ALL CATEGORY
Banyak Orang Beri Predikat Jokowi Pembohong Terbaik!
Jakarta, FNN - Pengamat politik, Rocky Gerung menilai pemerintah tidak memperlihatkan harapan masa depan kepada masyarakatnya. Bahkan masyarakat dianggap takut banyak hal berkaitan dengan rencana ditetapkannya pajak oleh pemerintah untuk membayar utang negara. Anehnya pemerintah menghipnotis masyarakat bahwa cahaya masa depan ada di ibu kota negara baru. Namun menurut Rocky, pemerintah jelas salah jika hanya memperlihatkan ibu kota negara baru sebagai cahaya di masa depan. “Satu-satunya cahaya yang diperlihatkan terus adalah ibu kota, padahal itu abstrak sekali. Rakyat tidak mengerti apa hubungannya ibu kota dengan daya beli. Jalan-jalan tol akan diperbanyak lagi, kereta cepat segala macam, ngapain kalau yang dihadapi sekarang adalah harga minyak goreng yang betul-betul tembus sampai batas atasnya 50 ribu sekian, tidak pernah turun lagi,” tegas Rocky. Lalu, berkaitan dengan adanya rencana unjuk rasa lagi yang akan dilakukan pada tanggal 21 April 2022, Rocky Gerung sangat mendukung gerakan tersebut. Gerakan itu menurutnya akan memberikan landasan perjuangan kesetaraan saat hari Kartini. “Jadi 21 April nanti sebaiknya peringati hari Kartini. Justru ibu Kartini yang memberi landasan perjuangan kesetaraan. Cahaya Kartinilah yang akan melindungi gerakan kemahasiswaan. Dan itu juga kontekstual betul. Itu juga ibu Kartini memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak perempuan, \" kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 18 April 2022.. Rocky menegaskan bahwa minyak goreng itu adalah hak perempuan yang paling dasar di dapur, di mana mahasiswa pasti akan menyuarakan itu. “Jadi tanggal 21 April kita sambut sebagai habis gelap terbitlah terang. Mahasiswa pasti akan ingat itu. Jadi kita dorong terus agar mahasiswa gerakan itu betul-betul menghasilkan peran pada Indonesia,” paparnya. Rocky Gerung menganggap bahwa di era Presiden Jokowi banyak kegelapan yang terjadi. Bahkan publik sampai menyebut sang presiden sebagai pembohong terbaik. \"Yang gelap kapan? Ya gelap di era Presiden Jokowi karena gagal untuk memberi cahaya terang. Seluruh janji yang disebutkan di dalam kampanye enggak ada satu pun yang dihasilkan,\" ujar Rocky Gerung. \"Oleh karena itu orang kembali mengucapkan predikat kepada Pak Jokowi sebagai pembohong terbaik,\" tambahnya. Sebelumnya Rocky Gerung meyakini bahwa kebohongan di Istana Negara bermula dari pernyataan Luhut. Rocky Gerung seakan curiga dengan Luhut yang enggan membuka big data secara terbuka ke publik. \"Artinya, betul-betul kebohongan ini didesain oleh Luhut,\" pungkasnya. (ida, sws)
TNI dan Kerancuan Politik Negara (2)
Sejak amandemen UUD 1945 dan digantinya dengan UUD 2002, dengan segala kelicikan, maka UUD 2002 masih juga dikatakan UUD 1945, agar rakyat dan TNI tidak berontak. Oleh: Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila BUNG Hatta menyebutnya sebagai ciri demokrasi Indonesia. Dalam struktur pemerintahan negara, MPR berkedudukan sebagai supreme power dan penyelenggara negara yang tertinggi. DPR adalah bagian dari MPR yang berfungsi sebagai legislative councils atau assembly. Presiden adalah yang menjalankan tugas MPR sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi, sebagai mandataris MPR. Konfigurasi MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tersebut dipandang para Bapak Bangsa sebagai ciri khas Indonesia dan dirumuskan setelah mempelajari keunggulan dan kelemahan dari sistem-sistem yang ada. Sistem majelis yang tidak bi-kameral dipilih karena dipandang lebih sesuai dengan budaya bangsa dan lebih mewadahi fungsinya sebaga lembaga permusyawaratan perwakilan. Karena Arsip AG-AK-P yang merupakan sumber otentik tentang sistem pemerintahan negara baru saja terungkap, mungkin saja Panja MPR, ketika mengadakan amandemen UUD 1945, tidak memiliki referensi yang jelas tentang sistem pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945. Kalau pemikiran para perancang konstitusi tentang kaidah dasar dan sistem pemerintahan negara sebagaimana tercatat pada notulen otentik tersebut dijadikan referensi, saya yakin bangsa Indonesia tidak akan melakukan penyimpangan konstitusional untuk ketiga kalinya. Konfigurasi MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tersebut dipandang para Bapak Bangsa sebagai ciri khas Indonesia dan dirumuskan setelah mempelajari keunggulan dan kelemahan dari sistem-sistem yang ada. Susunan pemerintahan negara yang mewujudkan kedaulatan rakyat pada suatu MPR dalam pandangan Bung Karno adalah satu-satunya sistem yang dapat menjamin terlaksananya politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Sebagai penjelmaan rakyat dan merupakan pemegaang supremasi kedaulatan, MPR adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, “pemegang” kekuasaan eksekutif dan legislatif. DPR adalah bagian dari MPR yang menjalankan kekuasaan legislatif sedangkan Presiden adalah mandataris yang bertugas menjalankan kekuasaan eksekutif. Bersama-sama, DPR dan Presiden menyusun undang-undang. DPR dan Presiden tidak dapat saling menjatuhkan seperti pada sistem parlementer maupun presidensial. Sistem semi-presidensial tersebut yang mengandung keunggulan sistem parlementer dan sistem presidensial dipandang mampu menciptakan pemerintahan negara berasaskan kekeluargaan dengan stabilitas dan efektifitas yang tinggi. Berbeda dengan pemikiran BPUPKI dan PPKI sebagai perancang konstitusi, para perumus amandemen UUD 1945, karena tidak menggunakan sumber-sumber otentik, serta merta menetapkan pemerintahan negara Indonesia sebagai sistem presidensial. Padahal pilihan para founding fathers tidak dilakukan secara gegabah, tetapi didukung secara empiris oleh penelitian Riggs di 76 negara Dunia Ketiga, yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem presidensial sering gagal karena konflik eksekutif – legislatif kemudian berkembang menjadi constitutional deadlock. Karenanya sistem presidensial kurang dianjurkan untuk negara baru. Notulen otentik rapat BPUPKI dan PPKI menunjukkan betapa teliti pertimbangan para Pendiri Negara dalam menetapkan sistem pemerintahan negara. Pemahaman mereka terhadap berbagai sistem pemerintahan ternyata sangat mendalam dan didukung oleh referensi yang luas, mencakup sebagian besar negara-negara di dunia. Mungkin penjelasan Prof. Dr. Soepomo pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945, beberapa saat sebelum UUD 1945 disahkan, dapat memberi kita gambaran tentang sistem pemerintahan khas Indonesia yang dirumuskan oleh para perancang konstitusi: “Pokok pikiran untuk Undang Undang Dasar, untuk susunan negara”, ialah begini. Kedaulatan negara ada ditangan rakyat, sebagai penjelmaan rakyat, di dalam suatu badan yang dinamakan di sini: Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi MPR adalah suatu badan negara yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi, yang tidak terbatas kekuasaannya. Maka MPR yang memegang kedaulatan rakyat itulah yang menetapkan Undang Undang Dasar, dan Majelis Permusyawaratan itu yang mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Maka MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara … Presiden tidak mempunyai politik sendiri, tetapi mesti menjalankan haluan negara yang telah ditetapkan, diperintahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat … badan yang bersama-sama dengan Presiden, bersetujuan dengan Presiden, membentuk Undang-Undang, jadi suatu badan legislatif … “ Demikianlah pokok-pokok pikiran para perancang UUD 1945 tentang susunan pemerintahan negara yang dipandang mampu mengatasi ancaman diktarorial partai pada sistem parlementer atau bahaya “political paralysis“ pada sistem presidensial, apabila presiden terpilih tidak didukung oleh partai mayoritas yang menguasai DPR. Para penyusun konstitusi menamakannya “Sistem Sendiri“. Ahli politik menamakannya sistem semi-presidensial. Bahkan Indonesia, menurut Blondel, pernah menerapkan sistem semipresidensial eksekutif ganda (semi-presidential dualist model) pada masa-masa awal dengan adanya Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Para perancang konstitusi seperti Prof. Soepomo sudah mengingatkan kita semua, untuk memahami konsitusi tidak cukup hanya dibaca dari yang tertulis pada pasal-pasalnya, tapi harus diselami dan dipahami jalan pikiran para perancangnya serta konteks sejarah yang melingkunginya. Sejalan dengan itu Edwin Meese III mengingatkan, satu-satunya cara yang legitimate untuk menafsirkan konstitusi adalah dengan memahami keinginan yang sesungguhnya dari mereka yang merancang dan mengesahkan hukum dasar tersebut. Nampaknya peringatan-peringatan tersebut diabaikan ketika amandemen UUD 1945 dilakukan. …..” (Prof. Dr. Sofian Effendi, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia) Sejak amandemen UUD 1945 dan digradasinya MPR menjadi lembaga tinggi setara dengan lembaga tinggi negara dihilangkannya GBHN, maka politik negara GBHN yang menjadi rujukan semua penyelenggara negara menjadi hilang. GBHN merupakan kompas penunjuk arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara telah hilang. Apakah kita bisa menjawab atas pertanyaan: Presiden Joko Widodo menegaskan kepada prajurit TNI agar mendukung kebijakan politik negara dan tidak melakukan politik praktis. Memang benar politik TNI adalah politik negara. Pertanyaannya menjadi tidak sederhana apakah politik negara yang dimaksud oleh UUD amandemen itu? Siapa yang membuat politik negara? Presiden? DPR? Atau MPR? Kalau politik negara adalah politik presiden, ada di mana klausul itu pada UUD amandemen? Selanjutnya menjadi pertanyaan besar, apakah politik negara yang menyusun presiden? Atau siapa? Sungguh dampak amandemen UUD akibat dirubahnya aliran pemikiran dan tidak singkronnya dengan Pembukaan UUD 1945 menjadi sebuah persepsi yang akan kacau-balau di dalam ketatanegaraan republik ini. Apakah kita akan berada pada ketidakpastian? Mari kita semua lebih mendalami apa yang terjadi sesungguhnya pada bangsa dan negara yang kita cintai ini, apakah kita akan berada pada ketidakpastian kekacauan atau kita kembali pada Pancasila dan UUD 1945 naskah asli butuh sebuah keberanian bersama. Sejak amandemen UUD 1945 dan digantinya dengan UUD 2002, dengan segala kelicikan, maka UUD 2002 masih juga dikatakan UUD 1945, agar rakyat dan TNI tidak berontak. Strategi penipuan ini memang jitu sebab selama 20 tahun reformasi TNI, POLRI, diam bahkan menikmati keadaan, padahal apa yang dijaganya itu Pancasila dan UUD 1945 sudah tidak bermakna sejak Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 diamandemen. (*)
BIN: Keberhasilan Atasi COVID-19 Inspirasi Jaga Stabilitas Politik
Jakarta, FNN - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan mengatakan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan atau mengatasi pandemi COVID-19 seharusnya dijadikan oleh anak bangsa sebagai inspirasi dalam menjaga sosial-politik agar tetap kondusif.\"Sehingga transisi pandemi menuju endemi akan sempurna dengan tetap bergulirnya pemulihan ekonomi serta terlaksananya agenda nasional, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dengan sukses,\" kata Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Menurut Budi Gunawan, keberhasilan tersebut seharusnya bisa menciptakan kondisi yang baik untuk berkonsentrasi menjalankan program lanjutan pemulihan ekonomi nasional. Namun, faktor eksternal akibat konflik Ukraina serta ketegangan geopolitik dunia, membawa tantangan lain.\"Pemerintah kini mencurahkan perhatian mengurangi tekanan eksternal ini pada perekonomian masyarakat, terutama masyarakat bawah,\" jelas Budi.Ia mengakui konflik di Ukraina berdampak pada kelangkaan berbagai kebutuhan pokok, memicu inflasi bahkan ancaman stagflasi di sejumlah negara. Di Indonesia, dampaknya sangat dirasakan masyarakat terutama akibat kenaikan harga-harga yang tak terhindari.\"Terutama harga bahan bakar, pangan dan berbagai produk turunannya,\" ujar dia.Pemerintah, lanjut dia, telah mengupayakan serangkaian program bantalan ekonomi untuk masyarakat luas khususnya kategori miskin dan rentan yang nilainya mendekati Rp500 triliun.Sebab, bila tekanan di sektor ekonomi tidak diatasi, efeknya bisa berimbas pada kehidupan sosial-politik. Sementara di sisi lain, Indonesia saat ini sedang menghadapi agenda nasional yakni Pemilu dan Pilkada serentak 2024.\"Semua itu merupakan program afirmasi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,\" kata dia.Ia meminta langkah afirmasi pemerintah itu diikuti pula oleh semua elemen bangsa termasuk pelaku ekonomi nasional. Momentum itu dinilai sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.Salah satunya bisa dilakukan dengan tidak ikut mengonsumsi komoditas dan layanan bersubsidi, tidak mendistorsi pasar demi keuntungan sesaat, serta memberikan peluang dan dukungan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar tetap bisa tumbuh.Terakhir, menurutnya, pelajaran yang paling berharga dari kondisi eksternal yang berdampak ke ekonomi nasional ialah perlunya upaya bersama menciptakan kemandirian ekonomi.\"Yaitu ekonomi yang mampu mencukupi kebutuhan esensial bangsa dan mendukung ketahanan nasional,\" ujarnya. (mth/Antara)
UI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Versi SCimago
Depok, FNN - Universitas Indonesia (UI) kembali menorehkan prestasi menjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia dalam University Rankings 2022 versi The SCImago Institutions Rankings, lembaga riset dari Spanyol.Rektor UI Prof Ari Kuncoro dalam keterangan di Kota Depok, Rabu mengapresiasi lembaga-lembaga penelitian, para dosen dan peneliti di UI yang terus memacu dirinya untuk menghasilkan riset-riset yang berkualitas yang dapat di rekognisi dunia internasional. The SCImago Institutions Rankings (SIR) sejak 2009 setiap tahun menerbitkan SIR World Report yang merupakan hasil kerja dari The SCImago Research Group, lembaga riset Spanyol yang beranggotakan Dewan Riset Nasional Spanyol (CSIC), Universitas Granada, Universitas Charles III, Universitas Alcalá, Universitas Extremadura, dan sejumlah perguruan tinggi lain di Spanyol.Di Asia Tenggara, UI menempati peringkat ke-13, ke-146 di Asia, sedangkan di tingkat dunia posisi UI berada di ranking 534.Pencapaian membanggakan tersebut berasal dari pengukuran tiga indikator, yaitu kinerja riset/Research (50 persen), luaran inovasi/Innovation (30 persen), dan dampak sosial/Societal impact (20 persen) yang kesemuanya diukur melalui visibilitas web serta pengolahan data Scopus. Untuk kategori riset, beberapa penilaiannya mencakup jumlah jurnal, kolaborasi internasional, keterbukaan akses, High Quality Publications (Q1), dan jumlah publikasi berkualitas yang banyak mendapatkan sitasi publik. Untuk kategori inovasi, penilaiannya antara lain meliputi jumlah publikasi yang disitasi dalam paten dan jumlah aplikasi paten yang dihasilkan sedangkan untuk kategori dampak sosial penilaiannya diantaranya melalui jumlah ‘mention’ publikasi di berbagai platform media sosial serta jumlah kunjungan ke website institusi.Pada tahun 2022, UI unggul dalam penilaian riset dan dampak sosial, di mana grafik riset UI selama kurun waktu 2019-2022 mengalami kenaikan dalam hal jumlah publikasi dan jurnal yang terdata dalam pangkalan data Scopus. \"Seluruh pencapaian ini merupakan hasil kerja keras sivitas akademika UI dalam menghasilkan riset-riset berkualitas dan memperoleh rekognisi internasional,\" kata rektor.Selain menjadi universitas terbaik di Indonesia secara keseluruhan (overall rank), UI juga meraih peringkat pertama dalam tujuh Subject Area yaitu Arts and Humanities; Business, Management and Accounting; Dentistry; Energy; Medicine; Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics; dan Social Sciences.Pada subjek dentistry UI menempati peringkat ke-3 di Asia Tenggara, ke-18 di Asia, dan posisi ke-87 dari 605 universitas yang mengikuti pemeringkatan; subjek business, management and accounting, UI berada di peringkat ke-7 di Asia Tenggara, ke-23 Asia dan posisi ke-104 dunia dari 2.370 universitas.Subjek Arts and Humanities, UI menempati peringkat ke-14 di Asia Tenggara, ke-88 di Asia dan peringkat ke-442 di dunia dari 1.979 universitas; Subjek Social Sciences, UI berada di peringkat ke-11 di Asia Tenggara, ke-102 Asia dan peringkat ke-486 dunia dari 2.980 universitas; subjek Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics, UI berada di peringkat ke-10 di Asia Tenggara, ke-154 Asia dan peringkat ke-398 dunia dari 2.378 universitas; Subjek Energy UI berada di peringkat ke-17 di Asia Tenggara, ke-219 Asia dan peringkat ke-380 dunia dari 2.810 universitas; dan pada subjek Medicine, UI berada di peringkat ke-11 di Asia Tenggara, ke-236 Asia dan peringkat ke-479 dunia dari 2.567 universitas. (mth/Antara)
Airlangga: Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Tersalurkan Rp 52,6 Triliun
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyalurkan 11,6 persen atau sebesar Rp52,66 triliun dana program Pemulihan Ekonomi Nasional hingga pertengahan April 2022.\"Penanganan kesehatan sebesar Rp2,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp45 triliun atau 29 persen dari pagu, yang terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT Desa, BLT Warung dan Nelayan, dan Kartu Prakerja,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Dalam program PEN, lanjut Airlangga, pemerintah juga telah mencairkan dana untuk penguatan pemulihan ekonomi mencapai Rp5,07 triliun.Selain itu, Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (PKLWN) untuk kemiskinan ekstrem yang sebelumnya hanya menyasar 212 kabupaten/kota telah ditambahkan menjadi 514 kabupaten/kota, khususnya untuk penyaluran BLT Minyak Goreng dan nelayan sebanyak 1,76 juta orang.\"Rinciannya, TNI dan Polri telah menyalurkan sebanyak 60,9 persen dari target yaitu 840.282 orang, Polri telah menyalurkan 38 persen atau 519.523 orang, dan diharapkan ini bisa diselesaikan menjelang Idul Fitri,” jelas Airlangga.Pemerintah pada tahun ini menganggarkan belanja program penanganan COVID19 dan PEN sebesar Rp455,62 triliun. Program tersebut untuk mendukung penanganan pandemi dan perlindungan kepada masyarakat terdampak serta pemulihan perekonomian dengan memperluas penciptaan lapangan kerja.Program PEN pada tahun ini ditujukan untuk tiga klaster yakni penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,76 triliun serta penguatan pemulihan ekonomi Rp178,32 triliun.Klaster penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun fokus pada melanjutkan penanganan COVID-19 dan percepatan atau perluasan vaksinasi.Klaster perlindungan masyarakat yang memiliki pagu anggaran Rp154,76 triliun fokus untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan serta penanganan kemiskinan ekstrem.Terakhir, klaster penguatan pemulihan ekonomi dengan anggaran Rp178,32 triliun fokus pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas. (mth/Antara)
Rupiah Tertekan Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Acuan AS yang Agresif
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Senin pagi melemah, tertekan semakin kuatnya ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) yang agresif.Rupiah bergerak melemah 16 poin atau 0,11 persen ke posisi Rp14.360 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.344 per dolar AS.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra di Jakarta, Senin, mengatakan Kepala Bank Sentral AS, The Fed area Cleveland Loretta Mester dan Kepala Fed cabang New York John Williams pada pekan lalu mengisyaratkan kebijakan pengetatan moneter yang lebih agresif karena inflasi di AS yang sudah sangat tinggi.Adapun keduanya merupakan pemilik suara di rapat kebijakan moneter Fed tahun ini.\"Pasar obligasi AS terlihat sudah mengantisipasi ini dengan kenaikan imbal hasil atau yield obligasi ke level tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Yield tenor 10 tahun sudah di atas kisaran 2,85 persen,\" ujar Ariston.Selain itu, ia menyebutkan kekhawatiran pasar terhadap inflasi karena perang di Ukraina yang masih berlanjut juga memberikan tekanan tambahan ke rupiah.Kenaikan harga barang-barang konsumsi di Indonesia bisa melambatkan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.Ariston pun memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak melemah di kisaran Rp14.400 per dolar AS, dengan potensi support di kisaran Rp14.350 per dolar AS.Pada Kamis (14/4), rupiah ditutup menguat 19 poin atau 0,13 persen ke posisi Rp14.344 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.363 per dolar AS. (mth/Antara)
Jawab Kejahatan Ekonomi, Presiden Minta PPATK Terus Lakukan Terobosan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus melakukan berbagai terobosan, untuk menjawab tantangan tindak kejahatan ekonomi yang kian masif, rumit dan kompleks.Hal itu disampaikan Presiden dalam arahannya pada acara Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), di Istana Negara, Jakarta, Senin.\"Kita perlu terus-menerus melakukan terobosan, secepatnya melakukan transformasi digital yang mengadopsi regulatory technology, menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan-permasalahan yang fundamental,\" ujar Presiden.Presiden mengingatkan tantangan yang akan dihadapi di masa depan akan semakin berat dan potensi kejahatan cyber juga semakin meningkat.Kepala Negara menekankan diperlukan kerja keras bersama untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan nasional.\"Diperlukan dukungan dari semua pihak, instansi pemerintah, industri keuangan dan seluruh masyarakat,\" jelasnya.Lebih jauh Presiden juga meminta PPATK terus meningkatkan layanan digital, mengembangkan platform pelayanan baru, serta menyempurnakan terobosan layanan digital yang sudah dimiliki.Menurut dia, PPATK juga perlu mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap terintegrasi dan real time serta mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, tepat dan akurat. (mth/Antara)
Ngeri Sekali, Kepulauan Riau Ternganga Lebar Untuk China
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN, Pemerhati Sosial-Politik SEKUAT dan sesiap apakah pertahanan Indonesia hari ini? Mampukan TNI menghadapi agresi asing, terutama China? Sederhana saja jawaban untuk pertanyaan ini. Bukan karangan, tapi faktual berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga pemantau militer internasional, Global Fire Power (GFP). Berikut ini angka-angka kekuatan militer Indonesia dan China -–plus Singapura sebagai pembanding. Anggaran pertahanan Indonesia (2022) sekitar USD9.3 miliar dollar sedangkan anggaran pertahanan China lebih USD250 miliar. Selisihnya sangat jauh: USD240 miliar. Orang-orang yang ‘apologetic’ wajar mengatakan “China itu negara besar, duitnya banyak”. Pasti ini yang selalu dijadikan argumentasi kalau anggaran pertahanan Indonesia dikritik. Mirisnya, anggaran pertahanan Singapura 2022 jumlahnya USD11.5 miliar atau USD2.2 miliar lebih besar dari Indonesia. Negara terkecil di Asia ini tak punya angkasa (air space) untuk penerbangan, tapi mereka punya angkatan udara yang sangat kuat. Angakatan udara RI memiliki 445 pesawat militer dari berbagai jenis. Tapi hanya 41 saja pesawat tempur (fighter aircraft atau FA). China punya 3,285 pesawat militer, 1,200 diantaranya adalah FA. Singapura yang tak punya ‘air space’ itu memiliki 224 pesawat militer, 100 diantaranya FA. Mohon cermati jumlah FA Indonesia yang hanya 41, dibandingkan 100 FA Singapura. Bayangkan kalau Indonesia terlibat konflik militer dengan Singapura. Indonesia hanya punya 15 helikopter serang (attack helicopter atau AH), sedangkan China memiliki 281 AH. Singapura punya 18 AH. Angkatan darat RI memiliki 314 tank, sementara China punya 5,250. RI punya 1,444 kendaraan lapis baja, China memiliki 35,000. Sedangkan Singapura punya 3,517 kendaraan lapis baja. Lihat jumlah kendaraan lapis baja Indonesia dibandingkan Singapura. Angakatan laut RI punya 296 kapal perang, China punya 777. Singapura hanya 40. RI punya 4 kapal selam, China punya 79. Singapura memiliki 5 kapal selam. Total personel aktif TNI ada 400,000. China memiliki personel militer aktif 2,000,000. Singapura punya tentara aktif 71,000. Padahal, luas wilayah Singapura tidak jauh lebih besar dari DKI Jakarta. Singapura 720 kilometer persegi, Jakarta 660 kilometer persegi. Kita telah melihat kekuatan pertahanan Indonesia dan China. Jelas pula bahwa kekuatan militer Singapura tak bisa dianggap enteng. Dari data di atas bisa diprediksi kemampuan Indonesia dalam mempertahankan wilayah laut dan pulau-pulau terpencil di kawasan Kepulauan Riau yang ternganga lebar di depan mata China. Bisakah TNI AL dan TNI AU mencegah AL dan AU China kalau mereka merampas wilayah perairan Natuna Utara? China sudah berkali-kali mendesak agar Indonesia menghentikan eksplorasi dan pemboran migas di perairan Natuna Utara. China mengatakan wilayah itu secara historis milik mereka. Di pulau Natuna saja, belum lagi di lepas pantai, ada cadangan minyak positif sebesar 135 juta barel. Cadangan gasnya ada 1.2 miliar kaki kubik. Ada pula cadangan hidrokarbon sebanyak 222 triliun kaki kubik. Sejauh ini, Indonesia masih bisa mengabaikan klaim China. Namun, tidak untuk jangka panjang ketika ketersediaan migas dunia semakin tipis. Seperti banyak diteorikan para pakar, konflik militer di masa depan akan banyak disebabkan oleh perebutan sumber energi (khususnya migas). Invasi China di Natuna Utara bisa terjadi kapan saja. Selain klaim China atas perairan Natuna, ada satu hal lagi yang sangat rawan. Yaitu, soal keamanan ratusan pulau lainnya di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) bagian utara. Pulau-pulau kecil seperti pulau Siantan, kepulauan Anambas, pulau Mubur, pulau Matak, pulau Telaga, pulau Air Pasir, dan banyak lagi termasuk puluhan pulau kecil di sebelah timur pulau Siantan, pasti sangat menggoda China. Ada lagi gugus kepulauan Tembelan. Semua terletak jauh dari daratan Sumatera atau Kalimantan. Di Kepri ada 3,000 pulau. Pulau-pulau terluar ini sangatlah rentan. Khususnya pulau Laut dan beberapa pulau di sebelah utara Natuna. Tidak mudah untuk dipantau. Terus-terang, watak ekspansionis China sangat mencemaskan. Mampukah AL dan AU Indonesia menjaga ratusan pulau itu? Sangat diragukan. Yang jelas, sekali lagi, Kepulauan Riau ternganga lebar bagi armada AL China. Sangat mengerikan sekiranya mereka melancarkan operasi aneksasi (pencaplokan).[] Medan, 18 April 2022
Memeras Rakyat Dengan BPJS Kesehatan
Oleh Abdurrahman Syebubakar - Kritikus Sospol dan Inisiator Majelis Habaib Progresif SESUAI konstitusi, penyediaan layanan sosial dasar seperti layanan kesehatan merupakan kewajiban negara yang diwakili pemerintah dan menjadi hak rakyat untuk mendapatkannya. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan kesehatan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 dan 3). Lebih lanjut, ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2 dan 3, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jaminan sosial kesehatan sebagai wujud pelaksanaan mandat konstitusi seyogyanya memberikan layanan dan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa dipungut biaya, terlepas dari status sosial ekonomi mereka, baik warga miskin maupun non-miskin. Namun, BPJS Kesehatan mewajibkan setiap orang membayar iuran, kecuali kelompok miskin dan rentan miskin. Apalagi banyak diantara kelompok ini tidak menerima subsidi iuran dari pemerintah. Besarnya iuran jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala (UU No.40 Tahun 2004 tentang JSN). Konsekuensinya, iuran cenderung naik ketika kondisi ekonomi kurang baik dan prioritas anggaran negara diarahkan ke sektor lain terutama infrastruktur fisik. Dengan kualitas pelayanan kesehatan yang jauh dari optimal, kinerja manajemen BPJS yang kurang baik dan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan rakyat, dua tahun lalu - pada Januari 2020, pemerintah menaikkan biaya iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Kenaikan ini menjadi satu paket dengan kenaikan tarif tol sebagai kado awal tahun buat rakyat dari Presiden Jokowi pada saat itu. Yang lebih tragis, selain memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda kepada peserta yang tidak memenuhi kewajibannya, pemerintah juga menghukum penunggak iuran BPJS Kesehatan dengan sanksi berat - tidak mendapat pelayanan publik, seperti pembuatan SIM, STNK, Paspor, IMB, Sertifikat Tanah dan layanan publik lainnya. Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat permohonan jual beli tanah. Dalam hal ini, negara merampas hak rakyat untuk hidup layak dan bermartabat, terutama rakyat miskin dan kurang mampu. Ibarat jatuh tertimpa tangga pula. Tak ayal, penderitaan (deprivasi) mereka semakin dalam dan luas. Terlebih penduduk Indonesia yang tergolong kurang mampu, dengan pengeluaran di bawah Rp.2 juta per bulan, telah mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Termasuk di dalamnya kelompok miskin dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan nasional (GK), rentan miskin dengan pengeluaran 1 - 1,5 kali GK, dan kelas menengah baru dengan pengeluaran 1,5 - 3,5 kali GK (World Bank 2019). Menurut catatan BPS, Garis Kemiskinan pada September 2021 sebesar Rp486.168, -/kapita/bulan. Dengan adanya pandemi COVID-19, kondisi kelompok tersebut sangat tertekan dengan tingkat penderitaan yang makin dalam. Jumlah mereka (diperkirakan) bertambah akibat hilangnya sumber mata pencaharian dan kesempatan kerja sebagai dampak pandemi. Kondisi kehidupan mereka makin memperihatinkan dengan meroketnya harga kebutuhan pokok dan biaya hidup lainnya. Sementara, rakyat miskin dan rentan miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran-Program Indonesia Sehat (PBI-PIS) jumlahnya terbatas, tidak lebih dari 100 juta jiwa, dengan kualitas layanan pas-pasan. Dan masih banyak diantara mereka tidak menerima program subsidi tersebut karena tingginya tingkat kesalahan (inclusion dan exclusion errors) dalam penetapan penerima bantuan. Tidak sedikit pula pemegang kartu PIS yang tidak dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan akibat proses yang bertele tele dan rumit. Dus, pemerintahan Jokowi tidak saja mengingkari hak setiap warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa dipungut biaya (azas universalitas), sesuai amanat konstitusi tetapi juga memeras dan menghukum mereka dengan mencabut hak-hak konstitusional lainnya. Pelayanan publik adalah hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Jika tidak bisa dipenuhi, maka sesungguhnya Indonesia telah menjadi negara gagal. (*)
Minyak Stabil di Tengah Kekhawatiran Perlambatan Permintaan China
Tokyo, FNN - Harga minyak stabil di sesi Asia pada Senin sore, karena kekhawatiran atas permintaan yang melambat di China mendorong investor untuk mengambil keuntungan dari kenaikan yang dibuat hari sebelumnya di tengah kekhawatiran atas pasokan yang ketat dan krisis Ukraina yang semakin dalam.Minyak mentah berjangka Brent menguat 27 sen atau 0,2 persen, menjadi diperdagangkan di 111,97 dolar AS per barel pada pukul 06.42 GMT, meluncur dari tertinggi sejak 30 Maret di 113,80 dolar AS per barel yang dicapai di awal sesi.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 20 sen atau 0,2 persen, menjadi diperdagangkan di 107,15 dolar AS per barel, setelah naik setinggi 108,55 dolar AS, tertinggi sejak 30 Maret.Ekonomi China melambat pada Maret karena konsumsi, real estat dan ekspor terpukul keras, menghilangkan angka pertumbuhan kuartal pertama yang lebih cepat dari perkiraan dan memperburuk prospek yang sudah melemah oleh pembatasan COVID-19 dan perang Ukraina.Negara ini menyuling minyak 2,0 persen lebih sedikit pada Maret dari setahun sebelumnya, dengan keluaran (throughput) turun ke level terendah sejak Oktober karena lonjakan harga minyak mentah menekan margin dan penguncian yang ketat mengurangi konsumsi bahan bakar.\"Beberapa investor Asia membukukan keuntungan karena mereka menjadi khawatir tentang melambatnya permintaan di China,\" kata Satoru Yoshida, seorang analis komoditas di Rakuten Securities, dikutip dari Reuters.Kamis (14/4/2022) lalu, sehari sebelum liburan akhir pekan Paskah, baik Brent dan WTI naik lebih dari 2,5 persen di tengah berita bahwa Uni Eropa mungkin secara bertahap melarang impor minyak Rusia.Pemerintah Uni Eropa mengatakan pekan lalu bahwa eksekutif blok itu sedang menyusun proposal untuk melarang minyak mentah Rusia, tetapi para diplomat mengatakan Jerman tidak secara aktif mendukung embargo langsung.Komentar itu muncul sebelum ketegangan meningkat dalam krisis Ukraina, dengan pihak berwenang melaporkan beberapa ledakan di Ukraina barat dan selatan pada Senin ketika pasukan Rusia mengklaim hampir menguasai penuh kota pelabuhan strategis selatan Mariupol setelah hampir dua bulan pertempuran berdarah.\"Perang yang berkelanjutan antara Rusia dan Ukraina tanpa tanda-tanda gencatan senjata memicu kekhawatiran pasokan, terutama karena permintaan diperkirakan akan meningkat saat musim mengemudi mendekat di belahan bumi utara,\" kata Chiyoki Chen, kepala analis di Sunward Trading.Badan Energi Internasional telah memperingatkan bahwa sekitar 3 juta barel per hari (bph) minyak Rusia dapat ditutup mulai Mei dan seterusnya karena sanksi, atau pembeli secara sukarela menghindari kargo Rusia.Produksi minyak Rusia terus merosot pada April, turun 7,5 persen pada paruh pertama Maret, kantor berita Interfax melaporkan pada Jumat (15/4/2022).Menambah tekanan, Libya menghentikan produksi minyak dari ladang minyak El Feel pada Minggu (17/4/2022) dan dua sumber di pelabuhan minyak Zueitina mengatakan ekspor di sana telah ditangguhkan setelah pengunjuk rasa yang menyerukan Perdana Menteri Abdulhamid al-Dbeibah yang berbasis di Tripoli untuk mengundurkan diri mengambil alih situs tersebut.Namun demikian, perkiraan produksi minyak AS sedang direvisi naik meskipun ada kendala tenaga kerja dan rantai pasokan, karena harga yang lebih tinggi memacu lebih banyak pengeboran dan kegiatan penyelesaian sumur, menurut pakar industri. (mth/Antara)
POPULER
