita beberapa hari jang laloe memohon petoendjoek kepada Allah SWT, mohon dipimpin Allah SW., mengoetjapkan: Rabana, ihdinasjsiratal moestaqiem, siratal lazina anamta alaihim, ghoiril maghadoebi alaihim waladhalin. Dengan pimpinan Allah SWT, kita telah menentoekan bentoek daripada oendang2 dasar kita, bentoeknja negara kita, jaitoe sebagai jang tertoelis atau soedah dipoetoeskan: Indonesia Merdeka adalah satoe Republik. Maka terhoeboeng dengan itoe poen pasal 1 daripada rantjangan oendang2 dasar jang kita persembahkan ini boenjinja: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatoean jang berbentoek Republik”. Jadi, sangat yakinlah kita bahwa UUD 1945 itu dibuat bukan dengan sementara, bukan dengan singkat. Tetapi dengan ijin Allah SWT, hal inilah yang tidak dibaca oleh pengamandemen UUD 1945. Dengan demikian jihad mengembalikan UUD 1945 adalah sebuah keharusan bagi anak bangsa yang mencintai negerinya. Jika saja Mahasiswa membaca sejarah dengan benar maka menyelamatkan Indonesia omong kosong jika tidak kembali pada UUD1945 dan Pancasila selamat berjuang hari esok adalah hari mu maka bawah lah negeri ini yang lebih baik dan jangan biarkan punah. Warung Kopi Pojok Stasiun Tugu Jogyakarta. (*)
Program Khatam Qur'an Menyediakan Makan Gratis
Jakarta, FNN -- Ny Elya Safitri, salah seorang warga di Koja, Jakarta Utara, menyediakan makanan berbuka puasa gratis selama 17 hari. \"Saya menyiapkan menu ayam bagi penghafal Alquran. Kalau bebek, tidak semua orang suka. Ayam sama sambal tahu. Baru 15 porsi sih, belum banyak,\" ungkap Elya di Jakarta, Selasa (12/4/2022). Pembukaan warung makan gratis ini merupakan bagian dari program Khatam Quran yang digagas Ustaz Bachtiar Nasir (UBN). Dikatakan Elya, ia ingin sekali menjadi pelayan Alquran. Sebagian tetangganya, kata dia, memberi respon positif. Bahkan diantara mereka tertarik ikut bersedekah ke warung Elya. Selain itu, sebagian kerabat maupun teman turut memberikan donasi untuk warung nasi Elya. Selama 17 hari Ramdhan, Elya mengajak tetangganya untuk khataman Quran. Setiap hari dimulai pukul 17.00 WIB hingga menjelang berbuka puasa, mengikuti arahan program yang disupport oleh Tabung Infaq. \"Setiap hari membaca Alquran, dimulai dengan Al Baqarah. Pada malam 17 kita bersama-sama khatamkan Quran,\" ujar Elya. Dalam rangka mengisi bulan Ramadhan ini, Ustadz Bachtiar Nasir, Pimpiman Ar-Rahman Qur\'anic Learning (AQL), mengadakan Program Khatam Qur\'an. Puncak acara Khatam Quran ini akan diselenggarakan pada 17 Ramadhan atau bertepatan dengan hari Senin, 18 April 2022 di Jakarta Utara. \"Di sana kita akan bersama-sama melakukan seremoni, khataman Quran di bulan diturunkannya Alquran,\" kata UBN. (TG)
POPULER
