ALL CATEGORY
Kasal Ajak Korsel Perkuat Kerja Sama Militer
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono mengajak Chief of Naval Operations of the Republic of Korea Navy/Kasal Korea Selatan Laksamana Kim Jung Soo untuk memperkuat hubungan kerja sama yang erat melalui hubungan diplomasi militer Laksamana Yudo mengatakan hal itu saat mengunjungi Laksamana Kim Jung Soo di Akademi Angkatan Laut Korea Selatan, Jinhae, Korea Selatan (Korsel), Sabtu (2/4), seperti dikutip dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu. Indonesia dan Korea Selatan akan memperingati ulang tahun hubungan diplomatik ke-50 pada tahun depan. Kasal disambut dengan upacara kebesaran militer dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Dalam kunjungan tersebut Kasal didampingi Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksda TNI Dadi Hartanto, Asisten Intelijen (Asintel) Kasal Laksda TNI Angkasa Dipua, dan Ketua Umum Jalasenastri Ny. Vero Yudo Margono. Dalam pertemuan itu, Yudo dan Kim membicarakan tentang kerja sama di berbagai bidang, termasuk masalah stabilitas keamanan laut, pendidikan, pertukaran perwira, dan kerja sama pertahanan angkatan laut antar kedua negara, termasuk rencana pelaksanaan Navy To Navy Talk (NTNT) yang sebelumnya dilaksanakan dua tahun sekali untuk ditingkatkan menjadi setahun sekali. Laksamana Yudo juga berkesempatan mengunjungi kapal selam Korsel yang berbobot 1.800 ton dan sarana pelatihan taktis bagi pengawak kapal selam di Komando Kapal Selam Angkatan Laut Korea Selatan. Kasal juga berkesempatan berkunjung ke kapal selam nuklir yang berbobot 1.000 ton serta beberapa persenjataan di Pelabuhan Pangkalan Kapal Selam Jinhae. Yudo kemudian menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Laksamana Kim di tempat pelatihan Marinir di Batalion Yeon di Haesa dan berbicara secara mendalam mengenai agenda kerja sama, seperti pertukaran perwira dan kerja sama pertahanan. (mth/Antara)
Polisi Tangkap Dua Jambret Telepon di Duren Sawit
Jakarta, FNN - Personel Polres Metro Jakarta Timur menangkap dua pria yang diduga melakukan upaya penjambretan telepon milik Tea Dora Siregar dengan modus pura-pura bertanya alamat di Duren Sawit pada Senin (4/4).Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Metro Jakarta Timur AKBP Ahsanul Muqaffi mengatakan, dua pria yang diamankan itu berinisial J dan A. Penjambretan itu bermula ketika korban sedang duduk bersama rekannya di depan warung.\"Saat korban dan saksi sedang ngobrol didatangi oleh dua pelaku tidak dikenal berpura-pura menanyakan alamat kemudian menarik HP milik korban,\" kata Ahsanul Muqaffi di Jakarta, Rabu.Ahsanul menambahkan, sempat terjadi aksi tarik-menarik antara korban dan pelaku yang berusaha merampas telepon seluler tersebut.\"Korban dan saksi secara reflek merebut kembali \'handphone\' itu, terjadi tarik-menarik hingga topi milik pelaku terjatuh dan \'handphone\' yang sudah berhasil dikuasai pelaku dapat diambil kembali oleh korban,\" ujar Ahsanul.Dia menjelaskan, penangkapan kedua pelaku itu berdasarkan hasil identifikasi nomor polisi sepeda motor yang dikendarai pelaku dan berdasarkan rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian.Berbekal hal itu, polisi kemudian mendatangi alamat rumah dari nomor polisi sepeda motor yang dikemudikan pelaku.\"Sesampainya di alamat itu, kami bertemu dengan saksi atas nama Agung dan mendapat penjelasan bahwa pelaku J dulu ngontrak di rumahnya lalu pinjam KTP untuk kredit motor,\" tutur Ahsanul.Pelaku J ditangkap tak jauh dari rumah Agung pada Selasa (5/4) sekitar pukul 23.50 WIB. Sedangkan pelaku A ditangkap pada Rabu dini hari sekitar pukul 00.40 WIB.Polisi juga mengamankan bukti berupa topi milik A yang terjatuh di lokasi kejadian, sweater dan celana yang dikenakan A dan J saat menjambret serta kendaraan roda dua yang digunakan saat beraksi. (mth/Antara)
Ridwan Kamil Ajak Mahasiswa Jadi Pemuda Optimistis Raih Indonesia Emas
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengajak mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menjadi pemuda optimistis dan damai demi Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang diprediksi empat terkuat dunia.\"Pertama jangan ada generasi stunting yang tidak produktif dan kompetitif. Ini syarat untuk mencapai empat besar ekonomi dunia,\" kata Ridwan Kamil dalam siaran persnya, Rabu.Ajakan tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat menjadi pemateri dalam acara talkshow Safari Iman Ramadhan (Safir) 1443 H bertajuk Para Pemuda Intelektual Muslim Membangun Negeri yang Berprestasi Masjid Kampus UII, Yogyakarta.Ekonomi Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan diperkirakan pada tahun 2045 Indonesia akan menduduki posisi empat di dunia.Saat itu, Indonesia diperkirakan hanya akan di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India namun untuk mencapai hal itu tentu tidak mudah karena banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia.Oleh karena itu, Ridwan Kamil mengajak para generasi muda untuk percaya diri mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level global.Dia menyebut ada tiga syarat yang harus dicapai Indonesia untuk bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia. Syarat pertama adalah anak-anak Indonesia harus sehat, tidak stunting ini dilakukan agar kelak ketika tumbuh dewasa mereka bisa menjadi orang-orang yang kompetitif dan produktif.Syarat yang kedua menurut Ridwan Kamil adalah pertumbuhan ekonomi harus stabil. Paling tidak ada di atas lima persen setiap tahunnya.\"Tapi harus kuasai juga tiga bidang ekonomi, yakni ekonomi hijau, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif,\" kata dia.Satu lagi syarat yang harus dipenuhi adalah kondisi sosial politik yang kondusif.Ridwan Kamil kemudian memberikan contoh apa yang sekarang terjadi antara Ukraina dan Rusia.Kedua negara itu ia sebut sedang dicabut nikmat kebebasan bernegara oleh Allah SWT agar yang terjadi adalah kehancuran di sana sini.Sehingga Ridwan Kamil mengajak agar hal serupa tidak harus terjadi di Indonesia. Mantan Wali Kota Bandung itu menilai para pemuda punya peran penting dalam hal itu.Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil salat tarawih berjemaah dan memberikan tausiah di Masjid Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa (5/4) malam.Dalam tausiahnya, ia mendoakan jemaah, yang mayoritas merupakan mahasiswa, dapat menjadi pemimpin masa depan yang baik dan meniatkannya sebagai ibadah. (mth/Antara)
Presiden Jokowi Jelaskan Penyebab Naiknya Harga Pertamax
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menjelaskan gejolak ekonomi global telah berdampak pada aspek moneter dan fiskal negara sehingga perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pertamax pada 1 April 2022 menjadi Rp12.500,00 per liter.\"Saya kira situasinya memang tidak memungkinkan, enggak mungkin kita tak menaikkan yang namanya BBM, enggak mungkin. Oleh sebab itu, kemarin naik (harga) pertamax,\" kata Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan Sekretariat Presiden, Rabu.Presiden menyampaikan situasi ekonomi global saat ini merupakan situasi yang tak mudah. Gejolak ekonomi global telah memicu inflasi hampir di seluruh negara.Kenaikan inflasi global tersebut, kata Presiden, mulai dirasakan oleh masyarakat. Ia mencontohkan inflasi global juga melanda negara ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat, dengan indeks harga konsumen yang mencapai 7,9 persen dari tren semula di bawah 1 persen.\"Di Uni Eropa (UE) juga sudah masuk ke (inflasi) 7,5 persen yang biasanya kira-kira hanya di angka 1 persen, Turki di angka 54 persen,\" ujarnya.Dampak dari kenaikan inflasi global tersebut juga melanda Indonesia. Presiden mengatakan bahwa Pemerintah sudah berupaya agar tidak ada kenaikan harga, tetapi situasinya memang tidak memungkinkan.Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga nonkementerian terkait untuk terus mengkalkulasi agar harga gas dan harga pangan tidak memberatkan masyarakat.\"Kewaspadaan yang tinggi ini harus setiap hari, setiap minggu harus dihitung terus, bagaimana harga gas, dan terutama memang selain memang harga energi dan harga pangan,\" kata Presiden Jokowi.Sebelumnya, BUMN pertambangan, PT Pertamina Persero menaikkan harga BBM jenis pertamax menjadi Rp12.500,00 per liter atau naik dari harga sebelumnya yang sebesar Rp9.000,00 per liter. Kenaikan harga pertamax itu, menurut Pertamina, masih jauh di bawah nilai keekonomian yang berkisar Rp16 ribu per liter. (mth/Antara)
Sebanyak 133 WNI Telah Keluar dari Ukraina
Jakarta - FNN. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan dari total 165 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Ukraina, sebanyak 133 orang telah keluar dari negara tersebut.\"Kita bersyukur bahwa per-hari ini semua WNI yang ingin dievakuasi (dari Ukraina) sudah ada di Indonesia dengan selamat. Dari total 165 WNI, telah keluar dari Ukraina sebanyak 133 orang,\" kata Retno dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan, 133 orang WNI terdiri dari 80 orang dievakuasi menggunakan pesawat evakuasi, lima orang dievakuasi ke Bucharest namun memilih pulang ke negara residensi seperti Rusia, Turki, Denmark, dan Qatar.Selain itu menurut dia, 34 WNI dievakuasi melalui gelombang evakuasi lanjutan, 12 orang melakukan evakuasi mandiri ke berbagai negara, dan dua orang tidak lapor namun telah berada di Indonesia.\"Sementara itu 32 WNI memilih tetap tinggal di Ukraina, terdiri dari 23 orang karena alasan pribadi dan sisanya merupakan staf KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia),\" ujarnya.Retno mengatakan, medan perang di Ukraina sangat berat untuk dilakukan evakuasi dari negara tersebut. Dia mencontohkan untuk mengevakuasi sembilan WNI dari Chernihiv membutuhkan waktu 22 hari namun berjalan baik karena kerja sama dengan kementerian/lembaga dan dukungan WNI.Raker Komisi I DPR RI tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Raker tersebut akan membahas tiga poin yaitu pertama, realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021; kedua, pelindungan WNI dan BHI di Ukraina.Ketiga, diplomasi Indonesia terkait konflik Rusia dan Ukraina; dan keempat, penjelasan Kemlu terkait Special Procedures Mandate Holders (SPMH) mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat. (Ida/ANTARA)
.jpeg)
Indonesia Terbelah Tiga?
Oleh Raden Baskoro Hutagalung - Forum Diaspora Indonesia BULAN Ramadhan yang seharusnya menjadi bulan yang tenang bagi ummat Islam Indonesia, sepertinya ibarat air sungai Mahakam yang tenang di atas, tetapi menyimpan arus kuat di bawahnya yang setiap saat bahkan bisa menggelamkan kapal tanker sekalipun. Kenapa demikian? Karena kesulitan ekonomi serta akrobatik para politisi bangsa inilah yang membuat suasana seakan tak bisa tenang. Belum reda kelangkaan minyak goreng yang bikin pusing emak-emak ibu rumah tangga, tiba-tiba BBM pertamax dan kelangkaan solar melanda. Tidak hanya itu, kisruh upaya suatu kelompok yang ingin “memaksakan” perpanjangan periode pemerintahan juga semakin masif. Tolak ukurnya adalah mobilisasi para perangkat desa dan juga stateman dari para pejabat aktif negara yang arahnya semakin jelas menuju ke sana. Kondisi pro dan kontra ini, puncaknya akan membelah bangsa ini setidaknya menjadi tiga kelompok besar. Di antaranya adalah : Pertama, kelompok yang ingin berupaya “memaksakan kehendaknya” untuk memperpanjang masa jabatan Presiden atau menjadikan jabatan Presiden menjadi tiga periode atau bahkan mungkin bisa tanpa batas. Kenapa ada kata-kata “memaksakan kehendak” di sini? Karena prosesi perpanjangan atau menambah periode jabatan Presiden secara aturan hukum harus melalui amandemen konstitusi UUD 1945. Padahal secara prinsip hukum tata negara, melakukan amandemen konstitusi itu sama saja dengan “upaya merubah bentuk negara” (Prof Sri Soemantri :2001). Sedangkan kita semua tahu, salah satu amanat reformasi 1998 yang juga meng amandemen UUD 1945 secara radikal itu adalah membatasi masa kekuasaan Presiden dimasa Orde Baru. Lalu saat ini, demi ambisi kekuasaannya, ada sekelompok manusia di Indonesia mau kembali balik ke belakang ? Lalu apa gunanya reformasi 1998? Kelompok manusia pertama ini adalah terdiri dari para kaki tangan oligharki yang tentu adalah kelompok yang paling menikmati syurga kekuasaan hari ini. Para loyalis Presiden dan “Lord Opung” sebagai komandannya. Jadi tak usah heran, banyak ucapan para menteri, tokoh politik (ketua partai), pengamat opportunis, dan media massa berpacu padu menyuarakan upaya pemaksaan kehendak perpanjangan masa jabatan dan menambah periodesisasi jabatan Presiden. Karena mereka semua pasti akan ketakutan, tidak siap, masa jabatan dan kekuasaan yang mereka pegang dan nikmati hari ini akan berakhir. Kenapa tidak siap dan takut? Berarti sudah begitu banyak dosa dan kesalahan yang mereka lakukan selama menjabat. Apakah itu dosa korupsi, dosa kriminalisasi, dosa mengintimidasi, dosa merampok kekayaan negara, serta dosa menjadi pengkhianat bangsa demi menjilat oligharki di belakangnya. Kalau mereka tak melakukan dosa dan kejahatan, tentu kelompok ini akan legowo dan menerima apa adanya amanat konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita ini. Meskipun juga ada beberapa oknum yang “terpaksa” ikut mendukung karena sedang mengalami “rawat jalan” kasus dengan penegak hukum. Tersandera oleh dosanya sendiri. Kedua, adalah kelompok yang ingin Pemilu dan Pilpres tetap dijalankan sampai 2024. Kelompok kedua ini terdiri dari dua versi juga. Versi pertama adalah mereka yang sebelumnya adalah bahagian dari kekuasaan oligharki saat ini, tetapi juga bernafsu, berambisi untuk menjadi pemegang utama tampuk kekuasaan. Versi mereka ini adalah seperti dari kelompok PDIP yang ingin memajukan Puan Maharani jadi Capres, kelompok Gerindra yang ingin memajukan Prabowo sebagai Capres 2024, dan beberapa nama yang muncul aktif membranding dirinya menjadi Capres 2024 seperti Erick Thohir, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Sedangkan versi kedua adalah, mereka yang berpikiran linear, kaca mata kuda, main aman, bagaimana ikut lurus sesuai amanat konstitusi semata alias netral pasif. Kelompok ini biasanya berasal dari kalangan ASN, birokrat, kelompok middle trap, wiraswasta, dan akademisi. Kelompok kedua ini, tidak mau terlibat kisruh perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode masa jabatan Presiden, karena mereka juga sudah punya orientasi sasaran sendiri, dan juga tak mau melakukan akrobatik politik yang “radikal” melalui upaya pemaksaan kehendak mengamandemen UUD 1945. Namun tetap, kelompok kedua ini cenderung adalah kelompok opportunis semata yang hidup normatif saja (silent majority). Ketiga, adalah kelompok yang sudah tak sabar dan berharap justru Pemilu dan Pilpres dipercepat. Bagaimana proses percepatannya, apakah itu dengan cara konstitusional atau semi konstitusional seperti 1965 dan 1998. Ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, dari Soeharto ke BJ Habibie menjadi fase awal era reformasi. Kenapa kelompok ketiga ini begitu ingin percepatan Pemilu atau Pilpres. Karena kelompok ketika ini adalah kelompok yang tertindas, termarginalkan, dan menjadi korban dari tangan besi penguasa hari ini. Kelompok ketiga ini juga berasal dari kelompok masyarakat yang rasional, kritis, dan agresif, kecewa melihat kerusakan yang terjadi sejak rezim hari ini berkuasa. Intinya adalah : Kelompok ketiga ini adalah gabungan dari banyak kelompok masyarakat yang rasional, patriotik, religius, intelektual, akademisi, keluarga besar purnawirawan TNI, masyarakat adat, serikat buruh-pekerja, PA 212, kelompok Islam, mahasiswa, kalangan grass root dan tengah, hingga emak-emak militan. Meskipun kelompok ketiga ini identik dengan pendukung 02 masa Pilpres 2019 yang lalu, namun sekarang ini mereka sudah berkolaborasi dengan berbagai macam elemen kekuatan masyarakat yang semakin hari, semakin besar tak terbendung. Kelompok ketiga ini adalah mereka yang selama rezim berkuasa saat ini merasakan ketidak adilan di berbagai bidang. Baik dalam hal ketidakadilan hukum, ekonomi, sosial budaya hingga hak/hak dalam menjalankan ibadahnya saja juga dikebiri rezim saat ini. Situasi bangsa Indonesia saat ini juga bagaikan kombinasi masa 1965 dan 1998. Keterbelahan yang bisa terjadi karena dendam dan sejarah ideologi seperti kelompok Islam-TNI Versus PKI. Maupun karena alasan opportunitis pragmatis semata dan ketidakadilan. Kalau dalam teori konflik Herman Fisher itu mengatakan bahwa, konflik di tengah masyarakat itu terjadi oleh dua hal yaitu ; karena “identity conflict” berupan konflik identitas, hak, ego, ideologis, dan SARA serta karena “distribution conflict” yaitu konflik distribusi ekonomi, distribusi keadilan, dan distribusi kesejahteraan. Ketiga kelompok ini mempunyai massa, arus, power, dan kelebihannya masing-masing. Dan mesti dicatat, keterlibatan kekuatan global dan elit oligharki juga sangat kuat di sini. Jadi, pertarungan tiga kelompok ini akan terus bergulat untuk saling mempengaruhi dan menaklukkan satu sama lain. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Namun sebagai rakyat, kita hanya bisa berharap, agar peralihan kekuasaan apapun itu, tetap seminimal mungkin dapat dihindarkan. Karena apapun itu namanya sebuah konflik, pasti yang akan jadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Dan semoga Ramadhan ini memberikan inspirasi, motivasi kepada kita semua untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kita. InsyaAllah. (05 Maret-2022. Penulisl menetap di Perth Australia).
Menlu Sebut 133 WNI Telah Keluar dari Ukraina
Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan dari total 165 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Ukraina, sebanyak 133 orang telah keluar dari negara tersebut.\"Kita bersyukur bahwa per-hari ini semua WNI yang ingin dievakuasi (dari Ukraina) sudah ada di Indonesia dengan selamat. Dari total 165 WNI, telah keluar dari Ukraina sebanyak 133 orang,\" kata Retno dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan, 133 orang WNI terdiri dari 80 orang dievakuasi menggunakan pesawat evakuasi, lima orang dievakuasi ke Bucharest namun memilih pulang ke negara residensi seperti Rusia, Turki, Denmark, dan Qatar.Selain itu menurut dia, 34 WNI dievakuasi melalui gelombang evakuasi lanjutan, 12 orang melakukan evakuasi mandiri ke berbagai negara, dan dua orang tidak lapor namun telah berada di Indonesia.\"Sementara itu 32 WNI memilih tetap tinggal di Ukraina, terdiri dari 23 orang karena alasan pribadi dan sisanya merupakan staf KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia),\" ujarnya.Retno mengatakan, medan perang di Ukraina sangat berat untuk dilakukan evakuasi dari negara tersebut. Dia mencontohkan untuk mengevakuasi sembilan WNI dari Chernihiv membutuhkan waktu 22 hari namun berjalan baik karena kerja sama dengan kementerian/lembaga dan dukungan WNI.Raker Komisi I DPR RI tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Raker tersebut akan membahas tiga poin yaitu pertama, realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021; kedua, pelindungan WNI dan BHI di Ukraina.Ketiga, diplomasi Indonesia terkait konflik Rusia dan Ukraina; dan keempat, penjelasan Kemlu terkait Special Procedures Mandate Holders (SPMH) mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat. (mth/Antara)
Indonesia Konsisten Minta Perang di Ukraina Dihentikan
Jakarta - FNN. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia konsisten menyatakan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina harus segera dihentikan karena akan menyebabkan kondisi kemanusiaan makin memburuk.\"Jika perang tidak dihentikan, kondisi kemanusiaan di Ukraina makin memburuk. Saat ini ada 4,2 juta orang mengungsi ke luar Ukraina dan 6,5 juta pengungsi internal, serta jumlah korban jiwa makin besar,\" kata Menlu Retno dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.Ia mengatakan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Emine Dzhaparova menyampaikan kepada dirinya bahwa bahan pangan di Ukraina makin menipis akibat perang.Oleh karena itu, menurut dia, Ukraina dalam beberapa kali kesempatan pertemuan dengan negara-negara lain meminta bantuan pangan, termasuk kepada Indonesia.\"Demi kemanusiaan, Indonesia mempertimbangkan memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina,\" ujarnya.Dikatakan pula bahwa Indonesia berharap perundingan antara Rusia dan Ukraina perlu diintensifkan untuk mencari penyelesaian damai, gencatan senjata, dan perlu diberikan bantuan kemanusiaan.Selain itu, dia juga menyampaikan langkah aktif Indonesia dalam menjalin komunikasi dengan berbagai negara, termasuk Ukraina dan Rusia terkait kondisi perang di Ukraina.\"Saya bertemu dengan Wamenlu Ukraina di Doha pada tanggal 27 Maret 2022, bicara melalui telepon dengan Menlu Ukraina pada bulan Februari 2022. Saya bertemu empat mata dengan Menteri Lavrov (Menlu Rusia Sergei Lavrov) di Tunxi pada tanggal 20 Maret,\" katanya.Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan pokok-pokok pesan yaitu Indonesia konsisten untuk memegang prinsip penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah.Hal itu, menurut dia, ditunjukkan saat pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Indonesia memilih \"yes\" untuk resolusi aggression against Ukraine pada tanggal 2 Maret 2022 dan resolusi humanitarian consequences of the aggression against Ukraine pada tanggal 24 Maret 2022. (Ida/ANTARA)
Erick Thohir: Generasi Muda Harus Siap Jadi Penggerak Ekonomi
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mendorong generasi muda untuk siap menjadi elemen penggerak ekonomi Indonesia .\"Generasi muda Indonesia harus siap menjadi elemen penggerak ekonomi Indonesia, sehingga harus membekali diri dengan pendidikan dan skill yang dibutuhkan di era disrupsi digital,\" ujar Erick Thohir seperti dikutip dari akun resmi Instagram-nya @erickthohir di Jakarta, Rabu.Menteri BUMN juga menambahkan bahwa tidak cukup menjadi generasi digital native. Generasi muda harus memiliki etos kerja yang baik, berkomitmen, dan memiliki jaringan luas.\"Saya juga menantang generasi muda untuk menciptakan lapangan kerja. Salah satunya lewat kewirausahaan digital,\" katanya.Untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, khususnya di sektor digital, perusahaan-perusahaan BUMN bahu membahu mendukung dan memfasilitasi tiga hal yaitu infrastruktur, pendanaan, dan akses pasar.Erick Thohir juga berharap agar generasi muda terus meningkatkan kemampuan mereka, mengingat edukasi saat ini sangatlah muda didapatkan secara daring.\"Saya sangat berharap generasi muda kita di mana pun berada, kalian harus tingkatkan capability kalian di era yang berubah sangat cepat ini. Dan kalian adalah champion-champion-nya,\" kata Erick Thohir. (mth/Antara)
Jika Kemaruk Kuasa, Mari Ramai-ramai Tampar Muka Jokowi
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis 77-78 SEKITAR Juni 2021. Hampir setahun yang lalu. Ketika Presiden Jokowi diisukan ingin memperpanjang masa jabatan hingga tiga periode, seketika ia membantah dan menolaknya bahkan dengan raut wajah serius Jokowi menyatakan bahwa ada tiga kemungkinan orang yang mendorong agar menjabat tiga periode yaitu pertama, ingin “menampar muka saya” kedua, “mencari muka” dan ketiga, “ingin menjerumuskan saya”. Setelah itu wacana tiga periode padam. Awal tahun 2022, Kembali wacana itu menyala. Diawali oleh menterinya Jokowi. Bahlil, Menteri Investasi. Sang Menteri berada dibawah Koordinasi, Menko Maritim dan Investasi. Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian bergema oleh petinggi Partai yang secara berturut-turut Ketum Golkar, PAN, PKB melontarkan kata serempak ingin menunda Pemilu ke 2027. Alasan mirip hampir seragam. Hanya beda momen. Benang merahnya diakui sendiri. Sebelumnya mereka ketemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan. Bantah?. Tidak, LBP juga akhirnya “mengakui” karena ada big data, milik pribadi 110 jutaan katanya. Wow. Pengakuan Big Data akhirnya heboh dan koit sendiri, setelah dibantah para ahli IT. Bukan jutaan, cuma 10,000 an. Kemudian beberapa Lembaga survei muncul dengan hasil 70 persen an rakyat tidak setuju penundaan Pemilu ataupun 3 periode. Kandas?. Ternyata tidak. Muncul APDESI (konon ormas “bodong” alias tidak berbadan hukum). Nah Ketua Dewan Pembina Apdesi “bodong” itu baru enam bulan. Masih anyar. Ternyata Luhut Binsar Panjaitan sendiri. Hah. Konon lagi katanya masing- masing kepdes dapat 10 juta. Kalau ribuan hadir, heh di kali sendiri. Total nya banyak juga ya. Di berbagai daerah muncul baliho dukungan, termasuk biaya operasi bawah tanah untuk makar konstitusi. Biayanya jelas sangat besar. Dana dari mana?. Sponsornya berduit...dugaan netizen, di negara Wakanda. Dana berasal dari Konglo/ Mafia Migor atau dari memeras atau nyolong atau hasil untung PCR. Ini mah dugaan yang berseliweran. Kecuali KPK punya nyali untuk menyelidiki dan menyidik kebenarannya. Seperti kata Jokowi sendiri bahwa dukungan tiga periode itu “menampar muka saya” karenanya ketika banyak dukungan, maka yang terjadi adalah mereka itu Menteri Bahlil, petinggi partai Golkar, PAN dan PKB serta Luhut Binsar Panjaitan beramai-ramai mencari muka, menjerumuskan Jokowi dan sedang menampar-nampar muka Jokowi. Termasuk para Kepdes Apdesi “direkayasa” untuk ikut menampar muka Jokowi. Lalu. Jokowi ditahun ini tidak selugas di tahun 2021. Jokowi mengeluarkan kata bersayap. Patuh Konstitusi. Karena demokrasi tidak bisa menghentikan wacana tersebut katanya. Heboh!. Sang Menko dan menteri Bahlil dan Ketum PKB semakin lantang, berani “menampar-nampar” Jokowi berkali-kali. Masalahnya apa Jokowi menikmati si “pencari muka” alias si penjilat. Penjilat pantat sampai licin heh basah. Bah… apa Jokowi juga menikmati “muka nya ditampar-tampar” beramai-ramai?. Bisa bonyok hingga terjerumus. Kata orang bijak; orang biasa takkan khawatir kehilangan. Si Pembesar khawatir kehilangan kedudukannya, Si Peng-peng (menurut Rizal Ramli Peng-Peng, Penguasa yang sekaligus Pengusaha) khawatir kehilangan hartanya, Selebriti khawatir kehilangan kesohorannya, dan kalau sampai kemudian terjadi kehilangan, itu akan menimbulkan duka. Nah bagi si Pembesar akan menggunakan kekuasannya untuk tetap bertahan di “singgasana” empuk. Jika hanya jika, ternyata Jokowi “kemaruk kuasa”, untuk bertahan di singasana. Jokowi perlu ditampar mukanya tidak saja oleh yang mendukung dan menjilat, tapi ditampar oleh rakyat banyak yang tidak setuju penundaan Pemilu atau tambah periode. Menurut beberapa survei diatas 70 %. Waduh betapa hancurnya “muka” Jokowi. Bukan lagi bonyok, bisa nyungsep ditampar 70 persen lebih. Wow 200 juta an penduduk. Pasti dia mengakhiri kekuasaan dengan tidak husnul khotimah. Eling!. Bandung, 6 April 2022
POPULER
