ALL CATEGORY
Netflix Gelar Pelatihan Writing Master Class bagi Penulis Indonesia
Jakarta, FNN - Sebagai bagian dari upaya berkesinambungan Netflix untuk berkontribusi terhadap perkembangan industri kreatif Indonesia, Netflix bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Penulis Indonesia untuk Layar Lebar (PILAR), dan TelkomGroup mengadakan Writing Master Class 2022 di Jakarta pada tanggal 18-20 April 2022. Pelatihan ini menghadirkan penulis dan produser Joe Peracchio asal Amerika Serikat, yang telah menghasilkan berbagai tayangan populer seperti \"Deception\", \"The Flash\", serta \"Trojan War\".Selain itu, ada juga Kim Va-da, penulis serial Korea populer \"My Name\" yang tayang di Netflix, untuk turut melatih para partisipan dalam sesi daring.\"Kami senang melihat antusiasme dari pelaku industri kreatif di Indonesia atas partisipasi mereka dalam rangkaian master class ini. Kami berharap workshop ini dapat membantu mengembangkan kreativitas sekaligus membuka wawasan para peserta dalam menulis sebuah naskah,\" kata Director of Public Policy, Southeast Asia, Netflix, Ruben Hattari, dalam keterangan pers, Jumat.Acara ini diikuti oleh 40 penulis naskah atau praktisi lokal yang berasal dari PILAR, TelkomGroup, dan beberapa production house di Indonesia.\"Semoga Netflix Writing Master Class 2022 menjadi jalan bagi kami, para penulis skenario Indonesia, untuk bisa meningkatkan kualitas kemampuan penulisan naskah film yang semakin berkembang, terutama dengan hadirnya ruang kreatif baru termasuk penulisan naskah serial, hingga kami bisa bersaing secara global,\" kata Ketua PILAR Titien Wattimena.Dalam kesempatan ini Kemendikbudristek mengirimkan beberapa perwakilan dari Indonesiana Films dan Kompetisi Produksi Film Pendek (Kompro Film) tahun 2021.Direktur Marketing Telkomsel Derrick Heng menambahkan, pada program Netflix Writing Master Class 2022, Telkomsel juga menghadirkan para pemenang MAXscript Class 2020 untuk dapat mengikuti program tersebut.Dalam acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut partisipan menjalani berbagai kegiatan, termasuk mendapat tugas untuk menonton sejumlah film dan serial laris seperti \"Squid Game\", \"Stranger Things\", dan \"The Dark Knight\" sebagai referensi tambahan.\"Antusiasme dari para partisipan menunjukkan bahwa mereka berhasrat untuk semakin mengembangkan industri ini di Indonesia. Semoga acara-acara serupa dapat kembali diadakan di Indonesia untuk meningkatkan keterampilan para penulis, sekaligus sebagai dukungan agar mereka dapat menghasilkan kisah-kisah yang riil, baik bagi penonton maupun mereka sendiri,\" kata Joe Peracchio.Kim Va-da menambahkan, \"Acara master class ini menjadi kesempatan yang baik untuk memancing pikiran dan kreativitas para partisipan, untuk dapat mereka gunakan dalam pekerjaannya.\" (mth/Antara)
Demonstrasi Menuju Pemerintahan Transisi
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI NKRI memang tak pernah lepas dari tragedi. Berbangga-bangga pada demokrasi, kenyataannya hidup dalam pemerintahan bertangan besi. Konstitusi hanya menjadi alat legitimasi korupsi dan kolusi. Oligarki masif menguras sumber daya alam dan kekayaan negeri. Dari orde lama ke orde baru hingga ke orde reformasi, selalu ada peran pemuda pelajar dan mahasiswa. Dinamika dan gerakan sekolah dan kampus selalu dibutuhkan saat menghadapi kedzoliman penguasa. Tak pernah menyerah dan lelah menyampaikan suara rakyat jelata. Meski unjuk rasa selalu dibayangi ancaman kematian atau penjara. Rakyat tertindas hidup menderita menghadapi rezim kekuasaan tirani dan wabah pandemi. Seiring waktu rakyat mulai jenuh dan memberontak pada pemimpin-pemimpin serakah dan pencuri. Mahasiswa dan rakyat mulai bereaksi merasakan kegagalan agenda reformasi. Bersama kekuatan perubahan lain seperti buruh tani nelayan, mengisi hari-hari dengan aksi massa dan massa aksi. Pemerintahan gagal memicu situasi dan kondisi bagaikan kehidupan rakyat tanpa negara. Perilaku kekuasaan menyimpang, membuat rakyat hidup tertekan, tanpa arah dan mulai merasakan putus asa. Semakin tak berdaya dan tak mampu lagi berbuat apa-apa. Gelombang demonstrasi untuk mewujudkan pemerintahan transisi, boleh jadi sebuah upaya bagi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.
Serem, Pengamanan Jokowi Makin Super Ketat, Ada Apa?
Jakarta, FNN - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut pengamanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang semakin super ketat saat berkunjung ke Pasar Cisarua Bogor adalah sesuatu yang berlebihan. Di dalam video yang viral di masyarakat, pasukan sniper berada di sudut-sudut pasar saat presiden berinteraksi dengan masyarakat setempat. “Saya mau lihat pesannya. Mungkin pesannya bahwa ini lingkungan teroris. Karena Jawa Barat itu selalu beroposisi dengan Pak Jokowi. Baik dalam pilpres atau apa pun. Dalam survei, masyarakat Jawa Barat memang kritis terhadap kekuasaan. Bukan pada hasil kekuasaan yang dijanjikan Pak Jokowi, tapi fakta pada hari-hari ini dan itu memungkinkan persiapannya lebih dramatis,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 22 April 2022. Rocky melihat adegan yang sangat dramatis dalam peristiwa biasa itu. Ia menyebut biasanya pasukan Paspampres tampil biasa saja, tetapi ini terlihat sangat dramatis. “Artinya, musuhnya sudah dekat. Jadi, kita lihat Pak Jokowi dikawal seolah-olah memasuki Kandahar atau seperti sedang di Ukraina. Jadi, kita mau cari tahu apa sebetulnya di belakang pameran itu,” paparnya. Menurut dugaan Rocky, kenapa Jokowi dikawal superketat, sebetulnya dengan mudah bisa ditebak, yakni krisis ekonomi dan krisis sosial yang bisa berakibat pada sesuatu yang tidak diharapkan. Penjagaan superketat bagi rakyat, bisa diartikan sebagai sinyal bahwa presiden sudah tidak dekat dengan rakyat lagi. Indikasinya jelas, kata Rocky, yakni legitimasi presiden sudah turun drastis, drop. “Inilah yang menyebabkan Penasihat Presiden menyimpulkan ini berbahaya,” katanya. Rocky menegaskan, jika presiden tidak dalam bahaya, tidak mungkin presiden menyiapkan Paspampres seketat itu. Ia mengingatkan peristiwa super dahsyat yang terjadi tahun 2016, namun presiden berada di tengah-tengahnya. “Dulu presiden dengan gagah berani datang ke Pertemuan 212 di Monas, walaupun sudah dilarang oleh aparat keamanan. Tapi presiden merasa aman dan memaksakan diri masuk ke Monas didampingi Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian. Nyatanya memang aman-aman saja,” paparnya. Sekarang, kata Rocky untuk bertemu dengan rakyat pengamanannya luar biasa. “Jadi, ada perubahan kualitatif dalam sistem pengamanan presiden karena satu isu bahwa potensi kekerasan ada di mana-mana, di pojok-pojok kota. Ini mendebarkan kita, karena belum pernah ada seorang presiden yang dikawal superketat semacam itu,” tegasnya. Apa yang terjadi di Pasar Cisarua, kata Rocky mengingatkan dirinya pada pengawalan presiden di negara-negara otoriter seperti di Amerika Latin dan Filipina. “Jadi, Indonesia akhirnya dilihat sebagai negara yang mengalami rasa tidak aman karena di sekitar kita ada senjata. Itu konyol. Kalau aman karena ada aparat keamanan, itu artinya tidak aman. Aman mustinya tidak terlihat ada aparat keamanan di sekitar kita,” tegas Rocky yang sering dijuluki Presiden Akal Sehat itu. Dampak buruk pengamanan super ketat itu akhirnya presiden tidak lagi dipercaya oleh rakyat. Oleh karena itu dia musti dikawal secara berlebihan. “Jadi, itu sinyal. Dan ini akan menjadi ukuran bagi internasional. Juga untuk melihat, bagaimana kita nanti diundang untuk ke G20 November 2022 nanti. Apakah begini Indonesia? Apa bedanya G20 di Bali dan G20 di Ukraina,” papar Rocky. Tak hanya itu, lanjut Rocky, para investor juga menganggap Indonesia tidak aman, karena itu mereka ramai-ramai membatalkan MoU. “Jadi percakapan-percakapan di pusat finansial di Singapura lalu konglomerat bicara, wah Indonesia gawat, Presiden Jokowi saja terpaksa musti dikawal. Jadi, bagi masyarakat finansial, dunia menganggap bahwa Indonesia itu negeri yang berbahaya. Sinyal buruknya begitu, dan faktanya memang begitu,” tegasnya. Rocky ingin melihat apa sebetulnya yang bisa menyelesaikan masalah bangsa ini, apalagi kalau pembelahan sosial tidak dieratkan ulang, jangan berharap ada keyakinan internasional untuk masuk ke Indoensia, baik dalam pariwisata maupun bisnis, kalau sinyal-sinyal yang diberikan oleh Jokowi tertangkap oleh lensa internasional bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sudah dibelah. Rocky menegaskan, jika keadaan ini semakin parah, Indonesia bisa bangkrut atau presiden jatuh bukan karena aktivis-aktivis atau teroris yang mereka sebut sebagai NII. “Presiden bisa jatuh karena harga migas tidak bisa dia kendalikan. Kalau Pertamina gagal disuntik utangnya nggak dibayar Rp 90 triliun dalam satu bulan ini, itu artinya kita akan mengalami kelangkaan bahan bakar minyak dan kelangkaan itu justru yang bisa membakar bangsa ini. Karena ini soal basicly. Soal hidup orang,” pungkasnya. (ida, sws)
Kejagung Mempertimbangkan Jerat Hukuman Mati Tersangka Ekspor CPO
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung RI mempertimbangkan untuk menjerat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor kepada para tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng.Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.“Saya rasa pemberatan ini menjadi pertimbangan penting bagi kami,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah dalam konferensi pers di Gedung Kejagung RI, Jakarta, Jumat.Febrie mengatakan penyidik Kejaksaan saat ini berkonsentrasi betul terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang strategis dan penting untuk kelangsungan pembangunan nasional. Sehingga bila ada perbuatan hukum yang menyangkut masyarakat banyak serta merugikan pembangunan, maka akan dilakukan tindakan tegas.“Ini menjadi konsentrasi kami, sehingga apabila ada kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak dan pembangunan, ini pasti akan kami lakukan penindakan tegas,” kata Febrie.Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang terjadi pada kurun waktu Januari 2021 hingga Maret 2022.Keempat tersangka, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana. Kemudian, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.Jaksa penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kemudian Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.Lalu, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo Bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.“Perkara ini dikenakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang seperti sudah disampaikan Jaksa Agung ada ketentuan-ketentuan perdagangan yang telah disebut itu adalah sebagai ketentuan yang dijadikan dasar penyidik sebagai perbuatan melawan hukumnya,” kata Febrie. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Akan Menindak Tegas Pelaku Ekspor Ilegal Minyak Goreng
Yogyakarta, FNN - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma\'ruf Amin menegaskan Pemerintah terus berusaha memenuhi pasokan minyak goreng di pasaran dan melakukan upaya penindakan tegas kepada pelaku ekspor ilegal minyak goreng.\"Saya kira Pemerintah berusaha untuk memenuhi (pasokan) minyak goreng, oleh karena itu Pemerintah sedang melakukan upaya penindakan tegas terhadap mereka yang melakukan ekspor ilegal,\" ujar Wapres di sela kunjungan kerja ke Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat.Wapres mengatakan Presiden sudah tegas menginstruksikan pengusutan tuntas terhadap para pelaku ekspor ilegal minyak goreng. Ekspor ilegal yakni mereka yang melakukan ekspor tidak sesuai ketentuan atau persyaratan.Pada sisi lain Pemerintah akan berupaya mempertahankan harga minyak goreng curah.\"Karena sekarang yang harus kita pertahankan itu yang curah. Kalau harga minyak goreng kemasan itu tentu mengikuti harga keekonomian,\" ujarnya pula.Dia mengatakan harga minyak goreng curah ditekan melalui upaya operasi pasar. Wapres berharap harga minyak goreng akan segera kembali normal.\"Kita harap dengan tindakan Pemerintah, pengawasan, dan operasi pasar, kita harap nanti minyak akan kembali normal seperti sediakala,\" ujar Wapres. (Ida/ANTARA)
Maklum Jika Jumlah Pemudik Lebaran 2022 Mengalami Kenaikan
Yogyakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin memaklumi akan ada kenaikan jumlah masyarakat melakukan mudik Lebaran tahun ini, yang diprediksi mencapai 70-80 juta orang.\"Ya diperkirakan antara 70 -80 juta orang mudik, karena sudah dua tahun tidak mudik; ya bisa dimengerti,\" kata Wapres di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat.Dengan prediksi banyaknya masyarakat melakukan perjalanan mudik itu, Wapres mengimbau agar tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, selain juga melaksanakan vaksinasi COVID-19.\"Karena itu, pesannya supaya pemudik tetap menjaga, menerapkan protokol kesehatan, kemudian vaksinasi,\" tambahnya.Dia menekankan Pemerintah sudah mengimbau para pemudik untuk melaksanakan vaksinasi dosis penguat atau booster sebelum melakukan perjalanan mudik. Hal itu untuk mengantisipasi transmisi virus dari kota ke desa maupun sebaliknya.\"Karena di tempat mereka menuju mudik, ada orang tua, ada orang sakit, anak-anak. Jangan sampai membawa virus ke kampung. Sebaliknya, jangan bawa virus dari kampung (saat) kembali ke kota. Ini (mungkin) akan terjadi transmisi, (maka) harus dijaga,\" tegasnya.Wapres juga mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk menjaga agar tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19. Wapres kembali mengingatkan di beberapa negara sudah mulai terjadi peningkatan kasus penularan COVID-19, seperti Inggris dan China. \"Kita tidak ingin dengan ada Lebaran, mudik, ini menjadi sebab terjadinya peningkatan,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Empat "Side Events" G20 Indonesia Digelar di Jawa Tengah
Semarang, FNN - Empat acara sampingan atau side events G20 Indonesia akan diselenggarakan di Jawa Tengah, sebagai rangkaian acara road to Presidensi G20 Indonesia, kata Staf Ahli Menteri Luar Negeri bidang Hubungan Antarlembaga Muhsin Syihab di Semarang, Jumat.\"Ada empat pertemuan yang merupakan program Road to Presidensi G20 Indonesia yang digelar di Jawa Tengah,\" kata Muhsin Syihab dalam acara Sosialisasi Presidensi G20 Indonesia Sektor Prioritas Transisi Energi di Semarang, Jumat.Keempat side events tersebut adalah Forum Dialog Labour 20 pada 15-17 Mei 2022, Seminar Ekonomi Syariah pada 24 Agustus 2022, Konferensi Green Investment pada 25-26 Agustus 2022, serta Seminar Potensi Ekonomi Jawa Tengah pada 1 November 2022.Secara keseluruhan, dia menyebutkan sebanyak 438 kegiatan dalam Presidensi G20 Indonesia itu terdiri atas 184 pertemuan dan 254 program kegiatan sampingan.\"Betapa sibuknya Indonesia dengan sekian banyak kegiatan yang dilaksanakan,\" tambahnya.Hingga saat ini, sekitar 120 rangkaian kegiatan menuju Presidensi G20 Indonesia telah berlangsung. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan terdapat pemahaman yang sama tentang signifikansi Presidensi G2 Indonesia, katanya.Selain itu, tambahnya, masyarakat juga dapat memahami posisi Indonesia sebagai tuan rumah yang memiliki keistimewaan dalam menyusun agenda G20.Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu Teuku Faizasyah, saat membuka acara sosialisasi itu, mengatakan partisipasi masyarakat Indonesia saat menjadi tuan rumah G20 akan memberikan nilai tambah bagi negara.\"Kegiatan ini dilakukan ke berbagai daerah sehingga diharapkan masyarakat dapat turut memiliki dalam penyelenggaraan Presidensi G20 ini,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Indonesia Tidak Memihak Siapa pun dalam Konflik Rusia-Ukraina
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Indonesia berada dalam posisi netral dan tidak memihak salah satu pihak terkait konflik antara Rusia dan Ukraina.Selain menganut asas politik bebas aktif, Indonesia juga memiliki tanggung jawab moral sebagai pemegang Presidensi G20 untuk tidak berpihak secara politik kepada negara mana pun, kata Moeldoko saat menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.\"Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mendukung Ukraina dan memberikan sanksi kepada Rusia, karena sebagai Presidensi G20 Indonesia harus merangkul semua negara anggota secara adil. Indonesia tidak memihak siapa pun dalam konflik ini,” katanya.Indonesia tetap berada dalam posisi yang mendukung perdamaian dan menentang segala macam bentuk kekerasan oleh siapa pun. Namun, dia menyayangkan eskalasi perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.Sementara itu, Vincent Piket menemui Moeldoko untuk membahas kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap ketidakpastian global di sektor ekonomi dan keamanan yang dipicu oleh perang antara Rusia-Ukraina.\"Uni Eropa meminta agar Indonesia menggunakan pengaruhnya sebagai Presidensi G20 untuk memberikan tekanan kepada Rusia agar menghentikan perang di Ukraina, karena sanksi merupakan salah satu kunci yang dapat mempengaruhi eskalasi perang Rusia-Ukraina. Sanksi dapat membuka peluang terjadinya negosiasi,\" kata Vincent dalam keterangan KSP di Jakarta, Jumat.Merespons hal itu, Moeldoko mengatakan Indonesia akan mencatat semua kekhawatiran dan perhatian negara-negara di dunia. Dia juga mengapresiasi seruan global dan perhatian negara mitra kepada Indonesia.Hal itu menandakan Indonesia telah memberikan peran dan pengaruh yang signifikan di panggung dunia, ujar Moeldoko. (Ida/ANTARA)
Komunis, Musuh Kita Bersama!
Saat ini Negara kita sedang genting. Kegentingan itu diperparah dan dipicu dengan ancaman perpecahan, dengan isu agama sebagai cara paling mudah untuk memecah-belah persatuan. Oleh: Dr. Tifauzia Tyassuma, Epidemiolog LEBIH dari 1.200 tahun, Islam masuk ke Indonesia, sejak Abad ke-8. Pada Abad ke-9 Negara Islam tertua berdiri, yaitu Kerajaan Perelak di Aceh Timur pada abad 9, Kerajaan Tidore di Maluku, Kerajaan Ternate di Maluku pada abad 12, Kerajaan Samudera Pasai di Aceh pada abad 13, Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan abad 14, dan seterusnya di seluruh Nusantara. Islam bertumbuh dan berdampingan dengan agama-agama sebelumnya yang hadir ke tanah Nusantara seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katholik. Hingga akhirnya menjadi Agama mayoritas di Tanah Indah yang kemudian bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Apakah perjalanan 1.200 tahun itu, tidak terjadi gesekan-gesekan agama? Saling bunuh untuk mempertahankan agama dan mencegah agama lain tumbuh? Tentu saja itu terjadi. Apakah perjalanan 1.200 tahun itu, juga terjadi perdamaian antara Umat Beragama? Kesejukan, Bahu Membahu, Tolong Menolong, Agama Bhinneka tetapi kerukunan dan keharmonisan terjaga? Jauh lebih sering terjadi. Letupan-letupan antar perbedaan itu biasa. Kesejukan dan keharmonisan antar umat beragama, itu yang sangat terasa di tanah air ini. Namun, semenjak kemudian faham Komunis mulai bergerak tumbuh di dunia, dan kemudian menjalar ke Indonesia, ketenangan, kesejukan, kerukunan, keharmonisan antar umat beragama mulai terusik. Dan mencapai puncaknya di tahun 1965, ditandai Gerakan G30SPKI. Walaupun Presiden Soeharto, mati-matian selama 32 tahun menumpas, menekan, dan mengubur Gerakan Komunis di Indonesia, Gerakan itu tetap ada dalam bentuk Bahaya Laten PKI. Sejak lengsernya Presiden Soeharto, makin lama bau tumbuhnya komunis di Indonesia makin terasa nyata adanya. Dan senarai dengan itu, mulai muncul gesekan-gesekan antara Pemeluk Agama, dengan provokasi, hasutan, risakan, dan bully-an kepada tokoh-tokoh Islam, terutama, untuk membuat Islam menjadi sumber phobia, sumber permusuhan, dihembus-hembuskan Issue Minoritas dan Mayoritas, yang dahulu tidak pernah ada di Indonesia. Siapa dalang semua ini? Tentu saja Kaum Anti Agama. Kaum Anti Tuhan. Komunis. Maka dari itu, saya mengimbau, saudara-saudara setanah air. Saudaraku Non Muslim: Kristen, Katolik, Budha, Hindu, yang mengakui Sila Pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa; Jangan terprovokasi dengan hasutan para Komunis yang berkedok jadi Buzzer pembela bangsa. Mereka adalah pengkhianat bangsa. Mereka menggunakan isu agama untuk mengadu domba kita semua. Antara kami, Kaum Muslim, dengan anda, saudara setanah air kami, yang Non Muslim. Saudaraku Kaum Muslimin. Jangan kalian juga terhasut, memusuhi saudara-saudara setanah air kita yang beragama lain. Ingat Rasululah SAW, beliau yang Agung, bersahabat dan bekerjasama dengan Kaum Nasrani, Kristen, Yahudi, dan Majusi dalam Perang Tabuk, Perang Deklarasi Kerjasama Antar Umat Beragama, untuk memerangi Kezaliman di Muka Bumi. Saudaraku Katolik, Kristen, Buddha, Hindu; Musuh Anda bukan Islam! Musuh Anda adalah Komunis, Kaum Anti Tuhan, yang berkedok dan berlindung di balik agama tertentu, tetapi dasarnya mereka adalah Kaum Munafik! Saudaraku Muslim; Musuh Anda bukan Katolik, bukan Kristen, bukan Budha, bukan Hindu. Musuh Anda adalah Komunis, Kaum Anti Tuhan, yang berkedok dan berlindung di balik agama tertentu, tetapi dasarnya mereka adalah Kaum Munafik! Ingat itu baik-baik. Semua warga negara Indonesia, yang memegang sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Musuh kita adalah orang-orang yang Anti Tuhan, yang memusuhi kita Para Penyembah Tuhan. Dan saat ini, orang-orang itulah yang diberi baju dan pekerjaan sebagai Buzzer. Yang menyusup seakan-akan mereka beragama Islam, beragama Kristen, beragama Katolik, menjadikan agama sebagai Baju dan Kamuflase. Saudara-saudaraku setanah air. Saat ini Negara kita sedang genting. Kegentingan itu diperparah dan dipicu dengan ancaman perpecahan, dengan isu agama sebagai cara paling mudah untuk memecah-belah persatuan. Negara kita menjadi sasaran untuk dirampok, dikuasai, dan dihancurleburkan. Itulah musuh kita bersama. Ini Tanah Air Kita. Ini Harta kita yang harus kita jaga keutuhannya bersama! Marilah kita Bersatu; Semua Kaum Beragama yang Menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita bersatu mempertahankan Keutuhan Tanah Air Tercinta Ini! Allahu Akbar. Tuhan Bersama Kita. (*)
Jumhur Hidayat Sarankan Erick Thohir Urus Buruh di BUMN Bukan Copras Capres
Jakarta, FNN - Belum dua bulan menjadi Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat banyak menerima keluhan dari berbagai daerah dan sektor kerja. Dalam acara konsolidasi dengan seluruh Pengurus Unit Kerja (PUK) KSPSI se-Pulau Bangka di Tanjung Pinang (21/4), Jumhur menerima laporan tentang RS Bakti Timah yang manajemennya pindah ke IHC (Indonesia Healthcare Corporation) akibat dibentuknya Sub Holding Kesehatan. \"Erick Thohir, dengerin nih, masa sih kesejahteraan buruh RS Bakti Timah ini jadi berkurang gara-gara Sub Holding. Lebih ngawur lagi ada Union Busting --penghancuran serikat pekerja-- pula dengan ancaman ke Pengurus Unit Kerja. Hadeuh hari gini perusahaan negara masih abai urusan buruh. Gimana mau jadi teladan buat swasta\", kata Jumhur geram. Selanjutnya Jumhur juga menyampaikan nasib buruh di pertambangan Timah di bawah PT Timah. Nasib buruh tambang yang menjadi buruh pada perusahaan yamg bermitra dengan PT Timah, nasibnya belum jelas. Hak-hak normatif yang paling dasar saja belum dipenuhi. \"Yang salah ya PT Timah lah karena harusnya dia memverifikasi mitranya apa melanggar HAM atau tidak. Kalau melanggar harus dicek kenapa, karena jangan-jangan memang dana dari PT Timah ke mitra itu yang minim\", kata Jumhur lagi. Jumhur dalam kunjungannya ke Bangka merasa prihatin karena kekayaan Bangka dari timah Itu luar biasa, tapi kok keadaan masyarakat lokalnya tidak tercermin dari kekayaan alamnya. \"Lantas ke mana itu kekayaan alam yang bertrilyun-trilyun selama ini?,\" selidik Jumhur. Menerima laporan bobroknya sistem perlindungan pekerja di BUMN, Jumhur semakin bingung kok Erick sibuk nyopras nyapres. \"Harusnya Erick Thohir urus dulu tuh buruh-buruh di BUMN agar jangan terjadi exploitation of people by state!\", pungkas Jumhur. (sws)
POPULER
