ALL CATEGORY
Pekerja Migran di Hongkong Berlomba Khatam Qur'an
HONG KONG, FNN. CO. ID--- Pada bulan suci Ramadan ini, para pekerja migran di Hongkong berlomba untuk mengkhatamkan Al-Qur\'an. Diantaranya adalah Sri Kartini dan Ejah Suryatna. Mereka mengikuti program khatam Qur\'an yang digagas Ustadz Bachtiar Nasir. Program yang disiarkan melalui Podcast UBN ini, tidak hanya diikuti umat Islam di Indonesia tetapi juga mereka yang tinggal di mancanegara. Sri Kartini mengakui dalam bulan Ramadan ini lebih bersemangat untuk mengkhatamkan Qur\'an. \"Biasanya saya baru khatam dalam waktu 30 hari, namun di program ini saya bisa khatam lebih cepat lagi. Alhamdulillah bisa melampaui record sendiri,\" ungkap Sri Kartini, kepada Tim Media Program Khatam Qur\'an, Sabtu (16/4/2022). Menurut Sri, di luar bulan Ramadhan, dia bersama keluarganya berupaya mengkhatamkan Quran sebulan sekali. Ia berharap, kedepan masyarakat Indonesia secara rutin dapat mengkhatamkan Alquran. Karena begitu banyak manfaat yang didapat dari mengkhatamkan Alquran. Sementara itu Ejah Suryatna mampu mengkhatamkan Qur\'an dalam waktu 7 hari. \"Ini adalah program pertama dalam hidup saya yang bisa meyakinkan diri bahwa saya mampu dengan izin Allah. Dengan program KhatamQu Alhamdulillah, Ini adalah record pertama dalam hidup saya bisa mengkhatamkan Al-quran dalam waktu 7 hari. It\'s amazing,\" kata Ejah penuh syukur. Ditanya tentang Program Khatam Qur\'an yang digagas UBN, Ejah Suryatna mengucapkan Alhamdulillah sangat luar biasa. Meskipun saat ini dirinya jauh dari keluarga, ujar Ejah, tapi berkat Al Qur\'an tetap merasa ada kedekatan dengan keluarga di Tanah Air. \"Dampak ersama Al-Qur\'an sangat bisa dirasakan. Sakinah, mawadah warohmah bisa dirasakan meskipun raga saling berjauhan,\" katanya. Ejah menyarankan agar Program KhatamQu bisa berkelanjutan meski tidak di bulan Ramadhan. Ini penting karena Al-quran adalah buku panduan untuk menjalani hidup. Apalagi jika kita mengingat masih banyaknya saudara - saudara kita yang belum mengenal Al-Qur\'an. Puncak Khatam Quran akan digelar pada Senin, 18 April 2022 bertepatan dengan malam Nuzulul Quran. Acara ini akan digelar di Jakarta secara hybrid. Sampai tanggal 16 April 2022, tercatat sebanyak 1.784 orang telah mendaftar mengikuti Khatam Quran.***
Big Data Menjadi Big Dusta
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Big Data Luhut terus dikejar. Diragukan kesahihan data soal 110 juta pengguna media sosial yang mendesak atau mendukung penundaan Pemilu 2024. Terakhir BEM UI mempertanyakan langsung pada Luhut dan dijawab ngeles oleh Menko Marinves tersebut. Data tidak mampu dibuka. Konon haknya untuk tidak membuka dan menjelaskan. Ketua DPD LaNyalla Mattalitti mensinyalir ungkapan Luhut itu hoax dan menyinggung pelanggaran UU ITE di samping UU Keterbukaan Informasi. Ia minta masyarakat tidak terpengaruh oleh Big Data nya Luhut. Founder Evello, Dudi Rudianto menilai pernyataan Itu berlebihan sebab dari hasil penelusurannya maka pembahasan soal penundaan Pemilu 2024 hanya 693.289 akun saja. Menteri segala urusan boleh berbuat apa saja termasuk urusan Big Data. Melegitimasi dan memperkuat banyak dugaan dusta lain seperti aspirasi dunia usaha Bahlil Lahadalia dan aspirasi petani Airlangga Hartarto. Aspirasi rakyat tidak bisa ditolak katanya. Mungkin menjeneralisasi atau bahkan memperbesar aspirasi termasuk dalam model Big Data nya Luhut. Penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan 3 periode telah mendapat perlawanan khususnya dari mahasiswa di Jakarta dan berbagai daerah lainnya. Presiden menginstruksikan para Menteri untuk tidak berbicara soal penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Hanya saja karena Menteri Luhut mengklaim dasar aspirasinya itu adalah Big Data, maka rakyat akan terus menagih. Apakah benar Data atau dusta. Nampaknya Big Dusta menjadi warna dari rezim ini. Jokowi sendiri sudah terlalu banyak tidak menepati janji. Dari tax amnesty, hutang lagi, hingga dana APBN untuk Kereta Cepat. Dulu lagu ingkar janji Iwan Fals menyinggung realisasi Nawacita. ICW menilai Jokowi ingkar janji kampanye pemberantasan korupsi. Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi semakin merajalela. Big Dusta menular kepada para buzzer dan loyalis rezim. Setelah ngawur dan bohong Grace Natalie mengaitkan pengeroyokan Ade Armando dengan relawan Anies Baswedan, selanjutnya Denny Siregar membuat hoax dengan memposting mahasiswa berjaket biru berjajar siap makan nasi di siang hari. Ia berkomentar \"Gara-gara ikut demo, mahasiswa ngaku khilaf lalu buka puasa usai adzan dzuhur\". Denny Siregar, yang pernah memframing anak santri Tasikmalaya sebagai calon teroris, dengan mengunggah foto mahasiswa di atas maka telah melakukan penyesatan. Ternyata foto itu bukan saat aksi 11 April 2022 tetapi diambil ketika mahasiswa beristirahat sewaktu melakukan aksi menolak RUU Omnibus Law tahun 2020. Tentu bukan bulan Ramadhan. Setelah Big Dusta hendak disimpan dimana muka ? Atau bertambah berapa meter hidung ? Yang jelas soal penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan telah menelurkan predikat \"Pengkhianat Demokrasi\" oleh LSM KontraS. Luhut Binsar Panjaitan menempati urutan pertama. Selanjutnya ada Tito Karnavian, Dea Tunggaesti, Bahlil Lahadila, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandad, dan Zulkifli Hassan. Big Data yang menggeser menjadi Big Dusta dapat menelurkan predikat pada seseorang untuk menjadi pembohong atau pendusta. \"Jauhilah berdusta, sebab dusta menggiring pada keburukan dan keburukan menggiring kepada neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang berdusta dan terbiasa dalam kedustaannya, maka di sisi Allah akan ditulis sebagai seorang pendusta\" (HR Abu Dawud). Bandung, 16 April 2022
Walikota Jak Sudiro vs Rumah Keong PK
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan SUDIRO dilantik sebagai Walikota tahun 1953 menggantikan Syamsurizal. Sudiro dari PNI. Pergantian atas kesepakatan kedua partai PNI dan Masyumi. Seperti halnya Syamsurizal, Sudiro bekerja tanpa reklame, istilah sekarang pencitraan. Proyek perumahan yang dibangum Sudiro: 1. Grogol 2. Tomang 3. Krekot 4. Daerah sekitar Roxy. Sudiro juga memugar empang Grogol menjadi pentas mode show, saat itu bintang2nya a.l Lientje Tambayong, kemudian dikenal sebagai Rima Melati, Baby Huwae, dan Gaby Mambo. Sudiro juga melakukan penertiban: 1. Kasus rumah keong. Rumah keong adalah rumah plastik yang didirikan pendatang homeless di Jakarta. Mereka dikerahkan PKI untuk pemilu 1955. Plastik itu pagi2 mereka gulung dan panggul2 kemana pergi. Ini ditertibkan Sudiro . 2. Kasus Cap Go Me. Ini perayaan malam ke-15 setelah Imlek. Ada arak2an dengan musik sampai jauh malam dari Mester ke Kota. Ini ditertibkan Sudiro. Sudiro bekerja sama dengan Masyumi yang setelah pemilu 1955 memegang mayoritas di DPRD. Tahun 1958 Sudiro berakhir sebagai Walikota. Kotapraja pun menjadi DCI Daerah Chusus Ibukota Jakarta, tanpa raya, yang dipimpin Gubernur. Gubernur pertama Dr Sumarno. Sebelumnya pada September 1945 Presiden Sukarno keluarkan keputusan pembentukan Pemerintah Sementara Kotapraja Jakarta Raya dan menunjuk Suwiryo selaku Walikota. Februari 1946 Jakarta diduduki Belanda. Pada tgl 11 Agustus 1948 daerah pendudukan ini membentuk Distrik Federal Batavia yang usianya sampai 17 Agustus 1950, dan sejak itu kembali sebagai Kotapraja Jakarta Raya. Walikota kembali dijabat Suwiryo sampai 1951. Lalu sejak 1951 Walkot dijabat Syamsurizal sampai 1953. (*)
Ade Armando, Grace Natalie, dan Dengkulisme
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN Pemerhati Sosial-Politik. IQ Grace Natalie naik signifikan sejak peristiwa pengeroyokan Ade Armando. Pertanda kenaikan IQ mantan ketum PSI itu adalah kecepatan dia berpikir dalam menyimpulkan pelaku pengeroyokan Ade. Grace mengatakan, dia curiga pelaku pengeroyokan Ade adalah relawan Anies dari kelompok yang menamakan diri “Anies Apik 4”. Grace juga mengaitkan pelaku pengeroyokan Ade dengan FPI dan HTI. Kesimpulan ini tidak sembarang. Ia berbasis teknologi tinggi dalam betuk tangkapan layar (screenshot) yang didapat Grace entah dari mana. Dahsyat! Grace menganggap ini sebagai barang bukti yang tak terbantahkan. Dia senang sekali bisa mengambil kesimpulan tentang pelaku pengeroyokan Ade. Polisi saja masih belum menyebut-nyebut keterkaitan para tersangka dengan pihak mana pun. Itu artinya, Grace memiliki kemampuan ekstra. Polisi tertinggal jauh. Luar biasa cepat mbak yang satu ini. Orang tercengang kagum. Entah bagian kepala yang mana yang dia gunakan ketika mengeluarkan komentar yang atraktif itu. Publik hanya bisa menerka-nerka bagian yang mana. Paling-paling ‘clue’ (kisi-kisi)-nya adalah bahwa proses kemunculan kesimpulan yang eksplosif itu mirip dengan cara kerja dengkul memberikan perintah kepada lidah. Kebetulan, di era Jokowi sekarang ini memang banyak orang yang lebih suka menggunakan dengkul. Sebab, hasilnya serba cepat. Apa-apa cepat. Kerja cepat. Utang cepat. Hancur cepat. Dan, kelihatannya, tenggelam juga cepat. Apa pun itu, orang-orang yang beruntung bisa berada di ‘peer group’ Grace Natalie pantas salut kepada beliau. Dia jeli mencari momen untuk tetap ‘floating’ (tetap eksis). Ini bukan perkara mudah. Hehe! Dan ‘peer group’ Grace wajar pula bersyukur. Grace ikut membantu polisi untuk tetap berada di jalur politik dalam penyelidikan kasus pengeroyokan Ade Armando. Jadi, kita semua perlu melihat dengan cermat apakah ada sel-sel ‘receptor’ (penerima) virus dengkulisme di kepolisian.[] Medan, 16 April 2022
Pemerintah Bangun Perdagangan-Investasi yang Kuat Lewat Ekonomi Hijau
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus berupaya membangun perdagangan dan investasi yang lebih kuat dengan prinsip berkelanjutan melalui model ekonomi hijau dan biru.“Dengan melibatkan dan kemitraan sektor swasta. Model kemitraan ini juga diterapkan dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Menko Airlangga menyampaikan dunia terus berubah dan terus menghadirkan berbagai tantangan. Saat ini dunia dihadapkan pada ketegangan geopolitik di Ukraina yang juga berdampak signifikan pada agenda pemulihan ekonomi.Dalam upaya pemulihan ekonomi, mitra bisnis Eropa secara tradisional merupakan mitra bisnis utama serta juga merupakan mitra dalam pembangunan untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran.Untuk itu, kata dia, Indonesia selalu berupaya memperkuat hubungan ekonomi sambil meningkatkan jaringan dan kolaborasi yang lebih besar melalui forum bilateral, regional, dan bahkan multilateral.“Kenaikan harga dan kelangkaan energi dan pangan mengharuskan setiap negara untuk mempersiapkan dan menerapkan kebijakan yang lebih baik agar dapat mengatasi tantangan yang ada secara efektif,” ujar Menko Airlangga.Seperti kebanyakan negara di Eropa, lanjutnya, Indonesia juga menerapkan kebijakan yang efektif untuk menghindari tekanan ekonomi yang lebih dalam dan mendukung pemulihan ekonomi sekaligus menahan penyebaran pandemi.Dari sisi penanganan pandemi COVID-19 Indonesia saat ini memiliki tingkat rawat inap yang rendah serta lebih dari 140 juta penduduk telah divaksinasi lengkap. Sementara itu, Pemerintah juga terus mendorong pemberian vaksinasi booster bagi masyarakat.Sementara itu dari sisi pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berhasil tumbuh positif menjadi 5,02 persen (yoy) pada kuartal IV 2021 dengan pertumbuhan keseluruhan tahun 2021 sebesar 3,69 persen (yoy) dan tahun ini diperkirakan akan meningkat dalam kisaran 5,0-5,5 persen.Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif pada konsumsi, aktivitas manufaktur, investasi, dan ekspor. Demikian pula dari sisi penawaran, hampir semua sektor tumbuh positif sebagai respon dari peningkatan permintaan.Di bidang perdagangan, tahun 2021 Indonesia berhasil memperoleh surplus perdagangan 35,3 miliar dolar AS, terutama dari siklus super komoditas unggulan. Foreign Direct Investment (FDI) juga mencapai 31,6 miliar dolar AS, dimana sekitar 2,4 miliar dolar AS berasal dari negara-negara Uni Eropa.“Saya juga ingin menekankan jaminan dan komitmen berkelanjutan kami untuk memperkuat lingkungan bisnis dan iklim investasi agar bisnis berkembang dan berkembang,” tutur Menko Airlangga. (mth/Antara)
Menkopolhukam Bantah Potensi Pelanggaran HAM di PeduliLindungi
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah tudingan Amerika Serikat yang menyebut ada potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi.\"Kami membuat program PeduliLindungi justru untuk melindungi rakyat,\" kata Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.Dia mengatakan aplikasi PeduliLindungi, yang diluncurkan sejak 2020, telah membantu Pemerintah dalam menekan kasus penularan COVID-19.\"Nyatanya, kami berhasil mengatasi COVID-19 lebih baik dari Amerika Serikat,\" tegasnya.Dalam keterangan yang sama, dia menjelaskan perlindungan terhadap HAM harus dilakukan secara menyeluruh, yang artinya bukan hanya secara individu, tetapi juga hak kolektif masyarakat.\"Dalam konteks ini, negara harus berperan aktif mengatur. Itulah sebabnya kami membuat program PeduliLindungi yang sangat efektif membantu menurunkan penularan infeksi COVID-19 sampai ke jenis (varian) Delta dan Omicron,\" tambahnya.Terkait tudingan AS terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia lewat aplikasi PeduliLindungi, Mahfud mengatakan AS justru menerima laporan lebih banyak daripada Indonesia terkait pelanggaran HAM.\"Kami punya catatan bahwa AS justru lebih banyak dilaporkan oleh Special Procedures Mandate Holders (SPMH). Pada sekitar kurun waktu 2018-2021 misalnya, berdasarkan SPMH, Indonesia dilaporkan melanggar HAM 19 kali oleh beberapa elemen masyarakat, sedangkan AS pada kurun waktu yang sama dilaporkan 76 kali,\" katanya.Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS dalam laman resminya mengunggah laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices tentang penegakan HAM di negara-negara yang menerima bantuan dari AS dan anggota PBB sepanjang 2021.Dalam laporan itu, AS menyebut sejumlah organisasi nonpemerintah atau non-governmental organisation (NGO) merawas khawatir terhadap informasi yang dihimpun dalam aplikasi PeduliLindungi serta bagaimana data itu disimpan dan digunakan Pemerintah Indonesia.Laporan itu dimuat dalam subbab yang membahas intervensi pemerintah terhadap privasi, keluarga, dan urusan rumah tangga yang dilakukan secara acak dan ilegal. Walaupun demikian, laporan itu tidak mengelaborasi lebih detail soal potensi pelanggaran HAM yang dimaksud. AS juga tidak menyebut secara lengkap sumber keluhan dalam laporan itu.Terhadap laporan itu, Mahfud mengatakan di satu sisi hal itu merupakan wujud penguatan peran masyarakat sipil. Namun, di sisi lain, ia mengingatkan laporan itu perlu diperiksa kebenarannya. \"Laporan seperti itu belum tentu sepenuhnya benar,\" ujarnya. (mth/Antara)
Sandiaga: Pengembangan Ekowisata Batu Katak Perlu Ditingkatkan
Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pengembangan ekowisata Batu Katak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, perlu ditingkatkan guna memberikan dampak maksimal kepada masyarakat.Pihaknya akan mendorong pengembangan tersebut dengan memberikan antara lain pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan promosi berbasis digital.“Pemasaran pariwisata secara digital juga akan kita dorong, termasuk penguatan kerja sama, business matching, dan penerapan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental sustainability),\" ucap Menparekraf Sandiaga Uno saat mengunjungi Langkat lewat keterangannya, Jakarta, Jumat.Pengembangan ini dinilai penting untuk memperkenalkan ekowisata Batu Katak ke masyarakat, sekaligus Taman Nasional Gunung Leuser yang menjadi tempat keberadaan ekowisata tersebut.“Taman Nasional Gunung Leuser pernah menyandang status sebagai Cagar Biosfer Dunia tahun 1981 dan Situs Warisan Dunia tahun 2004 dari UNESCO,” ujar Sandiaga Uno.Meski demikian, lanjutnya, ada beberapa tantangan dalam mengembangkan potensi wisata di Batu Katak, antara lain akses jalan dan ketersediaan koneksi internet yang perlu diperkuat.\"Ini akan kita bangun dan segera tindaklanjuti, digitalisasi ini tidak akan berjalan jika tidak ada internet. Kita ada program (bersama) Bakti Kominfo (penyedia infrastruktur dan ekosistem TIK bagi masyarakat), jadi nanti akan dihadirkan (jaringan internet),\" ungkap Menparekraf Sandiaga Uno. (mth/Antara)
Menteri PUPR Tinjau Kesiapan Mudik Lebaran di JTTS
Bandarlampung, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau kesiapan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menjelang mudik Lebaran 1443 Hijriah.Berdasarkan Pantauan, Jumat, Menteri Basuki Hadimuljono, bersama rombongan langsung melakukan pengecekan dengan memulainya dari Gerbang Tol Kota Baru Bandarlampung menuju Terbanggibesar, Pematang Panggang dan Kayu AgungKemudian, Menteri PUPR bersama rombongan berhenti di rest area 87 A dan melihat persiapan-persiapan di lokasi itu dengan berbincang dengan pengelola Tol Hutama Karya untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan di rest area sebelum mudik.\"Toiletnya ditambah karena dikhawatirkan akan ada penumpukan dan antrean pemudik yang ingin lakukan mandi, cuci, kakus (MCK),\" kata Menteri PUPR itu.Selain itu juga Basuki Hadimuljonomeminta kepada PT HK untuk membuat fasilitas ibadah (Musola) di rest area KM 116 A serta pos kesehatan meskipun bangunan sementara.Dalam tinjauan di JTTS Menteri Basuki juga mengecek sejumlah titik jalan tol di ruas Terbanggibesar-Pematang Panggang dan Kayu Agung yang mengalami perbaikan salah satunya di KM 173. (mth/Antara)
Tesla Tarik Lebih Dari 500 Ribu Mobil di AS Karena Fitur "Boombox"
Jakarta, FNN - Tesla menarik kembali (recall) hampir 595 ribu kendaraan di Amerika Serikat karena fungsi \"Boombox\" yang dapat memutar suara melalui speaker eksternal dan mengaburkan peringatan yang dapat didengar untuk pejalan kaki.Dikutip dari Associated Press, Sabtu, penarikan ini merupakan yang kedua kalinya karena kesalahan dari fungsi \"Boombox\" tersebut.Perusahaan mobil listrik mengatakan dalam dokumen pemerintah bahwa penarikan baru akan menonaktifkan \"Boombox\" jika pemilik menggunakan fitur yang memungkinkan mereka \"memanggil\" kendaraan dengan kecepatan rendah.Penarikan pertama pada bulan Februari menonaktifkan \"Boombox\" jika kendaraan berada dalam mode drive (D), netral (N) atau mundur (R).Kedua penarikan akan dilakukan dengan pembaruan perangkat lunak (software) daring.Penarikan baru ini mencakup kendaraan Model Y, X, dan S keluaran 2020 hingga 2022 tertentu, serta Model 3 keluaran tahun 2017 hingga 2022.Hal itu diungkapkan dalam dokumen yang diposting oleh Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional AS (NHTSA).\"Boombox\" memungkinkan pengemudi memainkan suara preset atau kustom saat kendaraan bergerak. Ini melanggar standar keselamatan federal yang mengharuskan suara peringatan pejalan kaki untuk mobil listrik, yang membuat sedikit suara saat bergerak.Penarikan Februari terjadi setelah badan keamanan membuka penyelidikan atas masalah ini.NHTSA mengatakan bahwa pada tahun 2010, Kongres mewajibkan kendaraan listrik dan hibrida untuk membuat suara peringatan pejalan kaki.Selain itu, NHTSA mengunggah dokumen yang menunjukkan bahwa Tesla menarik lebih dari 7 ribu Model X dari 2021 dan 2022 karena kantong udara tirai samping mungkin tidak mengembang sebagaimana dimaksud dalam kecelakaan ketika jendela diturunkan.Pemilik akan diberitahu pada awal Juni, dan pusat layanan akan mengganti kantong udara di baris depan kiri dan kanan. (mth/Antara)
Amerika Tuding PeduliLindungi Langgar HAM, Ini Tanggapan Kemenkes
Jakarta, FNN - Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan aplikasi PeduliLindungi berperan besar dalam menekan laju penularan COVID-19 sehingga tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang tidak mendasar.\"PeduliLindungi turut berkontribusi pada rendahnya penularan COVID-19 di Indonesia dibanding negara tetangga dan bahkan negara maju,\" kata Siti Nadia Tarmizi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Pernyataan itu disampaikan Nadia merespons laporan US State Department terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam aplikasi PeduliLindungi.Nadia menyimpulkan laporan tersebut tidak menuduh penggunaan aplikasi PeduliLindungi melanggar HAM. \"Kami memohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran,\" katanya.Sejak pertama kali diluncurkan pada Maret 2020, kata Nadia, aplikasi PeduliLindungi melalui fitur kewaspadaan berhasil mencegah pasien COVID-19 dan warga yang berisiko berkeliaran di tempat umum sehingga dapat menular kepada warga lainnya.Aplikasi tersebut sudah diunduh oleh lebih dari 90 juta orang dan telah membantu mencegah warga yang terinfeksi saat mengakses fasilitas dan tempat umum seperti pusat perbelanjaan, bandara, pelabuhan, hotel, dan gedung perkantoran.Aplikasi PeduliLindungi yang telah diunduh pasien positif COVID-19 akan berwarna hitam ketika aplikasi tersebut dipindai di pintu masuk tempat umum, sehingga petugas keamanan dapat mencegah masuk pasien tersebut, lalu melaporkan yang bersangkutan ke Satgas COVID-19 untuk ditangani lebih lanjut.Sepanjang 2021-2022, kata Nadia, PeduliLindungi telah mencegah 3.733.067 orang dengan status merah atau masyarakat dengan vaksinasi belum lengkap memasuki ruang publik dan telah mencegah 538.659 upaya orang yang terinfeksi COVID-19 (status hitam) melakukan perjalanan domestik atau mengakses ruang publik tertutup.“Aplikasi ini memiliki peran yang besar dalam menekan laju penularan saat kita mengalami gelombang Delta dan Omicron. Tuduhan aplikasi ini tidak berguna dan juga melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang tidak mendasar. Marilah kita secara seksama membaca laporan asli dari US State Department,” katanya.Penggunaan PeduliLindungi secara masif memberikan dampak positif untuk melakukan kebijakan surveilans selain fitur pencarian lokasi vaksin terdekat, fitur telemedisin dan pengiriman obat, fitur penerbitan dan dompet digital sertifikat Indonesia berstandar WHO untuk kemudahan perjalanan Warga Negara Indonesia (WNI) lintas negara.Selain itu ada pula fitur kartu kewaspadaan kesehatan untuk perjalanan domestik, dan data statistik untuk pengambilan keputusan strategis pemerintah.Nadia mengatakan PeduliLindungi telah bertransformasi menjadi layanan terintegrasi sehingga memudahkan penelusuran, pelacakan, pemberian peringatan, dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (new normal).PeduliLindungi telah memuat prinsip-prinsip tata kelola aplikasi yang jelas, termasuk kewajiban untuk tunduk dengan ketentuan perlindungan data pribadi. Pengembangan PeduliLindungi juga mengacu pada kesepakatan global dalam Joint Statement WHO on Data Protection and Privacy in the COVID-19 Response 2020 yang menjadi referensi berbagai negara atas praktik pemanfaatan data dan teknologi protokol kesehatan COVID-19.Menurut Nadia aspek keamanan sistem dan perlindungan data pribadi pada PeduliLindungi menjadi prioritas Kementerian Kesehatan. Seluruh fitur beroperasi dalam kerangka kerja perlindungan dan keamanan data yang disebut Data Ownership and Stewardship.\"Persetujuan (consent) dari pengguna telah menjadi layer dalam setiap transaksi pertukaran data, selain metadata dan data itu sendiri, misalnya pada fitur check in di area publik, akses pada perangkat, perekaman geolokasi, dan penghapusan history penggunaan. Fitur-fitur tersebut dihadirkan untuk merespons kebutuhan penanggulangan COVID-19 yang semakin dinamis,\" ujarnya.Kementerian Kesehatan telah melakukan kerja sama strategis dengan berbagai pihak untuk memastikan sistem elektronik pada PeduliLindungi telah aman dan laik digunakan.Bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Kesehatan telah menerapkan sistem pengamanan berlapis yaitu pengamanan pada aplikasi, pengamanan pada infrastruktur, termasuk pusat data dan pengamanan data terenkripsi.Nadia menambahkan PeduliLindungi telah melalui rangkaian penilaian aspek teknis dan legalitas dalam rangka pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan penempatan data di Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika.\"Dengan demikian, PeduliLindungi merupakan sistem elektronik yang andal, aman, terpercaya, dan bertanggungjawab,\" katanya. (mth/Antara)
POPULER
