ALL CATEGORY

Jokowi Tiga Periode, Bunuh Diri Mas

Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan RUPANYA Jokowi pusing ketika masa jabatannya mau habis. Terbayang hutang janji-janji yang belum juga lunas, bahkan tak mungkin lunas. Proyek-proyeknya ngeri-ngeri sedap terancam gagal, bahkan sudah dapat dipastikan gagal. Kepercayaan rakyat yang dibangun dengan modal pencitraan terus merosot dan dipastikan ambrol. Jokowi khawatir dan dipastikan semakin panik.  Anak mantu harus dilindungi, majikan harus tetap mempercayai, dan para pembantu dijaga untuk tidak berubah menjadi pembunuh. Meski Pemerintah telah banyak juga membunuh sejak  Pemilu hingga Km 50. Bunuh dokter juga.  Kepanjangan tangan jika nanti berhenti semakin tidak jelas. Ganjar tidak saja mau bersinar, Luhut masih di dasar laut, Risma anak TK yang bawel dan  bikin jengkel, oh mungkin Andika ?  Manuver soal keturunan PKI menjadi blunder dan mengubah konstelasi. Andika nampak mentah dalam berpolitik.  Upaya memperpanjang Pemilu telah membentur dan dianggap tidak populis. Tiga periode adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan. To be or not to be. Tinggal mengendalikan partai politik dengan bersedekah kursi, meminta kesetiaan Kepolisian dan TNI, serta dukungan palsu yang dimobilisasi. Model rekayasa Kepala Desa. Strategi desa mengepung kota. Tapi sebenarnya tiga periode itu adalah langkah bunuh diri, karena : Pertama, dinilai sebagai kudeta konstitusi dan penghianatan atas semangat reformasi. Reformasi itu menumbangkan Orde Baru dengan perubahan masa jabatan Presiden menjadi dua periode. Kudeta konstitusi sulit untuk ditoleransi dan wajib digagalkan.  Kedua, membuka jalan bagi aksi dan gerakan penumbangan kekuasaan. Rakyat baik buruh, mahasiswa, umat Islam, purnawirawan, dan elemen lainnya akan mendesak Jokowi untuk lengser secepatnya. Skenario perpanjangan tiga periode adalah \"tackling\" keras yang bersanksi tendangan penalti.  Ketiga, dusta Presiden yang ke-sejuta. Dahulu pernah mengecam upaya ini sebagai menjilat, menampar muka, dan menjerumuskan. Lalu dengan berbasis moralitas menolak dengan tegas. Kini dusta ke-sejuta ini tidak akan bisa dimain-mainkan lagi. Rakyat tidak bodoh dan bukan tidak bisa marah. Kemarahan rakyat tidak akan mampu untuk dibendung.  Kegagalan dalam mengelola negara memusingkannya. Semua agenda hampir tak tercapai. Mulai marah-marah. Di depan ada jeruji yang menantang. Bukan hal aneh jika berujung pada hukuman. Jeritan tiga periode adalah sinyal SOS untuk menghindar dari pusaran air yang semakin menyedot dan siap menenggelamkan.  Tapi ya salah juga jika memaksakan tiga periode. Bunuh diri, mas  !  Soekarno dan Soeharto mati disini. Rupanya Jokowi mau  ikuti jalan kematian seperti ini.  Pati wong bodho pilihan dhewe. Yo wes, sekarepmu lah.  Bandung, 5 April 2022

Rocky Gerung: Mandalika Kembali Merana

Jakarta, FNN – Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung sempat melewati Mandalika saat berkunjung ke puncak Gunung Rinjani, NTB, minggu lalu. Ia coba melihat kondisi sekitar Mandalika setelah menjadi perhatian dunia pasca diadakan lomba balap sepeda motor tingkat internasional dalam tajuk Mandalika MotoGP 2022.   “Itu betul-betul realitas yang menunjukkan bahwa masyarakat itu rata betul-betul menderita semua. Sampai ke basis hidupnya. Saya kemarin di Lombok itu juga ketemu, sampai di airport  masih bicara dengan banyak orang dan menganggap bahwa istana itu cuma ingin pamerkan Mandalika. Setelah selesai ya habis pendapatan masyarakat di situ,” katanya kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 04 April 2022. Rocky menegaskan bahwa momen perhelatan Mandalika MotoGP 2022 hanya dipakai untuk pamer dan pencitraan di tingkat internasional yang tak ada dampaknya bagi masyarakat bawah. Jadi, Mandalika itu tempat di mana publik internasional datang, hanya  untuk dipamerkan ke dunia dalam satu minggu. “Setelah satu minggu kosong, Lombok dan airport-nya kembali sepi. Sehingga pendapatan rakyat di situ kembali lesu dan restoran juga sepi kembali,” paparnya. Masyarakat Lombok tidak diberi penyadaran bahwa momen itu hanya berlangsung satu minggu, selebihnya kembali ke sedia kala, “Jadi enggak ada semacam upaya untuk mengerti bahwa Lombok hanya dipamerkan sebagai Monumen satu minggu seolah-olah itu prestasi Presiden Jokowi, setelah itu ada yang terkapar.  Setelah publik internasional dan masyarakat Indonesia keluar dari Lombok, mereka miskin lagi, karena nggak mungkin ada MotoGP setiap hari di situ,” katanya. Rocky menyamakan cara berpikir Jokowi tentang Mandalika dengan para nelayan yang kesulitan mendapatkan solar, di mana ujung-ujungnya terjadi kesulitan juga. “Dulu Presiden Jokowi bilang, kita bikin mekanisasi nelayan. Mereka dikasih mesin, dikasih subsidi bahan bakar. Iya, tapi solarnya sekarang mahal,” tegasnya. Di mata Rocky, Jokowi tidak mampu berpikir secara komprehensif mengatasi masalah. “Jadi enggak ada satu paket berpikir yang utuh dan itu yang kita sebut selalu kegagalan Presiden Jokowi adalah memaksa orang untuk kerja kerja kerja, sementara beliau sendiri enggak punya konsep-konsep. Akhirnya berantakan,” paparnya. Lebih lucu lagi ada himbauan dari pemerintah supaya masyarakat menengah ke atas itu jangan konsumsi BBM yang disubsidi. “Tapi ini kan ekonomi, nggak bisa diatur dengan regulasi, apalagi himbauan. Jadi tetap ini kepanikan pemerintah terbaca dari kemampuan Pertamina buat beli minyak sudah tidak ada, sehingga tidak bisa diolah lagi minyak yang diimpor. Ini masalahnya,” paparnya. Rocky berandai-andai, kalau Pertamina bisa meminta utang pemerintah yang sekian ratus triliun itu, dibayar di pemerintah, terpaksa masih ambil risiko membatalkan IKN dan membatalkan banyak hal. “Tapi setiap konsep selalu ada track off, ada tukar tambah. Pemerintah tidak mau ide-ide besar megalomania itu dihentikan. Yang dia pilih adalah menyengsarakan rakyat,” paparnya.   Melihat kebijakan publik yang ada, Rocky menyarankan mustinya ada spending berlebih agar supaya ekonomi rakyat dihidupkan, tapi memang APBN kosong, jadi bukannya dia spend untuk menghidupkan gotong-royong rakyat atau padat karya, justru dia kenakan pajak pada rakyat yang justru beli minyak goreng saja sudah tidak bisa. Jadi seluruh rantai ekonomi itu akhirnya dirusak sendiri oleh kebijakan yang ambisius. Bagi Rocky mudah saja mengatasi problem bangsa. “Sebetulnya satu kalimat saja dari ibu Sri Mulyani, saya sudah tidak sanggup dan saya mau berhenti. Atau Pak Jokowi bilang IKN kami tunda. Selesai persoalan,” terangnya. Mirisnya, kata Rocky,  dua-duanya nggak mungkin dilakukan karena terjangkit megalomania. “Lalu bikin kalkulasi bahwa nanti bisa diselesaikan di MPR, kami sogok MPR, setelah  itu nanti periode ketiga baru kita benahi kesejahteraan rakyat. Padahal rakyat tahu dari awal bahwa presiden ini tidak punya konsep. Ini semuanya terjadi karena presiden tidak  punya konsep,” terangnya. Menurut Rocky semua orang sudah tahu ini sudah tiga bulan ini perang Ukraina vs Rusia. Apa jalan keluar untuk Indonesia? Nggak bisa. Indonesia malah memilih untuk bikin mercusuar. Kehancuran kita mulai dari keadaan ekonomi dan sangat betul bahwa semua orang menganggap 2024 ada tokoh-tokoh baru, ada Andhika, ada macam-macam itu. “Ya sudah kita berharap begitu, tetapi ekonomi akan mendikte bahwa itu nggak nyampe 2024. Ini harusnya sidang MPR dan Bambang Soesatyo sudah nggak usah mikir-mikir tentang PPHN dan segala macam.  Mulailah berpikir kalau terjadi crash dalam satu semester ini apa yang akan dilakukan rakyat. Demikian juga partai-partai politik harus bersiap,” pungkasnya. (ida, sws)  

Inkubator Bisnis UKM Menekankan Pentingnya Branding Sebagai Kiat Sukses

Jakarta - FNN. CEO/Founder Inkubator Bisnis UKM Kaya.Id Nita Katikasari menekankan pentingnya branding sebagai kiat sukses bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).“Orang sekarang memilih brand kalau itu gue banget, jadi branding penting sekali apalagi sekarang konsumen sering kali dijejal dengan berbagai intonasi,” kata Nita dalam Inspirational Talkshow virtual, Senin.Menurut Nita, branding yang kuat mampu membuat orang selalu mengingat sebuah produk. Branding bisa dilakukan melalui marketing (pemasaran) dan packaging (kemasan produk). Ia mengatakan bahwa pemasaran suatu produk di zaman kini lebih sulit dikarenakan ketatnya persaingan dan promosi melalui media sosial. Oleh karena itu, ia menyarankan pelaku UMKM untuk menginvestasikan uangnya untuk melakukan promosi.Banyak perusahaan ketika harus memotong budget, memotong marketing. Padahal marketing itu harus dilihat sebagai investasi karena bagaimana konsumen mau tahu kalau tidak melalui marketing ini,” ujarnya.Selain itu, packaging yang menarik, lanjutnya, dapat meningkatkan daya tarik calon pembeli dan menambah nilai jual. Dengan pemilihan kemasan yang tepat, produk UMKM dapat bersaing dengan produk-produk lokal kenamaan bahkan produk-produk dari luar negeri.Ia mencontohkan salah satu UMKM jamu yang mempercayakan produknya kepada Kaya.Id. Melalui strategi pemasaran yang tepat dan kemasan yang modern, omset usaha jamu tersebut mencapai Rp1,4 miliar dalam 1 tahun.Hal senada juga disampaikan Brand Aktivis & Founder Brand AdventureIndonesia Arto Soebiantoro.Menurutnya brand mampu menambah bahkan mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk. Menurutnya, strategi branding sangat beragam dan tidak ada aturan baku untuk memasarkan sebuah produk. Karenanya, pelaku usaha harus jeli melihat strategi pemasaran yang cocok untuk jenis usaha dan target usahanya.Tahapan brand, lanjut dia, terdiri dari tahap kenal, rasa, paham dan cinta. Seluruh pelaku usaha mempunyai tujuan utama yakni membawa brand ke tahapan cinta.“Semua brand punya fokus cuma satu, yakni membawa brand ke tahap cinta. Seringkali kita merasa, mentang-mentang 10 20 tahun kita sudah di tahap cinta. Bisa jadi selama itu hanya jualan dan tidak membangun relasi dan keakraban dengan market,” jelasnya. Kurangnya relasi brand dengan pasar, dinilainya menjadi penyebab sebuah brand tidak melekat di masyarakat. Arto mengakui bahwa untuk membangun sebuah brand membutuhkan waktu yang lama bahkan bisa memakan waktu hingga 50 tahun, namun dengan bantuan teknologi, proses tersebut bisa dipersingkat menjadi 20 tahun.Lebih lanjut ia menyarankan para pelaku usaha untuk mulai membangun brand dari pasar yang kecil. Berdasarkan pengalamannya selama hampir 21 tahun di industri branding, semakin kecil pasar semakin cepat brand terbangun.“Jangan salah dengan konsep bisnis, bisnis semakin besar pasar semakin bagus. Tapi brand harus fokus ke pasar spesifik, banyak pengusaha yang pasarnya tidak spesifik sehingga biayanya lebih mahal dan tidak efektif,” tuturnya. (Ida/ANTARA)

Hasil Survei Menjadi Pemicu Tingkatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Jakarta - FNN. Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut hasil survei Indikator Politik Indonesia soal kepercayaan publik terhadap lembaganya menjadi pemicu untuk terus meningkatkan upaya-upaya pemberantasan korupsi.\"Kami berharap hasil positif dari capaian survei itu menjadi trigger bagi KPK dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan tren positif upaya-upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan,\" kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Ali menyebutkan ada peningkatan kepercayaan publik terhadap KPK sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia tersebut.\"Survei tersebut menyebut bahwa hasil pengukuran pada bulan November 2021 mencapai 71,1 persen, kemudian pada bulan Desember 2021 mencapai 71,7 persen, dan kali ini mencapai 73,8 persen,\" katanya.Ia menilai perbaikan indeks penilaian tersebut menunjukkan persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi mengalami peningkatan.\"Terlebih dari dua pengukuran terakhir yang mengalami perbaikan secara signifikan, yakni sebesar kurang lebih 2,1 poin,\" ujarnya.Oleh karena itu, kata dia, perbaikan tersebut menjadi capaian bersama karena dalam kerja pemberantasan korupsi, KPK selalu melibatkan dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.\"Baik aparat penegak hukum lainnya, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, pelaku usaha, maupun masyarakat dari berbagai unsur,\" kata dia.Selain itu, dia optimisme pemberantasan korupsi juga tercermin dari dua pengukuran lainnya, yakni Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) yang diukur dengan skala internasional dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diukur secara nasional.\"CPI Indonesia yang dirilis awal tahun ini mengalami peningkatan, baik dari skor indeks maupun peringkatnya. Indeks CPI naik 1 poin dengan perbaikan peringkat sebesar 6 tingkat.Hasil SPI yang diukur dengan lebih dari 250.000 responden menunjukkan skor indeks 72,4 di atas rata-rata nasional sebesar 70,\" ucap Ali.Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap KPK terjadi penurunan.\"Ada yang menarik juga di data. Trust terhadap KPK kalau melihat data trennya itu terjadi penurunan. Itu terutama sejak 2018 pertama kali KPK kami deteksi cukup tinggi 84,8 persen,\" kata Burhanuddin dalam survei \"Trust terhadap Institusi Politik, Isu-Isu Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024\" yang disiarkan melalui kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (3/4).Akan tetapi, lanjut diam setelah itu 2019, 2020, 2021, sampai 2022 trust-nya turun,Menurut Burhanuddin, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK, salah satu faktornya adalah revisi Undang-Undang KPK.\"Poin saya adalah KPK itu pernah menjadi bagian dari lembaga yang dipercaya oleh publik selain TNI dan Presiden. Akan tetapi, belakangan sepertinya KPK menghadapi isu, terutama pascarevisi UU KPK. Hal tersebut membuat publik menjadi berkurang trust-nya meskipun ada sedikit kenaikan dibanding Desember. Namun, tetap belum kembali seperti semula,\" ujarnya.Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK pada bulan September 2018 sebesar 84,8 persen, kemudian pada bulan Februari 2019 sebesar 80,3 persen, dan pada bulan September 2020 sebesar 73,5 persen.Selanjutnya, pada bulan November 2021 sebesar 71,1 persen, pada bulan Desember 2021 sebesar 71,7 persen, dan pada bulan Februari 2022 sebesar 73,8 persen.(Sof/ANTARA)

Bareskrim Menetapkan Fakarich sebagai Tersangka Binomo

Jakarta - FNN.Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich sebagai tersangka kasus penipuan investasi opsi biner (binary option) melalui aplikasi Binomo.Penyidik menemukan dua bukti permulaan yang cukup dari berita acara pemeriksaan (BAP) Fakarich sebagai saksi, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.\"Sudah (tersangka),\" kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi di Bareskrim Polri, Senin malam.Fakarich tersangka baru dalam kasus penipuan investasi opsi biner (binary option) melalui aplikasi Binomo, setelah afiliator-nya Indra Kesuma alias Indra Ken, ditetapkan sebagai tersangka sebulan yang lalu.Penyidik juga menetapkan satu tersangka baru lagi pada tanggal 1 April bernama Briand Edfar Nababan selaku salah satu manajer di aplikasi Binomo.Adapun Fakarich diketahui sebagai guru trading Indra Kenz di Binomo.\"Ditetapkan sebagai tersangka sekarang. Hasil pemeriksaan di BAP ternyata dipenuhi dua alat bukti, akhirnya ditingkatkan jadi tersangka,\" kata Whisnu.Whisnu mengatakan bahwa penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap Fakarich sebagai tersangka. Namun, belum dilakukan penahanan.\"Ditahan belum, masih pemeriksaan sebagai tersangka. Biasanya pemeriksaan sampai pagi,\" ujarnya.Sebelumnya diberitakan, Fakarich penuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dia tiba di Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 11.17 WIB.Ia sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Dittipideksus, pada hari Senin (21/3) dan Kamis (31/3).Saat penyidik hendak melakukan upaya jemput, Fakarich tiba dengan sendirinya di Bareskrim Polri. (Sof/ANTARA)

Seluruh Personel Polda Jawa Tengah Harus Siap Amankan Mudik

Jakarta - FNN. Kepala Polda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Luthfi, meminta seluruh personel siap mengantisipasi lonjakan pemudik saat arus mudik Lebaran tahun ini dan dalam waktu dekat akan digelar Operasi Ketupat Candi 2022 dalam rangka pengamanan mudik Lebaran.\"Jawa Tengah merupakan salah satu tujuan mudik. Oleh karena itu, operasi ini harus disiapkan dengan rinci dan baik,\" katanya dalam siaran pers diterima di Semarang, Senin, saat menyerahkan penghargaan kepada anggota Polri sebagai apresiasi atas dedikasi dan pengabdian tanpa batas yang melebihi panggilan tugasnya. Terlebih, menurut dia, perkembangan COVID-19 di Jawa Tengah sudah relatif kondusif. \"Jangan sampai tingginya arus mudik memunculkan klaster baru,\" katanya.Dalam kesempatan itu, dia memberikan penghargaan kepada sejumlah personel Polda Jawa Tengah sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mengabdi kepada masyarakat.Beberapa polisi yang memperoleh penghargaan itu antara lain Wakil Kepala SPN Polda Jawa Tengah, AKBP Abdul Waras, Kepala Polres Boyolali, AKBP Asep Muludin, dan Kepala Satuan Lalu-lintas Polrestabes Semarang, AKBP Sigit.Penghargaan juga diberikan kepada masyatakat sipil yang atas kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan tugas polisi di wilayah Polda Jawa Tengah. (Sof/ANTARA)

Personel Polisi Ditempatkan di Titik Rawan Gangguan Kamtibmas Ramadhan

Jakarta - FNN. Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menempatkan sejumlah personil di sejumlah titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat kabupaten ini selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah.Kepala Kepolisian Resor Bantul, AKBP Ihsan, di Bantul, Senin, mengatakan, jajarannya sudah melakukan pemetaan titik-titik yang rawan terjadi kerumunan, rawan petasan, rawan balap liar dan rawan kejahatan jalanan selama bulan puasa 2022.\"Dari hasil pemetaan itu kami tindak lanjuti dengan kegiatan pengelolaan pemeliharaan kamtibmas, yang pertama kami akan menempatkan anggota di sana,\" katanya.Beberapa titik di Bantul yang rawan gangguan kamtibmas diantaranya sepanjang Jalur Jalan Lintas Selatan atau Bantul selatan, Jalan Lingkar Selatan, seputaran Stadion Sultan Agung dan kawasan landasan pacu wilayah Pantai Depok Parangtritis.Selain menempatkan anggota kesatuannya, Polres juga akan menggiatkan razia di seputaran rawan gangguan kamtibmas yang sifatnya selektif prioritas, seperti razia yang membawa petasan, memakai sepeda motor dengan knalpot belombongan atau tidak sesuai standar.\"Ini sudah kami laksanakan hari Minggu kemarin, dan ini akan dilaksanakan setiap harinya di tempat-tempat tersebut, dan tentunya yang paling utama patroli khususnya malam hari, karena kerawanan akan kejahatan jalanan, tawuran skalanya meningkat di bulan Ramadhan,\" katanya.Akan tetapi, kata dia, yang paling utama dalam pencegahan gangguan kamtibmas selama Ramadhan adalah peran dan partisipasi masyarakat dalam hal ini orang tua agar selalu mengawasi dan menjaga anak-anak jangan sampai nongkrong lewat tengah malam\"Yang pertama adalah orang tua, tolong anaknya dijaga, diimbau jangan sampai keluyuran malam, agar dicari kalau belum pulang ke rumah, kan kalau sahur bersama dengan keluarga lebih nikmat,\" katanya. (Sof/ANTARA)

Kejagung Menghentikan Penuntutan 907 Perkara Keadilan Restoratif

Jakarta - FNN. Wakil Jaksa Agung RI Sunarta mengatakan sejak Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 berlaku, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyetujui untuk menghentikan penuntutan 907 perkara dari 999 perkara yang diajukan sebagai wujud implementasi mekanisme keadilan restoratif.\"Jumlah tersebut memang tidak sebanding dengan banyaknya perkara pidana yang ada, karena proses penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice (keadilan restoratif) tersebut dilakukan secara sangat selektif oleh Kejaksaan,\" kata Sunarta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Dalam paparannya, Sunarta mengungkapkan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat, terbukti dengan banyaknya permintaan agar penyelesaian perkara dilakukan melalui proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.Pernyataan tersebut ia sampaikan di dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI, tepatnya ketika menjelaskan mengenai perkembangan penegakan hukum keadilan restoratif oleh Kejaksaan.Wakil Jaksa Agung RI mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, terdapat beberapa program strategis yang telah dan akan terus dilaksanakan guna mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.   Selanjutnya, Wakil Jaksa Agung RI mengatakan peluncuran \"Rumah Restorative Justice\" telah dilaksanakan oleh Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin pada Rabu (16/3).Pembentukan Rumah Restorative Justice dapat menjadi sarana penyelesaian perkara di luar persidangan (afdoening buiten process) sebagai alternatif solusi memecahkan permasalahan penegakan hukum dalam perkara tertentu yang belum dapat memulihkan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat seperti sebelum terjadinya tindak pidana.\"Rumah Restorative Justice tersebut pada hakikatnya juga diharapkan dapat menjadi pemicu untuk menghidupkan kembali peran para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk bersama-sama masyarakat menjaga kedamaian dan harmoni serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesama-nya yang membutuhkan keadilan, kemaslahatan, namun tetap tidak mengesampingkan kepastian hukum,\" ujar Sunarta.Adapun simpulan dalam rapat kerja tersebut adalah Komite I DPD RI mendukung Kejaksaan RI dalam upaya percepatan penerapan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, serta mengapresiasi langkah Kejaksaan RI dalam membentuk Rumah Restorative Justice sebagai upaya sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat dengan melibatkan DPD RI dalam kegiatan sosialisasi.Lebih lanjut, Komite I DPD RI juga mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Restorative Justice sebagai upaya unifikasi hukum dalam mekanisme penegakan Restorative Justice. (Sof/ANTARA)

Pelaku Kejahatan Jalanan di Yogyakarta Harus Diproses Secara Hukum

Jakarta,FNN. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta para pelaku kejahatan jalanan yang menewaskan seorang pelajar di wilayahnya tetap diproses hukum meski masih di bawah umur.\"Menurut saya itu sudah berlebihan. Kalau saya diproses saja secara hukum, tidak tahu umurnya berapa,\" kata dia, di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin.Menurut dia, meski nantinya para pelaku diketahui masih di bawah umur harus ada pengecualian karena telah mengakibatkan korban meninggal dunia. \"Satu-satunya cara ya harus berproses hukum karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa mengatasi persoalan,\" ucap dia.Ia berharap polisi bisa mencari cara agar pelaku di bawah umur tetap bisa diproses hukum. \"Ini perkara pidana ya karena sampai meninggal. Ya bagaimana penegak hukum bisa cari cara bagaimana dia diproses di pengadilan. Perkara dibebaskan itu yang membebaskan pengadilan bukan lembaga lain,\" ujar raja Keraton Yogyakarta ini.Sebelumnya, seorang pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta meninggal dunia setelah terkena sabetan benda tajam oleh pelaku kejahatan jalanan di Jalan Gedongkuning, Kota Yogyakarta, Minggu dini hari (3/4).Polda DIY hingga kini masih mengejar dan mengusut identitas para pelaku dengan memintai keterangan para saksi. \"Kami masih melakukan pendalaman. Olah TKP kami lakukan berkali-kali dan mencari saksi lagi,\" kata Dirreskrimum Polda DIY, Komisaris Besar Polisi Ade A Indradi. (Ida/ANTARA)

Vaksinasi akan Digencarkan Setelah Salat Tarawih

Jakarta, FNN. Pemerintah berencana untuk menggencarkan pelaksanaan vaksinasi setelah salat Tarawih di rumah-rumah ibadah guna mendorong kemudahan masyarakat dalam menjangkau gerai-gerai vaksinasi COVID-19.\"Pemerintah akan melakukan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan saat selesai Tarawih, dan tempat publik lainnya seperti stasiun, bandara, terminal bus, pusat keramaian, dan tempat-tempat pelaksanaan mudik bersama,\" kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers virtual pascarapat terbatas evaluasi PPKM dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Menurut Luhut, peningkatan kemudahan masyarakat menjangkau gerai-gerai vaksinasi tersebut menjadi langkah penting bagi upaya Pemerintah menjaga momentum baik situasi pandemi COVID-19 di Indonesia.Luhut menyatakan saat ini situasi pandemi COVID-19 varian omicron relatif terkendali dengan penurunan kasus harian sebesar 97 persen dibandingkan titik puncak, kasus aktif nasional turun 83 persen dibandingkan puncak yang saat ini berada di bawah 100.000 kasus aktif.Berdasarkan tingkat rawat inap di rumah sakit juga turun hingga 85 persen serta tingkat okupansi (BOR) hanya 6 persen serta tingkat positivity rate di bawah standar WHO, yakni 4 persen.\"Sejak diumumkan sebagai salah satu syarat mudik Idulfitri tahun ini, laju vaksinasi harian untuk booster di seluruh Provinsi Jawa Bali mengalami tanda-tanda peningkatan yang cukup tinggi,\" kata Luhut.Saat ini tingkat vaksinasi dosis penguat atau booster baru mencapai 23,6 juta, sedangkan vaksinasi dosis kedua mencapai 159,9 juta.Di sisi lain, Luhut mewakili Pemerintah mempersilakan masyarakat untuk melaksanakan ibadah selama bulan puasa dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat, yakni penggunaan masker, pengecekan suhu, dan memastikan saluran udara yang baik di tempat-tempat ibadah.\"Selain itu, Pemerintah juga membagikan masker dan sabun pencuci tangan kepada masjid-masjid untuk masyarakat yang sedang menjalankan ibadah pada bulan Ramadan,\" katanya.(Ida/ANTARA)