ALL CATEGORY
Penerapan Digitalisasi Dalam Tahapan Pemilu 2024 Harus Diupayakan
Jakarta, FNN. Ketua Komisi DPR Ahmad Doli Kurnia mendorong lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) menerapkan sistem digital dalam tahapan Pemilu Serentak 2024 agar pelaksanaannya semakin sederhana, mudah, dan menyenangkan.\"Prinsipnya, kami ingin pemilu ke depan semakin memudahkan untuk kita semua, termasuk pemilih. Salah satu yang digunakan adalah penggunaan sistem teknologi, sehingga muncul gagasan untuk menggunakan digitalisasi,\" kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Dia menilai dalam digitalisasi pemilu atau e-election terdapat hal yang harus diperhatikan, antara lain rekap elektronik (e-rekap) dan pemungutan suara secara elektronik (e-voting).Penggunaan sistem e-voting, menurutnya, memang harus hati-hati karena sistem tersebut sudah tidak digunakan di sejumlah negara karena rawan dimanipulasi oleh peretas.\"Saya skeptis tentang e-voting, karena mungkin ada sistem lain untuk pemungutan suara yang aman, lebih bisa dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan suara rakyat sebagai hasil akhir pemilu,\" jelasnya.Sementara itu, terkait penggunaan e-rekap, lanjutnya, sistem itu sudah pernah dilakukan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, namun masih perlu dievaluasi untuk mengetahui kekurangannya.Dia menegaskan Komisi II DPR mempersiapkan diri dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.Menurutnya, Komisi II DPR sudah berbicara dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa pihaknya menjalankan tugas sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang telah diatur peraturan perundang-undangan itu. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Harus Mengupayakan Penggunaan Vaksin Halal
Jakarta, FNN. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah mengupayakan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal, khususnya vaksinasi dosis penguat (booster), kepada masyarakat yang akan mudik Lebaran.\"Saya kira itu (vaksin halal) harus diupayakan, semaksimal mungkin harus halal. Siapa sih yang tidak suka kalau kemudian rakyat kita muslim lalu menggunakan vaksin halal,\" kata Edy di Jakarta, Senin.Permintaan penggunaan vaksin halal, kata dia, harus didengarkan Pemerintah karena saat ini sudah ada banyak pilihan vaksin dan kondisinya sudah tidak mendesak sebagaimana di awal-awal pandemi COVID-19.Edy mengatakan bahwa permintaan umat Islam dalam penggunaan vaksin halal adalah hal yang sangat wajar, bahkan sepatutnya Pemerintah mengupayakan penggunaan vaksin halal yang harus sesuai dengan jumlah atau kapasitas vaksin yang ada.Ia berpendapat bahwa saat ini posisi Pemerintah tidak sedang mengabaikan kehalalan, tetapi semata mengedepankan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.\"Negara ini harus menjamin bahwa semua vaksin itu halal jika itu memungkinkan dan pilihannya ada. Kalau pilihannya ada, harus halal. Akan tetapi, kalau tidak ada pilihan, demi keselamatan, ya, seadanya,\" ujarnya.Edy menjelaskan bahwa negara mempunyai tugas untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia selama masa pandemi COVID-19.Ketika memasuki tahap vaksin penguat (booster), menurut dia, sepatutnya seluruh rakyat Indonesia juga mengikuti penggunaan vaksin booster.Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa keselamatan rakyat Indonesia merupakan hal utama yang ditekankan Pemerintah pada vaksinasi booster.Apalagi, menurut dia, terbukti dengan mengikuti vaksin booster maka risiko terkena COVID-19 rendah sekali, artinya makin banyak rakyat yang sudah vaksin booster makin bagus untuk mereka\"Presiden sudah mengambil kebijakan vaksin booster, gratis, sudah membeli vaksin agar rakyatnya selamat dan sehat. Negara boleh melakukan apa pun dong untuk membuat regulasi agar rakyatnya ikut vaksin, termasuk yang mau pulang mudik, agar lebih aman mereka melakukan vaksinasi booster,\" ujarnya.Ia mendukung kebijakan Pemerintah, yaitu masyarakat yang akan mudik Lebaran 2022 harus mengikuti booster, termasuk kebijakan terbaru bagi pemudik yang menggunakan pesawat terbang, jika belum mendapatkan dosis penguat, harus menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test. (Ida/ANTARA)
ASN di Garut Dilarang Menggelar Buka Bersama di Restoran
Jakarta, FNN. Bupati Garut di Jawa Barat, Rudy Gunawan, menyampaikan aturan larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap instansi lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggelar buka bersama di restoran saat Ramadhan, jika dilanggar akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.\"Jangan di restoran, kalau di restoran saya tindaklah. Saya sudah katakang tadi kalau masyarakat biasa silakan saja, tapi untuk ASN tidak boleh dinas-dinas buka bersama di restoran,\" kata dia, di Garut, Senin.Ia menuturkan saat ini Kabupaten Garut masih pandemi Covid-19, dan kondisi masyarakat masih membutuhkan perhatian untuk menumbuhkan perekonomian setelah dua tahun digempur wabah Covid-19.Bupati khawatir kegiatan buka bersama yang digelar kalangan ASN itu khawatir kesannya seperti berfoya-foya sehingga perlu dicegah dengan larangan buka bersama di restoran. \"Kalau mengadakan kegiatan hanya untuk foya-foya saya tindak, dengan kabidnya dengan kasi (kepala seksi)nya saya tindak,\" katanya.Ia menyarankan ASN di lingkungan Pemkab Garut yang ingin buka bersama sebaiknya dilaksanakan di kampung-kampung yang daerahnya kesulitan dan membutuhkan upaya untuk mendongkrak perekonomiannya.Selain itu, kata dia, melaksanakan buka puasa dengan melibatkan anak yatim, misalkan suatu dinas menggelar acara dengan membawa anak yatim ke restoran.\"Kalau mau buka bersama dengan anak yatim, kalau bawa anak yatim boleh, sekali-kali ajak, kalau misalkan ini ada dinas mana yang mau buka bersama dengan anak yatim di Kentucky (KFC) di mana boleh,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Indonesia Buka Lagi Penerbangan Internasional di Empat Bandara
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuka lagi penerbangan internasional di empat bandar udara seiring perkembangan positif situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin.\"Salah satu yang masih harus kami perbaiki adalah kapasitas penerbangan internasional yang masih jauh dari normal. Untuk itu, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah antara lain membuka bandara internasional, di antaranya Yogyakarta, Medan, Makassar, dan Pekanbaru,\" kata Luhut dalam jumpa pers virtual pascarapat terbatas terkait evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.Bersamaan dengan pembukaan kembali penerbangan internasional di empat bandara itu, tambahnya, Pemerintah juga merelaksasi kebijakan visa untuk semakin mendekati dengan aturan sebelum pandemi COVID-19. Pemerintah juga akan melakukan relaksasi aturan dan titik tes bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).\"Sehingga jumlah penerbangan yang masuk dapat meningkat tanpa menyebabkan penumpukan di bandara,\" tukasnya.Penjelasan secara rinci mengenai kebijakan perjalanan tersebut akan dituangkan dalam surat edaran terbaru yang bakal dikeluarkan Satgas COVID-19.Kebijakan terbaru tersebut menambah jumlah bandara yang terbuka untuk PPLN.Sebelumnya, berdasarkan SE Satgas COVID-19 tanggal 23 Maret 2022, terdapat tujuh bandara terbuka untuk penerbangan internasional, yakni Soekarno-Hatta, Juanda (Jawa Timur), Ngurah Rai (Bali), Hang Nadim (Kepulauan Riau), Raja Haji Fisabilillah (Kepri), Sam Ratulangi (Sulawesi Utara), dan Zainuddin Abdul Madjid (Nusa Tenggara Barat).Penambahan empat bandara yang terbuka untuk penerbangan internasional itu tidak lepas dari kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang angka kasus penularan harian turun hingga 97 persen dibandingkan dengan fase puncak penularan varian Omicron.Luhut menyebutkan kasus aktif COVID-19 secara nasional kini turun hingga 83 persen dan berada di bawah 100.000 kasus aktif. (mth/Antara)
KPK: Hasil Survei Jadi Pemicu Tingkatkan Upaya Pemberantasan Korupsi
Jakarta, FNN - Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut hasil survei Indikator Politik Indonesia soal kepercayaan publik terhadap lembaganya menjadi pemicu untuk terus meningkatkan upaya-upaya pemberantasan korupsi.\"Kami berharap hasil positif dari capaian survei itu menjadi trigger bagi KPK dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan tren positif upaya-upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan,\" kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Ali menyebutkan ada peningkatan kepercayaan publik terhadap KPK sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia tersebut.\"Survei tersebut menyebut bahwa hasil pengukuran pada bulan November 2021 mencapai 71,1 persen, kemudian pada bulan Desember 2021 mencapai 71,7 persen, dan kali ini mencapai 73,8 persen,\" katanya.Ia menilai perbaikan indeks penilaian tersebut menunjukkan persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi mengalami peningkatan.\"Terlebih dari dua pengukuran terakhir yang mengalami perbaikan secara signifikan, yakni sebesar kurang lebih 2,1 poin,\" ujarnya.Oleh karena itu, kata dia, perbaikan tersebut menjadi capaian bersama karena dalam kerja pemberantasan korupsi, KPK selalu melibatkan dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.\"Baik aparat penegak hukum lainnya, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, pelaku usaha, maupun masyarakat dari berbagai unsur,\" kata dia.Selain itu, dia optimisme pemberantasan korupsi juga tercermin dari dua pengukuran lainnya, yakni Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) yang diukur dengan skala internasional dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diukur secara nasional.\"CPI Indonesia yang dirilis awal tahun ini mengalami peningkatan, baik dari skor indeks maupun peringkatnya. Indeks CPI naik 1 poin dengan perbaikan peringkat sebesar 6 tingkat.Hasil SPI yang diukur dengan lebih dari 250.000 responden menunjukkan skor indeks 72,4 di atas rata-rata nasional sebesar 70,\" ucap Ali.Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap KPK terjadi penurunan.\"Ada yang menarik juga di data. Trust terhadap KPK kalau melihat data trennya itu terjadi penurunan. Itu terutama sejak 2018 pertama kali KPK kami deteksi cukup tinggi 84,8 persen,\" kata Burhanuddin dalam survei \"Trust terhadap Institusi Politik, Isu-Isu Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024\" yang disiarkan melalui kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (3/4).Akan tetapi, lanjut diam setelah itu 2019, 2020, 2021, sampai 2022 trust-nya turun,Menurut Burhanuddin, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK, salah satu faktornya adalah revisi Undang-Undang KPK.\"Poin saya adalah KPK itu pernah menjadi bagian dari lembaga yang dipercaya oleh publik selain TNI dan Presiden. Akan tetapi, belakangan sepertinya KPK menghadapi isu, terutama pascarevisi UU KPK. Hal tersebut membuat publik menjadi berkurang trust-nya meskipun ada sedikit kenaikan dibanding Desember. Namun, tetap belum kembali seperti semula,\" ujarnya.Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK pada bulan September 2018 sebesar 84,8 persen, kemudian pada bulan Februari 2019 sebesar 80,3 persen, dan pada bulan September 2020 sebesar 73,5 persen.Selanjutnya, pada bulan November 2021 sebesar 71,1 persen, pada bulan Desember 2021 sebesar 71,7 persen, dan pada bulan Februari 2022 sebesar 73,8 persen. (mth/Antara)
Pemerintah Akan Bantu Subsidi Upah Pegawai Bergaji di Bawah Rp 3 Juta
Jakarta, FNN - Pemerintah akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp3 juta per bulan.Bantuan yang rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja tersebut saat ini sedang dimatangkan dan dalam waktu dekat akan segera diumumkan pemberiannya.\"Tadi ada arahan Bapak Presiden terkait program BSU ini agar terus dimatangkan,\" ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers PPKM di Jakarta, Senin.Menurut dia, bantuan subsidi upah tersebut merupakan salah satu bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022. Hingga 1 April, realisasi PEN 2022 telah mencapai Rp29,3 triliun atau merupakan 6,4 persen dari alokasi Rp455,62 triliun.Capaian tersebut terdiri dari penanganan kesehatan Rp1,55 triliun, perlindungan masyarakat Rp22,74 triliun, dan penguatan ekonomi Rp5 triliun.\"Perlindungan masyarakat diberikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, serta bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan,\" ungkap Menko Airlangga Hartarto.Untuk tahun ini Program PEN hanya ditujukan untuk tiga klaster yakni penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,76 triliun serta penguatan pemulihan ekonomi Rp178,32 triliun.Klaster penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun fokus pada melanjutkan penanganan COVID-19 dan percepatan atau perluasan vaksinasi.Sementara klaster perlindungan masyarakat yang memiliki pagu anggaran Rp154,76 triliun fokus untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan serta penanganan kemiskinan ekstrem.Terakhir, klaster penguatan pemulihan ekonomi dengan anggaran Rp178,32 triliun fokus pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas. (mth/Antara)
Menkominfo: Migrasi ke 4G Mendukung Transformasi Digital
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai keputusan operator seluler untuk mengalihkan jaringan 3G ke 4G adalah tepat karena bisa mendukung transformasi digital.\"Keputusan operator untuk menghentikan secara bertahap 3G dan segera migrasi ke 4G itu keputusan tepat karena ini sejalan, mendorong akselerasi transformasi digital,\" kata Johnny di Jakarta, Senin.Menurut Johnny untuk mendukung digitalisasi Indonesia membutuhkan jaringan 4G bukan lagi 3G.Sambil menanggalkan jaringan 3G secara bertahap, Johnny juga meminta 4G dari operator seluler sudah siap agar tidak ada kendala.\"Yang kita minta adalah meninggalkan secara bertahap 3G, namun pada saat yang bersamaan, kembangkan 4G. Jangan sampai 3G ditinggalkan, tapi, 4G tidak siap. Itu yang tidak boleh,\" kata Johnny.Operator seluler secara bertahap meninggalkan jaringan 3G dan mulai mengalihkan jaringan tersebut ke 4G di sejumlah titik di Indonesia. Telkomsel, salah satu operator seluler besar di Indonesia, pada periode Maret-Mei akan migrasi ke 4G di 90 kabupaten dan kota.Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O Baasir, pada Maret menyatakan lalu lintas penggunaan jaringan 3G kecil dan terus menurun.Pada Maret, lalu lintas atau traffic 3G di Indonesia kurang dari 10 persen. Sementara itu, jangkauan jaringan 4G semakin meluas.Operator seluler sejak beberapa tahun belakangan sudah mengajak pengguna nomor seluler untuk menggunakan layanan 4G karena memberikan pengalaman yang lebih baik.Jaringan 4G, tentu lebih cepat dibandingkan jaringan generasi sebelumnya.Ketika jaringan 3G sudah sepenuhnya dihapus, spektrum frekuensi yang sebelumnya digunakan 3G bisa digunakan untuk mendukung jaringan 4G, bahkan 5G.ATSI juga menyatakan sejumlah negara sudah mulai meninggalkan 3G dan mengadopsi 4G, bahkan 5G, karena alasan penggunaan yang lebih efisien. (mth/Antara)
Menkop: E-commerce Harus Tiru Sarinah Jual 100 Persen Produk UKM
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah MenkopUKM) Teten Masduki menyebut e-commerce harus meniru BUMN Sarinah yang menampilkan 100 persen produk lokal dan mampu menarik banyak pengunjung.\"Saya tadi memberi contoh, Sarinah dengan 100 persen produk UKM yang ditampilkan, sekarang pengunjungnya membludak. Saya kira ini juga harus ditiru oleh teman-teman e-commerce,\" kata Teten Masduki saat menghadiri Forum Ekonomi Digital di Jakarta, Senin.Menurut Teten, tidak benar jika ada anggapan bahwa hanya merek besar atau produk asing saja yang mampu menarik pengunjung, di mana hal tersebut dibuktikan oleh keberadaan Sarinah.Menurut dia, sudah banyak produk buatan dalam negeri yang memiliki kualitas bagus dan tidak kalah dengan produk asing.Oleh karena itu Teten mengatakan KemenkopUKM akan melakukan pendampingan, kurasi, kerja sama, dan kolaborasi untuk menciptakan UKM yang berkualitas.\"Saya kira pasar Indonesia cukup besar dan ini juga saya kira tidak ada yang dirugikan jika fokus menjual produk dalam negeri,\" ujar Teten Masduki.Teten menambahkan upaya tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin mengangkat produk-produk dalam negeri.\"Pak Presiden pernah menyampaikan bahwa e-commerce itu harus dibanjiri produk UKM. Nah ini betul. Ini tentu juga komitmen dari pengelola e-commerce itu sendiri. Kalau market itu kan tergantung siapa yang menyediakan,\" pungkas Teten Masduki. (mth/Antara)
Rocky Gerung: Mental Jokowi Otoriter dan Totaliter
Jakarta, FNN - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung sependapat dengan Amien Rais yang menyebut Jokowi dan tangan kanannya, Luhut Binsar Pandjaitan mengidap megalomania karena saat ini cenderung berupaya melakukan segala cara agar tetap berkuasa. “Jadi kalau memang Pak Amien sebutkan Jokowi dan Luhut megalomania, itu betulnya 112 persen,” kata Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 04 April 2022. Ambisi melanggengkan kekuasaan yang sedang diupayakan Jokowi melalui loyalisnya dilakukan secara rapi dan terus menerus hingga masyarakat menyimpulkan bahwa Jokowi tak hanya otoriter tetapi juga totaliter. “Dan itu memang dirapikan jalannya menuju pada suatu waktu, kita akan anggap bahwa di dalam diri Pak Jokowi ternyata ada mental otoriter atau bahkan totaliter,” tegasnya. Rocky menilai, Jokowi seolah-olah menyelundupkan ambisinya itu dengan membujuk orang segala macam, tapi di ujungnya adalah totalitas untuk totaliterisme. “Karena kalau dia otoriter, pakai aja kekerasan. Selesai kan. Tapi ini totaliter. Totalilter itu lebih dari otoriter. Itu bahayanya,” lanjutnya. Rocky menegaskan bahwa di zaman demokrasi ada upaya untuk membatalkan prinsip konstitusi. “Jadi yang kita halangi bukan sekadar karena Jokowi ingin melompati konstitusi, tapi karena memang dia gak punya prestasi. Kalau soal konstitusi, ya itu soal normatif, udah dibilang lima tahun. Tapi kalau dia nggak punya prestasi, apa dasarnya untuk zigzag terus dan gak mau terbuka untuk mengatakan, saya nggak mau, menolak,” paparnya. Kepura-puraan ini yang kemudian ditangkap dengan baik oleh para loyalisnya, seperti Airlangga, Muhaimin dan Zulkifli Hasan. “Dari awal dia memang inginkan itu. Dan itu yang menyebabkan orang-orang yang dekat dia, seperti Airlangga, Muhaimin dengan sangat aktif terus melakukan gerilya,” paparnya. Dikatakan Rocky bahwa pemahaman demokrasi Jokowi berbeda jauh dengan Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono. “Pak Habibie dan Pak SBY itu orang-orang yang paham betul demokrasi. Bacaannya bagus dan tercerahkan karena melihat peristiwa di dunia. Itu dibaca dengan baik oleh Habibie dan SBY. Yang sekarang ini Pak Jokowi nggak punya bacaan, gak tahu apa itu demokrasi. Jadi kalau Pak Liddle (Indonesianis asal Amerika Serikat, William Liddle) akhirnya menulis macam itu, itu artinya Pak Liddle menganggap bahwa Jokowi sebetulnya nggak paham demokrasi,” tegasnya. Sebetulnya, apa yang dikatakan Liddle, masyarakat Indoenesia sudah paham, tetapi karakter bangsa kita yang tidak mau ribut, lebih baik diam dari pada dihardik buzzer. “Walaupun kita dari awal sudah tahu juga ketika justru Profesor Profesor asing itu yang meneliti watak dari Pak Jokowi. Kalau kita yang ngomong nanti dibully buzer kan. Semua ini yang menunjukkan bahwa ini cebong-cebong ini memang dari awal itu disulap untuk jadi manggut-manggut,” katanya. Rocky mencatat ada hal penting dari Liddle yakni Jokowi punya tampang sederhana tetapi watak yang sebaliknya. “Ini yang penting dari Pak Liddle dan dia melihat ada watak galak,” katanya. Jadi, kebengisan itu sebetulnya diselundupkan lewat bahasa tubuh yang seolah-olah ia orang sederhana. “Pak Jokowi datang dari kalangan sipil, dia sama sekali tidak punya kepentingan apa-apa, makin lama kita baca bahwa memang semua itu dipalsukan di dalam pencitraan kamera, dalam agenda settingnya pers yang dikuasai oleh oligarki yang pro Jokowi dalam bahasa tubuhnya, bahkan apalagi survei,” pungkasnya. (ida,sws)
Megalomania yang Ada di Jokowi Sudah Jadi DNA Rezim
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung sependapat dengan Amien Rais yang menyebut Jokowi dan tangan kanannya, Luhut Binsar Pandjaitan mengidap megalomania karena saat ini cenderung berupaya melakukan segala cara agar tetap berkuasa. Dalam dunia psikologi, megalomania berarti sebuah keyakinan pada diri seseorang bahwa ia memiliki kebesaran, keagungan, atau kekuasaan. Rocky menegaskan bahwa keyakinan tersebut tak sekadar berupa sikap sombong, akan tetapi merupakan bagian gangguan jiwa. Apa yang dikatakan Amien Rais tentang Jokowi, Rocky sepenuhnya sepedapat dan mengakui kehebatan Amien yang mampu merumuskan secara ringkas terhadap penyakit megalomania yang disebut-sebut diderita Jokowi selaku orang yang berkuasa di Indonesia saat ini. “Pak Amien itu betul-betul merumuskan secara ringkas sebagai orang yang berpengalaman di dalam mengolah dan menguliti kekuasaan. Pak Amien tahu bahwa memang ini gejala megalomania dan meskipun baru gejala dia sudah menetap menjadi DNA dari rezim ini, nggak mau turun.” kata Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 04 April 2022. Rocky menyebut Jokowi telah melakukan tindakan yang memalukan dengan mengorganisir keinginannya lewat orang-orang terdekatya. Perilaku ini dipantau juga oleh analis internasional khususnya dari Amerika Serikat dan Australia. “Segala macam cara diorganisir. Dan itu memalukan karena diintip juga oleh analis-analis internasional tentang Indonesia. Australia, Amerika, semua sepakat bahwa ini memang megalomania. Beberapa orang masih sopan seolah-olah Pak Jokowi ditegur dong. Ya memang Jokowi sendiri yang megalomania, masa megalomanianya dukun,” paparnya. Praktik berpolitik semacam ini kata Rocky bersumber dari keinginan Jokowi untuk terus bertahan di Istana sehingga membuat bangsa terus dalam kondisi carut-marut. “Politik ini bersumbu pada keinginan Pak Jokowi untuk terus merayap, dan itu akan mengakibatkan berantakannya bangsa ini,” ujar jebolan Universitas Indonesia itu. Lebih lanjut, Rocky Gerung memuji kualitas berpolitik Amien Rais dengan pengalamannya yang segudang. Rocky menilai pendiri Partai Ummat itu konsisten menjaga reformasi dari penyelewengan yang dilakukan penguasa. Selain itu, dia menilai Amien Rais sangat memahami celah-celah kecil yang memungkinkan menjadi sumber berkembangnya maling uang rakyat atau tindakan koruptif yang dapat merongrong NKRI. “Politik etis kualitatif tetap ada pada Pak Amien, dia paham lorong-lorong tikus tempat kekuasaan bersembunyi,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa ngamuknya jubir Luhut Binsar atas pernyataan Amien Rais tak bisa disejajarkan. “Jauh ilmunya jubir Pak Luhut dibanding dengan Pak Amien. Pak Luhut aja nggak bisa dibandingkan dengan Pak Amin, dan dari awal dia konsisten tentang hal ini,” paparnya. Diakui Rocky, walaupun Amien Rais ada masalah di PAN, itu hanya soal-soal kalkulasi politik kuantitatif. Tetapi politik etis, politik kualitatifnya, tetap ada pada Pak Amien,” pungkasnya. (ida, sws)
POPULER
