ALL CATEGORY
Kesejahteraan Nelayan Harus Menjadi Perhatian Bersama
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi berharap agar kesejahteraan dan keselamatan nelayan dapat menjadi perhatian bersama khususnya pemerintah, terutama dalam momentum Hari Nelayan Nasional.\"Nelayan sangat berjasa bagi kita semua, mereka berjuang melawan ombak di tengah lautan demi menghidupi keluarga dan mencukupi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, nelayan layak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah,\" kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan, pemerintah saat ini telah memberikan perhatian khusus kepada para nelayan Indonesia dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai.Namun hal itu menurut dia harus diikuti dengan pembekalan bimbingan teknis dan sosialisasi masalah aturan hukum yang berlaku di perairan domestik maupun internasional.\"Nelayan harus diberikan penyuluhan aturan hukum agar mereka dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nelayan Indonesia harus memiliki rasa cinta tanah air yang melekat di hati,\" katanya.Hal itu menurut dia agar para nelayan Indonesia tidak mudah tergoda dan dimanfaatkan para pihak asing yang sering mencuri ikan di Indonesia dengan mengelabui petugas keamanan dengan berbendera Indonesia.Politisi Partai Golkar itu juga meminta agar nelayan dapat bekerja secara legal dan tidak melakukan pelanggaran di laut internasional dengan melakukan illegal fishing (mencari ikan secara ilegal).Selain itu dia berharap para nelayan tidak mencuri ikan di negerinya sendiri untuk kepentingan pihak asing yang mengiming-iming kesejahteraan lebih tinggi. \"Kita harapkan tidak ada lagi nelayan Indonesia yang tertangkap di laut lepas karena melakukan illegal fishing,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Komisi PDP Tidak Akan Maksimal di Bawah BSSN
Jakarta, FNN - Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Doktor Pratama Persadha menilai penempatan Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDP) di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak akan maksimal.Pakar keamanan siber ini mengemukakan hal itu ketika merespons wacana penempatan Komisi PDP di bawah BSSN dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Komisi I DPR RI.\"Usulan tersebut muncul setelah adanya perbedaan pendapat antara Komisi I DPR RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan posisi Komisi PDP kelak,\" kata Pratama Persadha melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Kamis.Diungkapkan pula bahwa semangat kelahiran RUU PDP harus dibuat sangat powerful dan tidak ambigu sehingga berfungsi secara maksimal. Misalnya, untuk mengatur kewajiban bagi korporasi dan lembaga negara dalam mengamankan dan mengatur data pribadi masyarakat yang mereka kelola.\"Jadi Komisi PDP harus berada di posisi yang kuat dalam hierarki kenegaraan,\" kata Pratama yang juga dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).Pratama menegaskan bahwa Komisi PDP adalah ujung tombak UU PDP itu sendiri sehingga penempatannya harus di posisi setinggi mungkin agar bisa menjalankan amanah undang-undang dengan maksimal.Menurut dia, wacana menempatkan Komisi PDP di Kominfo saja sudah tidak proporsional, lalu muncul wacana dengan alasan jalan tengah untuk Komisi PDP di bawah BSSN, ini tidak lebih baik. Apalagi, BSSN baru terbentuk, kewenangannya juga belum maksimal.Ia memandang perlu memberi penguatan wewenang terhadap BSSN dalam mengamankan wilayah siber, bukan malah menambah tugas lembaga ini untuk mengurusi sengketa yang nantinya ada di Komisi PDP. Hal ini jelas melenceng jauh dari cita-cita perlindungan data pribadi.Dia mengatakan Komisi PDP adalah organisasi yang dibentuk atas dasar undang-undang, sedangkan pembentukan BSSN sendiri berdasarkan peraturan presiden (perpres). Dikhawatirkan ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari.BSSN, lanjut dia, perlu diperkuat kewenangannya untuk terus kawal keamanan wilayah siber Indonesia. Hal ini mengingat sepanjang pandemi COVID-19 silih berganti peretasan dan kebocoran data di lembaga negara, bahkan termasuk BSSN sendiri, kemudian di Kemenkes, Polri, dan lembaga negara lainnya.Oleh karena itu, kata Pratama, tidak bijak memberikan BSSN beban kerja yang bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yaitu persoalan data pribadi lewat Komisi PDP.\"Biarlah BSSN fokus pada hal teknis pengamanan siber, kewenangan koordinasi dan teknis yang perlu ditambah, bukan dengan menempatkan Komisi PDP di bawahnya,\" kata pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini. (Ida/ANTARA)
Pandemi Berpotensi Membunuh Negara
Maka pada 2024 mendatang, penting sekali untuk memilih Pemimpin yang kriterianya 3I. Imannya tinggi. Ilmunya tinggi. Imunnya tinggi. Orang yang sudah selesai dengan dirinya. Oleh: Dr. Tifauzia Tyassuma, Akademisi dan Pakar Epidemiologi DENGAN penemuan Metode Genetic Engineering, salah satu yang disebut oleh Gain-of Function di tahun 2007, kurang lebih penjelasannya: Penelitian gain-of function melibatkan suatu metode yang disebut reverse genetic, sebuah metode genetika molekuler, yang memungkinkan virus chimeric (virus buatan manusia, yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih fragmen virus), yang telah mengalami modifikasi urutan asam nukleat tertentu dalam gen melakukan evolusinya tak ubah seperti virus alami yang berkembang di alam (Tyassuma & Pasiak, Pandemi Pembelah Peradaban, 2022). Seperti saya sampaikan sejak Maret 2020: Pandemi ini tidak hanya berpotensi membunuh manusia. Pandemi ini juga berpotensi membunuh negara. Dan saat ini sudah mulai terjadi, dengan adanya Dampak multidimensional, yang saya sebut sebagai 5C: Coronavirus - Comorbidity - Catastrophy - Calamity - Chaos. Kerusakan Multidimensional dari aspek Kesehatan: peningkatan penyakit klinis (Comorbiditas) dan kehancuran Public Health Service; Kerusakan dalam berbagai aspek penting bagaikan puting beliung menghasilkan Catasstrophy: ekonomi, sosial, politik, tatanan kehidupan masyarakat; Calamity: bencana alam dan pangan yang tidak diantisipasi karena defisit keuangan negara dan ketidaksiapan rakyat; Chaos: kekacauan dan huru-hara yang memicu tindakan Barbarisme, Penjarahan, Kriminalitas, KDRT dan Kekerasan Sosial (KS). Pandemi sejalan dengan data sejarah yang termuat dalam Kitab Suci, terjadi berkali-kali dalam ribuan tahun. Contoh paling penting menjelang Kelahiran Rasulullah SAW pada 570 M, Mekkah hampir diserang pasukan gajah Raja Abraha, yang ditahan dan dibunuh oleh Pandemi akibat bakti Yersinia Pestis dan Virus Variola, yang dibawa melalui tanah kering oleh burung ababil. Selama 63 tahun Rasul SAW hidup pun, Pandemi masih melanda tanah Arab, yang dibawa Pasukan perang dan pedagang dari Eropa, Afrika, dan Cina, yang saat itu sedang berkecamuk berbagai pandemi. Dunia saat ini sedang diambang Perang Dunia III, menurut pendapat saya, sudah terjadi yang dimulai dengan senjata biologi dalam bentuk Pandemi COVI-19 yang menjadi pemicu dari PD III, yang ditandai dengan agresi Rusia ke Ukraine pada 24 Februari 2022, PD III adalah suatu keniscayaan. Bila melihat sejarah, selama abad 20, terjadi dua kali Perang Dunia, PD I pada 1914 dan PD II pada 1931. Sebelum terjadi PD II, Dunia dilanda Pandemi yang Hebat, yaitu Spanish Flu atau Flu Burung H1N1 pada 1918-1921, yang sudah menginfeksi 500 juta orang dan menewaskan 100 juta orang. Sepuluh tahun kemudian terjadilah PD II. Pada Abad 21 sudah berjalan 22 tahun, melihat pola Perang Dunia pada abad 21, maka Perang Dunia III tinggal tunggu waktu. Kali ini senjatanya berbeda: 1) Senjata Biologi dalam bentuk Virus; 2) Nuklir. Dampak dari Pandemi berupa krisis Multidimensional yang memicu Perang Dunia III, akan berlangsung kurang lebih 10 tahun. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mengalami double burden. Pemerintah yang lemah, dan Rakyat yang Lemah. Keduanya: Lemah secara Iman, Lemah secara Ilmu, dan Lemah secara Imun. Apa yang harus disiapkan: Mode Bertahan, dengan memperkuat 3I : Iman - Ilmu - Imun. Imunitas di sini bukan hanya imunitas kesehatan tapi juga Imunitas Ekonomi, Mental, Sosial, dan Spiritual. Ketiganya sangat penting untuk diperkuatkan, karena itu adalah kekuatan terakhir yang dimiliki suatu bangsa. Ketika Negara tidak punya Pemimpin yang kuat, negara harus punya Rakyat yang kuat. Perkuat Rakyat dengan 3I tadi. Maka pada 2024 mendatang, penting sekali untuk memilih Pemimpin yang kriterianya 3I. Imannya tinggi. Ilmunya tinggi. Imunnya tinggi. Orang yang sudah selesai dengan dirinya. Selama 10 tahun ke depan nanti, Rakyat Bertahan dengan Total Football. Catenaccio. Bertahan habis-habisan, dengan modal 3I. Masa itu gunakan untuk melakukan penguatan 5K: Kendali diri, Konsolidasi, Kolaborasi, Kohesi, dan Kerjasama. Indonesia harus Joint the Club. Indonesia sudah tidak bisa lagi jadi Non Blok. Memilih kekuatan mana yang akan dijadikan tempat merapat atau berlindung: Aliansi Australia, United Kingdom, United States (AUKUS), yaitu sebuah pakta keamanan trilateral antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat (AS). Atau dengan Aliansi Sosialis-Komunis Rusia-China-Korut. (*) Catatan: Tulisan berupa ringkasan materi yang disampaikan Dr. Tifauzia Tyassuma dalam GELORA Talks pada Rabu, 5 April 2022.
Anis Matta: Krisis Menuntut Lahirnya Kepemimpinan Baru
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menegaskan, krisis berlarut saat ini menyebabkan seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia mengalami kebingungan dan tidak berdaya, karena seolah tidak tahu bagaimana bersikap. Hal ini akan menyebabkan terjadinya krisis sosial yang besar dan menyebabkan terjadinya revolusi sosial di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. \"Disinilah kita mengingatkan pentingnya agama menjadi inspirasi untuk menyelesaikan persoalan di tengah krisis yang melanda dunia, dan karenanya krisis ini juga menuntut lahirnya kepemimpinan baru kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \"Ramadhan Tahun Ke-3 Dalam Suasana Krisis Berlarut, Apa Makna dan Pesan Islam\", Rabu (6/4/2022) petang. Diskusi ini digelar secara daring dan disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV ini, dihadiri narasumber Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas, Muballigh Nasional Haikal Hasan Baras dan Pakar Epidemiologi Klinis (Ahli Ilmu Penyebaran Penyakit) Ahlina Institute dr. Tifauzia Tyassuma Dunia saat ini, kata Anis Matta, dilanda berbagai krisis di antaranya pandemi, krisis ekonomi, hingga munculnya ancaman krisis pangan akibat dampak perang Rusia dan Ukraina. Dalam situasi kebingungan ini, negara-negara di dunia akan mengambil jalan pintas melakukan langkah-langkah represif untuk mempertahankan dirinya di tengah gelombang protes massa yang terus menerus datang. Situasi tersebut, tentu saja bisa menyebabkan disintegrasi sosial, dan khususnya pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. \"Dan saya kira juga termasuk Indonesia, termasuk ancaman disintegrasi teritorial,\" kata Anis. Menurut Anis Matta, agama tidak hanya bisa menjadi sumber inspirasi untuk menyelesaikan persoalan di level individu, melainkan juga pada level sistemik. Sebab, agama telah memberikan petunjuk jalan yang lurus dan terkoneksi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. \"Kita perlu melihat agama ini sebagai satu sumber inspirasi yang bisa menyelesaikan masalah ini bukan hanya pada level individu seperti Nabi Yusuf AS ketika sengaja berlapar-lapar supaya tetap bisa mengingat orang yang lapar. Tetapi juga melahirkan satu gerakan yang bisa menawarkan agama sebagai solusi bagi penyelesaian sistemik terhadap masalah yang sekarang kita sedang alami,\" kata ujarnya. Bagi Indonesia saat ini, lanjut Anis Matta, diperlukan seorang pemimpin baru yang kuat dan visioner, mampu mengelola krisis menjadi peluang. Karena krisis pada dasarnya adalah peluang dan tanda akan munculnya pemimpin baru. \"Jadi bukan dijawab dengan gerakan presiden 3 periode, karena itu kita ada persoalan visi kepemimpinan, Pemilu 2024 harus ada pemimpin baru. Dan kenapa saya memulainya dengan cerita Nabi Yusuf, karena beliau bisa menyelesaikan krisis ekonomi secara sistemik pada zamannya dan membuka jalan munculnya Islam sebagai pemimpin peradaban,\" tegas Anis Matta. Sedangkan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas berpendapat berbagai persoalan bangsa saat ini bisa diselesaikan dengan kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, akhir-akhir ini Pancasila kerap digunakan untuk memukul lawan dengan mengatakan lawannya sebagai tidak Pancasilais. Padahal yang menggunakan Pancasila untuk memukul lawan tersebut justru tidak Pancasilais. Mereka, kata Anwar, justru tidak mengamalkan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang seharusnya mendarah daging dan menjadi penentu dalam menentukan gerak dan ritme kehidupan. \"Negeri ini tidak dalam keadaan aman-aman saja. Oleh karena itu bagi saya timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan. Kembalilah kepada Pancasila dan hukum dasar yang ada di negeri ini secara murni dan konsekuen. Jadi jangan Pancasila itu hanya di bibir saja,\" kata Anwar. Ia mengajak semua pihak berkaca dan bersama-sama mengendalikan diri untuk tidak memperburuk situasi krisis saat ini. \"Dan acuan kita dalam mengendalikan diri kita adalah nilai-nilai dan semangat, serta jiwa yang ada di dalam Pancasila serta hukum dasar yang ada di negeri ini yaitu UUD 1945,\" kata Anwar. Sementara Mubaligh Nasional Haekal Hassan Baras berharap agar buku karya Ketua Umum Partai Anis Matta berjudul \'Pesan Islam Menghadapi Krisis’ bisa menjadi bahan diskusi di mana pun untuk mengatasi krisis berlarut saat ini. Buku tersebut memberikan berbagai solusi soal krisis dan kemimpinan, serta menganjurkan manusia untuk kembali kepada agama. Sehingga ia berpendapat buku ini perlu disebarluaskan di media sosial dan diviralkan agar bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat secara utuh. \"Apa yang disampaikan Pak Anis Matta dalam bukunya sangat signifikan sekali, saya sampai baca dua kali. Saya ingin buku ini dijadikan bahan bahan diskusi di mana pun. Ini solusi dari salah seorang anak bangsa yang sangat potensial, bisa menjadi solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan bangsa saat ini,\" kata Haekal Hassan. Pakar Epidemiologi Klinis dr. Tifauzia Tyassuma mengingatkan, bahwa pandemi Covid-19 ini masih akan berlangsung 7 tahun lagi, dan masih akan terus bermunculan varian-varian baru, bahkan virus baru. Namun, karakter dari virus Covid-19 tersebut, semakin lama akan melemah. \"Kondisi sekarang persis dengan kondisi 100 tahun lalu, ketika ada Flu Spanyol yang disebabkan virus H1N1. Kita akan menghadapi kondisi pandemi selama 10 tahun,\" kata dr. Tifauzia. Namun dia mengingatkan, dalam kurun 10 tahun ini, dunia akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya, yakni kemungkinan terjadinya Perang Dunia III, meskipun pandemi sendiri akan berakhir dan karakter virus Covid-19 cenderung melemah. \"Perang Dunia I dan II itu terjadi setelah ada kasus Flu H1N1. Dan sama-sama kita tahui, bahwa Coronavirus ini berasal dari Laboratorium di Wuhan, China. Kita juga dikejutkan ditemukannya Laboratorium Biologi di Ukraina yang dikatakan juga memproduksi Covid-19. Artinya apa, dalam 10 tahun ke depan ini akan banyak virus dan kuman patogen yang dilepaskan,\" ujarnya. Ahli Ilmu Penyebaran Penyakit Ahlina Institute ini menegaskan, hampir semua negara di dunia memiliki Laboratorium Biologi. Tidak hanya China atau Ukraina saja, tetapi Indonesia juga seperti Laboratorium Namru milik Angkatan Laut Amerika Serikat, yang akhirnya ditutup oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. \"Jadi untuk 10 tahun ini, kita tidak hanya menghadapi Coronavirus dan mutasi-mutasinya, tetapi juga kemungkinan virus baru atau kuman patogen lain yang mungkin akan dikeluarkan untuk meramaikan situasi,\" katanya. Virus baru atau kuman patogen tersebut, ungkap dr Tifauzia, akan menjadi senjata baru abad 21 yang dilepaskan oleh negara-negara yang memiliki keunggulan dalam bidang biologi. Tujuannya, untuk merusak tatanan dunia yang ada melalui Perang Dunia III agar terbentuk tatatan dunia baru. \"Jadi segenap komponen bangsa harus paham dengan persoalan yang fundamental ini. Sehingga perlu mengambil suatu tindakan multidemensi, sebab perang senjata virus dan kuman patogen akan menyebabkan kelaparan dimana-mana. Ini sangat berbahaya, apalagi Indonesia memiliki kepadatan penduduk,\" pungkasnya. (sws)
Tamasya Kota Inten
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Foto di atas adalah kota Inten sebelah utara dimana terdapat jembatan gantung yang aslinya disebut Engelse Brug, anno 1828. Indah. Belok kanan arah timur jalan ke SKA Beos. Lurus ke selatan arah ke Roa Malaka. Belok kiri ke arah barat jalan kaki 20 meter Warung Borong. Di sini dijual barang import dan lokal juga ikan-ikan segar. Dari sini ke utara jalan ke Pasar Ikan. Kota Inten disebut juga boom baru, karena boom lama yaitu Pelabuhan Sunda Kalapa Kali Adem diterjang rob. Sejak 1540 pindah ke Kota Inten dan Pasar Ikan yang ada Menara Miring. Namanya menara Syahbandar, karena makin lama makin miring disebut Menara Miring. ini dibangun 1530-an, tentu belum ada konstruksi beton. Di ujung selatan-timur Kota Inten disebut Kampung Daleman. Orang-orang Betawi elit seperti Ki Alang tinggal di sini. Ia yang menghadapi Jayakarta pada debat tahun 1610. Jayakarta yang minta pada Ki Alang mengajar monyetnya membaca kitab, Ki Alang.minta waktu tiga bulan. Dalam tenggat waktu tersebut Ki Alang melatih monyat gaya dan gerak gerik orang membaca. Pas jato tempo Ki Alang pertontonkan kebolehan monyet itu depan Jayakarta dan penonton. Penonton bertepuk, Jayakarta marah, baca kitab suaranya mana? Dulu Tuan tidak minta suara, kalau mau suara kasih saya waktu 30 tahun, kata.Ki Alang. Jayakarta seraya menghunus parang, usir Ki Alang dari pondoknya. Demikian petikan Hikayat Tumenggung Al Wazir. Hikayat ini diserahkan oleh ahli waris bernama Gebar Naman pada tahun 1920 kepada Volkslectuur. Besar kemungkinan penulis Al Wazir itu Ki Alang sendiri. Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa kaum Betawi tak minat dengan \"pangeran\" Jayakarta. Mesjid dibangun di kompleks Daleman, Kota Inten. Saya tak tau kenapa boom baru dinamakan Kota Inten. Mungkin maksudnya ini permata Jakarta. Kesan itu masih \"dapet\" kalau kita lagi di Kota Inten. Setelah melintas jembatan di selatan Kota Inten memasuki Roa Malaka. Roa artinya penanda. Ini hunian luas orang2 Melayu yang mulai migrasi ke Andunisi diperkirakan XIV M. Pada masa2 inilah ke-Melayu-an orang2 Betawi mengkristal. Sunda Kalapa sejak di Kali Adem sampai pindah ie Pasar Ikan dan Kota Inten tak pernah dikuasai orang luar, bahkan tidak VOC. Pengamanan Sunda Kalapa kuat, bahkan pada akhir abad XVI mereka sudah pakai senpi, senapan. Lu mau lawan? (*)
Ketika IKN Menjadi Olok-olok Dunia
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan AMBISI ingin pindah Ibukota Negara ke Penajam Kaltim bukan saja menjadi gonjang-ganjing di dalam negeri tetapi juga menjadi olok-olok tajam di luar negeri. Di dalam negeri memang mendapat penentangan keras. Dari kritik aspek historis, studi kelayakan, keamanan, hingga keuangan dan bahkan mistisisme. Terakhir dilakukan uji maretiel UU IKN kepada Mahkamah Konstitusi. Hengkangnya investor potensial Jepang yang menarik kembali komitmennya dipastikan membuat dampak psiko-ekonomik besar terhadap investor asing lainnya. Saudi maupun China masih dalam tahap janji dan membingkai harapan. Opsi \"edarkan kencleng\" dilempar Kepala Otorita yang tentu saja menjadi bahan tertawaan. Di media luar negeri juga olok-olok dan skeptisme ditulis secara tajam sebagai efek dari batalnya investasi SoftBank Jepang sebesar US 32,5 Billion. Tulisan Abhioday Sidodia di TFI Global menarik dengan judul \"Indonesia wants to build a new capital city. Problem is, it doesn\'t have money\". John Mc Beth dalam Asia Times menyatakan \"Indonesia\'s new capital on shaky financial ground\". Aljazeera mengangkat tulisan Aisyah Llowellyn \"Crowdfunding a capital : Indonesia is unusual pitch raises eyebrows\". Ambisi ingin pindah Ibukota negara ternyata dimodali \"teu boga duit\" atau \"doesn\'t have money\". Bak orang miskin yang banyak keinginan. Ketika mengalami kegoyahan finansial \"shaky financial ground\" sudah pasti kegagalan di depan mata. Apalagi dengan cara tidak lazim, urunan masyarakat \"unusual pitch\" maka dunia pun ikut tersenyum melihat kebodohan ini dengan mengangkat alis \"raises eyebrows\". Hadeuh. Luhut dan Jokowi mulai bingung atas kemungkinan mangkrak bahkan gagal proyek yang tidak pakai fikiran cerdas ini. Atau program ini memang sekedar nasehat dukun? Untuk menghibur diri nampaknya perlu mengupload foto \"mesra\" dengan Pangeran Salman atau Xi Jinping seolah-olah dana akan membanjir dari Saudi atau China. Padahal Luhut dan Jokowi lupa bahwa itu masih janji dan kalau kebanjiran pun artinya dapat menenggelamkan. Masalahnya Jokowi, Luhut dan konco-konco lainnya itu masa jabatannya tinggal dua tahun. Sementara investor saat ini \"kagak punye\" atau \"belom ade\". Tahapan kini mungkin baru komat kamit dan jampe-jampe. Diprediksi 2024 belum apa-apa baru urug-urug atau menyelesaikan permasalahan lahan. Suku Dayak saja masih minta referendum. Jokowi selesai masa jabatan, maka ambisi IKN juga selesai. Nanti prioritas bukan masalah pindah Ibu Kota Negara lagi tetapi membenahi hutang jor-joran Pemerintah dan menstabilkan kehidupan ekonomi, hukum, dan politik. Mungkin saja sibuk juga untuk membongkar kolusi dan korupsi rezim Jokowi. Mengubah dari moto \"negara adalah aku\" menjadi \"negara harus memenjarakan kamu\". Al Jazeera mengutip pandangan Sri Murlianti, dosen Universitas Mulawarman mengenai program urunan \"crowdfunding\". Menurutnya \"It\'s hard enough for people to buy cooking oil and other basic necessities, and now they are going to be asked to pay for the new capital too? It\'s a mess\". Ya berantakan! Memalukan agenda pindah IKN nyatanya tanpa perhitungan yang matang dan terlebih tanpa persetujuan rakyat secara keseluruhan. Pindah IKN lebih pada kemauan dan kepentingan oligarki semata. Untuk proyek besar tanpa melibatkan partisipasi rakyat dijamin bakal mengalami kegagalan. Rakyat akan masa bodoh atau tidak mau tahu. Rakyat yang masih mengalami berbagai kesulitan belum merasa perlu akan pindahnya IKN. Undang-Udang diketuk buru buru dan sembunyi sembunyi. Jokowi \"ngebet\" ingin punya istana baru seperti anak kecil yang perlu \"ngebela-belain\" dengan bikin kemah-kemahan segala. Badut. Sementara itu dunia ikut geli dalam mengikuti. Ada yang senyum dan adapula yang ketawa-ketiwi. Ah, Jokowi..Jokowi. You really can\'t manage your country, sir. Bandung, 7 April 2022
Jika Jokowi Turun, Pemerintah Dikendalikan Triumvirat
Jakarta, FNN - Hari ini sesungguhnya seluruh teori dan kapasitas negara sudah selesai. Dalam situasi seperti ini Mahkamah Konstitusi bisa berinisiatif mengeluarkan yudisial eksibisme. “Inti kita saat ini bahwa seluruh teori dan kapasitas negara sudah selesai dan kita mesti bersiap-siap mencari tokoh-tokoh yang bisa menuntun dalam waktu sementara sebelum Sidang Istimewa MPR untuk mengganti dan memilih Presiden baru,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 06 April 2022. Rocky menegaskan hal itu tujuannya agar situasi tidak berantakan dan lebih parah. “Jadi siapa kira-kira yang bisa memastikan bahwa dua minggu ke depan nggak ada kerusuhan-kerusuhan sosial. Itu artinya, kita musti melihat apa hukumnya kalau Presiden Jokowi dipaksa turun oleh ekonomi, bukan dipaksa turun oleh rakyat,” paparnya. Oleh karena itu kata Rocky harus disiapkan teori: pertama, pergi pada konstitusi yang mengatur triumvirat yang akan menguasai sementara pemerintah sementara. “Triumvirat, misalnya ada Pak Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Dari tiga profil itu, Prabowo yang paling punya profil memerintah. Kan dua menteri yang lain rendah legitimasinya,” tegasnya. Rocky menyarankan untuk selanjutnya diperlukan tokoh publik seperti: Pak Amin Rais, Pak SBY, Yusuf Kala datang lagi. Sebaiknya istana berpikir seperti itu, tidak usah miikir rumit-rumit lagi buat ngumpulin big data baru. “Jadi ini mengandalkan big data, sementara big problem enggak ngerti. Kita senang-senang aja. Kekacauan itu memang diperlukan oleh sejarah untuk pembaharuan,” paparnya. Rocky menegaskan, sebetulnya dalam keadaan semacam ini Mahkamah Konstitusi bisa mengambil inisiatif yang biasa disebut yudisial eksibisme, memberikan interpretasi. Sebab kekacauan ini terjadi pada eranya Pak Anwar Usman - yang bakal menjadi iparnya Pak Jokowi - itu. “Justru dia bisa berperan kasih tahu pada calon iparnya bahwa konstitusi kita bilang bahwa dalam keadaan semacam ini, harus dihentikan isu perpanjangan kekuasaan,” tegasnya. Dalam keadaan semacam ini Rocky menyarankan pemerintah agar mengambil langkah strategis yaitu mengubah kabinet dengan memasukkan tokoh-tokoh lain yang lebih baik. “Kalau Mahkamah Konstitusi otaknya bagus, bisa kasih itu, semacam assessment konstitusional. Karena keadaannya darurat. Bahkan MK bisa bilang, ini pradarurat, maka MK bisa kasih nasehat. Tetapi kita enggak tahu apakah calon ipar bisa kasih nasihat,” paparnya. (ida, sws)
Hakim Vonis Munarman 3 Tahun Penjara dalam Perkara Terorisme
Jakarta, FNN - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dalam perkara tindak pidana terorisme yang menjeratnya.\"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 tahun,\" kata majelis hakim PN Jakarta Timur saat membacakan vonis terhadap terdakwa Munarman di Jakarta, Rabu.Pada sidang tersebut, majelis menyatakan terdakwa Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme.Vonis tersebut jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang sebelumnya, yakni 8 tahun penjara.Pada sidang sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Munarman 8 tahun kurungan penjara. JPU menilai Munarman terbukti telah melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan aksi terorisme.Munarman telah melanggar Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Atas vonis tersebut, Munarman maupun JPU sama-sama mengajukan upaya banding. Mereka menyampaikan langsung kepada majelis hakim PN Jakarta Timur.Pada awalnya, sidang dengan agenda pembacaan vonis direncanakan pada pukul 09.00 WIB. Namun, baru dapat dimulai sekitar pukul 10.50 WIB karena adanya beberapa persiapan.Terkait dengan pengamanan, aparat kepolisian memasang kawat atau pagar berduri yang dipasang di sekitar pintu masuk PN Jakarta Timur. Hal tersebut guna mengantisipasi adanya gangguan yang bisa menghambat jalannya proses persidangan. (mth/Antara)
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Langkat Rp 572 Juta
Jakarta, FNN - Direktur CV Nizhami Muara Perangin angin didakwa menyuap Bupati Langkah sejumlah Rp572 juta terkait pekerjaan paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021.\"Terdakwa Muara Parangin angin selaku wiraswasta dan Direktur CV Nizhami memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp572 juta kepada Terbit Rencana Perangin angin selaku Bupati Langkat 2019-2024 karena Terbit Rencana Perangin angin selaku Bupati Langkat telah memberikan paekt pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021 kepada perusahaam milik terdakwa yaitu CV Nizhami, CV Sasaki dan perusahaan lain yang digunakan terdakwa,\" kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Zainal Abidin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu. Muara Perangin angin diketahui adalah kontraktor di wilayah kabupaten Langkat yang menggunakan tiga perusahaan miliknya, yaitu CV Nizhami, CV Balyan Teknik dan CV Sasaki.Sedangkan Terbit Rencana Perangin angin adalah anak ke-3 dari 6 bersaudara dan punya kakak kandung bernama Iskandar Perangin angin yang menjabat sebagai Kepala Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dan kerap dipanggil sebagai \"Pak Kades\".Terbit selaku Bupati Langkat memiliki orang-orang kepercayaan, yaitu Iskandar Perangin angin, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra dan Isfi Syahfitra yang biasa disebut \"Group Kuala\" untuk mengatur tender pengadaan barang dan jasa di kabupaten Langkat.Pada 2021, Muara Perangin angin mendapatkan paket pekerjaan penunjukan langsung di Dinas PUPR yaitu paket pekerjaan hotmix senilai Rp2,867 miliar; paket pekerjaan penunjukan langsung yaitu rehabilitasi tanggul, pembangunan pagar dan pos jaga, pembangunan jalan lingkar senilai Rp971 juta; serta paket pekerjaan penunjukan langsung yaitu pembangunan SMPN 5 Stabat dan SMP Hangtuah Stabat senilai Rp940,558 juta.Pada 17 Januari 2022, Muara menemui Marcos dan Isfi untuk meminta pengurangan \"commitment fee\" menjadi 15,5 persen dan disetujui oleh Iskandar sehingga total yang harus diserahkan oleh Muara adalah sejumlah Rp572.221.414 dan dibulatkan menjadi Rp572 juta.Muara menyerahkan uang sebesar Rp572 juta pada 18 Januari 2022 yang dibungkus plastik hitam kepada Ifi Syahfitra. Muara juga meneyrahkan uang sebesar Rp13 juta kepada Isfi dan menitipkan uang untuk disampaikan kepada M Azhar selaku pemilik CV Dharma Lestari sebesar Rp100 juta dan untuk Wanda Ginting selaku pemilik CV Kalimasodo sebesar Rp50 juta.Pada hari yang sama, Isfi dan Shuanda menyerahkan Rp572 juta kepada Marcos untuk diberikan kepada Terbit Rencana melalui Iskandar dan mereka diamankan petugas KPK beserta barang bukti uang.Atas perbuatannya, Muara diancam pidana dengan pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda minimal Rp50 juta maksimal Rp250 juta.Terhadap dakwaan tersebut, Muara tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). JPU KPK mengatakan akan mengajukan 30 orang sebagai saksi.Terbit Rencana Perangin angin diketahui juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia. Komnas HAM dan LPSK menduga ada praktik penyiksaan hingga perbudakan yang dilakukan Terbit. (mth/Antara)
Ketua DPR Minta Pemerintah Pastikan Penyaluran BSU Tepat Sasaran
Jakarta, FNN - Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja dan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tepat sasaran.\"Kami memberi apresiasi atas komitmen Pemerintah melanjutkan subsidi upah yang diberikan sebagai bantuan saat pandemi COVID-19. Pemerintah harus memastikan agar BSU diterima bagi mereka yang berhak menerimanya, sehingga alokasi anggaran pun bisa tepat guna,\" kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Dia juga meminta Pemerintah agar menyalurkan kedua program bantuan dana tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.Pemerintah memberikan BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan, yang akan disalurkan mulai April senilai Rp1 juta.Puan menilai subsidi upah itu dapat membantu para pekerja yang kesulitan secara ekonomi, khususnya akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah melakukan validasi terhadap data penerima.\"Hindari kesalahan saat verifikasi data. Jangan sampai ada pekerja, yang seharusnya menerima bantuan, jadi tidak masuk, karena kesalahan teknis dalam memasukkan data,\" tambahnya.Jumlah pekerja yang akan menerima subsidi upah tersebut direncanakan sebanyak 8,8 juta orang, dengan total anggaran sebesar Rp8,8 triliun. Program BSU juga akan diteruskan dengan skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).Puan meminta Pemerintah menjelaskan lebih lanjut tentang realisasi penyaluran subsidi upah dengan skema JKP tersebut.\"Apakah ini artinya penerima mendapat BSU melalui program yang ada di JKP atau tetap mendapat bantuan tunai seperti sebelumnya? Kami minta Pemerintah dapat memberikan penjelasan secara mendetail,\" katanya.Selain bantuan subsidi upah, Pemerintah juga menggelontorkan bantuan untuk pelaku UMKM senilai Rp600.000 per penerima. Bantuan itu diharapkan semakin menunjang pemulihan ekonomi nasional, kata Puan.\"Tentunya, teman-teman pelaku UMKM akan bisa memanfaatkan bantuan tersebut sebagai tambahan modal; dan kami berharap UMKM Indonesia bisa semakin bangkit kembali,\" ujarnya. (mth/Antara)
POPULER
