ALL CATEGORY
Mahasiswa Diminta untukk Bersikap Lebih Kritis
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad meminta mahasiswa Indonesia bersikap lebih kritis dalam melihat berbagai persoalan di masyarakat agar mampu menghasilkan beragam hal baik yang berkaitan dengan kepentingan bangsa.\"Saya minta para mahasiswa agar lebih kritis. Jangan khawatir dan jangan takut untuk menyuarakan kebenaran,” kata Fadel dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka diskusi kelompok terpumpun bertema “Produktivitas Generasi Milenial Mahasiswa Kritis dan Beraksi Nyata dalam Bela Negara” di Gorontalo, Selasa (19/4).Dia mengatakan diskusi yang diselenggarakan atas kerja sama pimpinan MPR RI dengan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (Marhaenist Youth Movement) Provinsi Gorontalo itu ditujukan untuk membuat generasi muda lebih produktif.Selanjutnya, Fadel menceritakan perjalanan hidupnya guna memotivasi para mahasiswa peserta diskusi.Ia menyampaikan bahwa setelah menamatkan sekolah menengah atas di Gorontalo, dia melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB).“Keadaan saat itu sangat berat buat saya karena harus hidup jauh dari orang tua. Saya menjadi aktivis sejak mahasiswa, di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di Masjid Salman ITB, dan kegiatan sosial lainnya,” lanjut dia.Kemudian setelah lulus dari ITB, Fadel mengatakan dia bersama beberapa temannya merintis usaha dengan mendirikan PT Bukaka Teknik.“Dari hanya beberapa orang pekerja, kami memproduksi barang-barang yang sebelumnya diimpor. Kemudian, Bukaka berkembang dengan ribuan pekerja dan sudah menjadi perusahaan publik. Saya waktu itu sudah menjadi pengusaha dan berkecukupan,” kata Fadel.Selanjutnya, Fadel mulai memasuki dunia politik setelah diminta oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) periode 1972-1988 Sudharmono untuk bergabung ke dalam Partai Golkar.Setelah terjun ke dunia politik, pada tahun 2000-an, Fadel mendapat tantangan untuk kembali dan membangun kampung halamannya, yakni Gorontalo hingga ia berkesempatan menjadi Gubernur Gorontalo.Saat memimpin Gorontalo, Fadel menyampaikan ada dua hal yang menjadi perhatian utamanya sebagai pemimpin, yakni sumber daya manusia dan pertanian.“Sumber daya manusia adalah kunci pembangunan, sedangkan pertanian, saya memfokuskan pada jagung. Dalam waktu yang tidak lama, masyarakat Gorontalo sudah bisa meningkatkan pendapatan,” kata Fadel.Selama memimpin Gorontalo, Fadel menyampaikan ada tiga kebanggaan yang dirasakan. Pertama, kebanggaan karena Gorontalo mendapatkan penghargaan Ketahanan Pangan Abadi selama tiga tahun berturut-turut.Kedua, penghargaan karena bisa menurunkan angka kemiskinan di Gorontalo dan yang ketiga adalah penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena keberhasilan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengelola keuangan daerah dengan membentuk Badan Keuangan Daerah (BKD).Dari perjalanan hidup itu, Fadel mengatakan pada dasarnya, kepercayaan yang diperoleh dari rakyat harus diawali dengan perjuangan. “Tanpa perjuangan, kita tidak mungkin mencapai apa yang kita inginkan,” kata dia. (Sof/ANTARA)
Terang Baru Setelah Gelap Istana
Kita semua ingin tahu, nafas Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan) sepanjang apa sih? Nafas Erick Thohir sepanjang apa? Nafas Luthfi (Muhammad Lutfhi) sepanjang apa? Nafas Muhaimin (Muhaimin Iskandar) sepanjang apa? Oleh: Rocky Gerung, Pengamat Politik dan Akademisi SEBENARNYA tak perlu dipertanyakan panjangnya nafas gerakan mahasiswa. Dengan sendirinya itu akan terjawab. Berkali-kali orang meragukan gerakan mahasiswa bahwa mahasiswa sudah bisa dibeli dan segalam macam. Disogok beasiswa, amplop, iya itu sebagian saja. Tapi, nafas utama mahasiswa adalah nafas rakyat. Jadi, tidak mungkin ada keraguan bahwa nafas mahasiswa itu pendek. Nafas gerakan mahasiswa itu panjang karena tersambung dengan nafas rakyat. Nafas rakyat itu panjang karena tersambung dengan nafas zaman. Nafas zaman itu panjang karena tersambung juga dengan nafas alam semesta. Jadi, gerakan mahasiswa itu nafasnya di-backup oleh alam semesta. Itu kira-kira yang perlu saya terangkan terlabih dahulu. Yang perlu kita tanyakan, nafas kekuasaan cukup panjang enggak? Jangan-jangan dua minggu lagi semua ventilator di negeri ini dipakai oleh kekuasaan. Dan, itu sebenarnya lebih penting kita bicarakan. Kita semua ingin tahu, nafas Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan) sepanjang apa sih? Nafas Erick Thohir sepanjang apa? Nafas Luthfi (Muhammad Lutfhi) sepanjang apa? Nafas Muhaimin (Muhaimin Iskandar) sepanjang apa? Jangan-jangan sudah pakai ventilator semua mereka. Karena mereka semua itu punya komorbit. Kalau gerakan mahasiswa itu jelas tak ada komorbitnya. Dan, sejarah memanggil gerakan ini untuk selalu datang pada saatnya itu. Jadi, kalau tadi kita mau bahas fungsi dari gerakan mahasiswa, itu bukan fungsi yang tiba-tiba bisa diajukan sebagai hal yang sifatnya tentatif karena keadaan darurat, tidak. Gerakan mahasiswa ini semacam, bukan variabel lagi, tapi faktor, konstanta dalam semua gerakan sosial. Jadi itu yang penting saya terangkan dulu, tidak perlu dipertanyakan panjangnya nafas gerakan mahasiswa. Lebih dari itu. Yang kita ingin tahu sebenarnya adalah potensi pergerakan mahasiswa ini, di dalam dua hari terakhir ini kan bahwa ditangkapnya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, lalu ada komisaris perusahaan swasta segala macam, itu harus dibaca sebagai semacam sogokan bahwa seolah-olah dengan ditangkapnya tokoh-tokoh ini yang mempermainkan izin ekspor itu selesailah tuntutan mahasiswa soal minyak goreng. Tidak begitu. Tidak bisa dilihat seperti itu. Ya Dirjen sih kita mau lihat, tapi Dirjen kan tidak punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Dirjen itu pelaksana teknis dari Menteri. Lalu, menterinya kemana. Tidak sekalian saja dalam persoalan ini ya dibuka semua dong? Lalu ada pertanyaan lagi, kenapa yang menangkap itu Kejaksaan, bukan KPK atau Polisi. Ini semua pertanyaan yang terarah kepada semacam kesimpulan bahwa Istana ini masih mau “tukar tambah”. Dan, yang harus kita persoalkan adalah sampai mana penangkapan ini akan memulihkan kembali kepercayaan publik. Jadi, ini seolah-olah Presiden Joko Widodo akan cicil tagihannya itu mulai dari soal tiga periode, lalu soal minyak goreng, sehingga emak-emak senang karena sudah ditangkap, bukan soal itu. Tapi orang tidak lagi percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh presiden. Mahasiswa menganggap, buat apa sih masih ada pidato-pidato seolah-olah nanti semua akan tertangani. “Jokowi: The King of Lip Service” Selama BEM UI belum mencabut plakat “Jokowi: The King of Lip Service” maka orang menganggap, semua yang diucapkan presiden, itu cuma tipu muslihat saja. Jadi, itu yang lebih penting kita bahas, situasi psikologis Istana sekarang ini semacam apa itu. Saya membayangkan, setiap kali ada buka puasa di GELORA semua orang akan datang karena ada arus perubahan. Ada gelombang zaman yang sedang bergolak. Dan gelombang di situ akan berselancar gerakan mahasiswa, buruh, dan rakyat serta macam-macam seperi LSM. Karena ada narasi alternatif. Istana tidak mau mendengar narasi alternatif, kan? Itu intinya mengapa ada pembicaraan politik hari-hari ini di luar Istana. Sementara di Istana kalau buka puasa semua orang akan melihat, yang buka puasa tinggal Pak Jokowi dan Pak Luhut berduaan. Karena tidak ada isi yang mau dibahas, itu karena semua orang menganggap, sebaiknya saya direshufle deh, supaya tidak ada beban. Kita bayangkan psikologinya seperti itu. Ada satu polarisasi antara mereka yang menunggu momentum 21 April, dan ada yang berharap supaya dipecat presiden supaya lepas bebannya. Jadi, ini soalnya. Dan besok, 21 April 2022, kenapa gerakan mahasiswa tidak menghormati Ibu Kartini, mending kita rayakan Peringatan Ibu Kartini. Pakai kebaya dan bicara tentang hal-hal konseptual daripada turun ke jalan lagi. Banyak yang bicara sinis pada gerakan mahasiswa. Tapi saya mau pastikan bahwa Ibu Kartini pun mau mendorong anak-anaknya untuk kesetaraan manusia. Karena Ibu Kartini lah yang memulai konsep emansipasi. Jadi, akhirnya, besok akan muncul “Terang Baru Setelah Gelap Istana”. Kita analisis, menjadi: “Habis Gelap Istana Terbitlah Terang Gelora Junto Terang Mahasiswa”. Ini saya anggap lebih produktif yang perlu kita bahas. Sekali lagi, tetapi di belakang kita masih ada problem ekonomi. Betul kata Pak Anis (Anis Matta) dan teman-teman mahasiswa tadi. Ada problem struktur ekonomi, betul itu. Jadi, kalau dibilang dengan minyak goreng problemnya selesai, enggak. Masih ada minyak yang lain. Pertalite, minyak BBM itu yang sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana presiden selesaikan itu. Karena presiden sendiri, pemerintah, berhutang pada Pertamina sebesar Rp 90 triliun. Pertamina juga berhutang pada publik karena dia ngeluarin SUN (Surat Utang Negara), dan dia harus banyar, mungkin Rp 40 triliun yang dia harus bayar. Sekarang kita tidak tahu dalam 2 minggu ke depan, bisa enggak ada bensin di SPBU-SPBU. Bisa enggak ada elpiji 3 kg itu di rumah emak-emak itu. Semua itu menyangkut kepentingan paling dasar dari rumah tangga, yaitu bagi emak-emak. Ibu Kartini adalah emak-emak, jadi pasti Ibu Kartini akhirnya merestui juga. Kalau Ibu Kartini masih hidup, dia pasti ikut demo itu. Karena Ibu Kartini pemakai gas elpiji. Jadi, sekali lagi, ini momentum untuk menghasilkan ulang Indonesia. Ini yang sering kita sebut “Ketakterhindaran Sejarah”. Dan itu tidak mungkin disogok lagi dengan semacam. Mungkin nanti malam presiden akan datang dan bilang Pertamina beres-beres saja, karena kita sudah keluarin tagihannya Rp 50 triliun. Orang bertanya, lo koq 40 triliun, utang Anda Rp 90 triliun. Ambil dong dari IKN, tapi presiden kan tidak mau batalkan IKN. Ini akan cost fire. Ini akan berpotongan dengan dunia internasional. Dunia itu kan sudah menyebutkan bahwa Indonesia ini negara yang gagal. AS sendiri belum pernah dalam sejarahnya, Deplu AS juga mengeluarkan data detail tentang Pelanggaran HAM di masa Presiden Jokowi. Lengkap. Sampai mahasiswa yang ditangkap. Kasus KM-50 diucapkan. Itu artinya ada sesuatu yang serius. Kita enggak tahu apakah faktor ini akan mempercepat kejatuhan presiden. Jadi, kalau presiden jatuh itu bukan karena gerakan mahasiswa an sich, tapi karena juga ada isu global HAM. Dan semua itu juga karena faktor yang dipersiapkan oleh alam. Semacam Sunnatullah. Atau hukum sosiologi bahwa semua hal akan tiba pada masanya. Nah, itu yang kita tunggu pada 21 April 2022. Tapi nanti ada juga 20 Mei 2022. Semua titik itu nanti dipakai oleh semua gerakan mahasiswa. Dan, pada saatnya semua gerakan mahasiswa itu akan terakumulasi menjadi gelombang rakyat. Itu bahayanya. Bukan hahaya buat kita. Buat kita sih enak saja. Yang paling konyol kini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai pajakin semacam tempurung kelapa. Sudah kacau itu. Jadi sumbernya benar-benar sudah tidak ada. Tempurung kelapa pun, industri yang paling sederhana itu dipajakin. Kenapa tempurung kelapa yang dipajakin, ya karena gak mungkin Sri Mulyani itu pajakin “tempurung kepala” dari buzzer-buzzer yang kosong isinya itu kan? Kita mengerti sekarang, akhirnya pemerintah gak mungkin lagi untuk pinjam, gak mungkin lagi naikin batas defisit karena dilarang undang-undang. Jadi, naikin pajak seperti hal-hal yang elementer. Saya beri ilustrasi, dulu dalam sejarah Prancis ada seorang Menteri Keuangan, dan karena bingung bagaimana menghasilkan uang karena anggaran Prancis sudah habis dipakai perang, lalu menteri ini keliling desa, termasuk keluar masuk dusun, di mana ada sandal jepit baru, dia kenain pajak. Pajak sandal jepit. Kalau melihat ada gagang pintu baru, maka gagang pintunya dikenai pajak. Karena dia tidak tahu harus ambil uang darimana lagi untuk membiayai APBN Prancis itu. Pers Prancis pada waktu itu sangat jengkel dengan kelakuan menteri itu. Lalu oleh koran Prancis, dia digambarkan hitam-putih dalam bentuk silhouette. Nah, nama menteri itu Ètienne de Silhouette. Kata silhouette itu datang dari nama menteri yang goblok ini. Apakah ini akan menjadi Sri “Silhouette”? Kita tunggu saja Kongres Rakyat Indonesia yang dipelopori oleh mahasiswa. (*) Catatan: Materi disampaikan dalam GELORA Talks Edisi #43, Rabu, 20 April 2022, dengan tema Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia.
Bupati Bogor Melantik 1.324 Guru PPPK Angkatan 2021
Kabupaten Bogor, FNN - Bupati Bogor, Ade Yasin melantik 1.324 guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.\"Rata-rata lama sekolah (RLS) warga di Kabupaten Bogor masih kurang, oleh karena itu melalui program pendampingan oleh para guru, dapat meningkatkan pendidikan di Kabupaten Bogor,\" ungkap Ade Yasin.Ia mengatakan, di hari pelantikan penyerahan SK, para guru PPPK ini langsung menerima pembayaran gaji dirapel dari Februari hingga April 2022. Kemudian pada 22 April, mereka akan menerima THR dan gaji ke-13.\"Jadinya bisa lah sekarang merayakan lebaran dengan tenang. Pokoknya jadi lebaran,\" ujarnya.Ade Yasin juga memastikan bahwa Pemkab Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik di Kabupaten Bogor, meski harus menjadi beban APBD Kabupaten Bogor.Menurutnya saat 2021 lalu, Pemkab Bogor mengajukan formasi PPPK sebanyak 1.800 orang. Namun, hasil tes administrasi dan kompetensi, hanya 1.423 orang yang akhirnya dapat dilantik hari ini.\"Sejak 2019 kami sudah mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK sebanyak 2.439 orang. Total anggarannya hampir Rp100 miliar dibebankan ke APBD. Tapi optimistis bahwa anggaran kita mampu,\" kata Ade Yasin.Meski, banyak daerah lain memilih untuk mengurungkan niat mengajukan PPPK karena tidak mampu membiayai gaji mereka, tapi Ade Yasin mengaku akan terus mengajukan program PPPK.\"Kalau saya sih maju terus, demi perbaikan kualitas pendidikan Kabupaten Bogor juga,\" tuturnya. (Ida/ANTARA)
Kemendagri Minta Pemda Percepat Pencairan THR dan Gaji ke-13
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 kepada pegawai yang bekerja di instansi daerah.Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan percepatan itu dapat dilakukan melalui penetapan peraturan kepala daerah (perkada) mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13.Fatoni saat menjadi pembicara pada Webinar Series Keuda Update Ke-16 di Jakarta, Rabu, menjelaskan kepala daerah dapat langsung menetapkan peraturan itu tanpa perlu melewati proses fasilitasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).“Bagi daerah yang belum menyediakan ataupun belum cukup tersedia anggaran dalam APBD TA (Tahun Anggaran) 2022, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran THR dan gaji ke-13 dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada APBD 2022 atau melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD TA 2022,” kata Fatoni.Ia menjelaskan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2022.Dalam penerapannya, dana THR dan gaji ke-13 untuk pegawai di instansi daerah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan sumber lain di APBD.“Sumber pembayaran THR dan gaji ke-13, antara lain, menggunakan dana transfer pemerintah pusat pada Dana Alokasi Umum dalam alokasi dasar yang telah memperhitungkan kebijakan THR dan gaji ke-13,” kata dia.Kebijakan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (14) Undang-Undang No.6 Tahun 2021, kata dia.Mendagri Tito Karnavian telah menindaklanjuti PP No. 16 Tahun 2022 dan UU No. 6 Tahun 2021 melalui Surat Edaran No. 900/2069/SJ tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 yang Bersumber dari APBD TA 2022 yang terbit awal minggu ini.“Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD (kepada perangkat) yang bekerja pada instansi daerah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara, termasuk penanganan pandemi COVID-19 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Fatoni.Ia kemudian menyebut para penerima THR dan gaji ke-13 untuk pegawai instansi daerah meliputi PNS, CPNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di instansi daerah, kepala daerah dan wakilnya, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pegawai non-ASN di instansi daerah yang kantornya menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. (Ida/ANTARA)
Penangkapan Terduga Koruptor Minyak Goreng Meredam Mahasiswa Supaya Diam
Jakarta, FNN - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung, menduga penangkapan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Indrasari Wisnu Wardana dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) jadi semacam sogokan. Sogokan dimaksudkan kata Rocky agar tuntutan para rakyat atau mahasiswa kekinian soal mafia minyak goreng bisa diredam dan selesai. \"Kita mau tahu sebetulnya adalah potensi pergerakan mahasiswa ini di dalam dua hari terakhir kita duga ditangkapnya Dirjen Perdangangan Luar Negeri lalu ada komisaris Wilmar segala macam itu juga harus dibaca sebagai semacam sogokan,\" kata Rocky dalam diskusi Gelora Talks, dengan tema \'Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia\', Rabu (20/4/2022). Rocky menduga penangkapan ini bagian dari rekayasa pemerintah untuk meredam gejolak demonstrasi mahasiswa yang makin massif, terarah, dan fokus. \"Seolah-olah dengan ditangkapnya tokoh-tokoh ini yang mempermainkan izin ekspor itu, selesai lah tuntutan mahasiswa soal minyak goreng. Kan nggak begitu,\" tegas Rocky. Rocky mengatakan, justru kekinian yang jadi pertanyaan adalah peran Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi yang terkesan diam. Rocky menanyakan mengapa Lutfi tak membongkar saja semua soal permasalahan tersebut. \"Tetap kita mau melihat ya Dirjen sih iya, tapi kan Dirjen nggak punya kemampuan mengambil keputusan dan Dirjen pelaksana teknis dari Menteri. Lalu menterinya ke mana? Kenapa tidak sekaligus saja persoalan ini dibuka semua?,\" paparnya. Kejanggalan lain yang diungkap Rocky adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang melempem. Ia mempertanyakan mengapa yang melakukan penindakan justru Kejaksaan Agung bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polri. \"Ini semua pertanyaan yang terarah pada semacam kesimpulan bahwa istana ini mau tukar tambah. Dan yang lebih harus dipersoalkan ini sampai di mana sih penangkapan itu akan memulihkan kembali kepercayaan publik,\" ungkapnya. Lebih lanjut, kekinian, kata Rocky, justru Presiden Jokowi sedang mencicil tagihan dari apa yang telah dituntut oleh publik. Pertama soal isu 3 periode, kemudian saat ini soal minyak goreng. \"Jadi mungkin emak-emak senang karena sudah ditangkap bukan soal emak-emak senang karena sudah ditangkap tetapi orang tidak lagi percaya apa yang dilakukan oleh Presiden,\" ujarnya. \"Mahasiswa menganggap bahwa ya buat apa sih masih ada pidato-pidato bahwa seolah-olah semua nanti akan tertangani. Kan selama BEM UI akan cabut pelakat bahwa presiden adalah the king of lip service maka orang akan menganggap semua yang diucapkan presiden termasuk pada teman-teman tadi itu adalah tipu muslihat aja,\" tegasnya. Ketua Umum DPN Partai Gelora, Anis Matta menyatakan bahwa penangkapan terduga koruptor minyak goring tak serta merta menyelesaikan masalah. “Penangkapan 4 tersangkata ekspor miyak goreng tidak akan menyeselesiakan masalah, karena harga minyak goreng sudah telanjur naik tinggi,” paparnya. Yang dibutuhkan masyarakat sekarang bukan lagi pencitraan, tetapi perbahan fundamental, sistem dan kepemimpinan nasional. “Sekarang tak ada waktu lagi berbasa-basi, memperlihatkan gimmick. Masalah yang kita hadapi terlalu nyata, tak bisa dihadirkan dengan pencitraan,” papar Anis. Anis memberikan contoh nyata bahwa pencitraan tak akan menyelesaikan masalah. “Sebagai contoh nyata, acara di Mandalika itu tak bisa mengatasi masalah. Itu sudah terbukti,” tegasnya. Anis menyarankan Presiden Jokowi agar memiliki kemampuan lebih besar dalam mengatasi masalah bangsa. Sebetulnya, lanjut Anis, legacy terbesar Jokowi bukan pada infrastruktur tetapi pada kesempatan memberi waktu untuk siapapun menyelesaikan masalah. (sof, sws)
Tragis, Utang Presiden Jokowi Akan Menyendera Presiden Berikutnya
Oleh Achmad Nur Hidayat MPP (Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute) UTANG luar negeri kita saat ini sudah mencapai lebih dari 7.000 triliun. Dan ini harus ditanggung oleh negara dalam jangka waktu yang lama. Dengan kata lain Presiden berikutnya setelah Jokowi harus menanggung utang yang sedemikian besar. Hal ini sangat dilematis karena disisi lain Presiden kedepan harus mampu menjalankan program-program kerjanya dengan lebih baik. Tentunya memerlukan anggaran yang cukup untuk membiayai program-program tersebut. Ini akan seperti menelan buah simalakama, karena secara bersamaan Presiden berikutnya harus membayar utang-utang negara juga. Utang-utang ini akan menjadi sendatan Presiden ke depan untuk bisa melakukan percepatan pembangunan. Jika nanti situasi ekonomi belum membaik dikhawatirkan Indonesia kembali terjebak utang yang akan semakin membesar. Dari sumber resmi bahwa per 31 Desember 2021 utang luar negeri pemerintah pusat sebesar Rp. 6.914 triliun, utang luar negeri pemerintah daerah sebesar Rp. 70,30 triliun, utang korporasi publik keuangan sebesar Rp. 5.541,70 triliun, utang korporasi pulik non keuangan sebesar Rp. 1.012,84 triliun. Dan jika ditotal keseluruhannya menjadi Rp. 13.448.83 triliun hampir 85% dari total PDB Indonesia. Utang ini akan positif bila disalurkan untuk proyek-proyek yang memilik return, akan tetapi ternyata faktanya tambahan utang saat ini tidak efisien untuk mendukung pembangunan dan produktivitas. Sementara ini pembayaran bunga utang terus meningkat sementara subsidi cenderung turun. Ini bisa kita lihat dari alokasi anggaran APBN. Artinya hal tersebut sifatnya fundamental dan struktur, sehingga siapapun presidennya, dari manapun dia datang, dia harus menjalankan APBN seperti ini. Untuk itu presiden yang sedang menjabat saat ini harus bisa meringankan beban yang akan menjadi penggantinya nanti dengan lebih fokus bekerja hingga selesai masa jabatan. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan strategis yang mampu mendatangkan pendapatan negara secara signifikan dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban terkait utang dimasa jabatannya sehingga penggantinya mempunyai fleksibilitas tinggi dalam membiayai program kerjanya dimasa yang akan datang. Dari tahun 2017 sampai tahun 2022 Indonesia membayar utang melampaui 3 anggaran belanja yang langsung ke sektor masyarakat kecil dan sektor produktif. Diprediksi tahun 2022 cicilan hutang kita sebesar Rp. 405 triliun, sementara subsidi-subsidi sosial hanya sekitar 190 hingga 200 triliun. Ini amat disayangkan, APBN yang kita punya porsinya hanya untuk membayar utang plus bunganya. Harus dievaluasi penggunaan utang yang ada, jika digunakan untuk hal yang tidak prioritas dan produktif maka pengambil keputusan negara dan tim ekonominya bisa dihukum karena mereka memutuskan pengeluaran yang berkonsekwensi panjang dimasa depan. Jadi keberadaan utang negara saat ini benar-benar sangat beresiko kepada kedaulatan negara. Karena dengan berhutang keluar negeri akan membuat negara kita tidak punya kemandirian secara politik dan secara kedaulatan ekonomi. Seperti halnya yang terjadi di Srilanka, utang negara yang besar mengakibatkan social unrest dan krisis kepemimpinan. Tentunya hal tersebut jangan sampai terjadi di Indonesia. (*)
Presiden Resmikan Bandara Trunojoyo
Sumenep, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bandar Udara (Bandara) Trunojoyo yang berlokasi di Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Rabu (20/4/2022) pagi. Bandara ini pun siap dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di Pulau Madura dan pulau-pulau lainnya di sekitar Madura. “Saya minta agar bandara ini dimanfaatkan dan dijaga sebaik-baiknya, dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing daerah, menggerakkan perekonomian masyarakat agar membuat masyarakat lebih sejahtera,” ujar Presiden dalam sambutannya. Menurut Presiden, kehadiran bandara ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas, memudahkan keterhubungan dengan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Madura, dan membuka isolasi pulau-pulau terpencil di sekitar Pulau Madura. Selain itu, bandara ini juga akan memangkas waktu tempuh dari pulau-pulau di sekitar Pulau Madura menjadi satu jam perjalanan dibandingkan dengan kapal yang memerlukan waktu berhari-hari. “Saya yakin dengan konektivitas yang semakin baik, mobilitas masyarakat akan semakin mudah dan semakin lancar, dan titik-titik perekonomian baru akan tumbuh. Usaha baru juga akan insyaallah akan bermunculan dan kesempatan kerja baru juga akan bertambah. Di samping itu, usaha-usaha yang sekarang sudah ada juga akan semakin berkembang dan akan semakin maju,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara pun mendorong agar menjelang Idulfitri ini, Bandara Trunojoyo melayani rute penerbangan Surabaya- Sumenep dan Jakarta-Sumenep. “Saya minta Pak Menteri Perhubungan agar diusahakan ada penerbangan yang dari Surabaya ke Sumenep, maupun dari Jakarta ke Sumenep, untuk kita coba apakah penuh atau tidak penuh penumpangnya. Menurut saya penuh, insyaallah penuh,” tandasnya. Sebagai informasi, Bandar Udara Trunojoyo dibangun di atas tanah seluas 34 hektare dan memiliki landasan pacu sepanjang 1.600 meter. Untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang, dilakukan pengembangan dengan pembangunan gedung seluas 3.600 meter persegi Bandara yang dibangun dengan menggunakan APBN ini melayani penerbangan dengan pesawat jenis ATR dengan rute Madura-Surabaya, Madura-Bawean, Madura-Pagerungan, Madura-Banyuwangi. Selain itu, bandara ini juga berpotensi untuk melayani penerbangan dengan rute Madura-Banjarmasin, Madura-Jakarta, dan Madura-Bali. Hadir mendampingi Presiden dalam peresmian Bandara Trunojoyo yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. (mth/Setkab)
Rakyat Menggugat Sepak Terjang LBP (5): Proyek IKN Baru Pro Oligarki
Oleh Marwan Batubara, IRESS – PNKN SANGAT banyak pakar, tokoh, akademisi, politisi, ormas dan berbagai kalangan menolak dan menggugat pembangunan IKN baru di Penajam Paser Utara (Kaltim). Mereka umumnya yakin motif utama pemindahan IKN bukanlah untuk kepentingan objektif nasional, tetapi untuk bisnis, perburuan rente dan oligarki kekuasaan. Motif lain adalah memenuhi agenda one belt one road (OBOR) China dan juga diduga agenda PKI gaya baru. Prinsipnya rakyat tidak butuh IKN baru. Kondisi ekonomi dan keuangan negara saat ini sudah morat-marit, hutang negara sudah menggunung di atas Rp 7.000 triliun, harga-harga barang dan jasa terus naik, hidup rakyat semakin susah, pengangguran terbuka di atas 26 juta, populasi rakyat miskin lebih 100 juta orang, dan daya beli terus turun. Kesulitan hidup malah ditambah kenaikan PPN menjadi 11% yang ditengarai untuk mendukung pendanaan IKN. Sebenarnya saat pandemi korona mulai merebak, mayoritas anggota kabinet pemerintah cenderung menunda atau membatalkan proyek IKN. Namun Menko Marves Luhut atau LBP) menyatakan pemindahkan IKN tetap diteruskan (24/3/2020). Dikatakan, tim dari Kemenko Marves bersama Kementerian BUMN dan Kemenkeu terus koordinasi dengan berbagai calon investor dan mitra untuk pengembangan IKN. Saat itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dana proyek IKN belum dialokasikan, karena payung hukum/UU IKN belum ada (7/4/2020). Dikatakan, kewenangan membatalkan, menunda, atau melanjutkan IKN ada di Presiden. Ternyata Presiden Jokowi berkeinginan sama dan tunduk pada keinginan LBP. LBP bilang IKN baru harus berlanjut, maka Jokowi ikut setuju, tak peduli kondisi keuangan, prioritas negara dan kesulitan rakyat. Dominasi LBP mengusung IKN baru antara lain ditandai dengan mengungkap komitmen SoftBank Corp berinvestasi sebesar US$ 100 miliar (7/1/2020). Lalu, dalam rapat virtual dengan Komisi V DPR (21/4/2020), LBP menyatakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Abu Dhabi akan ikut mendanai poryek IKN. Selanjutnya disebutkan pula akan adanya investasi dari UAE, AS dan China. Detail investasi oleh China ini “tersembunyi” dari publik. Intinya, LBP dan Jokowi ingin membangun IKN baru dengan mengandalkan investasi asing! Belakangan SoftBank SoftBank Group mundur dari proyek IKN (11/3/2022). Lantas LBP berkunjung ke Saudi Arabia, guna melobi Muhammad Bin Salman (MBS) investasi di IKN (3/3/2022). Namun MBS mengatakan masih akan menjajaki. Karena dana investasi yang dibutuhkan sangat besar dan ekonomi dunia belum pulih, tampaknya ambisi LBP dan Jokowi untuk merealisasikan *proyek oligarki mengandalkan asing* sulit mendapat komitmen. Maka muncul gagasan penggalangan dana masyarakat (crowfunding) dari Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. Rencana skema urun dana publik mengindikasikan adanya problematika dan kesalahan kalkulasi menyusun skema pembiayaan IKN di tengah sepinya minat investor. Hal ini bisa menggiring moral hazard atau manipulasi informasi terkait porsi pendanaan APBN: dimumkan porsinya kecil, namun nyatanya lebih besar dan memberatkan. Pada 2019 lalu, Kemenkeu merilis dana APBN yang digunakan untuk pemindahan IKN sebesar 20%, dan 80% sisanya dari swasta dan BUMN. Namun, dilansir dari situs IKN dan dikutip beberapa media, tertulis bahwa dari total sekitar Rp 466 triliun biaya proyek, 53,5% pendanaannya berasal dari APBN. Sedangkan 46,5% pembiyaan sisanya berasal dari BUMN dan swasta menggunakan skema KPBU (17/1/2022). Menkeu Sri Mulyani membantah alokasi APBN mencapai 53,5% karena katanya pemerintah masih menghitung (18/01/2022). Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso M. mengatakan, proyek IKN tidak akan memberatkan APBN dan pemerintah menghindari pembiayaan utang jangka panjang. Namun, karena sepinya minat investor di satu sisi, dan besarnya nafsu oigarki berburu rente, bisa saja porsi APBN untuk proyek IKN lebih besar dari sekedar 20%. Jika porsi APBN mendanai proyek IKN dipaksa meningkat, maka *hutang negara pasti naik dan program untuk rakyat dan pemulihan ekonomi dikorbankan.* Ternyata, guna mendanai proyek IKN, di tengah kesulitan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, rakyat sudah dikorbankan! Pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 11%. Bagi rakyat, kebijakan penaikan PPN 11% untuk IKN ini sangat otoriter, tiranis dan zolim! Semula, pada 2019, Kemenkeu merinci skema pembiayaan berbagai sarana IKN yang bernilai Rp 466 triliun adalah sbb (27/8/2019): *• Melalui APBN (20%):* Infrastruktur pelayanan dasar; Istana dan bangunan strategis TNI/Polri; Rumah dinas PNS/TNI/Polri; Pengadaan lahan; Pangkalan militer; dan RTH. *• Melalui Swasta (26%):* Perumahan umum; Perguruan tinggi; Peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol; Sarana kesehatan; Shopping mall; MICE. *• Melalui KPBU (54%)*: Gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif; Infrastruktur selain tercakup APBN; Sarana Pendidikan & Kesehatan; Museum LP; Sarana penunjang. Belakangan Jokowi mengatakan porsi APBN hanya Rp 90 triliun dan dipakai untuk *kawasan inti* berisi gedung-gedung istana dan kementrian (22/2/2022). Dalam hal ini, menurut logika umum, kawasan inti mestinya juga termasuk kantor-kantor legislatif dan yudikatif (silakan rujuk Canberra atau Washington). Karena banyaknya sarana atau gedung yang akan dibangun, maka anggaran Rp 90 triliun tersebut pasti tidak cukup. Artinya, agar porsi APBN terkesan rendah (hanya 20%) diduga telah terjadi manipulasi informasi. Di sisi lain, jika gedung-gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif benar akan dibangun melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), maka akan terjadi pula pelanggaran aturan. Sebab pembangunan melalui skema KPBU pada prinsipnya melibatkan swasta. Sementara, yang dibangun kantor-kantor lembaga negara yang merupakan objek vital nasional (obvitnas). Jelas membangun obvitnas sesuai skema KPBU melanggar aturan. Sebenarnya, sesuai Pasal 5 Perpres No.38/2015 tentang KPBU, sarana yang boleh dikerja-samakan melalui KPBU adalah sarana ekonomi dan sosial. Sarana gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif jelas tidak eligible memakai skema KPBU. Jika tetap dipaksakan, maka terjadi pembisnisan obvitnas guna memberi untung BESAR bagi swasta, asing dan oligarki, namun sekaligus menggadaikan kedaulatan negara dan martabat bangsa. Selanjutnya, meski pembangunan melalui skema KPBU, pada akhirnya pemerintah harus membayar biaya sewa menggunakan APBN. Bahkan biaya yang ditanggung pasti lebih besar, sebab dalam skema KBPU terkandung unsur profit. Belum lagi jika nilai proyek dimark-up (5-6 tahun terkahir meningkat), maka biaya sewa dan beban APBN semakin berat. Karena itu, meski sarana IKN dibangun swasta (skema KPBU dan swasta murni), pada akhirnya tanggungan APBN sangat besar dan berlangsung bertahun-tahun sebagai beban bagi generasi mendatang. Di sisi lain pihak swasta dan oligarki akan mendapat untung BESAR. Sebab rente BESAR-lah yang jadi motif pemindahan IKN. Maka bagi oligarki proyek IKN baru meruapakan pertaruhan besar yang tidak boleh gagal. Berbagai upaya ditempuh, termasuk membentuk UU IKN hanya 43 hari melalui proses inskonstitusional, melanggar UU, dan diduga sarat moral hazard. Berikutnya, dimotori LBP, sedang dicari cara agar Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Tak tertutup kemungkinan “tercipta” kondisi darurat yang membuat terbitnya “dekrit” dan berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden. Sesuai konstitusi, negara didirikan guna melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Uraian di atas menunjukkan dengan memaksakan proyek IKN secara otoriter, pemerintah gagal menjalankan tugas konstitusional, karena lebih memihak kepentingan sekelompok pengusaha, oligarki kekuasaan dan asing, sekaligus tidak peduli nasib rakyat. Jika sepak terjang LBP dan Jokowi ini dibiarkan, proyek IKN oligarkis tetap dilanjutkan, maka keadilan sosial dan tujuan pendirian NKRI gagal tercapai. Rakyat harus melawan! [] Jakarta, 20 April 2022.
Subholding Gas Pertamina dan Axpo Singapore Tanda Tangani HOA
Jakarta, FNN - Afiliasi Subholding Gas PT Pertamina (Persero), PT Perta Arun Gas (PAG) dan Axpo Singapore, anak usaha Axpo Group, perusahaan energi terbesar di Swiss, menandatangani kesepakatan awal head of agremeent (HOA) di Baden, Swiss.Penandatanganan HOA tersebut menjadi upaya PAG mencapai visi sebagai perusahaan regasifikasi dan LNG hub kelas dunia.Presiden Direktur PAG Bara Ilmarosa dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan kerja sama ini membuktikan kemampuan PAG berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional dan internasional.\"Kerja sama di sektor LNG storage tank atau LNG hub ini tentunya mampu menambah revenue bagi perusahaan,\" ujarnya.Setelah penandatanganan inisiasi awal HOA yang dilakukan pada 25 Maret 2022 waktu Swiss ini, PAG dan Axpo Singapore diharapkan dapat menjalani proses kerja sama yang baik ke depan.\"Axpo akan menjadi menjadi pengguna tangki LNG hub untuk menyimpan LNG,\" ujar Bara.Sementara itu, sehari sebelumnya, PAG melakukan kunjungan kerja ke KBRI Bern, Swiss, sebagai perkenalan overview bisnis dan informasi rencana kerja sama bisnis LNG antara PAG dan Axpo Singapore.\"KBRI Bern memberikan dukungan penuh dan kami juga berharap dukungan dari mitra- mitra terkait lain untuk kerja sama sektor pengembangan energi di Swiss,\" tambah Bara.Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad menilai kerja sama PAG dan Axpo sangat strategis karena sejalan dengan komitmen Indonesia dan Swiss menuju Climate Neutral 2050, Paris Climate Change Agreement, dan UN Climate Change Conference in Glasgow (COP26).\"Pengembangan bisnis dan dan investasi infrastruktur LNG ini kami dukung sesuai cita-cita Indonesia untuk transformasi energi,\" ujarnya.Saat ini, PAG mengelola lima kilang atau tangki LNG dengan rincian empat tangki telah beroperasi dan satu tangki akan direvitalisasi. Selanjutnya setelah direvitalisasi, tangki tersebut digunakan oleh Axpo untuk durasi lima tahun sesuai dengan kesepakatan.Luas wilayah PAG mencapai 1.600 hektare di eks aset PT Arun LNG dan merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Aceh, yang dekat dengan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional dan modal kuat untuk visi Indonesia menjadi pusat LNG hub Asia pada 2030.Axpo yang telah aktif di pasar LNG global selama lebih dari 12 tahun menawarkan pasokan LNG. Permintaan LNG yang fluktuatif dengan harga referensi mampu menciptakan peluang yang optimal dan terstruktur.Perusahaan ini juga menawarkan akses ke para pelanggannya di pasar gas internasional. Pada 2020, Axpo membuka kantor di Singapura untuk memperkuat perusahaan di pasar LNG Asia yang semakin berkembang.Axpo juga didorong oleh satu tujuan yaitu membangun masa depan yang berkelanjutan melalui solusi energi yang inovatif. Perusahaan energi terbarukan terbesar di Swiss ini memimpin pasar internasional dalam perdagangan energi, tenaga surya, serta angin.Dengan pengalaman dan keahlian lebih dari 5.000 karyawan yang didorong oleh semangat inovasi, kolaborasi serta perubahan yang mempunyai dampak penting, Axpo berinovasi memenuhi kebutuhan pelanggannya yang terus berkembang di lebih dari 30 negara di Eropa, Amerika Utara, dan Asia. (mth/Antara)
Ustadz Bachtiar Nasir Ajak Umat Islam Bermunajat
Jakarta, FNN -- Pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan 1443 H ini, Ustaz Bachtiar Nasir mengajak umat Islam Indonesia untuk bermunajat. \"Ini adalah waktu mustajab, karena kita menantikan satu malam ganjil. Malam setara kemuliaan seribu bulan. Malam dibukanya seluruh maghfiroh dari Allah azza wajalla,\" kata Ustaz Bachtiar Nasir atau yang biasa dipanggil UBN sebelum berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh, Rabu (20/4/2022). Di sela acara umroh, juga akan dilakukan program acara \"Munajat Dari Tanah Suci Bersama UBN\". Acara ini diselenggarakan Tabung infaq dan UBN Podcast. Tayangan ini bisa disaksikan di berbagai platform media. Satelite Asiasat, Kugosky, MNC channel, Muslim TV, FNN media, dan seluruh media partner UBN Podcast. Kegiatan ini disiarkan dari Tanah Suci Makkah dan Madinah, tepat di saat berbuka puasa. \"Dan kita bisa ikuti Live Report dan Doa bersama dalam kemuliaan Ramadhan,\" tambah UBN. Semoga waktu mustajab, lokasi tanah suci, dan ridho Allah diturunkan bagi kita semua. \"Saat yang tepat untuk bermunajat, meminta ridho Allah, apalagi sambil berinfaq di bulan suci,\" ujar Bachtiar Nasir. (TG)
POPULER
