ALL CATEGORY
Potensi Perang Dunia III
Tak bisa dibayangkan, bila satu bom nuklir meledak, akibatnya demikian. Bagaimana dengan 6.800 bom nuklir ditambah dengan 6.300 bom nuklir? Mungkin bumi akan pecah berkeping-keping. Oleh: Dr. Tifauzia Tyassuma, Akademisi dan Pakar Epidemiologi SEPANJANG peradaban manusia yang sudah berjalan puluhan ribu tahun, Perang selalu membayangi. Sama dengan Pandemi. Keduanya bagaikan matahari dan bulan bagi bumi, silih berganti kedatangannya. Sesungguhnya di beberapa tempat di bumi, beberapa negara, selama 100 tahun tak pernah ada hari tanpa perang. Perang yang dicatat sejarah sebagai Perang Bumi, disebut Perang Dunia, terjadi dua kali. Perang Dunia I dan Perang Dunia II, keduanya terjadi di Abad 20. Para Ahli meramalkan, apabila sampai terjadi Perang Dunia III, itu adalah kiamat bagi bumi. Karena Perang Dunia III sudah pasti menggunakan senjata nuklir, dimana beberapa negara telah mempersiapkan senjata nuklir, sejak 80 tahun yang lalu, dan kini siap digunakan. Artinya, ketika senjata nuklir yang menjadi keniscayaan Perang Dunia III digunakan, boleh dikata tidak ada satupun negara yang tidak hancur luluh lantak, bahkan si negara pemilik nuklir sekalipun. Rusia yang memiliki 6.800 bom nuklir, dan Amerika Serikat yang memiliki 6.300 bom yang sama, akan saling menembakkan nuklirnya satu sama lain. Kekuatan bom nuklir terbesar, Tsar Bomba, disebut-sebut memiliki kekuatan 3.300 kali kekuatan bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Bila Tsar Bomba diledakkan, maka setengah bumi akan terkena imbasnya. Kekuatan Tsar Bomba, setara dengan kekuatan ledakan Gunung Toba, yang meledak 75.000 tahun lalu, yang menghancurleburkan seluruh bumi. Bumi baru terisi kembali dengan kehidupan dan manusia, di sekira 66.000 tahun lalu. Artinya dampak dari letusan Gunung Toba yang membuat bumi tak berpenghuni selama 9.000 tahun. Berbeda dengan ledakan magma gunung Toba, Tsar Bomba menghasilkan efek tambahan, yaitu efek radiasi, yang diperkirakan akan melemah setelah 18 abad, 1800 tahun. Tak bisa dibayangkan, bila satu bom nuklir meledak, akibatnya demikian. Bagaimana dengan 6.800 bom nuklir ditambah dengan 6.300 bom nuklir? Mungkin bumi akan pecah berkeping-keping. Pertanyaan yang muncul adalah: Mengapa para pemimpin negara-negara yang memiliki bom nuklir super dahsyat itu, seperti tidak punya rasa takut? Vladimir Putin, Presiden Rusia, yang jempolnya adalah penentu kapan Tsar Bomba dan teman-temannya diledakkan. Demikian juga dengan Joe Biden, yang jempolnya memiliki kekuasaan sama besarnya dengan Putin saat ini. Di jempol mereka, keputusan kapan 13.000 nuklir itu diledakkan, dan kemana arah ledakannya. Apakah mereka tidak takut, diri mereka sendiri juga akan hangus binasa? Di sinilah bedanya, kualitas pemimpin dari kedua negara tersebut dengan pemimpin kelas bulu. Begitu mereka menjadi Presiden, mereka tahu bahwa hidup mati mereka untuk negara. Dan mereka adalah Panglima Militer Tertinggi di negara masing-masing. Sebagai Panglima Tertinggi, mereka tahu bahwa bila terjadi Perang Dunia III, merekalah yang akan memimpin peperangan, dengan risiko, menang atau kalah, hidup atau mati. Pendeknya, sebagai pemimpin negara adidaya, yang sudah siap menanti sesuatu yang sudah pasti, yaitu Perang Dunia III, kematian sudah di tangan. Ketika kematian sudah di tangan, tak ada lagi yang menjadi sumber ketakutan. Yang ada, adalah bertempur sampai titik darah penghabisan. Epic Mahabarata, dalam episode terakhir, Perang Baratayuda, adalah peperangan terakhir, paling besar, paling bengis, dengan akhir perang, tak ada yang menang. Semua tumpas, habis, tak bersisa, kecuali pohon-pohon yang terbakar, dan bekas-bekas rumah yang tinggal puing-puingnya. Tak ada lagi jenderal dan rakyat. Semua binasa, menyatu dalam kematian. Jadi, itulah kunci dari, bagaimana Perang Dunia III menjadi suatu niscaya. Perang Dunia I masih menyisakan kemungkinan menang dan selamat. Dan memang ada yang selamat. Perang Dunia II masih menyisakan kemungkinan menang dan selamat. Dan memang ada yang selamat. Perang Dunia III adalah perang, dimana Kiamat itu memang ada. Memang absurd perang itu. Perang itu, tak pernah masuk akal. Tetapi it always happen. Selalu terjadi. Entah mengapa. Anyway, Sementara penduduk bumi di belahan dunia yang lain sibuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan Perang Dunia III. Di sini pemimpinnya masih sibuk menimbun harta, sibuk bikin konten, sibuk ingin memperpanjang jabatan. Tak peduli rakyatnya kian hari kian tercekik beban kehidupan. (*)
Mengundang Orang Tak Bermoral Berarti Tak Bermoral Juga
Jakarta, FNN – Rektor Universitas Indonesia (UI), Profesor Ari Kuncoro mengundang Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ke kampus Depok Jawa Barat, Selasa, 12 April 2022. Usai bertemu rektor, Luhut dicegat mahasiswa yang ingin menginterogasi berkaitan dengan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa ingin Luhut membuka big data yang dipakai alasan penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tersebut. Namun percakapan menjadi tidak setara karena Luhut memanfaatkan posisi dia sebagai senior untuk menasehati yunior. Padahal problemnya bukan junior-senior, ini big data yang ditagih dari Luhut. “Publik akademisi akhirnya melihat bahwa mahasiswa memenangkan dialog itu dan Luhut hanya berupaya untuk menyembunyikan - sebut saja - kebohongannya dengan memanfaatkan posisinya sebagai orang yang lebih tua yang lebih senior. Itu palsu dalam argumentasi,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 13 April 2022.. Perdebatan yang tidak imbang itu menurut Rocky ada andil rektor Ari Kuncoro yang menghadirkan Luhut ke kampus UI. “Demikian juga Profesor Ari Kuncoro. Sayang sekali beliau reputasinya akhirnya makin buruk. Dan dia tidak mampu lagi untuk memberi sinyal bahwa dia adalah rector,” paparnya. Rektor kata Rocky adalah semacam mercusuar pikiran, mercusuar moral, dan mahasiswa menganggap bahwa dia nggak bermoral mengundang orang yang tak bermoral, tidak bermoral juga. Keadaan ini menurut Rocky menunjukkan terjadi pemburukan terjadi setiap hari, baik di istana maupun di lembaga universitas, di departemen-departemen. “Itu yang kita sebut sebagai keadaan dimana seluruh kedunguan tiba-tiba muncul bersamaan. Dan kedunguan tertinggi kemarin dipamerkan oleh Rektor UI, mengundang seseorang yang secara moral sedang dipersoalkan, jadi begitu konyolnya,” tegasnya. Rocky tak hanya sendirian mengamati kualitas rector UI. “Saya pantau teman-teman dosen, serius itu menganggap bahwa rektor juga kehilangan moralitas sebetulnya karena mengundang orang yang tidak punya moralitas. Itu intinya,” paparnya. Jadi, pertemuan Luhut – Ari Kuncoro di UI menurut Rocky merupakan pertemuan dua orang yang tak punya inegritas. “Bertemulah dua tokoh yang sebetulnya tidak punya integritas lagi. Karena apa yang diucapkan Pak Luhut di situ, ya orang anggap silakan ngomong, tapi kita nggak percaya. Kan Anda mewakili satu rezim yang terus menerus berbohong,” pungkasnya. (sof, sws)
Luhut Memang Dahsyat, Banteng Sekandang Dibuat Tak Berkutik
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN, Pemerhati Sosial-Politik Tak keliru Jokowi menempatkan kepercayaan penuh ke Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Jenderal pensiunan ini memang hebat. Harus diakui dengan jujur. Ini penilaian objektif. Meskipun ‘output’ kehebatan Luhut bisa dinilai macam-macam secara kualitatif. Luhut adalah “can do anything person”. Orang yang bisa mengerjakan apa saja. Dia bisa mengolah dan mengelola semua hal. Mulai dari ekonomi, bisnis, investasi, pertambangan, epidemiologi, sampai strategi politik, intrik, dll. Bisa dipahami mengapa Jokowi lebih percaya kepada Luhut ketimbang orang-orang partai pendukungnya, PDIP. Di tangan Luhut, kepresidenan Jokowi bisa aman. Atas kehebatan Luhut pulalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa dipaksa agar tetap mendukung Jokowi. Padahal, Bu Mega tidak lagi didengarkan oleh Jokowi. Luhut membuat Banteng sekandang tak berkutik. Hanya bisa manggut-manggut mengikuti apa kata Pak Menko. Jokowi yang semula diremehkan sebagai petugas PDIP, sekarang seratus persen independen dari Bu Mega. Tidak ada lagi dikte dari Bu Ketum. Bahkan hari ini bisa berbalik. Jokowi (cq Luhut) yang akan mendikte posisi politik PDIP. Sebagai contoh, Jokowi (lewat Luhut) bisa memerintahkan elit bisnis untuk memboikot PDIP. Bisa dibayangkan dampaknya jika ini terjadi. Independensi Jokowi dari PDIP dan Bu Ketum terlihat pada upaya untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi 2-3 tahun lewat penundaan pemilu atau amandemen UUD yang akan memungkinkan Jokowi tiga periode. Di sini, Jokowi (lewat tangan Luhut) mencoba penambahan masa kekuasaan itu lewat parpol-parpol lain. Tidak lewat PDIP. Karena Bu Mega tidak mendukung. Keinginan Jokowi ini nyaris gol andaikata tidak ada protes keras dari publik. Meskipun pada saat ini penundaan pemilu atau amandemen sudah tertutup karena sikap tegas Bu Mega dan belakangan aksi unjuk rasa mahasiswa yang juga menentang, Luhut masih belum menyerah. Di balik layar terus berlangsung kasak-kusuk, lobi-lobi, untuk menggolkan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Bagaimana jika upaya ini benar-benar gagal? Sudah disiapkan Plan B. Yaitu, memperjuangkan Ganjar Pranowo habis-habisan di pilpres 2024. Skenario 2019 tampaknya akan di-copy-paste. Ganjar harus menang dengan segala cara. Boleh jadi, Luhut akan terbentur tembok PDIP. Sebab, di pilpres 2024 nanti Bu Mega punya misi pribadi untuk menaikkan karir anaknya, Puan Maharani, menjadi presiden atau wakil presiden (yang lebih logis). Ini momen terakhir untuk Puan. Pilpres 2029 terlalu jauh bagi Bu Mega. Dua tahun ke depan ini Luhut akan sangat sibuk. Bagusnya, Luhut sudah melihat peta politik dengan jelas. Dia paham PDIP tidak akan mendukung Ganjar. Tetapi, bisa juga berubah menjadi mendukung. Pak Luhut sangat piawai menanganinya. Pak Menko pasti tahu isi kepala dan isi perut PDIP. Artinya, sangat mungkin Luhut bisa sekali lagi menjinakkan Bangeng sekandang di pilpres 2024. Bu Mega bisa dibikin pragmatis oleh Luhut agar mendukung Ganjar. Menko “Segala Urusan” ini sudah paham bagaimana cara merayu Bu Mega. Kubu Jokowi sudah terlihat menyiapkan Plan B ini. Semua pintu penting dalam proses pilpres 2024 sudah dikondisikan sejak sekarang. Sebagai contoh, sangat jauh dari kebetulan ketika kemarin (12/4/2022) Hasyim Asy’ari (yang pernah menjadi pimpinan Banser Jawa Tengah (2018-2018) terpilih sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027. Memang Hasyim adalah komisioner petahana. Tapi, sulit untuk menepis dugaan publik bahwa keterpilihan Hasyim itu terkait dengan keinginan Jokowi (dan Luhut) agar Ganjar keluar sebagai pemenang pilpres 2024. Jadi, percaturan politik Indonesia saat ini ada di tangan Luhut. Bu Mega dan PDIP termasuk kekuatan yang sudah diukur oleh Pak Menko. Kalau pendekatan lunak (soft approach) tak mempan, Luhut masih bisa melakukan pendekatan lain yang membuat Bu Mega sulit menolak. Pendekatan jumbo plus yang menghanyutkan. Sebagai penutup, mengapa Jokowi dan Luhut perlu Ganjar sebagai presiden? Hanya untuk satu tujuan. Ganjar diarahkan untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur sampai pada tahap yang tak mungkin dibatalkan lagi.[] Medan, 13 April 2022.
Mahfud Dorong Masyarakat Berperan Aktif dalam Pelaksanaan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Mahfud mengatakan hal itu dalam akun Youtube Kemenko Polhukam, yang terpantau, di Jakarta, Rabu. Menurut dia, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 ini bisa terwujud saat semua pihak peduli akan pertumbuhan demokrasi di Indonesia dan membantu KPU dan Bawaslu. \"Tentu akan berhasil manakala kita peduli dengan pertumbuhan dan perkembangan demokrasi Indonesia turut membantu KPU dan Bawaslu,\" ujar Mahfud. Menurut dia, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang baru dilantik, menyatakan kesiapannya untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. \"Anggota KPU dan Bawaslu, dan semuanya menyatakan siap, akan bekerja menyiapkan Pemilu dan Pilkada 2024 dengan sebaik-baiknya,\" ujarnya. Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang baru saja dilantik-nya untuk segera tancap gas mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Presiden mengingatkan kepada para pejabat KPU dan Bawaslu yang dilantik-nya di Istana Negara, Jakarta, Selasa, agar senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah maupun DPR RI dalam menjalankan tugas serta kewenangan-nya. \"Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas serta kewenangan-nya untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024,\" kata Presiden dalam keterangan pers terkait pelantikan itu yang dirilis kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (12/4). (mth/Antara)
Tragedi Ade Armando Tamparan Keras Bagi Penegakan Hukum Rezim Ini
Jakarta, FNN - Peristiwa pengeroyokan yang menimpa pegiat sosial Ade Armando di depan Gedung MPR/DPR pada aksi demo mahasiswa, Senin, 11 April 2022, cukup menghentak kalangan cendikia, politisi dan masyarakat umum. \"Ini merupakan tamparan keras bagi penegakan hukum di Indonesia saat ini,\" kata Advokat Juju Purwantoro yang juga Ketua Bidang Advokasi- Hukum DPP Parpol UMMAT kepada FNN di Jakarta, Rabu, 13 April 2022. Menurut Juju, emosi masyarakat yang tidak terkontrol, kurangnya pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum termasuk kepada penegak hukum, mengakibatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada keadilan dan hukum. Hal itu terlihat dari para pelaku yang main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap Ade Armando. Kelihatannya masyarakat sudah sangat jengah dan kesal yang mendalam, karena dia selama ini dianggap manusia super yang kebal hukum. Padahal pelaku main hakim sendiri secara kekerasan fisik, misal memukul, menendang, menyiksa hingga menyebabkan terluka parah, dapat dijatuhi hukuman sesuai sesuai hukum yang berlaku. Juju menegaskan dalam KUHP pasal 351 pelaku bisa dituntut berdasarkan \'tentang penganiayaan\'. Juga kalau dilakukan dengan kekerasan, maka pelakunya pun dapat dijerat dengan \'Pasal 170 KUHP tentang kekerasan\'. Konstitusi UUD 1945 menggunakan ungkapan “persamaan kedudukannya di dalam hukum” (Pasal 27) dan “perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Pasal 28D). Contoh peristiwa Ade Armando tersebut, dapat mengganggu nilai- nilai asasi manusia diakibatkan oleh praktik buruk penggunaan hukum selama ini, yang sekedar untuk melayani kepentingan penguasa belaka. Praktek diskriminasi hukum juga berlawanan dengan prinsip pengakuan HAM, misalnya (pasal 2, Deklarasi HAM 1948). Tindakan kekerasan yang dialami Ade Armando yang sering dicap sebagai buzzeRp, adalah sebagai korban peradilan jalanan dan main hakin sendiri (street justice). Peristiwa tersebut terjadi bisa sebagai akibat kepercayaan publik (destrust) terhadap institusi Kepolisian yang sangat rendah, diskriminatif dan tidak adil. Sedangkan sebagian lagi masyarakat terutama kelompok oposisi, merasakan (diskriminasi hukum), jika ada kesalahan dengan gampang dicari-cari untuk dihukum. Faktanya, menurut Juju sebagai kuasa hukum pada akhir tahun 2017, Ade Armando juga pernah disidangkan Pra Peradilan kasusnya di PN Jaksel atas penistaan AlQuran dan Aqidah Islam. Walau majelis memerintahkan sidang untuk dilanjutkan, dan ditetapkan sbg Terdakwa, tapi pihak penyidik malah mengeluarkan SP3. Juga pada kasus gugatan pelecehan Islam 2017, lagi- lagi SP3 kasus dibatalkan dan jg mandek. Juju menyarankan peristiwa yang menimpa Ade Armando diharapkan menjadi pelajaran berharga, untuk dilakukannya penegakan dan proses hukum yang adil sesuai hukum ( equalty before the law) Termasuk juga terhadap oknum buzzer lain seperti; Abu Janda, Denny Siregar, Habib Kribo, Eko Kuntadhi. (sws)
Rakyat Menggugat Sepak Terjang LBP (3): Pelindung Konglomerat Pengembang Properti Terlibat Dugaan KKN
Oleh Marwan Batubara - IRESS - PNKN DALAM tulisan ke-3 ini dibahas peran Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dalam kasus yang melibatkan sejumlah konglomerat pengembang properti. Dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta, hampir semua pengembang properti terkemuka mendapat jatah membangun “pulau-pulau” reklamasi. Proyek rekalamasi adalah contoh nyata proyek oligarki kekuasaan di Indonesia. Misalnya, merekalah yang mengusung Ahok pada Pilkada DKI 2017. Karena sarat pelanggaran dan digugat publik, Menko Rizal Ramli menghentikan proyek tersebut. Karena berani menghentikan proyek ini, justru Rizal digusur oligarki. Rizal kemudian digantikan oleh LBP yang bertekad melanjutkan proyek. Kata LBP: \"Iya (tetap lanjut). Tidak ada masalah kok. Kamu kalau temukan ada masalah, tunjukkan, kesalahannya ada dimana\" (11/7/2017). Proyek yang sebelumnya dihentikan Rizal, kembali dilanjutkan LBP. Setelah Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, proyek reklamasi dihentikan, kecuali 4 pulau (C, D, G dan N) yang terlanjur dibangun secara illegal. Pada 6 September 2018, Anies mencabut izin 13 pulau reklamasi melalui SK No.1409/2018. Mega proyek reklamasi adalah bisnis properti 17 pulau (A s.d M) seluas 70.000 ha (Jakarta Pusat hanya 48.000 ha) oleh puluhan konglomerat dan potensi untung Rp 516 triliun. Nilai sangat besar menjadi alasan mengapa LBP pasang badan untuk bisnis para konglo. Proyek oligarki yang harus berlanjut. LBP pernah mengancam Anies karena penghentian proyek: \"Saya enggak lihat ada alasan, tapi kalau mau disetop, ya, bikin aja situ setop, nanti kalau sudah Jakarta tenggelam atau menurun, tanggung jawab. Jadi, jangan lari tanggung jawab\" (8/5/2017). LBP mengingatkan kewenangan pejabat pemerintah, baik menteri, gubernur, bahkan presiden sekalipun. LBP bilang Anies harus taat aturan dan kewenangan ketika stop reklamasi. \"Jangan anggap jadi Gubernur DKI lantas semua bisa dikerjakan, tidak dapat begitu\" kata LBP. Pada 24 April 2018 LBP mengingatkan Anies: \"Kalau dia resisten, ya lihat aja. Silahkan ditunjukkan resistensinya dimana. Saya enggak ada urusan. *Tapi jangan bilang macam-macam sama saya, saya kejar siapa pun dia”*. Terkait kepastian investasi LBP bilang: “Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan, siapa pun dia. *Mau siapa dia ngomong ke sini. Jangan asal ngomong aja republik ini dia pikir apa. Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu\"*. Inilah gaya bicara LBP yang arogan! Jawaban Anies: “Justru karena kita menggunakan aturan, maka kita mau tertibkan”. Menurut Anies dalam Pasal 4 Kepres No.52/1995 wewenang reklamasi di tangan gubernur. Yang terjadi sekarang, ada pengembang yang sudah bikin gedung tinggi dan besar tanpa ikut aturan. Belakangan mereka minta diberi izin karena sudah keluar uang banyak, sudah investasi. Ternyata para pengembang bukan saja melanggar hukum, tapi merusak lingkungan, mengganggu mata pencaharian nelayan dan terlibat suap-menyuap. Hal ini terbukti dalam sejumlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan Gubernur Anies dan menolak gugatan para pengembang yang izin dicabut. Terbukti ancaman LBP di atas tidak relevan dan tidak valid. Bahkan LBH Jakarta menilai LBP melanggar pinsip GCG, melecehkan pengadilan, serta melindungi mega korupsi yang dilakukan pengembang. Ke depan, karena “kemampuan para pengembang mempengaruhi” pengadilan tingkat lebih tinggi (MA), ditambah peran LBP, bisa saja izin-izin “hidup kembali”. Contohnya izin reklamasi Pulau H konon telah dimenangkan pengembang (3/9/2021). Artinya kepentingan lingkungan, nelayan, akses publik, dan otonomi daerah bisa saja dinihilkan. Oleh sebab itu, rakyat harus melawan upaya oligarki dan LBP yang diduga sarat moral hazard tsb. Proyek Meikarta Terkait proyek Meikarta, LBP memastikan semua perizinan dan kepemilikan tanah Proyek Meikarta tidak masalah. \"Saya tanya Pak James (Riady) mengenai semua masalah perizinan dan kepemilikan tanah. (Dia jawab) semua tidak ada masalah\"(29/10/2017). Setahun kemudian, meski Lippo terlibat penyuapan, LBP masih membela Lippo Group. Kata LBP: “Saya melihat betapa Pak James Riady mempertaruhkan reputasi Lippo Group membangun kawasan yang sudah dipersiapkan selama 20 tahun” (16/10/2018). Ternyata, proyek Meikarta bernilai Rp 278 triliun dibangun tanpa izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT), tanpa Amdal, tanpa IMB, melanggar Perda No.12/2011 Tata Ruang Kabupaten Bekasi, UU No.20/2011 Rumah Susun, dan Perda Jabar No.12/2014 Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pertumbuhan. Selain itu Lippo terlibat kasus penyuapan. Berbagai pelanggaran di atas terbukti di pengadilan tipikor. 10 orang masuk penjara, 5 orang dari pemda (termasuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan Sekda Jabar Iwa Karniwa) dan 4 orang dari Lippo (termasuk Billy Sindoro dan Bartholomeus Toto). Pada 5 April 2020, meski kasus kejahatan pemilik Meikarta sudah terang benderang, LBP masih membela Lippo dengan mengatakan investor yang menanam modal justru menjadi tahanan KPK. Kata LBP: “Karena investor sudah menginvestasikan uang mereka, tapi pemerintah daerah minta ini dan itu. Dan ketika mereka memberikan sesuatu untuk pemda, mereka malah ditangkap KPK yang saya pikir itu hal yang sangat buruk” (5/2/2020). Faktanya Lippo Group telah membangun properti illegal sesuka hati, seakan berada di atas negara, dan memasarkan produk illegal secara massif. Guna meraih izin Lippo menyuap pejabat. Akibatnya banyak konsumen tertipu karena pelanggaran hukum dan kebohongan. Semua kejahatan telah terbukti di pengadilan. Meski begitu, LBP masih membela Lippo. Wajar jika rakyat menggugat LBP dan juga Jokowi yang mempertahan LBP. Selama ini pemerintahan oligarkis, membuat taipan terlibat korupsi dan penyuapan bisa lolos proses hukum. Pemilik Agung Podomoro Sugianto Kusuma bersama Ahok* lolos jerat KPK walau alat bukti lebih dari cukup. *Berkat perlindungan penguasa oligarkis, terutama LBP, James Riady juga telah lolos dari penjara. Bahkan James Riyadi malah diangkat oleh Pemerintahan Jokowi menjadi anggota Satgas Omnibus Law (10/10/2020). Fatal! LBP berada di garis depan membela dan melindungi pemilik proyek Reklamasi dan Meikarta yang terlibat kejahatan dan KKN. Kedua proyek merupakan pendukung eksistensi pemerintahan oligarki. Karena kedua proyek gagal, sementara para konglomerat yang telah “banyak berkorban” saat pemilu dan pilkada, maka perlu dikompensasi dengan proyek baru. Itulah mengapa Proyek IKN Baru harus jalan! Di samping kompensasi proyek gagal, proyek IKN adalah objek berburu rente BESAR, modus mempertahankan eksistensi oligarki, dan alat memenuhi kepentingan China. Padahal, IKN adalah proyek mercu suar yang sangat tidak layak dibangun. Dalam kondisi negara normal saja proyek IKN tidak dibutuhkan dan tidak layak. Apalagi jika dampak pandemi, keuangan negara yang morat-marit, hutang menggunung, ekonomi bermasalah, kemiskinan meningkat, dan daya beli rakyat semakin menurun. Maka pembangunan IKN semakin tidak layak. Sebagai kesimpulan, terlihat bahwa pelanggaran hukum dan dominasi oligarki sangat mewarnai Pemerintahan Jokowi, di mana salah satu aktor utamanya LBP. Jika tidak segera dihentikan, penyelewengan dan dominasi oligarki akan semakin merusak kehidupan rakyat dan meruntuhkan kedaulatan negara. Rakyat harus bersatu menggugat LBP dan Pemerintahan Jokowi yang melindungi para terduga koruptor proyek Reklamasi dan Meikarta, serta memaksakan proyek IKN yang sarat kepentingan dominasi oligarki dan China.[] Jakarta, 13 April 2022.
Di UI Luhut Plintat Plintut, Mahasiswa UI Mampu Menguliti Pejabat Yang Berbohong
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, datang ke Universitas Indonesia (UI) Depok, Selasa 12 April 2022 untuk menghadiri acara Minister Talk di Balai Sidang UI. Di sela kedatangannya, Luhut bertemu secara tertutup dengan rektor UI, Ari Kuncoro. Menanggapi pertemuan tertutup antara Luhut dengan Ari Kuncoro, pengamat politik Rocky Gerung menduga ada pembicaraan rahasia antarkeduanya. “BEM UI tahu permainan Rektor UI karena dari awal rektor cari perlindungan dari istana demi menyelamatkan dia dari Komisaris BRI. Mungkin juga rektor UI nempel terus supaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, setidaknya kalau ada reshuffle berada di urutan pertama,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 13 April 2022. Usai bertemu rektor, Luhut dikejutkan oleh adanya aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Dalam unjuk rasa itu, mahasiswa mempertanyakan wacana perpanjangan Jokowi 3 Periode, termasuk penundaan Pemilu 2024. Dalam dialog dengan para mahasiswa Luhut bersikeras membantah bahwa dirinya yang mewacanakan hal itu. Menurutnya itu hanya hipotesis atau perbedaan pendapat semata. Mendengar jawaban Luhut yang plintat plintut, BEM UI tidak puas, dan minta Luhut membuka big data yang kerap menjadi andalan Luhut Binsar dalam pernyataan-pernyataannya mempengaruhi pikiran publik. Atas permintaan itu, Luhut tetap ngotot menolak dengan alasan bahwa ia memiliki hak untuk tidak membukakan data tersebut. Luhut berteori bahwa beda pendapat itu biasa. “Nanti kamu kalau nikah sama istrimu juga terjadi perbedaan pendapat,” kata Luhut ketus. Melihat respons-respons dari sang Menko, pengamat politik sekaligus mantan dosen di Universitas Indonesia, Rocky Gerung tak sabar untuk komentar. Berdasarkan pengamatan Rocky Gerung seolah Pak Luhut Pandjaitan tidak menyangka akan ada pertanyaan seperti itu di UI. Luhut mengelak dengan kata ‘hipotesis’ juga agak lucu di mata Rocky Gerung, karena wacana 3 periode dan Pemilu telah diucapkan berkali-kali., “Ya Pak Luhut dengan sedikit gugup sebetulnya, ia tidak menyangka akan ada pertanyaan dan argumen seperti itu. Lalu ngeles-ngeles, ‘ya itu adalah hipotesis’. Ya apa hipotesisnya kan anda udah ucapin kok,” tegas Rocky. Rocky memaklumi sikap Luhut karena memang dia punya hak untuk tidak mau membuka datanya kepada publik atau mahasiswa. Namun dengan jawaban itu, Rocky Gerung tidak bisa melihat pertanggung jawaban dari ucapan sebelumnya yang dikeluarkan Luhut. “Karena) kalau gitu boleh bikin big lies dong kalau nggak bisa buka big data. Akhirnya ya mahasiswa mengerti bahwa ini pembohong juga. Dan mahasiswa UI selalu punya kemampuan untuk menahan diri saat pertanyaan tidak dijawab,” tutur Rocky Gerung. Percakapan pada 12 April 2022 itu, kemudian viral di media sosial. Tampak dalam video yang viral itu, betapa Luhut memang arogan. Di samping itu, Rocky Gerung melihat bahwa Mahasiswa UI bisa menguliti serogan pejabat yang berbohong. “Tinggal public yang memutuskan dan melihat, apa Bahasa tubuh Pak Luhut. Kenapa (Pak Luhut) nggak bilang aja ‘oke saya punya big data dan ini adalah universitas, universitas adalah sumber metodologi karena itu saya akan buka (big data) di universitas supaya diperiksa metodologi dari big data’, kan mestinya begitu,” sambung Rocky Gerung. Pernyataan yang menurut Rocky Gerung ‘ngeyel’ itu bisa dibenarkan bila sebelumnya Luhut tidak membuat publik geger dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. “Ya berhak memang, tapi kalau Anda bukan pejabat publik dan anda tidak mengucapkan itu yang menyebabkan (masyarakat) geger, kan ini soalnya,” pungkas Rocky. (sof, sws)
Polres Ternate Membebaskan Enam Mahasiswa Terkait Demo
Jakarta, FNN - Kepolisian Resort (Polres) Ternate, Maluku Utara (Malut) akhirnya membebaskan enam mahasiswa yang diduga sebagai provokator dalam aksi 11 April 2022 di depan Kantor Wali Kota Ternate yang berujung ricuh.\"Enam mahasiswa ini mereka telah dipulangkan ke rumahnya siang tadi setelah mendapatkan pembinaan dari Binmas, sehingga tidak melakukan lagi tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab,\" kata PS Kasi Humas Polres Ternate Ipda Wahyuddin kepada ANTARA, Rabu.Selain itu, kata Wahyuddin, Polres Ternate juga tidak mau mempublikasikan nama enam mahasiswa dan asal kampusnya dan hanya diberikan pembinaan serta membuat surat pernyataan.\"Bahkan, untuk nama-nama enam mahasiswa yang sempat ditahan ini tidak disebutkan, karena dikhawatirkan berdampak pada mental mereka, terutama di lingkungan kampus,\" ujarnya.Baca juga: Polisi bubarkan demo mahasiswa ricuh dengan gas air mataMenurut dia, Polres Ternate memulangkan enam orang pendemo yang sempat diamankan saat aksi unjuk rasa pada 11 April 2022 karena diduga sebagai provokator dalam aksi mahasiswa tersebut.Selan itu, enam pendemo berusia 17 hingga 23 tahun setelah mendapatkan pembinaan oleh Tim Resmob dan Anggota Polres Ternate.Untuk itu, Polres Ternate mengimbau agar setiap warga ingin sampaikan pendapat di muka umum agar tidak melakukannya dengan cara anarkis serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.Demonstrasi ribuan mahasiswa berbagai kampus di Kota Ternate mengatasnamakan Komite Berjuang Bersama Rakyat (BBM) Malut pada Senin lalu berakhir ricuh karena massa menolak kehadiran Sekkot Ternate Jusuf Sunya untuk menemui massa aksi.Aksi demo berawal dari perwakilan mahasiswa menemui Pemkot Ternate yang difasilitasi Kapolres Ternate AKBP Andik Purnomo Sigit untuk menemui massa aksi di depan Kantor Wali Kota Ternate dan Pemkot Ternate diwakili Sekkot Ternate Jusuf Ternate.Akan tetapi, kehadiran Sekkot Ternate mendapat penolakan dan terjadilah aksi saling dorong antara aparat keamanan dengan mahasiswa dan mengakibatkan pagar kantor Wali Kota Ternate alami kerusakan. (Ida/ANTARA)
Menteri PPPA Segera Menyusun Peraturan Pelaksana Pascapengesahan RUU TPKS
Jakarta, FNN - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan pihaknya segera menyusun peraturan pelaksana pascapengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.\"Mengingat undang-undang ini sangat komprehensif, maka prioritas yang akan kami lakukan ialah menyusun peraturan pelaksana,\" kata Bintang dalam diskusi \"Mengawal Pascapengesahan RUU TPKS\" yang disiarkan secara virtual di Jakarta, Rabu.Setelah menyusun draf peraturan pelaksana, dia mengatakan pihaknya juga akan secepatnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait serta pemerintah daerah (pemda).Tujuannya, lanjutnya, agar aspek pencegahan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu dapat terlaksana dengan baik. Dia juga memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait ketentuan pemberian dana bantuan korban dalam RUU tersebut.Baca juga: Menteri PPPA: Presiden Jokowi setujui RUU TPKS disahkan jadi UUTerkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Bintang mengatakan pihaknya akan membahas soal pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta tenaga pendamping.Dengan DPR mengesahkan RUU TPKS menjadi UU, Bintang berharap dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban, serta mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban.Selain itu juga dapat melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin tidak berulangnya kejadian yang sama, tambahnya. \"Tentu saja UU TPKS diharapkan bisa memberikan kepastian dan pemenuhan hak korban,\" katanya.Kementerian PPPA telah merilis survei tentang pengalaman hidup anak dan perempuan nasional, yang hasilnya antara lain diketahui kekerasan seksual terhadap perempuan usia 15 hingga 64 tahun yang dilakukan selain pasangan meningkat.Pada 2016 Kementerian PPPA mendata kekerasan seksual berada di angka 4,7 persen atau terjadi pada satu dari 21 perempuan. Jumlah itu naik di 2021 menjadi 5,2 persen atau satu dari 19 perempuan.Sementara itu, survei nasional terkait pengalaman hidup anak dan remaja, di 2021 diketahui empat dari 100 laki-laki usia 13 hingga 17 tahun dan delapan dari 100 perempuan usia 13 hingga 17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun.Data tersebut menunjukkan permasalahan yang terjadi sebenarnya lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Kekerasan seksual merupakan tindakan serius dan membutuhkan solusi komprehensif salah satunya melalui UU TPKS. (Ida/ANTARA)
Apresiasi untuk Kerja Keras Semua Pihak dalam Pengesahan UU TPKS
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengapresiasi semua pihak yang telah berkomitmen menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak, melalui upaya percepatan pengesahan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi UU TPKS.\"Saya dapat katakan bahwa UU ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali, tidak hanya Pemerintah dan DPR,\" kata Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.Moeldoko menegaskan berbagai pemangku kepentingan berperan serta dalam menyempurnakan substansi dan proses formil pembentukan UU TPKS, mulai dari masyarakat sipil, akademisi, kelompok agama, bahkan hingga lembaga yudikatif.Dia mengatakan UU TPKS merupakan produk hukum monumental karena secara substantif undang-undang tersebut memiliki dampak signifikan untuk membawa Indonesia keluar dari kedaruratan kasus kekerasan seksual.\"Berbagai pengaturan dalam UU TPKS mulai dari aspek pencegahan, tindak pidana, hingga pemulihan korban akan memberi perlindungan dan keadilan, terutama bagi korban kekerasan seksual serta payung hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum,\" imbuh Moeldoko.Untuk diketahui langkah dukungan untuk mempercepat pembentukan UU TPKS sudah dimulai sejak April 2021. Kala itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membentuk Gugus Tugas lintas kementerian/lembaga yang diketuai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej.Kedeputian V KSP pun terlibat dalam Gugus Tugas yang secara konsisten mengawal pembentukan UU TPKS.\"Di dalam Gugus Tugas inilah dapat saya katakan letak dapur pemerintah baik dalam merumuskan substansi maupun strategi politik dalam mendukung upaya percepatan RUU TPKS yang diinisiasi oleh DPR,\" tutur Moeldoko.Sepanjang masa tugas Gugus Tugas RUU TPKS, telah dilaksanakan setidaknya enam konsinyering yang mencakup komunikasi politik dengan unsur pimpinan Baleg DPR, penjaringan aspirasi masyarakat sipil dan akademisi, rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, konsultasi dengan Mahkamah Agung serta menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS.(Ida/ANTARA)
POPULER
