ALL CATEGORY
Sebelum Perang Rusia-Ukraina, Harga Pupuk SudahNaik Tiga Kali Lipat
Jakarta - FNN. Guru besar IPB University Prof Dwi Andreas Santosa menyebutkan bahwa kenaikan harga pupuk sudah naik hingga tiga kali lipat sebelum terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina pada Oktober 2021.\"Pupuk urea sebelum konflik Rusia-Ukraina, sampai bulan Oktober tahun lalu untuk urea sudah naik tiga kali lipat,\" kata Dwi dalam keterangannya saat dihubungi di Jakarta, Selasa.Andreas mengatakan bahwa seluruh pupuk yang berbasis nitrogen juga sudah mengalami kenaikan antara dua sampai dua setengah kali lipat.Pupuk yang mengandung nitrogen seperti NPK, sementara di pasar internasional dikenal dengan pupuk amonium fosfat naik cukup tinggi.Kenaikan harga pupuk tersebut, kata Andreas, disebabkan oleh melonjaknya harga gas alam dunia sejak akhir tahun lalu dikarenakan permintaan yang juga meningkat di seluruh dunia.Selain itu, lanjut Andreas, harga pupuk kembali meningkat disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina. Kenaikan harga pupuk dikarenakan pasokan pupuk dari Rusia terganggu akibat negara tersebut masih dalam status perang dengan Ukraina.\"Rusia ini adalah eksportir terbesar pupuk di dunia. Yang diekspor Rusia itu ada amonium, ada urea, ada potasium yang terbesar. Jadi, sudah barang tentu ini terganggu juga akibat perang Rusia-Ukraina, sehingga ada potensi harga pupuk akan terus naik,\" kata Andreas.Bahkan, Andreas memprediksi kenaikan harga pupuk masih akan terus berlanjut selama Rusia masih berperang dengan Ukraina.Dia menjelaskan bahwa kenaikan harga pupuk ini sangat menekan kondisi petani yang semakin terpuruk. Hal tersebut dikarenakan petani membutuhkan pupuk komersial atau nonsubsidi untuk memenuhi pemupukan di luar pupuk subsidi.Andreas juga berpendapat bahwa pengurangan jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah hanya menjadi Urea dan NPK saja akan berdampak pada petani di beberapa wilayah.Dia menerangkan bahwa di beberapa wilayah geografis Indonesia membutuhkan unsur hara lain seperti ZA atau amonium sulfat, fosfat, dan sebagainya.Dia menilai bahwa kebijakan pemerintah yang akan mengurangi jenis pupuk subsidi menjadi hanya urea dan NPK saja terlalu berisiko karena bisa menyebabkan penurunan produksi pangan, khususnya padi. (ISof/ANTARA)
Inklusi Keuangan Digital Berbasis Bank Syariah Mendapat Dukungan
Jakarta - FNN. Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mendukung akselerasi inklusi keuangan digital berbasis bank syariah melalui pengembangan LinkAja Syariah yang merupakan salah satu produk PT Fintek Karya Nusantara (Finarya).“Saya mendorong dan setuju rencana spin off Layanan Syariah LinkAja menjadi LinkAja Syariah. Saya juga mendorong berbagai unit, termasuk BPD, agar bank-bank daerah dapat menjadi bank umum,” ujar Wapres saat menerima jajaran pengurus PT Finarya melalui konferensi video, Selasa.Sebagaimana diketahui sejak diresmikan pada tahun 2020 layanan syariah LinkAja telah berkembang pesat sebagai satu-satunya dompet digital berbasis syariah di Indonesia.Wapres mengapresiasi PT Finarya yang terus bertumbuh dan berinovasi, serta mendukung rencana spin off Layanan Syariah LinkAja menjadi LinkAja Syariah yang akan berdiri sendiri sebagai bank syariah digital pertama di Indonesia.Wapres menekankan pentingnya penerapan aspek kehati-hatian dan kesesuaian syariah oleh LinkAja, juga persiapannya dalam memenuhi segala persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).“Tentu eksekusi keberhasilannya bergantung pada kesiapan LinkAja di dalam memenuhi persyaratan dari OJK. Harus tetap mengutamakan aspek prudensial dan kehati-hatian, serta aspek kesesuaian syariahnya. Itu penting,” tegas Wapres.Menurut Wapres, saat ini transaksi keuangan dapat dilakukan lebih mudah dan mobilitas masyarakat dapat terkendali melalui keberadaan fintech.“Transaksi keuangan menjadi lebih cepat, mudah, sekaligus juga selama pandemi ini mampu mengurangi mobilitas masyarakat,” ujarnya.Adapun Wapres mengakui perubahan gaya hidup masyarakat dalam melakukan transaksi cukup dipengaruhi dengan adanya penggunaan fintech yang meningkat semenjak pandemi COVID-19 melanda.“Fenomena meningkatnya penggunaan fintech ini memang didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat dalam bertransaksi ekonomi yang diakselerasi dengan adanya pandemi,” terang Wapres.“Saya harapkan LinkAja Syariah bisa melengkapi dan mendukung sistem digital ekonomi dan keuangan syariah,” imbuh Wapres.Pada kesempatan itu, Plt. Direktur Utama PT. Fintek Karya Nusantara Wibawa Prasetyawan menyampaikan akan mendukung segala upaya pemerintah di dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam mengakselerasi keuangan digital.“Kami senantiasa berkomitmen untuk terus berinovasi guna mendukung upaya pemerintah dalam mengakselerasi inklusi keuangan digital berbasis bank syariah di Indonesia,” ungkap Wibawa.Sebagai informasi, PT Fintek Karya Nusantara adalah perusahaan pembayaran digital yang telah memiliki produk layanan syariah bernama Layanan Syariah LinkAja.Layanan Syariah LinkAja merupakan perluasan layanan dari aplikasi LinkAja yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menginginkan transaksi dengan prinsip syariah. Layanan Syariah LinkAja direncanakan akan bertransformasi menjadi LinkAja Syariah yang akan berdiri sendiri dan mandiri dalam pengelolaannya. (Ida/ANTARA)
Layanan Eazy Passpor untuk Calon Haji atau Umroh
Jakarta - FNN. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengajak masyarakat yang akan berhaji maupun berumrah menggunakan layanan eazy passport untuk memudahkan urusan keimigrasian.\"Calon anggota jemaah haji dan umrah yang belum memiliki paspor dapat mengajukannya secara bersama-sama dengan memanfaatkan layanan eazy passport,\" kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Nur Saleh melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Ia mengemukakan hal itu menyusul pencabutan aturan karantina oleh pemerintah Arab Saudi melalui General Authority of Civil Aviation (GACA). Hal tersebut menjadi kabar baik bagi mereka yang akan berumrah dan berhaji di seluruh dunia.Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Agama RI, langkah yang diterapkan Arab Saudi menjadi pertanda adanya kemungkinan haji dan umrah akan dibuka untuk jemaah di luar Arab Saudi pada tahun 2022.Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi yang salah satu fungsinya menyangkut keimigrasian menyarankan masyarakat untuk memanfaatkan layanan eazy passport.\"Layanan ini disediakan oleh semua kantor imigrasi di seluruh Indonesia,\" kata Achmad.Travel haji dan umrah, kata dia, bisa membuat janji dengan kantor imigrasi terdekat. Petugas imigrasi akan mendatangi lokasi atau titik kumpul calon anggota jemaah guna melayani pengurusan paspor.Perlu dicatat, kata dia, pemohon layanan eazy passport dapat terlebih dahulu mengumpulkan 30 hingga 50 orang untuk bisa mendapatkan layanan itu.Akan tetapi, pihaknya menyarankan masyarakat untuk melakukan konfirmasi guna memastikan jumlah minimum pemohon.\"Setiap kantor imigrasi menyesuaikan kuantitas pelayanan dengan sumber daya masing-masing,\" kata dia.Terkait dengan syarat pembuatan paspor baru, yakni KTP-el, kartu keluarga, akta kelahiran/ijazah atau buku nikah, dan surat rekomendasi dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.Apabila sebelumnya pemohon sudah memiliki paspor dan ingin mengganti yang baru, lanjut dia, cukup menyiapkan paspor lama, KTP-el, dan surat rekomendasi dari kepala kantor kemenag kabupaten/kota. (Ida/ANTARA)
Kemenkumham Memperluas Pemberlakuan Visa Kunjungan bagi 43 Negara
Jakarta - FNN. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI memperluas cakupan pemberlakuan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival (VoA) khusus wisata bagi wisatawan dari 43 negara.\"Selain itu, Pemerintah juga memperluas kebijakan pemberian bebas visa kunjungan bagi sembilan negara ASEAN,\" kata Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Amran Aris melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0549.GR.01.01 tanggal 5 April 2022 mengenai kemudahan keimigrasian dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan pada masa pandemi COVID-19.Kebijakan baru ini mulai berlaku pada hari Rabu (6/4). Dengan demikian, Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0532.GR.01.01 Tahun 2022 tentang visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali pada masa pandemi COVID-19, dan SE Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0533.GR.01.01 Tahun 2022 sudah tidak berlaku lagi atau dicabut.\"Orang asing sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut bisa masuk ke Indonesia hanya melalui 19 tempat pemeriksaan imigrasi yang ditunjuk,\" kata dia.Ia menyebutkan saat ini terdapat tujuh bandara, delapan pelabuhan, dan empat pos lintas batas yang ditunjuk sebagai pintu masuk untuk subjek VoA dan bebas visa kunjungan. Wisatawan asing tidak bisa masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi lain jika ingin menggunakan fasilitas tersebut.\"Akan tetapi, wisatawan asing diizinkan keluar lewat tempat pemeriksaan imigrasi mana saja,\" ujarnya.Untuk memperoleh bebas visa kunjungan atau VoA, setiap orang asing harus menunjukkan paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 bulan. Selanjutnya, tiket kembali atau tiket terusan, bukti pembayaran, dan bukti kepemilikan asuransi sesuai dengan ketetapan Satuan Tugas COVID-19.Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, tarif VoA sebesar Rp500 ribu. Untuk biaya perpanjangan, juga dikenai tarif yang sama.\"Izin tinggal yang berasal dari VoA bisa diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 30 hari, dan dilakukan di kantor imigrasi sesuai wilayah tempat tinggal WNA saat di Indonesia,\" kata Amran. (Ida/ANTARA)
Mendagri Membantah Acara Apdesi Sebagai Deklarasi Masa Jabatan Presiden
Jakarta - FNN. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah isu yang berkembang bahwa acara Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) beberapa waktu lalu di Istora Senayan sebagai deklarasi dukungan masa jabatan presiden tiga periode.\"Saya melihat itu (pernyataan Apdesi mendukung masa jabatan presiden tiga periode) sebagai aspirasi. Terkait dengan Pemilu 2024, patokan kami adalah rapat di Komisi II DPR yang memutuskan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada pada tanggal 27 November 2024,\" kata Tito usai Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.Menurut dia, aspirasi tersebut memiliki kedudukan yang sama karena adanya jaminan penyampaian pendapat di muka umum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.Oleh karena itu, kata dia, ketika ada orang yang menyampaikan aspirasi, boleh diterima atau tidak, dan harus disampaikan tidak mengganggu hak asasi orang lain serta mematuhi norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.\"Saya ada saat acara Apdesi itu, tidak ada deklarasi tiga periode masa jabatan presiden. Saat di luar, kepala desa sudah ramai, ada yang teriak-teriak \'Pak tiga periode, ya, Pak, tiga periode\', lalu Pak Jokowi hanya senyum saja dan masuk ke dalam mobil,\" ujarnya.Mendagri menjelaskan bahwa acara Silatnas Apdesi di Istora Senayan ada dua sesi, yakni: pertama, tentang pembangunan desa, yang menjadi pembicara adalah Mendes PDTT dan moderator dari DPD RI; kedua, acara perkenalan Presiden Jokowi dan aspirasi Apdesi yang disampaikan Surta Wijaya.Ia mengatakan bahwa Presiden hanya bisa memenuhi anggaran operasional kepala desa dari DAU sebesar 3 persen, sedangkan Apdesi meminta 5 persen.\"Terkait dengan gaji yang dibayarkan kepada kepala desa tiap 3 bulan, Presiden baru tahu. Beliau memerintahkan kepada saya dan Menteri Keuangan agar mereka diberikan gaji tiap bulan,\" katanya.Aspirasi Apdesi yang ditolak, lanjut dia, adalah penambahan anggaran desa karena saat ini kondisi finansial Indonesia masih tertekan pascapandemi COVID-19.Tito menilai Silatnas Apdesi tersebut bukan acara politik dan tidak ada deklarasi tiga periode masa jabatan presiden. (Ida/ANTARA)
Mahasiswa Dipersilakan Gelar Aksi Demonstrasi
Jakarta - FNN. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mempersilakan mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai masa jabatan Presiden Joko Widodo.\"Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes (protokol kesehatan) dan ketertiban. Mau aksi sebesar apa pun, ya silakan saja; tidak mungkin dilarang-dilarang. Ini negara demokrasi,\" kata Faldo di Jakarta, Selasa.Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI), Jumat (1/4), menggelar aksi demonstrasi yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Kelompok mahasiswa tersebut bahkan mengancam akan mengadakan demonstrasi lebih besar jika terjadi penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.AMI memberikan tenggat waktu maksimal dua hari setelah aksi tersebut, agar Presiden Jokowi menyampaikan sikap resmi terkait penolakan wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan.\"Ini isu sudah berkali-kali dijawab. Presiden pun sudah tanggapi, tunduk pada konstitusi, setia pada sumpah jabatan. Jadi, isunya tidak perlu dikembang-kembangin, negara ini sudah ada sistemnya,\" tambah Faldo.Dia juga meminta agar mahasiswa tidak selalu menuntut langsung kepada Jokowi.\"Saya harap tidak harus dikit-dikit perintah Presiden, maunya Presiden. Kita punya sistem. Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat,\" katanya.Dia menambahkan Pemerintah kini masih fokus untuk penanganan pandemi COVID-19, arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah, dan kenaikan harga komoditas. \"Di luar itu, kembang-kembang api saja buat kami,\" tukasnya.Sementara itu, Presiden Jokowi pada telah mengatakan semua pihak harus menaati konstitusi UUD 1945, khususnya terkait masa jabatan presiden.\"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu, kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,\" kata Presiden Jokowi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3).Wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat, seperti di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Selasa (29/3).Dalam Silatnas Apdesi yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut, Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyampaikan usai Lebaran pihaknya akan melakukan deklarasi dukungan kepada Jokowi agar menjabat sebagai presiden selama tiga periode. (Ida/ANTARA)
Kuota Beasiswa LPDP Diharapkan Bisa Diberikan pada Lulusan IPDN
Jakarta - FNN. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dapat diberikan kuota beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sekitar 200 orang per tahun demi mendukung reformasi bidang pemerintahan.Jika rencana itu terwujud, diprediksi oleh Tito dalam 10 tahun ke depan ada 2.000 lulusan IPDN yang melanjutkan pendidikan tingkat magister (S-2) di luar negeri. Begitu mereka kembali, para purnapraja itu dapat menjadi agen perubahan (agent of change) di tempatnya bertugas.\"Saya meminta IPDN bekerja sama dengan LPDP. Kita ingin betul-betul ASN (aparatur sipil negara) ini ada revolusi mental, perbaikan budaya kerja, dan peran IPDN sangat penting karena lulusan IPDN jadi tulang punggung ASN,\" kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa.Oleh karena itu, Tito meminta dukungan dari DPR RI agar dapat membantu Kementerian Dalam Negeri dan IPDN dalam mewujudkan rencana tersebut.\"Mohon dukungan Bapak, Ibu sekalian agar setelah selesai di IPDN mereka bisa S-2 di luar negeri di negara yang tingkat korupsinya rendah, misalnya Inggris, Australia, Jepang, dan Singapura, sehingga kalau kita bisa kirim 200 orang setahun, dalam 10 tahun ke depan kita memiliki 2.000 orang yang memiliki mindset (pola pikir) masyarakat di tempat yang korupsinya rendah,\" Tito menjelaskan.Dengan demikian, kuota beasiswa LPDP yang diberikan ke lulusan IPDN tidak dapat hanya untuk satu atau dua orang per tahun.\"Kalau gelombangnya kecil satu sampai dua orang, tidak banyak manfaatnya. Gelombangnya harus besar. Kami harapkan (jika terwujud) gelombang ini jadi gelombang perubahan pada masa mendatang,” kata Tito.Terkait dengan rencana itu, Mendagri telah memerintahkan Rektor IPDN segera mewujudkan kerja sama alokasi kuota khusus beasiswa LPDP untuk para purnapraja (sebutan untuk lulusan IPDN).IPDN pada tahun 2021 telah menerima 1.120 siswa baru, atau yang disebut dengan istilah muda praja setelah menyeleksi lebih dari 42.000 pelamar.IPDN merupakan sekolah kedinasan binaan Kemendagri yang lulusannya langsung menjadi pegawai negeri sipil (PNS) golongan 3A di kantor pemerintah daerah.Dalam rapat kerja yang sama, Tito meminta Rektor IPDN agar mengundang lebih banyak praktisi dalam kegiatan perkuliahan.Pengetahuan dari praktisi, menurut Tito, penting untuk didengar langsung oleh praja IPDN agar mereka mendapatkan wawasan mengenai pengalaman kerja yang riil setelah lulus nanti.\"Kami meminta Rektor IPDN mengundang para praktisi seperti menteri, gubernur, bupati, dan wali kota yang dianggap sukses menata kotanya jadi pembicara sehingga mereka mendapat pengetahuan yang riil,\" kata Tito Karnavian. (Ida/ANTARA)
Mendagri: Pembangunan di Gugusan Karang Singa Paling Lambat 2023
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menargetkan pembangunan infrastruktur di Karang Singa, gugusan karang Indonesia yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia di Selat Malaka, dapat dimulai paling lambat 2023.Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, Tito menyampaikan gugusan karang Indonesia di wilayah perbatasan itu merupakan area yang strategis dan rentan dikuasai pihak asing sehingga pemerintah perlu membangun infrastruktur demi memperkuat kedaulatan NKRI di tempat tersebut.Oleh karena itu, Mendagri pun meminta dukungan dari Komisi II DPR RI terkait rencana pembangunan infrastruktur di Gugusan Karang Singa.\"Mohon dukungan Bapak, Ibu sekalian supaya ini terbangun tahun ini, paling lambat tahun depan, sebelum nanti ada yang ngerjain (mengusik, red.) kita,\" kata Tito saat menyampaikan rencana kerja Kemendagri di Komisi II DPR RI.Gugusan Karang Singa, yang berlokasi di 6,85 kilometer dari utara Pulau Bintan, merupakan titik strategis (choke point) di Selat Malaka, ujar Tito.Ia menegaskan pemerintah perlu memperkuat kedaulatan Indonesia di gugusan karang itu demi mengantisipasi ancaman pihak asing dan mencegah insiden Sipadan dan Ligitan kembali berulang.\"Saya sudah rapat dengan Wakil Menteri Pertahanan, Kepala Badan Keamanan Laut, dan Menteri Perhubungan agar dibangun paling tidak mercusuar. Jangan sampai nanti kasus Sipadan Ligitan (berulang), karena (gugusan karang) itu merupakan choke point paling utama (Selat Malaka) dari Aceh sampai bawah di Bintan,\" tutur Mendagri.Choke point merupakan istilah transportasi merujuk pada perairan sempit yang strategis dan menentukan lalu lintas transportasi dan perdagangan dunia.Tito saat rapat menjelaskan ada enam choke point dunia, yaitu Terusan Panama, Terusan Suez, Selat Gibraltar, Selat Hormuz, Laut Merah, dan Selat Malaka.\"Selat Malaka itu jalur penting untuk Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Vietnam, Thailand. Jika kita lihat choke point Selat Malaka titik-nya di perbatasan antara karang Malaysia, karang Singapura, dan karang Indonesia,\" papar Tito Karnavian.Tito, yang telah datang langsung ke lokasi pada Januari 2022 bersama Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menyampaikan Malaysia dan Singapura telah membangun infrastruktur di gugusan karangnya masing-masing, sementara di gugusan karang Indonesia sejauh ini hanya ada buoy (pelampung).\"Karang Malaysia sudah dibangun infrastruktur berupa helipad, sementara di Singapura ada struktur yang masif,\" sebut Tito. (mth/Antara)
AP I Proyeksikan Penumpang di Bandara YIA Capai 12 Ribu per Hari
Kulon Progo, FNN - Angkasa Pura I Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memproyeksikan jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui bandara tersebut saat arus mudik Lebaran 2022 bisa mencapai 12 ribu penumpang per hari.\"Kami optimis arus mudik lebaran akan tembus 12 ribu penumpang per hari, asalkan pemerintah terus memberi kelonggaran persyaratan berpergian melalui udara, seiring dengan besarnya angka warga yang telah divaksin,\" kata Pelaksana tugas sementara General Manager Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) Agus Pandu Purnama di Kulon Progo, Selasa.Ia mengatakan jumlah penumpang pesawat yang melalui Bandara Internasional Yogyakarta sejak Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19 mengalami peningkatan pada kisaran 32 persen per hari.Sebelum ada SE tersebut, jumlah penumpang Bandara YIA di bawah 5.000 penumpang per hari. Saat ini, jumlah penumpang yang melalui Bandara YIA berkisar pada 6.000 sampai 7.000 penumpang per hari.\"Jumlah penumpang pada akhir pekan bisa mencapai 8.600 penumpang per hari,\" katanya.Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengatakan tingginya jumlah penumpang pesawat yang melalui Bandara YIA menjadi peluang bagi pelaku UMKM. Di teras Malioboro Bandara YIA, pelaku UMKM yang sudah bekerja sama dengan pihak pengelola bandara bisa menjual produk lokal Kulon Progo.\"Kami berharap pelaku UMKM juga menyiapkan diri produk mereka dititipkan di gerai-gerai yang menjual oleh-oleh, sehingga kenaikan jumlah penumpang ini untuk membangkitkan ekonomi yang terpuruk akibat COVID-19,\" katanya. (mth/Antara)
Cianjur Prioritaskan Pembangunan Jalan ke Tempat Wisata
Cianjur, FNN - Pemkab Cianjur, Jawa Barat, memprioritaskan pembangunan jalan menuju tempat wisata di wilayah selatan Cianjur dengan anggaran Rp 87 miliar, termasuk pembangunan jalan penghubung antar desa di beberapa kecamatan di wilayah selatan yang kondisinya rusak berat.Bupati Cianjur Herman Suherman di Cianjur Selasa, mengatakan akan memprioritaskan pembangunan jalan kabupaten yang kondisinya rusak penghubung antar desa, kecamatan dan menuju tempat wisata seperti di Kecamatan Pagelaran yang merupakan akses menuju Curug Ngebul.\"Kita prioritaskan penghubung antar desa dan kecamatan yang terkoneksi ke obyek wisata yang ada, sehingga dapat meningkatkan roda ekonomi warga sekitar. Pertumbuhan ekonomi tentunya dapat berjalan kalau infrastruktur sudah baik di masing-masing kecamatan,\" katanya.Sehingga prioritas perbaikan dan pembangunan jalan penghubung milik kabupaten dapat tuntas hingga tahun 2023, sehingga program 1.000 kilometer jalan baik di Cianjur, dapat tercapai dan akan dimulai dari Kecamatan Cidaun sepanjang 38 kilometer penghubung enam desa.Herman berharap ketika jalan kabupaten sudah diperbaiki harus didukung dengan perbaikan jalan provinsi menuju Cianjur selatan yang juga rusak, agar dapat terhubung dengan mulus ketika warga atau wisatawan yang hendak melintas dari jalan provinsi ke jalan kabupaten.\"Kalau bisa berjalan bersamaan, ketika jalan kabupaten diperbaiki, diikuti dengan jalan provinsi yang juga diperbaiki, sehingga target 1.000 kilometer jalan mulus di Cianjur dapat tercapai dan angka kunjungan wisatawan dapat meningkat,\" katanya. Sementara warga di sejumlah kecamatan di wilayah selatan Cianjur, berharap pemerintah segera melakukan perbaikan jalan agar warga tidak kesulitan untuk melakukan aktifitas terutama perekonomian yang mahal di ongkos karena rusak-nya jalan penghubung antar desa di Kecamatan Pagelaran.\"Kami berharap pemerataan pembangunan sampai ke pelosok Cianjur, sejak jalan rusak biaya transportasi dari Pagelaran ke Cianjur atau sebaliknya menjadi mahal. Kami berharap perbaikan jalan kabupaten di Pagelaran menjadi prioritas karena termasuk jalur utama menuju tempat wisata,\" kata tokoh pemuda Pagelaran Gofur. (mth/Antara)
POPULER
