ALL CATEGORY
Erick Ketuk Hati Swasta Terkait Komitmen Minyak Goreng bagi Rakyat
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mengetuk hati pihak swasta untuk berkomitmen penuh terkait pemberian minyak goreng kepada rakyat.\"Saya sangat mengetuk para swasta juga untuk juga punya komitmen penuh kepada pemberian minyak goreng kepada rakyat,\" ujar Erick Thohir dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.Menteri BUMN mengingatkan kembali sebagai bangsa Indonesia yang dianugerahi kekayaan sumber daya yang luar biasa, maka semua pihak yang hidup dan mendapatkan berkah di Tanah Air harus kembali dan ikut bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang terjadi di Indonesia.\"Karena ingat kita sebagai bangsa Indonesia ini Alhamdulillah ini luar biasa. Jadi kita mesti ingat, bahwa kita hidup di Indonesia, kita mendapatkan berkah di Indonesia. Jadi ketika ada hal seperti ini para swasta juga harus kembali bertanggung jawab menyelesaikan, jangan menjadi orang asing,\" kata Erick Thohir.Menurut Menteri BUMN, minyak goreng sendiri seperti diketahui dan ini sejak awal bahwa PTPN hanya memiliki 4 persen luas lahan CPO. Lalu BUMN bersama-sama menampung dari petani mungkin jadinya 7 persen. Mayoritas yang memiliki lahan CPO itu dari swasta. Karena itu Erick Thohir sejak awal dari beberapa bulan lalu mengetuk hati para swasta.\"Kalau BUMN saja yang hanya punya 4 persen melakukan perubahan seperempat dari produksinya yang tidak produksi minyak goreng tadinya kita. Kita lakukan sekarang seperempat dari produksinya untuk rakyat,\" ujarnya.Erick Thohir mengajak swasta bersama BUMN dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan minyak goreng yang saat ini terjadi.\"Menjadi orang ketika kayanya dari sumber daya alam Indonesia, tetapi ketika rakyat membutuhkan tidak hadir. Jadi saya sangat mengetuk para swasta ayo bersama-sama dengan BUMN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ayo selesaikan masalah minyak goreng ini,\" katanya\"Dan saya rasa bapak Presiden RI Joko Widodo sudah mengambil kebijakan, bapak Menteri Koordinator, bapak Menteri Perdagangan. Tinggal kembali hatinya kita mau tidak melakukan kebersamaan ini. Ayo kembali kita gotong royong,\" tambah Erick Thohir. (mth/Antara)
Sri Mulyani Sebut Kolaborasi G20 Maupun ASEAN Perlu Terus Diperkuat
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan kolaborasi di tingkat global seperti pada forum G20 maupun kerja sama regional di ASEAN perlu terus diperkuat dan konsisten dilanjutkan.Hal ini diungkapkan dalam rangkaian pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 7-8 April 2022 yang pada tahun ini berada pada keketuaan Kamboja.\"Tantangan pembangunan saat ini tidak dapat ditangani negara secara individu,\" kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.ASEAN merupakan kawasan yang memiliki daya tahan di tengah pandemi dan Indonesia berkontribusi pada capaian positif tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi ASEAN yang positif sebesar 2,9 persen di tahun 2021, seiring dengan itu Indonesia mampu tumbuh positif 3,69 persen pada tahun lalu.Baik ASEAN maupun Indonesia juga menahan kontraksi yang dalam di tahun 2020 di mana sebagian besar kawasan maupun negara mengalami kontraksi yang lebih berat, sehingga hal ini tidak terlepas dari respons kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.Sri Mulyani pun menyampaikan terdapat beberapa strategi Indonesia yang dapat dijadikan contoh bagi negara-negara ASEAN, yakni pelebaran defisit di atas tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB) selama tiga tahun setelah selama 15 tahun terakhir disiplin berada di bawahnya.Kemudian, fleksibilitas APBN agar dapat responsif mendanai kebutuhan yang sangat prioritas di kala pandemi yaitu kesehatan dan sosial, serta gotong royong alias burden sharing dengan pihak lain seperti pemerintah daerah terkait pelaksanaan program bantuan sosial dan Bank Indonesia terkait pendanaan penanganan pandemi.Dalam konteks mobilisasi penerimaan perpajakan yang menjadi tantangan bagi kawasan ASEAN yang berkembang, Menkeu menyampaikan kebijakan perpajakan tidak diarahkan untuk penerimaan melainkan relaksasi selama pandemi. Namun ke depan seiring pemulihan, Pemerintah Indonesia merancang konsolidasi fiskal dengan hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi.Di sisi lain, komitmen Indonesia dalam pengendalian iklim juga semakin kuat, bahkan Indonesia bersama Bank Pembangunan Asia (ADB) sedang merancang Mekanisme Transisi Energi (ETM) untuk memensiunkan dini PLTU Batu Bara dan mengalihkannya ke Energi Baru Terbarukan (EBT).Ia berharap bauran pembiayaan Bank Pembangunan Multilateral, swasta, mitra bilateral, dan lain-lain bisa semakin mendukung transisi yang adil dan terjangkau.Terkait digitalisasi dalam sektor jasa keuangan, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, ASEAN diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan layanan keuangan digital, mulai dari teknologi yang digunakan hingga pengembangan produk keuangan baru.Selain itu, kerja sama keuangan ASEAN untuk mengintegrasi keuangan di kawasan juga perlu diperkuat dengan melakukan pertukaran pandangan mengenai peraturan terkait dan koordinasi yang lebih baik di antara komite kerja ASEAN.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun turut mengapresiasi kemajuan atas inisiatif liberalisasi jasa keuangan, termasuk perundingan kerja sama antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru.\"Potensi dari integrasi dan kerja sama antara negara tersebut diharapkan berdampak signifikan untuk pemulihan pasca-pandemi di kawasan,\" tambah Sri mulyani.Di akhir pertemuan, dirinya menyampaikan apresiasi kepada Kamboja sebagai keketuaan ASEAN 2022 dan sebagai negara yang akan menjadi ketua ASEAN 2023, Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia menyatakan kesiapan untuk memimpin forum dan pertemuan tahunan ASEAN tahun 2023 mendatang.Persiapan Indonesia akan diarahkan pada penanganan isu dan tantangan yang dihadapi ASEAN agar dapat mendorong pemulihan bersama dan kuat di kawasan. (mth/Antara)
Pertamina Pastikan Stok BBM Aman di Semua Provinsi
Medan, FNN - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan stok bahan bakar minyak (BBM) aman di semua provinsi dan bahkan penyaluran sudah \"over\" kuota untuk memastikan ketersediaan di tengah masyarakat. \"Stok aman ini fakta, Pertamina sudah langsung mengecek ke berbagai provinsi,\" ujarnya di Medan, Sabtu. Stok BBM secara nasional, ujar Nicke cukup untuk 22 hari ke depan. Nicke bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif berada di Medan untuk meninjau ketersediaan BBM di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU serta sarana dan fasilitas terminal BBM. Kunjungan ke Sumut, misalnya, kata dia, juga untuk memastikan ketersediaan dan suplai BBM berjalan dengan baik dan lancar di Puasa Ramadhan hingga Lebaran 2022. \"Harapannya BBM subsidi yang tersedia dapat tepat sasaran.Apalagi semua jajaran termasuk Pak Kapolda Sumut sepakat meningkatkan pengawasan,\"katanya. Stok semakin aman karena Pertamina menyiapkan layanan-layanan tambahan seperti SPBU Siaga dan SPBU Kantong. Tim Satuan Tugas Khusus Ramadhan dan Idul Fitri (Satgas RAFI) yang sudah dibentuk juga diharapkan bisa semakin memperlancar ketersediaan BBM di pasar. Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menyebutkan, pihaknya terus mengawasi untuk menghindari penyelewengan BBM bersubsidi di provinsi itu. \"Ada tiga temuan di Sumut, tapi tidak/bukan kasus besar dan kepolisian terus meningkatkan pengawasan,\" katanya. (mth/Antara)
Fajar/Rian Hadapi ganda Putra Tuan Rumah pada Babak Final Korea Open
Jakarta, FNN - Pasangan pebulu tangkis Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ganda tuan rumah Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae dalam babak final Korea Open 2022 yang berlangsung di Sungcheon, Minggu.\"Kami mau hasil yang terbaik, tapi tidak mau terlalu percaya diri. Fokus satu poin demi satu poin. Lawan punya power kuat dan pertahanan yang rapat. Jadi harus siap adu drive dan serangan-serangannya,\" kata Rian lewat informasi resmi PP PBSI di Jakarta, Minggu.Lawan yang akan dihadapi unggulan keempat itu merupakan ganda putra yang baru dipasangkan, dan sempat mengalahkan peringkat dua dunia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan pada babak empat besar hari Sabtu.Jelang pertandingan partai puncak, Fajar/Rian juga berharap tambahan motivasi dari masyarakat Indonesia yang datang langsung ke stadion untuk mendukung.\"Saya rasa di Korea ini banyak suporter Indonesia yang mendukung langsung ke stadion. Jadi kita merasa seperti di rumah sendiri. Ini menjadi motivasi lebih karena kami punya pendukung, tidak kalah dengan tuan rumah,\" Rian menyebutkan.Selain Fajar/Rian, wakil Indonesia lainnya yang lolos ke babak final ialah Jonatan Christie yang berlaga di nomor tunggal putra. Kemenangan atas Kidambi Srikanth di semifinal membawa Jonatan ke partai puncak.Sebelumnya, Fajar/Rian mengalahkan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri pada duel sesama ganda putra Indonesia di semifinal hari Sabtu. Kemenangan dengan skor 21-12, 21-9 dikantongi Fajar/Rian atas juniornya itu.\"Alhamdulillah bersyukur bisa bermain dengan lancar tanpa ada halangan dan cedera. Kami sudah sama-sama tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, setiap hari latihan bersama. Jadi kami lebih siap dan lebih in dari awal, tidak membiarkan permainan lawan berkembang,\" Rian menceritakan.Korea Open menjadi final kedua bagi Fajar/Rian dalam dua turnamen terakhir. Dua pekan lalu mereka juga sukses masuk final dan juara di Swiss Open 2022.\"Yang pasti kami bersyukur bisa kembali ke final lagi setelah di dua turnamen awal hasilnya kurang maksimal. Tetapi di pertandingan selanjutnya bisa dua kali ke final. Sekarang kami tidak mau lengah, mau fokus dan mati-matian di babak final,\" pungkasnya. (mth/Antara)
Ex Menlu Orla Bandrio: Teror Kontra Teror
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan KEKERASAN dalam menindak aksi angkatan 66 memang dilakukan rezim Orla, itu telah menewaskan Arif Rahman Hakim, Ichwan Ridwan Rais dan seorang pelajar putri. Menlu Subandrio menyebut gerakan 66 itu sebagai teror, teror harus dilawan dengan teror Pun Orba idem, 4 mahasiswa Trisakti ditewaskan tahun 1998. Ucapan Subandrio, serupa dengan pejabat Orba tatkala collapse tahun 1998. Mereka panik akan terjadinya kemelut hukum dan pergantian kekuasaan . Kedua kasus di atas merupakan proses pergantian kekuasaan. Tentu petahana berusaha bertahan. Kajian Hukum Tata Negara post pactum, setelah peristiwa berlalu. Orang2 HTN mengelompokan ini konstitusional, dan yang itu bukan. Bagaimana dengan keabsahan pembentukan pemerintahan RI Jogja setelah RIS terbentuk 14 Desember 1949. Bung Karno dilantik sebagai Presiden RIS 17 Desember 1949. Presiden dari RI yang berpusat di Jogya siapa? Masa\' iya dirangkap Bung Karno. RI itu anggota RIS, selain: 1. indonesia Timur 24/12/46 2. Sumatrra Timur 25/12/47 3. Madura 20/2/48 4. Padundan 25/2/48 5. Sumatrra Selatan 2/9/48 6. Jawa Timur 26/11/48 7. 0tonom Dayak Besar 7/12/46 8. Otonom Kalimantan Tenggara 27/3/47 9. Otonom Kalimantan Timur 12/5/47. 10. Otonomi Kalimantan Barat 12 /5/47 11. Otonom Bangka 12/7/1947 12. Otomom Belitung 12/7/1947 13. Otonom Riau 12/7/1947 14. Otonom Banjar 14/1/1948 15. Distrik Federal BATAVIA 11/8/48 16. Otonom Jawa Tengah 2/3/1949 (Doc pribadi 1 sohib di Sumatera Timur). Jadi ada 17 negara bagian, termasuk RI Jogja dengan Presidennya Mr Assaat, yang menjadi anggota RIS. Bagaimana procedure penetapan Mr Assaat sebagai Presiden? BK sebagai Presiden RIS kesepakatan Konferensi Inter Indonesia II awal Agustus 1949 di Jakarta. Mr Assaat? Ia dilantik sebagai Acting Presiden RI Jogja 27 Desember 1949, selisih 10 hari dengan pelantikan Sukarno sebagai Presiden RIS. Prakira: dalam 10 hari itu terjadi lobby di antara founding fathers. Ini bukan keputusan hukum. Karena tak ada rujukan hukum, tapi putusan ini rechtlijk post pactum. Lho kok membahas soal ini, memangnya 11 April akan terjadi kemelut hukum? Wallahu\'alam, yang pasti pemerintah tidak akan melakukan hambatan terhadap aksi 11 April asal tertib. (*)
Presiden Mundur atau Dipaksa Mundur
Mengundurkan diri dari jabatan dapat ditempuh oleh Presiden sebagai cara paling elegan untuk menunjukan sikap bertanggungjawab, namun sangat jarang ada yang mau melakukan, kecuali dengan jiwa besar seperti yang dilakukan oleh Presiden Suharto. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEGADUHAN munculnya tuntutan Presiden Joko Widodo mengundurkan diri menyisakan pertanyaan: - Mengapa hanya Presiden Jokowi yang diminta/dituntut mundur. - Bagaimana dengan kesan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang tidak berfungsi tetapi dalam Pilpres adalah satu paket. - Kegagalan dalam menjalankan pemerintahan dan berakhir munculnya Presiden agar turun dengan suka rela atau dipaksa turun oleh rakyat adalah tanggung jawab bersama Presiden dengan Wakil Presiden. Gelombang demo sejak 2021 terus terjadi menuntut Jokowi mengundurkan diri secara sukarela dan terjadi ancaman dari masyarakat apabila tetap bandel ada keinginan untuk diturunkan secara paksa, akibat trust kepada Presiden melemah, bahkan menghilang. “Masyarakat tidak terdengar menyuarakan tuntutan mundur secara vulgar untuk wakil Presiden, bukan karena prestasi dan kepercayaan masyarakat yang utuh kepada Wakil Presiden tetapi nampak jelas karena masyarakat apriori karena selama ini kosong peran dan fungsinya sebagai Wapres, sampai pada persepsi Wakil Presiden sudah tidak ada”. Sekalipun dalam Pilpres 2019 adalah merupakan satu paket (Presiden dan Wapres), tetapi tanggung jawab kegagalan sampai terjadi mosi tidak percaya rakyat kepada Presiden karena semua akibat yang terjadi atas pengelolaan negara adalah center pada kuasa Presiden. Tuntutan rakyat meminta Jokowi mundur oleh pemilik kekuasan yaitu rakyat dibenarkan secara konstitusi dan selanjutnya akan berakibat hukum sebagai konsekuensinya. Tuntutan mundur kepada Presiden berbanding lurus karena kepercayaan atau trust memudar, dan menguap. Trust tersebut begitu penting dalam membina keberlangsungan dan keutuhan hubungan Presiden dengan rakyatnya. Ketika kekuasaan mulai berubah menjadi tirani bahkan mengarah ke otoriter dengan ditandai komunikasi rakyat dengan penguasa macet, akibat aspirasi/ suara rakyat diabaikan – muncullah oligarki (riil pengendali dan pengemudi negara) dengan ciri kapitalis berlaku ugal-ugalan memeras sumber daya alam dan tidak lagi peduli urusan rakyat sesuai amanah tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 45. Pada posisi puncak kemarahannya, rakyat menarik kembali amanah yang telah dititipkan kepada Presiden. Presiden juga akan dimintai pertanggung-jawabannya baik secara administrasi, perdata hingga pidana. Lunturnya trust dari rakyat berakhir pada pemakzulan (impeachment) terhadap seseorang pemimpin yang dahulu pernah dititipi sebuah amanah, melalui Pemilihan Presiden. Pemakzulan adalah berhenti memegang jabatan atau turun tahta. Pemakzulan terhadap seorang Presiden diatur dalam konstitusi kita, UUD NRI 1945, yaitu pada Pasal 7A. Pasal 7A selengkapnya berbunyi: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Proses pemakzulan itu melibatkan tiga lembaga. Yakni, DPR (proses politik), Mahkamah Konstitusi (MK) (proses hukum), dan MPR (proses politik). MK itu yang akan menilai apakah presiden memenuhi perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7A UUD NRI 1945. Pemakzulan Presiden yang secara legal dijamin oleh konstitusi, ada cara lain untuk mengakhiri kekuasaan rezim pemerintahan tertentu, yaitu dengan mekanisme pengunduran diri sebagai Presiden dan Wapres. Mengundurkan diri dari jabatan dapat ditempuh oleh Presiden sebagai cara paling elegan untuk menunjukan sikap bertanggungjawab, namun sangat jarang ada yang mau melakukan, kecuali dengan jiwa besar seperti yang dilakukan oleh Presiden Suharto. Proses pengunduran diri ini juga dilindungi secara konstitusional berdasarkan Tap MPR RI No. VI/MPR-RI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Disebutkan bahwa: “Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Pertanyaannya bagaimana kalau hanya Presiden yang diminta dan atau telah mengundurkan diri atau dipaksa untuk mundur? Maka sesuai pasal 8 UUD 1945 mengatur keadaan Presiden yang tidak dapat lagi menjalankan jabatan kepresidenan untuk sisa masa jabatannya. Isi Pasal 8 UUD 1945 Setelah Amandemen. Pada pasal 8 ayat (1): Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Apabila Wapres, juga bernasib sama terjadi mosi tidak percaya kepada Wapres karena kapasitas dan kemampuan dan kesehatan yang sangat lemah, bahkan selama ini sudah dianggap tidak ada, maka aturannya seperti berikut: “Jika Presiden dan Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama”. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wapres dari dua pasangan calon Presiden dan Wapes yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol yang pasangan calon Presiden dan Wapresnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Terhadap kekuasaan yang telah berubah menjadi tirani dan otoriter tidak boleh ada kompromi dan tidak boleh ada jalan tengah – Presiden harus mundur atau dipaksa mundur. (*)
.jpeg)
Jokowi Ngomong Dong
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan WACANA perpanjangan masa jabatan Presiden baik melalui penundaan Pemilu maupun amandemen UUD 1945, telah menyedot perhatian. Wacana digulirkan sehingga diduga menjadi agenda. Pernyataan tiga Ketum Partai soal penundaan Pemilu dan mobilisasi Kepala Desa yang bersiap untuk deklarasi adalah bukti keseriusan itu. Dilain pihak aksi Mahasiswa juga menghangat. Mereka mendesak agar gagasan inkonstitusional di atas segera dihentikan atau dicabut. No way untuk penundaan Pemilu dan amandemen 3 periode. Jokowi sedikit mereaksi dengan meminta para pembantunya tidak berbicara lagi soal perpanjangan masa jabatan tersebut. Rakyat tidak percaya pada ketulusan instruksi tersebut. Jokowi masih bermain-main. Besok mungkin ia akan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melarang aspirasi masyarakat yang mendukung perpanjangan. Ini bagian dari demokrasi, bagian dari dinamika politik dan bla bla bla lainnya. Intinya ia bahagia sukses melakukan mobilisasi dukungan palsu. Luhut Binsar menjadi komandan tertinggi dari operasi jokowi maju terus dan menjadi raja lagi. Jika Jokowi tidak memiliki niat untuk memperpanjang masa jabatan caranya bukan dengan melarang pembantu-pembantunya atau mengutus Moeldoko dan Wiranto untuk meredam, tetapi Jokowi sendiri yang harus tampil di depan publik dengan berpidato menegaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa jabatan. Selesai. Masalahnya adalah benarkah omongan dulu soal \"menjerumuskan\" dan \"menampar muka\" masih berlaku dan serius akan dilaksanakan ? Ini yang diragukan sebab bohong dan omong doang disadari atau tidak telah melekat menjadi \"trade mark\" Jokowi sendiri. Membuat kepercayaan rakyat kepadanya menjadi habis kecuali para penjilat, penampar, dan penjerumus. Sebenarnya jika arif dan berkalkulasi maka pilihan untuk segera ngomong berpidato tentang tidak akan memperpanjang jabatan menjadi modal lumayan untuk mengakhiri dengan baik. Tetapi jika tidak, maka teriakan perlawanan atas perpanjangan itu akan semakin keras. Lalu menggelinding kuat pada desakan mundur. Celakanya justru berujung pada dimundurkan. Jokowi berada di ujung tanduk sejarah. Cobalah belusukan kembali tanpa menjadi sinterklas yang membagi-bagi hadiah atau membawa minyak goreng, rasakan denyut rakyat secara obyektif. Mereka tidak ingin ada perpanjangan, mereka sudah ingin mengakhiri penderitaan, mereka sudah ingin perubahan, dan pastinya mereka sudah ingin ganti Presiden. Sejak mulai masuk got maka Jokowi menjadi gotik sebagaimana kaum barbarian Jerman Timur Gothic. Negara ini dikelola dengan orientasi investasi yang nyatanya hanya menyuburkan kroni dan memperkuat oligarki. Lalu mengacak-acak politik, ekonomi, hukum maupun agama. Terkesan dibawa semau-maunya. Kaum Ghotik adalah satanik yang paganistik, kejam, dan mengalienasi agama. Porak poranda oleh Romawi dan menyisakan kelompok terbesar Visigoth. Meski rontok tetapi masih mampu mengganggu. Visigoth bertahan dan berhasil memperpanjang kekuasaannya. Semoga Pak Jokowi tidak ngotot untuk memperpanjang masa jabatan. Karenanya cepat ngomong dong. Jangan sampai terlambat. Pidato lah bahwa ia tidak akan menunda Pemilu atau mendorong amandemen Konstitusi. Lalu stop wacana atau gerakan yang mendorong ke arah perpanjangan tersebut. Fokus untuk mengakhiri jabatan dengan baik. Atau memang Pak Jokowi ingin merealisasikan visi got yaitu visi untuk tetap mengalir di lorong panjang yang tak berbatas dan berair kotor ? Cara barbar kaum Goth. Bandung, 10 April 2022
Petinggi KAMI dan Ketua DPD RI Dituduh Otaki Demo 11 April 2022, Rocky: Intel Istana Cari Mudahnya Saja
Jakarta, FNN - Aksi demonstarsi yang akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 membuat pemerintah kalang kabut. Setelah upaya menggembosi gerakan mahasiswa dengan mengundang BEM Nusantara, kini mereka menciptakan kambing hitam. Koalisi Aksi Menyekamatkan Indonesia (KAMI) dan La Nyalla Mattalitti Ketua DPD RI dituduh menggerakkan aksi ini. Tuduhan itu terbaca dari akun twitter @Siahaan. Ia menulis “Hmmm, otak di balik demo 11 April. Cara kotor di balik ambisi sahwat berkuasa. Beberapa tokoh KAMI, La Nyalla Matalitti, Gde Sriana, Jumhur Hidayat. Hanya satu kata bagi parasit seperti mereka,”LAWAN” Menanggapi hal itu, Gde Siriani dari KAMI menyatakan bahwa hal itu ulah intel yang coba menerka-nerka. “Itu tuduhan keji yang tidak berdasar. Mahasiswa adalah agen perubahan. Mereka punya idealisme, semangat, dan hati nurani untuk berpihak pada kebenaran. Bukan robot-robotnya elit penguasa. Hanya orang-orang kerdil yang menilai aspirasi mahasiswa ditunggangi,” katanya kepada redaksi FNN di Jakarta, Sabtu 09 April 2022. Menurut Gde, apa yang dilakukan mahasiswa adalah fakta atas nama rakyat yang sudah tidak tahan lagi dengan kebijakan rezim ini. Menanggapi tuduhan itu pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa memang DPD dalangnya. “Ya tiba-tiba, ada nama KAMI yang dipimpin oleh Gatot Nurmantyo di Jambi, lalu beredar ke dua orang tokoh KAMI Jumhur Hidayat dan Gde Sriana. Jadi terlihat ketika Jenderal Gatot diam-diam, maka dianggap bahwa dialah yang menjalankan sesuatu,” katanya kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 09 April 2022. Demikian juga sebaliknya, kata Rocky bahwa La Nyala, justru dia adalah anggota DPD yang memang harus mengucapkan kritisisme dan mem-backup gerakan mahasiswa supaya gerakan koreksi, tetapi justru dituduh sebagai dalang. “Ya dengan sendirinya dia adalah dalang karena memang DPD tahu keadaan ekonomi. Ini dalang yang bagus. Bukan dalang yang buruk. Dan mahasiswa itu selalu cari patokan pada hal-hal yang masuk akal. Keterangan La Nyala masuk akal karena dianggap bahwa tuntutan mahasiswa saja masuk akal kok. Jadi itu yang terjadi,” paparnya. “Sementara saudara Jumhur, kita tahu sekarang ketua KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, punya massa, lalu dianggap bahwa dia akan menggerakkan karena Jumhur dipenjara kemarin karena dianggap menggerakkan masa waktu Omnibuslow,” tegasnya. Namun demikian Rocky menganggap bahwa tuduhan itu bisa jadi analisa intel yang cari gampangnya saka. “Semua ini kan buatan. Jadi sebetulnya ini intelijen istana enggak punya kapasitas untuk menguji kemampuannya, lalu dengan gampang nuduh aja bahwa ada tiga tokoh, yang sebetulnya jadi penggerak. Itu mahasiswa ketawain. Ngapain bikin alis gitu. Emang kita nggak punya otak sehingga musim minjem otak-otak orang lain,” paparnya. Rocky mengingatkan bahwa apa pun langkah gerakan sosial, selalu saja ada yang menghalangi. “ “Sekaligus itu yang kita maksud sebagai gerakan sosial selalu ada upaya untuk dihalangi. Tapi sering kita terangkan hukum sejarah itu enggak bisa dihalangi. Kalau mau lakukan perubahan ya dari dalam. Dari dalam kabinet,” pungkasnya. (ida, sws)
Sejarah Mencatat, Wiranto Gagal Mengendalikan Massa
Jakarta, FNN – Reaksi cepat yang ditangkap oleh Ketua Wantimpres Wiranto menanggapi rencana aksi demonstrasi yang digagas oleh BEM SI pada 11 April 2022, tak membuat pengamat politik Rocky Gerung heran. “Yang penting harus kita pahami bahwa mahasiswa itu kumpulan otak, bukan kumpulan dengkul. Jadi kita paham bahwa kalau ada mahasiswa yang terbujuk oleh kekuasaan, itu artinya nggak punya otak. Kan nggak mungkin otak mahasiswa itu dikuasai oleh kekuasaan. Selalu kita tahu bahwa daya tahan bangsa ini ada pada kalangan muda mahasiswa, mulai dari Sumpah Pemuda,” katanya kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 09 April 2022. Dulu, kata Rocky para mahasiswa yang ada di Belanda bikin Perhimpunan Indonesia, lalu mengekspor pamflet-pamflet dalam bentuk walaupun kadang tiga bulan baru sampai karena meski pakai kapal laut. Tapi inspirasi itu selalu datang dari sejarah. Dan nggak ada misalnya mahasiswa yang enggak ngerti bahwa sejarah bangsa ini adalah sejarah perjuangan anak muda. “Jadi kalau Pak Wiranto ngumpulin mahasiswa, itu bisa kita tahulah apa reputasi Pak Wiranto dari zaman awal itu, yang dianggap sebagai orang yang selalu paham cara untuk bukan memecah-belah seutuhnya. Itu kan Pak Wiranto punya keahlian itu, termasuk dulu tiba-tiba ada Pamswakarsa berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa bingung dari mana, lalu orang mulai teliti. Jadi reputasi Pak Wiranto dicatat oleh sejarah,” paparnya. Sikap reaktif Wiranto saat ini dalam menghadapi rencana demo mahasiswa menurut Rocky wajar. Sebab, hal itu memang haknya Wiranto. “Pak Wiranto berhak untuk lakukan itu karena dia adalah aparat presiden,” lanjutnya. Yang agak mengejutkan bagi Rocky justru adalah mengapa akhirnya Wiranto turun tangan, sementara selama ini yang gemar ngoceh-ngoceh Pak Moeldoko. Apakah dia enggak berhasil juga untuk membujuk mahasiswa. Rocky mengaku masih sangat ingat jejak Wiranto. “Begitu Pak Wiranto muncul, tiga isu langsung beredar yakni Wiranto ahli di dalam mengorganisir BEM tandingan; yang kedua Pak Wiranto muncul artinya Presiden Jokowi sudah cemas sehingga dia turunkan seseorang yang sudah punya reputasi dalam mengatasi keadaan; yang ketiga Pak Wiranto selalu gagal mengamankan situasi,” paparnya. Tak hanya itu menurut Rocky peristiwa 1998 bisa saja terulang. “Jangan-jangan orang bilang justru kalau Pak Wiranto yang ngumpulin BEM bisa terjadi 98 itu, Pak Wiranto gagal mengendalikan massa di Jakarta. Jadi jangan ingat-ingat itu ya,” tegasnya. Rocky tak bermaksud memprovokasi, namun ia perlu mengingatkan tentang sepak terjang Wiranto. “Saya cuman coba kasih tahu bahwa file-nya masih banyak loh. Bagaimana Pak Wiranto gagal mengendalikan massa. Ini bukan provokasi. Ini analisis. Jangan sampai kita dituduh lagi sebagai agen provokator. Padahal saya setiap hari memprovokasi mahasiswa dengan pikiran, yaitu kasih kritik,” pungkasnya. (ida, sws)
BEM Nusantara Akan Balik Arah Ikut Demo 11 April 2022
Jakarta, FNN – Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung meyakini BEM Nusantara yang diberi wejangan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto akan berbalik arah ikut berdemonstrasi sesuai niat awal mereka. “Saya percaya bahwa BEM Nusantara mungkin 24 jam ke depan, mereka akan berbalik arah,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 09 April 2022. Rocky menduga, perubahan sikap mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara ini lantaran merasa bersalah pada emak mereka yang menjadi korban terparah dari naiknya harga kebutuhan pokok. “Malu kalau ketahuan bawa amplop, ngapain tuh. Sementara emak-emaknya itu menganggap bahwa Anda itu anak gue, perjuangan itu di jalan, bukan di istana. Kira-kira begitu gambaran psikologi publik hari ini,” tegas Rocky. Menurut Rocky, mengapa istana memecah soliditas mahasiswa karena memang mereka ada yang bisa dibeli. “Jadi istana membaca mereka yang bisa dibeli justru datang dari kelas yang disebut kelas bawah yang sebetulnya kena efek buruk dari kebijakan Jokowi, lalu mau dibujuk. Jadi semacam BEM yang dikasih BLT. Kan itu intinya,” paparnya. Menurut Rocky, yang namanya BEM itu mustinya ada dalam satu kesepakatan dengan teman-temannya. “Jadi kalau ada yang menyimpang dari situ dianggap dia pengkhianat. Kasihan nanti akan dicatat oleh temen-temennya ini BEM yang dapat BLT. Di kampus namanya BEM BLT,” paparnya. “Jadi, posisi kita adalah berupaya untuk menerangkan pada publik bahwa kekuasaan selalu punya kemampuan membujuk, uangnya banyak, dia kuasai media massa,” katanya. Kooptasi oleh penguasa juga akan dilakukan pada media karena nggak mau memberitakan kegiatan BEM Seluruh Indonesia. “Kita paham bahwa dua hari lagi itu akan ada desakan yang absolut karena enggak ada keterangan yang datang dari Presiden. BEM ingin presiden ucapkan sesuatu, tapi mau ngapain lagi kalau ini konyolnya kalau kekuasaan nggak bisa mengolah sejarah atau ingatan publik,” tegasnya. Perihal BEM Nusantara akan tetap ikut demo pada 11 April 2022 juga dikonfirmasi oleh Koordinator BEM Nusantara wilayah Jawa, Ahmad Marzuki. Ia mengatakan, tidak ada larangan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di negara demokrasi ini. Hal itu dikatakannya usai perwakilan mahasiswa bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, pada Jumat (8/4/2022). \"Enggak, enggak seperti itu (tidak ada larangan demonstrasi). Negara ini negara demokrasi, tidak ada larangan untuk turun. Pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi,\" ujar Marzuki saat dijumpai di Kantor Wantimpres, Jumat (8/4/2022). Adapun BEM SI rencananya akan membawa 6 tuntutan dalam demo ini, antara lain soal isu stabilitas harga bahan pokok seperti BBM dan minyak goreng, serta wacana jabatan presiden 3 periode. \"Tadi kita juga sampaikan ke Pak Wiranto agar secepatnya menyampaikan ke pemerintah kartel yang memainkan ini. Kita dari Januari sampai sekarang sudah empat kali turun survei bahan pangan ketersediaan minyak goreng dan yang kita temukan sama,\" lanjutnya. Sementara itu, mengenai aspirasi wacana masa jabatan presiden selama tiga periode juga telah diberikan penjelasan dari pemerintah. Setelah adanya penjelasan, wacana tersebut tidak mungkin terealisasi. \"Kalau kita kaji secara konstitusi ya seperti itu. Dan kami juga ya di satu sisi jika perpanjangan tiga periode ini otomatis kita sudah dalam jalur amendemen UUD. Kedua kita sudah mengkhianati amanat reformasi,\" tambahnya. Sebelumnya, Ketua Wantimpres Wiranto menanggapi rencana aksi demonstrasi yang digagas oleh BEM SI pada 11 April atau awal pekan depan. Menurutnya, aksi demonstrasi tidak dilarang. Namun, Wiranto menegaskan salah satu tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi massa tersebut telah dijawab pemerintah. \"Demo kan tidak dilarang. Saya pun tidak berhak melarang demo. Tetapi tatkala kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi untuk apa demo?,\" ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat. (ida, sws)
POPULER
