ALL CATEGORY
Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Jatim Awasi Penyaluran Solar Bersubsidi
Solo, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur turut mengawasi penyaluran solar bersubsidi agar tak terjadi penyimpangan. Menurut LaNyalla, distribusi harus diawasi agar tak terjadi gangguan pada sektor lain seperti penyaluran logistik atau lainnya. \"Pengawasan harus diperketat karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Penyimpangan solar akan berdampak pada banyak hal,\" kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Solo, Jawa Tengah, Sabtu (2/4/2022). Senator asal Jawa Timur itu meminta pemerintah tetap memenuhi pasokan yang diperlukan masyarakat. Karena, BBM merupakan hajat hidup orang banyak, maka terjaganya pasokan BBM harus menjadi skala prioritas. \"Jangan lagi diabaikan. Ketersediaan pasokan BBM harus menjadi skala prioritas yang harus dijaga oleh pemerintah,\" tegasnya. LaNyalla juga meminta masyarakat menggunakan BBM bersubsidi dengan bijak atau melakukan skala prioritas. Ia mengimbau kepada semua pihak untuk tak melakukan penimbunan. \"Kepada siapapun saya imbau untuk tidak melakukan penimbunan. Saya meminta agar dilakukan tindakan tegas dan terukur kepada siapapun yang nekat melakukan penimbunan di tengah penderitaan rakyat,\" tegas LaNyalla. Sebelumnya, Pertamina menyampaikan bahwa pengguna solar bersubsidi mencapai 93 persen dari total penjualan produk solar Pertamina. Dan hanya 7 persen yang menggunakan solar nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex. \"Berangkat dari hal tersebut, saya mendorong kepada masyarakat yang mampu untuk menggunakan solar non subsidi. Masyarakat yang masuk kategori mampu baiknya membeli solar non subsidi,\" katanya.(*)
LKPP: Inpres 2/2022 Momentum Akselerasi Belanja Produk Dalam Negeri
Jakarta, FNN - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 menjadi momentum untuk mengakselerasi belanja produk dalam negeri dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, (UMK) dan koperasi.Dalam Inpres 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan pada 30 Maret 2022 itu, seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diinstruksikan untuk memacu belanja produk dalam negeri (PDN) dan UMK.\"Ini momentum yang sangat bagus. Presiden telah memberi instruksi. Kalau PDN dan UMK-Koperasi mendapat ruang yang semakin besar dalam belanja pemerintah, sangat bagus bagi pemulihan ekonomi dan pemerataan ekonomi,\" kata Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Anas mengatakan, Inpres tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sangat serius dalam membantu produsen PDN dan UMK-Koperasi. \"Pelibatan PDN dan UMK-Koperasi tidak hanya akan mengakselerasi pemulihan ekonomi, tetapi juga membangun kekuatan industri dalam negeri,\" jelas Anas.Ada beberapa poin instruksi Presiden dalam Inpres 2/2022, di antaranya menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMK-Koperasi.Selain itu, merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk UMK-Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.Demikian pula menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk peta jalan peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1 juta produk tayang dalam katalog elektronik (e-katalog).Poin lainnya adalah menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5 persen bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.Merespon instruksi tersebut, LKPP pun melakukan pemangkasan birokrasi agar semakin banyak produk dalam negeri dan UMK-Koperasi tayang di e-katalog.\"Hal pertama yang kita lakukan adalah memangkas birokrasi/tahapan untuk masuk ke e-katalog, baik itu e-katalog nasional maupun lokal. Soal e-katalog nasional, kini dalam proses meringkas alur penayangan produk yang sebelumnya butuh delapan tahap menuju hanya dua tahap saja,\" ungkap Anas.Demikian pula soal e-katalog lokal yang berperan mendorong pemerataan dan pengembangan ekonomi di daerah. Sebelumnya tidak banyak pemda yang memiliki katalog lokal karena berbagai faktor.\"Maka atas saran arahan Presiden Jokowi dan Kemenko Marves, kita drop beberapa syarat. Mekanisme pengelolaan katalog lokal disederhanakan dari sebelumnya empat tahapan menjadi satu tahapan saja. Nah di sanalah kesempatan pengusaha daerah, UMKM daerah, untuk masuk,\" jelas Anas.Ada pun langkah selanjutnya, kini LKPP sedang menyiapkan pengembangan sistem pada rencana umum pengadaan (RUP) pemerintah baik kementerian/lembaga/pemda. Sistem tersebut bisa mengetahui dan mengelola alokasi belanja PDN dan UMK-Koperasi sejak dari perencanaan.\"Yang ketiga dari sisi pembayaran. Sekarang kita harmonisasi kebijakan Mendagri akan menerbitkan aturan soal kemudahan pembayaran dengan mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,\" tuturnya.\"Dengan adanya fasilitas ini, UMK tidak lagi kesulitan bertransaksi dengan Pemda karena Pemda bisa langsung bayar, sehingga UMK tidak akan kesulitan cashflow. Ini bagian dari mendorong PDN dan UMK terlibat lebih dalam mengakses APBN/APBD,\" imbuh Anas. (mth/Antara)
Mentan: Presiden Meminta Para Menteri Minimalisasi Kelangkaan Pangan
Makassar, FNN - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memantau persediaan kebutuhan pangan di Pasar Terong, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.\"Jadi memang presiden meminta pada menterinya, melakukan upaya-upaya agar kelangkaan yang terjadi di lapangan bisa diminimalisasi,\" kata Mentan Syahrul Yasin Limpo disela pemantauan di pasar tradisional terbesar di Makassar itu. Dia mengatakan riak-riak kenaikan harga pangan jelang Ramadhan selalu terjadi, namun yang harus dijaga adalah ketersediaan bahan pangan tersebut di lapangan, sehingga gejolak harga tidak terus berlanjut.Sementara dari pemantauan di Pasar Terong, diakuinya, semua pasokan pangan seperti daging ayam, daging sapi, dan beras, cukup. \"Hanya yang jadi masalah minyak goreng, tadi sudah tanyakan dan diakui barang ada, hanya dipajang sedikit-sedikit,\" kata Mentan Syahrul Yasin Limpo.Menurut dia, dari hasil pembicaraannya dengan Menteri Perdagangan M Lutfi, sebenarnya distribusi minyak goreng sudah banyak ke Makassar, namun belum disalurkan secara optimal, sehingga kesannya masih kurang. Karena itu, lanjut dia, harus terus didorong agar distributor secepatnya mendistribusikan.Selain berkunjung ke Pasar Terong, Mentan dan rombongan juga mengagendakan ke Pasar Pabaeng-baeng untuk meninjau ketersediaan bahan pangan menjelang Ramadhan.Selanjutnya Mentan Syahrul menuju ke Kabupaten Maros untuk menghadiri kegiatan di sektor pertanian. Hal itu dinilai penting, karena untuk menjaga persediaan di hilir lancar, maka harus menjaga ketersediaan bahan pangan di hulu. (mth/Antara)
ESA Berhasil Memotret Matahari dari Jarak Dekat
Jakarta, FNN - ESA (European Space Agency) dan NASA (The National Aeronautics and Space Administration) berhasil memotret Matahari dengan resolusi tertinggi berupa cakram penuh, atmosfer luar dan korona yang pernah diambil dari Extreme Ultraviolet Imager (EUI), seperti dilansir ESA pada Sabtu.Gambar lain, yang diambil oleh instrumen Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE) mewakili gambar Matahari penuh pertama dari jenisnya dalam 50 tahun, dan sejauh ini yang terbaik, diambil pada panjang gelombang Lyman-beta dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh gas hidrogen.Gambar diambil ketika Solar Orbiter berada pada jarak sekitar 75 juta kilometer, setengah jalan antara dunia kita dan bintang induknya. Solar Orbiter sendiri merupakan misi luar angkasa kerjasama internasional antara ESA dan NASA. Teleskop resolusi tinggi EUI mengambil gambar dengan resolusi spasial yang begitu tinggi, sehingga pada jarak sedekat itu diperlukan sebuah mosaik 25 gambar individu untuk menutupi seluruh Matahari.Gambar diambil satu demi satu, gambar penuh diambil selama lebih dari empat jam karena setiap mosaik membutuhkan waktu sekitar 10 menit, termasuk waktu untuk pesawat ruang angkasa menunjuk dari satu segmen ke segmen berikutnya.Secara total, gambar akhir berisi lebih dari 83 juta piksel dalam petak 9148 x 9112 piksel. Sebagai perbandingan, gambar ini memiliki resolusi sepuluh kali lebih baik daripada yang dapat ditampilkan oleh layar TV 4K.EUI mencitrakan matahari pada panjang gelombang 17 nanometer, di wilayah ultraviolet ekstrem dari spektrum elektromagnetik. Ini mengungkapkan atmosfer bagian atas Matahari, korona, yang memiliki suhu sekitar 1 juta derajat Celcius.Pada posisi pukul 2 (dekat gambar Bumi untuk skala) dan posisi pukul 8 di tepi Matahari, filamen gelap dapat terlihat menonjol dari permukaan. \'Tonjolan\' ini cenderung meletus, melemparkan sejumlah besar gas korona ke luar angkasa dan menciptakan badai \'cuaca antariksa\'.Selain EUI, instrumen SPICE juga merekam data selama penyeberangan. Ini juga perlu disatukan sebagai mosaik. SPICE dirancang untuk melacak lapisan di atmosfer matahari dari korona, ke lapisan yang dikenal sebagai kromosfer, semakin dekat ke permukaan. Instrumen melakukan ini dengan melihat panjang gelombang yang berbeda dari sinar ultraviolet ekstrim yang berasal dari atom yang berbeda.Dalam rangkaian gambar SPICE, ungu sesuai dengan gas hidrogen pada suhu 10.000 derajat Celcius, biru menjadi karbon pada 32.000 derajat Celcius, hijau menjadi oksigen pada 32.000 derajat Celcius, kuning menjadi neon pada 630.000 derajat Celcius.Ini akan memungkinkan fisikawan surya untuk melacak letusan luar biasa kuat yang terjadi di korona ke bawah melalui lapisan atmosfer yang lebih rendah. Foto ini juga akan memungkinkan mereka untuk mempelajari salah satu pengamatan paling membingungkan tentang Matahari yakni bagaimana suhu naik melalui lapisan atmosfer yang naik.Biasanya suhu akan urun saat Anda menjauh dari benda panas. Namun di atas Matahari, korona mencapai satu juta derajat Celcius, sedangkan permukaannya hanya sekitar 5000 derajat Celcius.Gambar ini diambil pada tanggal 7 Maret 2022, tepatnya saat Solar Orbiter melintasi garis Matahari-Bumi, sehingga gambar tersebut dapat dibandingkan dengan instrumen surya yang terikat Bumi dan dikalibrasi silang. Ini akan memudahkan untuk membandingkan hasil dari instrumen dan observatorium yang berbeda di masa mendatang.Pada tanggal 26 Maret, Solar Orbiter mencapai tonggak misi lain yakni perihelion dekat pertamanya. Pesawat ruang angkasa itu sekarang berada di dalam orbit Merkurius, planet bagian dalam, mengambil gambar Matahari dengan resolusi tertinggi. Hal ini juga merekam data angin matahari dari partikel yang mengalir keluar dari Matahari.Dan ini baru permulaan, selama beberapa tahun mendatang pesawat ruang angkasa akan berulang kali terbang sedekat ini dengan Matahari. Ini juga akan secara bertahap meningkatkan orientasinya untuk melihat daerah kutub Matahari yang sebelumnya tidak teramati.Solar Orbiter sendiri merupakan misi luar angkasa kerja sama internasional antara ESA dan NASA. (mth/Antara)
Indonesia Telah Menjadi Negara Super Kapitalis Dan Liberal
Kita berjuang untuk kembali pada Konstitusi Proklamasi karena kita tahu sejarahnya, Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Dasar seperti yang diucapkan oleh Bung Karno dalam laporan pembahasan UUD pada sidang BPUPKI. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila YANG menyebabkan kita harus kembali kepada Konstitusi Proklamasi 1945, atau yang biasa disebut UUD 1945 adalah keyakinan bahwa kembali pada UUD 1945 adalah sebuah perjuangan mengembalikan Kedaulatan Rakyat dan menyelamatkan Negara Proklamasi 1945 demi masa depan anak cucu kita. Loh kok bisa mengatakan mengembalikan Kedaulatan Rakyat? Bukannya Politisi dan para Komprador mengatakan UUD 1945 adalah UU Ditaktor? Bukannya Amendemen dengan demokrasi pemilihan langsung adalah kedaulatan rakyat? Itulah sebuah akal bulus dari para pengamandemen UUD 1945, yang membohongi rakyat dengan mengatakan pemilihan langsung adalah kedaulatan rakyat. Kita bisa rasakan keadaan hari ini politik yang serba uang dan sudah menjadi jamak jika pemodalah yang membeli demokrasi maka lahir dinasti politik dan berselingkuh menjadi oligarki. Rusaknya ketata-negaraan ketika Presiden dan Wakil Presiden mempunyai visi, misi, padahal tidak boleh ada visi misi Presiden. Sebab, negara sudah mempunyai visi dan misi yang tertulis di dalam pembukaan UUD1945. Inilah kerusakan yang terjadi tanpa sadar para punggawa kekuasaan rupanya tidak memahami kalau presiden dan wakil presiden harus menjalankan visi dan misiNegara. Mari kita buka sejarah mengapa the founding fathers memilih sistem pemerintahan sendiri yaitu sistem MPR, bukan sistem Presidensial atau Parlementer. Sejak amandemen UUD 1945 bangsa ini dipaksa memakai baju buatan Luar Negeri, yang serba kedodoran. Yang pantas buat mereka yang hidup di musim salju, baju itu rasanya mengganggu keadaan bangsa kita, sebab memang tidak tepat dan kedodoran. Kita terasa dipaksa untuk melakukan apa yang tidak sesuai tubuh dan hati nurani kita. Kesedihan ini semakin hari semakin mencekam. Kita harus berucap kotor dan harus berani menjelek-jelekan saudara sendiri, kita harus mem-bully, kita harus mampu belajar berbohong, dusta terhadap teman, saudara, bahkan anak kita sendiri demi yang namanya perebutan kekuasaan. Bahasa halusnya demokrasi Liberal . Sejak amandemen UUD 1945, negara ini sudah bukan negara Pancasila, tetapi negara dipaksa untuk menjadi Liberal. Miris rasanya bukan hanya soal kehidupan kebangsaan kita yang harus kita hancurkan, tetapi kehidupan moral anak cucu kita. Unggah-ungguh, sopan-santun dan menghormati orang tua, adat-istiadat, kesetia-kawanan sosial, kekerabatan kita buang sementara tanpa sadar kita dikotak-kotak dengan segala warna kotak: hijau, kuning, merah, biru, putih, yang semua berhadap-hadapan, yang tak lagi guyub-rukun, sebab baju yang mereka pakai adalah baju kepalsuan yang namanya Demokrasi Liberal. Jaman ini memang tidak lebih adalah pengulangan tahun 50-an dimana Liberalisme dijalankan dan ternyata membawa sengsara rakyat. Maka apakah kita akan tersandung dengan batu yang sama? Sungguh bodoh jika memang ternyata kita tersandung batu yang sama. Kita hanya bisa menunggu datangnya Ratu Adil, datangnya pemimpin yang mengerti amanat penderitaan rakyat, mengerti bahwa baju yang dipakai bangsa ini menyiksa dan membuat pemakainya megap-megap . Marilah kita berdoa agar bangsa ini mampu merubah nasibnya. Elit politik yang menari-nari di atas penderitaan rakyat segera sadar dan membuka baju yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsanya, yang tidak bersumber dari jati diri bangsanya. Masih ingatkah kita pada pidato Bung Karno tahun 1959? Mampukah kita menemukan baju kita sendiri? Untuk itu mari kita berjuang kembali pada baju kita dan kita tidak mau tinggal di rumah orang lain, sebab kalau rumah sendiri itu lebih asri dan menyejukan, mendamaikan kita semua. Tahun ini saya namakan “Tahun penemuan-kembali Revolusi”, The Year of the Rediscovery of the Revolution. Ya, dengan kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kita telah “Menemukan kembali Revolusi”. Kita, Alhamdulillah, telah “Rediscover our Revolution“. Kita merasa diri kita sekarang ini sebagai dirinya seorang pengembara, yang setelah sepuluh tahun lamanya keblinger puter-giling mengembara di mana-mana untuk mencari rumahnya di luar negeri, akhirnya pulang kembali ke rumah-asalnya, – pulang kembali ke rumahnya sendiri, laksana kerbau pulang ke kandangnya. Cuplikan: Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution) Amanat Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1959 di Jakarta. Melalui amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali yang dilakukan antara 1999 sampai 2002, MPR telah merubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem Presidensial. Apakah sistem pemerintahan tersebut yang disusun oleh BPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI dalam UUD 1945? Bahkan, jika kita berjuang untuk kembali pada Konstitusi Proklamasi 1945 dianggap mundur? Bukannya mengamandemen UUD 1945 dari sistem MPR menjadi sistem Presidensial merupakan tindakan anarkis? Bukannya menghilangkan Penjelasan UUD 1945 merupakan tindakan memutus tali sejarah bangsanya? Seperti yang diajarkan oleh Spihnoza, Adam Mueller, Hegel dan Gramschi yang dikenal sebagai teori integralistik. Menurut pandangan teori ini, negara didirikan bukan untuk menjamin kepentingan individu atau golongan, akan tetapi menjamin masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan. Negara adalah suatu masyarakat integral yang terdapat segala golongan, bagian dan anggotanya, satu dengan lainnya merupakan kesatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam kehidupan bernegara menurut teori integral adalah kehidupan dan kesejahteraan bangsa seluruhnya. Dasar dan bentuk susunan suatu negara secara teoritis berhubungan erat dengan riwayat hukum dan stuktur sosial dari suatu bangsa. Karena itulah setiap negara membangun susunan negaranya selalu dengan memperhatikan kedua konfigurasi politik, hukum dan struktur sosialnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Soepomo dalam rapat BPUPKI pada 31 Mei 1945 mengusulkan agar sistem pemerintahan negara Indonesia yang akan dibentuk “… harus berdasar atas aliran fikiran negara yang integralistik (sic, maksud Prof. Soepomo adalah negara yang integral bukan integralistik!), negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golonganya dalam lapangan apapun” (Setneg, 1998; 55). Dalam negara yang integral tersebut, yang merupakan sifat tata pemerintahan yang asli Indonesia, kata Soepomo, para pemimpin bersatu-jiwa dengan rakyat dan pemimpin wajib memegang teguh persatuan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakatnya. Inilah interpretasi Soepomo tentang konsep manunggaling kawulo lan gusti. Persatuan antara pemimpin dan rakyat, antara golongan-golongan rakyat, diikat oleh semangat yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu semangat kekeluargaan dan semangat gotong-royong. Dalam pemikiran organis-biologis Soepomo, kedudukan pemimpin dalam negara Indonesia dapat disamakan dengan kedudukan seorang Bapak dalam keluarga. Bung Hatta, berbeda dengan Bung Karno dan Prof. Soepomo, menerjemahkan faham kolektivisme sebagai interaksi sosial dan proses produksi di pedesaan, Indonesia Intinya adalah semangat tolong menolong atau gotong royong. Karena itu dalam pemikiran Bung Hatta, kolektivisme dalam konteks Indonesia mengandung dua elemen pokok yaitu milik bersama dan usaha bersama. Dalam masyarakat desa tradisional, sifat kolektivisme ala Indonesia tersebut nampak dari kepemilikan tanah bersama yang dikerjakan bersama. Demokrasi asli Indonesia yang merupakan kaidah dasar penyusunan negara Indonesia masih mengandung dua unsur lain, yakni rapat atau syura. Suatu forum untuk musyawarah, tempat mencapai kesepakatan yang ditaati oleh semua, dan massa protest. Suatu cara rakyat untuk menolak tindakan tidak adil oleh penguasa. Negara kekeluargaan dalam versi Hatta, yang disebutnya Negara Pengurus, adalah proses suatu wadah konstitusional untuk mentransformasikan demokrasi asli tersebut ke konteks moderen Dari notulen rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ketika membahas dasar negara pada 28 Mei – 1 Juli dan dari 10-17 Juli 1945, dan rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18-22 Agusutus 1945, dapat kita ikuti perkembangan pemikiran para pemimpin bangsa tentang dasar negara (Setneg, 1998: 7-147). Bung Karno, Bung Hatta dan Prof. Soepomo adalah tiga tokoh yang menyatakan pembentukan negara Republik Indonesia didasarkan atas corak hidup bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan, yang dalam wacana gerakan pro-proklamasi kemerdekaan diartikan sama dengan kolektevisme. Setelah MPR mengesahkan amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia berubah menjadi sistem Presidensial. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD baru. MPR tidak lagi merupakan perwujudan dari rakyat dan bukan locus of power, lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi. Pasal 6A ayat (1) menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Dua pasal tersebut menunjukkan karakteristik sistem Presidensial yang jelas berbeda dengan staats fundamental norm yang tercantum dalam Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945. Sistem MPR adalah menganut paham kekeluargaan, paham integralistik, maka MPR adalah lembaga yang beranggotakan seluruh elemen keluarga bangsa Indonesia, hal ini disebabkan bangsa Indonesia terdiri dari ribuan suku, bermacam-macam adat istiadat, bermacam-macam Agama dan kepercayaan, bermacam-macam golongan. Maka keanggotaan MPR adalah utusan-utusan golongan, utusan-utusan elemen masyarakat seluruh Indonesia. Tugasnya adalah membuat keputusan Politik untuk kehidupan bersama secara gotong royong. Politik rakyat itu adalah Politik pembangunan yang terurai didalam GBHN. Jadi dengan sistem MPR maka negara ini benar-benar dijalankan sesuai kehendak rakyat, sesuai dengan politik rakyat dan sudah tentu dengan kedaulatan rakyat dan kemerdekaan kedaulatan rakyat Setelah terbentuknya GBHN maka dipilihlah Presiden dan diberi amanah untuk menjalankan Politik rakyat, menjalankan kehendak rakyat, yaitu GBHN. Maka jika Presiden melenceng dari GBHN, maka Presiden bisa saja diturunkan. Pada akhir jabatannya Presiden harus mempertangungjawabkan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri, atau menjalankan politik golongannya sendiri. Setelah Amandemen UUD 1945 keadaan menjadi kacau, sebab Pancasila yang seharusnya menjadi dasar negara diabaikan. Mana bisa demokrasi dengan pemilihan langsung yang jelas mempertarungkan dua kubu atau lebih disamakan dengan Gotong royong, disamakan dengan Persatuan Indonesia, disamakan dengan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan. Usaha untuk bisa mencangkokan Pancasila dengan Demokrasi liberal adalah bentuk pengkhianatan terhadap Panca Sila. Perubahan kedaulatan di tangan MPR diganti dengan Menurut Undang-Undang Dasar menjadi sangat kacau. “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” UU dibuat oleh Presiden dan DPR, yang merupakan presentasi dari kedaulatan rakyat. Kita bisa bayangkan bahwa UU itu bisa dibatalkan oleh MK yang keanggotaan MK dipilih dari hasil fit and proper test. Pertanyaannya di mana kedaulatan rakyat itu? Berdaulat di mana Rakyat, Presiden, DPR dengan MK? Kita berjuang untuk kembali pada Konstitusi Proklamasi karena kita tahu sejarahnya, Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Dasar seperti yang diucapkan oleh Bung Karno dalam laporan pembahasan UUD pada sidang BPUPKI. ”Alangkah keramatnja, toean2 dan njonja2 jang terhormat, oendang2 dasar bagi sesoeatoe bangsa. Tidakkah oendang2 sesoeatoe bangsa itoe biasanja didahoeloei lebih doeloe, sebeloem dia lahir, dengan pertentangan paham jang maha hebat, dengan perselisihan pendirian2 jang maha hebat, bahkan kadang2 dengan revolutie jang maha hebat, dengan pertoempahan darah jang maha hebat, sehingga sering kali sesoeatoe bangsa melahirkan dia poenja oendang2 dasar itoe dengan sesoenggoehnja di dalam laoeatan darah dan laoetan air mata. Oleh karena itoe njatalah bahwa sesoeatoe oendang2 dasar sebenarnja adalah satoe hal jang amat keramat bagi sesoeatoe rakjat, dan djika kita poen hendak menetapkan oendang2 dasar kita, kta perloe mengingatkan kekeramatan pekerdjaan itoe. Dan oleh karena itoe kita beberapa hari jang laloe sadar akan pentingnja dan keramatnja pekerdjaan kita itoe. Kita beberapa hari jang laloe memohon petoendjoek kepada Allah S.W.T., mohon dipimpin Allah S.W.T., mengoetjapkan: Rabana, ihdinasjsiratal moestaqiem, siratal lazina anamta alaihim, ghoiril maghadoebi alaihim waladhalin. Dengan pimpinan Allah S.W.T., kita telah menentoekan bentoek daripada oendang2 dasar kita, bentoeknja negara kita, jaitoe sebagai jang tertoelis atau soedah dipoetoeskan: Indonesia Merdeka adalah satoe Republik. Maka terhoeboeng dengan itoe poen pasal 1 daripada rantjangan oendang2 dasar jang kita persembahkan ini boenjinja: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatoean jang berbentoek Republik.” Jadi sangat yakinlah kita bahwa UUD 1945 itu dibuat bukan dengan sementara, bukan dengan singkat, tetapi dengan ijin Allah SWT, hal inilah yang tidak dibaca oleh pengamandemen UUD 1945. Dengan demikian jihad mengembalikan UUD 1945 adalah sebuah keharusan bagi anak bangsa yang mencintai negerinya. (*)
.jpeg)
Rakyat Menggugat Sepak Terjang LBP (1): Dugaan Suap Bisnis Tambang Emas PTMQ di Papua
Oleh Marwan Batubara, IRESS SELAMA Presiden Jokowi berkuasa, rakyat mencatat berbagai sepak terjang Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang dianggap sangat berkuasa dan menentukan jalannya pemerintahan. LBP bisa hadir dan sangat berperan di berbagai sektor kehidupan bernegara. Bahkan karena sangat berkuasa, sejumlah kalangan menyebut LBP sebagai The Real President. Sepak terjang LBP dalam berbagai kasus yang menjadi perhatian publik perlu diurai secara serial. Kasus-kasus tersebut memang tampak akan terkubur, tidak akan diproses sesuai hukum, terutama karena “dominannya” peran LBP. Hal ini sejalan pula dengan sikap DPR, BPK, KPK atau lembaga-lembaga relevan dan terkait yang “gagal” menggunakan wewenang. Namun bagaimanapun situasinya, rakyat perlu memahami dan mempermasalahkan. Tulisan pertama ini mengungkap peran LBP dalam kasus tambang emas PT Madinah Qurrata ‘Ain (PTMQ) di Sungai Dewero, Intan Jaya, Papua. Kasus ini terkait dugaan gratifikasi dan/atau suap melibatkan LBP dalam proses perizinan PTMQ. “Untung saja” LBP menggugat Haris dan Fatia Rp 100 miliar atas dugaan “pencemaran nama” (22/9/2021), sehingga publik berkesempatan memahami apa yang sebenarnya terjadi dan sejauh mana keterlibatan LBP dalam kasus tambang emas di Sungai Dewero, Intan Jaya, Papua tersebut. Dalam unggahan video di YouTube pribadi (20/8/2021), Haris dan Fatia membahas peran LBP pada PTMQ berdasar laporan 10 LSM berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”. Laporan mengungkap perihal operasi dan motif penerjunan aparat TNI-POLRI, indikasi relasi antara konsesi tambang dengan operasi militer di Papua, dampak operasi militer terhadap penduduk dan profil perusahaan pemegang konsesi tambang. PTMQ merupakan salah satu satu pemegang konsesi tambang emas di sekitar Intan Jaya dengan luas wilayah kerja (WK) 23.150 hektar yang masih tahap eksplorasi. WK PTMQ berdekatan dengan beberapa pos militer seperti Polsek Sugapa, Polres Intan Jaya, dan Kodim Persiapan Intan Jaya. Awalnya, PTMQ dimiliki Dasril dan Ason, yang kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Australia, West Wits Mining (WWM). Belakangan, WWM justru menjadi pemilik saham mayoritas PTMQ (64%). Sehingga PTMQ berubah menjadi subsidiary WWM. Pada 2016, WWM “memberi 30% saham” kepada Tobacom Del Mandiri (TDM) atau PT Tambang Raya Sejahtera (TRS), anak perusahaan Toba Sejahtera Group (TSG). *“Kerjasama”* WWM dengan TSG yang mayoritas saham milik LBP ini diakui sebagai perjanjian *“aliansi bisnis”* yang dimulai Oktober 2016. Ada tiga nama aparat terhubung dengan PTMQ, yaitu Purn. Polisi Rudiard Tampubolon, Purn. TNI Paulus Prananto, dan Menko LBP. Rudiard Tampubolon merupakan komisaris PTMQ. Selain duduk sebagai komisaris, perusahaan yang dipimpin Rudiard yakni PT Intan Angkasa Aviation juga mendapat 20% kepemilikan saham di PTMQ. Paulus Prananto dan LBP merupakan anggota tim relawan (Bravo Lima) pemenangan Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Menurut WWM kepemimpinan dan pengalaman Rudiard *“berhasil menavigasi”* PTMQ menuju tahap eksploitasi/operasi tambang. Merujuk Annual Report WWM 2017, “aliansi bisnis” WWM dengan TRS/TDM adalah untuk meraih “kelancaran bisnis”. TRS bertanggung jawab atas operasi terkait *izin kehutanan, sertifikat Clean and Clear dari KESDM, akses lokasi dan keamanan.* Dilaporkan pula, sebagai bagian dari Toba Sejahtera Group (TSG), TRS memiliki akses terhadap “berbagai keahlian” yang ada dalam TSG, dan juga “koneksi” kepada para pengambil keputusan di pemerintahan maupun pada penegak hukum. Tampaknya karena “peran dan kemampuan strategis” inilah maka TDM/TRS “memperoleh ganjaran” saham sangat besar (30%) dari WWM, tanpa perlu menyetor dana. WWM menyatakan *sangat menikmati berbagai fasilitas dan kelancaran bisnis* karena berpatner dengan TRS (milik LBP) yang memiliki *“berbagai keahlian” dan “koneksi”* dengan para pengambil keputusan. Tentu saja WWM memperoleh keinginan dan kenikmatan, karena faktanya WWM berpatner dengan perusahaan milik pejabat yang sangat berkuasa. Sebetulnya “keahlian” dan “koneksi” TSR yang dilaporkan WWM dalam Annual Report dapat dikatakan absurd, karena faktanya TRS sama dengan LBP, dan LBP adalah penguasa itu sendiri. Ternyata LBP/TRS memperoleh 30% saham PTMQ dari WWM karena posisi LBP sebagai pengusaha merangkap penguasa sangat berkuasa. Terdapat pula persamaan waktu pengurusan sertifikat Clear and Clean dan izin lingkungan proyek tambang dengan penunjukkan LBP sebagai Plt. Menteri ESDM (16/8/2016 s.d 17/10/2016). Dalam hal ini, sesuai Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor No.20/2001, atas penerimaan 30% saham tersebut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan/atau suap oleh LBP/TRS sebagai Penyelenggara Negara. Kontak pandora penyelewengan aspek ekonomi, politik dan militer terkait tambang seputar Intan Jaya, Papua sudah dibuka oleh 10 LSM, serta dijelaskan lebih gamblang oleh Haris dan Fatia. Peran LBP pun sudah diungkap. Maka terbuka pula informasi tentang dugaan suap yang telah dilakukan LBP, yang menurut Pasal 12B ayat (2) UU Tipikor No.2/2001, antara lain terancam hukuman penjara antara empat tahun hingga seumur hidup. Rakyat akan dapat menerima apa pun putusan hakim atas gugatan LBP terhadap Haris dan Fatia, sepanjang proses pengadilan berlangsung objektif, transparan, adil, sesuai aturan, dan bebas intervensi kekuasaan. Namun pada saat yang sama, rakyat menuntut agar berbagai masalah yang dibahas Haris dan Fatia yang diduga sarat penyelewengan, termasuk dugaan gratifikasi 30% saham PTMQ yang melibatkan LBP, juga harus dituntaskan sesuai aturan. Justru jika kasus dugaan gratifikasi LBP diproses hukum hingga tuntas, rakyat meyakini apa yang dibahas Haris dan Fatia merupakan kebenaran hakiki. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Jangan ada perbedaan perlakuan hanya karena LBP Penyelenggara Negara sangat berkuasa. Keterlibatan LBP dalam kasus perizinan PTMQ yang berpotensi cadangan emas sekitar Rp 300 triliun, jauh lebih besar dari sekedar gugatan pencemaran nama, yang tampaknya sumir dan dicari-cari. Lembaga penegak hukum perlu menuntaskan kasus pencemaran nama LBP. Namun bagi rakyat, karena yakin dengan kebenaran Laporan 10 LSM, kasus dugaan gratifikasi LBP jauh lebih mendesak dituntaskan, sehingga pelaku dugaan korupsi dihukum, serta Haris dan Fatia pun bisa bebas. Menurut Pasal 11 ayat (1) huruf (a) UU KPK, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitan dengan tipikor yang dilakukan aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara. LBP adalah Penyelenggara Negara yang diduga menerima suap dalam kasus tambang PTMQ yang melibatkan WWM, sehingga perlu segera diproses KPK sesuai hukum berlaku. Atas nama rakyat, KPK harus segera bertindak, siapa pun The Real President-nya! [] Jakarta, 2 April 2022
Jokowi Ingatkan Harga Harga Naik, Rakyat Ingin Presiden Turun
Oleh Djony Edward - Wartawan Senior FNN PRESIDEN Jokowi beberapa waktu lalu mengingatkan rakyat Indonesia bahwa ketidakpastian global saat ini semakin meningkat, tentu ketidakpastian ini membawa dampak serius terutama pada kenaikan harga-harga atau yang lebih sering dikenal inflasi tajam. Jokowi menjelaskan, bahwa saat ini terjadi kelangkaan kontainer yang dapat mengganggu pengiriman barang. Kalau misalkan kontainer langka, maka akan berpengaruh kepada naiknya harga barang. \"Karena perdagangan yang tidak seimbang di antara negara-negara, sehingga harga kontainer naik, kalau harga kontainer naik, precostnya naik, artinya apa? Harga barang juga akan ikut naik. Kalau harganya naik artinya apa? Konsumen beli dengan harga lebih mahal dari biasanya, itu baru urusan kontainer,\" kata Presiden saat menyampaikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3) lalu. Presiden juga mengingatkan kalau saat ini terjadi kelangkaan pangan. Menurutnya kondisi tersebut sudah terjadi di sejumlah negara karena harganya yang naik. Bukan hanya barang, Jokowi menyebut saat ini terjadi kenaikan inflasi. Imbasnya adalah beban masyarakat untuk membeli barang yang akan meningkat. Ia meminta agar rakyat Indonesia juga ikut mewaspadai kondisi tersebut. Pasalnya, Amerika Serikat saja yang tidak pernah merasakan inflasi di atas 1%, kini malah di atas 7%. \"Di beberapa negara ada yang sudah di atas 50%, di atas 30%, jangan dianggap enteng hal-hal seperti itu? Artinya apa? Masyarakat yang ingin membeli barang harus membayar dengan harga yang lebih tinggi,\" ucap Jokowi. Peringatan Presiden pun mulai menampakkan kenyataannya. Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax sudah naik di level Rp12.500 dari sebelumnya Rp9.000 per liter. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahkan memberi sinyal bahwa sebentar lagi BBM jenis Pertalite dan gas LPG 3 kg yang menjadi konsumsi rakyat menengah ke bawah juga akan naik. \"Jadi over all yang akan terjadi nanti Pertamax, Pertalite (naik). Premium belum. Terus kemudian mengenai gas yang 3 kg itu kita bertahap,\" ujar Luhut di sela-sela meninjau progres Depo LRT Jabodebek di Bekasi, Jumat (1/3). Kenaikan tersebut pun berlangsung bertahap. Menurut Luhut dimulai dari April, kemudian pada Juli dan September 2022. Dia menjelaskan kenaikan harga BBM maupun LPG tidak bisa dihindari, salah satu pemicunya adalah imbas perang Rusia dan Ukraina. \"Kelangkaan dari pada crude oil karena perang, Ukraina dengan Rusia. Kemudian kelangkaan sekarang juga sunflower karena tidak bisa impor atau ekspor dari Ukraina. Dan juga sanksi (ke Rusia) itu membuat masalah dunia,\" terang Luhut. Luhut menambahkan Indonesia masih beruntung bisa mengelola ekonomi dengan baik sehingga dampaknya itu tidak terlalu besar, meski kenaikan harga tidak bisa dihindari. \"Tidak ada punya pilihan karena kalau tidak harga asumsi minyak cruel oil itu US$63 di APBN, sekarang ini sudah US$98 atau US$100 per barel. Kan angkanya sudah luar biasa,\" kata Opung. Seperti diketahui, saat artikel ini ditulis rakyat Indonesia sudah dihadiahi kenaikkan PPN jadi 11%, kenaikan harga minyak goreng dari Rp14.000 menjadi Rp24.000 per liter, gula menjadi Rp15.000, tarif tol Rp500, dan entah apalagi yang akan naik. Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Teuku Riefky, mengatakan, kenaikan inflasi pada April 2022 bisa berpotensi mendekati atau bahkan menyentuh angka 1%.. Menurut Riekfy, kenaikan harga-harga yang diikuti dengan lonjakan inflasi dipastikan mengikis daya beli masyarakat. Namun di sisi lain, aktivitas masyarakat mulai meningkat yang semestinya diikuti dengan peningkatan pendapatan. \"Memang ada dua faktor yang saling bertentangan. Kenaikan harga energi dan pangan menurunkan daya beli, tapi di sisi lain ekonomi mulai ke level normal yang meningkatkan daya beli. Siapa yang mendominasi kita belum bisa lihat,\" kata Riefky. Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, mengatakan, inflasi April kemungkinan bisa menyentuh 0,9%. Rusli menilai, kenaikan harga BBM Pertamax memang tak bisa ditahan. Pasalnya, harga minyak dunia sudah melebihi US$100 dari patokan minyak di APBN sebesar US$63 per barel. \"APBN kita tidak kuat untuk mensubsidi BBM Pertamax kalau dipaksakan bisa jebol,\" ujar dia. Menurutnya, pemerintah dapat meredam gejolak inflasi jika kebijakan HET minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter bisa diterapkan secara total. \"Kalau tidak bisa, ya (inflasi) meledak dan menambah beban masyarakat,\" ujarnya. Langkah lain, dengan menunda kenaikan PPN 11%. Rusli mengatakan, kebijakan itu memang sudah sejak lama direncanakan. Namun, mengingat harga-harga kebutuhan pokok yang sedang mengalami kenaikan penundaan bisa menjadi opsi untuk meringankan beban pengeluaran. Rusli menambahkan, potensi pendapatan dari kenaikan PPN pun sebetulnya dapat dikompensasi dari kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ekspor komoditas-komoditas mentah yang kini sedang mengalami kenaikan harga. \"Seperti harga nikel, batubara, sawit, itu kan bisa menambah penerimaan negara sehingga PPN bisa ditunda dulu karena ada sumber lain,\" katanya. Celakanya, di tengah ketidakberdayaan Pemerintah Jokowi mengendalikan harga-harga, berkembang wacana menambah masa kepresidenan 3 periode, atau setidaknya memperpanjang masa kepresidenan hingga 2027. Karuan saja relasi sosial Pemerintah dan rakyat pun memburuk. Sementara harga-harga bergerak naik yang dipicu Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, sementara Pemerintah mengambil langkah kebijakan menaikan sejumlah harga-harga dan jasa, sementara itu pula mahasiswa sudah mulai bergerak di jalanan, bahkan ke istana. Selain memprotes kenaikkan harga-harga yang dianggap Pemerintah tidak becus mengendalikan ekonomi, mahasiswa juga mengancam kalau sampai wacana perpanjangan periode di perpanjang jadi 3 periode atau masa kepresidenan diperpanjang jadi 2027, akan menduduki DPR dan istana. Tes-tes pemanasan demonstrasi pun sudah dilakukan dengan mengepung istana dalam jumlah terbatas. Tentu saja ke depan, karena bukan hanya mahasiswa yang terdampak, tapi juga buruh, dan masyarakat luas, bisa saja elemen yang akan turun ke jalan semakin luas. Mereka diperkirakan akan meminta Presiden Jokowi turun sebelum 2024. Tentu saja mana yang akan menjadi kenyataan, tentu akan membuka lembaran baru sejarah Indonesia. Apakah Indonesia akan tetap dipimpin Jokowi dengan segala kelemahan dan kenaikan harga-harga, atau Jokowi turun dengan hadirnya pemimpin baru yang mampu mengonsolidasikan Indonesia bisa lolos dari krisis 2022 yang maha dahsyat ini. Apakah Anda akan menjadi penonton dari peristiwa sejarah maha penting ini? Atau Anda akan menjadi pemungkin terjadinya perubahan tersebut?
Ketika “Dosa” Dokter Terawan Dibuka Pasien Korban
Adakah “korban” Dokter Terawan lainnya seperti yang dialami Gerald Liew, atau bahkan, yang sampai meninggal dunia di ruang operasi? Jejak digital yang saya coba telusuri memang tidak (belum) ditemukan. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN SEORANG Dokter mengirim link tulisan Kumparan.com (8 April 2018 9:33). Isi berita berjudul “Gerald Liew, Kasus Gagal Dokter Terawan” itu tentang pasien yang gagal dioperasi Prof. (HC) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K). Tulisan dan video tentang ini beredar lagi di media sosial setelah ada Putusan Muktamar IDI XXXI Banda Aceh pada 25 Maret 2022 tentang Pemberhentian Tetap dari keanggotaan IDI kepada “sejawat” Dokter Terawan. Pada Januari 2015 Gerald Liew, pengusaha asal Singapura itu telah menerima kenyataan pahit bakal cacat seumur hidup. Nahasnya, kenyataan ini bahkan menghampirinya tanpa ia sadari. Kumparan menulis, Gerald yang semula manusia sehat, jadi invalid dan buta realitas karena otaknya hancur. Peristiwa celaka itu terjadi saat Gerald sedang mengikuti prosedur ‘cuci otak’ di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Usai cuci otak, Gerald mestinya bangun. Namun ternyata, tak bisa membuka mata. Ia pun tampak kesulitan untuk bangkit, sehingga keluarganya langsung merasa ada yang salah. “Mereka (tim dokter) mengatakan prosedur hanya akan berlangsung 20-30 menit, tapi nyatanya keseluruhan prosedur berlangsung selama 1,5 jam. Dan setelah kami sadar ada sesuatu yang salah, kami memanggil Dokter Terawan kembali ke ruangan. Ayah saya kemudian dibawa ke ruang operasi. Di sana, dia menghabiskan waktu 7 jam,” kata John Liew, putra Gerald. Sepupu John, Sarah Diana, pada hari yang sama membeberkan rincian kisah yang menimpa pamannya tiga tahun lalu itu. Gerald Liew, tutur Sarah, ialah warga negara Singapura yang sering bolak-balik Jakarta untuk keperluan bisnis. Ia pertama kali mendengar soal ‘cuci otak’ dari rekan bisnisnya pada awal 2015. Katanya, Terawan punya metode terapi hebat. Gerald pun diajak ikut menemui sang dokter untuk membuktikan kemanjuran ‘sihir’ itu. “Karena diajak oleh rekan bisnis, akhirnya ya dia (Gerald) ikut saja,” kata Sarah saat bertemu kumparan di Hotel Pullman, Thamrin, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan awal, Gerald Liew didiagnosis berpotensi terserang aneurisma (pembengkakan pembuluh darah) yang bisa memicu (stroke akibat pembuluh darah pecah). Selanjutnya, Gerald disarankan untuk ‘cuci otak’ dan memasang koil untuk mencegah aneurisma tersebut. Gerald pun setuju untuk menempuh prosedur cuci otak alias brain flushing. Maka, sehari sebelum terapi, dia menghubungi keluarganya di Singapura untuk mengabarkan akan melakukan “operasi kecil”. Keluarga Gerald di Singapura, tutur Sarah, tentu saja kaget mendengar kabar itu. Sebab, Gerald terbang ke Jakarta dalam keadaan sehat. Lagi pula, selama ini ia dikenal sangat memperhatikan kesehatan, termasuk dengan rutin selalu berolahraga dan menjaga pola makan. Jadi buat apa “operasi kecil” itu, tanya mereka. Gerald menepis kekhawatiran itu. Ia mengatakan, ini hanya operasi kecil yang tak perlu dicemaskan. Pula, kata Gerald, ia ditangani oleh dokter hebat yang terkenal. Tetap saja, keluarga Gerald – istrinya, Becky Liew, dan anak sulungnya, John Liew – memutuskan untuk terbang ke Jakarta hari itu juga. Sebelum prosedur dimulai, John sempat bertanya pada Terawan tentang apa cuci otak itu, dan bagaimana prosesnya akan berlangsung. Terawan, ujar John, lantas menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah operasi kecil yang berlangsung 20-30 menit, dan hanya memerlukan pembiusan lokal. Jadi, Gerald akan tetap sadar selama operasi berlangsung. Tapi kemudian, waktu operasi molor menjadi satu jam lebih, ini membuat keluarga Gerald gelisah. Lebih-lebih, setelah proses cuci otak usai, Gerald dibawa keluar ruangan oleh tim dokter dalam kondisi tak sadarkan diri. “Dia kan seharusnya sadar. Jelas ada sesuatu yang salah,” kata John, melihat Gerald tak kunjung membuka mata, pun menunjukkan gelagat janggal. Terawan mengecek keadaan Gerald dan langsung membawanya ke ruang operasi. “Tujuh jam di ruang operasi. Tujuh jam,” kata John, menekankan betapa lamanya mereka menunggu dengan rasa frustrasi, menanti kejelasan. Akhirnya, setelah tujuh jam di ruang operasi, Gerald dipindah ke ruang unit perawatan intensif (ICU). Namun kondisinya tak terlihat membaik. Ia (Terawan) menjelaskan, aneurisma ayahnya terletak pada posisi sulit di otaknya. Jadi dia ingin melakukan prosedur coiling yang tidak mudah. Tapi setelah 7 jam, mereka (tim dokter) mengatakan tak bisa melakukan apa pun. “Ayah saya mengalami kerusakan otak,” ungkap John. Terawan, kemudian mengatakan sudah tidak bisa melakukan apapun untuk memperbaiki kondisi kerusakan otak Gerald. Ia tidak mengakui kesalahannya. “Dia bilang ini sebuah kecelakaan,” ujar John. Dokter Terawan bilang, ‘Saya juga enggak tahu. Ini pertama kali kejadian.” Jadi koilnya meleset, ngehancurin otak Uncle Gerald. Dia juga bilang, Uncle enggak akan bisa ngomong lagi karena otaknya udah hancur. Enggak akan bisa jalan juga, lumpuh total,” tutur Sarah. Adakah “korban” Dokter Terawan lainnya seperti yang dialami Gerald Liew, atau bahkan, yang sampai meninggal dunia di ruang operasi? Jejak digital yang saya coba telusuri memang tidak (belum) ditemukan. Apakah karena mereka (jika benar ada korban lainnya) tak mau buka suara di media seperti yang dilakukan keluarga Gerald Liew karena Dokter Terawan itu juga seorang perwira tinggi TNI, sehingga tidak berani? Coba kita lihat komentar netizen atas kasus yang menimpa Gerald berikut ini: Budianta Pinem 11 April 2018 Sebagaimana pengakuan Dr Terawan, dia hanya menggunakan pengetahuan keahlian menolong orang yg sakit. Soal sembuh tidaknya, Dr Terawan mengaku tidak punya kuasa. Hanya Allah lah yg tau. Dan semua dokter dokter spesialis hebat tdk juga bisa menjamin tindakannya pasti berhasil. Blm lagi kesalahan asisten dokter yg membantunya yg gagal tp tanggungjawab ada sama dokter Terawan. Pranamya Dewati (9 April 2018) Sebelum tindakan \'cuci otak\' dilakukan, tentu ada semacam MoU antara pihak RS dan pihak pasien kan? seperti tindakan2 operasi pada umumnya. Dan biasanya, di dalam MoU tsb tentu ada penjbaran perihal risiko2 dr operasi yg dilakukan kan? dan jika operasi dilakukan, berarti si pasien sudah setuju (tandatangan) dan harusnya sih sudah baca dan paham risiko2 tsb. Nah, jika memang lumpuh adalah salah satu risikonya (jk gagal) yg tertulis di MoU, apakah masih bisa dituntut????? Elephant Cros/Gm (2 tahun yang lalu) Dokter terawan bukan Tuhan, dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan pasiennya... segala kemungkinan bisa terjadi dalam proses operasi, dalam hal ini kita mengambil positif nya bahwa DR.terawan sudah semaksimal mungkin untuk menyelamatan pasien... ketika satu orang gagal dalam pengoperasiannya kita menanyakan kenapa ini terjadi, tetapi kita tdk mempertanyakan ribuan atau hampir jutaan yang sembuh..! Usdin Simanjorang (3 tahun yang lalu) Semoga saja ini bukan persaingan bisnis Rumah sakit, dan dr. Terawan dikenal bukan hanya di Indonesia saja, Tapi wajar jika pasien yg tidak berhasil disembuhkan seperti apa yg mereka harapkan ada kekecewaan, Tapi jangan juga langsung menyalahkan atau langsung menghakimi, dalam kasus ini juga bukan dr. Tarawan yg menawarkan diri tapi pasien yg datang. Selain tulisan dalam Kumparan.com (8 April 2018 9:33) tersebut, ternyata tak hanya itu saja yang kini mulai beredar di grup-grup WA. Paska pemberhentian Tetap Dokter Terawan sebagai anggota IDI beredar copy SK Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/272/2018 Tentang Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Kesehatan Dengan Metode Intra Arterial Heparin Flushing Sebagai Terapi, Copy PDF Laporan Satgas IAHF, dan Copy PDF Tambahan_SIDANG MKEK (Khusus). Semua itu tahun 2018. Adakah unsur kesengajaan untuk mencoba ingatkan kembali sehingga memperkuat legitimasi pemberhentian Dokter Terawan? (*)
Mendukung Presiden Sampai Mati, Melebihi 3 Periode
Oleh: Yusuf Blegur Demokrasi tidak melulu menghasilkan semuanya jadi harmoni dan serasi. Aspirasi bisa saja dihormati dan dihargai, tapi bukan berarti tak bisa direpresi dan dikebiri. Presiden sah-sah saja larut dalam ilusi dan halusinasi, meski banyak masalah tanpa solusi dan prestasi. Tak penting mengurus harga diri, yang utama bagaimana bisa mengeksploitasi NKRI. Serasa cuek dan tanpa malu memaksa 3 periode, sementara tak mampu mengadakan kelayakan harga BBM, minyak goreng dan kedele. Pemerintah sering bangga dan pede, padahal semua isi kantongnya boke. Tipu sana tipu sini sembari telanjang praktek KKN, pada akhirnya membuat rakyat terus kecele. Birokrasi berupaya menunda pemilu 2024 dengan cara konspirasi, padahal hanya untuk menutupi ambisi. Tanpa beban melupakan janji-janji, bersama politisi ingin mengakali konstitusi. Menjadi pemerintahan yang tirani, mengendalikan aparat berbuat keji. Tak peduli berbuat dzolim pada rakyatnya sendiri, rezim boneka asyik menjadi kacung dari cukong oligarki. Tiga, empat atau lima periode, jika keinginan presiden itu hal yang sepele. Menunda pemilu atau amandemen UUD 1945, tidak perlu terlalu bertele-tele. Kalau ingin memperpanjang kekuasaan, jangan penuh basa-basi membuat publik menjadi bete. Yakinlah seluruh rakyat Indonesia mendukung masa jabatan presiden sampai mati, melebihi dari sekedar 3 periode. (*)
Langkah Perlawanan Muhammadiyah
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEKHAWATIRAN pelaksanaan hari Jum\'at untuk eksekusi Panti Asuhan Kuncup Harapan Muhammadiyah di Jl. Mataram No 1 Bandung atas permohonan Dra. Mira Widyantini, MSc ternyata tidak terjadi. Kader-kader Muhammadiyah baik Tapak Suci, KOKAM Pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM, HW dan kader lainnya siap siaga untuk mati-matian mempertahankan panti anak yatim itu. Setelah shalat Jum\'at di Panti Asuhan dengan jamaah yang membludak hingga ke luar hingga persimpangan jalan, Angkatan Muda Muhammadiyah yang dimotori para mahasiswa (IMM) dan pelajar (IPM) dengan pengawalan KOKAM, Tapak Suci, dan HW bergerak menuju gedung Pengadilan Negeri Bandung untuk menyampaikan aspirasi. Setelah mendesak untuk bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, akhirnya Ketua Pengadilan bersedia menemui peserta aksi. Ketua PN Bandung Sihar Hamonangan Purba SH MH menyatakan belum menjadwalkan untuk eksekusi mengingat adanya Laporan baru Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukajadi ke Kepolisian Resort Kota Bandung. PN Bandung akan mengikuti dulu penyelesaian pidana yang diproses oleh pihak Kepolisian dengan Terlapor Dra. Mira Widyantini, MSc. tersebut. Muhammadiyah merasa diperlakukan tidak adil jika sampai terjadi eksekusi. Karenanya akan terus melakukan perlawanan. MuhammadIyah yakin bahwa yang diperjuangkannya adalah benar. Sejak tahun 1986 telah mendapatkan hibah wasiat tanah dan bangunan di Jl Mataram No 1 Bandung dari Prof H Salim Rasyidi. Sertifikat HM atas nama H Salim Rasyidi pun telah diserahkan kepada Muhammadiyah dan hingga saat ini masih dipegang oleh Muhammadiyah. Adanya Sertifikat baru atas nama Dra. Mira Widyantini MSc tanpa sepengetahuan Muhammadiyah inilah yang menyebabkan timbulnya sengketa. Muhammadiyah memenangkan perkara di tingkat PN, PT, hingga MA. Inkracht dan telah dieksekusi. Mengejutkan PK Mira dikabulkan. Panti Asuhan terancam eksekusi. Muhammadiyah melakukan upaya hukum untuk membongkar perilaku kriminal. Mengapresiasi kepada pihak Kepolisian yang serius untuk melanjutkan proses. Kejanggalan diawali dengan pembuatan laporan kehilangan sertifikat, padahal sertifikat tersebut telah diserahkan kepada dan dipegang oleh Muhammadiyah, lalu ada kuasa menjual kepada Mira Widyantini sehingga praktis jual beli terjadi \"antara Mira kepada Mira\" dan palsunya keterangan dalam AJB yang menyatakan bahwa H salim Rasyidi tidak pernah menikah. Muhammadiyah memiliki buku nikah H Salim Rasyidi dengan Sundus Chatim. KUA Purwokerto membenarkan adanya pernikahan tersebut. Aksi Angkatan Muda Muhammadiyah di lokasi Panti Asuhan Jl. Mataram No 1 dan Pengadilan Negeri Bandung memberi warna dari perlawanan. Mahasiswa membawa spanduk-spanduk berisi tuntutan pemberantasan mafia tanah. Rupanya anak-anak muda kader Muhammadiyah ini menyambut Ramadhan dengan langkah aksi perjuangan. Seakan mengingatkan pula bahwa memang Ramadhan adalah bulan perjuangan (syahrul jihad). Muhammadiyah mengawali pelaksanaan shaum ramadhan hari ini, sehari setelah aksi Jum\'at kemarin. Mahasiswa dan pelajar Muhammadiyah meneriakkan tekad di depan Ketua PN Bandung Meski langit runtuh keadilan harus tetap ditegakkan! Bandung, 2 April 2022
POPULER
