ALL CATEGORY
Aktivis Iklim Blokir Lapangan Pusat Kota Paris Protes Program Capres
Jakarta, FNN - Para aktivis perubahan iklim memaksakan penutupan lapangan utama di pusat kota Paris pada Sabtu untuk memprotes program lingkungan yang diajukan oleh calon-calon presiden Prancis.The Extinction Rebellion (XR) telah mengatakan di lamannya bahwa mereka berencana untuk memblokir lokasi utama Paris untuk mengganggu siklus pemilihan itu dan sikap yang \"seperti biasa\".Meski biaya hidup merupakan tema utama pemilihan, kebijakan energi berkaitan erat dengan tema utama itu.Petahana Emmanuel Macron dan penantangnya dari sayap kanan ekstrem, Marine Le Pen, telah mengajukan kebijakan yang sangat berbeda pada sektor terbarukan pada khususnya.\"Kami memblokir alun-alun Paris ini untuk memberontak terhadap alternatif yang tidak kami miliki. Pemilihan ini membuat kami tidak punya pilihan antara kandidat sayap kanan ekstrem dengan ide-ide menjijikkan ... dan kandidat yang selama lima tahun mengesampingkan masalah ekologi dan berbohong,\" kata Lou kepada Reuters.Lou, 26 tahun, adalah seorang guru sejarah, yang bergabung dengan gerakan Extinction Rebellion dua tahun lalu.Ratusan orang berkumpul di distrik 9 Paris mengacungkan spanduk yang menargetkan para kandidat, meneriakkan slogan-slogan seperti \"kelambanan mereka mengarah pada pemberontakan kita\", atau berbaring di lantai sebagai protes.Hanya delapan hari menjelang putaran kedua yang akan menentukan siapa yang akan memimpin negara dengan ekonomi terbesar kedua di Uni Eropa itu untuk lima tahun ke depan, jajak pendapat menunjukkan presiden berhaluan tengah itu sedikit berada di depan pesaingnya dari sayap kanan ekstrem. Tapi, persaingan antara kedua kandidat tampaknya akan ketat. )Ida/ANTARA/Reuters)
Dirjen Hubdat Lakukan Inspeksi Keselamatan di Terminal Purwokerto
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi melakukan inspeksi keselamatan di Terminal Bus Tipe A Bulupitu Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam rangka persiapan masa Angkutan Lebaran 2022.Dalam inspeksi yang dilakukan Sabtu petang, Dirjen Hubdat yang didampingi Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banyumas Komisaris Polisi Arie Prayitno dan sejumlah pejabat lainnya mengecek sejumlah bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang akan diberangkatkan dari Terminal Purwokerto.Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap sejumlah fasilitas di Terminal Purwokerto, salah satunya ruang tunggu eksekutif. Dirjen juga menyempatkan berbincang-bincang dengan calon penumpang yang sedang menunggu kedatangan bus.Saat ditemui wartawan, Dirjen Hubdat mengaku ingin melakukan pengecekan secara diam-diam di Terminal Purwokerto.\"Saya ingin tahu bagaimana kondisi terminal sekaligus menyangkut masalah meyakinkan bahwa beberapa bus yang ada di Terminal Purwokerto ini dilakukan \'ram check\' (inspeksi keselamatan terhadap kendaraan umum secara rutin, red.) oleh petugas-petugas dari Perhubungan, dan hari ini ada beberapa kendaraan yang akan berangkat. Di belakang saya akan berangkat ke Surabaya, tadi ada Sinar Jaya mau ke arah Merak juga ke Jakarta, alhamdulillah sudah dilakukan \'ram check\',\" katanya.Ia mengatakan saat berkomunikasi dengan beberapa penumpang diketahui bahwa dengan adanya perbaikan di Terminal Purwokerto, sekarang banyak masyarakat yang berminat untuk kembali menggunakan bus meskipun belum memasuki masa angkutan lebaran.Bahkan, kata dia, sebagian dari penumpang tersebut pernah menggunakan jasa mobil travel gelap dan sekarang mereka lebih senang serta nyaman dengan menggunakan bus.Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan pengemudi bus untuk meyakinkan bahwa kendaraannya sudah dilakukan \"ram check\", artinya secara fisik semua panel dari kendaraan itu bekerja dengan baik, tinggal bagaimana kondisi pengemudinya.\"Nah kondisi pengemudi, saya tadi juga sempat berbicara dengan para pengemudi, mereka juga akan bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan aspek keselamatan kendaraan selama angkutan lebaran ini,\" kata pria asli Purwokerto itu.Ia mengatakan jika dalam \"ram check\" ditemukan ada beberapa persoalan yang tidak sejalan, baik minor maupun mayor, harus dilakukan mitigasi.\"Kalau mayor, pastinya perbaikan cukup besar, kami kembalikan kepada pihak operatornya. Tapi kalau minor mungkin menyangkut masalah kaca, wiper, dan sebagainya bisa dilakukan perbaikan pada saat di terminal ini,\" katanya menjelaskan.Saat ditanya mengenai persoalan yang sering ditemukan dalam \"ram check\", Dirjen Budi mengatakan saat dilakukan pengecekan di beberapa terminal yang ada di Jakarta, rata-rata menyangkut masalah surat-surat atau dokumen seperti perizinan yang tidak lengkap dan uji berkala yang dilupakan. \"Kalau uji berkala kan enam bulan sekali untuk kendaraan bus,\" katanya.Terkait dengan hal itu, dia mengharapkan nantinya dengan makin banyaknya permintaan seiring dengan meningkatnya pergerakan masyarakat selama Lebaran, pengemudi maupun operator menjadi subjek bersama dengan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan angkutan lebaran yang sehat dan aman. (Ida/ANTARA)
Pendaftaran Mudik Gratis Tahap Kedua Dibuka 18 April
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan pendaftaran mudik gratis Lebaran 2022 tahap kedua akan dibuka mulai hari Senin, 18 April 2022.\"Mudik gratis sekarang sudah pendaftaran tahap kedua, yang tahap kesatu saya dengan anggaran sekitar Rp10 miliar dengan jumlah bus 530 itu sudah habis. Besok hari Senin (18/4) saya akan buka lagi yang tahap kedua dengan jumlah anggaran yang sama,\" katanya di sela kegiatan inspeksi keselamatan di Terminal Bus Tipe A Bulupitu Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu petang.Dengan demikian, kata dia, pihaknya bisa memindahkan masyarakat dari Jabodetabek ke Jawa Tengah termasuk Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat sekitar 21.000 penumpang termasuk sepeda motor yang diperkirakan mencapai 1.100 kendaraan.Menurut dia, sepeda motor pemudik dari wilayah Jabodetabek tersebut akan diangkut dengan menggunakan truk.\"Kalau dengan kereta api itu juga akan didukung karena Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) sudah memerintahkan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Perkeretaapian untuk menyiapkan mudik gratis bagi penumpangnya termasuk kendaraan-kendaraan sepeda motor,\" kata Dirjen Hubdat.Lebih lanjut, dia mengaku persiapan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam rangka mudik gratis tersebut sudah mencapai 60 persen karena pihaknya telah berkomunikasi dengan semua operator bus antarkota antarprovinsi (AKAP), operator bus pariwisata, dan semua pemangku kepentingan.Menurut dia, semua pihak yang diajak berkomunikasi itu sudah siap dengan skema masing-masing untuk menjalankan amanat Presiden RI Joko Widodo sekaligus melaksanakan tujuan atau target dari angkutan Lebaran 2022.\"Yang pertama adalah keselamatan dari masyarakat kita terkait penanganan pandemi COVID-19. Jadi walaupun mungkin kita banyak yang akan berjalan, kita harapkan penggunaan masker, kemudian \'booster\' (vaksin penguat, red.), itu sudah harus kita laksanakan,\" katanya.Dirjen mengatakan nantinya di beberapa terminal atau simpul transportasi lainnya akan disiapkan pelayanan kesehatan, vaksinasi, dan layanan tes antigen.Sementara target kedua, kata dia, menyangkut masalah keselamatan dari aspek kecelakaan lalu lintas.\"Kita meminimalisasi dan kita harapkan tidak terjadi (kecelakaan lalu lintas). Mudah-mudahan bisa \'zero accident\' selama angkutan lebaran,\" katanya didampingi Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banyumas Komisaris Polisi Arie Prayitno.Menurut dia, hal itu juga sejalan dengan misi Kepolisian untuk bersama-sama mencegah terjadinya kecelakaan sepeda motor maupun mobil.Oleh karena itu, kata dia, \"ram check\" (inspeksi keselamatan terhadap kendaraan umum secara rutin, red.) yang dilakukan saat sekarang untuk memastikan dan meyakinkan bahwa kendaraan itu sudah menjalani pengecekan serta pengujian yang menyangkut aspek keselamatan.\"Kemudian target ketiga adalah menyangkut masalah kelancaran juga kenyamanan masyarakat yang melakukan mudik. Jadi, kami harapkan selama di jalan, kan kami dengan Korlantas Polri kemarin sudah menandatangani surat keputusan bersama, nanti kami akan melakukan skema \'one way\', kemudian ganjil genap, kemudian \'contraflow\' akan kami laksanakan di jalan tol dari Jakarta, KM 47 sampai dengan KM 414 di Kalikangkung, Semarang,\" kata Dirjen. (Sof/ANTARA)
Warga Lampung Tak Perlu Takut Lawan Tindak Kejahatan
Jakarta, FNN - Kapolda Lampung, Inspektur Jenderal Polisi Hendro Sugiatno, menyatakan, masyarakat jangan takut melawan tindak kejahatan seperti begal, kepolisian tak akan memproses warga yang membela diri dan mempertahankan harta benda maupun nyawanya jika terancam.\"Saya akan beri penghargaan warga yang dapat melumpuhkan begal,\" katanya, di Bandarlampung, Lampung, Sabtu.Sejak masuk Lampung, dia telah menggencarkan penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan terutama begal. Dia memerintahkan jajarannya menindak para pelaku tindak pidana C3.Ia menjelaskan C3 adalah pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Tiga kejahatan ini umum disebut polisi dengan sebutan C3.Kapolda Lampung meminta jajaran untuk menindak tegas pelaku C3 dan tidak memberi ruang bagi pelaku kejahatan di wilayah hukum Polda Lampung. Sebab ulah mereka meresahkan masyarakat.\"Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan khususnya C3 di wilayah hukum Polda Lampung ini, sampai lubang semut pun pasti akan kami kejar,\" ujarnya.Oleh karena itu, lanjutnya, warga juga jangan takut melawan begal yang membahayakan dirinya. Polisi tak akan memprosesnya bahkan diberi penghargaan yang bisa melumpuhkan begal. \"Kami berharap masyarakat Lampung tidak pesimis untuk turut serta membantu aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan,\" kata dia. (Sof/ANTARA)
Kasatpol PP Makassar Diamankan Terkait Penembakan Pegawai Dishub
Jakarta, FNN - Tim Gabungan Polrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan mengamankan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Makassar berinisial IA yang diduga terlibat dalam penembakan yang mengakibatkan pegawai Dishub Makassar tewas.Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budhi Haryanto di Makassar, Sabtu, mengatakan Kasatpol PP Makassar itu ditangkap dirumahnya. \"Benar kita amankan,\" ujarnya melalui pesan singkatnya.Berdasarkan informasi, penangkapan Kasatpol PP Makassar itu dilakukan oleh Tim Khusus Gabungan Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel dengan dipimpin langsung oleh Kombes Pol Budhi Haryanto.Pada saat penangkapan, Kasatpol IA langsung dinaikkan ke mobil Pajero Hitam dan digelandang ke Mapolrestabes Makassar untuk dilakukan interogasi. \"Sekarang masih dalam pemeriksaan, mohon kesabarannya,\" katanya.Sebelum penangkapan IA, polisi terlebih dahulu mengamankan seorang petugas Dishub lainnya berinisial AB pada Senin, 11 April 2022. Penangkapan itu merupakan tindak lanjut penyelidikan kasus penembakan tersebut.Sebelumnya, penyidik Polda Sulsel telah memeriksa delapan saksi terkait kasus penembakan petugas Dinas Perhubungan Kota Makassar, almarhum Najamuddin Sewang, di Jalan Danau Tanjung Bunga, pada Minggu (3/4).\"Saksi yang diperiksa delapan orang. Pertama, saksi yang melihat langsung di TKP, kedua saksi dari keluarga dan pihak rumah sakit (RS Siloam),\" kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana.Selain delapan saksi tersebut, kepolisian masih terus mengembangkan kasus ini mengingat masih ada saksi lain ataupun kendaraan yang terekam dalam CCTV saat kejadian tersebut terjadi, termasuk pengemudi ojek online (ojol) yang berada di lokasi.\"Masih didalami penyidik. Jadi, kita berusaha untuk melakukan pemeriksaan secara profesional. Soal kendaraan yang singgah dan melintas maupun ojol roda dua itu akan segera diperiksa sebagai saksi,\" tuturnya.Mengenai motif kejadian, kata Komang, masih terus dikembangkan oleh penyidik di Polrestabes maupun Polda Sulsel yang diperbantukan guna mengungkap kasus itu, termasuk hasil autopsi korban menunggu hasil resmi dari Laboratorium Forensik Biddokes Polda Sulsel.\"Kita masih menunggu hasil autopsi rumah sakit, dan kita menunggu hasil uji labfor terkait dengan proyektil yang ada di tubuh korban. Kita masih menunggu,\" ujarnya.Soal informasi beredar di media sosial ada kendaraan roda empat berwarna merah terekam CCTV dan pengemudi ojol berjaket warna kuning melintasi korban sebelum terjatuh di lokasi kejadian, pihaknya menegaskan penyidik secara profesional akan mengecek apa benar mobil merah itu taksi online atau tidak, begitu pula pengemudi ojol berjaket kuning.\"Seusai yang ada dalam (rekaman) CCTV, semuanya masih dikembangkan penyidik. Penyidik masih mendalami terkait orang berjaket kuning yang melintasi korban sebelum kejadian,\" papar Komang. (Ida/ANTARA)
Tudingan AS Soal Pelanggaran HAM PeduliLindungi Disayangkan DPR
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyayangkan tudingan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang menyebutkan adanya indikasi aplikasi pelacakan COVID-19 Indonesia PeduliLindungi melakukan pelanggaran HAM. \"Sebagai warga negara dan sebagai anggota parlemen saya wajib mempertanyakan apa dasar Amerika menyampaikan pandangan seperti itu. Apakah cukup dengan sebatas laporan LSM, lalu menjustifikasi bahwa PeduliLindungi itu melanggar HAM?\" kata Rahmad dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, bila menyangkut soal penanganan COVID-19 Amerika Serikat (AS), sebaiknya berguru pada pemerintah Indonesia, khususnya tentang aplikasi pelacak COVID-19 PeduliLindungi. \"Daripada merilis tudingan dugaan pelanggaran HAM, Amerika lebih baik mempelajari bagaimana manfaatnya system aplikasi PeduliLindungi dalam mendeteksi COVID-19. Amerika perlu belajar dari Indonesia agar lebih sukses mengendalikan COVID-19,\" tegasnya. Semestinya, kata legislator PDI Perjuangan ini, Amerika lewat kedutaan yang ada di Indonesia bisa bertanya langsung pada pemerintah apa dan bagaimana sistem PeduliLindungi itu. Sebelum laporan tersebut dirilis, kata dia, seyogianya terlebih dahulu ada klarifikasi kepada pihak pemerintah. \"Sekali lagi, jangan dong menjustifikasi laporan LSM untuk menyatakan bahwa Indonesia melanggar HAM. Sangat tidak fair kalau laporan analisis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dasarnya hanya sebatas LSM,\" kata Rahmad. Dalam pengendalian COVID-19, lanjut dia, ada beberapa cara pemerintah Indonesia bersama masyarakat, ada program vaksinasi, ada protokol kesehatan, ada juga cara gas dan rem. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan bagian-bagian terintegrasi dalam satu kesatuan. Begitulah cara pemerintah Indonesia melindungi rakyat Indonesia dari ancaman COVID-19. Adapun hasilnya, kata Rahmad, penanganan COVID-19 di Indonesia jauh lebih baik daripada pengendalian COVID-19 di Amerika. \"Fakta tidak bisa dibantah, Indonesia sudah diakui dunia sebagai salah satu negara terbaik dalam pengendalian COVID-19,\" ujarnya.Rahmad melanjutkan, \"Jangan lupa Indonesia pernah diundang Amerika Serikat untuk bertukar pikiran bagaimana mengendalikan COVID-19. Semestinya fakta ini dihormati, bukan justru mencari satu kesalahan yang hanya berdasarkan laporan LSM.\" Rahmad pun mempertanyakan motif Amerika merilis isu tersebut karena laporan tentang sebuah pelanggaran HAM, apalagi oleh negara sekelas Amerika, tentu tidak cukup hanya berdasarkan laporan LSM. \"Sebagai negara yang berdaulat, kita pantas mempertanyakan apa motivasi Amerika merilis isu pelanggaran HAM ini. Amerika harus dikoreksi, Kemenlu AS jangan semena-mena menilai suatu negara hanya berdasarkan laporan LSM tanpa adanya konfirmasi terhadap pemerintah Indonesia,\" kata Rahmad. Pemerintah Indonesia berhak melindungi rakyatnya dari ancaman COVID-19 dengan menerapkan sistem PeduliLindungi. Apalagi, faktanya sistem tersebut cukup berhasil dalam pengendalian COVID-19 di Tanah Air. \"Kita sebagai negara berdaulat juga menghormati kedaulatan negara lain. Artinya, Amerika juga harus menghormati kedaulatan Indonesia, jangan semena-mena menyebut Indonesia melanggar HAM,\" tegas Rahmad. Sebelumnya, dalam laporan berjudul \"Indonesia 2021 Human Rights Report\" yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS, pekan ini, disebutkan ada indikasi aplikasi pelacakan COVID-19 Indonesia, PeduliLindungi, telah melakukan pelanggaran HAM. Disebutkan bahwa PeduliLindungi memiliki kemungkinan untuk melanggar privasi seseorang karena informasi mengenai puluhan juta orang ada di dalam aplikasi itu dan pihak aplikasi juga diduga melakukan pengambilan informasi pribadi tanpa izin. AS pun menyebut indikasi ini sempat disuarakan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, tidak dijelaskan secara perinci siapa saja LSM tersebut. (Ida/ANTARA)
DPR Mengapresiasi Kabareskrim Hentikan Kasus Korban Begal Jadi Tersangka
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, mengapresiasi Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, yang menghentikan kasus korban begal menjadi tersangka, Amaq Sinta alias Murtede, di Nusa Tenggara Barat (NTB).\"Saya kembali apresiasi langkah Kepolisian RI, dalam hal ini Kabareskrim Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto yang memerintahkan Polda NTB untuk menghentikan kasus hukum tersangka Murtede alias Amaq Sinta, seorang korban begal yang akhirnya malah menjadi tersangka,\" kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu.Kasus ini menjadi sangat viral dan dibahas di berbagai kesempatan dan media sosial. Berbagai komentar warga jejaring menjadi bahan percakapan di dunia maya yang ramai. Ia juga sebelumnya memberikan pujian setelah Andrianto pada Februari lalu bersama dengan kejaksaan menghentikan penetapan tersangka Nurhayati yang menghebohkan masyarakat luas karena Nurhayati ini faktanya justru pelapor kasus korupsi. Menurut Saleh, muncul kekecewaan masyarakat terhadap keputusan Satreskrim Polres Lombok Tengah ini terhadap penetapan tersangka bagi korban begal. \"Saya sendiri sebelumnya juga kaget, mengapa justru satu orang korban yang dibegal empat orang, setelah melakukan pembelaan diri dengan menewaskan dua pembegalnya justru dijadikan tersangka,\" kata dia. Namun, dari awal dia optimistis kasus itu akan dihentikan proses hukumnya, yang dimulai setelah Polda NTB memutuskan penangguhan penahanan Murtede hingga Andrianto meminta agar kasus itu dihentikan. Sebelumnya, kasus itu diambil alih penanganannya oleh Polda NTB setelah sebelumnya ditangani di tingkat Polres Lombok Tengah. Saleh menegaskan, penetapan tersangka bagi korban begal harus dievaluasi demi tegaknya keadilan bagi masyarakat, khususnya korban.\"Namun, penghentian kasus ini memberi angin segar bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk melawan segala bentuk kejahatan. Bukankah keberhasilan Kamtibmas Polri, salah satunya diukur dari sejauh mana daya cekal dan tangkal warga atas kejahatan berjalan dengan baik? Inilah sebenarnya wujud dari keberhasilan fungsi Binmas kepolisian bersama masyarakat,\" paparnya. Kasus korban begal menjadi tersangka yang ditangani Polres Lombok Tengah, NTB menjadi sorotan publik, lantaran Murtede (34) sempat dijadikan tersangka atas tewasnya dua pelaku begal di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, NTB pada Minggu dini hari (10/4). Kedua pelaku begal tewas di tempat setelah Murtede melawan dengan niat melindungi diri dari pencurian dengan kekerasan mematikan yang dilakukan komplotan begal bersenjata tajam itu. (Ida/ANTARA)
Pangdam Papua Barat Mengingatkan Agar Prajurit Baru Memegang Teguh Sapta Marga
Jakarta, FNN - Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, menginginkan prajurit yang baru dilantik setelah menyelesaikan pendidikan pertama tamtama TNI AD Gelombang II/2021 agar pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.\"Prajurit TNI terikat dengan disiplin militer, kehidupan senantiasa diatur oleh berbagai norma dan aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD, seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, hal ini harus menjadi perhatian prajurit baru,\" kata dia, di Manokwari, Papua Barat, Sabtu.Ia mengharapkan prajurit baru pegang teguh norma-norma tersebut dan jadilah prajurit yang selalu berbuat terbaik, berani, jujur, ikhlas, berjiwa ksatria dan dapat diandalkan sebagai bhayangkari Negara dan Bangsa.Ia katakan ada 169 para prajurit remaja lulusan Sekolah Calon Tamtama Resimen Induk Kodam XVIII/Kasuari, yang baru saja dilantik berpangkat prajurit dua guna melaksanakan tugas di wilayah Papua Barat.Ia berharap prajurit baru tersebut kuatkan niat dan tekad untuk menjadi prajurit yang selalu mencintai dan dicintai rakyat. Hindari sikap dan perilaku yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat serta merusak citra TNI AD.\"Prajurit TNI muda adalah anak negara untuk menjaga kedaulatan NKRI, tidak boleh menjadi prajurit cengeng, harus tangguh dan tahan uji serta harus bersedia ditempatkan dimana saja ditugaskan,” ujar dia.Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan para Bupati Provinsi Papua Barat serta masyarakat yang telah memberikan perhatian yang begitu besar kepada lembaga pendidikan TNI AD di Papua Barat sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia prajurit Kodam XVIII/Kasuari.Bupati Manokwari, Hermus Indou, yang memberikan keterangan terpisah, memberikan apresiasi kepada Kodam XVIII/Kasuari yang telah menyelesaikan pendidikan pertama tamtama TNI AD Gelombang II/2021 bagi 169 orang prajurit muda harapan bangsa.Ia berharap prajurit Tamtama yang telah lulus pendidikan pertama tersebut senantiasa membangun motivasi kuat untuk menjadi prajurit yang baik.“Senantiasa mengabdikan diri untuk Bangsa dan Negara lebih khusus masyarakat yang berada di Provinsi Papua Barat. Sekali berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap untuk selamanya,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
BKSAP DPR Kecam Kekerasan Israel di Al Aqsa
Jakarta, FNN - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon prihatin dan mengecam keras rangkaian kekerasan yang dilakukan Israel akhir-akhir ini, termasuk aksi aparat keamanan Israel terhadap warga Palestina di kompleks Masjid Al Aqsa pada Jumat.Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, mengatakan dengan korban luka-luka lebih dari seratus dan korban tewas 36 warga Palestina sejak Januari tahun ini, hal tersebut menunjukkan masa depan suram kepemimpinan PM Israel Naftali Bennett sebagai mitra perdamaian.Seperti diketahui, kata Fadli Zon, keamanan Israel melakukan kekerasan terhadap jamaah shalat Subuh di Masjid Al Aqsa dan juga saat shalat Jumat (15/4/2022). Bulan Sabit Merah Palestina telah mengevakusi 152 warga Palestina ke rumah sakit terdekat.\"Naftali Bennett adalah politisi sayap kanan garis keras yang pernah menolak negara Palestina. Dia lebih keras dari Netanyahu. Rangkaian kekerasan dalam tiga pekan belakangan ini membuktikan tak ada yang berubah dari kebijakan Israel atas warga Palestina,” ujar politisi yang juga Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds, organisasi parlemen global yang berbasis di Istanbul.Lebih lanjut, Fadlo Zon mengatakan, kekerasan di kompleks Al Aqsa terutama saat bulan suci Ramadhan seharusnya bisa dicegah lebih awal. Pasalnya, Israel kerap menempuh aksi kekerasan hampir tiap tahun di bulan Ramadhan ketika umat Islam beribadah di Masjid Al Aqsa.“Saya melihat perlu kesungguhan langkah preventif agar kekerasan di Kompleks Al Aqsa tidak terulang setiap Ramadhan. Seharusnya PBB dan komunitas internasional tak lepas tangan. Apalagi kalau kita merujuk resolusi penting Majelis Umum PBB Nomor 181 Tahun 1947, yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik terpisah,” kata Fadli Zon.Terkait langkah konkrit BKSAP atas situasi terkini di Palestina, BKSAP DPR RI selalu konsisten mendukung Palestina di banyak forum parlemen.“Waktu Sidang Umum IPU (Inter Parliamentary Union) ke-144 pada 20 sampai 24 Maret lalu di Bali, kita pada awalnya akan mengajukan draf resolusi terkait Palestina. Namun karena konflik Rusia dan Ukraina semakin memanas, kita kembali menunda draf Palestina tersebut. Namun kita selalu mengingatkan bahwa krisis Rusia dan Ukraina tak boleh mengabaikan isu Palestina,\" katanya. (Sof/ANTARA)
KAMMI Jember Unjuk Rasa Tolak Kenaikkan BBM dan PPN
Jakarta, FNN - Puluhan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jember menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan berunjuk rasa menggunakan sepeda angin ke bundaran DPRD Jember, Jawa Timur, Sabtu.\"Seiring dengan kenaikan BBM jenis pertamax, maka jenis pertalite mengalami kelangkaan di sejumlah SPBU dan dapat dipastikan lambat laun dampak dari kenaikan BBM juga akan mempengaruhi inflasi secara umum,\" kata koordinator aksi Umar Abdul Aziz di Jember.Di waktu bersamaan, lanjut dia, pemerintah juga menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen per 1 April 2022 yang akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.\"Padahal saat ini bangsa Indonesia tengah bergerak memulihkan perekonomian setelah dua tahun dihadapkan dengan situasi krisis akibat pandemi COVID-19,\" tuturnya.Jika pemerintah tidak mampu mengantisipasi stabilitas harga bahan pokok, maka dikhawatirkan akan terjadinya inflasi yang signifikan dan akan mempengaruhi pemulihan ekonomi.\"Untuk itu, kami menolak kenaikan BBM dan PPN yang dinilai semakin menambah beban masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pemerintah juga perlu membuat regulasi yang jelas terkait subsidi BBM,\" katanya.Selain itu, lanjut dia, persoalan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng masih mewarnai di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Jember yang hingga kini belum ada solusi selain digelarnya operasi pasar minyak goreng curah.\"Kami minta pemerintah dan aparat kepolisian mengusut tuntas mafia minyak goreng dan membuat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat,\" ujarnya.Ia menjelaskan pihaknya juga menolak wacana jabatan presiden tiga periode karena sesuai konstitusi jabatan presiden dibatasi dua periode karena untuk memperpanjang masa jabatan ataupun membuka peluang untuk penambahan periode kekuasaan secara mutlak berarti mengkhianati upaya perbaikan rakyat pada masa reformasi.\"Sebagai organisasi yang lahir atas semangat reformasi maka KAMMI Jember juga menolak tegas segala upaya perubahan konstitusi, sehingga menolak perpanjangan jabatan presiden selama tiga periode,\" katanya.Sebelumnya berbagai elemen mahasiswa sudah berunjuk rasa dengan menyuarakan tuntutan serupa yakni BEM Se-Jember, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). (Sof/ANTARA)
POPULER
