ALL CATEGORY
Jadwal Kerja ASN Selama Ramadhan 2022 Diatur Kemenpan RB
Jakarta - FNN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengatur jadwal kerja aparatur sipil negara (ASN) selama bulan Ramadhan tahun 2022.Berdasarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai ASN pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan pengaturan tersebut dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN.\"Dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi pegawai ASN pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah,\" demikian kata Tjahjo seperti dikutip dari laman resmi menpan.go.id, Jumat.Dasar penerbitan SE tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, Kemenpan RB mengatur jam kerja Senin hingga Kamis pukul 08.00-15.00, dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30; sedangkan jam kerja Jumat pukul 08.00-15.30, dengan jam istirahat pukul 11.30-12.30.Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, Senin hingga Kamis berlaku jam kerja pukul 08.00-14.00, dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30; sementara di Jumat berlaku jam kerja pukul 08.00-14.00, dengan jam istirahat pukul 11.30-12.30.Jam kerja tersebut berlaku bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun kerja dari rumah atau tempat tinggal (work from home) selama masa pandemi COVID-19.\"Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansi pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada Ramadhan 1443 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kerja pegawai ASN,\" katanya.Selain itu, PPK juga diminta memastikan pengaturan jam kerja ASN tersebut tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik selama bulan Ramadhan.\"Pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN pada Ramadhan 1443 Hijriah selama PPKM masa pandemi COVID-19 agar tetap memperhatikan persentase jumlah pegawai yang WHO dan WFH,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Soeharto Dulu Memperbudak Oligarki, Jokowi Sekarang Cuma Budaknya Oligarki
Jakarta, FNN – Pengerahan massa yang melibatkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk tujuan politik adalah bentuk dari militerisme bahkan fasisme. Apalagi belakangan Ketua Apdesi yang asli membantah memberi dukungan presiden 3 periode. “Demikian juga soal kebulatan tekad. Itu adalah ciri-ciri otoriterisme. Bahkan ciri-ciri fasisme karena memaksakan kehendak,” kata Rocky Gerung kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 01 April 2022. Rocky membandingkan pola-pola kebulatan tekad pada zaman Pak Harto yang ketika itu memang pemerintah dipimpin secara militeristik. “Masuk akal kalau Pak Harto bikin orkestrasi untuk menciptakan stabilitas karena itu memang pemerintahan yang militeristik. Keinginan untuk menguasai pasti ada dalam pemerintahan yang militeristik. Nah, sekarang terbalik. Ini era demokrasi tapi Pak Jokowi yang justru sipil ingin menguasai seluruh sektor. Bahkan tidak ada yang ditinggalkan untuk tidak disentuh dengan cara pecah belah,” papar Rocky. Yang terjadi hari ini kata Rocky adalah anomali sejarah, di mana seorang tokoh sipil memerintah secara militeristik. Sedangkan Soeharto jelas, dia bahkan mengatakan bahwa stabilitas diperlukan, sehingga militer harus menduduki pos-pos penting karena memang suasana militeristik di zaman itu, tahun 70-an, seperti Filipina, Amerika Latin, dan negara-negara di Asia. Itu era yang disebut developmentalisme yang dikawal oleh senjata. Berbeda dengan sekarang, orang menuntut hidup berkeadilan, tapi cara memimpin rezim ini adalah militeristik. “Dan anehnya, itu yang justru dielu-elukan oleh partai-partai yang seharusnya menjaga demokrasi seperti PKB, PAN, dan segala macam kemarin itu. Betul-betul dia tidak paham bahwa kita di era demokrasi jangan pakai sumbu yang bisa dinyalakan lalu meledak semuanya,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa Presiden Soeharto memimpin secara otoriter demi suksesnya pembangunan nasional, diperlukan stabilitas, supaya pembangunan itu masuk akal dan harus dipimpin oleh teknokrasi. “Maka orang-orang pintar di Indonesia seperti ITB, UGM dimasukkan dalam kabinetnya, sehingga Pak Harto percaya bahwa ide dia itu diolah secara teknokratik,” paparnya. Saat itu kritik terhadap pembangunan akan ditangani dengan peralatan yang disebut militeristik. “Namun Pak Harto jujur memang mengatakan bahwa saya ingin stabilitas karena untuk pembangunan, dan kelihatan ada pola,” katanya. Ironi yang lain kata Rocky bahwa dulu Pak Harto menguasai oligraki untuk pembangunan, yang sekarang justru presidennya dikuasai oleh oligarki untuk kerakusan oligarki sendiri. “Itu yang ditunjukkan dalam statistik bahwa empat orang oligarki menguasai hampir separuh dari kekuasaan Indonesia,” paparnya. Dengan kenyataan seperti itu Rocky meyakini bahwa secara filosofi Presiden Jokowi itu cuma budaknya oligarki, sedangkan Soeharto dulu justru memperbudak oligarki. Jadi betul-betul ajaib. “Jadi kalau betul-betul baca manual book Orde Baru, ya balikin saja ke dalam sistem otoritarian. Tapi kan itu tidak bisa kita lakukan karena eranya sudah berubah,” tegasnya. Diakui Rocky bahwa sejak awal Presiden Jokowi memang tidak paham bahwa idealisme demokrasi itu, tidak boleh memperalat partai politik karena partai politiklah yang seharusnya menjunjung demokrasi. “Sebetulnya pengetahuan Pak Jokowi tentang demokrasi itu apa sih? Ketiadakcukupan pengetahuan Pak Jokowi itu yang dimanfaatkan oligarki untuk tokoh yang dekat dia, termasuk Pak Luhut,” katanya. Jadi, lanjut Rocky era developmentalisme yang di dalamnya ada otoriterisme, sekarang dipakai pada era yang sudah demokratis, di mana keterbukaan informasi bisa diakses sampai ke masyarakat desa. “Itu kacaunya,” pungkasnya. (ida, sws)
Hati-Hati Bom Fiskal dan Bom Migas Meledak
KONDISI Anggara dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sungguh sarat beban, kondisi ini diperparah kondisi neraca migas yang sudah negative dan diperparah oleh perang Rusia lawan Ukrainia, semakin memperparah derajat krisis. Hati-hati, suatu ketika APBN dan neraca migas kita benar-benar shut down di suatu saat. Indikasi itu tampak jelas dari beban utang Pemerintah di akhir Februari 2022 yang sudah menembus angka psikologis Rp7.000 triliun, persisnya Rp7.014.58 triliun. Menurut informasi APBN Kita Kementerian Keuangan, jumlah utang tersebut sudah bertambah Rp95,43 triliun dibandingkan posisi akhir Januari 2022. Kalau saja di bulan Maret 2022 ada tambahan utang Rp100 triliun saja, maka total utang Pemerintah hari ini telah mencapai Rp7.114.58 triliun. Dengan demikian total rasio utang Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah mencapai 40,17% atau naik dibandingkan rasio utang Pemerintah terhadap PDB bulan Januari 2022 sebesar 39,63%. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah itu dalam kategori wajar dan aman karena masih di bawah posisi 60% dari PDB. Utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan rincian SBN domestik yakni sebesar Rp4.901,66 triliun dan SBN dalam bentuk valutas asing (valas) Rp1.262,53 triliun. Baik SBN domestik maupun vakas, masing-masing terbagi menjadi dua, yakni dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 850 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp13,27 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp837,11 triliun. Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp294,36 triliun, pinjaman multilateral Rp499,09 triliun, dan commercial banks Rp43,66 triliun. Dengan posisi utang Pemerintah sebesar itu, bagaimana beban pokok dan bunga atas utang tersebut? Peneliti Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Siti Nur Rosifah menyoroti alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang pemerintah pada RAPBN 2022 yang mencapai Rp405,9 triliun. Angka tersebut hampir setara dengan seluruh alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) untuk lebih dari 160 juta masyarakat miskin. Adapun, alokasi untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp405,9 triliun itu terdiri dari Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri sebesar Rp393,7 triliun dan Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Rp12,2 triliun. Selain itu, beban bunga utang melonjak dari 17,9% dari penerimaan perpajakan pada 2019, menjadi 24,4% dari penerimaan pajak pada 2020. Beban bung aitu jauh di atas batas aman pada kisaran 7% hingga 10%. Pemerintah harus menyelesaikan kewajiban utang jatuh tempo pada semester I 2022 sebesar Rp443,8 triliun. Itu artinya beban APBN 2022 sungguh sangat berat, saking beratnya, untuk membayar pokok dan bunga utang tersebut, Pemerintah harus berutang kembali. Kondisi ini diprediksi akan membuat manuver APBN 2022 sungguh sangat terbatas, saking terbatasnya bisa aja meletus dan tak kuat menanggung beban utang tersebut. APBN 2022 bisa saja mengalami ledakan, shut down. Kondisi ini diperparah dengan perang Rusia lawan Ukrainia, karena perang ini telah melambungkan harga minyak dunia dari kisaran US$90 per barel naik ke kisaran US$119 hingga US$120 per barel. Karuan saja beban impor minyak mentah dunia ke tanah air pun melonjak, dan pada gilirannya rugi selisih kurs yang menganga itu menambah berat neraca migas kita. Harga minyak brent sempat melambung ke posisi tertinggi di level US$122 per barel begitu perang terjadi. Rabo Bank memprediksi harga minyak dunia masih bisa naik ke level US$125 per barel akibat perang ini, sementara JP Morgan memprediksi harga minyak dunia di kisaran US$120 per barel. Namun masyarakat Ekonomi Eropa khawatir perang terus berkecamuk dan memanjang, dan kalau itu terjadi maka akan mendongkrak harga minyak hingga ke level US$175 per barel. Harga minyak sempat menembus angka tertinggi pada 2012 di level US$148 per barel. Konsekuensi naiknya harga minyak, maka secara langsung akan berdampak pada kenaikan beban APBN. Kementerian Keuangan menghitung setiap US$1 kenaikan harga minyak dunia maka akan berdampak pada kenaikan beban APBN sebesar Rp350 miliar. Tinggal mengkalkulasi berapa beban tambahan APBN 2022 dalam kenaikan harga minyak tersebut. Apalagi posisi Indonesia hari ini di posisi net importir minyak, maka serta merta beban itu bertambah, yakni beban dari kenaikan harga minyak plus beban selisih kurs yang makin tinggi. Hal ini tercermin dalam defisit migas hari ini. Sampai dengan Desember 2021, defisit migas kita mencapai US$2,08 miliar, yaitu diambil dari selisih ekspor migas sebesar US$192,3 juta dibandingkan posisi impor migas sebesar US$2,28 miliar. Sampai Januari 2022 saja defisit migas sudah mencapai U$1,15 miliar, yakni selisih antara impor migas US$1,33 miliar dibandingkan ekspor migas sebanyak US$180 juta. Dampak defisit migas ini di level lebih mikro tercermin dari selisih permintaan migas dengan kuota migas yang tersedia. Pada 2022, trend permintaan solar cenderung naik seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi setelah adanya geliat ekonomi pasca Covid-19 di kisaran 5%, berbanding ketersediaan kuota solar yang semakin turun. Pada Maret 2022, permintaan solar naik ke posisi 43,7 juta kiloliter, sementara kuota yang tersedia turun ke level 35,4 juta kiloliter. Karena ada selisih 8,3 juta kiloliter. Kondisi ini diperparah dengan adanya disparitas yang sangat tinggi antara harga solar bersubsidi dengan solar non subsidi sebesar Rp7,800 per liter, harga solar subsidi sebesar Rp5.150 sedangkan harga solar non subsidi sebesar Rp12.950 per liter. Hal ini yang menjelaskan mengapa solar beberapa waktu belakangan hilang di pasaran, karena selain diborong oleh industri migas maupun industri kelapa sawit, juga ditimbun. Mereka ingin menikmati keuntungan ganda, yakni bisa dapat harga solars subsidi, sekaligus bisa memiliki cadangan solar yang cukup. Jika kondisi neraca migas ini dibiarkan, tanpa intervensi menaikkan harga migas non subsidi, maka dapat dipastikan Pertamina dan APBN akan jebol. Kondisi ini bisa menyebabkan dua bom sekaligus, bom fiskal maupun bom migas. Semoga saja tidak terjadi. Kondisi dua bom itu hanya tidak akan meledak jika negeri ini dikelola dengan bijaksana!!
Menperin: Pertemuan Pertama TIIWG Jadi Babak Baru Kolaborasi G20
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pertemuan pertama Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) yang usai digelar, menjadi babak baru kolaborasi G20.“Hanya dengan bekerja sama, kita dapat mempercepat pemulihan dan membangun ketahanan ekonomi dalam menghadapi dampak krisis saat ini maupun di masa depan,” kata Menperin lewat keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.Para delegasi bertemu, berdiskusi dan berbagi pemikiran tentang peran industri, investasi dan perdagangan pada perhelatan yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada 29-31 Maret 2022 tersebut. Pertemuan dinilai merupakan salah satu langkah dalam perjalanan mewujudkan sinergi antara perdagangan, investasi dan industri, sekaligus memperkuat kolaborasi global.Agus menyampaikan rasa terima kasih atas keikutsertaan dan kontribusi semua delegasi yang hadir dan membahas isu-isu terkait industri, perdagangan, dan investasi dalam pertemuan pertama tersebut.Bersama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X dan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, Menperin menyambut 41 orang delegasi yang terdiri dari perwakilan negara G20, organisasi internasional, serta negara undangan dalam makan malam bersama di Pura Mangkunegaran.“Kami dengan bangga mempersembahkan kepada Anda pertunjukan budaya yang menampilkan nilai-nilai luhur budaya Indonesia, kemudian dilanjutkan makan malam dengan masakan Indonesia,” sapa Menperin.Para delegasi juga menikmati pertunjukan wayang kulit dengan dengan kisah “Suradira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti” yang mengangkat tema perlunya kebaikan dan kerja sama untuk lepas dari keburukan dan keterpurukan.Menurut Agus, ada alasan istimewa di balik penyelenggaraan agenda makan malam di Pura Mangkunengaran. Istana tersebut dibangun pada 1757, saat Mangkunegara memiliki kekuasaan otonom yang luas di Jawa Tengah, dengan kekuatan ekonomi yang besar, salah satunya memiliki Colomadu, yang merupakan pabrik gula terbesar kedua di dunia.Pada September 1946, Mangkunegara menyatakan berintegrasi dengan Republik Indonesia. Saat ini Mangkunegara dipimpin oleh KGPAA Mangkunegara X, yang hingga sekarang menjalankan fungsi sebagai penjaga budaya.“Berada di Pura Mangkunegaran bersama para delegasi malam ini, memberikan inspirasi untuk memulai era penuh harapan, kemajuan, pemulihan, dan pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Menperin.Sebelumnya, Menteri Perindustrian bersama Walikota Solo menyambut para delegasi di rumah dinas walikota Loji Gandrung saat mengikuti Solo City Tour dengan kereta api uap Jaladara.“Kota Solo dipilih karena kami percaya memiliki infrastruktur yang cukup. Kami juga ingin memperkenalkan kearifan lokal Solo yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia,” jelas Menperin.Delegasi juga mengunjungi Museum Batik Danar Hadi, tempat mereka bisa belajar mengenai batik. Menperin menegaskan, walaupun sudah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), tugas kita tidak berhenti di situ, namun harus terus menerus memperkenalkan dan menduniakan batik.Lewat rangkaian pertemuan TIIWG di Solo, G20 memasuki babak baru dalam kolaborasi dan mengambil langkah besar menuju pemulihan dan pertumbuhan. Menperin menegaskan, diskusi dalam TIIWG harus mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati bersama.Ia menjelaskan semua delegasi secara substantif mendukung posisi yang diajukan Indonesia sebagai Presidensi G20 kali ini, termasuk TIIWG yang pertama kalinya membahas isu industri.“Keberhasilan pelaksanaan TIIWG jadi sangat penting, karena akan jadi penentu apakah pembahasan industri akan dilanjutkan dalam Presidensi G20 berikutnya. Kami sudah mendapatkan sinyal dari India yang akan memegang Presidensi selanjutnya, bahwa mereka akan melanjutkan pembahasan isu industri,” jelas Menperin.Pertemuan pertama TIIWG G20 menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya isu industri secara resmi didiskusikan sebagai salah satu isu utama di G20, bersama isu perdagangan dan investasi. (mth/Antara)
Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan Kunker ke Unhas
Makassar, FNN - Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Laksda TNI Bambang Irwanto MTr (Han) CHRMP, beserta rombongan melakukan kunjungan kerja supervisi pendidikan keahlian kesehatan ke Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan.Kunjungan tersebut diterima secara resmi oleh Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik di Ruang Rapat A, Lantai 4 Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat. Laksda TNI Bambang Irwanto, memberikan gambaran terkait tugas dan tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya, sekaligus ingin mendengarkan secara langsung pengembangan pembelajaran mahasiswa dari TNI pada perguruan tinggi.\"Seluruh yang berkaitan dengan komponen militer ada pada tupoksi kami. Kami juga secara aktif menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi,\" ujarnya. \"Ini perlu dilakukan agar kita bisa bergerak bersama memberikan informasi bahwa pertahanan bukan hanya tugas TNI. Akan tetapi, menjadi tugas kita bersama untuk mendukung operasional bidang militer,\" sambung Laksda TNI Bambang.Sementara Prof Dwia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan sumber daya TNI yang memperoleh izin belajar di Unhas utamanya dalam bidang kesehatan.Selama menempuh pendidikan di Unhas, mahasiswa tersebut mempunyai jejak akademik yang baik. Prof Dwia berharap, kolaborasi Unhas dan pemerintah bisa terus dioptimalkan dalam berbagai bidang. Unhas secara aktif juga melakukan kerja sama dengan TNI, misalnya saja melalui KKN Kebangsaan yang pertama kali di inisiasi Unhas yang melibatkan TNI.\"Unhas merupakan kampus utama kami yang didesain menjadi kampus yang asri dan nyaman. Kami juga memiliki Kampus Teknik di Gowa dan pengembangan multikampus pada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Tujuannya membuka ruang akses bagi masyarakat tanpa harus datang ke Makassar,\" jelasnya.Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas, Prof Dr Muh Restu, menyampaikan ada sebanyak 19 mahasiswa dari TNI yang kuliah di Unhas dengan beasiswa pada prodi kesehatan.\"Bukan hanya yang memperoleh beasiswa, tapi ada juga di antara mereka yang kuliah secara mandiri. Total kurang lebih 35 orang mahasiswa TNI yang tersebar pada sembilan fakultas,,\" jelas Prof Restu. (mth/Antara)
Bamsoet Sebut Pentingnya Masalah Keamanan Soal Kripto
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan penting bagi regulator dan industri untuk menyoroti keamanan soal aset dan transaksi kripto.\"Ancaman security juga sangat terbuka. Perlu diwaspadai, persiapkan pengawasan aset kripto dan digital,\" kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Jumat. Pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut mengatakan, pembicaraan soal aset kripto ini juga akan dibahas di Presidensi G20 Indonesia, seiring dengan perintah eksekutif tentang aset kripto yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Kamis (10/3).\"Biden sudah minta pemerintahannya untuk menyusun nota kerja yang nanti dibahas di G20, bersama dengan menteri-menteri keuangan anggota G20 dan bank sentral,\" kata Bambang.\"Sehingga diharapkan ada kesepakatan dunia dan mampu memperhitungkan masalah security negara masing-masing atas (potensi aset kripto yang digunakan untuk) perputaran uang narkoba, terorisme, kejahatan seperti korupsi, dan lainnya. Pengamanan itu harus dibicarakan,\" ujarnya menambahkan.Sebagai informasi, negara-negara G20, termasuk Indonesia, sepakat untuk mengawasi perkembangan aset kripto secara global.Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada konferensi pers G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG), Jumat (18/2) lalu, mengatakan ada kekhawatiran perkembangan kripto akan membawa instabilitas pada sektor keuangan dan perekonomian dunia.Perry juga mengatakan saat ini seluruh dunia tidak mengakui secara resmi kripto adalah mata uang, namun diakui sebagai sebuah aset.Di Indonesia, kripto masih diperdagangkan sebagai aset di badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti).Bank Indonesia juga tengah menyiapkan kehadiran Central Bank Digital Currency (CBDC).CBDC atau rupiah digital adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.Saat ini, penerbitan CBDC masih terus dibahas oleh para bank sentral di seluruh dunia.Di sisi lain, Bamsoet juga mengatakan potensi aset kripto sebagai komoditas dan pertumbuhan ekonomi digital nasional juga perlu dibarengi dengan literasi kepada masyarakat, mengingat maraknya berita akan investasi dan aset digital bodong belakangan ini.\"Minimnya literasi masyarakat ini dimanfaatkan (oleh pihak tidak bertanggung jawab) untuk kemudian dilakukan penipuan modus investasi bodong, ponzi dan judi. Saya mendukung Bareskrim dan Bappebti dengan langkah-langkah penegakan hukumnya,\" kata Bambang.Bamsoet mengatakan, besarnya pasar kripto di Indonesia dapat dimaknai sebagai potensi ekonomi, peluang investasi, alternatif sumber pemasukan negara, dan stimulus ekonomi nasional. (mth/Antara)
Tinjau Pabrik di Palembang, Kapolri Minta Produksi Minyak Curah Ditingkatkan
Palembang, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pabrik minyak goreng ke PT. Tunas Baru Lampung (PT. TBL), Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (1/4/2022). Kegiatan itu untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga dari minyak goreng.\"Baru saja kita melaksanakan peninjauan untuk mengetahui secara langsung terkait produksi khususnya minyak curah, yang memang kita ingin pastikan setelah ditetapkannya harga eceran tertinggi (HET) maka minyak curah kita harapkan segera ada di pasar,\" kata Sigit usai melakukan peninjauan.Dalam tinjauannya, Sigit meminta kepada pihak produsen untuk meningkatkan jumlah produksi khususnya terhadap minyak goreng jenis curah. Apalagi, kata Sigit, PT. TBL telah mendapatkan kuota produksi dari Kemenperin sebesar 1.400 ton untuk bulan April, yang tadinya di Maret hanya 560 ton/bulan.Dengan peningkatan jumlah produksi tersebut, Sigit berharap, stok atau ketersediaan minyak goreng curah dalam keadaan aman dan cukup guna memenuhi kebutuhan atau permintaan dari masyarakat.\"Tentunya kita ingin pastikan bahwa setiap hari produksi minyak curah betul-betul terdistribusi, tentunya nanti setelah kebutuhan di Palembang terpenuhi, silahkan untuk diatur ke wilayah lain seperti Jambi dan wilayah lainnya sesuai kebutuhan yang akan diatur,\" ujar eks Kabareskrim Polri itu.Meski begitu, dalam tinjauannya kali ini, Sigit mengaku pihak pabrik menyampaikan ada sedikit permasalahan soal kekurangan bahan baku buah tandan segar. Mendengar hal itu, Sigit menyebut akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.\"Namun demikian kita harapkan produksi dari target yang diberikan Kemenperin betul-betul bisa dipenuhi oleh PT. TBL,\" ucap mantan Kapolda Banten itu.Ditingkatkannya produksi minyak curah, kata Sigit, juga merupakan antisipasi untuk menghindari kekurangan minyak goreng curah ketika memasuki bulan Ramadan nanti.\"Karena kita akan masuk bulan Ramadan, sehingga diharapkan segera bisa terpenuhi. Karena memang minyak ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita yang selama ini memiliki ketergantungan terhadap minyak curah, khususnya pedagang kaki lima dan kelompok masyarakat tertentu yang kita lihat sangat membutuhkan. Kita harapkan bisa ditingkatkan,\" tutup Sigit. (mth/Antara)
RI-Malaysia Teken MoU Penempatan-Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Pemerintah Malaysia melalui Menteri Sumber Daya Manusia Dato\' Seri Saravanan Murugan melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato\' Sri Ismail Sabri Yakob di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.\"Dalam kunjungan kali ini, kita berdua menyaksikan penandatanganan MoU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia,\" kata Presiden Joko Widodo seperti dipantau secara virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan nota kesepahaman antara lain akan mengatur penggunaan sistem kanal terpadu atau \"one channel system\" untuk seluruh penempatan, pemantauan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia.Menurut Presiden, pekerja migran Indonesia telah berkontribusi besar bagi pembangunan ekonomi di Malaysia.\"Sudah sewajarnya mereka (pekerja migran) mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita,\" kata Jokowi.Presiden meyakini nota kesepahaman tidak berhenti di atas kertas, namun seluruh pihak terkait dapat menjalankannya dengan baik.Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato\' Sri Ismail Sabri mengatakan sebagai negara tetangga, Malaysia menghargai kontribusi pekerja migran Indonesia terhadap pembangunan ekonomi dan kehidupan rakyat Malaysia.PM Sabri menjelaskan nota kesepahaman akan memastikan segala proses perekrutan dan perlindungan pekerja migran atau perkhidmat domestik Indonesia (PDI) akan dilaksanakan secara komprehensif sesuai perundangan di kedua negara.\"Saluran pemasukan tunggal bagi PDI ke Malaysia telah dipersetujui hanya menggunakan sistem saluran tunggal atau \'one channel system\' untuk saringan kepada hanya majikan yang layak menggajikan PDI,\" kata PM Sabri.Ia menambahkan bahwa Malaysia telah meratifikasi protokol pada pertemuan Organisasi Buruh Internasional (ILO) sebagai komitmen untuk memberantas isu buruh paksa termasuk memeri perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. (mth/Antara)
Soal Harga Pertamax, Luhut: Indonesia Paling Lambat Menaikkan
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling lambat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).Hal itu disampaikan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertamax yang naik Rp3.500 per liter dari sebelumnya Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500 per liter mulai 1 April 2022.\"Kenaikan kemarin sudah kita putuskan rapat di Istana, hari ini kita kan sudah naik Pertamax ya pada 1 April. Tapi, saya ingin tekankan, seluruh dunia, kemarin paparan saya kepada Presiden, memang kita yang paling lambat menaikkan,\" katanya dalam kunjungannya ke Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Bekasi Timur, Jabar, Jumat.Luhut menjelaskan sudah banyak negara menaikkan harga BBM akibat kelangkaan minyak mentah (crude oil) sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina dan kelangkaan minyak nabati.\"Memang kelangkaan crude oil karena perang Ukraina dengan Rusia, kemudian kelangkaan juga sekarang sun flower karena tidak ekspor dan impor dari Ukraina dan sanksi (kepada Rusia) itu tadi membuat ini bermasalah,\" katanya.Luhut mengatakan Indonesia masih beruntung karena bisa mengelola ekonomi dengan lebih baik sehingga dampak konflik kedua negara tersebut tidak terlalu besar.Namun, ia mengakui pilihan untuk menaikkan harga Pertamax harus dilakukan lantaran asumsi harga minyak dunia dalam APBN sudah sangat jauh dengan harga minyak di lapangan.\"Karena kalau tidak (naikkan) harga asumsi crude oil 63 dolar AS di APBN, sekarang ini sudah 98 atau 100 dolar AS. Kalau ditahan terus, jebol nanti Pertamina. Jadi terpaksa kita harus lepas,\" jelasnya.Luhut memastikan pemerintah terus berupaya melakukan upaya untuk bisa menekan harga BBM di dalam negeri. Upaya efisiensi pun dilakukan termasuk dengan pemakaian mobil listrik.\"Jadi nanti mobil listrik ini kita dorong karena itu juga menghemat penggunaan fuel (BBM) ke depan,\" katanya.Langkah efisiensi lain yang dilakukan yaitu dengan pengembangan lumbung pangan (food estate). Menurut Luhut, dengan memiliki ketahanan pangan, maka Indonesia akan bisa menghindari gejolak kenaikan harga pangan yang terjadi di dunia.\"Food estate yang kita buat, Presiden perintahkan kita dorong lagi semua supaya itu bisa menghindari kenaikan harga di dunia ini yang sekarang bergejolak,\" ujar Luhut. (mth/Antara)
Mahfud Sebut Satgas BLBI Sita Aset Lebih dari Rp 19 Triliun
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah menyita aset obligor dan debitur BLBI lebih dari Rp19 triliun. \"Sampai saat ini Satgas BLBI sudah menyita aset tanah seluas 19.988.942,35 meter persegi. Kalau dinilai dengan uang, seluruhnya dengan perhitungan konservatif dengan hitungan rata-rata sebesar Rp19.134.633.815.293,00,\" kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat. Aset terbaru yang disita ialah barang jaminan milik obligor Agus Anwar berupa tanah seluas 340 hektare di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor atau dikenal dengan aset PT Bumisuri Adilestari, Kamis (31/3). Pemerintah akan terus fokus mengembalikan hak negara serta mengejar aset obligor dan debitur BLBI karena aset BLBI adalah kekayaan negara yang harus diselamatkan. Mahfud pun mengaku tak mau ambil pusing perdebatan terkait dengan kasus BLBI. Bagi Mahfud, apa yang dilakukan dirinya bersama Satgas BLBI adalah demi kepentingan rakyat. \"Silakan yang mau berdebat, ada yang tidak puas kenapa ditarik, ada yang mau ke pengadilan, silakan. Pokoknya kami sita dahulu, Anda silakan berdebat. BLBI itu adalah kekayaan negara untuk rakyat,\" kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. (mth/Antara)
POPULER
