ALL CATEGORY
Tidak Mudah Menjadikan Anies Presiden
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN, Pemerhati Sosial-Politik APA yang kurang di dalam diri Anies Baswedan untuk jabatan presiden? Tidak ada. Kecuali bagi orang-orang yang mendasari sikap mereka pada prinsip “pokoknya Anies tak boleh menjadi presiden”. Anies menyanggupi semua kriteria berat untuk posisi RI-1. Kapabilitas (kecakapan)? Kapasitas (kemampuan)? Integritas (nama baik)? Personalitas (kepribadian)? Semua ini sudah diuraikan banyak penulis sebagai testimoni. Diakui oleh puluhan lembaga penilai lewat “appraisal” mereka. Baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional. Deretan pengakuan itu tertulis di atas lembaran penghargaan, terukir di berbagai plakat, piala, dan prasasti mini, serta diucapkan secara terbuka di banyak acara apresiasi untuk gubernur/pemimpin kota besar. Tidak usahlah kita jelaskan lagi tentang bagaimana Anies memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan di atas. Cukuplah diingat bahwa selama 4.5 tahun ini, Anies meraih puluhan, atau mungkin ratusan, penghargaan. Bermacam-macam sudut penilaian. Termasuklah perbaikan drastis dalam sistem transportasi Jakarta, pembenahan trotoar untuk pejalan kaki, pembenahan dan pembinaan pedagang kaki lima, pengelolaan keuangan, persaingan usaha, dlsb. Ada lagi layanan digital administrasi di semua sektor, pembangunan fasilitas umum dan olahraga, perumahan untuk warga tak mampu, perbaikan kawasan kumuh, hingga bantuan penuh untuk anak-anak difabel (fisik tak sempurna). Ini semua dikerjakan oleh Anies tanpa publikasi. Dan memang bukan publikasi yang menjadi tujuan. Itulah prestasi Anies. Sebagian kecil saja yang bisa dituliskan di sini. Banyak lagi yang tak diketahui publik, khususnya media massa. Berdasarkan tumpukan prestasi itulah kemudian orang-orang dari seluruh pelosok Indonesia merasa Anies sangat pantas, bahkan lebih dari pantas, untuk memimpin bangsa dan negara ini. Tak berlebihan kalau disimpulkan bahwa rakyat menginginkan Anies duduk sebagai presiden. Fakta-fakta di lapangan (i.e. ketika Anies berinteraksi dan bertatap muka dengan masyarakat) membenarkan kesimpulan yang berbasis observasi itu. Silakan saja eksplorasi rekaman video yang tersedia di berbagai aplikasi umum maupun aplikasi terbatas (grup). Begitu juga pengukuran yang dilakukan secara ilmiah dan metodologis. Ini, misalnya, tampak dari berbagai hasil survei. Elektabilitas dan popularitas Anies terus mendaki. Semua ini dipicu oleh data, persepsi, dan keyakinan publik tentang kemampuan gubernur Jakarta itu. Mengamati semua ini, maka pikiran jernih dan perasaan yang jujur akan menyatu dalam kesimpulan yang telah disebut di atas tadi. Bahwa Anies wajar menjadi presiden dan dia akan menjadi sumber solusi untuk krisis jamak dimensi yang sedang melanda Indonesia. Tetapi, sayangnya, ada rombongan manusia berakal dan berkepintaran yang tak rela Anies menjadi presiden. Rombongan ini tidak besar tetapi sangat kuat. Mereka memusuhi Anies tanpa logika dan dialektika. Mereka terdiri dari orang-orang yang banyak aneka. Mereka bisa jadi dari kalangan intelektual yang cacat pikiran, bisa juga dari gerombolan pembenci Anies tanpa alasan, termasuklah buzzer murahan. Atau bisa pula dari kalangan pemodal dan pengusaha besar yang memiliki kekayaan triliun yang berbilang ratusan. Merekalah yang selama ini, terkhusus dua pilpres terdahulu, mengatur siapa yang harus menjadi presiden. Mereka pula yang memberikan warna kental dalam pembuatan legislasi. Kepada merekalah kekuasaan berpihak dan bertanya tentang apa yang harus dilakukan. Mereka paham siapa Anies dan apa yang akan diakukannya di kursi presiden. Rombongan yang minus logika dan minus dialektika itu siap menjegal. Banyak yang bisa mereka lakukan. Proses demokrasi dengan aturan-aturannya menjadi tak penting bagi mereka. Dan tak akan menghalangi keinginan mereka. Jadi, Anies memiliki semuanya untuk kemajuan Indonesia. Tapi, tidak mudah menjadikan beliau sebagai presiden. Ini bukanlah bayangan pesimistis. Hanya notifikasi agar semua orang bersiap-siap menghadapi situasi yang sangat getir.[] Medan, 23 April 2022
Presiden dan Wakil yang Kurang Bermutu
Oleh M. Rizal Fadillah Pengamat Politik dan Kebangsaan EMPATI kepada rakyat semestinya menjadi sikap utama seorang pemimpin. Apalagi Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dan diamanati oleh rakyat. Dalam situasi pandemi atau menghadapi problema serius maka empati harus lebih tinggi. Mampu menggembirakan dan memberi solusi nyata. Wakil Presiden yang menyarankan rakyat untuk makan dua pisang sebab dinilai cukup mengenyangkan sangat menyinggung. Masalahnya hal itu bukan konsumsi yang dicontohkan oleh Wakil Presiden sendiri. Bahkan di media ditampilkan Wakil Presiden sedang menyantap hidangan yang serba lengkap di depan mejanya. Pisang bukan makanan pokok, kecuali untuk onyet. Sementara Presiden minta masyarakat agar saat halal bil halal pasca Ramadhan untuk tidak makan dan minum. Sesuatu yang tidak lazim bahkan aneh. Justru budaya melekat pada halal bil halal adalah makan dan minum. Wujud dari silaturahim, tasyakur dan kebahagiaan umat. Jika \"dilarang\" makan dan minum maka dipastikan nilai halal bil halal tersebut menjadi hambar. Jangan jangan Pak Presiden yang pelit ga mau ngasih makan pada tamu. Eh bukan pelit tapi kopit kopit. Presiden dan Wakil Presiden kurang memiliki kepekaan sosial. Waspada memang perlu tetapi paranoid adalah keliru. Yang bahaya justru jika pandemi ditunggangi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Setelah dua tahun pandemi berjalan maka saatnya untuk segera melakukan audit menyeluruh dana pandemi tersebut. Juga evaluasi kebijakan politik yang diduga menyimpang. Termasuk ocehan-ocehan Menteri yang dinilai ngawur atau mengada-ada. Julukan-julukan di masyarakat seperti Presiden raja dusta, boneka, jago pencitraan, tukang lempar-lempar hadiah, rindu tapi didemo kabur, menuduh radikal atau hobi jual aset adalah bukti rendahnya wibawa dan keraguan atas kualitas dirinya. Begitu juga dengan Wapres yang pendiam. Keberadaannya tidak dirasakan . Ada sama dengan tiada. Musibah bagi bangsa Indonesia yang memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang kurang bermutu. Di dunia internasional juga kurang membanggakan. Satu dua media dunia ikut mencibir eh prihatin. Tapi sudahlah toh sebentar lagi juga akan ada proses penggantian. Jika ada aspirasi pasangan ini agar diperpanjang, maka itu \'out of the box\' atau kata orang Sunda \'mahiwal\'. Mungkin berbasis big data abal-abal. 2024 adalah tahun harapan untuk memiliki pemimpin bangsa yang lebih baik. Tentu dengan ikhtiar yang lebih keras dan do\'a lebih khusyu. Siapapun boleh berkompetisi dan hasilnya adalah \'primus inter pares\' yang terbaik yang menang. Kita bukan bangsa keledai yang terperosok dua kali di lubang yang sama. 2024 adalah tahun perubahan untuk prosesi normal. Tapi semua tergantung rakyat. Jika rakyat mau lebih cepat maka itupun haknya, ada aturan Konstitusi yang mengaturnya. Yang pasti jika menunda atau memperpanjang maka hal ini namanya melawan atau melanggar Konstitusi. Dan itu tidak boleh. Pemimpin itu datang dan pergi. Jika sebelumnya Presiden atau Wakil Presiden dinilai kurang bermutu, kita rakyat Indonesia berharap penggantinya jauh lebih baik. Lebih berkhidmat pada kepentingan rakyat, adil dalam menegakkan hukum, tidak memperkaya diri dan kroni, serta siap mundur atau dimundurkan jika gagal menjaga kemurnian Ideologi dan Konstitusi. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin sebaiknya fokus untuk mengakhiri jabatan dengan baik. Jangan berusaha untuk menumpuk kekayaan terakhir dengan baik. Bekerja demi nama baik, agar dikenang rakyat Indonesia. Bila tidak baik, maka akan ada buku yang berjudul \"Dari Istana ke Penjara\". 2024 adalah batas akhir. Batas akhir. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung, 23 April 2022
Dilema Indonesia Perihal Ukraine War
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan MEMIMPIN sidang Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20 di Washington di tanggal2 20-an April 2022 mungkin tak mengenakkan Menkeu RI Sri Mulyani. Giliran wakil Rusia bicara secara virtual dari negerinya, utusan USA, UK, dan Canada tinggalkan ruang sidang. Bahkan usai wakil Rusia itu pidato, secara virtual wakil Canada bicara pada wakil Rusia yang pidato itu dengan kecaman-kecaman keras. Gubernur Bank Sentral Inggris Andrew Bailey yang melakukan walk out pada 20/4 dari sidang itu menyatakan kegusarannya atas perbuatan Rusia menyerang Ukraine yang dianggapnya sebagai serangan terhadap tatanan kehidupan bersama. Andrew juga menyinggung negara-negara India, Indonesia, China, dan Afrika Selatan yang tidak ikut sama-sama negara Barat memberi sanksi ekonomi kepada Rusia. Di depan Dubes-Dubes negara Uni Eropa KSP Muldoko berkata Indonesia tak berpihak kepada siapa-siapa dalam konflik Ukraine vs Rusia. Pada hari-hari pertama pengepungan USA dan mitra terhadap RRC, Presiden USA berkata yang netral terhadap masalah ini Amerika Serikat anggap sebagai lawan. Indonesia di PBB juga netral saat voting penangguhan keanggotaan Rusia di Dewsn HAM PBB. The West agaknya juga tak berkenan dengan sikap negara2 yang tidak ikut memberi sanksi econ kepada Rusia. Misal saja masih mau beli minyak mentah dari Rusia. Dalam periode pemerintahan sekarang agak sulit pahami polugri Indoneia karena Menlu tampaknya pendiam. Sehingga yang menerima Dubes Amerika tgl 22/4 kemarin Kastaf Presiden. Betapa pun Indonesia dipuji oleh media Rusia karena berani melawan intimidasi Amerika dan sekutunya (Sriwijaya Post). Apa pun, statement Gub Bank Sentral Inggris dan pertemuan Dubes-Dubes Uni Eropa dengan Kastaf Presiden materinya mempersoalkan kebijakan polugri pemerintah Jokowi terkait konflik Rusia vs Ukraine. The West menuntut keberpihakan karena unvasi Rusia ke Ukraine tak ada dasar dan sebuah kejahatan perang. Missi pertemuan Dubes2 Uni Eropa dengan Kastaf Presiden tampaknya untuk confirmasi. O, begitu. Understand lah. Dalam logat Betawi, Gué ketara\'in lu. (*)
Bank Indonesia Proyeksi Inflasi April 2022 Mencapai 0,74 Persen
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi Maret mencapai 0,48 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month to month/mtm), yang disumbang oleh kenaikan harga minyak goreng.Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan perkiraan tersebut berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu ketiga April 2022 yang mencerminkan perkembangan harga tetap terkendali.Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Maret 2022 sebesar 1,95 persen secara tahun kalender (year to date/ytd) dan 3,26 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).Ia menuturkan, penyumbang utama inflasi April 2022 sampai dengan minggu ketiga yaitu komoditas minyak goreng sebesar 0,26 persen (mtm), bensin sebesar 0,18 persen (mtm), daging ayam ras sebesar 0,08 persen (mtm), dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen (mtm).Selain itu, telur ayam ras, sabun detergen bubuk/cair, dan jeruk masing-masing menyimbang sebesar 0,02 persen (mtm). Daging sapi, bawang putih, tempe, bayam, kangkung, nasi dengan lauk, ayam goreng, rokok kretek dan rokok kretek filter masing-masing menyumbang sebesar 0,01 persen (mtm).Sementara itu, komoditas yang mengalami deflasi pada periode minggu ini yaitu tomat dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,02 persen (mtm) dan 0,01 persen (mtm).BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat.BI juga akan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. (Sof/ANTARA)
SKK Migas Mengusung Potensi Gas Bumi Indonesia pada Presidensi G20
Jakarta, FNN - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengusung potensi gas bumi yang dimiliki Indonesia ke dalam forum kerja sama multilateral Group of Twenty atau G20 untuk menarik minat investor dalam menjalankan transisi energi. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat, mengatakan dari sekian banyak cekungan, terkhusus di Indonesia bagian timur, mayoritas adalah cekungan gas yang dapat mendorong produksi gas dari sekarang sekitar 6 BSCFD menjadi 12 BSCFD pada 2030. \"Ini yang mesti kita usung dengan potensi juga ke depan bahwa Indonesia akan menjadi penghasil gas yang besar, sehingga diharapkan investor akan datang untuk investasi di Indonesia,\" ujarnya. Dwi mengatakan pihaknya akan membuat syarat dan kondisi di dalam negeri supaya menarik untuk investor karena portofolio di dunia akan sangat bersaing dari satu negara ke negara lain. Berdasarkan proyeksi kebutuhan energi nasional, konsumsi gas bumi akan meningkat sebesar 298 persen dalam bauran energi pada 2020 sampai 2050. SKK Migas mengungkapkan lebih dari 50 persen penemuan sumur eksplorasi yang terjadi dalam satu dekade terakhir lebih banyak gas bumi, sehingga rata-rata 70 persen plan of development berupa pengembangan lapangan gas bumi. Melansir BP Energy Outlook 2021, cadangan produksi gas bumi Indonesia mencapai dua kali lebih besar dibandingkan minyak bumi. Lebih lanjut Dwi mengungkapkan banyak investor tertarik dengan penangkapan karbon, utilisasi, dan penyimpanan di Indonesia. Emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan hulu migas nantinya akan didaur ulang, lalu diinjeksikan ke dalam perut bumi. Sementara itu emisi karbon yang dihasilkan dari industri-industri salah satunya pembangkit listrik adalah yang paling banyak, sehingga ke depan ini akan menjadi game changer untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Menurut Dwi, Indonesia punya banyak reservoir yang sudah kosong dan bisa dimanfaatkan menjadi CCUS. Beberapa perusahaan yang tertarik mengembangkan CCUS, di antaranya Exxon bekerja sama dengan Pertamina, kemudian ada juga Premier Oil dan BP. Rencana pengembangan teknologi CCUS akan menjadi menarik terkhusus cekungan yang berada di sekitar wilayah Singapura dan Malaysia. \"Sekarang orang sudah melakukan uji coba untuk membawa karbon ini dalam bentuk liquid untuk dibawa ke suatu tempat, lalu dimasukkan ke dalam CCUS. Biayanya sekarang masih tinggi, tetapi ini menjadi daya tarik Indonesia dalam kaitan dengan isu lingkungan saat ini,\" jelas Dwi. \"Indonesia punya cadangan gas yang besarnya, kemudian CCUS karena Indonesia punya reservoir banyak yang bisa dimanfaatkan dunia untuk menyimpan karbon dioksida,\" tambahnya. (Sof/ANTARA)
Menperin Ungkapkan Dampak Larangan Ekspor Minyak Goreng bagi Industri
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa dampak larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku terhadap industri akan minimal, meskipun tentu akan ada dampaknya.\"Dampak dari larangan ini pasti ada, tapi berdasar data Kementerian Perindustrian, kami perkirakan dampaknya akan minimal,\" kata Menperin kepada Antara di Jakarta, Jumat.Dengan adanya larangan tersebut, lanjut Menperin, porsi minyak goreng yang tadinya untuk ekspor, akan dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. \"Maka porsi minyak goreng yang tadinya untuk ekspor akan sepenuhnya digunakan untuk menggenjot produksi minyak goreng bagi pasar domestik,\" ujar Menperin.Diketahui, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia akan melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang diberlakukan mulai Kamis, 28 April 2022, hingga batas waktu yang belum ditentukan.Hal itu diambil sebagai Keputusan Presiden setelah memimpin rapat yang diikuti jajaran menteri untuk membahas terkait pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.Dalam rapat tersebut Presiden memutuskan bahwa pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022, sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.Presiden berjanji akan memantau langsung dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. (Sof/ANTARA)
Indonesia dan Prancis Siapkan Draf Kerja Sama Pertahanan
Jakarta, FNN - Indonesia dan Prancis menyiapkan draf kerja sama dan rencana alokasi anggaran kemitraan di bidang industri pertahanan melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah itu merupakan tindak lanjut atas pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly di Jakarta pada Februari 2022.\"Proses tindak lanjut hasil pertemuan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis dengan Menhan RI Februari lalu, yang membicarakan peningkatan kerja sama bidang pertahanan kedua negara, termasuk kerja sama partnership industri pertahanan, saat ini berjalan paralel dalam hal penyiapan draf kerja sama maupun perencanaan budget,\" kata Donny.Informasi itu juga disampaikan langsung oleh Sekjen Kemhan saat bertemu dengan Direktur Jenderal Pengembangan Internasional Direktorat Persenjataan Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis Insinyur Jenderal Thierry Carlier di Jakarta, Kamis (21/4).Dalam pertemuan itu, Donny didampingi oleh Perencanaan Pertahanan Mayjen TNI Budi Prijono, Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Marsma TNI Yusran Lubis, dan Direktur Kerja Sama Internasional Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Brigjen TNI Steverly Parengkuan.Sementara itu, Thierry didampingi Atase Pertahanan Prancis untuk Indonesia Kolonel Sven Meic. Indonesia dan Prancis sejak 2021 berkomitmen meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, melalui penandatanganan dokumen Persetujuan Kerja sama Pertahanan (DCA) di Paris, yang diteken langsung Prabowo Subianto dan Florence Parly, pada 28 Juni 2021.Pada 15 Maret 2022, Prabowo kembali berkunjung ke Paris untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Élysée Palace.Indonesia dan Prancis telah membangun kemitraan bidang pertahanan sejak 1950. Hubungan itu kian menguat setelah penandatanganan perjanjian kerja sama khusus bidang pertahanan serta adanya berbagai kemitraan lain, seperti pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan alih teknologi pertahanan.Di luar itu, Indonesia dan Prancis juga meningkatkan kerja sama peningkatan kapasitas prajurit. Setidaknya, lebih dari 300 perwira TNI telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad) serta Sekolah Spesialisasi TNI Angkatan Laut di Prancis. (Sof/ANTARA)
Menteri Perindustrian Tidak Boleh Takut Dengan Ancaman Pengusaha
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita untuk tidak takut menghadapi ancaman pengusaha industri minyak goreng.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, dia mengatakan ancaman pengusaha yang akan mundur dari program subsidi bila kasus penangkapan tiga orang petinggi perusahaan minyak goreng tidak diselesaikan.\"Justru dari kejadian ini, kita dapat ambil pelajaran bahwa motif para pengusaha minyak goreng hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kondisi masyarakat,\" kata Mulyanto.Menurut dia, ancaman itu bukti salah satu bentuk arogansi pengusaha yang merasa besar. Mereka berani mengancam karena tidak sadar akan penderitaan rakyat yang membesarkan mereka yang hampir enam bulan mengalami kelangkaan dan kemahalan minyak goreng.Mulyanto meminta Menperin harus bertindak tegas kepada perusahaan minyak goreng yang tidak memenuhi komitmennya untuk memproduksi minyak goreng curah.\"Jangan dibiarkan berlarut-larut. Beri sanksi tegas. Jangan Menperin kalah terhadap pengusaha, apalagi Satgas Khusus Minyak Goreng Curah sudah terbentuk,\" katanya.Kemenperin merilis produksi minyak goreng curah masih jauh di bawah target. Dari 75 perusahaan yang terdaftar hanya empat ribu ton per hari yang diproduksi atau sekitar setengah dari kebutuhan masyarakat, di mana kebutuhannya delapan ribu ton per hari. Sementara itu, sebanyak 20 perusahaan masih belum memproduksi minyak goreng curah subsidi tersebut.Mulyanto mengingatkan Kemenperin agar cermat dalam mengawasi berbagai dokumen verifikasi terkait pembayaran subsidi minyak goreng curah. Jangan sampai yang dibayarkan dana subsidi adalah dokumen bodong. Kalau ini terjadi, maka negara akan dirugikan.Sebelumnya, pengusaha sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memprotes penetapan tersangka kasus ekspor CPO (minyak sawit) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kemenperin. Ia mengancam Kemenperin bahwa pelaku industri minyak goreng akan mundur dari program subsidi bila kasus tersebut tidak diselesaikan. (Sof/ANTARA)
Ombudsman RI Mendorong Masyarakat Berani Lapor Masalah THR
Jakarta, FNN - Ombudsman RI mendorong masyarakat untuk berani melapor apabila mengalami masalah-masalah seputar penerimaan tunjangan hari raya (THR), seperti tidak menerima THR dari perusahaan tempatnya bekerja atau nominal THR yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan.\"Ini adalah tantang di masyarakat agar berani melapor pada posko-posko THR, yang disediakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI, karena itu terkait dengan hak yang melekat pada pekerja dan harus diberikan oleh perusahaan. Jadi, kami harap masyarakat tidak takut untuk melapor pada posko-posko THR,\" kata Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Tim Substansi VI Ombudsman RI Ahmad Sobirin dalam konferensi pers di Kantor Ombdusman RI, Jakarta, Jumat.Ia pun mengatakan bahwa pada tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah mengatur perihal pelindungan terhadap pelapor dalam mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemberian THR.\"Beberapa waktu lalu, kami telah bertemu dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran terkait dengan pemberian THR pada tahun ini sudah ada mitigasinya untuk pelindungan terhadap pelapor,\" ujar Ahmad.ia mengimbau agar pelaporan terhadap pelanggaran THR tidak hanya oleh masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar.\"Siapa pun yang mengalami dugaan pelanggaran dalam pemberian THR dapat melaporkan ke posko-posko THR. Tidak hanya bagi masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga bagi masyarakat yang bekerja di mana pun, silakan melapor ke posko THR,\" kata Ahmad.Ia menekankan bahwa THR merupakan hak bagi para pekerja yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.Peraturan itu menyebutkan bahwa THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh menjelang hari raya keagamaan.Apabila pemberi kerja tidak dapat memenuhi pemberian THR, mereka akan mendapatkan sanksi, yakni denda 5 persen dari jumlah THR tanpa menghilangkan kewajiban untuk tetap membayarkannya. (Sof/ANTARA)
Skandal Minyak Goreng, Presiden Perlu Ganti Kabareskrim (Bag-1)
Oleh Kisman Latumakulita Jakarta FNN – Sedang berada di mana Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jendral Pol. Drs. Agus Andrianto ya? Begitu juga Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Brigjen Pol. Whisnu Hermawan, sedang ke mana ya? Mungkinkah dua sampai tiga bulan terakhir ini mereka berdua tetap berkantor di gedung Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan? Kalau berada di kantornya, kira-kira apa yang sedang dan telah dilakukan dua jendral petinggi Bareskrim Polri ini, sehingga mafia minyak goreng (migor) bisa bebas melakukan operasinya? Mengapa mafia migor belum juga ditemukan oleh Bareskrim? Sulitkah Bareskrim menemukan mafia migor? Mungkinkah dua Jendral penting di Bareskrim Polri ini tidak tahu cara-cara kerja reserse ekonomi untuk menemukan para mafia migor? Sangat ribet untuk menemukan jawaban rasional bahwa polisi Indonesia sulit menemukan pelaku kriminal. Apakah itu pelaku kriminal umum (kekerasan dan pembunuhan), narkoba, teroris maupun ekonomi, khususnya mafia migor, insya Allah bisa ditemukan. Sebab Polisi Indonesia itu terkenal hebat-hebat. Polisi Indonesia telah menyandang predikat sebagai salah satu polisi paling hebat di kasawan ASEAN. Selain itu, juga sebagai salah satu polisi paling profesional dan top markotop di antara negara-negara Asia. Pokoknya Polisi Indonesia itu hebat deh. Kehebatan itu karena ditunjang dengan sumber daya manusia yang memang profesional. Apalagi didukung dengan peralatan canggih dan modern yang diberikan negara. Selain itu, di-backup dengan tunjangan pendapatan anggota polisi yang terbilang tinggi. Semua itu untuk memudahkan polisi Indonesia menemukan siapa saja yang menjadi pelaku kriminal. Terutama mereka yang mengganggu stabilitas ekonomi, dan menciptakan kesesahan di masyarakat, seperti mafia migor. Sayangnya, mafia migor belum juga ditemukan oleh Bareskrim. Padahal kelangkaan migor di pasaran sudah terjadi sejak Februari 2022 lalu. Kelangkaan migor ini telah membuat Presiden Jokowi resah. Sebab harga migor kemasan yang semula hanya Rp 14.000 per liter, mendadak naik menjadi Rp 20.000-an per liter. Ada yang mencapai Rp 48.000 per dua liter. Harga migor di pasaran sempat naik lebih dari seratus persen. Walaupun demikian, ternyata barangnya tidak mudah untuk didapat di pasaran. Beberapa daerah juga terjadi kelangkaan migor di pasaran. Kenyataan ini membuat Presiden Jokowi perlu melakukan rapat kabinet terbatas bidang ekonomi dan keuangan. Rapat kabinet yang salah satu agendanya membahas naiknya harga migor di pasaran. Presiden Jokowi menyampaikan keluhan tentang terjadinya kelangkaan migor. Berkaitan dengan itu, terlihat kalau Presiden Jokowi tegas dan jelas memerintahkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk segera menangani kelangkaan migor di pasaran. Lutfi juga diperintahkan mengendalikan harga migor yang melambung tinggi. Presiden Jokowi juga memerintahkan Kapolri Jendral Listyo Sigit untuk mengawasi rantai distribusi dan penerapan harga migor yang tidak wajar. Kapolri pastinya telah menyampaikan perintah Presiden Jokowi kepada Kabareskrim dan Direktur Tipideksus. Kapolri Sigit terkenal responsip menyikapi setiap persoalan yang berkembang di masyarakat. Apalagi perintah yang datangnya dari Presiden. Sayangnya perintah Presiden Jokowi kurang disikapi dengan baik oleh Kabareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim. Perintah dari Presiden Jokowi ini tersirat ditujukan kepada Menteri Perdagangan Lutfi dan Kapolri Jendral Sigit. Namun, hakikatnya semua aparat pemerintah harus memastikan bahwa perintah Presiden berjalan di lapangan. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan. Tujuannya untuk menghindari terjadi penimbunan migor. Ketika Presiden Jokowi menyampaikan kerisauan tentan migor kepada para menteri, Kapolri dan Panglima TNI itu, terlihat dengan nada dan intonasi yang penuh kerisauan tingkat tinggi. Presiden juga mempelihatkan kesedihannya, karena rakyat kesulitan mendapat minyak migor. Ada ibu-ibu yang antri berjam-jama hanya untuk dapat membeli migor. Ada juga yang antri dari pagi hingga sore hari. Bahkan ada yang meninggal dunia karena lamanya antri. Sayangnya suasana kebatinan Presiden Jokowi itu, kurang ditanggapi serius oleh Kebareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim. Kemungkinan itu terlihat dari tidak adanya penetapan tersangka mafia migor oleh Bareskrim Polri. Sampai hari ini belum ada satupun dari mafia migor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Wajar jika publik bertanya-tanya, mengapa Bareskrim Polri begitu sulit untuk menemukan tersangka mafia migor? Apakah ini benar-benar karena Bareskrim memang tidak bisa menemukan tersangkanya? Atau memang dibuat untuk tidak memukan tersangkanya? Pertanyaan ini hanya Kabareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim yang paling tahu, dan mampu untuk menjawabnya kepada publik ini. Sebulan lalu Kepala Biro (Karo) Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan, terkait dengan informasi yang menyebut adanya mafia minyak goreng, hal ini tentu ditindaklanjuti oleh Polri. “Saat ini masih didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri”, ujar Ahmad Ramadhan (Media Indonesia Senin 21/03). Sementara Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan, sudah memberikan data temuan kepada kepolisian terkait penimbunan minyak goreng yang jumlahnya ribuan ton. “Saya sudah kasih semua data. Namun ini masih praduga tak bersalah. Namun kami sudah temukan. Jumlahnya ribuan ton (penimbunan). Kami sudah melaporkan ke Polri lewat Kabareskrim. Sudah mulai ditangkap dan diperiksa”, jelas Lutfi. Ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR Kamis (17/03) yang membahas tentang kelangkaan Migor, Menteri Perdagangan Lutfi mengatakan, intensif melakukan komunilkasi dan koordinasi dengan Kapolri. “Saya hampir setiap hari berkomunikasi dengan Kapolri. Kami seperti minum obat saja. Sehari itu dua kali saya berkomuniasi dengan Pak Kapolri. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, saat menjawab pertanyaan dan pendapat anggota Komisi VI DPR, Menteri Lutfi terlihat mendapat bisikan atau informasi dari belakang. Yang menyampaikan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardana. Lutfi mengatakan kepada Komisi VI DPR, “Saya juga barusan saja dapat laporan dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri, bahwa Senin (21/03) nanti tersangkanya ditetapkan oleh Bareskrim Polri”, ujar Lutfi. Sayangnya bukan Bareskrim yang menetapkan tersangka mafia Migor. Tetapi Jaksa Agung ST Burhanudin yang mengumumkan tersangkanya. Jumlah tersangkanya empat orang. Satu dari pejabat eselon satu Kementerian Perdagangan, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana. Tiga tersangka lagi dari swasta, yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stenly MA dan General Manager Affair PT Musim Mas Picare Togare. Pengumuman tersangka mafia migor oleh Jaksa Agung ini seperti menampar mukanya Markas Besar (Mabes) Polri. Diam-diam rupanya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Pidsus) dan Jaksa Agung Muda Intelijen bekerja menyelidik dan menyidik para mafia migor. Para pelakukanya sudah ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk jangka waktu 20 hari ke depan. Pertanyaan yang menggelitik, mengapa Bareskrim Polri tidak menemukan pelaku mafia migor? Padahal selama ini Menteri Perdagangan selalu berkoordinasi dengan Kapolri. Sehari minimal bisa dua kali berkomunikasi. Data-datanya juga sudah diserahkan Menteri Lutfi kepada Kabareskrim. Peralatan teknologi pendukung yang dipunyai Bareskrim Polri hampir pasti lebih canggih dari yang dimiliki Pidsus dan Intel Kejaksaan Agung. Tidak sulit untuk menemukan pelakunya. Untuk itu, supaya tidak membebani Presiden Jokowi dan Kapolri Jendral Listyo Sigit di kemudian hari, sebaiknya Presiden perlu mengganti Kabareskrim Polri dari Komjen Pol. Agus Andrianto dengan perwira tinggi polisi bintang tiga lain atau bintang dua Inspektur Jendral (Irjen) yang lain. Saai ini ada tiga perwira tinggi polisi berpangkat Komjen dari satuan reserse. Mereka adalah Komjen Pol. Dharma Pongrekun (tidak punya jabatan), Kabaintelkam Komjen Pol. Ahmad Dofiri dan Kepala BNN Komjen Pol. Petrus Golose. Sedangkan dari jajaran bintang dua yang layak untuk dipromosikan adalah Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Toni Harmanto, Kapolda Riau Irjan Pol. Muhammad Iqbal, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. M. Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Tarnagogo Sihombing. Situasi ekonomi ke depan cenderung tidak menentu. Sangat mungkin ekonomi bakal mengalami kontraksi yang sulit diperdiksi. Kondisi yang memang tidak dapat diduga-duga sebelumnya. Untuk itu, dibutuhkan Kabareskrim yang cekatan dan peduli terhadap kondisi yang berkembang dan berubah-ubah di masyarakat secara tiba-tiba. Perlu Kabareskrim yang tanggap terhadap situasi di atas rata-rata normal. (bersambung). Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
POPULER
